PERATURAN KESELAMATAN DI BIDANG PERTAMBNGAN (DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI)
DASAR HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM
UU NO.11/1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
UU NO.4 TAHUN 2009 TTG PERTAMBANGAN MINERBA
UU NO.1/1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
UU NO.22/1999 TENTANG OTONOMI DAERAH
UU LAIN TERKAIT SEPERTI UU KEHUTANAN, UU PENANAMAN MODAL, UU KETENAGAKERJAAN DLL.
KONTRAK KARYA (KK)/PERJANJIAN KERJA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN PERTAMBAN GAN BATUBARA (PKP2B)
PP 19/1973 TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA BIDANG PERTAMBANGAN
PP 75/2001 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO.32/1969 TENTANG TENTANG PELAKSANAAN PELAKSANAAN UU NO.11 NO.11 /67
DASAR HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM
UU NO.11/1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
UU NO.4 TAHUN 2009 TTG PERTAMBANGAN MINERBA
UU NO.1/1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
UU NO.22/1999 TENTANG OTONOMI DAERAH
UU LAIN TERKAIT SEPERTI UU KEHUTANAN, UU PENANAMAN MODAL, UU KETENAGAKERJAAN DLL.
KONTRAK KARYA (KK)/PERJANJIAN KERJA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN PERTAMBAN GAN BATUBARA (PKP2B)
PP 19/1973 TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA BIDANG PERTAMBANGAN
PP 75/2001 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO.32/1969 TENTANG TENTANG PELAKSANAAN PELAKSANAAN UU NO.11 NO.11 /67
LINGKUP PENGELOLAAN
KONTRAK KARYA (KK)
PERJANJIAN KERJA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)
KUASA PERTAMBANGAN (KP)
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN ERA OTONOMI DAERAH
PEMERINTAH PUSAT : KK DAN PKB2B YANG DITANDATANGANI SEBELUN 1 JANUARI 2000
DAERAH OTONOM : KUASA PERTAMBANGAN BAIK YANG TELAH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH KK DAN PKP2B YANG DITANDATANGANI SEJAK 1 JANUARI 2000
PERATURAN BIDANG K3
UU No.1 Tahun 1970 TENTANG K3
PP NO.19 TAHUN 1973 TTG PENGATURAN DAN PENGAWASAN K3 BIDANG PERTAMBANGAN
KEPMEN 555.K TENTANG K3 P.U
PERATURAN UMUM INSTALASI LISTRIK 2000
UU NO.1 TAHUN 1970
Pasal 12 : Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja
Memberikan Keterangan yg benar
Memakai dan Mentaati syarat-syarat K3
Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3
Menyatakan keberatan bekerja apabila syarat K3 tidak dipenuhi
Lanjutan…….
Pasal 14 : Kewajiban Pengurus
Menempatkan syarat-syarat K3 dan salinan UU No.1 tahun 1970pada setiap tempat kerja
Menyediakan secara Cuma-Cuma semua APD pada pekerja dan setiap orang yang memasuki tempat kerja
PP NO.19 TAHUN 1973
Pasal 1 :Pengaturan K3 di Bidang pertambangan dilakukan oleh Menteri Pertambangan
Pasal 3:Untuk Pengawasan K3 Menteri mengangkat Pejabat yang melakukan pengawasan
Pasal 5: Peraturan ini tidak berlaku untuk pengawasan Ketel Uap
KEPMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI NO.555.K/26/M.PE/1995
BAB I BABII
KETENTUAN UMUM BAHAN PELEDAK DAN PELEDAKAN BAB III LINGKUNGAN TEMPAT KERJA BAB IV SARANA TAMBANG DIPERMUKA AN BAB V PEMBORAN BAB VI TAMBANG PERMUKAAN BAB VII KAPAL KERUK BAB VIII TAMBANG BIJIH BAWAH TANAH BAB IX TAMBANG BATUBARA BAWAH TANAH BAB X SANKI BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP
PENGUSAHA (4) Melapor kegiatan dimulai
Menyediakan APD
Menyediakan Akomodasi
Menghentikan Kegiatan Apabila KTT tidak ada
KEPALA TEKNIK TAMBANG (8)
Penanggung Jawab K3LP
Posisi tertinggi di Job site
Menunjuk Pengawas Operasional/Teknis
Membuat peraturan
Mitra kerja PIT
Wakil KTT
PENGAWAS OPERASIONAL(12)
Bertanggung jawab atas keselamatan pekerja
Melaksanakan Inspeksi
Bertanggung jawab atas Keselamatan,Kesehatan dan Kesejahteraan semua orang yg ditugaskan kepadanya
Membuat dan menandatangani laporan
PENGAWAS TEKNIS (13)
Bertanggungjawab untuk keselamatan peralatan
Mengawasi dan memeriksa permesinan dan perlistrikan
Merencanakan dan menjamin dilaksanakannya pemeliharaan peralatan
Melaksanakan pengujian
Membuat laporan
BUKU TAMBANG (20)
Ada pada setiap tambang yang ada KTT
Disyahkan oleh PIT
Diberi nomor
Media intraksi PIT dan KTT
Disimpan di kantor KTT
Duplikatnya di Kantor KAPIT
BAGIAN K3 (24)
Mengumpulkan data, menganalisis Kec.
Mengumpulkan data daerah yg berbahaya
Memberikan penerangan/Petunjuk K3
Membentuk dan melatih Tim Rescue
Menyusun statistik
Mengevaluasi K3
KOMITE K3 (25)
Melakukan pemeriksaan secara bersama-sama
Mengatur inspeksi terpadu
Melakukan pertemuan
PEKERJA TAMBANG (32) Hak : Pemeriksaan Kesehatan Diklat Keberatan bekerja apabila tidak aman Kewajiban : Mematuhi peraturan K3 Memakai dan merawat APD Memberikan keterangan yg benar Kepada PIT
Lanjutan….
Memperhatikan dan menjaga K2 dirinya serta orang lain
Melaporkan apabila ada kondisi berbahaya yang tidak bisa diatasinya
Melaporkan kecelakaan
KECELAKAAN TAMBANG (39)
Benar terjadi ( jelaskan)
Cidera pekerja tambang atau orang yang diberi izin
Akibat kegiatan usaha pertambangan
Jam kerja
Dalam wilayah KP/KK/PKP2B
PENGGOLONGAN CIDERA (40) 1. Ringan (lebih 1 haris/d kurang 3 minggu) 2. Berat
lebih 3 minggu
Cacat tetap (invalid)
Cidera * ( jelaskan)
3. Mati
Meninggal 24 jam atau kurang setelah terjadi kecelakaan
KETENTUAN MELAPOR(41)
Kecelakaan bersifat Ringan dilaporkan Bagian Keselamatan Kerja untuk di daftar dalam BUKU KUNING
Kecelakaan bersifat Berat, Mati dan Kejadian Berbahaya dalam waktu yang secepatnya harus dilaporkan kepada KAPIT
KEJADIAN BERBAHAYA (44)
Mesin pengangkat roboh, terbalik, rusak pada saat mengangkat
Tabung bertekanan meledak
Terjadi hubung pendek ,tegangan lebih disebabkan kebakaran,peledakan yg menyebabkan kegiatan terhenti lebih 24 jam
Kebocoran bahan berbahaya
Statistik kecelakaan Tambang (47)
Tingkat kekerapan Kecelakaan (Frekuensi Rate)
Tingkat keparahan Kecelakaan (severity rate)
Dikirimkan KTT ke KAPIT paling lambat 1 bulan setelah tahun kalender
KESEHATAN
Ruang ganti pakaian (48)
Penyediaan Air (49)
Jamban (50)
BAHAN PELEDAK DAN PELEDAKAN
Gudang hahan peledak ,tata cara penyimpanan , adminitrasi,pengangkutan, pelaksanaan pekerjaan peledakan, peledakan tidur, peledakan mangkir (52-79)
Pekerjaan peledakan dilakukan oleh orang yang mampu dalam melaksanakan peledakan dan memiliki KIM yang dikeluarkan Kapit (75)
JEMBATAN KERJA (94)
Lebar lebih dari 1 meter
lebih 1,5 meter di atas lantai
Pagar/sandaran
Bingkai pengaman
jalan angkut terpisah dari jalan pekerja
PERALATAN LISTRIK (180)
Kecuali KAPIT menetapkan peraturan lain atau standar lain dari yg ditentukan peraturan ini semua instalasi listrik harus memenuhi ketentuan dari PUIL dan SNI Bagan sistim kelistrika TT dan rencana pengembangan lengkap dengan keterangan terinci utk setiap usaha pertambangan harus disampaikan ke KAPIT dan setiap perubahan dan penambahan harus dilaporkan
ORANG YG BERTUGAS DAN BERTANGGUNG JAWAB(181)
Semua pekerjaan listrik harus diawasi oleh seorang ahli listrik yg namanya dicatat dalam buku tambang Pekerjaan listrik hanya boleh dilakukan oleh orang yg mempunyai pengetahuan dan pengalaman ttg listrik
PENIMBUNAN BBC (221)
Penimbunan BBC cair yg terdiri dari satu tangki atau sekumpulan tangki utk menimbun BBC mudah terbakar dengan kapasitas 5000s/d40.000 liter dan untuk BBC mudah menyala kapasitas 1000s/d 10,000 liter tidak perlu mendapat izin
Lebih dari 40.000 utk BBC mudah terbakar dan lebih dari 10,000 utk BBC mudah menyala harus mendapat izin dari KAPIT
Lanjutan (222)
Tempat penimbunan BBC sebagaimana dimaksud dalam pasal 221 harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Kepmen ini
PERSYARATAN (223)
Harus tersedia - Tanda larangan - Lampu penerangan,FE, Penangkal petir Harus ada tanggul pengaman yang terbuat dari beton atau timbunan tanah dan tingg inya harus dapat menampung : - 1 tangki kap.maks + 20 cm - Kumpulan tangki 1/2 + 20 cm
Lanjutan………..
Jarak antara tangki sekurang-kurangnya 10 meter
Pada dinding tangki harus tertulis : Nomor, Kapasitas, dan jenis BBC
Pagar pengaman berjarak 5 meter dari tanggul
Panel listrik dan pompa ditempatkan di luar pagar pengaman
PENIMBUNAN BUKAN DALAM TANGKI TETAP (224)
Apabila BBC ditimbun dalam drum atau wadah lain yg sejenis dan mempunyai kapasitas kurang dari 5,000 liter utk BBC mudah terbakar dan kurang dari 1,000 liter utk BBC mudah menyala maka lokasi penimbunan harus diberi pagar pengaman di sekelilingnya dan dilengkap dengan pintu berkunci
TAMBANG PERMUKAAN (239-257)
Daerah tambang yang yang berbahaya harus di pagar
Jalan masuk tambang harus dirawat
Lori Gantung (cable way) harus mendapat ijin dari Kepala Inpeksi Tambang Jakarta(Pusat)
Perencanaan tambang a.l kemantapan lereng,penimbunan, penirisan dll.
Lanjutan ………….
Potong bawah (under cut) tidak diperkenankan kecuali ijin Kapit Tinggi bench tidak boleh melebihi 20 m (apabila digunakan alat mekanis) kecuali ijin Kapit Luas lantai kerja minimum 1,5 kali jenjang Perubahan alat pemindah tanah mekanis harus mendapat persetujuan dari Kapit
