KEMENTERIAN PERTAHANAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2018
i
DAFTAR ISI
Peraturan Dirjen Renhan Kementerian Pertahanan Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
Halaman BAB I
Ketentuan Umum ................................................... ................................................................ ............. .......
BAB II
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ............................. ............................... ..
2
8
ii
Lampiran V
Format Laporan Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Kepada Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan.
Lampiran VI
Format Laporan Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN PERTAHANAN PERTAHANAN
-2 -
2.
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
109/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Belanja
Penerimaan Kementerian Indonesia
Negara
Negara Bukan
Pertahanan (Berita
yang
bersumber
Pajak dan
Negara
di
dari
Lingkungan
Tentara
Republik
Nasional Indonesia
Tahun 2016 2016 Nomor 1001); 3.
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Organisasi
Pertahanan
(Berita
dan
Tata
Negara
Tahun 2017 2017 Nomor 444);
Kerja
Kementerian
Republik
Indonesia
-3 -
4.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DIPA
adalah
dokumen
pelaksanaan
anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran/kuasa melaksanakan
pengguna Anggaran
anggaran
Pendapatan
dan
dalam Belanja
Negara. 5.
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan Perbendahar aan
Negara
yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah Kepala
dan
bertanggung
Kantor
Perbendaharaan,
jawab
Wilayah yang
langsung
Direktorat
memperoleh
kepada Jenderal
kewenangan
-4 -
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
Menteri
Pertahanan
yang
mempunyai
kewenangan PA pada bagian anggaran Kemhan. 13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan
sebagian
kewenangan
dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada bagian anggaran Kemhan. 14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA
untuk
mengambil
keputusan
dan/atau
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas
-5 -
19. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah bendahara yang
bertugas
untuk
menerima,
menatausahakan rangka
membantu
Bendahara
menyimpan, uang
pelaksanaan
menyetorkan,
pendapatan Anggaran
Penerimaan
negara
Pendapatan
dan
dalam dan
Belanja Negara pada Satker di Kemhan dan TNI. 20. Surat
Permintaan
Pembayaran
yang
selanjutnya selanju tnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM
-6 -
26. Tambahan
Uang
Persediaan
yang
selanjutnya
disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada BP untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. 27. Pertanggungjawaban Pertanggungjawab an yang
selanjutnya selanjutnya
Tambahan disingkat disingkat
Uang
Persediaan
PTUP
adalah
pertanggungjawaban atas TUP. 28.
Surat
Perintah
Membayar
Uang
Persediaan
yang
selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP. 29. Surat Perintah Membayar Tambahan Tambahan Uang Persediaan
-7 -
34. Pagu
Anggaran Ang garan
yang y ang
selanjutnya sela njutnya
disebut
Anggaran kementerian/lembaga kementerian/lem baga adalah batas tinggi
anggaran
kementerian/lembaga
yang dalam
dialokasikan rangka
Pagu paling kepada
penyusunan
rencana kerja anggaran kementerian/lembaga. 35. Purnawirawan adalah anggota TNI yang sudah tidak aktif lagi dalam kemiliteran. 36. Pensiunan adalah anggota Pegawai Negeri Sipil yang sudah tidak aktif lagi dalam dinas pemerintahan. 37. Fasilitas Kesehatan adalah kesehatan
fasilitas
pelayanan
yang digunakan untuk menyelenggarakan
upaya pelayanan kesehatan perorangan baik promotif,
-8 -
Pasal 2 Peraturan
Dirjen
ini
disusun
dengan
maksud
untuk
digunakan sebagai pedoman dalam pengaturan pengelolaan keuangan PNBP yang bersumber dari BPJS Kesehatan di Lingkungan
Kemhan
meningkatkan
dan
kualitas
TNI
dengan
laporan
tujuan
keuangan
untuk dalam
pengelolaan keuangan PNBP yang bersumber dari BPJS Kesehatan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
BAB II PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI BADAN PENYELENGGARA
-9 -
Bagian Ketiga Peserta
Pasal 5 (1)
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional meliputi: a.
Prajurit TNI, Pegawai Negeri Sipil Kemhan, Calon Pegawai Negeri Sipil Kemhan, Purnawirawan, dan Pensiunan beserta keluarganya; dan
b.
masyarakat umum yang telah memiliki kartu peserta BPJS Kesehatan.
(2)
Keluarga sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- 10 -
(3)
FKTL
menanggung menanggun g
biaya
tambahan
pelayanan
kesehatan selain biaya yang bersumber dari BPJS bagi Prajurit TNI, Pegawai Negeri Sipil Kemhan, Calon Pegawai Negeri Sipil Kemhan, Purnawirawan, dan Pensiunan beserta keluarganya.
Bagian Kelima Pelayanan Kesehatan
Pasal 7 Pelayanan kesehatan pada FKTL meliputi: a.
pelayanan kesehatan rawat jalan;
- 11 -
(2)
KPA pada DIPA petikan Satker daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan PPK berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Ka UO terdiri atas: a.
PPK untuk anggaran yang bersumber dari rupiah murni; dan
b. (3)
PPK untuk anggaran yang bersumber dari PNBP.
Penetapan PPK untuk anggaran yang bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibedakan untuk setiap FKTL selaku sub Satker yang melaksanakan kegiatan PNBP.
(4)
KPA pada DIPA petikan Satker daerah sebagaimana
- 12 -
e.
menetapkan
rencana
pelaksanaan
kegiatan
dan
rencana penarikan dana; f.
memberikan
supervisi
dan
konsultasi
dalam
pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; g.
mengawasi penatausahaan penatausahaa n dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
h.
menyusun pelaksanaan
laporan
keuangan
anggaran
sesuai
perundang-undangan.
Pasal 11
dan
kinerja
dengan
atas
peraturan
- 13 -
DIPA serta rencana yang telah ditetapkan; f.
merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan keluaran (output ( output ) yang ditetapkan dalam DIPA; dan
g.
melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
Bagian Kedua PPK
- 14 -
g.
menguji
dan
menandatangani
surat
bukti
mengenai hak tagih kepada negara; h.
membuat dan menandatangani SPP;
i.
melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pelaksanaan/p enyelesaian kegiatan perbulan kepada KPA;
j.
menyerahkan menyerahkan kegiatan
hasil
kepada
KPA
pekerjaan dengan
pelaksanaan berita
acara
penyerahan; k.
menyimpan
dan
menjaga
keutuhan
seluruh
dokumen pelaksanaan kegiatan; dan l.
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan
- 15 -
(5)
Tugas dan wewenang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi: a.
menetapkan
rencana
pelaksanaan
pengadaan
telah
terpenuhinya
kewajiban
barang/jasa; b.
memastikan
pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; c.
mengajukan
permintaan
pembayaran
atas
tagihan berdasarkan prestasi kegiatan; dan d.
memastikan
ketepatan
jangka
penyelesaian tagihan kepada negara.
waktu
- 16 -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i yang paling sedikit memuat: a.
perjanjian/kontrak perjanjian/ko ntrak dengan penyedia barang/jasa yang telah ditandatangani; ditandatangani;
b.
tagihan
yang
belum
dan
telah
disampaikan
penyedia barang/jasa; c.
tagihan yang belum dan telah diterbitkan diterbitka n SPP nya; dan
d.
jangka waktu penyelesaian tagihan.
Bagian Ketiga PPSPM
- 17 -
g.
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
(2)
Pengujian terhadap SPP beserta dokumen pendukung yang dilakukan oleh PPSPM sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a.
kelengkapan dokumen pendukung SPP;
b.
kesesuaian
penandatanganan
SPP
dengan
spesimen tanda tangan PPK; c.
kebenaran pengisian format SPP;
d.
kesesuaian SPP
kode
dengan
bagan
akun
DIPA/petunjuk
standar
pada
operasional
- 18 -
a.
mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA yang dibedakan atas anggaran yang bersumber bersumber dari rupiah murni murni dan PNBP; PNBP;
b.
menandatangani SPM; dan
c.
memasukan
Personal
Identification
Number
PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada arsip data komputer SPM. (4)
Pengujian kode bagan akun standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya.
- 19 -
Bagian Keempat Bendahara Penerimaan
Pasal 18 (1)
Bendahara Penerimaan pada Satker DIPA petikan daerah yang tidak memiliki sub Satker mempunyai tugas dan tanggungjawab: a.
membukukan seluruh penerimaan PNBP baik yang disetor langsung oleh wajib setor ke kas negara maupun yang dipungutnya;
b.
melakukan rekonsiliasi dengan unit akuntansi dan pelaporan KPA dengan menggunakan data
- 20 -
d.
menyetorkan
seluruh
uang
PNBP P NBP
yang
diterimanya ke kas negara melalui bank persepsi setiap akhir hari kerja; dan e.
dalam
hal
terkendala
jam
operasional
bank
persepsi atau PNBP diterima pada hari libur, penyetoran
dapat
dilakukan
pada
berikutnya.
Bagian Kelima Bendahara Penerimaan Pembantu
Pasal 19
hari
kerja
- 21 -
(2)
Pelaksanaan tugas kebendaharaan kebendaharaa n BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
menerima,
menyimpan,
membukukan
menatausahakan, menatausahak an, dan
uang/surat
berharga
dalam
pengelolaannya; b.
melakukan
pengujian
dan
pembayaran
berdasarkan perintah PPK; c.
menolak
perintah
pembayaran
apabila
tidak
memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; d.
melakukan penerimaan dilakukannya;
pemotongan/pemungutan pemotongan/pem ungutan negara
dari
pembayaran
yang
- 22 -
c.
pemeriksaan
kesesuaian
pencapaian
keluaran
antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang
disebutkan
dalam
dokumen
perjanjian/kontrak; dan d.
pemeriksaan
dan
pengujian
ketepatan
penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).
Bagian Ketujuh Bendahara Pengeluaran Pembantu
- 23 -
e.
melakukan
pemotongan/pemungutan pemotongan/pemu ngutan
dari
pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara; f.
menyetorkan
pemotongan/pemungutan pemotongan/pemu ngutan
kewajiban kepada negara ke kas negara; g.
menatausahakan menatausahak an transaksi UP;
h.
menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
i.
mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
BAB IV PERENCANAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
- 24 -
Perencanaan/Asisten Perencanaan dan Anggaran Komando Anggaran
Utama/Asisten Kepala
Perencanaan
Staf
Perencanaan
dan
Angkatan/Kepala
Biro
Sekretariat
Jenderal
Kemhan
kepada Dirjen Renhan Kemhan; dan b.
Dirjen Renhan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyampaikan target dan pagu PNBP kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktur PNBP;
(3)
Dirjen Renhan Kemhan melaksanakan pembahasan Target dan Pagu PNBP serta konsolidasi data usulan
- 25 -
PNBP, KPA menyusun rencana kerja dan anggaran PNBP. (2)
Penyusunan
rencana
kerja
dan
anggaran
PNBP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penyusunan rencana kerja dan anggaran Kemhan dan TNI yang dilaksanakan
melalui
proses
pembahasan
secara
berjenjang mulai dari tingkat Satker sampai dengan Kemhan
untuk
selanjutnya
disampaikan
kepada
Kementerian Keuangan. (3)
Atas dasar rencana kerja dan anggaran Kemhan dan TNI
sebagaimana sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
akan
- 26 -
BAB V MEKANISME PENYETORAN, PENGGUNAAN, PEMBAYARAN, DAN PENCAIRAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Bagian Kesatu Mekanisme Penyetoran PNBP
Pasal 27 (1)
PNBP atas pelayanan kesehatan pada FKTL dari peserta program jaminan kesehatan nasional, disetor langsung oleh BPJS Kesehatan ke kas negara.
- 27 -
Bagian Kedua Mekanisme Penggunaan PNBP
Pasal 29 KPA dapat menggunakan dana PNBP untuk membiayai belanja
negara
setelah
memperoleh
persetujuan
dari
Menteri Keuangan.
Pasal 30 (1)
KPA menggunakan dana PNBP sesuai dengan jenis PNBP dan pagu PNBP dalam DIPA.
(2)
Pagu PNBP dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada
- 28 -
diperoleh dari formula sebagai berikut: MP = (PPP x JS) – JPS JPS MP : Maksimum Pencairan PPP : Proporsi Pagu Pagu Pengeluaran Pengeluaran terhadap terhadap Pendapatan JS : Jumlah Setoran Setoran JPS : Jumlah Pencairan Pencairan dana Sebelumnya Sebelumnya sampai sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan. (2)
Besaran Proporsi Pagu Pengeluaran (PPP) ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.
Pasal 33
- 29 -
(6)
Ketentuan
mengenai
format fo rmat
surat su rat
pernyataan per nyataan
sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.
Pasal 34 (1)
Dalam hal penggunaan sisa Maksimum Pencairan (MP) dana
PNBP
pada
tahun
anggaran
sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mengakibatkan
Pagu
PNBP
dalam
DIPA
tidak
mencukupi, Satker melakukan revisi anggaran. (2)
Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 30 -
(2)
Pembayaran
dengan
mekanisme
sebagaimana
dimaksud
pada
Pembayaran
ayat
(1)
LS
ditujukan
kepada: a.
pihak ketiga atas dasar perjanjian/kontrak; atau
b.
BP/pihak
lainnya
untuk
keperluan
belanja
pembayaran honorarium dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan/surat keputusan/surat perintah.
Paragraf 2 UP
Pasal 37
- 31 -
rupiah) untuk pagu di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Pasal 38 Untuk BP yang dibantu BPP, dalam pengajuan UP ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP yang dikelola oleh BPP.
Pasal 39 ( 1 ) Dalam
hal
permintaan
diperlukan,
KPA
persetujuan
UP
dapat
mengajukan
melampaui
besaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada Kepala
- 32 -
penerima/penyedia
barang
dan/atau
jasa
dapat
melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan
Kementerian
Keuangan. ( 2 ) Dalam
rangka
Rp50.000.000,00
pembayaran (lima
dengan
puluh
juta
UP
di
atas
rupiah),
KPA
mengajukan surat permohonan dispensasi dengan dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak. ( 3 ) Surat permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan
- 33 -
e.
kerusakan alat canggih kesehatan yang dapat menghentikan pelayanan kesehatan; atau
f.
kecelakaan yang terjadi akibat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TNI yang mengakibatkan cidera Prajurit TNI, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan keluarga serta masyarakat;
(4)
Kepala FKTL mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil rapat Kepala FKTL dengan komite medik FKTL dan/atau pejabat FKTL.
Pasal 43
- 34 -
(2)
Syarat penggunaan TUP: a.
digunakan lama
1
dan
dipertanggungjawabkan
(satu)
bulan
sejak
tanggal
paling SP2D
diterbitkan; dan b.
tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan Pembayaran LS.
(3)
Dalam
hal
TUP
sebelumnya
belum
dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetor ke kas negara, Kepala KPPN dapat menyetujui permintaan
TUP
berikutnya
persetujuan
Kepala
Kantor
setelah
mendapat
Wilayah
Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Perbendaharaan Kementerian Kementerian Keuangan. Keuangan.
- 35 -
(3)
Ketentuan mengenai format daftar perhitungan jumlah Maksimum Pencairan (MP) dana Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan terpisahkan
dari
Peraturan Dirjen ini.
Pasal 50 (1)
Satker yang terdiri dari beberapa sub Satker, daftar perhitungan
jumlah
Maksimum
Pencairan
(MP)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilampiri
dengan
rincian
perhitungan
Maksimum
Pencairan (MP) dana PNBP masing-masing sub Satker.
- 36 -
KPPN dengan melampirkan: a.
dokumen pendukung SPM-UP/TUP/GUP/PTUP/ GUP Nihil/LS;
b.
bukti penerimaan negara atas setoran PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN; dan
c.
daftar perhitungan jumlah Maksimum Pencairan (MP)
dan
Pencairan
rincian (MP)
perhitungan
masing-masing
Maksimun sub
Satker
dilampirkan pada setiap SPM yang disampaikan ke KPPN.
BAB VI
- 37 -
Perencanaan
Sekretariat
Jenderal
Kemhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.
Pasal 54 (1)
Asisten
Perencanaan/Asisten
Anggaran
Komando
pendapatan
dan
Utama
realisasi
Perencanaan melaporkan
belanja
kepada
dan
realisasi Asisten
Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan pada tanggal 10 bulan berikutnya (T+10) dengan tembusan: a.
Ka UO;
- 38 -
(2)
Ketentuan
mengenai
pendapatan
dan
format
realisasi
laporan
belanja
kepada
realisasi Dirjen
Renhan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.
Pasal 56 (1)
Dirjen
Renhan
Kemhan
melaporkan
realisasi
pendapatan dan realisasi belanja kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Kementerian Keuangan tanggal 20 bulan berikutnya (T + 20) dengan tembusan: a.
Menteri Pertahanan;
- 39 -
Kesehatan Angkatan memberikan pembinaan kepada pelaksana pengelola dana PNBP yang bersumber dari BPJS Kesehatan bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan. (3)
Kepala
Pusat
Keuangan
Kemhan/Direktur Kemhan/Direk tur
Keuangan/Kepala Dinas Keuangan Angkatan selaku pembina teknis keuangan, memberikan bimbingan teknis,
pengawasan,
dan
pengendalian
bidang
pelaporan, dan pertanggungjawaban pertanggungjawab an keuangan. (4)
Inspektur Angkatan
Jenderal
Kemhan/Inspektur Kem han/Inspektur
melaksanakan
pengawasan
pemeriksaan sesuai dengan kewenangan.
Jenderal dan
LAMPIRAN I PERATURAN
DIREKTUR
JENDERAL
PERENCANAAN
PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER KESEHATAN
DARI DI
BADAN
LINGKUNGAN
PENYELENGGARA KEMENTERIAN
TENTARA NASIONAL NASIONAL INDONESIA FORMAT SURAT PERNYATAAN KOP SURAT SATUAN KERJA SURAT PERNYATAAN NOMOR : . . . . . . . . . . . . .
JAMINAN
SOSIAL
PERTAHANAN
DAN
LAMPIRAN II PERATURAN
DIREKTUR
JENDERAL
PERENCANAAN
PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER KESEHATAN
DARI DI
BADAN
LINGKUNGAN
PENYELENGGARA KEMENTERIAN
JAMINAN
PERTAHANAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA
FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMUM PENCAIRAN PENCAIRAN DANA SATUAN KERJA KERJA KOP SURAT SATUAN KERJA
SOSIAL DAN
LAMPIRAN III PERATURAN
DIREKTUR
JENDERAL
PERENCANAAN
PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMO R 1 9 TAH UN UN 2 01 018 TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN
PENYELENGGARA
JAMINAN
PENERIMAAN SOSIAL
NEGARA BUKAN
KESEHATAN
DI
PAJAK
YANG BERSUMBER DARI BADAN
LINGKUNGAN
KEMENTERIAN
PERTAHANA N
DAN TENTARA TENTARA NASIONAL NASIONAL INDONESIA INDONESIA FORMAT LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN REALISASI BELANJA KEPADA ASISTEN PERENCANAAN/ASISTEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN KOMANDO UTAMA DAN KEPADA ASISTEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEPALA STAF ANGKATAN/ KEPALA BIRO PERENCANAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN A.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN KOPSTUK SATUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PNBP DARI BPJS KESEHATAN SAMPAI DENGAN BULAN......TAHUN...... AKUN PENDAPATAN: ……………… REALISASI PENDAPATAN NOMOR 1
TARGET AWAL 2
TARGET SETELAH REVISI 3
JML S.D BULAN BULAN LALU
BULAN INI
JML S.D BULAN INI
4
5
6
SISA (3-6)
% (6/3)
7
8
JUMLAH
......., ……......
20
Kasatker
Nama Pangkat/Gol/korp/NIP/NRP
B.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA KOPSTUK SATUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PNBP DARI BPJS KESEHATAN SAMPAI DENGAN BULAN......TAHUN...... NO 1
1
URAIAN 2
KODE PROG/ GIAT/ OUTPUT /AKUN
PAGU AWAL
3
4
PAGU SETELAH REVISI 5
REALISASI BELANJA JML S.D BULAN BULAN LALU
BULAN INI
JML S.D BULAN BULAN INI
6
7
8
SISA (5-8)
% (8/5)
9
10
Program…. Kegiatan… a. Output…. 1) Akun…. 2) Akun…. b. Output…. 1) Akun…. 2) Akun….
2
Kegiatan… a. Output…. 1) Akun…. 2) Akun…. b. Output…. 1) Akun…. 2) Akun…. JUMLAH
......., ……......
20
Kasatker Nama Pangkat/Gol/korp/NIP/NRP
LAMPIRAN LAMPIRAN IV PERA PERATU TURA RAN N DIRE DIREKT KTUR UR
JEND JENDER ERAL AL PERE PERENC NCAN ANAA AAN N PERT PERTAH AHAN ANAN AN KEME KEMENT NTER ERIA IAN N PERT PERTAH AHAN ANAN AN
NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENGEL PENGELOLA OLAAN AN KEUANG KEUANGAN AN PENERI PENERIMAA MAAN N NEGARA NEGARA BUKAN BUKAN PAJAK PAJAK YANG YANG
BERSU BERSUMBE MBER R DARI DARI BADAN BADAN
PENY PENYEL ELEN ENGG GGAR ARA A JAMI JAMINA NAN N SOSI SOSIAL AL KESE KESEHA HATA TAN N DI LING LINGKU KUNG NGAN AN KEME KEMENT NTER ERIA IAN N PERT PERTAH AHAN ANAN AN DAN DAN TENT TENTAR ARA A NASI NASION ONAL AL INDO INDONE NESI SIA A
FORMAT LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN REALISASI BELANJA KEPADA ASISTEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN KEPALA STAF ANGKATAN
A.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN KOPSTUK SATUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PNBP DARI BPJS KESEHATAN SAMPAI DENGAN BULAN......TAHUN...... AKUN PENDAPATAN: ……………… REALISASI PENDAPATAN NOMOR 1
TARGET AW AWAL 2
TARGET SE SETELAH RE REVISI 3
JML S.D BULAN BULAN LALU
BULAN INI
JML S.D BULAN INI
4
5
6
SISA (3-6)
% (6/3)
7
8
JUMLAH
......., ……......
20
Asrena/Asren Kotama Nama Pangkat/Gol/korp/NIP/NRP
B.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA KOPSTUK SATUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PNBP DARI BPJS KESEHATAN SAMPAI DENGAN BULAN......TAHUN...... NO 1
1
URAIAN 2
KODE PROG/ GIAT/OUTPUT /AKUN
PAGU AWAL
3
4
PAGU SETELAH REVISI 5
REALISASI BELANJA JML S.D BULAN BULAN LALU
BULAN INI
JML S.D BULAN BULAN INI
6
7
8
SISA (5-8)
% (8/5)
9
10
Program…. Kegiatan… a. Output…. 1) Akun…. 2) Akun…. b. Output…. 1) Akun…. 2) Akun….
2
Kegiatan… a. Output…. 1) Akun…. 2) Akun…. b. Output…. 1) Akun…. 2) Akun…. JUMLAH
......., ……......
20
Asrena/Asren Kotama Nama Pangkat/Gol/korp/NIP/NRP
LAMPIRAN LAMPIRAN V PERATURAN
DIREKTUR
JENDERAL
PERENCANAAN
PERTAHANAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENGEL PENGELOLA OLAAN AN KEUAN KEUANGAN GAN PENERI PENERIMAA MAAN N NEGARA NEGARA BUKAN BUKAN PAJAK PAJAK YANG YANG BERSUM BERSUMBER BER DARI DARI BADAN BADAN PENY PENYEL ELEN ENGG GGAR ARA A JAMI JAMINA NAN N SOSI SOSIAL AL KESE KESEHA HATA TAN N DI LING LINGKU KUNG NGAN AN KEME KEMENT NTER ERIA IAN N
PERT PERTAH AHAN ANAN AN
DAN DAN TENT TENTAR ARA A NASI NASION ONAL AL INDO INDONE NESI SIA A FORMAT LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN REALISASI BELANJA KEPADA DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN KOPSTUK SATUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PNBP DARI BPJS KESEHATAN SAMPAI DENGAN BULAN......TAHUN...... AKUN PENDAPATAN: ……………… NOMOR 1
SATKER 2
TARGET AWAL 3
TARGET SETELAH REVISI 4
REALISASI PENDAPATAN JML S.D BULAN LALU
BULAN INI
JML S.D BULAN INI
5
6
7
JUMLAH
......., ……......
20
Asrena Angkatan/ Karoren Setjen Kemhan
Nama Pangkat
SISA (4-7)
% (7/4)
8
9
B.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA KOPSTUK SATUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PNBP DARI BPJS KESEHATAN SAMPAI DENGAN BULAN......TAHUN...... NO SATKER 1
2
1
URAIAN 3
KODE PROG/ GIAT/OUTPUT / AKUN
PAGU AWAL
PAGU SETELAH REVISI
4
5
6
REALISASI BELANJA JML S.D BULAN LALU
BULAN INI
JML S.D BULAN INI
7
8
9
Program…. Kegiatan… a. Output…. 1) Akun…. 2) Akun…. b. Output…. 1) Akun…. 2) Akun….
2
Kegiatan… a. Output…. 1) Akun…. 2) Akun…. b. Output…. 1) Akun…. 2) Akun….
JUMLAH
......., ……...... 20 Asrena Angkatan/ Karoren Setjen Kemhan Nama Pangkat
SISA (6-9)
% (9/6)
10
11
LAMPIRAN LAMPIRAN VI PERATURAN
DIREKTUR
JENDERAL
PERENCANAAN
PERTAHANAN
KEMENTERIAN
PERTAHANAN
NOMO R 1 9 TAHU N 2 01 018 TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN
PENERIMAAN
NEGARA
BUKAN
PAJAK
YANG
BERSUMBER
BADAN BADAN PENYE PENYELEN LENGG GGARA ARA JAMINA JAMINAN N SOSIAL SOSIAL KESEH KESEHATA ATAN N DI LINGKU LINGKUNG NGAN AN KEME KEMENTE NTERIA RIAN N TENTARA
NASIONAL
PERTA PERTAHAN HANAN AN DAN DAN
INDONESIA
FORMAT LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN REALISASI BELANJA KEPADA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN
A.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN KOPSTUK SATUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PNBP DARI BPJS KESEHATAN SAMPAI DENGAN BULAN......TAHUN...... AKUN PENDAPATAN: ……………… REALISASI PENDAPATAN NOMOR 1
TARGET AW AWAL 2
TARGET SE SETELAH RE REVISI 3
JML S.D BULAN BULAN LALU
BULAN INI
JML S.D BULAN BULAN INI
4
5
6
SISA (3-6)
% (6/3)
7
8
JUMLAH
......., ……......
20
Dirjen Renhan
Nama Pangkat
DARI
B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA KOPSTUK SATUAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PNBP DARI BPJS KESEHATAN SAMPAI DENGAN BULAN......TAHUN...... NO 1
1
URAIAN 2
KODE PROG/ GIAT/OUTPUT /AKUN 3
PAGU PAGU AWAL SETELAH REVISI 4
5
REALISASI BELANJA JML S.D BULAN BULAN LALU 6
BULAN INI 7
JML S.D BULAN BULAN INI
SISA (5-8)
% (8/5)
9
10
8
Program…. Kegiatan… a. Output…. 1) Akun…. 2) Akun…. b. Output…. 1) Akun…. 2) Akun….
2
Kegiatan… a. Output…. 1) Akun…. 2) Akun…. b. Output…. 1) Akun…. 2) Akun…. JUMLAH
......., ……......
20
Dirjen Renhan Nama Pangkat
