http://puskesmasgempolcirebon.b http://puskesmasg empolcirebon.blogspot.com logspot.com follow: https://twitter.com/ https://twitter.com/PkmGempolCrb PkmGempolCrb https://www.facebo https://www.facebook.com/puskesma ok.com/puskesmas.gempol s.gempol
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
http://puskesmasgempolcirebon.b http://puskesmasg empolcirebon.blogspot.com logspot.com follow: https://twitter.com/ https://twitter.com/PkmGempolCrb PkmGempolCrb https://www.facebo https://www.facebook.com/puskesma ok.com/puskesmas.gempol s.gempol
-2-
perkembangan kebutuhan implementasi penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional sehingga perlu diganti; c.
bahwa
berdasarkan
dimaksud menetapkan
dalam
pertimbangan huruf
Peraturan
sebagaimana
a dan huruf b, perlu
Menteri
Kesehatan
tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
http://puskesmasgempolcirebon.b http://puskesmasg empolcirebon.blogspot.com logspot.com follow: https://twitter.com/ https://twitter.com/PkmGempolCrb PkmGempolCrb https://www.facebo https://www.facebook.com/puskesma ok.com/puskesmas.gempol s.gempol
-3-
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 62); 6.
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
7.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1400)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15); 8.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
http://puskesmasgempolcirebon.b http://puskesmasg empolcirebon.blogspot.com logspot.com follow: https://twitter.com/ https://twitter.com/PkmGempolCrb PkmGempolCrb https://www.facebo https://www.facebook.com/puskesma ok.com/puskesmas.gempol s.gempol
-4-
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL
PADA
FASILITAS
KESEHATAN
TINGKAT
PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
http://puskesmasgempolcirebon.b http://puskesmasg empolcirebon.blogspot.com logspot.com follow: https://twitter.com/ https://twitter.com/PkmGempolCrb PkmGempolCrb https://www.facebo https://www.facebook.com/puskesma ok.com/puskesmas.gempol s.gempol
-5-
Pasal 2 Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik pemerintah daerah ditujukan bagi FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
BAB II PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN
Pasal 3 (1)
Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
(2)
a.
pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
b.
dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap
http://puskesmasgempolcirebon.b http://puskesmasg empolcirebon.blogspot.com logspot.com follow: https://twitter.com/ https://twitter.com/PkmGempolCrb PkmGempolCrb https://www.facebo https://www.facebook.com/puskesma ok.com/puskesmas.gempol s.gempol
-6-
(5)
Format Keputusan Kepala Daerah mengenai penetapan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Formulir 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB III JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4 (1)
Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan kesehatan
bagi
untuk
pembayaran
tenaga
kesehatan
jasa dan
pelayanan tenaga
non
kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. (2) Tenaga
kesehatan
dan
tenaga
non
kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan
http://puskesmasgempolcirebon.b http://puskesmasg empolcirebon.blogspot.com logspot.com follow: https://twitter.com/ https://twitter.com/PkmGempolCrb PkmGempolCrb https://www.facebo https://www.facebook.com/puskesma ok.com/puskesmas.gempol s.gempol
-7-
f.
tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
(5) Tenaga
sebagaimana
merangkap
tugas
dimaksud
administratif,
pada
ayat
diberi
nilai
(4)
yang
sebagai
berikut: a.
tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
b.
tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
c.
tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
(6) Tenaga
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
yang
merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara. (7)
Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang
http://puskesmasgempolcirebon.b http://puskesmasg empolcirebon.blogspot.com logspot.com follow: https://twitter.com/ https://twitter.com/PkmGempolCrb PkmGempolCrb https://www.facebo https://www.facebook.com/puskesma ok.com/puskesmas.gempol s.gempol
-8-
(9)
Ketidakhadiran
karena
sakit
dan/atau
penugasan
kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga)
hari
kerja
tetap
diberikan
nilai
sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf a. (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masingmasing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
(11) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non
http://puskesmasgempolcirebon.b http://puskesmasg empolcirebon.blogspot.com logspot.com follow: https://twitter.com/ https://twitter.com/PkmGempolCrb PkmGempolCrb https://www.facebo https://www.facebook.com/puskesma ok.com/puskesmas.gempol s.gempol
-9-
2.
pelayanan kesehatan luar gedung;
3.
operasional
dan
pemeliharaan
kendaraan
puskesmas keliling; 4.
bahan cetak atau alat tulis kantor;
5.
administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
6.
peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
7. b.
pemeliharaan sarana dan prasarana.
belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan
biaya
operasional
pelayanan
kesehatan
lainnya dapat dilakukan oleh SKPD dinas kesehatan kabupaten/kota
sesuai
perundang-undangan.
dengan
ketentuan
peraturan
http://puskesmasgempolcirebon.b http://puskesmasg empolcirebon.blogspot.com logspot.com follow: https://twitter.com/ https://twitter.com/PkmGempolCrb PkmGempolCrb https://www.facebo https://www.facebook.com/puskesma ok.com/puskesmas.gempol s.gempol
-10-
Pasal 6 Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI
Pasal 7 (1)
Pendapatan
Dana
Kapitasi
yang
tidak
digunakan
seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi
dimanfaatkan
untuk
tahun
anggaran
berikutnya. (2)
Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
berasal
dari
dana
dukungan
biaya
operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya
dapat
digunakan
untuk
operasional pelayanan kesehatan.
dukungan
biaya
http://puskesmasgempolcirebon.b http://puskesmasg empolcirebon.blogspot.com logspot.com follow: https://twitter.com/ https://twitter.com/PkmGempolCrb PkmGempolCrb https://www.facebo https://www.facebook.com/puskesma ok.com/puskesmas.gempol s.gempol
-11-
Kabupaten/Kota dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara
fungsional
Pemerintah
oleh
Aparatur
Kabupaten/Kota
sesuai
Pengawas dengan
Instansi ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Kesehatan
Nomor
19
Tahun
2014
tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 11
http://puskesmasgempolcirebon.b http://puskesmasg empolcirebon.blogspot.com logspot.com follow: https://twitter.com/ https://twitter.com/PkmGempolCrb PkmGempolCrb https://www.facebo https://www.facebook.com/puskesma ok.com/puskesmas.gempol s.gempol
-12-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2016
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2016
http://puskesmasgempolcirebon.b http://puskesmasg empolcirebon.blogspot.com logspot.com follow: https://twitter.com/ https://twitter.com/PkmGempolCrb PkmGempolCrb https://www.facebo https://www.facebook.com/puskesma ok.com/puskesmas.gempol s.gempol
-13-
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN KESEHATAN
DANA
KAPITASI
NASIONAL
JAMINAN
UNTUK
JASA
PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA
OPERASIONAL
KESEHATAN
TINGKAT
PADA
FASILITAS
PERTAMA
PEMERINTAH DAERAH
PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
No A.
PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI BELANJA BARANG OPERASIONAL
MILIK
http://puskesmasgempolcirebon.b http://puskesmasg empolcirebon.blogspot.com logspot.com follow: https://twitter.com/ https://twitter.com/PkmGempolCrb PkmGempolCrb https://www.facebo https://www.facebook.com/puskesma ok.com/puskesmas.gempol s.gempol
-14-
PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN
No 3.
DARI DANA KAPITASI Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis
pakai
yang
berkaitan
langsung
dengan
pelayanan
kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain. 4.
Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan,
narasumber),
uang
harian
bagi
narasumber,
http://puskesmasgempolcirebon.b http://puskesmasg empolcirebon.blogspot.com logspot.com follow: https://twitter.com/ https://twitter.com/PkmGempolCrb PkmGempolCrb https://www.facebo https://www.facebook.com/puskesma ok.com/puskesmas.gempol s.gempol
-15-
PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN
No
DARI DANA KAPITASI Contoh belanja: Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.
7.
Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah
dalam
memberikan
pelayanan
kesehatan
bagi
masyarakat Contoh belanja: Cetak family folder , belanja alat tulis kantor, computer supplies , tinta printer, cetak leaflet , brosur, poster, dan lain-lain. 8.
Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam
http://puskesmasgempolcirebon.b http://puskesmasg empolcirebon.blogspot.com logspot.com follow: https://twitter.com/ https://twitter.com/PkmGempolCrb PkmGempolCrb https://www.facebo https://www.facebook.com/puskesma ok.com/puskesmas.gempol s.gempol
-16-
PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN
No 10.
DARI DANA KAPITASI Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan
prasarana
memberikan
FKTP
pelayanan
milik
pemerintah
kesehatan
yang
daerah lebih
baik
untuk pada
masyarakat termasuk peserta JKN. Contoh belanja: Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecetan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain. B. 1.
BELANJA MODAL Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan
http://puskesmasgempolcirebon.blogspot.com http://puskesmasgempolcir ebon.blogspot.com follow: https://twitter.com/PkmGempo https://twitter.com/PkmGempolCrb lCrb https://www.facebook.com/pusk https://www.facebook.com/puskesmas.gempol esmas.gempol
FORMULIR 1
FORMULIR CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
BUPATI/WALIKOTA ..... (nama kabupaten/kota)
KEPUTUSAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA BUPATI/WALIKOTA ... (nama kabupaten/kota) NOMOR ... TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS
http://puskesmasgempolcirebon.blogspot.com http://puskesmasgempolcir ebon.blogspot.com follow: https://twitter.com/PkmGempo https://twitter.com/PkmGempolCrb lCrb https://www.facebook.com/pusk https://www.facebook.com/puskesmas.gempol esmas.gempol
BUPATI/WALIKOTA BUPATI/WALIKOTA ..... (nama kabupaten/kota)
2.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Republik
Jaminan
Indonesia
Tambahan
Lembaran
Sosial
Tahun
(Lembaran 2011
Negara
Negara
Nomor
Republik
116,
Indonesia
Nomor 5256); 3.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah
beberapa
kali
terakhir
dengan
Peraturan
Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan
http://puskesmasgempolcirebon.blogspot.com http://puskesmasgempolcir ebon.blogspot.com follow: https://twitter.com/PkmGempo https://twitter.com/PkmGempolCrb lCrb https://www.facebook.com/pusk https://www.facebook.com/puskesmas.gempol esmas.gempol
BUPATI/WALIKOTA BUPATI/WALIKOTA ..... (nama kabupaten/kota)
KESATU
: Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran pembayara n jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten/Kota ..... (nama kabupaten/kota) ditetapkan sebesar ...% (... persen).
KEDUA
: Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional
pelayanan
Kabupaten/Kota ...
kesehatan
(nama
pada
kabupaten/kota)
Puskesmas ditetapkan
sebagai berikut: a.
obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebesar ...% (... persen); dan
b.
kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya
http://puskesmasgempolcirebon http://puskesma sgempolcirebon.blogspot.com .blogspot.com follow: https://twitter.com/PkmG https://twitter.com/PkmGempolCrb empolCrb https://www.face https://www.facebook.com/pusk book.com/puskesmas.gempol esmas.gempol
FORMULIR 2
CONTOH PERHITUNGAN JASA PELAYANAN
Nama Puskesmas : Gunung Sari, Cirebon , uma ese esert rta a : 6000 Jumlah Besaran Kapitasi : 48,702,000.00 Jumlah Kapitasi :
KEHADIRAN
No .
Nam a Peg aw ai
J ab at an
Pendidikan
JENIS KETENAGAAN
MASA KERJA
RANGKAP TUGAS ADMINISTRATIF Jumlah Hari Masuk Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
drg. Andy Benjamin Setiadi Haff andi, SE dr. Luthfa Mudrika drg. Putri Adhisty F. N dr. Hj. Ajizah Pessy Dedy Mulyadi, S.K ep Yudhi Kusmayanto, A.Md. Farm
Kepala Puskesmas KTU Dokter Umum Dokter Gigi Dokter Umum Perawat Asisten Apoteker Pelaksana Asisten Apoteker Ida Fitriyani Penyelia Heti Herawati, S.K ep Perawat/ Surveilance Asep Sof wan Cholid Perawat Gigi Urita Administrasi Umum Indra Gunawan, A MK Perawat Entin Ayatin, Amd.Keb Bidan Bidan/Koordinator Nuraeni, SST, M.Kes Poned Weti Mulyawati Bidan Dede Hindasah Bidan AdministrasiUmum/ Ratu Yulia Gunawan RM Yonnick Hwan Hendriana, S.F A poteker Tomi Maringgi, A MKG Perawat Gigi Diana Rahayu, S.Kep Perawat Siti Mardiani, A md.AK Pranata Laboratorium Sri Wahyuni EkoRahayu Bidan Djaman, SAP Administrasi Umum Vivin Firliani, Amd.Keb Bidan Hayati Nuur Bidan Yeni Murniharini, Am.Keb Bidan/Promkes Anri Mei Rahayu, SS T Bidan drg. Sri Darmayanti Dokter Madya dr. Rian Dewi Auriani Dokter Umum Hanifah, AMG Nutrisionis Tuti Tri Wahyuni, SK SKM Promosi Kesehatan Wirda Juanita, AMKL K esling Suryani, AM. Keb Bidan
S1 S1 S1 S1 S2 SI D3 D3 S1 D3 SMA D3 D3 S2 S1 D3 SMA S1 D3 S1 D3 D3 D3 D3 D3 D3 S1 S2 S1 D3 S1 D3 D3
1
2
3
4
5
5
25
25
100 30
Persentase Kehadiran
Jumlah Total Seluruh Point
(= Kolom 1 + 2 + 5 + 6)
(% Pembagian Kolom 3 dibagi kolom 4)
(Perkalian Kolom 8 x Kolom 7)
PENERIMAAN KAPITASI DENGAN JUMLAH PESERTA 8.176
JASA PELAYANAN YANG DITERIMA DENGAN PESERTA 8.117
TANGGUNG JAWAB PROGRAM
Jumlah Hari Kerja
150
Jumlah Point Variabel Ketenagaan
Jasa Pelayanan (60%)
Biaya Operasional (40%)
(Kolom 9 dikali Kolom 10 dibagi jumlah Kolom 9)
50
5
25
25
150
5
20
25
165
80%
132
29,221,200.00
19,480,800.00
150
5
25
25
155
100%
155
29,221,200.00
19,480,800.00
150
5
25
25
155
100%
155
29,221,200.00
19,480,800.00
100
5
25
25
105
100%
105
29,221,200.00
19,480,800.00
12 2,356,548.39 785,516.13 1,219,860.34 1,432,411.76 1,432,411.76 970,343.45
60
5
25
25
65
100%
65
29,221,200.00
19,480,800.00
600,688.80
60
5
25
25
65
100%
65
29,221,200.00
19,480,800.00
600,688.80
80
5
25
25
95
100%
95
29,221,200.00
19,480,800.00
60
5
25
25
65
100%
65
29,221,200.00
19,480,800.00
25
10
25
25
35
100%
60
10
25
25
60
10
25
25
80
10
25
80
10
60
6
10
7
8
9
255
100%
255
29,221,200.00
10
19,480,800.00
11
85
100%
85
29,221,200.00
19,480,800.00
35
29,221,200.00
19,480,800.00
80
100%
80
29,221,200.00
19,480,800.00
120
100%
120
29,221,200.00
19,480,800.00
877,929.79 600,688.80 323,447.82 739,309.30 1,108,963.95
25
90
100%
90
29,221,200.00
19,480,800.00
831,722.96
25
25
90
100%
90
29,221,200.00
19,480,800.00
10
25
25
70
100%
70
29,221,200.00
19,480,800.00
831,722.96 646,895.64
35
100%
35
29,221,200.00
19,480,800.00
323,447.82
120
100%
120
29,221,200.00
19,480,800.00
1,108,963.95 739,309.30 1,108,963.95 646,895.64 646,895.64 554,481.97 646,895.64 646,895.64 739,309.30 831,722.96 1,478,618.60 1,478,618.60 739,309.30 877,929.79 693,102.47 600,688.80 29,221,200.00
10
10 50
25
10
25
25
100
10
25
25
10
60
10
25
25
10
80
100%
80
100
10
25
25
10
120
100%
120
29,221,200.00
19,480,800.00
60
10
25
25
70
100%
70
29,221,200.00
19,480,800.00
60
10
25
25
70
100%
70
29,221,200.00
19,480,800.00
50
10
25
25
60
100%
60
29,221,200.00
19,480,800.00
60
10
25
25
70
100%
70
29,221,200.00
19,480,800.00
60
10
25
25
70
100%
70
29,221,200.00
19,480,800.00
60
10
25
25
80
100%
80
29,221,200.00
19,480,800.00
80
10
25
25
90
100%
90
29,221,200.00
19,480,800.00
160
150
10
25
10
25
29,221,200.00
29,221,200.00
19,480,800.00
100%
160
150
10
25
25
160
100%
160
29,221,200.00
19,480,800.00
60
10
25
25
10
80
100%
80
29,221,200.00
19,480,800.00
19,480,800.00
80
5
25
25
10
95
100%
95
29,221,200.00
19,480,800.00
60
5
25
25
10
75
100%
75
29,221,200.00
19,480,800.00
60
5
25
25
65
100%
65
29,221,200.00
19,480,800.00
3 16 16 2
2 9, 9, 22 22 1, 1, 20 20 0. 0. 00 00
1 9, 9, 48 48 0, 0, 80 80 0. 0. 00 00