PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN SAMPAH ANTARA .................................................................................. DENGAN UNIT KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN WILAYAH PURWOKERTO DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUMAS
Pada
hari
ini
Nomor :
/
/ 2017
Nomor :
/
/ 2017
………………..
tanggal
……………………………….
bulan
………………… ………………… tahun Dua ribu tujuh belas ( … - … - 2017 ) di Purwokerto, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Nama
:
…………………………………………………………………………………………… Jabatan
:
…………………………………………………………………………………………… Alamat
:
…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……… dalam
hal
ini
bertindak
untuk
dan
atas
nama
…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai: ----- PIHAK PERTAMA -----
2. Nama
: SALIM RIYANTO, S.Si.
Jabatan
: Plt. Kepala Kepala Unit Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Purwokerto
Alamat
: Jl. Supriyadi No. 55 A Purwokerto
Kel. Purwokerto Wetan Kec. Purwokerto Timur - Banyumas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai: ----- PIHAK KEDUA -----
Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa : 1. Pihak Pertama adalah .......................................................................... Purwokerto sebuah
institusi
yang
bergerak
dalam
bidang
……………………………………………………………. 2. Pihak Kedua adalah Unit Kebersihan dan Pertamanan Wilayah Purwokerto pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas yang melakukan kegiatan dalam bidang jasa pelayanan yang salah satunya pengambilan dan pengangkutan sampah. 3. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam hal pengangkutan sampah domestik. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN
1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan kerja sama didalam pengangkutan sampah domestik guna menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, dimana Pihak Kedua akan menyediakan fasilitas untuk melakukan pengangkutan sampah. 2.
Sampah dimaksud adalah sampah domestic yang terdapat di lingkungan ...................................................................... pembuangan
sampah
yang
Purwokerto berasal
sebagai dari
.................................................................................. Purwokerto.
PASAL 2 LINGKUP KERJASAMA
akibat
dari
lingkungan
1.
Pihak
Pertama
akan
mengumpulkan
sampah
...............................................................................................
di
lingkungan
Purwokerto
yang
beralamat
di
…………………………………………………………………………...…………………… …….... yang selanjutnya ditaruh di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang disediakan oleh Pihak Pertama. 2. Pihak Kedua menyediakan fasilitas layanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari
Tempat
Pembuangan
Sementara
(TPS)
di
.......................................................................... Purwokerto ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 3.
Jadwal
pengambilan
sampah,
Pihak
Kedua
dilaksanakan
setiap
……
(
………………… ..) hari sekali atau ….. ( …………………………) kali dalam satu bulan. 4. Tata cara pengambilan sampah dan pengangkutan sampah oleh Pihak Kedua dengan memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Sampah.
PASAL 3 BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN
1. Kedua belah pihak sepakat dalam pembayaran atas pekerjaan tersebut dalam perjanjian ini dilaksanakan setiap bulan setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh Pihak Kedua. 2. Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar retribusi pengangkutan sampah kepada Pihak Kedua sesuai dengan Perda No. 19 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas dan pembayaran retribusi setiap tanggal 1 s/d 10 setiap bulan. 3. Apabila ada perubahan tarif/retribusi dari Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tarif tersebut kepada Pihak Pertama paling lambat satu bulan sebelum diberlakukan.
PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA
Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditanda tanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan akan dievaluasi setiap tahunnya atas kesepakatan kedua belah pihak. PASAL 5 FORCE MAJEURE 1. Kedua belah pihak sepakat bahwa apabila didalam pelaksanaan operasional sampah, seperti tersebut pasal 1 (satu) diatas Pihak Pertama mengalami gangguan/kerusakan yang disebabkan oleh keadaa force majeure, maka Pihak Pertama harus memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut Kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah terjadinya force majeure tersebut. 2. Keadaan force majeure seperti yang dimaksud pada ayat (1) diatas antara lain adalah peperangan, huru hara, unjuk rasa massa, pemberontakan, krisis nasional, kebakaran, sabotase, epidemi, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan lain-lain diluar kemauan dan kemampuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua. 3. Apabila terjadi keadaan force majeure seperti tersebut diatas sehingga tidak memungkinkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua melanjutkan perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya segala sesuatunya secara musyawarah. PASAL 6 GANGGUAN PENGANGKUTAN Apabila terjadi gangguan pada proses pengangkutan sampah karena sesuatu dan lain hal maka Pihak Kedua tetap akan melaksanakan pengangkutan sampah tersebut dalam waktu 3 hari sejak pemberitahuan Pihak Pertama. PASAL 7 PEMINDAHTANGANAN PERJANJIAN 1.
Kedua
belah
pihak,
selama
perjanjian
in
berlangsung
dilarang
untuk
memindahtangankan sebagian atau seluruhnya isi-isi dan atau kondisi perjanjian ini kepada Pihak Ketiga atau pihak-pihak lainnya. 2. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang telah ditentukan pada perjanjian kerjasama ini, karena adanya gangguan alat atau akibat force majeure, maka pihak Kedua dapat menunjuk pelaksana Pihak Kedua untuk melakukan pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah milik Pihak Pertama dengan terlebih dahulu, mendiskusikan hal tersebut kepada Pihak Pertama.
PASAL 8 PENGHENTIAN PERJANJIAN 1. Jika pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung, Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak mematuhi kewajibannya seperti pada pasal-pasal perjanjian ini, maka Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat menghentikan kerjasama dengan memberikan surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya. 2. Apabila penghentian perjanjian kerjasama terjadi disebabkan oleh kondisi sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada ayat (1) diatas, maka para pihak diharuskan untuk terlebih dahulu menyelesaikan dan mematuhi segala kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan dalam tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah penghentian perjanjian dilakukan. PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah
pihak
sepakat
untuk
menyelesaikan
permasalahan
tersebut
secara
musyawarah guna mencapai mufakat. 2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Purwokerto. PASAL 10 PENUTUP 1. Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini. 2. Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Purwokerto dalam rangkap 2 (dua) dilengkapi dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
Purwokerto, 2017 PIHAK PERTAMA …………………………………..
PIHAK KEDUA Unit
Kebersihan
dan
Pertamanan ……………………………………….
____________________
Wilayah Purwokerto
SALIM RIYANTO,
S.Si.
NIP. 200501 1 002 Komentar
19721220
