PERBANDINGAN ATURAN KEWENANGAN, KEWAJIBAN, LARANGAN, PENGECUALIAN DAN SANKSI DI DALAM PERATURAN JABATAN NOTARIS (STAATBLAD NO. 3 1860), UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS No. 30/2014, UNDANG-UNDANG No. 2/2014 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS No. 30/2015 & KODE ETIK IKATAN NOTARIS INDONESIA 2005 & 2015

TUGAS MATA KULIAH KODE ETIK

PERBANDINGAN ATURAN KEWENANGAN, KEWAJIBAN, LARANGAN, PENGECUALIAN DAN SANKSI DI DALAM PERATURAN JABATAN NOTARIS (STAATBLAD NO. 3 1860), UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS No. 30/2014, UNDANG-UNDANG No. 2/2014 tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS No. 30/2015 & KODE ETIK IKATAN NOTARIS INDONESIA 2005 & 2015

Disusun oleh: DENNY MONOARFA 1406656655 PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS INDONESIA SALEMBA JAKARTA 2015

I. KEWENANGAN Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860)

Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang No. 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris

Pasal 1

Pasal 15

Pasal 15

Pasal 1 angka (4)

Pasal 1 angka (4)

Notaris dalam menjalankan jabatannya, oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, seorang notaris dalam membuat akta otentik tersebut membagi dua macam akta terdiri dari Minuta Akta dan Salinan Akta, dimana Minuta Akta tersebut disimpan oleh Notaris tersebut sebagai arsip Notaris yang dikenal sebagai Protokol Notaris, dimana

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan

Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 juncto pasal 15 Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 juncto pasal 15 Undangundang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

KODE ETIK NOTARIS 2005


Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) Protokol Notaris ini merupakan arsip negara, sedangkan Salinan Akta diberikan kepada masingmasing pihak membuatnya

Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (2) Notaris pula:

berwenang

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat-

Undang-undang No. 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di



Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860)


c.

d.

e.

f. g.

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.

Undang-undang No. 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang.






(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.



KETERANGAN Dalam hal kewenangan Notaris, ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan UUJN No. 30/2004 maupun UUJN No. 2/2014 memiliki pokok-pokok perbedaan sebagai berikut : 1. Pasal 1 PJN (stb 1860 No 3) tidak memberikan uraian lengkap mengenai tugas dan pekerjaan Notaris (Lumban Tobing; 37) 2. UUJN baik UUJN 30/2004 maupun UUJN 2/2014, mencantumkan secara eksplisit (jelas dan nyata) kewenangan Notaris untuk (a) mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal serta (b) membukukan dan (c) mendaftarkan surat di bawah tangan; (d) membuat salinan / copy dari surat di bawah tangan sesuai aslinya; (e) mengesahkan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya; (f) memberikan penyuluhan hukum dan; (g) membuat akta di bidang pertanahan serta (h) akta risalah lelang. 3. Pasal 15 UUJN No. 30/2004 dan UUJN No. 2/2014 tidak memiliki perbedaan secara substantif, hanya dalam Pasal 15 UUJN No 2/2014 diubah penulisan isstilah “Otentik” menjadi “Autentik” sesuai dengan istilah baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. (KBBI Online) 4. Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf g, UU No. 2/2014 diberikan penjelasan lebih luas mengenai kewenangan Notaris membuat akta risalah lelang, dengan penjelasan sebagai berikut : Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pengangkatan Notaris menjadi Pejabat Lelang Kelas II, diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 5. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) baik Kode Etik tahun 2005 maupun Kode Etik tahun 2015 tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan Notaris, hanya dari bunyi Pasal 1 angka 4 dapat disimpulkan bahwa

KETERANGAN kewenangan Notaris sebagai pemangku jabatan pejabat umum telah diatur dalam pasal 1 angka 1 juncto pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

II. KEWAJIBAN Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860)



Pasal 6

Pasal 16

Pasal 16

Setiap notaris berkewajiban tidak hanya memiliki tempat tinggalnya saja, membuka kantorya dan menyimpan aktaaktanya di tempat kedudukan yang ditunjuk

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan



Pasal 3

Pasal 3

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib :

1.

Memiliki akhlak

moral, serta

1. Memiliki akhlak kepribadian

moral, serta yang



kepadanya, akan tetapi juga untuk bertempat tinggal yang sesungguhnya dan terusmenerus di tempat tersebut.

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

Bila ia melanggar hal itu, ia akan diberhentikan untuk sementara waktu selama tiga sampai enam bulan dari jabatannya

c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini, kecuali ada alasan untuk

Undang-undang No. 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta; d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan


kepribadian yang baik. 2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notari. 3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan. 4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

5.

Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak


baik; 2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan maitabat Jabatan Notaris; 3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan; 4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundangundangan dan isi sumpah jabatan Notaris; 5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak


Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris menolaknya; e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undangundang menentukan lain; f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat

Undang-undang No. 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris dalam UndangUndang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undangundang menentukan lain; g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah


terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.

6.

Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara; 7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. 8.

Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan


terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan; 6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara; 7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium; 8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satusatunya kantor bagi


Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan

Undang-undang No. 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;


kantor tersebut merupakan satusatunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. 9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, memuat : a. Nama lengkap dan gelar yang sah; b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan


Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari; 9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, memuat : a. Nama lengkap dan gelar yang sah; b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris; c. Tempat kedudukan; d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.


Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama,

Undang-undang No. 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; l. mempunyai



yang terakhir sebagai Notaris; c. Tempat kedudukan; d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca.

10. Hadir, mengikuti dan berpaitisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap

11. Menghormati,mem atuhi, melaksanakan Peraturan- peraturan dan Keputusan-

Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;


Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

m.menerima magang calon notaris.

(2) Menyimpan Minuta Akta

Undang-undang No. 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi,


kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan. 11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib. 12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. 13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium


keputusan Perkumpulan; 12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib; 13. Membayar uang duka untuk membantu ahli Waris teman sejawat yang meninggal dunia; 14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan; 15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan teitentu;


Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

(3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah akta: a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun; b. penawaran pembayaran tunai; c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak

Undang-undang No. 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris dan Notaris; dan n. menerima magang calon Notaris.


ditetapkan Perkumpulan. 14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah. 15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling


16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari seita saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu seita selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim; 17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status


Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris diterimanya surat berharga d. akta kuasa e. keterangan kepemilikan; atau f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan. (4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari I (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata- kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".



menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim. 16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya. 17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:


sosialnya; 18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundangundangan, khususnya UndangUndang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.


Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris (5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap. (6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca



a.

UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; c. Isi Sumpah Jabatan Notaris; d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.



Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. (8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. (9) Ketentuan sebagaimana









dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

KETERANGAN Dalam hal kewajiban Notaris, ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan UUJN No. 30/2004 maupun UUJN No. 2/2014 serta Kode Etik I.N.I memiliki pokok-pokok perbedaan sebagai berikut : 1)

Staatblad 1860 No. 3 tidak memberikan aturan yang terperinci mengenai kewajiban notaris. Sedangkan Pasal 16 UUJN No. 30/2004 dan Pasal 16 UUJN No. 2/2014 memberikan aturan yang lebih jelas, lengkap dan terperinci mengenai kewajiban Notaris, dimana Pasal 16 UUJN No. 2/2014 memberikan penambahan aturan UUJN 30 Tahun 2004, dalam ayat (1) huruf (c) yaitu kewajiban Notaris untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta

2)

Khususnya mengenai aturan kewajiban memberikan jasa secara cuma-cuma sebagaimana disebutkan dalam angka 4 butir (f) dalam Penjelasan Keterangan di atas, hal ini merupakan aturan yang meneruskan amanat yang sama dari Peraturan Jabatan Notaris (Staatblad No.3 Tahun 1860) yang juga mewajibkan notaris untuk memberi bantuan secara cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan bantuan notaris dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak mampu, dan juga merupakan peraturan yang memperkuat aturan yang sama dalam Pasal 37 UUJN No. 30/2004 dan

KETERANGAN UUJN No. 2/2014. 3)

Terkait pemberian jasa Notaris secara cuma-cuma pada masyarakat tidak mampu ini aturan dalam UUJN No 2/2014 memperkuat aturan dalam PJN dan UUJN No 30/2014 dengan memberikan ancaman sanksi yang termaktub dalam ayat (2) Pasal 37 yaitu berupa (a) peringatan lisan; (b) peringatan tertulis; (c) pemberhentian sementara; (d) pemberhentian dengan hormat; hingga sanksi € pemberhentian dengan tidak hormat.

4)

Perihal sikap yang melambangkan jati diri seorang Notaris ketentuan dalam UUJN No. 2 tahun 2014 menambahkan klausul “amanah.” Klausul ini merupakan penambahan sikap yang wajib dikembangkan oleh Notaris untuk menjadi sebuah peringatan terhadap kasus-kasus dimana terjadi Notaris yang tidak amanah dalam menjalankan jabatannnya dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji serta melanggar sumpah jabatannya.

5)

Dalam UUJN No. 2/2014 kemudian diperkuat dengan pemberian sanksi pada notaris yang melanggar ketentuan tentang kewajiban iniyang merupakan penguatan dari aturan kewajiban yang ada dalam PJN dan UUJN No. 30/2004, dimana Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l Pasal 16 UUJN No 2/2014 dapat dikenai sanksi mulai dari yang teringan berupa (a) peringatan tertulis; (b) pemberhentian sementara; (c) pemberhentian dengan hormat; hingga yang terberat berupa (d) pemberhentian dengan tidak hormat.

6)

Pada UU No. 2/2014 kemudian diperluas lagi aturan mengenai kewajiban ini dengan memberlakukan kewajiban yang sama bagi calon Notaris yang sedang magang, dengan ketentuan sanksi yang sama.

7)

Kode Etik INI (Ikatan Notaris Indonesia) mengatur hal-hal yang bersifat kewajiban moral dan etika Notaris dalam menjalankan jabatannya yang mana hal tersebut tidak diatur dalam PJN dan UUJN baik UUJN No. 30/2004, maupun

KETERANGAN UUJN No. 2/2014, antara lain : (a) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris; (b) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan; (c) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan; (d) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara; (f) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa ke-Notarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium; 8)

Kode Etik INI juga memberikan pengaturan teknis yang juga menjadi kewajiban Notaris untuk mematuhi aturan teknis tersebut, antara lain (a) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari; (b) Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat: (1) Nama lengkap dan gelar yang sah; (2) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris; (3) Tempat kedudukan; (4) Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dengan aturan teknis berupa dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca.

9)

Kode Etik INI juga memberikan pengaturan perihal keorganisasian antara lain kewajiban Notaris untuk (a) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; (b) menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan; (c) Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib; (d) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia; (e) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan. (f) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penanda-tanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasanalasan yang sah. (g) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim. (h) Memperlakukan setiap klien yang

KETERANGAN datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.

III. LARANGAN Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860)


Pasal 6 ayat (3):

Pasal 17

Notaris tidak Notaris dilarang: diperbolehkan tanpa cuti a. menjalankan jabatan di ada di luar wilayah luar wilayah jabatannya untuk lebih jabatannya; dari tiga kali dua puluh b. meninggalkan wilayah empat jam berturut-turut jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja Pasal 7 berturut-turut tanpa alasan yang sah; Notaris tidak c. merangkap sebagai diperbolehkan menolak pegawai negeri; untuk memberikan d. merangkap jabatan bantuannya, bila hal sebagai pejabat tersebut diminta negara; kepadanya, kecuali bila e. merangkap jabatan terdapat alasan yang sebagai advokat; mendasar f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau

Undang-undang No. 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat (1): Notaris dilarang: a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; c. merangkap sebagai pegawai negeri; d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara; e. merangkap jabatan sebagai advokat; f. merangkap jabatan sebagai pemimpin



Pasal 4

Pasal 4

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang :

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang :

1. Mempunyai lebih dari 1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik 1 (satu) kantor, baik kantor cabang kantor cabang ataupun kantor ataupun kantor perwakilan. penNakilan; 2. Memasang papan 2. Memasang papan nama dan/atau tulisan nama dan/atau tulisan yang berbunyi yang berbunyi “Notaris/Kantor “Notaris/ Kantor Notaris” di luar Notaris” di luar lingkungan kantor. lingkungan kantor; 3. Melakukan publikasi 3. Melakukan publikasi






pegawai badan usaha atau pegawai badan atau promosi diri, baik atau promosi diri, baik milik negara, badan usaha milik negara, sendiri maupun secara sendiri maupun secara usaha milik daerah badan usaha milik bersama-sama, bersama-sama, atau badan usaha daerah atau badan dengan dengan Pasal 9 swasta; usaha swasta; mencantumkan nama mencantumkan nama g. merangkap jabatan g. merangkap jabatan dan jabatannya, dan jabatannya, Notaris dilarang sebagai Pejabat sebagai Pejabat menggunakan sarana menggunakan sarana menjalankan jabatannya Pembuat Akta Tanah di Pembuat Akta Tanah media cetak dan/atau media cetak dan/atau di luar wilayah luar wilayah jabatan dan/atau Pejabat elektronik, dalam elektronik, dalam jabatannya. (Not.2a; Notaris; Lelang Kelas II di luar bentuk : bentuk: KUHPerd. 1868.) h. menjadi Notaris tempat kedudukan a. Iklan; a. Iklan; Pengganti; atau Notaris; b. Ucapan selamat; b. Ucapan selamat; Pasal 10 i. melakukan pekerjaan h. menjadi Notaris c. Ucapan c. Ucapan lain yang bertentangan Pengganti; atau belasungkawa; belasungkawa; Jabatan seorang notaris dengan norma agama, melakukan pekerjaan d. Ucapan terima d. Ucapan terima tidak dapat dirangkap kesusilaan, atau lain yang kasih; kasih; dengan jabatan Kepala kepatutan yang dapat bertentangan dengan e. Kegiatan e. Kegiatan Pemerintaban Daerah, mempengaruhi norma agama, pemasaran; pemasaran; anggota badan kehormatan dan kesusilaan, atau f. Kegiatan sponsor, f. Kegiatan sponsor, peradilan, ketua, martabat jabatan kepatutan yang dapat baik dalam bidang baik dalam bidang anggota atau sekretaris Notaris. mempengaruhi sosial, keagamaan, sosial, keagamaan, balai harta peninggalan, kehormatan dan maupun olah raga. maupun olah raga; pengacara, pokrol, martabat jabatan 4. Bekerja sama dengan solisitor dan juru sita. Notaris. 4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan

Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) Dalam ketentuan ini dikecualikan Para pegawai yang jabatannya berhubungan dengan jabatan notaris menurut pasal 2 nomor 2 peraturan ini. (RO. 9.) Pasal 11 Notaris, yang menerima suatu jabatan yang tidak dapat dirangkap, kecuali jabatan termaksud dalam alinea dua pasal yang lalu, dianggap melepaskan jabatan notarisnya dan diganti menurut ketentuan pasal 63. (Not. 62.) Sebaliknya bila seseorang yang memangku jabatan seperti itu diangkat menjadi notaris, dengan





Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada Hukum yang pada hakekatnya beitindak hakekatnya bertindak sebagai perantara sebagai perantara untuk mencari atau untuk mencari atau mendapatkan klien; mendapatkan klien. 5. Menandatangani akta 5. Menandatangani akta yang proses yang proses pembuatannya telah pembuatan minutanya dipersiapkan oleh telah dipersiapkan pihak lain; oleh pihak lain. 6. Mengirimkan minuta 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk kepada klien untuk ditandatangani. ditandatangani; 7. Berusaha atau 7. Berusaha atau berupaya dengan berupaya dengan jalan apapun, agar jalan apapun, agar seseorang berpindah seseorang berpindah dari Notaris lain dari Notaris lain kepadanya, baik kepadanya, baik upaya itu ditujukan upaya itu ditujukan langsung kepada klien langsung kepada klien yang bersangkutan yang bersangkutan maupun melalui maupun melalui

Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) menerima notaris la melepaskan sebelumnya.

jabatan dianggap jabatan

Pasal 12 Atas ancaman kehilangan abatan Para Notaris tidak diperkenankan mengadakan persekutuan untuk menjalankan jabatan mereka. Pasal 20 “Notaris tidak diperbolehkan membuat suatu akta, dalam hal dia sendiri, derajat, dan dalam garis ke samping sampai derajat ketiga,





perantaraan orang perantaraan orang lain. lain; 8. Melakukan pemaksaan 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan kepada klien dengan cara menahan cara menahan dokumen-dokumen dokumen-dokumen yang telah diserahkan yang telah diserahkan dan/atau melakukan dan/atau melakukan tekanan psikologis tekanan psikologis dengan maksud agar dengan maksud agar klien tersebut tetap klien tersebut tetap membuat akta membuat akta padanya. padanya; 9. Melakukan usaha- 9. Melakukan usahausaha, baik langsung usaha, baik langsung maupun tidak maupun tidak langsung yang langsung yang menjurus ke arah menjurus ke arah timbulnya persaingan timbulnya persaingan yang tidak sehat yang tidak sehat dengan sesama rekan dengan sesama rekan Notaris. Notaris; 10. Menetapkan 10. Menetapkan honorarium yang honorarium yang

Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) baik pribadi, maupun istrinya, keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa perbedaan melalui kuasa, bertindak sebagai pihak. “(Not. 4.) Pasal 21 (s. d. u. dg. S. 1932-42.) “Akta-akta notaris tidak diperbolehkan mencantumkan keputusan atau ketetapan untuk keuntungan notaris yang membuat akta, saksi-saksi, istri notaris atau istri-istri para saksi, atau keluarga sedarah atau semenda dari notaris dan dari para saksi, dalam garis lurus tanpa perbedaan





harus dibayar oleh harus dibayar oleh klien dalam jumlah klien dalam jumlah yang lebih rendah dari yang lebih rendah dari honorarium yang telah honorarium yang telah ditetapkan ditetapkan Perkumpulan. Perkumpulan; 11. Mempekerjakan 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang dengan sengaja orang yang masih berstatus yang masih berstatus karyawan kantor karyawan kantor Notaris lain tanpa Notaris lain tanpa persetujuan terlebih persetujuan terlebih dahulu dari Notaris dahulu dari Notaris yang bersangkutan. yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor 12. Menjelekkan Notaris lain; dan/atau 12. Menjelekkan mempersalahkan dan/atau rekan Notaris atau mempersalahkan akta yang dibuat rekan Notaris atau olehnya. Dalam hal akta yang dibuat seorang Notaris olehnya. Dalam hal

Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat ketiga. Apa yang bertentangan dengan ini dianggap sebagai tidak pernah dibuat (ditulis), namun dalam pada itu akta-akta tersebut tetap ada dalam keadaan utuh seluruhnya.”




menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahankesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun


seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahankesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang





rekan tersebut.

sejawat

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk


bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut; 13. Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial; 14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau






berpartisipasi. lembaga, apalagi 14. Menggunakan dan menutup mencantumkan gelar kemungkinan bagi yang tidak sesuai Notaris lain untuk dengan peraturan berpartisipasi; perundang-undangan 15. Menggunakan dan yang berlaku. mencantumkan gelar 15. Melakukan yang tidak sesuai perbuatan-perbuatan dengan peraturan lain yang secara perundangundangan umum disebut sebagai yang berlaku; pelanggaran terhadap 16. Membuat akta Kode Etik Notaris, melebihi batas antara lain namun kewajaran yang batas tidak terbatas pada jumlahnya ditentukan pelanggaranoleh Dewan pelanggaran terhadap Kehormatan; : 17. Mengikuti a. Ketentuan-ketentuan pelelangan untuk dalam Undang-undang mendapatkan Nomor 30 Tahun 2004 pekerjaan/pembuatan tentang Jabatan akta. Notaris; b. Penjelasan Pasal 19






ayat (2) UndangUndang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; c. Isi sumpah jabatan Notaris; d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusankeputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

KETERANGAN Dalam hal Larangan bagi Notaris, ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan UUJN No. 30/2004 maupun UUJN No. 2/2014 serta Kode Etik I.N.I memiliki pokok-pokok perbedaan sebagai berikut :

KETERANGAN 1) Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860), UUJN baik UUJN No. 30/2004 maupun UUJN No. 2/2014 memberikan aturan mengenai larangan-larangan dalam pelaksanaan jabatan Notaris secara umum, khususnya mengenai larangan : a. Notaris meninggalkan wilayah jabatannya dan tidak menjalankan jabatannya sebagai Notaris (cuti) tanpa ijin, dimana dalam PJN (Staatblad 1860) batas waktu yang dilarang adalah 3 X 24 jam berturut-turut, yang kemudian diperkuat dan diperluas oleh UUJN baik UUJN No 30/2004 maupun UUJN 2/2014 menjadi 7 hari kerja berturut-turut, karena pertimbangan kewajiban Notaris untuk mengikuti Kongres INI yang umumnya akan membutuhkan waktu kegiatan hingga 7 hari (termasuk pulang pergi) b. Perangkapan Jabatan, dimana dalam PJN ada 8 (delapan) jabatan yang dilarang untuk dirangkap oleh seorang Notaris sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 10 (Kepala Pemerintaban Daerah, anggota badan peradilan, ketua, anggota atau sekretaris balai harta peninggalan, pengacara, pokrol, solisitor dan juru sita ) c. Dalam UUJN No 30/2004 dicantumkan 10 (sepuluh) jenis jabatan/pekerjaan yang diarang dirangkap oleh seorang Notaris sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 17 (pegawai negeri; pejabat negara; advokat; pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris; Notaris Pengganti; pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris), dan dalam UUJ No 2/2014 ditambahkan 1 (satu) jabatan lagi yaitu Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris 2) Dalam PJN tercantum larangan untuk menolak masyarakat yang meminta bantuan Notaris, sedangkan dalam UUJN baik UUJN No 30/2004 maupun UUJN 2/2014 ketentuan ini tidak tercantum secara eksplisit namun dicantumkan dalam ketentuan kewajiban di Pasal 16. 3) Kode Etik INI (Ikatan Notaris Indonesia) selain memberikan larangan teknis sebagai penerapan larangan dalam UUJN, seperti larangan (a) mempunyai lebih satu kantor; (b) memasang papan nama di luar lingkungan kantor; (c) melakukan publikasi dan

KETERANGAN promosi melalui media cetak/elektronik; (d) bekerja sama dengan Biro Jasa/Orang/badan Hukum yang menjadi berpotensi menyebabkan Notaris kehilangan independensi dan ketidakberpihakannya; (e) menandatangani akta yang dibuat oleh pihak lain; atau pun (e) mengirimkan minuta untuk ditandatangani; atau dalam UUJN No 2/2014 ditambahkan pula larangan (f) mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan membuatkan akta; 4) Kode ETIK INI juga memberikan memberikan aturan larangan yang lebih spesifik / khusus terkait aspek moral dan etik dalam proses interaksi antara satu pejabat Notaris dengan Notaris lainnya untuk mencegah Notaris melakukan praktek persaingan usaha yang tidak sehat baik berupa, (a) saling menjatuhkan sesama rekan notaris; (b) pemaksaan; (c) menarik klien dari rekan notaris lain; (d) menetapkan honor yang lebih rendah dari standar yang ditetapkan INI; (e) membentuk suatu perkumpulan eksklusif yang tidak boleh diikuti oleh rekan notaris lain; ataupun (f) membuat akta melebihi batas kewajaran.

IV. PENGECUALIAN






Pasal 35 ayat (2)

Pasal 16 ayat (2)

Pasal 16 ayat (2)

Pasal 5

Pasal 5

“Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.”

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu : 1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja. 2. Pemuatan nama dan

Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk Pelanggaran, yaitu : 1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja; 2. Pemuatan nama dan

“Dikecualikan dari kewajiban ini adalah akta persetujuan kawin, pengenalan diri, kuasa, keterangan pemilikan atau keterangan hidup seseorang, tanda bukti (kuitansi) pembayaran mengenai jumlah di bawah 300 gulden, semua kuitansi uang sewa dan uang pak (pacht), bunga, atau pensiun, protes, penawaran pembayaran, izin mencoret atau pengurangan akta hipotek dan akta-akta

“Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.” Pasal 16 ayat (7)

Pasal 16 ayat (6):

“Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena

“Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena



sederhana lainnya; dari pembuatan akta ini dapat dikeluarkan aslinya menurut undangundang.”

penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”



penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” 3.

alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansiinstandan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.


alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansiinstandan/atau lembagalembaga resmi lainnya; 3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris; 4. Memperkenalkan diri






tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

KETERANGAN Dalam hal Pengecualian bagi Notaris, ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan UUJN No. 30/2004 maupun UUJN No. 2/2014 serta Kode Etik I.N.I memiliki pokok-pokok sebagai berikut : 1. PJN memberikan aturan pengecualian tentang (a) pembuatan akta persetujuan kawin; (b) pengenalan diri (c) kuasa (d) keterangan pemilikan atau keterangan hidup seseorang (d) tanda bukti (kuitansi) pembayaran mengenai jumlah di bawah 300 gulden (e) semua kuitansi uang sewa dan uang pak (pacht) (f) bunga, atau pensiun (g) protes (h) penawaran pembayaran (i) izin mencoret atau pengurangan akta hipotek dan akta-akta sederhana lainnya; dimana ketentuan PJN memberikan pengecualian bahwa pembuatan akta tersebut dapat dikeluarkan aslinya menurut undangundang. 2. UUJN No 30/2004 memberikan aturan pengecualian tentang (a) menyimpan Minuta Akta dimana dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali, maka tidak ada kewajiban Notaris untuk menyimpan Minuta Aktanya; dan (b) pembacaan akta, dimana jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan syarat bahwa hal tersebut harus dinyatakan dalam penutup akta dan pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. 3. UUJN No 2/2014 memiliki ketentuan pengecualian yang sama dengan UUJN No 30/2004 4. Kode Etik Notaris memberikan aturan pengecualian dalam hal : a) Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya yang tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja. b) Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya. c) Memasang 1 (satu) tanda penujuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

KETERANGAN 5. Penambahan dalam Kode Etik INI Tahun 2015 memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris sebagai tindakan yang diperkecualikan.

V. SANKSI



Pasal 7 Notaris tidak diperbolehkan menolak untuk memberikan bantuannya, bila hal tersebut diminta kepadanya, kecuali bila terdapat alasan yang mendasar.(S.1852-79 Pasal 36). Bila notaris berpendapat bahwa terdapat alasan yang mendasar untuk menolak, maka hal itu ia beritahukan secara tertulis kepada yang meminta bantuannya itu. Bila yang bersangkutan tetap menghendaki

Pasal 84 Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51,




Pasal 16 Pasal 6 Pasal 6 (11) Notaris yang 1. Sanksi yang 1. Sanksi yang melanggar ketentuan dikenakan dikenakan sebagaimana dimaksud terhadap anggota terhadap pada ayat (1) huruf a yang melakukan anggota yang sampai dengan huruf l pelanggaran Kode melakukan dapat dikenai sanksi Etik dapat pelanggaran berupa: berupa : Kode Etik dapat a. Peringatan tertulis; a. Teguran; berupa : b. Pemberhentian b. Peringatan; a. Teguran; sementara; c. Schorsing b. Peringatan; c. Pemberhentian (pemecatan c. Pemberhentian

Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) bantuan itu, ia dapat mengajukan tuntutan mengenai hal itu kepada hakim perdata, dengan menyampaikan surat dari notaris tersebut yang telah diserahkan kepada yang bersangkutan. Bila notaris tetap menolak, meskipun ada keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, ia dipecat dari jabatannya atau didenda sebesar 1.000 gulden sampai 5.000 gulden, semuanya dengan tidak mengurangi pembayaran biaya, kerugian dan bunga kepada yang berkepentingan, (KUHperd. 1365; Inv. Sw. 6-190.) Pasal 18 Sebelum pengangkatan sumpah, notaris-notaris yang diangkat tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dalam jabatannya, dengan ancaman hukuman denda darl 100 gulden sampai 300 gulden

Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang m;,nderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris. Pasal 85 Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1). huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal

Undang-undang No. 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris dengan hormat; atau d. Pemberhentian dengan tidak hormat. (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.



sementara) sementara dari dari keanggotaan keanggotaan Perkumpulan; Perkumpulan; d. Pemberhentian d. Onzetting dengan hormat (pemecatan) dari dari keanggotaan keanggotaan Perkumpulan Perkumpulan; e. Pemberhentian e. Pemberhentian dengan tidak dengan tidak hormat dari hormat dari keanggotaan keanggotaan Perkumpulan. Perkumpulan. 2. Penjatuhan 2. Penjatuhan sanksisanksi sanksi sebagaimana sebagaimana terurai di atas terurai di atas terhadap anggota terhadap yang melanggar anggota yang Kode Etik melanggar Kode disesuaikan dengan Etik disesuaikan kwantitas dan dengan kwalitas pelanggaran kuantitas dan yang dilakukan kualitas

Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) tanpa mengurangi tanggung jawab mereka untuk mengganti ongkosongkos, kerugian dau bunga-bunga. (Inv. Sw. 6-19-.) Pasal 25 Akta-akta harus menyebutkan nama kecil, nama dan tempat kedudukan notaris; dan dalam hal akta itu dibuat di hadapan notaris pengganti atau notaris yang merangkap jabatan, harus disebutkan pula ketetapan atau jabatan yang menjadi dasar mereka menjalankan jabatan notaris itu. Selain itu, dalam akta harus dimuat: (S. 1853-64.) a. nama kecil, nama, pekerjaan atau status sosial, dan tempat tinggal setiap penghadap dan orang yang mereka wakili, sejauh pekerjaan atau kedudukan dalam masyarakat dan tempat tinggal itu dapat mereka beritahukan; (Not. 30; KUHPerd. 17 dst.; KUHD 143b, 218b.)

Undang-undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa: teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.


KODE ETIK NOTARIS 2005 anggota tersebut.

KODE ETIK NOTARIS 2015 pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. 3. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan

Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) b. jabatan atau kedudukan dan kuasa atau ketetapan yang menjadi dasar mereka bertindak; c. nama kecil, nama, pekerjaan atau status sosial, dan tempat tinggal setiap saksi, juga hal-hal yang dimaksud dalam pasal yang lalu; d. tempat dan hari, bulan dan tahun pembuatan akta itu. Jika terjadi pelanggaran terhadap satu atau lebih ketentuan pasal ini dan pasal yang lalu, notaris dikenakan denda 25 gulden untuk setiap pelanggaran; selain itu, akta tersebut, bila di dalamnya tidak disebutkan tempat, tahun, bulan atau harinya, hanya mempunyai kekuatan sebagai surat di bawah tangan, bila ditandatangani oleh para penghadap. (KUHPerd. 1869, 1874 dst.; Inv. Sw. 6191.) Akta

Pasal 26 notaris harus dapat

dibaca,




KODE ETIK NOTARIS 2015 harkat dan maitabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris. 4. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan. 5. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan

Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) berhubungan satu sama lain, tanpa singkatan, ruang kosong atau selasela, kecuali beberapa macam akta yang contohcontohnya dicetak berdasarkan ketentuan dari pihak yang berwajib, ruang-ruang kosong dalam batang-tubuh akta yang tidak diisi, harus digaris dengan jelas sebelum akta ditutup, agar tidak dapat ditambah lagi; jumlah atau besar benda yang disebutkan dalam akta, demikian pula tanggal-tanggal, harus dinyatakan dengan huruf-huruf, tetapi dapat ditambah atau didahului oleh angka-angka. Notaris dikenakan denda 25 gulden untuk setiap pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini. Ketentuan pasal ini, sampai sejauh ini, tidak berlaku bagi surat-surat kuasa; maka akta ini boleh tidak diisi dengan nama atau nama kecil, kedudukan dan tempat tinggal orang yang diberi kuasa. (Inv. Sw. 6-190.)




KODE ETIK NOTARIS 2015 tidak dapat diajukan banding. 6. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.


Pasal 28 Notaris harus membacakan akta tersebut di hadapan para penghadap dan saksi-saksi. Bila seorang penghadap atau lebih tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta itu, maka akta itu akan diterjemahkan oleh notaris, dan bila notaris tidak mampu untuk itu, akan diterjemahkan oleh seorang penerjemah. Jika terjadi pelanggaran terhadap satu atau lebih ketentuan pasal ini, akta itu hanya mempunyai kekuatan sebagai surat di bawah tangan, bila ditandatangani oleh para penghadap. (KUHPerd. 1869, 1874 dst.) Hal pembacaan, penerjemahan dan penandatangan tersebut harus disebutkan secara tegas di bagian penutup itu, dengan ancaman hukuman denda sebesar 25 gulden. (Not. 22; Inv. Sw. 6-19'.)




KODE ETIK NOTARIS 2015 7. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres. 8. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi


Pasal 30 Surat kuasa di bawah tangan, demikian pula surat kuasa otentik yang dikeluarkan dalam bentuk aslinya, harus dilekatkan pada minut akta. Surat kuasa otentik yang dibuat dalam minut harus dicantumkan dalam akta. Bila para pihak bertindak berdasarkan kuasa lisan, maka-hal itu harus dicantumkan dalam akta. Untuk setiap pelanggaran terhadap salah satu dari ketentuan-ketentuan ini, notaris dikenakan denda sebesar 25 gulden. (Not. 31, 35, 43; KUHPerd. 1792 dst., 1874; Inv. Sw. 6-19'.) Pasal 31 Dari pelekatan yang dimaksud dalam pasal yang lalu dibebaskan suratsurat kuasa yang telah dilekatkan pada akta yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat yang sama dan yang tetap tinggal dalam minutnya,




KODE ETIK NOTARIS 2015 diseitai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) asal hal ini dicantumkan dalam akta; jika terjadi kelalaian mengenai hal irii, notaris dikenakan denda sebesar 25 gulden. (Inv. Sw. 6-191.) Pasal 35 Mengenai akta-akta yang akan diberikan dalam bentuk aslinya, kecuali surat kuasa yang tidak berisi nama orang yang diberi kuasa, dua atau lebih yang bunyinya sama boleh dibuat dan ditandatangani pada saat yang sama; tetapi dengan ancaman denda sebesar 25 gulden untuk setiap pelanggaran, dalam setiap surat yang bunyinya sama, harus dicantumkan oleh notaris banyaknya helai yang dibuat, yang semuanya hanya berlaku untuk satu dan satu berlaku untuk semua di hadapan pengadilan. (KUHPerd. 35 dst., 1296, 1404 dst.; KUHD 143b, 218b; Rv. 557; Inv. Sw. 6-19'.)





Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) Pasal 36a Notaris-notaris berkewajiban untuk membuat daftar dengan ancaman hukuman denda setinggi-tingginya 50 gulden untuk tiap-tiap pelanggaran, di dalam daftar mana dicatat menurut pembuatannya, akta-akta yang dimaksud dalam pasal 1 Ordonansi Daftar Pusat Wasiat-wasiat (S. 1920 -305) di dalam satu bulan takwim yang dibuat oleh mereka. Setiap nomor dari daftar-daftar ini, dengan ancaman denda setinggitingginya 50 gulden untuk setiap pelanggaran, berisikan: 10. nomor, dengan mana akta itu dicantumkan dalam repertorium; 20. sifat akta dan tahun, bulan dan hari, akta tersebut dibuat; 30. nama depan, nama, pekerjaan atau status sosial dan tempat tinggal dari orang-orang yang membuat suatu keputusan, seperti yang dimaksud dalam alinea pertama





Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) pasal ini, seperti dan sejauh hal itu akan dicantumkan dalam akta, dan tempat, bulan dan hari kelahiran orang-orang tersebut atau keterangan, bahwa dan karena alasan apa hal itu tidak dapat diberikan; 40. nama depan, nama, jabatan dan tempat kedudukan notaris, yang membuat akta, demikian pula, jika orang ini adalah seorang notaris pengganti, nama depan, nama dan jabatan dan tempat kedudukan notaris, yang kantornya ia wakili. Para notaris wajib mengirimkan dengan surat tercatat daftar-daftar yang berhubungan dengan bulan takwim yang lampau dalam lima hari pertama dari setiap bulan kepada balai harta peninggalan, dalam wilayah siapa tempat kedudukan mereka terletak, dan hal ini diancam hukuman denda setinggi-tingginya 60 gulden untuk setiap hari kelalaian. Dalam hal jika dalam bulan takwim





Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) yang sudah lampau tidak ada akta seperti yang dimaksud dalam alinea pertama pasal ini dibuat oleh notaris, la harus mengirimkan keterangan dalam waktu yang telah ditetapkan di atas secara tertulis dan tercatat kepada kantor balai harta peninggalan, yang diancam denda setinggi-tingginya 50 gulden untuk setiap hari kelalaian. Dari setiap pengiriman yang dimaksud dalam pasal ini pada hari hal itu dilakukan, dibuat catatan dalam repertorium, hal mana diancam hukuman denda setinggi-tingginya 50 gulden untuk setiap hari kelalaian. Perbuatanperbuatan yang dapat dihukum termaksud dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran, menurut S. 1872-51 salinan-salinan yang dimaksudkan dalam pasal ini tanpa ongkos (yaitu bebas segel dan tanpa perhitungan bea) oleh notaris dikirimkan kepada balai harta





Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) peninggalan. Pasal 38 Yang berwenang untuk memberikan grosse, salinan dan kutipan dari sebuah akta, hanya notaris yang di hadapannya akta itu dibuat, pengganti sementara dan pemegang sah minut akta itu. (Ro. 142; KUHPerd. 1889; Rv. 854.) Tetapi setiap notaris berhak memberikan salinan dan kutipan dari semua akta yang dilekatkan pada suatu akta lainnya yang disimpankan di kantornya. (Not. 30.) Notaris juga dapat membuat salinan dan kutipan dari akta dan dari suratsurat yang untuk maksud itu diperlihatkan kepadanya dan dikembalikan olehnya setelah disesuaikan dengan salinan atau kutipan itu. Tanpa mengurangi pengecualianpengecualian mengenai hal itu yang





Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) ditetapkan dalam peraturan umum, kutipan harus sama bunyinya dengan bagian yang diambil dan di dalam kutipan itu harus terdapat kepala dan penutup akta, demikian pula penyebutan semua orang yang bertindak, pekerjaan atau kedudukan mereka. (Not, 25; KUHD 26; Rv. 830.) Pada penutup harus dicantumkan kata-kata: "dikeluarkan sebagai kutipan yang kata demi kata sama bunyinya", semuanya diancam dengan denda 25 gulden sampai 100 gulden. Notaris harus mencantumkan di atas minut pada pengeluaran suatu grosse pertama, nama dari orang yang atas permintaannya pengeluaran itu dilakukan dan catatan itu harus disahkan olehnya dengan ancaman dikenakan denda 100 gulden sampai 200 gulden. (Inv. Sw. 6-19'.)






Pasal 39 Kecuali minut dari surat wasiat olografis yang disimpankan pada notaris, minut apa pun tidak boleh diserahkan oleh notaris yang bersangkutan, selain dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan umum. (KUHPerd. 934; Rv. 157, 161; Sv. 231 dst., 237, 243.) Pelanggaran pertama terhadap ketentuan ini dihukum dengan pemberhentian sementara selama tiga sampai enam bulan atau denda sebesar 1.000 gulden sampai 5.000 gulden, dan pelanggaran berikutnya dihukum dengan pemecatan. (Inv. Sw. 6-190.) Pasal 40 Kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan umum, notaris tidak boleh memberikan grosse, salinan





Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) atau kutipan, dan tidak boleh memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para ahli waris atau penerima hak, dengan ancaman dikenakan denda 100 gulden sampai 200 gulden atas pelanggaran pertama, dan dengan ancaman diberhentikan sementara dari jabatannya selama tiga sampai enam bulan atas petanggaran berikut, semuanya tanpa mengurangi pembayaran biaya, kerugian dan bunga. (KUHPerd. 152, 616 dst., 696, 720, 737, 760; KUHD 23; Rv. 848, 851, 854; Inv. Sw. 6-19'.) Pasal 42 Pemberian grosse yang kedua atau seterusnya kepada satu orang yang berkepentingan tidak dapat dilakukan selain menurut cara yang dicantumkan dalam Reglemen Acara





Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) Perdata, atas ancaman pemberhentian sementara dari jabatan selama tiga sampai enam bulan atau denda sebesar 500 gulden sampai 1.000 gulden. (Not. 58; Rv. 856 dst.; Inv. Sw. 6-190.)

Pasal 43 Semua yang diberikan oleh notaris berupa akta, grosse, salinan dan kutipan, harus dibubuhi stempel atau cachet termaksud dalam pasal 19 yangjuga harus dipakai dalam melakukan pelekatan semua suratsurat pada minut-minut, atas ancaman denda 25 gulden untuk setiap pelanggaran. (Inv. Sw. 6-191.) Pasal 48 Dalam dua bulan Pertama setiap tahun, notaris, entah secara pribadi





Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) atau dengan perantaraan kuasa secara tertulis, wajib menyampaikan salinan sah repertorium dan daftardaftar lain dari akta-akta yang dibuat di hadapannya selama tahun sebelumnya kepada panitera pengadilan negeri yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukannya, atas ancaman hukuman denda sebesar 25 gulden untuk keterlambatan bulan pertama, 50 gulden untuk keterlambatan bulan kedua dan 75 gulden untuk keterlambatan bulan ketiga. Pasal 50 Bila seorang notaris mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahankesalahan lain, baik di dalam maupun di luar lingkup jabatannya sebagai notaris, hal itu akan dilaporkan kepada pengadilan negeri oleh





Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) penuntut umum yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukan notaris itu. (RO. 140.) Bila pengadilan negeri mengetahuinya dengan jalan lain, penuntut umum akan didengar mengenai hal itu. Di luar hal-hal yang dalam peraturan ini ditentukan hukuman-hukumannya, pengadilan negeri, dalam sidang permusyawaratan, berwenang untuk menjatuhkan hukuman berikut: 1. teguran; 2. pemberhentian sementara selama tiga sampai enam bulan. Jika menurut pertimbangannya salah satu hukuman itu tidak seimbang dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan itu, maka pengadilan berwenang untuk mengusulkan pemecatan notaris itu kepada Menteri Kehakiman. Peneguran atau pemberhentian sementara tidak akan dilakukan dan usul pemecatan tidak akan





Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) disampaikan sebelum notaris itu didengar atau dipanggil dengan sah terlebih dahulu. Sebelum memecat seorang notaris, Menteri Kehakiman akan meminta pen dapat Mahkamah Agung. Jika dilakukan pemecatan, maka pengadilan negeri akan segera mengangkat seorang pengganti. Pasal 51 Notaris yang terhadapnya dikeluarkan surat perintah penahanan sementara, demi hukum telah diberhentikan sementara dari jabatannya, sampai ia dibebaskan kembali. (Not. 58.) Notaris yang diperkenankan untuk diajukan di depan pengadilan tanpa perintah penangkapan atau penahanan, yang pembebasannya diperintahkan setelah adanya perkara atau terhadapnya sesuai dengan pasal 177 alinea pertama Rv. sedang bergantung suatu perkara, oleh





Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) pengadilan negeri yang ada dalam daerah hukum tempat kedudukan notaris, dapat diberhentikan sementara dari menjalankan jabatannya, sampai perkara tersebut memperoleh keputusan yang pasti. Notaris yang terhadapnya dikenakan hukuman kurungan atau hukuman penjara dengan suatu keputusan yang telah memperoleh kekuatan pasti, selama menjalani hukuman, demi hukum dipecat dari jabatannya. Pasal 54 Para notaris wajib memperlihatkan akta-akta dan repertorium beserta klapper-klapper mereka kepada para inspektur termaksud dalam pasal 53, demikian pula daftar-daftar yang dimaksud dalam pasal 99 dari Peraturan tentang Berlakunya dan Peralihan Perundang-undangan Baru dan dalam pasal 182 (sekarang pasal 143c dan 218c) Kitab Undang-undang





Peraturan Jabatan Notaris Staatblad 1860 No 3 (1 Juli 1860) Hukum Dagang. Bila mereka tidak dapat atau menolak untuk memenuhinya, mereka akan dihukum dengan pemberhentian sementara dari jabatan mereka selama tiga sampai enam bulan atau denda sebesar 200 gulden sampai 1.000 gulden. (Not. 58; Inv. Sw. 6191.) Pasal 58 Notaris yang diberhentikan sementara karena pelanggaran pertama terhadap peraturan ini, dapat dipecat oleh hakim yang berwenang untuk itu, bila ia sekali lagi dianggap bersalah atas suatu pelanggaran yang dapat menyebabkan pemberhentian sementara. (Not. 6, 9, 39, 40, 42, 48, 50 dst., 54.) Dalam hal pelanggaran demikian untuk ketiga kalinya, harus dilakukan pemecatan. (Inv. Sw. 6-191.)






Pasal 60 Setiap pelanggaran yang tidak dikenakan hukuman tertentu dalam peraturan ini, dikenakan denda sebesar 10 gulden sampai 50 gulden. (Rv. 867 dst.; Overschr. 35; S. 187338 pasal 27; Inv. Sw. 6-191.)





KETERANGAN Dalam hal SANKSI bagi Notaris, ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan UUJN No. 30/2004 maupun UUJN No. 2/2014 serta Kode Etik I.N.I memiliki pokok-pokok sebagai berikut : 1. PJN memberikan aturan sanksi terhadap (a) penolakan Notaris melayani masyarakat; (b) kesalahan dalam Teknis penulisan Akta (Pasal 25); (c) Pembacaan akta; (d) Kelalaian melekatkan surat kuasa pada minuta akta; (e) kewajiban membuat daftar; (f) Kelalaian dalam memberikan minuta, salinan, grosse akta oleh orang bukan Notaris (pegawai); (g) kewajiban melaporkan repertorium; (h) Perilaku yang melanggar martabat Notaris selaku pejabat umum; (i) kewajiban memberikan kesaksian / memberikan minuta akta dalam proses penyelidikan. 2. Sanksi dalam PJN umumnya adalah berupa sanksi denda. Hanya untuk pelanggaran martabat dan kehormatan saja berlaku sanksi mulai dari yang paling ringan berupa teguran tertulis; pemberhentian sementara 3-6 bulan; sampai yang terberat pemecatan 3. UUJN No 30/2004 dan No 2/2014 untuk setiap pelanggaran tidak memberikan sanksi denda melainkan memberikan aturan sanksi berupa : (a) peringatan tertulis; (b) pemberhentian sementara; (c) pemberhentian dengan hormat; hingga yang terberat berupa (d) pemberhentian dengan tidak hormat. 4. Kode Etik INI tahun 2005 memberikan aturan sanksi berupa (a) Teguran; (b) Peringatan; (c.) Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; (d) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; (e) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. 5. Kode Etik INI tahun 2015 memberikan aturan yang serupa berupa sanksi (a) Teguran; (b) Peringatan; (c) Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; (d) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan; (e)

KETERANGAN Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. 6. Dalam ketentuan Kode Etik tahun 2015 ditambahkan kewenangan Dewan Kehormatan Pusat untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan maitabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris, dengan ketentuan keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding dan hanya apabila Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah memberikan keputusan berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan maka dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat 7. Ketentuan prosedur banding yang diberlakukan melalui Kode Etik INI 2015 adalah Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres sedangkan Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi diseitai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Recommend Documents