PERATURAN PERUSAHAAN RUMAH SAKIT SANSANI KATA PENGANTAR Peraturan – peraturan yang berlandaskan Hubungan Industrial Pancasila dan UUD 1945 ini berlaku untuk jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk menjamin stabilitas hubungan industri dalam arti yang lebih luas di dalam Rumah Sakit SANSANI, mengatur syarat-syarat kerja dan mengatur cara-cara penyelesaian perbedaan pendapat antara pihakpihak yang mengadakan kerjasama secara musyawarah, termasuk antara lain keluh kesah karyawan. Dalam menjalankan aktivitas RS SANSANI, Pimpinan RS SANSANI mentaati syaratsyarat dalam Peraturan Perusahaan ini dan segala peraturan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku, sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003. Bahwa sesungguhnya Pimpinan RS SANSANI dan karyawan mempunyai tanggung jawab yang sama besar dalam memelihara serta memajukan prinsip-prinsip perlakuan yang baik dan adil di dalam RS SANSANI, berdasarkan kecakapan, tanggung jawab kerja, jabatan dan keahlian. Guna mencapai kerjasama yang baik dalam suasana saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya, penting adanya kejujuran serta itikad baik dari kedua belah pihak dalam segala hal. Sebagai tenaga kerja, karyawan berhak mendapat upah supaya timbul semangat kerja. Disamping itu setiap karyawan diberi kesempatan untuk menyampaikan saran atau masukan demi kemajuan perusahaan. Segala sesuatu yang tersebut di dalam peraturan RS SANSANI ini senantiasa tunduk kepada segala ketentuan peraturan perundang-undangan tenaga kerja serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.
1
BAB I U M U M
PASAL 1 PENGERTIAN dan ISTILAH 1) Perusahaan Perusahaan adalah RS SANSANI, yang merupakan unit usaha dibawah legal formal PT. Sansani Barokah Sentosa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta (Arengka Atas) Pekanbaru– Riau, dengan akte pendirian No................ 2) Pimpinan Pimpinan adalah Direktur Direktur adalah orang yang diberi kuasa melakukan tindakan untuk dan atas nama RS SANSANI, baik internal maupun eksternal. 3) Staff Manajemen Adalah bawahan langsung dari Direktur RS SANSANI (Manager di masing-masing bagian) yang membantu Direktur dalam menjalankan kegiatan operasional RS SANSANI setiap harinya. 4) Karyawan Adalah orang dewasa (berusia diatas 18 tahun) yang telah diterima bekerja oleh perusahaan berdasarkan kecakapan, keahlian dan pendidikannya dan menerima upah sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan berlandaskan pada suatu hubungan kerja. 5) Istri/Suami Karyawan Adalah seorang istri/suami dari perkawinan yang sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 6) Anak Karyawan Adalah anak yang sah dan anak angkat yang telah disahkan menurut Undang-Undang menjadi tanggungan karyawan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan autentik yang masih menjadi tanggungan karyawan. Dalam kaitannya dengan tunjangan keluarga dan fasilitas pemeliharaan kesehatan adalah maksimal 3 (tiga) orang anak, belum menikah atau belum bekerja atau tidak melebihi umur 21 (dua puluh satu) tahun. 7) Keluarga Karyawan Adalah orang tua karyawan, yaitu ayah dan ibu dari karyawan yang terdaftar di bagian HRD atau Personalia. Mertua karyawan, yaitu ayah dan ibu dari istri/suami karyawan yang terdaftar di bagian HRD atau Personalia. 2
Saudara kandung karyawan, yaitu saudara laki-laki/saudara perempuan kandung dari karyawan yang belum menikah. 8) Ahli Waris Adalah keluarga karyawan atau orang lain yang sah ditunjuk untuk mengurus keperluan-keperluan serta menerima sesuatu yang menjadi hak karyawan apabila terjadi sesuatu musibah atau meninggal dunia atas diri karyawan tersebut. 9) Jam Kerja Adalah jam yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pekerjaan atau hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. 10) Hari Kerja Adalah hari yang didasarkan pada jadwal hari kerja yang telah ditetapkan oleh RS SANSANI dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11) Shift Kerja Adalah jadwal kerja yang diatur secara bergilir pagi, siang maupun malam dan hari istirahatnya tidak harus jatuh pada hari yang sama dengan hari istirahat karyawan non shift. 12) Kerja Lembur Adalah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan di luar jam/hari kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan pemerintah serta atas perintah dan persetujuan atasan yang berwenang. 13) Masa Kerja Adalah jangka waktu seorang karyawan bekerja di rumah sakit secara tidak terputus dan terhitung sejak tanggal diterima sebagai Karyawan. 14) Upah/gaji Adalah suatu bentuk penerimaan sebagai imbalan dari Rumah Sakit kepada Karyawan untuk pekerjaan yang telah atau akan dilaksanakan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian atau kesepakatan.
PASAL 2 3
KETENTUAN UMUM 1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini bersifat ketentuan pokok, sehingga hal-hal lain yang belum cukup diatur akan dituangkan dalam peraturan pelaksanaan berupa Surat Keputusan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini. Hal-hal lain yang bersifat normatif mengacu dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur yang diberi kuasa untuk itu, mempekerjakan karyawan berdasarkan ketentuan-ketentuan persyaratan kerja yang telah ditetapkan dalam peraturan ini. 3) Dalam hal perusahaan mengadakan perubahan nama atau penggabungan nama atau bentuk lain, maka ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini tetap berlaku sampai disahkannya Peraturan yang baru sebagai pengganti Peraturan yang lama. 4) Setiap pelanggaran Peraturan ini dan Peraturan pelaksanaannya dapat dijadikan dasar untuk pemberian sanksi disiplin/administratif oleh perusahaan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran. 5) Perusahaan berkewajiban untuk memberitahukan, menyebarluaskan isi Peraturan ini kepada seluruh karyawan, dan seluruh karyawan wajib mengetahui dan memahaminya. PASAL 3 RUANG LINGKUP Peraturan ini berlaku untuk seluruh karyawan RS SANSANI Pekanbaru. PASAL 4 MAKSUD DAN TUJUAN Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tata tertib, syarat kerja serta hak dan kewajiban karyawan dan manajemen dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Rumah Sakit. Dibuatnya peraturan ini bertujuan agar semua karyawan mengetahui dan memahami hakhak dan kewajibannya sehingga tercipta hubungan kerja yang baik dan harmonis diantara karyawan dan Manajemen.
BAB II 4
HUBUNGAN KERJA Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara manajemen dengan karyawan yang dibuat secara tertulis. PASAL 5 KEDUDUKAN KARYAWAN dan STATUS KARYAWAN
Karyawan adalah mereka yang disamping bekerja untuk mencari nafkah, sekaligus sebagai sarana ibadah kepada Allah, SWT. Dalam hubungan kerja, karyawan berkedudukan sebagai penerima kerja dan perusahaan berkedudukan sebagai pemberi kerja. Seorang karyawan tidak dapat menyandang lebih dari satu status (jenis karyawan). Adapun status karyawan yang bekerja di RS SANSANI terdiri dari : 1. Karyawan Percobaan adalah calon karyawan yang sedang menjalani masa training atau percobaan selama 3 bulan, dan masa training karyawan tersebut dihitung termasuk ke dalam masa kerja yang bersangkutan. 2. Karyawan tugas belajar adalah tenaga karyawan yang mendapat kesempatan mengikuti pendidikan formal/informal atas biaya RS SANSANI/ atas nama RS SANSANI dan sanggup melaksanakan kewajiban sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 3. Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah karyawan yang bekerja di RS SANSANI dalam ikatan kesepakatan kerja waktu tertentu berdasarkan lamanya batas waktu kontrak kerja tertulis. Termasuk di dalamnya tenaga outsourcing. 4. Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah Karyawan PKWT yang diangkat menjadi Karyawan PKWTT berdasarkan kemampuannya dan kebutuhan RS SANSANI, serta pengangkatannya dapat dilaksanakan setelah selesai perjanjian kerja 3 tahun.
PASAL 6 PENDIDIKAN dan LATIHAN KERJA 1). Untuk meningkatkan Ilmu dan Keahlian karyawan, perusahaan mendukung terlaksananya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi karyawan yang memenuhi syarat. 2). Bagi pendidikan formal/non formal yang dibiayai oleh perusahaan selanjutnya akan diatur dalam peraturan sendiri. BAB III PENERIMAAN KARYAWAN, PENGANGKATAN, PENILAIAN PRESTASI dan KINERJA, PROMOSI, MUTASI dan DEMOSI JABATAN
5
PASAL 7 PENERIMAAN KARYAWAN 1). Penerimaan karyawan adalah wewenang RS SANSANI yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi dan kualifikasi lowongan karyawan dan jabatan. 2). Penerimaan Karyawan dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja di RS SANSANI, melalui tahapan-tahapan penilaian berikut yaitu: tes tertulis sesuai bidang masing-masing, wawancara dan tes kesehatan. 3). Untuk diterima sebagai karyawan, selain harus memenuhi syarat pendidikan/ pengalaman yang ditentukan untuk masing-masing jabatan, yang bersangkutan juga harus memenuhi syarat-syarat berikut : a. Usia sekurang-kurangnya 18 Tahun. b. Foto copy ijazah dan transkip nilai. c. Pas Photo 4 x 6 = 3 lembar. d. Sehat Jasmani. Setiap calon karyawan harus dinyatakan sehat berdasarkan surat keterangan dokter di RS SANSANI (biaya ditanggung oleh calon karyawan) sebelum dinyatakan diterima sebagai Karyawan PKWT/PKWTT, dan melampirkan surat keterangan tersebut di dalam lamarannya. e. Berkelakuan Baik Tidak pernah tersangkut perkara kepolisian, kecuali disebabkan oleh masalah yang terjadi dengan tidak sengaja dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik. f. Mempunyai alamat tinggal yang tetap dan mudah berhubungan dengan tempat kerja. g. Bukan pecandu psikotropika, minuman keras/sejenisnya. h. Lulus seleksi dan test yang diselenggarakan Rumah Sakit. 4). Seleksi penerimaan karyawan dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk oleh Direktur, antara lain: Manager, dan komite yang bersangkutan. 5). Seluruh karyawan wajib menandatangani dan mendapatkan copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) orientasi, percobaan, dan setelah masa percobaan selesai karyawan dapat diangkat dengan status PKWT. 6). Setiap karyawan harus menjalani masa orientasi selama 7 hari, dan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan pertama,2,3 dan selanjutnya untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya. 7). Bilamana selama masa orientasi 7 hari karyawan dinilai berkompeten maka karyawan orientasi akan dilanjukan ke tahap masa percobaan. tersebut karyawan dinilai tidak mempunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas/kewajibannya, atau tidak mengikuti peraturan yang berlaku maka pihak menejemen RS SANSANI dapat mengakhiri hubungan kerja tanpa melalui prosedur Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. PASAL 8 6
PENGANGKATAN KARYAWAN Karyawan yang telah selesai menjalani masa percobaan selama 3 x3 bulan dengan baik dapat langsung diterima menjadi Karyawan dengan status PKWT berdasarkan SK dari Direktur RS SANSANI. PASAL 9 MASA KONTRAK 1). Mengingat pada akibat resiko kerja dan sifat usaha pelayanan jasa rumah sakit, maka Manajemen memberlakukan sistem kontrak dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (pasal 5) 2). ketentuan tentang status kontrak harus disetujui oleh Manajemen dan Karyawan yang bersangkutan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan PKWTT. 3). Sesuai dengan UU No.13 Pasal 62 selama menjalani masa kontrak masingmasing pihak tidak diperkenankan mengakhiri hubungan kerja sampai dengan masa kontrak berakhir, namun demikian apabila masing-masing pihak terpaksa memutuskan hubungan kerja maka pihak yang memutuskan hubungan kerja wajib membayar ganti kerugian kepada pihak lainnya sebesar total gaji yang diterima (THP) sampai dengan batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian. Harus ada keseimbangan antara kedua belah pihak. 4). Karyawan PKWT yang telah habis masa perjanjian kerja dan rumah sakit masih membutuhkan, maka perusahaan dapat memperpanjang kembali untuk perjanjian kerja selanjutnya dengan maksimal total masa perjanjian kerja selama 3 tahun, dan apabila perusahaan masih membutuhkan maka dapat dilakukan pembaharuan dengan jeda 1 bulan (30 hari) dan pembaharuan dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan. 5). Bagi Karyawan PKWT yang diangkat menjadi Karyawan PKWTT berdasarkan kebutuhan RS SANSANI berdasarkan kemampuannya, maka pengangkatannya dapat dilaksanakan setelah selesai perjanjian kerja 3 tahun. PASAL 10 KARYAWAN PKWT DAN KARYAWAN PKWTT Bagi karyawan yang telah memenuhi syarat dan sesuai standar yang ditetapkan Direktur, maka akan diangkat sebagai karyawan PKWTT yang ditetapkan oleh Direktur melalui surat Keputusan Pengangkatan karyawan PKWTT. Karyawan PKWTT memperoleh fasilitas dan tunjangan sbb : 1. Gaji pokok dan tunjangan yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan ditambah dengan tunjangan tetap maupun tunjangan tidak tetap sesuai dengan tugas yang dikerjakannya seperti tunjangan kehadiran, tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan jabatan (bila menduduki posisi tertentu), tunjangan khusus (bila ada), tunjangan on call. 7
2. 3. 4. 5.
Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Cuti Tahunan Cuti Melahirkan/Hamil
Karyawan PKWT memperoleh fasilitas dan tunjangan sbb : 1. Gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap dan tunjangan jabatan sesuai dengan tugas yang dikerjakannya. 2. Terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan 3. Terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan 4. Cuti Tahunan 5. Cuti Melahirkan/Hamil
PASAL 11 PENILAIAN PRESTASI dan KINERJA 1)
Penilaian prestasi dan kinerja dilaksanakan secara tertulis, bertingkat sesuai dengan jenjang/tingkat jabatan. Adanya Penilaian prestasi dan kinerja
2) 3) Penilaian prestasi dan kinerja untuk tujuan promosi ke jabatan struktural atau
sebaliknya (demosi, mutasi, rotasi), atau untuk peningkatan status kepegawaian dari karyawan PKWT menjadi karyawan PKWTT, atau karyawan yang telah lulus masa pembaharuan diangkat menjadi karyawan PKWTT dilaksanakan sesuai kebutuhan. 4) Kriteria kinerja proses terdiri atas : a) Kompetensi b) Performance c) Keramahan 5) Penilaian dilakukan oleh atasan langsung dan diajukan ke tim penilai yang terdiri dari manager, dan komite terkait. Hasil penilaian disetujui dan disahkan oleh direktur. 6) Tim penilai adalah tim yang diberikan wewenang oleh direktur untuk melakukan penilaian yang dituangkan kedalam surat keputusan direktur. 7) Penilaian dilakukan secara objektif. 8) Bobot Nilai: a. “SANGAT BAIK”, untuk nilai yang berkisar >80 ke atas b. “BAIK”, untuk nilai yang berkisar antara 70 - 79 c. “CUKUP”, untuk nilai yang berkisar antara 60 - 69 d. “KURANG”, untuk nilai di bawah <60 9) Keputusan akhir dari hasil penilaian untuk karyawan tingkat pelaksana dan pejabat struktural adalah kewenangan Direktur. 10) Hasil penilaian prestasi dan kinerja disimpan oleh bagian HRD atau Personalia di dalam File masing-masing karyawan. 8
PASAL 12 PROMOSI JABATAN
1) Yang dimaksud dengan promosi jabatan adalah kenaikan posisi jabatan ke tingkat 2) 3) 4)
5) 6)
7) 8)
yang lebih tinggi, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan oleh Direktur dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan . Promosi jabatan diusulkan oleh atasan langsung kepada Manejemen Di dalam surat keputusan promosi jabatan akan dimuat jelas tentang: Jabatan, Uraian Tugas, gaji, tunjangan dan fasilitas yang akan diperoleh. Sebelum ditetapkan secara definitif, calon pemangku jabatan melalui masa percobaan pada jabatan tersebut selama 3 (tiga) bulan sebagai Pelaksana Tugas, kecuali dinyatakan lain oleh direktur. Apabila ternyata karyawan yang bersangkutan dinilai tidak mampu/ tidak sanggup memegang jabatan tersebut maka kenaikan jabatan dimaksud dapat dibatalkan. Persyaratan untuk promosi jabatan: A. Syarat-syarat teknis: a) Adanya kekosongan formasi di struktur organisasi. b) Mempunyai kecakapan dan kondite yang baik c) Mempunyai kesetiaan yang tinggi kepada perusahaan. d) Promosi jabatan bisa untuk satu tingkat di atas jabatan sebelumnya atau sesuai kebutuhan perusahaan. B. Syarat kepemimpinan: a) Berkemampuan melakukan identifikasi masalah. b) Mampu menganalisa dan membuat prioritas masalah. c) Mampu membuat perencanaan, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan. d) Mampu bekerjasama, memotivasi dan berkomunikasi dengan bawahan. e) Mampu mengawasi dan mengendalikan serta mengambil keputusan yang cepat dan tepat. C. Syarat keilmuan/keterampilan: a) Mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang diemban. b) Mampu menjalankan tugas sesuai dengan persyaratan teknis dan administrasi yang berlaku. Setiap lowongan jabatan akan diprioritaskan bagi karyawan yang memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Karyawan tidak dapat dipromosikan bila dari hasil penilaian prestasi dan kinerja tahun berjalan terdapat hal-hal sebagai berikut: a. Pernah mendapatkan sanksi Surat Peringatan Tertulis III, dan dalam menjalani sanksi surat peringatan I. 9
b. Pernah mangkir minimal 3 (tiga) hari dalam satu tahun kalender. c. Sakit tanpa keterangan dokter mencapai 6 (enam) hari dalam satu tahun kalender. 9) Jabatan dapat diadakan atau ditiadakan sesuai dengan bentuk organisasi rumah sakit dan atau berdasarkan evaluasi kinerjanya. 10) Karyawan dapat merangkap jabatan sesuai kebutuhan rumah sakit dengan mendapat kompensasi. PASAL 13 PEMINDAHAN (MUTASI)
1) Untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan karyawan yang ada di perusahaan, dan dalam rangka pembinaan kepada karyawan berdasarkan usulan/ rekomendasi atasan langsung, perusahaan berhak melaksanakan mutasi baik yang berkaitan dengan jabatan maupun tempat kerja (antar bagian, maupun antar grup/cabang perusahaan) dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan, kemampuan, pendidikan, kondite serta hal-hal lain dari karyawan untuk mendukung kemajuan perusahaan dengan tidak mengurangi masa kerja, upah dan fasilitas yang biasa diperoleh oleh karyawan, kecuali menyangkut jabatan jika mutasi tersebut melepaskan jabatan karena suatu kesalahan. 2) Karyawan tidak dapat menolak tanpa alasan yang kuat terhadap mutai yang diberikan oleh perusahaan. Penolakan dengan alasan yang tidak dapat diterima dianggap sebagai penolakan kerja yang berarti pengunduran diri sepihak dari karyawan yang bersangkutan. 3) Terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja dan atas dasar surat keterangan dokter yang merawat dinyatakan bahwa karyawan yang bersangkutan tidak dapat bekerja kembali di tempat kerja semula, maka perusahaan akan menempatkan karyawan di tempat kerja yang sesuai dengan kondisi karyawan tersebut sampai dinyatakan sudah mampu bekerja kembali di tempat kerja semula oleh dokter. PASAL 14 DEMOSI
1) Demosi adalah pemindahan karyawan dari suatu posisi ke posisi lain yang lebih rendah sesuai kebutuhan pelayanan RS SANSANI disertai pengurangan tunjangan jabatan. 2) Tindakan demosi dilakukan apabila: a. Karyawan nyata-nyata tidak memiliki kemampuan dan prestasi yang diharapkan setelah diberi kesempatan dan pembinaan yang cukup. b. Atas permintaan karyawan yang bersangkutan
c. Melakukan pelanggaran yang sanksinya adalah tindakan demosi. 3) keputusan demosi dilakukan oleh direktur. 10
4) Tindakan demosi tidak menghapus pemberian sanksi lainnya yang seharusnya diterima oleh yang bersangkutan.
PASAL 15 PEMILIHAN KARYAWAN TERBAIK dan TELADAN 1) Manajemen Rumah Sakit akan melakukan pemilihan karyawan terbaik sesuai dengan tingkatan yang dilaksanakan setiap 4 (empat) bulan dengan mempertimbangkan : a. Rekomendasi berdasarkan hasil penilaian kinerja karyawan, sesuai dengan Pasal 11 b. Penilaian hasil presentasi kandidat karyawan terbaik 2) Manajemen Rumah Sakit akan melakukan pemilihan karyawan teladan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali ketika ulang tahun RS Sansani dengan syarat: a. Telah terpilih sebagai karyawan terbaik minimal 1 kali pada periode tersebut b. Penilaian hasil presentasi kandidat karyawan teladan
PASAL 16 PENGHARGAAN
1). Perusahan memberikan penghargaan kepada karyawan terbaik berupa: a) Sertifikat penghargaan karyawan terbaik b) Pin karyawan terbaik yang digunakan selama 4 bulan setelah terpilih c) Publikasi sebagai karyawan terbaik pada periode tersebut di RS SANSANI d) Penghargaan lainnya/ insentif sesuai dengan kebijakan rumah sakit 2). Perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan teladan berupa: a) Sertifikat penghargaan karyawan teladan b) Pin karyawan teladan yang digunakan selama 1 tahun setelah terpilih c) Publikasi sebagai karyawan teladan pada periode tersebut di RS SANSANI d) Penghargaan lainnya/ insentif sesuai dengan kebijakan rumah sakit
BAB IV WAKTU KERJA, WAKTU ISTIRAHAT dan JAM KERJA LEMBUR PASAL 17 WAKTU KERJA dan WAKTU ISTIRAHAT
11
1). Sifat pekerjaan di Rumah Sakit yang membutuhkan waktu pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam, maka seluruh karyawan baik laki-laki maupun perempuan dapat dipekerjakan pada pagi, siang dan malam hari dengan tanpa menyimpang dari prinsipprinsip peraturan perundang-undangan yang berlaku, sbb : a) 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu b) Minimal 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari/shift 2). Pengaturan Dinas dibedakan atas : a) Sistem Shift, yaitu pekerjaan yang harus memberikan pelayanan selama 24 jam dalam hal ini pelayanan dibagi atas 3 (tiga) shift yaitu shift pagi, shift sore dan shift malam. Pengaturan hari libur mingguan maupun hari libur nasional lainnya sepenuhnya diserahkan kepada Kepala Ruangan dengan persetujuan Manager terkait. b) Sistem Non Shift, yaitu pekerjaan yang pada dasarnya tidak memerlukan pelayanan selama 24 jam. Pengaturan hari libur mingguan dan hari libur nasional lainnya didasarkan pada sistem kalender, kecuali terdapat pergeseran hari libur nasional sesuai dengan instruksi dari pemerintah dan direktur Rumah Sakit SANSANI. 3). Jam kerja di Rumah Sakit SANSANI bagi karyawan non shift adalah sebagai berikut : a) Senin s/d Jum’at jam 07.30 s/d 16.00. Istirahat makan siang dimulai saat waktu shalat Zuhur masuk 12.00 s/d 13.00. kecuali ada kebutuhan perusahaan b) Sabtu jam 07.30 s/d jam 13.00 WIB.
c) Tidak dibenarkan meninggalkan area rumah sakit pada waktu jam istirahat, kecuali ada izin dari atasan. 4). Jam kerja bagi karyawan dengan jadwal kerja shift adalah sebagai berikut: a) Shif pagi : 07.30 s/d 14.00 WIB b) Shif sore : 14.00 s/d 21.00 WIB c) Shif malam : 21.00 s/d 08.00 WIB d) Kelebihan jam dinas maksimal 1 jam dianggap loyalitas terhadap perusahaan e) Waktu istirahat diatur secara bergiliran masing-masing 1 (satu) jam, kecuali bagi karyawan laki-laki di hari Jum’at, dimulai sejak masuknya waktu Shalat Jum’at. f) Terdapat kebijakan khusus sesuai kondisi pada unit terkait. Khusus untuk unit Costumer Service Officer: a) Shift Pagi, kebutuhan dalam 1 hari adalah 6,5 jam kerja, durasi waktu antara pukul 07.30 - 14.00 Wib b) Shift Sore, kebutuhan dalam 1 hari adalah 7,5 jam kerja, durasi waktu antara pukul 13.30 - 21.00 Wib c) Shift Malam, kebutuhan dalam 1 hari adalah 11,5 jam kerja, durasi waktu antara pukul 20.30 - 08.00 Wib Khusus untuk unit Gizi dan Cleaning Service: a) Shift Pagi, kebutuhan dalam 1 hari adalah 8 jam kerja, durasi waktu antara pukul 05.00 - 13.00 Wib 12
5)
6)
7) 8)
9)
b) Shift Malam, kebutuhan dalam 1 hari adalah 8 jam kerja, durasi waktu antara pukul 13.00 - 21.00 Wib Dengan tanpa melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka hari kerja dan waktu kerja yang dibuat dalam jadwal dinas masing-masing bagian dapat dirubah / disesuaikan dengan kondisi dan situasi perusahaan. Mengingat bahwa RS SANSANI bergerak dalam bidang jasa, sehingga khusus bagian medis tidak dapat secara baku mengikuti jam kerja yang telah ditentukan karena melakukan tugas-tugas yang bersifat mendadak, penting dan berpatokan pada tanggung jawab kerja, diharapkan kepada Karyawan medis dan non medis untuk siap kapan diperlukan hadir di RS SANSANI jika dibutuhkan. Bagi karyawan wanita Shift yang memiliki usia kehamilan diatas 8 (delapan) bulan diberikan jadwal dinas pagi dan sore hari. Bagi karyawan wanita shift yang telah melahirkan (anak) hidup diberikan jadwal dinas pagi dan sore hari selama satu bulan terhitung setelah cuti melahirkan. Ketentuan sebagaimana diatur di ayat ( 2 ),7 dan 8 sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan kepentingan perusahaan.
PASAL 18 ISTIRAHAT MINGGUAN dan HARI LIBUR RESMI 1). Hari istirahat mingguan adalah hari minggu atau hari-hari lain yang jatuh pada jadwal libur sesuai jadwal kerja yang ditentukan perusahaan bagi karyawan yang pengaturan jam kerjanya secara bergilir (shift). 2). Bagi yang bekerja secara bergilir (shift) berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Istirahat mingguan dilaksanakan sesuai jadwal libur masing-masing karyawan dan hari minggu tidak diperhitungkan lagi sebagai kerja lembur. b) Karyawan yang bekerja shift setelah berdinas malam akan diberikan libur 2 (dua) hari, dengan ketentuan 2 (dua) hari dinas pagi, 2 (dua) hari dinas sore dan 2 (dua) hari dinas malam. c) Bekerja di hari libur resmi (lebaran) diperhitungkan sebagai kerja lembur.
13
PASAL 19 JAM KERJA LEMBUR 1). Kerja lembur adalah melakukan pekerjaan di luar jadwal waktu biasa yang sudah ditetapkan. Hal ini bisa terjadi karena volume pekerjaan melebihi dari kemampuan pegawai untuk merampungkan pekerjaan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. 2). Kerja Lembur dapat dilakukan oleh Karyawan dengan sepengetahuan atasan dengan alasan: a) Dalam hal-hal pekerjaan yang apabila tidak diselesaikan akan menimbulkan kerugian bagi RS SANSANI atau dapat mengganggu kelancaran usaha. b) Dalam hal-hal darurat dan apabila ada pekerjaan yang jika tidak segera diselesaikan akan membahayakan kesehatan dan keselamatan orang. c) Pada suatu waktu tertentu bilamana ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan perusahaan dapat memerintahkan karyawan untuk menuntaskannya dengan kerja lembur. d) Kelebihan jam kerja yang dianggap sebagai kerja lembur adalah 2 (dua) jam atau lebih. Kurang dari satu jam tidak dianggap lembur. e) Jam kerja lembur yang dilaksanakan karyawan diluar dari jam kerja yang telah ditetapkan akan diganti dalam bentuk uang. f) Dasar perhitungan upah lembur mengacu kepada ketentuan upah lembur pemerintah. g) Kerja lembur hanya boleh dilaksanakan di tempat kerja dengan terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari koordinator yang bersangkutan. h) Bagi Karyawan yang telah mendapat tunjangan jabatan setiap bulannya tidak berhak lagi mendapat upah lembur. 3). Dalam hal-hal yang bersifat memaksa (force majeur) dan darurat seperti banjir, gempa, kebakaran dan sebagainya, karyawan harus bersedia untuk hadir ke rumah sakit untuk memberikan bantuan dan atau bekerja melebihi dari waktu kerja biasa. Kehadiran tersebut dihitung sebagai pengabdian, pelayanan dan bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat. PASAL 20 DISIPLIN KERJA 1). Setiap kali dinas, karyawan diharuskan melakukan pengabsenan kehadirannya pada media pengabsenan Finger print yang telah disediakan baik pada saat masuk dinas maupun pada saat keluar (pulang). 2). Keterlambatan jam masuk dan kecepatan jam pulang akan dikenakan sangsi pemotongan gaji sebesar Rp .............. (bisa berubah sewaktu-waktu) 3). Adapun dispensasi keterlambatan masuk kerja adalah a. Ban bocor, (hanya satu kali dalam sebulan, dengan melampirkan bukti foto)
b. Dikarenakan hujan, yaitu mendapat dispensasi selama 30 menit
14
c. Hal-hal
4). 5).
6).
7). 8). 9).
yang dianggap dapat dipertimbangkan (persetujuan manajemen/direktur) Karyawan yang terlambat datang masuk kerja karena alasan apapun diwajibkan melaporkan kepada atasannya langsung dan menjelaskan sebab keterlambatannya. Karyawan yang karena sesuatu hal meninggalkan kantor sebelum berakhirnya jam kerja baik akan atau tidak kembali lagi diharuskan melaporkan kepergiannya kepada atasannya dan bagian HRD atau personalia. Karyawan yang meminta izin (permisi) pada jam kerja untuk keperluan pribadi selama lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan akan diberlakukan pemotongan cuti 1 (satu) hari atau kehadiran 1 (satu) hari. Karyawan yang meninggalkan pekerjaannya tanpa keterangan akan mendapatkan surat peringatan ( SP ) Karyawan yang tidak masuk tanpa keterangan 2 (dua) kali dalam sebulan, maka akan mendapatkan Surat Peringatan ( SP ) Izin terlambat secara berulang ulang lebih dari 5 (lima) kali dalam satu bulan akan diberlakukan pemotongan cuti1( satu) hari atau potong kehadiran 1(satu) hari
BAB V SISTEM PENGUPAHAN dan PENGGAJIAN PASAL 21 PENGUPAHAN/PENGGAJIAN
1) Karyawan berhak memperoleh upah/ gaji sesuai dengan yang ditetapkan dan diatur oleh perusahaan yang mengacu kepada skala pengupahan/penggajian yang pada dasarnya ditetapkan menurut: a. Total Upah (gapok akhir + tunjangan tetap).
i.
Gapok akhir : Gaji pokok standar berdasarkan pendidikan + penyesuaian (2%x gapok akhir x masa kerja) ii. Tunjangan tetap : 1.Tunjangan penghargaan (masa kerja/25 x gapok akhir) 2.Tunjangan keluarga b. Total gaji kotor Total gaji kotor : (total upah + kehadiran) c. Tunjangan tidak tetap i. Tunjangan jabatan ii. Tunjangan khusus iii. Insentif iv. Kehadiran 2) Komponen gaji yang bersifat tetap menjadi dasar penghitungan upah lembur, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, THR, laporan upah ke Jamsostek, uang pisah dan santunan. 15
3) Hak untuk menerima upah/gaji muncul pada saat adanya hubungan kerja berlaku dan putus pada saat hubungan kerja berakhir. 4) Pengupahan/penggajian bagi karyawan berlandaskan kepada sistem gaji bulanan yang ditentukan perusahaan. 5) Pembayaran upah/gaji dilakukan satu kali dalam sebulan dan dibayarkan tiap tanggal 1 (satu) dan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) tiap-tiap bulan, kecuali dalam keadaan memaksa dengan pemberitahuan sebelumnya kepada karyawan. 6) Kekeliruan (kelebihan/kekurangan) pembayaran upah/gaji akan dikompensasikan pada pembayaran gaji bulan berikutnya. 7) Upah karyawan akan dikenakan pemotongan untuk hal-hal sebagai berikut : a. Iuran Tunjangan Hari Tua (BPJS Ketenagakerjaan) yang harus dibayar oleh karyawan sebesar 2% dari upah pokok (sesuai peraturan pemerintah) b. Untuk BPJS Kesehatan pemotongan untuk karyawan 0,5% (dapat berubah mengikuti peraturan pemerintah) c. Pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. d. Absent atau mangkir e. Izin di luar tanggungan f. Sakit dan tidak bisa menunjukan surat keterangan dari balai pengobatan atau Rumah Sakit kecuali kasus gawat darurat 8) Seluruh ketentuan dalam perhitungan upah/gaji serta tunjangan lain bagi karyawan maupun cara pembayarannya disesuaikan dengan peraturan Pemerintah dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di perusahaan. 9) Keputusan pemberian kenaikan gaji adalah sepenuhnya menjadi wewenang Direktur PT..................... atas usulan Direktur RS SANSANI.
PASAL 23 KENAIKAN UPAH 1). Kenaikan upah karena penyesuaian diberikan kepada karyawan menurut ketentuan sbb : a. Apabila pada tahun yang sedang berjalan terjadi kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter, termasuk perubahan Upah Minimum Kota (UMK) dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. 2). Pelaksanaan ayat 1 tersebut di atas disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan perusahaan. PASAL 24 16
UPAH/GAJI SELAMA SAKIT
1) Karyawan yang tidak masuk kerja karena alasan sakit (disertai keterangan dokter) dan tidak mampu menjalankan tugasnya dalam jangka waktu tertentu atau berturutturut tanpa terputus, selama waktu sakit itu tetap akan menerima upah/gaji sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 93 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sbb: A. Karyawan dengan masa kerja di atas 3 (tiga) tahun:
1. Untuk masa 4 bulan pertama dibayarkan 100% dari gaji pokok sebulan 2. Untuk masa 4 bulan kedua, dibayarkan 75% dari gaji pokok sebulan
3. Untuk masa 4 bulan ketiga dibayarkan 50% dari gaji pokok sebulan 4. Seterusnya dibayarkan 25% dari gaji pokok sebulan sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan. B. Karyawan yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun sampai kurang 3 (tiga) tahun, gaji pokok selama sakit dibayarkan secara proporsional sesuai kebijakan perusahaan.
PASAL 26 TUNJANGAN HARI RAYA 1). Perusahaan akan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) setahun sekali, dibayarkan 2 (dua) minggu sebelum hari raya, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Masa kerja di bawah 3 (tiga) bulan belum menerima THR. b) Masa kerja 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan dibayarkan secara proposional menurut perhitungan banyaknya bulan selama yang bersangkutan bekerja dibagi 12 dan dikalikan gaji pokok (misalnya A bekerja 8 bulan, maka besarnya THR adalah 8/12 x gaji....). c) Masa kerja 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun dibayarkan satu bulan gaji pokok. d) Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih dibayarkan satu bulan total upah. 2) Besarnya THR yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi dan keuangan rumah sakit. 3) Dalam hal karyawan mengajukan surat permohonan berhenti di bulan Ramadhan , maka perusahaan tetap membayarkan THR kepada karyawan yang bersangkutan secara bersamaan dengan karyawan yang masih aktif sesuai ketentuan ayat 1 (satu) di atas. PASAL 27 BANTUAN SOSIAL
17
1. Pada saat mengalami suatu peristiwa tertentu, perusahaan memberikan santunan/ bantuan sosial kepada karyawan. 2. Santunan/ bantuan sosial tersebut diberikan pada saat: a) Pernikahan karyawan/ti untuk pertama kali, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Masa kerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut (1 tahun) diberikan bantuan pernikahan sebesar Rp............... 2. Tunjangan diterima setelah diajukan oleh kepala unit kerja dengan melampirkan undangan dan akta nikah (menyusul).
PASAL 28 PERJALANAN DINAS 1. Yang dimaksud dengan perjalanan dinas adalah : Perjalanan yang dilakukan oleh karyawan ke suatu tempat di luar tempat kerja rutin di lingkungan RS SANSANI, untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah tertulis yang diberikan oleh Manajemen RS SANSANI. 2. Yang termasuk dalam kategori perjalanan dinas ke luar kota maupun ke luar negeri meliputi tugas / training / seminar berdasarkan surat penugasan dengan ketentuan sbb: Jarak tempuh dari RS SANSANI ke tempat tujuan adalah di luar Pekanbaru (Pesawat / kapal/kendaraan bus) Lama perjalanan dinas (pulang pergi) termasuk pelaksanaan kerja melebihi dari 7 (tujuh) jam sehari Karena tugasnya, karyawan diharuskan menginap di kota tempat bertugas 3. Karyawan yang melakukan perjalanan dinas bagi kepentingan perusahaan, diberikan biaya perjalanan dinas. 4. Besarnya biaya perjalanan dinas dan komponennya ditetapkan dalam ketetapannya tersendiri. 5. Selama melakukan perjalanan dinas, gaji yang bersangkutan tetap dibayarkan.
PASAL 29 PENDIDIKAN dan LATIHAN KERJA 3). Untuk meningkatkan Ilmu dan Keahlian karyawan, perusahaan mendukung terlaksananya pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi karyawan yang memenuhi syarat. 4). Bagi karyawan yang ingin melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi, perusahaan membuka peluang untuk itu dengan sistem kuliah sambil bekerja. 5). Bagi pendidikan formal/ non formal yang dibiayai oleh perusahaan selanjutnya akan diatur dalam peraturan sendiri. 18
BAB VI JAMINAN SOSIAL dan KESEJAHTERAAN KARYAWAN PASAL 30 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 1). Seluruh karyawan diikutsertakan dalam program BPJS 2). Program BPJS yang diikuti meliputi: a) BPJS Kesehatan b) BPJS Ketenagakerjaan 3). Keluarga adalah sepasang suami-istri yang sah beserta anak maksimal 3 (tiga) orang dengan usia tidak melebihi 22 (dua puluh dua) tahun, belum menikah dan atau belum bekerja. 4). Bagi karyawan suami-istri yang kedua-duanya bekerja di perusahaan fasilitas JPK hanya diberikan kepada salah satu yakni kepada suami/ istri yang punya golongan pangkat lebih tinggi.
PASAL 31 PAKAIAN SERAGAM dan PERLENGKAPAN KERJA 1). Perusahaan menyediakan perlengkapan pakaian seragam bagi karyawan dengan bidang kerja tertentu atau kepada mereka yang menduduki jabatan tertentu yang harus digunakan pada hari-hari yang ditentukan. Pemberian pakaian seragam ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan dan hanya dapat dipakai oleh yang berhak. 2). Perusahaan menyediakan perlengkapan kerja sesuai kebutuhan untuk memudahkan dan meningkatkan keamanan kerja karyawan.
PASAL 32 PERLINDUNGAN KESELAMATAN dan KESEHATAN KERJA 1). Dalam rangka memberikan perlindungan kepada karyawan atas kecelakaan kerja, maka perusahaan mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan 2). Untuk unit kerja tertentu, sesuai peraturan pemerintah, perusahaan menyediakan Alat Perlindungan Pekerja (APP) menurut kebutuhan masing-masing. 3). Perusahaan berhak melarang masuk kerja yang mengidap penyakit menular berbahaya, dan bagi setiap karyawan diwajibkan melaporkan diri ke perusahaan bila dirinya atau rekan kerjanya menderita penyakit menular berbahaya. 19
4). Kecelakaan kerja yang terjadi di areal perusahaan disebabkan oleh karena melakukan pekerjaan pribadi di dalam jam kerja/di luar jam kerja, tidak dapat di klaim sebagai kecelakaan kerja.
PASAL 33 KECELAKAAN KERJA 1. Setiap karyawan wajib dan harus berusaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, oleh sebab itu untuk pekerjaan tertentu yang mengandung resiko harus dilakukan dengan teliti dan cermat. 2. Bila karyawan mengalami kecelakaan kerja dalam melaksanakan pekerjaan akan mendapat perlindungan jaminan kecelakaan kerja yang tertuang dalam aturan BPJS Ketenagakerjaan 3. Bila terjadi kecelakaan kerja maka bagian yang bersangkutan wajib melaporkan secara lisan dan tertulis kepada bagian HRD atau Personalia dalam waktu 1 x 24 jam setelah kecelakaan tersebut.
PASAL 34 ORGANISASI NON STRUKTURAL PERUSAHAAN
1). Dalam rangka ikut serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan karyawan, perusahaan sesuai dengan kemampuan keuangan, mendukung terbentuknya / berdirinya organisasi non struktural, seperti: a) Koperasi karyawan b) Persatuan olah raga karyawan c) Event organizer d) Lembaga sosial karyawan 2). Setiap karyawan dianjurkan ikut berperan aktif mendukung organisasi non struktural perusahaan. 3). Organisasi non struktural dibentuk sesuai kebutuhan karyawan di bawah bimbingan dan pembinaan dari Direktur. 4). Pengurus organisasi non struktural bertanggung jawab kepada direktur dan melakukan kegiatan di luar jam kerja. 5). Jabatan ketua pengurus organisasi non struktural tidak boleh dirangkap-rangkap.
PASAL 35 KESEMPATAN BERIBADAH Untuk pembinaan kerohanian bagi karyawan, perusahaan memberikan kesempatan melaksanakan ibadah sebesar-besarnya. 20
BAB VII IZIN dan CUTI PASAL 36 UMUM 1). Karyawan berhak mendapatkan izin dan cuti sesuai dengan peraturan perundangundangan yang diatur pemerintah. 2). Persetujuan pemberian cuti dan izin adalah kewenangan atasan langsung dan atasan dua tingkat dari karyawan yang mengajukan izin dan cuti, ditembuskan ke Direktur. PASAL 37 CUTI TAHUNAN 1).
Karyawan yang sudah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut (dimulai sejak masa percobaan 3 bulan) berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja. 2). Untuk mendapatkan hak cuti tersebut karyawan harus mengajukan kepada HRD atau personalia selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum cuti dijalankan. 3). Formulir cuti harus sudah diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kepada atasan langsung, dan sudah ditindaklanjuti selambat-lambatnya 1 minggu setelah formulir diberikan kepada atasan langsung. 4). Pengajuan izin cuti ke HRD atau personalia dapat dilakukan kurang dari 1 (satu) minggu, apabila dianggap kasus gawat darurat. 5). Formulir cuti yang telah disetujui oleh atasan karyawan yang akan menjalani cuti harus juga diketahui dan ditandatangani oleh HRD atau Personalia. 6). Karyawan harus dapat menerima dan memaklumi jika terjadi penundaan, pengurangan dan penambahan hari dari hak cuti yang diajukan oleh atasannya langsung dengan berpedoman pada situasi dan kondisi kerja di dalam RS Sansani. 7). Bagi karyawan yang tidak bisa mengambil hak cutinya disebabkan oleh kondisi perusahaan, maka hak cuti ini diganti dengan hari lainya. 8). Selama karyawan menjalani cuti, yang bersangkutan sewaktu-waktu dapat dipanggil kembali apabila tugas/ dinas memerlukan kehadirannya di Rumah Sakit. Jika terdapat keadaan seperti tersebut diatas, maka sisa cuti yang belum sempat digunakan akan diperhitungkan kembali, di ganti dengan hari lainya secara bertahap melihat situasi dan kondisi perusahaan. 9). Hak cuti tahunan akan kadaluarsa dengan sendirinya apabila karyawan tidak mempergunakannya sejak timbulnya hak cuti tahunan berakhir kecuali ada surat rekomendasi dari atasan langsung yang menerangkan bahwa keterlambatan pengambilan cuti tahunan tersebut karena alasan penangguhan guna kepentingan operasional unit kerjanya. 21
10). Cuti potong gaji hanya diberikan maksimal 5 (lima) hari dalam 1 (satu) tahun. Lebih dari 5 (lima) hari harus persetujuan pimpinan perusahaan. 11). Khusus untuk manager, permohonan cutinya langsung diajukan kepada Direktur RS Sansani.
PASAL 38 CUTI HAMIL / CUTI MELAHIRKAN
1). Karyawati berhak mendapatkan cuti hamil/cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan dengan tetap menerima gaji pokok. Cuti hamil diberikan 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan sesuai dengan pasal 82 ayat 1 (satu) UU no. 13 tahun 2003. 2). Pengajuan cuti hamil dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum cuti dijalankan. 3). Pelaksanaan cuti hamil/ melahirkan menggugurkan hak cuti tahunan untuk tahun berjalan 4). Cuti melahirkan dengan gaji pokok ini hanya berlaku bagi Karyawati dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun sesuai dengan tanggal pernikahan yang tertera di surat nikah karyawati. 5). Karyawati yang mengalami keguguran kandungan dan menjalani tindakan kuret yang dilengkapi surat keterangan dokter, diberikan cuti gugur kandungan selama 15 hari dengan ketentuan sebagai berikut: a. Usia kandungan sampai dengan 1 (satu) hingga 3 (tiga) bulan diberikan hak cuti 14 (empat belas) hari. b. Usia kandungan sampai dengan 4 (empat) hingga 6 (enam) bulan diberikan hak cuti 1 (satu) bulan. c. Usia kandungan lebih dari 6 (enam) bulan dengan operasi diberikan hak cuti selama 1,5 (satu setengah) bulan. 6). Jika karyawati hamil, usia anak terakhir kurang dari 15 (lima belas) bulan maka hanya mendapatkan hak cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan tanpa dibayarkan gaji selama cuti. 7). Apabila karyawati mengundurkan diri kurang dari 3 (tiga) bulan setelah cuti melahirkan 3 (tiga) bulan maka karyawati diwajibkan mengganti gaji pokok yang telah diterima selama cuti melahirkan.
PASAL 39 IZIN SAKIT 1). Karyawan yang tidak hadir bekerja karena alasan sakit harus berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh klinik yang mencantumkan diagnosis masingmasing peserta yang berlaku maksimal untuk istirahat 1 (satu) hari. 22
2). Pada kasus gawat darurat izin sakit boleh langsung dari rumah sakit setempat. 3). Apabila tidak dapat menunjukkan izin sesuai ayat 1 (satu), dan 2 (dua) diberikan sanksi berupa potong cuti atau gaji (bila jatah cuti telah habis). 4). Surat keterangan dokter sesuai ayat 1 (satu) selambat-lambatnya disampaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja berikutnya kepada atasan langsung dan selanjutnya diserahkan kepada HRD atau personalia. 5). Bagi karyawan wanita diberikan hak cuti haid pertama selama 1 hari dengan dibuktikan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa karyawati tersebut memang benar-benar tidak dapat bekerja pada hari tersebut demi kesehatan. Surat keterangan tersebut diserahkan kepada bagian HRD atau personalia. 6). Bila karyawan tidak dapat hadir karena sakit yang berkepanjangan yang dibuktikan dengan surat sakit dari dokter yang merawatnya, maka karyawan tersebut tetap menerima upah sesuai dengan pasal 24 ayat 1 butir A dan B. 7). Bila ternyata sampai 12 (dua belas) bulan yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaannya, maka Manajemen Rumah Sakit akan mengambil kebijaksanaan untuk memutuskan hubungan kerja / memberhentikan dengan hormat karyawan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8). Bagian SDM akan memberikan tindakan disiplin (surat peringatan I atau SP I) kepada karyawan yang memberikan alasan tidak benar (bohong) untuk meminta izin tidak masuk kerja. PASAL 40 IZIN MENINGGALKAN AREA PERUSAHAAN 1). Karyawan yang ingin meninggalkan pekerjaan keluar area perusahaan untuk urusan tertentu (diluar urusan pekerjaan) harus mendapatkan izin dari atasannya dan disetujui oleh HRD atau personalia dengan terlebih dahulu mengisi buku izin keluar yang sudah disediakan di personalia. 2). Izin meninggalkan pekerjaan sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) di atas adalah: a) Melayat karyawan, istri/suami karyawan meninggal dunia maksimal selama 3 (tiga) jam. b) Mengantar istri/suami opname maksimal selama 3 (tiga) jam. c) Membayar angsuran dan pertemuan yang bersifat wajib dikantor pemerintahan atau swasta yang jam kerjanya buka pukul 07.30 sampai pukul 15.00 dan itu berlaku bagi pekerja non shiff dan untuk pemberian izin diatas jam 13.00 (kecuali gawat darurat) d) Apabila karyawan/ karyawati izin sebelum jam 13.00 harus se izin atasan dan tembusan ke HRD atau Personalia . 3). Karyawan yang keluar areal perusahaan selain untuk urusan pekerjaan dan hal-hal sebagaimana diatur dalam ayat 2 (dua) di atas apabila mendapatkan kecelakaan maka hal tersebut tidak dapat di klaim sebagai kecelakaan kerja dan perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk mengurus segala pengobatannya. 23
4). Izin meninggalkan pekerjaan keluar area perusahaan sebagaimana dalam ayat (2) di atas hanya diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam satu bulan dan untuk alasan yang dapat diterima kecuali ada anggota keluarga serumah yang sakit dengan seizin atasan langsung dan HRD / personalia dan memberikan surat keterangan sakit anggota keluarga tersebut hari berikutnya. 5). Karyawan yang tidak masuk atau meninggalkan pekerjaan tanpa izin pimpinan atau tanpa alasan yang dapat diterima akan dikenakan tindakan disiplin (surat peringatan 1 atau SP1).
PASAL 41 IZIN TIDAK MASUK KERJA DENGAN MENDAPATKAN UPAH PENUH
1). Untuk beberapa kondisi karyawan bisa diberikan izin tidak masuk kerja tapi gaji/upah tetap dibayarkan penuh sesuai UU No. 13 Tahun 2003 pasal 93 ayat 4. 2). Izin tidak masuk kerja sebagaimana diatur dalam ayat 1 (satu) di atas adalah: a) Pernikahan karyawan selama 3 (tiga) hari kerja b) Anggota keluarga meninggal dunia, yaitu suami / istri / orang tua kandung / mertua / saudara kandung / anak kandung selama 3 (tiga) hari kerja. c) Menjalankan ibadah haji untuk pertama kali selama 45 (empat lima) hari kalender (ONH) biasa dan 21 (dua satu) hari kalender untuk ONH Plus. d) Menjalankan ibadah umroh yang pertama kali diberikan izin 14 hari. 3). Izin sebagaimana diatur oleh ayat 2 (dua) butir (a) jika terjadi di luar kota waktunya ditambah 1 (satu) hari kerja dan ayat 2 butir (h) ditambah 2 (dua) hari kerja 4). Seluruh pelaksanaan izin tidak dapat diganti dengan uang, dan diberikan insidentil pada saat itu juga atau tidak dapat digantikan pada hari yang lain. 5). Semua bentuk Ijin diatas harus ditanda tangani oleh atasan ( karu ), diketahui oleh managernya dan disetujui oleh HRD.
PASAL 42 CUTI DI LUAR TANGGUNGAN 1). Perusahaan dapat memberikan cuti selain yang diatur dalam ketentuan perundangundangan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk waktu maksimal selama 45 (empat puluh lima) hari yang disebut dengan cuti diluar tanggungan,adapun tujuanya: a) Ibadah haji yang ke dua dan seterusnya atau mendampingi suami / istri dalam melaksanakan ibadah haji. b) Ibadah umroh yang ke dua dan seterusnya atau mendampingi suami / istri dalam melaksanakan ibadah umroh. 2). Syarat untuk dapat diberikannya cuti diluar tanggungan adalah bekerja sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan. 24
3). Selama melaksanakan cuti diluar tanggungan berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Gaji beserta seluruh komponen dan insentif-insentif lainnya tidak dibayarkan, kewajiban karyawan berupa iuran peserta jamsostek dibayarkan terlebih dahulu oleh perusahaan dan akan dipotong langsung saat penerimaan gaji pada kesempatan pertama setelah kembali bekerja. b) Kenaikan pangkat (promosi) ditunda selama pelaksanaan cuti diluar tanggungan. c) Cuti diluar tanggungan mengguguran hak atas cuti tahunan.
PASAL 43 TATA CARA MEMPEROLEH IZIN GAWAT DARURAT TIDAK MASUK KERJA
1). Permohonan izin tidak masuk kerja disampaikan 1 (satu) hari sebelumnya dan bukti tertulis dapat disampaikan selambat-lambatnya pada hari pertama setelah kembali bekerja. Izin ini diajukan kepada atasan langsung dan HRD/ personalia. 2). Permohonan izin yang disampaikan setelah mangkir, tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari atasan, dianggap sebagai absen/alpha. Kecuali disebabkan oleh kondisi yang masuk akal yang tidak memungkinkan permohonan izin dapat diajukan sebelumnya. BAB VIII DISIPLIN DASAR, TATA TERTIB, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PASAL 44 DISPLIN DASAR 1). Disiplin dasar adalah ketentuan yang melandasi karyawan agar bekerja dengan sepenuh hati, penuh kesadaran dan disiplin yang bertanggungjawab dalam rangka menciptakan suasana kerja yang kondusif dan produktif. 2). Disiplin dasar sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut: a) Bersikap, berbuat dan berperilaku sesuai aqidah dan akhlak islam baik di dalam maupun di luar perusahaan. b) Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan etika dan standar profesi serta bersungguh-sungguh, tekun, teliti, jujur dan bertanggungjawab sesuai SOP dan prosedur kerja yang berlaku. c) Memberikan pelayanan dengan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) dengan ramah tamah, ikhlas dan sabar sebagaimana dirinya ingin dilayani serta cepat mencarikan jalan keluarnya jika terjadi sesuatu masalah. d) Mentaati jam kerja. e) Mentaati peraturan pemakaian seragam dinas dan pakaian non dinas, dengan ketentuan sbb:
25
Seragam dinas yang digunakan adalah seragam yang memenuhi kaidah-kaidah tertentu yang telah ditetapkan oleh RS SANSANI Selama jam dinas karyawan harus memakai pakaian dinas yang telah ditentukan pihak Manajemen RS SANSANI f) Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan kerja.
PASAL 45 RAHASIA DINAS 1). Karyawan wajib menjaga dan memegang teguh rahasia Rumah Sakit yang diketahuinya. 2). Karyawan tidak dibenarkan menyimpan, memperlihatkan kepada pihak ketiga atau membawa keluar catatan ataupun dokumen-dokumen yang bersifat rahasia tanpa ijin khusus dari Manajemen RS Sansani. 3). Pada saat Pemutusan Hubungan Kerja semua surat-surat, catatan atau dokumendokumen yang berkaitan dengan pekerjaan dan Rumah Sakit harus diserahkan oleh karyawan kepada atasan terkait.
PASAL 46 KEWAJIBAN KARYAWAN 1). 2). 3). 4).
Mematuhi dan melaksanakan peraturan perusahaan. Mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi/ golongan. Menjaga reputasi dan kehormatan perusahaan. Segera melapor kepada atasan jika mengetahui ada hal-hal yang membahayakan keselamatan perusahaan. 5). Menggunakan dan memelihara barang inventaris perusahaan dengan baik. 6). Karyawan harus menyerahkan data pribadi yang diperlukan kepada RS SANSANI setiap kali ada perubahan atau setiap saat diminta Rumah Sakit. 7). Perubahan dalam status karyawan (domisili, pendidikan, perkawinan, tambahan anak dan lainnya) yang berkaitan dengan hak dan tuntutan tunjangan tersebut wajib dilaporkan kepada bagian HRD/ Personalia dengan melampirkan buktibukti autentik paling lambat 1 (satu) minggu setelah perubahan terjadi. 8). Melakukan absensi saat masuk dan pulang kerja. 9). Memakai alat pelindung diri pada waktu melakukan pekerjaan yang potensial bisa membahayakan. 10). Selalu bekerja dengan mengutamakan keselamatan diri dan keselamatan alat kerja/ barang inventaris. 26
11). Setiap karyawan yang tidak lagi mempunyai hubungan kerja dengan Rumah Sakit wajib mengembalikan semua fasilitas dan inventaris yang diperoleh dari Rumah Sakit. 12). Menghadiri rapat dan kegiatan yang diadakan perusahaan, seperti senam sehat, seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan, rapat koordinasi, general meeting, dll. 13). Setiap karyawan wajib menghormati atasan serta menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan kepadanya secara wajar dengan penuh rasa tanggungjawab.
PASAL 47 TATA TERTIB ETIKA DAN MORAL 1) Karyawan wajib menerapkan Visi, Misi serta kebijakan mutu Rumah sakit 2) Karyawan wajib menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Rumah Sakit baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit. 3) Karyawan wajib menjalankan, mematuhi dan menjujung tinggi kode etik profesi sesuai dengan profesi masing-masing. 4) Karyawan wajib melaksanakan tugas pekerjaannya dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab. 5) Karyawan wajib memelihara hubungan kerja yang harmonis, saling mendukung, tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai dengan atasan, bawahan dan teman sekerja. 6) Karyawan dilarang memberikan keterangan palsu dan melakukan kebohongan. 7) Karyawan yang oleh karena tugas dan jabatannya, dilarang meminta atau menerima hadiah dari siapapun sebagai imbalan jasa. 8) Karyawan dilarang mempengaruhi pimpinan, keluarga pimpinan atau teman sekerja untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum atau tata susila. 9) Karyawan dilarang menghina secara kasar atau mengancam pelanggan / pemilik / pimpinan / teman sekerja dan keluarganya
PASAL 48 TATA TERTIB PENAMPILAN KARYAWAN 1. Pakaian a. Bagi setiap karyawan yang telah selesai masa percobaan (3 bulan) diwajibkan memakai seragam dinas sesuai jadwal / hari-hari yang telah ditentukan. b. Bagi karyawan yang belum mempunyai seragam diharapkan memakai pakaian yang sesuai dan serasi serta tidak diperkenankan memakai baju kaos dan jeans. c. Bagi karyawan yang dipanggil untuk urusan dinas tetapi diluar jadwal dinas resminya maka karyawan tesebut harus memakai pakaian yang sesuai dan serasi serta tidak diperkenankan memakai baju kaos dan jeans/sejenisnya. 2. Rambut 27
Bagi karyawan pria, panjang rambut tidak boleh melebihi krah baju dan harus disisir rapi. Bagi yang berjenggot, jambang dan kumis wajib merawat dengan rapi. 3. Alas Kaki a. Pada waktu dinas, karyawan wajib memakai sepatu kulit warna hitam untuk pria. Bagi wanita tidak dibenarkan memakai sepatu yang berhak. b. Tidak boleh memakai sandal saat bekerja kecuali untuk melaksanakan sholat. 4.
(Tanda Pengenal) a Karyawan diwajibkan menggunakan tanda pengenal selama bekerja di RS SANSANI yang diberikan oleh Rumah Sakit. b Tanda pengenal harus disematkan di sebelah kiri/kanan atas seragam / pakaian kerja. 5. Perhiasan a. Untuk menjaga keselamatan dan kelancaran tugas, maka pada saat berdinas karyawan tidak diperbolehkan memakai perhiasan. b. Seluruh karyawan tidak diperbolehkan memakai perhiasan pada saat berdinas c. Pada saat jam berdinas Seluruh karyawan tidak diperbolehkan menggunakan handphone kecuali telepon unit.
PASAL 49 TATA TERTIB WAKTU KERJA 1) Karyawan wajib mentaati waktu / jadwal kerja yang telah ditentukan oleh Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. 2) Karyawan yang tidak masuk kerja wajib memberitahukan / meminta ijin secara tertulis sebelum pelaksanaan ketidakhadirannya kepada atasan yang berwenang, kecuali ijin yang diluar rencana (sakit, terkena musibah) maka ijin tersebut dapat diberitahukan kepada atasannya pada hari yang bersangkutan ijin. 3) Karyawan yang terpaksa meninggalkan tempat dinas pada waktu jam kerja, wajib memberitahukan / meminta ijin kepada atasan yang berwenang. 4) Di luar jam kerja, Karyawan tidak diperkenankan untuk sekedar main-main di area / lingkungan rumah sakit kecuali untuk kegiatan rumah sakit, urusan berobat, menjemput keluarga atau dengan seijin atasan yang bersangkutan.
PASAL 50 TATA TERTIB KESELAMATAN KERJA 1). Setiap Karyawan harus mentaati Peraturan Keselamatan kerja di dalam RS SANSANI. 2). Karyawan dilarang melakukan perbuatan-perbuatan seperti tersebut dibawah ini : 28
a. Menempatkan barang atau alat kerja secara sembarangan sehingga membahayakan keselamatan dirinya atau orang lain. b. Menghidupkan / menjalankan / menggerakkan mesin, pesawat / alat pengangkut atau pengangkat, mobil yang bukan menjadi tugasnya kecuali ada perjanjian kerja sebelumnya. c. Bermain-main dengan memperlakukan secara ceroboh perlengkapan alat tersebut. 3). Karyawan yang mengetahui karyawan lain mendapat kecelakaan diwajibkan memberi pertolongan secepat mungkin dalam batas kemampuan yang ada padanya serta segera memberitahukan ke atasan yang bersangkutan.
PASAL 51 TATA TERTIB KESEHATAN DAN KEBERSIHAN 1). Setiap karyawan diharuskan mentaati Peraturan kesehatan dan kebersihan yang ada di RS SANSANI. 2). Waktu menggunakan fasilitas WC/ kamar mandi, ruang cuci tangan, maka Karyawan diharuskan menggunakan cara-cara yang semestinya dan telah ditentukan oleh RS SANSANI, dilarang mengotorinya dengan tulisan, benda apapun, atau merusak/ merubah/ mengambil perlengkapan atau alat-alat yang ada dalam ruangan tersebut. 3). Ketentuan tersebut di atas juga berlaku bagi fasilitas lain seperti : kamar pakaian, musholla, ruang makan, kantor dan sebagainya. 4). Karyawan dilarang membuang lap atau sampah di tempat yang bukan semestinya. 5). Karyawan dilarang merokok di dalam gedung Rumah Sakit dan di seluruh area bebas asap rokok di lingkungan Rumah Sakit. 6). Karyawan wajib menegur siapapun yang merokok diseluruh area Rumah Sakit PASAL 52 TATA TERTIB KEAMANAN 1). Setiap karyawan diharuskan mentaati peraturan keamanan dalam RS SANSANI. 2). Setiap karyawan yang mengetahui adanya keadaan/ kejadian/ benda yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran, pencurian, gangguan terhadap keselamatan dan ketentraman di lingkungan RS SANSANI, diwajibkan segera memberitahukan bagian keamanan atau atasannya langsung/ pejabat RS SANSANI atau rekan karyawan yang dapat dihubungi secara tepat. 3). Setiap karyawan diwajibkan menghindari hal-hal yang berhubungan dengan : a. Kebakaran atau ledakan b. Pencurian, kehilangan dan pengrusakan c. Perkelahian. 4). Setiap karyawan yang mengetahui adanya kebakaran diwajibkan untuk memadamkannya dengan alat pemadam yang telah tersedia. Untuk mencegah terjadinya kebakaran/ ledakan, maka karyawan dilarang : 29
a. Menyalakan api atau merokok ditempat dimana terdapat bensin, solar, minyak, gas dan barang kimia lainnya yang mudah terbakar. b. Mendekatkan bensin, solar gas dan barang-barang lainnya yang mudah terbakar pada tempat dimana ada terdapat api. c. Merusak, merubah atau menghilangkan fungsi alat pengamanan listrik. d. Membawa masuk bahan bakar, bahan peledak, senjata tajam yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Karyawan ke dalam lingkungan RS SANSANI e. Bermain-main dengan alat pemadam api, memindahkan tempatnya atau memperlakukan secara ceroboh sehingga menimbulkan kerusakan. 5). Untuk mencegah terjadinya pencurian dan pengrusakan maka Karyawan harus : a. Memelihara barang yang dipertanggung jawabkan kepadanya. b. Pada waktu jam kerja dilarang memasuki tempat-tempat yang bukan untuknya tanpa ijin. c. Dilarang menaruh benda yang berbahaya/ berharga ditempat yang tidak terkunci atau secara sembarangan. 6). Untuk mencegah perkelahian atau hal-hal lain karyawan dilarang : a. Melakukan hasutan/fitnah terhadap sesama karyawan b. Menyebarkan desas-desus atau kabar bohong yang menggelisahkan sesama karyawan. PASAL 53 SERAH TERIMA DALAM PERTUKARAN DINAS 1). Bagi karyawan yang bertugas secara bergiliran harus melakukan serah terima secara jelas pada waktu pertukaran dinas dengan karyawan yang dinas berikutnya. 2). Jika penggantinya tidak datang, maka petugas sebelumnya berkewajiban untuk menggantikan sampai habis jadwal dinas tersebut. Kelebihan jam kerja petugas pengganti tersebut dihitung lembur. 3). Karyawan Shift dapat melakukan pertukaran dinas (change schedule) dengan sepengetahuan atasannya masing-masing dan disetujui oleh HRD atau Personalia. PASAL 54 LARANGAN BAGI KARYAWAN 1). Melanggar disiplin dasar serta kewajiban karyawan. 2). Menyalahgunakan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. 3). Meninggalkan tempat kerja dalam jam kerja tanpa izin atasan masing masing dan tanpa seizin HRD atau personalia atau pimpinan.. 4). Tidak menjalankan prosedur tetap (protap) yang berlaku sehingga membahayakan keselamatan orang lain, teman sekerja atau keselamatan alat kerja atau merugikan rumah sakit. 5). Berkelahi di lingkungan RS SANSANI. 30
6). Meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain yang ada kaitannya dengan kegiatan Rumah Sakit sehingga merugikan RS SANSANI . 7). Menggunakan fasilitas rumah sakit untuk kepentingan pribadi tanpa seizin atasan. BAB IX PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN SANKSI-SANKSI TERHADAP TATA TERTIB DAN DISIPLIN PASAL 55 SANKSI-SANKSI 1. Baik RS SANSANI maupun karyawan akan mengusahakan sepenuhnya untuk menegakkan disiplin kerja, karenanya terhadap pelanggaran-pelanggaran disiplin dan tata tertib kerja perlu diadakan tindakan-tindakan berupa : a. Peringatan lisan b. Peringatan tertulis c. Pengalihan tugas (dipindahkan ketempat pekerjaan lainnya sebagai hukuman)
d. Penurunan jabatan (demosi) e. Pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. PASAL 56 TEGURAN LISAN 1). Manajemen Rumah Sakit akan memberikan sanksi berupa teguran secara lisan bagi karyawan yang melakukan pelanggaran dalam batas dan katagori ringan untuk dapat diperbaiki dan tidak mengulang kembali, rincian sangsi akan dilampirkan tersendiri sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perusahaan ini. 2). Demi kepentingan dokumentasi, maka teguran lisan harus dibuat secara tertulis serta ditandatangani oleh pihak HRD atau personalia dan karyawan yang bersangkutan. PASAL 57 SURAT PERINGATAN TERTULIS 1). Surat peringatan diberlakukan sebagai upaya pembinaan, agar karyawan memperbaiki sikap dan perilakunya, sehingga searah dengan sikap dan perilaku yang baik sebagai karyawan RS SANSANI . 2). Surat peringatan diberikan setelah melalui proses pemeriksaan dengan mempertimbangkan unsur-unsur keadilan, kejujuran serta bukti-bukti yang ada. 3). Surat peringatan dapat dikeluarkan tanpa sesuai dengan urut-urutannya tergantung pada penilaian dari berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan. 4). Dalam memberikan peringatan / sanksi tertulis kepada karyawan, Rumah sakit akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 31
a. b. c. d.
5).
6). 7).
8).
9).
Macam dan berat ringannya kesalahan / pelanggaran. Frekuensi kesalahan / pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan Ada tidaknya unsur kesengajaan / kealpaan Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan / pelanggaran (dalam batas kemampuan karyawan atau tidak). e. Seberapa besar efek yang ditimbulkan serta dampaknya baik bagi Perusahaan, konsumen maupun rekan kerja Tindakan hukum pelanggaran digolongkan menjadi : - Surat Peringatan Pertama ( SP I ) - Surat Peringatan Kedua (SP II) - Surat Peringatan Ketiga / Terakhir (SP III) Karyawan yang ditegur dengan surat peringatan di atas wajib menandatangani surat peringatan yang diberikan kepadanya. Apabila karyawan tidak mau menandatangani SP atas kesalahan yang telah dilakukan, maka karyawan yang bersangkutan akan dikenai sanksi skorsing selama 2 hari, jika karyawan tetap tidak hadir bekerja maka karyawan tersebut akan diberikan SP 2 kepadanya telah dianggap menandatangani surat peringatan tersebut. Jangka waktu berlakunya masing-masing peringatan ini adalah 6 (enam) bulan sehingga bila ternyata Karyawan sudah menunjukkan perbaikan-perbaikan maka surat peringatan yang pernah diberikan akan gugur secara otomatis/ tidak berlaku kembali. Bila dalam jangka waktu berlakunya surat peringatan tersebut Karyawan masih melakukan pelanggaran/ kesalahan lagi, maka kepadanya langsung diberikan surat peringatan berikutnya. Jika setelah peringatan terakhir Karyawan masih melakukan kesalahan/pelanggaran maka kepadanya akan diminta untuk membuat surat pengunduran diri. Apabila karyawan yang mendapat SP, kembali melakukan pelanggaran sebanyak 2 (dua) kali selama masa SP yang diperolehnya masih berlaku, dan pelanggaran yang dilakukannya tersebut memiliki bobot kesalahan/ kategori rendah, setara atau lebih tinggi dari pada SP yang sedang diterimanya, maka secara otomatis tingkat SP karyawan tersebut bertambah satu tingkat lebih tinggi. PASAL 58 SANKSI ADMINISTRATIF
Direktur berhak memberikan sanksi hukuman administratif terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin dasar dan tata tertib kerja.
PASAL 59 TUNTUTAN GANTI RUGI 1). Perusahaan dapat memberikan sanksi berupa ganti rugi atas pelanggaran suatu hal.
32
2). Sanksi tuntutan ganti rugi tidak menghapuskan atau menghilangkan sanksi teguran lisan atau surat peringatan tertulis atau sanksi administratif, atau sanksi penurunan jabatan. 3). Karyawan yang karena kesengajaan/ kelalaiannya menyebabkan terjadinya kerusakan alat atau barang atau kerugian lainnya akan dikenakan ganti rugi yang besarnya ditetapkan oleh manajemen RS SANSANI maksimal tidak melebihi 50% dari nilai barang dan penghasilan perbulan atau dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja tanpa pesangon.
PASAL 60 PENANGANAN PELANGGARAN PERATURAN DAN ATAU PELANGGARAN JABATAN 1). Setiap adanya indikasi pelanggaran peraturan dan atau pelanggaran jabatan yang mengarah ke kategori pelanggaran sedang sampai berat ditindaklanjuti oleh Komite Etik Rumah Sakit. 2). Tim Komite Etik Rumah Sakit dibentuk secara insidentil berdasarkan keputusan Direktur yang terdiri dari 6 (enam) orang, yakni perwakilan dari : a. Direktur sebagai ketua b. HRD sebagai anggota c. Atasan langsung atau manager keperawatan (perawat) sebagai anggota d. Atasan dua tingkat sebagai anggota e. Dua orang anggota lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh tim sesuai kasus yang akan dibahas 3). Fungsi, tugas dan tanggungjawab Komite Etik Rumah Sakit adalah: a. Mengumpulkan data dan fakta, informasi dan bukti-bukti yang akan digunakan untuk mencari penyelesaian kasus pelanggaran yang terjadi. b. Melakukan pemeriksaan kepada tersangka pelaku pelanggaran dan sanksisanksi yang sesuai. c. Melakukan analisa dan pertimbangan yang seksama atas data dan fakta yang diperoleh. d. Membuat resume dan rekomendasi yang adil atas kasus pelanggaran.
PASAL 61 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, maka karyawan yang melakukan pelanggaran berat dan atau telah diberikan Surat Peringatan III / terakhir dan masih melakukan pelanggaran, maka Manajemen Rumah Sakit berhak memutuskan hubungan kerja. 1). Bentuk – bentuk Pemutusan Hubungan Kerja terdiri dari : a. Pemutusan Hubungan Kerja karena kehendak karyawan sendiri. 33
b. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perusahaan. c. Pemutusan Hubungan Kerja karena Hukum d. Pemutusan Hubungan Kerja karena usia lanjut. e. Pemutusan Hubungan Kerja karena karyawan sakit atau cacat jasmani / rohani. 2). Karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja tetap harus menyelesaikan semua kewajibannya terhadap perusahaan, antara lain : a. Melakukan serah terima pekerjaan/ termasuk dokumen-dokumen kepada penggantinya atau atasan langsung. b. Mengembalikan barang/ peralatan milik perusahaan, seperti kartu pegawai, seragam dan peralatan kerja lainnya. c. Menyelesaikan hutang – hutang kepada Rumah Sakit termasuk penggunaan fasilitas berobat yang melebihi limit plafond (bila ada), yang akan diperhitungkan dari penerimaan hak-hak yang akan diperolehnya. Jika ternyata hutangnya tidak cukup / tidak dapat diperhitungkan dengan penerimaan hak dan atau sumbersumber lainnya milik karyawan, maka pemutusan hubungan kerja tidak secara otomatis membebaskan karyawan tersebut dari sisa hutangnya kepada perusahaan. 3. RS SANSANI akan menangguhkan penerimaan hak-hak karyawan yang mengundurkan diri, jika kewajibannya seperti dalam ayat 2 (dua) tersebut diatas belum diselesaikan oleh karyawan yang bersangkutan paling lama 30 hari.
PASAL 63 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAS KEHENDAK KARYAWAN SENDIRI 1). Karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri harus mematuhi prosedur sebagai berikut : - Mengajukan surat permohonan pengunduran diri secara tertulis di atas materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada HRD atau Personalia ditembuskan kepada Direktur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran dirinya . - Tidak terikat dalam ikatan dinas, namun jika sedang menjalani perjanjian ikatan dinas, wajib membayar ganti rugi sebesar banyaknya sisa masa ikatan dinas yang belum dijalani. 2). Rumah Sakit tidak akan memberikan Surat Pengalaman Kerja apabila persyaratan pada ayat 1 (satu) tersebut diatas tidak dipenuhi oleh karyawan. 3). Karyawan yang mengundurkan diri sebelum masa perjanjian kerjanya berakhir, harus membayar sisa kontrak yang tertera dalam perjanjian kontrak yang telah disepakati sebelumnya. 4). Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja karena pekerja dengan status PKWTT mengundurkan diri secara baik sesuai dengan prosedur dan atas kemauan sendiri dan dinilai baik oleh managemen atau pimpinan, maka Rumah Sakit akan memberikan uang pisah atau uang masa pengabdian sesuai dengan kebijakan perusahaan. a. Masa kerja 3 tahun dan atau dibawah 8 tahun diberikan 2 bulan gaji b. Masa kerja 8 tahun dan atau dibawah 13 tahun diberikan 3 bulan gaji 34
c. Masa kerja 13 tahun dan atau dibawah 18 tahun lebih diberikan 4 bulan gaji d. Masa kerja 18 tahun dan atau dibawah 23 tahun lebih diberikan 5 bulan gaji e. Masa kerja 23 tahun atau lebih diberikan 6 bulan gaji
PASAL 64 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH RUMAH SAKIT 1). Pemutusan Hubungan Kerja atas permintaan Rumah Sakit adalah PHK yang dilakukan oleh Rumah Sakit karena pekerja melakukan kesalahan berat atau melakukan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja di RS SANSANI. 2). RS SANSANI dapat memberhentikan karyawan seketika itu juga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan juga tanpa terikat pada pembayaran pesangon akan hal-hal seperti dibawah ini: a. Selama berlakunya surat peringatan III, karyawan kembali melakukan pelanggaran yang masuk dalam kategori Surat Peringatan III. b. Bila Karyawan menggelapkan/ mencuri uang atau barang-barang RS SANSANI atau kepunyaan orang lain atau menerima suap dalam menjalankan tugasnya. c. Memberikan keterangan-keterangan palsu/ tidak benar seperti contoh: menyerahkan ijazah atau surat-surat keterangan palsu pada waktu pengangkatannya. d. Karyawan menghina secara kasar, mengancam atau melakukan penganiayaan terhadap atasan Karyawan, teman sekerja dan keluarga mereka. e. Mabuk ditempat kerja, membawa masuk senjata api/ tajam ke dalam lingkungan rumah sakit. f. Menerima pemberian jasa atau apapun dari siapa saja untuk melakukan hal-hal yang merugikan atau mengurangi keuntungan RS SANSANI. g. Mencari keuntungan untuk diri sendiri/orang lain dengan menggunakan jabatannya sehingga RS SANSANI dirugikan secara langsung atau tidak langsung. h. Menghasut orang lain untuk bertindak berlawanan dengan peraturan Rumah Sakit atau bertentangan dengan undang-undang. i. Melakukan perbuatan Asusila atau melakukan perjudian didalam maupun diluar lingkungan RS SANSANI. j. Karyawan melakukan tindakan yang tidak dikehendaki oleh RS SANSANI, oleh karena dapat merusak, mencemarkan kepentingan nama baik atau citra RS SANSANI. PASAL 65 35
MANGKIR 1). Karyawan yang tidak hadir di tempat kerja tanpa pemberitahuan atau alasan yang tidak dapat diterima oleh perusahaan, maka karyawan tersebut dianggap mangkir dan gajinya tidak dibayarkan pada hari tersebut. 2). Karyawan yang mangkir selama 3 (tiga) hari kerja atau lebih berturut turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh bagian HRD dan personalia sebanyak 2 kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. 3). Keterangan tertulis dengan bukti yang sah harus diserahkan paling lambat pada hari pertama karyawan masuk kerja.
PASAL 66 HUBUNGAN KERJA YANG DIPUTUS KARENA HUKUM 1). Hubungan kerja yang putus demi hukum adalah suatu hubungan kerja yang berakhir dengan sendirinya tanpa perlu adanya suatu tindakan dari salah satu pihak baik karyawan, perusahaan maupun izin dari pihak tertentu. 2). Hubungan kerja yang terputus demi hukum adalah dalam hal-hal sebagai berikut : a. Hubungan kerja yang diadakan atas perjanjian kerja untuk waktu tertentu. b. Meninggalnya karyawan. c. Perusahaan menyatakan bahwa karyawan tidak lulus masa orientasi atau masa percobaan.
PASAL 68 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KARYAWAN SAKIT ATAU CACAT JASMANI / ROHANI 1. Rumah Sakit Sansani Pekanbaru akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang sakit secara terus menerus untuk masa lebih dari 12 (dua belas) bulan yang mengakibatkan pekerja tidak dapat memenuhi kewajibannya. 2. Rumah Sakit Sansani akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja yang mengalami gangguan kejiwaan dan menurut keterangan dokter yang berwenang tidak mampu untuk bekerja secara normal. 3. Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja mengacu kepada peraturan perundangundangan Republik Indonesia yang berlaku. PASAL 69 UANG PESANGON DAN UANG PENGHARGAAN MASA KERJA
36
Besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah pasal 156 ayat 2,3 dan 4, UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
PASAL 70 PEMAKAIAN KENDARAAN INVENTARIS
1. Untuk pemakaian kendaraan inventaris roda dua hanya digunakan untuk kebutuhan operasional rumah sakit dan tidak dibenarkan untuk dibawa pulang. 2.
Untuk pemakaian kendaraan inventaris roda empat hanya boleh dalam kota apabila ada kunjungan sesama karyawan dalam hal tugas dan pernikahan karyawan.
3.
Untuk pemesanan mobil melalui kemitraan farmasi harus dengan persetujuan direktur rumah sakit dengan alasan yang dapat di terima.
PASAL 71 DILARANG MEROKOK BAGI KARYAWAN
Karyawan dilarang merokok diarea rumah sakit maupun di lingkungan rumah sakit, adapun tingkat sanksi dari pelanggaran dilarang merokok bagi karyawan yaitu berupa surat peringatan 1,2, 3 dan sampai pemutusan hubungan kerja.
PASAL 72 PROSEDUR MENGUNDURKAN DIRI
1. Apabila karyawan mengundurkan diri dari pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya maka pengajuan surat pengunduran dirinya terhitung satu bulan kerja. 2. Apabila mengundurkan diri (berhenti) secara mendadak maka konsekuensinya gaji pada periode tersebut tidak diberikan, kecuali ada pertimbangan lain dari manajemen. 3. Apabila karyawan mengundurkan diri sesuai prosedur yaitu satu bulan kerja dan atas pertimbangan managemen dapat dipercepat maka gajinya normal diberikan sesuai masa kerja yang telah dijalani.
37
PASAL 73 MENGUNDURKAN DIRI SETELAH CUTI MELAHIRKAN
1.
Apabila karyawan ingin mengundurkan diri setelah cuti tiga (3) bulan maka karyawan tersebut harus bekerja tiga (3) bulan setelah masa cuti.
2.
Apabila karyawan mengundurkan diri setelah habis masa cuti melahirkan tiga (3) bulan dan mengajukan surat pengunduran diri maka wajib mengembalikan gaji yang telah diterimanya selama cuti melahirkan tiga (3) bulan tersebut.
BAB X PENYELESAIAN KELUH KESAH PASAL 76 TANGGAPAN TERHADAP KELUH KESAH Sudah menjadi keinginan kedua belah pihak bahwa setiap keluhan dan pengaduan seorang karyawan akan diselesaikan seadil dan secepat mungkin, karenanya apabila seorang karyawan menganggap bahwa perlakuan terhadapnya tidak adil ataupun tidak wajar serta bertentangan dengan Peraturan Perusahaan yang ada maka karyawan dapat menyampaikan pengaduan ataupun keluhannya melalui beberapa cara yang telah ditetapkan. PASAL 77 TATA CARA MENYELESAIKAN KELUHAN DAN PENGADUAN KARYAWAN 1). Setiap keluhan dan pengaduan seorang karyawan pertama-tama diselesaikan dan dibicarakan secara langsung dengan atasannya. 2). Pada prinsipnya setiap keluhan / pengaduan akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. 3). Bila penyelesaian belum tuntas, maka dengan persetujuan atau sepengetahuan atasannya, karyawan dapat meneruskan keluhan dan pengaduannya kepada atasan yang lebih tinggi. 4). Apabila tidak dapat diselesaikan secara internal di RS SANSANI, akan diteruskan ke Department Pemerintahan yang terkait dalam masalah ini.
PASAL 78 PENGUMUMAN TATA TERTIB Setiap peraturan tata tertib yang akan dikeluarkan oleh RS SANSANI harus tertulis selanjutnya diumumkan dan disebarkan kepada masing masing karyawan. 38
PASAL 79 PENUTUP 1). Apabila ada hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan RS SANSANI ini akan diatur kemudian hari dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam peraturan ini, maka akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya. 2). Peraturan RS SANSANI ini berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak dikeluarkan dan ditanda tangani, untuk kemudian diamati dan dievaluasi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berikutnya. 3). Peraturan Perusahaan ini akan dibukukan dan diperbanyak untuk dibagikan kepada seluruh karyawan.
Pekanbaru, ............. 2016 Wakil Karyawan
Pimpinan Rumah Sakit 39
........................
dr. Muhammad Islami
PERATURAN PERUSAHAAN INI DISAHKAN OLEH KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU
Drs.H. PRIA BUDI Pembina Utama Muda 40
Nip. 19550907 198211 1001
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU Nomor pendaftaran Tanggal
: :j
41
