PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENYELENGGARA PELABUHAN KOTABARU DENGAN PT. BERKAT BORNEO COAL
Nomor :……………………… :……………………………. ……. Nomor : Nomor : 02/PEL.SITE-BBC/III/2012 Pada hari ini, Senin Senin (tanggal dua) dua) Bulan April Tahun Tahun 2012 bertempat bertempat di Kota Baru, yang bertanda bertanda tangan di di bawah ini ini :
Nama Jabatan Jabatan Alamat
: Capt. Hasan Basri : .Kep .Kepala ala adminis administra trator tor Pelabuha Pelabuhan n Kota Kota Baru, Baru, Kaliman Kalimantan tan Selatan Selatan : .Jalan Pengeran Indera Kesuma Jaya Komplek Pelabuhan Panjang Kotabaru Kode Pos 721 l3
Dalam hal ni bertindak untuk atas nama penyelenggara pelabuhan Kota Baru berkedudukan di Kota Kota Baru yang selanjutnya di sebut………………………………. ………………………………...PIHAK PERTAMA……………………………………. Nama Jabatan Alam Alamat at
: Ir. Sabar Hutapea : Direktur : Jl. Jl. Bala Balaii Pus Pusta taka ka Raya Raya No.. No.. 4, Jaka Jakart rtaa 132 13220 20
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Berkat Borneo Coal, sebagaimana akte pendirian pendirian No. 3 tanggal 6 Agustus Agustus 2002 dan akte perubahan perubahan No. 13 tanggal 20 Januari 2011 2011 yang di buat di hadapan hadapan Notaris Notaris Adiaty Adiaty Hadi Hadi SH, di Jakarta Jakarta dan telah disahkan disahkan deng dengan an kepu keputu tusa san n Mente enteri ri Huku Hukum m dan dan Hak Hak Asas Asasii Manu Manusi siaa RI Nomo Nomorr : AHUAHU14638.AH.01.02. Tahun 2011, yang selanjutnya di sebut…………………………….. ……………………………….......PIHAK KEDUA……………………………………….
PIHAK PIHAK PERTAM PERTAMA A dan PIHAK PIHAK KEDUA KEDUA telah telah sepakat sepakat saling saling mengai mengaitkan tkan diri diri dalam dalam perjanjian perjanjian Kerjasama Kerjasama untuk Penggunaan Penggunaan Terminal Terminal Terapung Terapung dimana PIHAK PIHAK KEDUA KEDUA sebagai sebagai Badan Usaha Pelabuhan Pelabuhan akan Melakukan Melakukan kegiatan operasional operasional di dalam dalam daerah lingkungan lingkungan kerja dan daerah lingkungan lingkungan kepentingan pelabuhan Kota Baru, kalimantan kalimantan Selatan.
Perjanjian kerjasama ini di atur menurut ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut : PASAL 1 DASAR HUKUM
1.
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849 )
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070 )
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973 )
4.
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 54 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
5.
Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : SP.226-PHB Tanggal 10 Febuari 2010 Tentang Surat Perintah Tugas
6.
Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP. 184 Tahun 2011, Tanggal 11 Maret 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT. Berkat Borneo Coal Sebagai Badan Usaha Pelabuhan.
7.
Perjanjian Kerjasama antara Administrator Pelabuhan Kotabaru Dengan PT. Berkat Borneo Coal Nomor Nomor GM.604/01/06/AD.KTB-11 dan Nomor 053/DirKon/IV/2011 Tanggal 2 Mei 2011.
PASAL 2 PENGERTIAN UMUM
Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan : 1.
Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dalam hal Perjanjian ini adalah PT. Berkat Borneo Coal ( yang selanjutnya disebut PT. BBC ) yang melakukan kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan Terminal Terapung ( Floating Terminal ) dan Fasilitas Pelabuhan Lainnya.
2.
Terminal Terapung ( Floating Terminal ) adalah Fasilitas Terminal Terapung diperairan termasuk Fasilitas pendukung pada area dengan batas – batas koordinat tertentu diperairan yang selanjutnya ditetapkan merupakan satu kesatuan terminal untuk melaksanakan kegiatan pelayanan bongkar – muat barang serta kegiatan pelayanan jasa kepelabuhan lainnya di perairan yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja ( DLKr ) dan daerah linkungan kepentingan ( DLKp ) di wilayah Perairan Bunati, Tanah Bumbu, Pelabuhan Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
3.
Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan di Pelabuhan Kotabaru.
4.
Daerah Lingkungan Kerja ( DLKr ) adalah pelabuhan Kotabaru yaitu wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan Kotabaru Yang digunakan secara langsung untuk kegiatan perusahaan terminal jasa dan kepelabuhan lainnya
5.
Derah Linkungan Kepentingan ( DLKp ) adalah Daerah di sekeliling DLKr Pelabuhan Kotabaru yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan wilayah untuk kepentingan pengembangan pelabuhan
6.
Jasa kepelabuhan adalah jasa atas pemakaian fasilitas pelabuhan yang tersedia meliputi jasa labuh, tambat, penundaan, kepil, dermaga, bongkar – muat barang, penumpukan, logistic, suplai BBM/ air bersih, pencampuran batu bara, dan jasa kepelabuhan lainnya
7.
Tarif jasa kepelabuhan adalah tarif yang dikenakan atas pelayanan jasa-jasa kepelabuhan di terminal terapung ( floating terminal ) berdasarkan ketentuan peraturan – peraturan dan perundang – undangan
PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.
Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengembangkan pelabuhan Kotabaru dengan membangun dan menyediakan fasilitas serta mengusahakan kegiatan terminal terapung ( floating terminal ) oleh PIHAK KEDUA serta kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan pada terminal terapung tersebut yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Kotabaru
2.
Maksud perjanjian sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini merupakan implementasi dari perjanjian kerjasama antara administrator pelabuhan Kotabaru dengan PT. Berkat Borneo Coal Nomor GM.604/01/06/AD.KTB-11 dan Nomor 053/Dir-Kon/IV/2011 Tanggal 2 Mei 2011.
3.
Tujuan dilaksanakannya perjanjian ini dalam rangka kelancaran kegiatan Bongkar Muat Barang dan kegiatan pengusaha jasa kepelabuhan lainya pada terminal terapung
( floating terminal ) yang dioperasikan PIHAK KEDUA diwilayah pengaturan dan pengawasan PIHAK PERTAMA selaku penyelenggara Pelabuhan Kotabaru.
PASAL 4 RUANG LINGKUP
1.
2.
Lingkup kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhan pada terminal terapung PIHAK KEDUA meliputi : 1.
Pelayanan labuh jangkar sambil menunggu perintah ( transit/waiting ), suplai logistik ( laid up, ship chandle / provision )
2.
Pelayanan jasa tambahan / dermaga ( port services )
3.
Pelayanan bongkar muat barang ( loading unloading cargo ) dan atau alih muat ( ship to ship transfer )
4.
Pelayanan penumpukan ( floating storage ), pusat distribusi dan konsolidasi barang serta logistik ( logistic )
5.
Pelayanan penundaan ( tug boat services ) dan Kepil ( mooring services )
6.
Pelayanan suplai bahan bakar minyak ( bungkering ) dan air bersih ( fresh water suplay )
7.
Pelayanan jasa terminal dan kepelabuhan lainnya yang terkait dengan kebutuhan pengguna jasa dan pengelolaan Terminal Terapung ( floating Terminal )
Untuk mencapai tujuan dalam perjanjian kerjasama ini PIHAK KEDUA di berikan kuasa operasi dan pengelolaan wilayah kegiatan Terminal Terapung ( floating terminal ) pada lingkup area dengan batasan titik-titik koordinat 03° - 55’ - 00” LS / 115° - 43’ – 00” BT 03° - 52’ - 00” LS / 114° - 43’ – 00” BT 03° - 52’ - 00” LS / 114° - 48’ – 00” BT 03° - 55’ - 00” LS / 114° - 48’ – 00” BT
3.
Lingkup kegiatan wilayah operasi sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan satu kesatuan pemberian konsesi pengembangan dan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA PASAL 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.
PIHAK KEDUA wajib untuk melaksanakan pembangunan dan penyediaan semua fasilitas yang diperlukan dalam rangka beroperasinya Terminal Terapung ( floating Terminal ) termasuk di dalamnya penyediaan kesisteman.
2.
PIHAK KEDUA wajib untuk melaksanakan semua kegiatan operasional pengusahaan jasa kepelabuhan serta kegiatan penunjang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ( nasional dan internasional )
3.
PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasi terminal terapung ( floating terminal ) serta perairan sekitarnya.
4.
PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan secara berkala kegiatan operasional kepelabuhan kepada PIHAK PERTAMA
PASAL 6 STANDARISASI PELAYANAN
1.
PIHAK KEDUA wajib menyiapkan standarisasi pelayanan operasional berkaitan dengan kelancaran operasional kepelabuhan
2.
pelayanan jasa kepelabuhan yang tidak ada standar pelayanannya tidak di pungut biaya
3.
PIHAK KEDUA dan pengguna jasa beserta assosiasi terkait lainnya menyiapkan kesepakatan bersama yang berkaitan dengan tarif jasa-jasa pelayanan
4.
PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan atas pelaksanaan standarisasi pelayanan operasional yang telah ditetapkan
PASAL 7 TARIF JASA-JASA KEPELABUHAN
1.
PIHAK KEDUA bersama pengguna jasa kepelabuhan dan assosiasi ( INSA, APBMI, dan GAFEKSI ) dan instansi terkait lainnya di pelabuhan Kotabaru menyusun tarif jasa-jasa Kepelabuhan untuk disepakati bersama dan di ajukan kepada PIHAK PERTAMA
2.
PIHAK PERTAMA akan menganalisa dan mengevakuasi usulan tariff jasa-jasa kepelabuhan yang di ajukan oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya untuk di teruskan kepada Menteri Perhubungan guna mendapatkan penetapan lebih lanjut
PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN
1.
PIHAK PERTAMA melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tariff dan jasa-jasa kepelabuhan serta pungutan penerimaan Negara bukan pajak ( PNBP ) yang di lakukan oleh PIHAK KEDUA
2.
PIHAK KEDUA diberikan hak untuk memungut tarif jasa-jasa kepelabuhan yang telah di tetapkan dan di sepakati bersama dengan pengguna jasa dan asossiasi terkait lainya
3.
PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pungutan tariff jasa-jasa kepelabuhan harus berdasarkan penetapan tariff jasa-jasa kepelabuhan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan
4.
PIHAK KEDUA wajib untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA melaksanakan pungutan PNBP kepada pegguna jasa dan disetorkan langsung pada rekening PIHAK PERTAMA di kantor kas Negara Jakarta
5.
PIHAK KEDUA wajib melaporkan pelaksanaan pungutan PNBP yang dilimpahkan oleh PIHAK PERTAMA pada minggu pertama setiap bulannya
PASAL 9 KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN DI PERAIRAN
1.
PIHAK KEDUA diwjibkan untuk memasang tanda-tanda navigasi pelayaran pada wilayah perairan terminal terapung ( floating terminal ) di maksud pasal 4 ayat (2)
2.
PIHAK PERTAMA demi dan untuk kepentingan keamanan, keselamatan pelayaran bagi kapal-kapal yangsedang dan atau akan melakukan kegiatan sebagamana tersebut pada pasal 4 ayat (1), di pandang perlu untuk diberikan perluasan wilayah perairan pada daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Kotabaru, untuk menunjang pelalsanaan kegiatan tersebut diatas, dan masih dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan Kotabaru pada wilayah perairan Bunati, Tanah Bumbu, Pelabuhan Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
3.
PIHAK KEDUA, wajib melaporkan kegiatan dari kapal-kapal yang melakukan kegiatan komersial serta kegiatan penunjang laninnya pada wilayah perairan tersebut diatas pada ayat (2), karena setiap kapal wajib membayar tarif jasa kepelabuhan sebagaimana di tetapkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang
jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak ( PNBP ) yang berlaku pada Departemen Perhubungan
PASAL 10 MASA BERLAKU
1.
Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 20 ( dua puluh ) tahun terhitung mulai dari tanggal ditandatanginya perjanjian ini.
2.
Setiap tahun akan dilakukan evaluasi kinerja pelabuhan PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA
3.
Perjanjian ini dapat di perpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan
PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA
1.
2.
Perjanjian kerjasama ini dinyatakan berakhir dalam hal berikut : 1.
Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana ditentukan di dalam pasal 10, atau :
2.
Apabila salah satu pihak tidak memperpanjang masa berlakunya perjanjian kerjasama ini, maka pihak yang dimaksud harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 tahun sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini
Dalam hal pengakhiran perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 kitab undang-undang hukum perdata
PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui Musyawarah PASAL 13 KETENTUAN LAIN-LAIN
1.
Dengan di tandatanganinya perjajian kerjasama ini, PARA PIHAK dapat mengambil langkah-langkah persiapan sesuai lingkup kerjasama ini
2.
Hal-hal yang belum di atur dalam perjanjian kerjasama ini akan di atur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
Perjanjian kerjasama ini di tandatangani rangkap 2 (dua) dan di bubuhi materai secukupnya, masing-masing asli untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
Capt.Hasan Basri Kepala Administrator Pelabuhan Kota Baru
Ir. Sabar Hutapea Direktur
