PERATURAN K-3 PERTAMBANGAN UMUM
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERBAPABUM DIREKTORAT JENDERAL MINERAL, BATUBARA DAN PABUM
1
DASAR HUKUM PENGAWASAN K3 : A. UNDANG – UNDANG NO.11 TH 1967 tentang KetentuanKetentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan UU NO.4 TAHUN 2009 TENTANG MINERBA NO. 1 TH 1970 tentang Keselamatan Kerja NO. 32 TH 2002 tentang Pemerintahan Daerah
B. PERATURAN PEMERINTAH NO.32 TH 1969 tentang Pelaksanaan UU No 11 Th 1967 NO.19 TH 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan K3 Pertambangan Umum NO.37 TH 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan Kepada Pemda Tk I NO.25 TH 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom NO.75 TH 2001 tentang Perubahan kedua Atas PP No 32 Th 1969 tentang Pelaksanaan UU No 11 Th 1967 2
DASAR HUKUM PENGAWASAN K3 : Lanjutan C. KEPUTUSAN MENTERI NO.1256.K/03/M.PE/1991 ttg Juknis Pelaksanaan Pengawasan Bahan Galian Golongan C NO.2555.K/201/M.PE/1993 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) Bidang Pertambangan Umum NO.555.K/26/M.P3/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum NO.1453.K/29/MEM/2000 Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum
3
UU NO. 11 TH 1967 Pasal 29 (1) Tata Usaha, Pengawasan pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan dipusatkan kepada Menteri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 29 (2) Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terutama meliputi keselamatan kerja, pengawasan produksi dan kegiatan lainnya dalam pertambangan yang menyangkut kepentingan umum. 4
UU NO. 1 TH 1970 bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya; bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan effisien; bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.
5
UU NO.1 TH 1970, Lanjutan Pasal 8 1. Pemeriksaan Kesehatan, akan dilakukan pada karyawan yang baru diterima/dipindahkan 2. Berkala pada Dokter yang ditunjuk Pengusaha 3. Ditetapkan dengan peraturan perundangan Pasal 9 Wajib Menunjukan & Menjelaskan: • Kondisi dan bahaya • Semua alat-alat pelindung • APD bagi pekerja itu sendiri • Cara-cara & sikap aman
6
UU NO.1 TH 1970, Lanjutan Pasal 12 ; Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja • Memberi Keterangan yg benar • Memakai & Mentaati Semua Syarat K3 • Memenuhi & Mentaati Semua Syarat K3 • Meminta Semua Semua Syarat K3 Dilaksanakan • Menyatakan Keberatan Kerja apabila; Syarat K3 & APD diragukan, kecuali Hal Khusus Oleh Pengawas, & Dapat dipertanggung jawabkan Pasal 13 Kewajiban Bila Masuk Tempat Kerja ; Wajib mentaati semua petunjuk K2 & memakai APD yang diwajibkan 7
UU NO.1 TH 1970, Lanjutan Pasal 14 Kewajiban Pengurus Menempatkan : Syarat Keselamatan, UU No.1 th 1970 serta Peraturan Pelaksanaan yang Berlaku, pada Tempat yang Strategis Memasang
: Gambar K2 dan bahan pembinaan, pada Tempat yang Strategis
Menyediakan : APD bagi karyawan & Tamu disertai petunjuk yang diperlukan
Sesuai Petunjuk Pengawas/Ahli Keselamatan Kerja
8
KEPMEN NO:555.K/26/M.PE/1995 -1 Pasal 1 ayat (6) “KTT adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan K3 pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yg menjadi tanggung jawabnya.”
Pasal 4 ayat (7) “Pengusaha harus menghentikan pekerjaan usaha pertambangan apabila KTT atau petugas yang ditunjuk tidak berada pada pekerjaan usaha tersebut.” 9
KEPMEN NO:555.K/26/M.PE/1995 - 2 Pasal 5 ayat (1) “Kegiatan eksplorasi atau eksploitasi baru dapat dimulai setelah pemegang Kuasa Pertambangan memiliki KTT.” Pasal 5 ayat (2) “Pengusaha wajib menunjuk KTT dan mendapat pengesahan Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang.” 10
KEPMEN NO:2555.K/20.1/M.PE/1993 - 1 Pasal 3; PIT Menegakkan Peraturan Perundang-undangan K3 & Lingkungan Pertambangan Umum
Pasal 4; Fungsi PIT • Pemeriksaan/Inspeksi, Pengujian, dan Pembinaan • Penyelidikan Kecelakaan/Kejadian berbahaya & Pencemaran/Perusakan Lingkungan • Perintah, Larangan, & Petunjuk • Laporan dan Membuat Berita Acara 11
KEPMEN NO:2555.K/20.1/M.PE/1993 - 2 Pasal 6; Wewenang • Memasuki Tempat Kegiatan Pertambangan setiap Saat • Meminta bantuan Pemda atau Instansi Pemerintah yg berkaitan
Pasal 7; Wewenang • PIT Menghentikan/menutup sementara sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Umum • KIT Menghentikan/menutup tetap sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Umum 12
KEPMEN NO:555.K/26/M.PE/1995 -3 Pasal 4) ; Pengusaha • Memberitahukan ke KAPIT sebelum Kegiatan Usaha Pertambangan baru, dimulai • Menyediakan segala peralatan perlengkapan, APD, fasilitas, dan biaya untuk peraturan ini • Menyediakan Cuma-Cuma APD yg sesuai bagi karyawan & orang yg memasuki tempat kerja • Menyediakan Akomodasi yg patut untuk PIT selama tugas • Membantu sepenuhnya kepada PIT yg dlm tugas
13
KEPMEN NO:555.K/26/M.PE/1995 -4 Pasal 11 ; Pengawas Operasional KTT dibantu oleh petugas yg bertanggung jawab KTT dpt menunjuk/mengangkat petugas tsb apabila pengusaha blm mengangkat Petugas tsb adalah Pengawas operasional & Teknis bertanggung jawab ke KTT
Pasal 12 ; Kewajiban Pengawas Operasional Pasal 13 ; Kewajiban Pengawas Teknis 14
ORGANISASI MANAGEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN External & Internal Audit
Komite K3
Kepala Teknik Tambang
Pengawas Teknis
Pengawas Operasional
Manager K3
Program K3
NO No
Manager K3
YES Zero Accident
Zero Accident
Yes 15
PENGAWAS OPERASIONAL(12)
Bertanggung jawab atas keselamatan pekerja
Melaksanakan Inspeksi
Bertanggung jawab atas keselamatan,Kesehatan dan Kesejahteraan semua orang yg ditugaskan kepadanya
Membuat dan menandatangani laporan 16
PENGAWAS TEKNIS (13)
Bertanggungjawab untuk keselamatan peralatan
Mengawasi dan memeriksa permesinan dan perlistrikan
Merencanakan dan menjamin dilaksanakannya pemeliharaan peralatan
Melaksanakan pengujian
Membuat laporan 17
KEPMEN NO:555.K/26/M.PE/1995 -5 Pasal 15 ; • Pekerjaan Pertambangan dibagi atas bagian-bagian • Ada orang yg bertanggung jawab pada tiap bagian • Pengawasan & Pemeriksaan effektif
Konsep Area Owner Responsibility Pasal 16 ; KTT menetapkan bentuk dan waktu laporan permesinan , kelistrikan, & peralatan Standar Perusahaan 18
BUKU TAMBANG (20)
Ada pada setiap tambang yang ada KTT
Disyahkan oleh PIT
Diberi nomor
Media intraksi PIT dan KTT
Disimpan di kantor KTT
Duplikatnya di Kantor KAPIT 19
BAGIAN K3 (24)
Mengumpulkan data, menganalisis Kec.
Mengumpulkan data daerah yg berbahaya
Memberikan penerangan/Petunjuk K3
Membentuk dan melatih Tim Rescue
Menyusun statistik
Mengevaluasi K3 20
KOMITE K3 (25)
Melakukan pemeriksaan secara bersama-sama
Mengatur inspeksi terpadu
Melakukan pertemuan
21
PERSYRATAN PEKERJA TAMBANG Pasal 26 Sehat Jasmani & Rohani, dan Sesuai sifat pekerjaan Pekerja Wanita tdk boleh di Underground Tdk ditugaskan sendirian pd tempat terpencil/ada bahaya tak terduga kecuali tersedia alat komunikasi langsung dgn pekerja lain yg dekat Dalam kondisi Sakit/tdk mampu kerja secara normal, tdk boleh dipekerjakan Dapat dikenakan sanksi
22
PENDIDIKAN & PELATIHAN (28 - 30) KTT wajib mengadakan diklat : Pekerja Baru, Pekerja Tugas Baru, Penyegaran, dan Diklat lain yg ditetapkan KAPIT Diklat diselenggarakan Sendiri atau Kerja Sama dgn Instansi Pemerintah atau Badan Resmi lainnya. Setiap Program Diklat Tsb hrs mendapat persetujuan dari KAPIT 23
PEKERJA TAMBANG (32) Hak :
Pemeriksaan Kesehatan berkala (27)
Diklat (28-30)
Keberatan bekerja apabila tidak aman (32)
Kewajiban :
Mematuhi peraturan K3 & kerja sesuai SOP
Melaporkan penyimpangan pekerjaan/timbul bahaya kepada Pengawas
Memakai dan merawat APD
Memberikan keterangan yg benar Kepada PIT (32-6) dan (UU No. 1 th 1970)
24
PEKERJA TAMBANG (32)
Lanjutan . Memperhatikan
dan menjaga K2 dirinya serta orang lain
Melaporkan
apabila ada kondisi berbahaya yang tidak bisa diatasinya
Melaporkan
kecelakaan/cidera
25
KECELAKAAN TAMBANG (39)
Benar terjadi
Cidera pekerja tambang atau orang yang diberi izin
Akibat kegiatan usaha pertambangan
Pada Jam kerja
Dalam wilayah KP/KK
26
PENGGOLONGAN CIDERA (40) 1. Ringan (lebih 1 hari s.d. kurang 3 minggu) 2. Berat lebih 3 minggu Cacat tetap Cidera retak tulang ( lengan, kaki, kepala,
punggung, pinggul), pendarahan dalam/ pingsang kurang oksigen, persendian lepas.
3. Mati Meninggal 24 jam atau kurang setelah terjadi
kecelakaan 27
KEJADIAN BERBAHAYA (44(44-45)
Mesin pengangkat roboh, terbalik, rusak pada saat mengangkat
Tabung bertekanan meledak
Terjadi hubung pendek ,tegangan lebih disebabkan kebakaran, peledakan yg menyebabkan kegiatan terhenti lebih 24 jam
Kebocoran bahan berbahaya
Kendaraan pengangkut bahan berbahaya terbalik, dll 28
PENYELIDIKAN KECELAKAAN & KEJADIAN BERBAHAYA (46) TKP/TKK tdk boleh diubah dan Peralatan yg terlibat tdk boleh diperbaiki, kecuali untuk memberikan pertolongan. Sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan, hanya dapat di ubah dengan persetujuan KAPIT. 29
Statistik kecelakaan Tambang (47) Tingkat
kekerapan Kecelakaan (Frekuensi Rate) dlm 1.000.000 jam
Tingkat
keparahan Kecelakaan (severity rate) dlm 1.000.000 jam
Dikirimkan
KTT ke KAPIT paling lambat 1 bulan setelah tahun kalender 30
KESEHATAN (48 – 51)
Ruang ganti pakaian dan tempat (48) membersihkan badan
Penyediaan Air untuk membersihkan badan, Air minum cuma-cuma dlm jumlah cukup selama jam kerja, Kebersihan Air inum dan tempatnya (49)
Jamban yg sesuai syarat kesehatan
Minum minuman beralkohol/memabukan selama bekerja dilarang dan pekerja dibawah pengaruh alkohol dilarang kerja (51)
(50)
31
JEMBATAN KERJA (94) Lebar lebih
lebih dari 1 meter
1,5 meter di atas lantai
Pagar/sandaran Bingkai
pengaman
jalan
angkut terpisah dari jalan pekerja 32
LAMPU PENERANGAN (100(100-101)
Tempat yg tdk mendapat cukup cahaya matahari
Lampu terbuka dilarang pd tempat yg terdapat bahan mudah menyala atau terbakar, atau dpt tersentuh oleh pekerja atau peralatan.
Lampu Darurat harus tersedia pada: Ruang Permesinan; Tempat Pemuatan; Mulut Lubang; Tempat Pembongkaran, dan sebagainya.
PIT dpt menetapkan tambahan lampu darurat pada setiap tempat 33
TEMPAT KERJA (110)
Bersih dan rapih Limbah padat atau cair tidak ditimbun dalam jumlah besar Sampah/kain bekas mudah terbakar dengan wadah kedap api & tertutup Bebas ceceran/bocoran zat cair mudah menyala/terbakar 34
RUANG PENGISIAN BATERE (114) Ventilasi cukup Dilarang merokok/api terbuka Peralatan listrik di luar Daerah/ruang rawan kebakaran
35
Tabung Oksigen & Gas Mudah Terbakar (116) Penyimpanan dalam posisi tegak dan bebas dari sumber api Meter pengukur dan keran pengatur bebas dari minyak/gemuk Pengangkutan, katup ditutup & tertutup
36
ESCAPE WAY/EMERGENCY EXIT (121) Bebas rintangan Membuka keluar Tahan Api Tidak terbuka dari luar Dengan tanda yg mudah dilihat
37
BENGKEL PANDAI BESI (119)
Jln. Masuk Tamda >60 meter Kipas Angin Masuk Tamda > 60 meter Dilengkapi pengisap udara dan Ventilasi Akhir gilir kerja diperiksa thd bara api Pelindung thd percikan api
38
PERBENGKELAN (159) Dioperasikan dan dirawat/dipelihara baik Kondisi bersih dan rapih Menjamin Keselamatan & Kesehatan Tidak Mengganggu/Mengotori Lingkungan
39
PENCEGAHAN KEBAKARAN/LEDAKAN (161) Penempatan bahan mudah terbakar, aman Zat cair mudah menyala maks. 20 liter dalam wadah tahan api. Maksimum dlm bengkel hanya 10 bh wadah Pemisahan ruangan, thd pekerjaan berpotensi kebakaran/ledakan Tersedia jalan menyelamatan diri yang bebas rintangan Tersedia alat pemadam api
40
PERALATAN PENGAMAN (163) Bagian bergerak dari mesin & alat transmisi Bagian berputar dari mesin Kacamata pengaman thd bunga api, percikan logam, sinar las, dll Isyarat peringatan untuk mesin yg hidup otomatis Sakelar darurat (emeregency stop) 41
MESIN GERINDA (165) Dilengkapi; cicin pengaman, tutup pengaman, dan kaca perisai Ukuran & bentuk sesuai jenis mesinnya Kecepatan putar batu gerinda tidak lebih kecil dari putaran mesin. Kacamata pengaman. 42
IZIN KERJA PANAS (HOT PERMIT) 167
Pengelasan/Pemotongan di tempat yg kondisinya dpt timbul ledakan atau kebakaran harus ada Izin dari KTT atau Org yg ditunjuk
Izin berlaku pada hari diterbitkan
Pengawasan intensif 43
PENIMBUNAN BBC (221)
Penimbunan BBC yg terdiri dari satu tangki atau sekumpulan tangki utk menimbun BBC mudah terbakar dengan kapasitas 5000 s.d. 40.000 liter dan untuk BBC mudah menyala kapasitas 1000 s.d. 10,000 liter tidak perlu mendapat izin
Lebih dari 40.000 utk BBC mudah terbakar dan lebih dari 10,000 utk BBC mudah menyala harus mendapat izin dari KAPIT
Tempat penimbunan BBC sebagaimana dimaksud dalam pasal 221 harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Kepmen ini 44
PERSYARATAN (223) Harus tersedia : - Tanda larangan - Lampu penerangan,FE, Penangkal petir
Harus ada tanggul pengaman yang terbuat dari beton atau timbunan tanah dan tingginya harus dapat menampung : - 1 tangki kap.maks + 20 cm - Kumpulan tangki 1/2 + 20 cm 45
PERSYARATAN (223) Lanjutan
Jarak antara tangki sekurangkurangnya 10 meter
Pada dinding tangki harus tertulis : Nomor, Kapasitas, dan jenis BBC
Pagar pengaman berjarak 5 meter dari tanggul
Panel listrik dan pompa ditempatkan di luar pagar pengaman 46
PENIMBUNAN BUKAN DALAM TANGKI TETAP (224)
Apabila BBC ditimbun dalam drum atau wadah lain yg sejenis dan mempunyai kapasitas kurang dari 5,000 liter utk BBC mudah terbakar dan kurang dari 1,000 liter utk BBC mudah menyala maka lokasi penimbunan harus diberi pagar pengaman di sekelilingnya dan dilengkap dengan pintu berkunci 47
48
UU NO. 22 TH 1999 Pasal 7 (1) KEWENANGAN DAERAH MENCAKUP KEWENANGAN
DALAM SELURUH BIDANG PEMERINTAHAN KECUALI KEWENANGAN DALAM BIDANG POLITIK LUAR NEGERI, PERTAHANAN KEAMANAN, PERADILAN, MONETER DAN FISKAL, AGAMA, SERTA KEWENANGAN BIDANG LAINNYA
49
PP NO. 32 TH 1969 BAB IX PENGAWASAN PERTAMBANGAN Pasal 64 : Tata Usaha, Pengawasan, Pengaturan Keselamatan Kerja, dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dipusatkan pada Departemen yg Membawahi Pertambangan Pasal 65 : Cara Pengawasan, Pengaturan Keselamatan Kerja, dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan diatur dengan Peraturan Pemerintah 50
PP NO. 19 TH 1973 Pertambangan penting bagi ekonomi nasional & pertahanan negara. Sehingga perlu diatur lebih lanjut tentang pengawasan K3 di bidang pertambangan umum sebagaimana disebutkan dlm Psl 16 UU No.: 44 Prp. Th 1960 & Psl 29 UU No.: 11 Th 1967. UU No.: 1 Th 1970 mengatur K2 secara umum termasuk bidang pertambangan yg menjadi tugas dan tanggung jawab Menakertransko Untuk memperlancar usaha pertambangan yang merupakan proses yang terus menerus, butuh peralatan khusus dan menghadapi kemungkinan bahaya & kecelakaan yang begitu besar dan khas. Maka perlu pengawasan K2 yg lebih effisien dan effektif Dep. Peretambangan punya Personil & Peralatan Khusus untuk Pengawasan K3 Pertambangan 51
PP NO. 19 TH 1973 lanjutan Pasal 1: Pengaturan K2 Pertambangan dalam UU No. 44 Prp. Th 1960, UU No. 11 Th 1967, UU No. 1 Th 1970 dilakukan Oleh Menteri Pertambangan Pasal 2 : Pengawasan K2 bidang Pertambangan oleh Menteri Pertambangan berpedoman kepada UU No 1 Th 1970 serta Peraturan Pelaksanaannya Pasal 3: Menteri Pertambangan mengangkat Pejabat Pengawas K2 Kerja sama dengan Pejabat K2 Depnakertransko 52
PP NO. 19 TH 1973 lanjutan Pasal 4: Menteri Pertambangan secara berkala melaporkan pelaksanaan Pengawasan dimaksud Pasal 1, 2, & 3 kepada Menakertransko Pasal 5 : PP 19 Th 1973 tidak berlaku utk Ketel Uap sebagaimana dimaksud Stoom Ordonantie 1930 ( Sblt. 1930 Nomor 225). 53
PP NO. 75 TH 2001 Pasal 64 ; 1) Menteri Melakukan Pembinaan & Pengawasan thd Penyelenggaraan Pertambangan yang dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Walikota 2) Pembinaan dlm ayat 1 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi 3) Pengawasan dlm ayat 1 meliputi Keselamatan Pertambangan 54
MPR No. 341 Th 1930 Pasal 2 ayat 1: “Jika pemegang Kuasa Pertambangan (KP) tidak dpt memimpin atau mengawasi sendiri ditempat pekerjaan tambangnya, maka dia diwajikan untuk menunjuk seorang Kepala Teknik (KT) untuk memimpin dan mengawasinya. Penunjukkan ini harus dilakukan sebelum dimulainya pekerjaanpekerjaan tambang.” 55
MPR No. 341 Th 1930 lanjutan Pasal 2 ayat 2 : “Sebagai Kepala Teknik hanya dapat ditunjuk orangorang yang telah menunjukkan bukti-bukti kepada Kepala Inspeksi Tambang (KIT) bahwa mereka mampu untuk memangku jabatan tersebut. KIT memberikan surat keterangan untuk kepentingan ini.”
Pasal 2 ayat 2 : “Apabila Kepala Teknik berhalangan atau tidak ada di tempat harus menunjuk pejabat yang akan bertindak sebagai wakil sementara.” 56
