PENYUSUNAN LAPORAN SURVEI PENDAHULUAN DAN PROGRAM PEMERIKSAAN Disusun untuk memenuhi tugas Audit Sektor Pemerintah Semester VIII
DISUSUN OLEH: KELOMPOK 2 KELAS 8A ALIH PROGRAM ASRI DWI HATMINI
11
FAJAR AL HADI
17
FERY ALBERTO MARPAUNG
20
NURKHOLIS RAFSANJANI
32
RONIE
33
TOYIB ABDULLOH
37
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA – STAN 2016
I. PENDAHULUAN Organisasi yang diaudit memiliki kompleksitas operasi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kompleksitas
operasi
tersebut
menuntut
auditor
untuk
mengetahui kerumitan operasi yang diaudit baik pada saat audit mulai dilakukan maupun pada saat audit sudah selesai. Untuk memperoleh pemahaman, informasi, dan perspektif yang dibutuhkan untuk
mendukung
kesuksesan
audit
maka
para
auditor
perlu
untuk
melakukan Survei pendahuluan. Survei pendahuluan yang baik akan menghasilkan program audit yang tepat yang akan menunjang keberhasilan audit. Jika Survei pendahuluan direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, maka Survei tersebut akan menjadi lebih dari sekedar cara untuk pemahaman yang efektif melainkan menjadi penentu keberhasilan audit. Auditor internal harus memastikan bahwa waktu dan upaya yang dihabiskan untuk Survei pendahuluan bisa produktif. Survei pendahuluan yang baik akan menghasilkan program audit yang tepat, dan program audit yang tepat akan menunjang keberhasilan audit. Laporan survei pendahuluan merupakan laporan atas hasil dari survei pendahuluan yang telah dilakukan. Laporan survei pendahuluan ini akan menjadi dasar usulan pengujian terinci yang akan dilaksanakan oleh tim auditor. Laporan ini diserahkan kepada manajemen organisasi audit. Jika diputuskan untuk tidak melanjutkan ke tahap pengujian terinci, hasil survei pendahuluan dapat dilaporkan kepada entitas yang diaudit. Pembahasan mengenai apa itu laporan survei pendahuluan dan penyusunan program pengujian terinci akan dibahas pada bab pembahasan. II. PEMBAHASAN II.1. Penyusunan Laporan Survei Pendahuluan II.1.1 Pengertian Laporan Survei Pendahuluan Laporan survei pendahuluan merupakan laporan yang diterbitkan mendahului atau sebelum laporan audit akhir diterbitkan. Laporan ini memuat identifikasi kelemahan-kelemahan organisasi, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, personalia, dan pengawasan internal yang terjadi pada satuan-satuan organisasi yang diaudit. Identifikasi masalah dan informasi yang diperoleh selama survei pendahuluan akan digunakan untuk menyusun program pengujian terinci. 1
Laporan survei pendahuluan tidak dikenal dalam audit laporan keuangan karena dalam audit laporan keuangan karena dalam audit laporan keuangan laporan audit hanya dibuat satu kali pada saat audit selesai. Dalam audit kinerja, penyusunan laporan survei pendahuluan menentukan apakah audit akan dilanjutkan ke tahap pengujian terinci atau hanya cukup pada tahap survei pendahuluan. Laporan survei pendahuluan akan menjadi dasar usulan pengujian terinci yang
akan
dilaksanakan oleh tim yang bersangkutan. Laporan ini diserahkan kepada manajemen organisasi audit. Jika diputuskan untuk tidak melanjutkan ke tahap pengujian terinci, hasil survei pendahuluan dapat dilaporkan kepada entitas yang diaudit. II.1.2. Manfaat Laporan Survei Pendahuluan Laporan survei pendahuluan memiliki beberapa manfaat. Manfaat tersebut meliputi: a. Memberikan penilaian/pertimbangan megenai perlu atau tidaknya melanjutkan ke tahap pengujian terinci. b. Menyampaikan alasan
dan
simpulan
apaabila
pengujian
terinci
tidak
direkomendasikan. c. Membantu penyusunan program pengujian terinci. d. Mengumpulkan, mengorganisasikan, serta menganalisis data dan informasi yang telah diperoleh dari tahap audit sebelumnya. II.1.3. Unsur Laporan Survei Pendahuluan Unsur laporan survei pendahuluan ini meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Tujuan survei pendahuluan Dalam bagian tujuan survei pendahuluan ini akan dapat ditentukan perlu atau tidaknya audit dilanjutkan dengan pengujian terinci. b. Penjelasan kegiatan/program entitas yang diaudit Auditor menjelaskan kegiatan entitas berdasarkan data yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan memahami entitas yang diaudit antara lain meliputi nama entitas yang diaudit dan gambaran umum dari entitas. c. Risiko audit Dalam hal ini yang dijelaskan merupakan risiko audit pada audit pendahuluan. Risiko ini meliputi risiko melekat pada entitas sesuai dengan sifat dan volume kegiatan serta kelemahan
manusiawi
yang
diidentifikasikan
dalam
pelaksanaan
kegiatan
pemahaman entitas yang diaudit, risiko audit yang ditimbulkan dari kelemahan sistem
2
pengendalian internal, dan risiko audit yang melekat karena memilikh area-area kunci yang diidentifikasi dalam pelaksanaan kegiatan penetapan tujuan dan lingkup audit. d. Hasil penelaahan Sistem Pengendalian Internal Auditor menjelaskan hasil penelaahan Sistem Pengendalian Internal yang diperoleh selama pelaksanaan pendahuluan. e. Hasil penelaahan sistem peraturan perundang-undangan Pada bagian ini hal-hal yang dimuat meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mendasari entitas yang diaudit. Hasil penelaahan tersebut berisi maksud dan tujuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, alasan adanya entitas, proyek/kegiatan, apakah tujuan yang hendak dicapai oleh entitas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku diatasnya, dan apakah entitas memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. f. Identifikasi area audit Bagian ini memuat simpulan mengenai kriteria yang akan digunakan sebagai pembanding terhadap praktik yang dilakukan oleh entitas yang diaudit. g. Identifikasi masalah yang perlu ditindaklanjuti dengan pengujian terinci Identifikasi ini diperoleh dari hasil penilaian atas sistem pengendalian manajemen yang berdampak pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. h. Usulan apakah apakah audit akan dilanjutkan atau tidak Alasan untuk meneruskan ke pengujian terinci pada dasarnya harus memenuhi syaratsyarat yaitu merupakan area kunci bagi entitas, teridentifikasi masalah yang signifikan yang diperoleh dari hasil penilaian atas SPI yang berdampak pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta auditabilitas dengan penekanan pada kondisi internal dari lembaga auditor. Apabila ketiga hal terebut tidak ditemukan maka auditor dapat mengusulkan untuk tidak melakukan pengujian terinci. II.1.4. Penulisan Laporan Survei Pendahuluan Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan survei pendahuluan. Hal tersebut meliputi: a. Tingkat pentingnya setiap bagian dalam laporan Berikan perhatian lebih besar pada bagian penilaian sistem pengendalian manajemen, pemilihan area kunci dan kriteria, serta penetapan tujuan audit, meskipun setiap bagian dalam laporan survei pendahuluan sama pentingnya. b. Kalimat Aturan pertama dalam menulis kalimat yang baik adalah menggunakan kalimat aktif. Dalam kalimat aktif, maksud kalimat akan tampak dengan segera c. Pengeditan Laporan
3
Dalam praktiknya hanya sedikit auditor yang dapat menyelesaikan laporannya tanpa mengedit atau menulis ulang. Dengan demikian, untuk menghasilkan laporan tertulis yang terorganisasi dengan baik, singkas, jelas, dan dapat diterima pembacanya, penulis laporan perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk mengaudit laporannya. Dengan menyusun laporan survei pendahuluan maka penanggung jawab audit (supervisor) dapat memahami permasalahan entitas yang diaudit. Laporan ini akan menjadi dasar pertimbangan keputusan untuk melanjutkan audit ke tahap pengujian tercinci atau tidak. Jika diputuskan bahwa audit dilanjutkan dengan pengujian terinci maka tim audit menyusun program pengujian terinci. II.1.5. Kesesuaian Penulisan Laporan Survei Pendahuluan dengan Juklak Pemeriksaan Kinerja BPK Penulisan laporan survei pendahuluan ini tidak diatur dalam petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kinerja BPK yaitu Keputusan BPK RI Nomor 9/ K/1-XIII.2/12/2011 tanggal 30 Desember 2011. Dalam metodologi pemeriksaan kinerja BPK tersebut, setelah tahap penentuan kriteria pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pengidentifikasian jenis bukti dan prosedur pemeriksaan lalu penyusunan rencana kerja pemeriksaan dan pengujian pemeriksaan terperinci. Tidak disebutkan secara jelas mengenai keharusan dalam penyusunan laporan survei pendahuluan pada juklak pemeriksaan kinerja BPK tersebut. Namun pada bagian penyusunan rencana kerja pemeriksaan dan pengujian pemeriksaan terperinci disebutkan bahwa setelah pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan dan memutuskan untuk melakukan pemeriksaan terinci, hal yang dilakukan selanjutnya adalah menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) dan program pemeriksaan atas pemeriksaan terinci. Maka tersirat bahwa pemeriksa sebenarnya perlu untuk melakukan survei pendahuluan dalam rangka untuk menentukan apakan audit akan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terinci. II.2. Penyusunan Program Pengujian Terinci Tahap akhir dari survei pendahuluan adalah penyusunan program pengujian terinci yang merupakan bentuk nyata dari suatu perencanaan audit. Program pengujian terinci memuat hubungan antara tujuan audit dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, penyusunan program pengujian terinci didasarkan pada pendekatan audit yang telah ditetapkan oleh auditor. 4
Penyusunan program pengujian terinci sangat bergantung pada hasil survei pendahuluan. Apabila hasil survei pendahuluan menyatakan bahwa audit perlu dilanjutkan, dibuat program pengujian terinci. Sebaliknya, apabila hasil survei pendahuluan menyatakan audit tidak perlu dilanjutkan maka tidak dibuat program pengujian terinci. Pada prinsipnya, istilah program pengujian terinci memiliki pengertian yang sama dengan program audit. Agar konsisten, dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan istilah program pengujian terinci. II.2.1. Unsur dalam Program Pengujian Terinci Program pengujian terinci merupakan kombinasi dari tiga unsur yaitu: a. Program audit adalah pedoman dalam tahap pelaksanaan audit. Program audit menjabarkan prosedur terinci untuk efektivitas biaya pengumpulan data. b. Teknik audit mengacu kepada teknik yang digunakan auditor untuk mengumpulkan data. Contohnya reviu dokumen, wawancara, kuesioner, analisis data, dan observasi fisik. c. Prosedur audit ialah langkah, pengujian, instruksi, dan rincian yang termasuk dalam program audit untuk dilaksanakan secara sistematis dan masuk akal. II.2.2. Tujuan Penyusunan Program Pengujian Terinci Adapun tujuan dan manfaat penyusunan program audit terinci adalah : a. Menetapkan hubungan yang jelas antara tujuan audit, metodologi audit, dan kemungkinan-kemungkinan pekerjaan lapangan yang harus dikerjakan. b. Mengidentifikasi dan mendokumentasi prosedur-prosedur audit yang
harus
dilaksanakan. c. Memudahkan supervisi dan reviu. d. Membantu dalam pengumpulan bukti yang cukup, dapat diandalkan, dan relevan. II.2.3. Langkah-Langkah dalam Penyusunan Program Pengujian Terinci Langkah-langkah penyusunan program pengujian terinci antara lain : a. Memahami istilah baku. Auditor harus mempunyai pemahaman yang memadai terhadap istilah-istilah baku sebelum membuat program audit, terutama yang terkait dengan teknik dan prosedur audit. b. Menetapkan pendekatan audit. Audit kinerja bersifat fleksibel dan membutuhkan kreativitas. Pendekatan yang digunakan juga tidak sama antara audit kinerja yang satu dan lainnya. Seperti halnya 5
kriteria audit, secara umum terdapat dua pendekatan dalam penyusunan program pengujian terinci, yaitu pendekatan proses dan pendekatan hasil. 1. Pendekatan proses Pendekatan ini berfokus pada proses kegiatan/program entitas. Pendekatan ini dirancang untuk menentukan apakah organisasi memiliki sistem pengendalian yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa sistem tersebut telah dirancang dan diimplementasikan secara memadai. Asumsi yang digunakan yaitu jika sistem pengendalian efektif berarti ada indikasi kuat bahwa hasil akan memuaskan. Pendekatan ini memberikan dasar yang kuat dalam membuat rekomendasi untuk meningkatkan sistem serta mengidentifikasi pengendalian yang tidak perlu. 2. Pendekatan hasil Pendekatan ini berfokus pada penilaian hasil yang akan dicapai dikaitkan dengan hasil yang diinginkan. Pendekatan ini tidak dibuat untuk menguji sistem pengendalian, melainkan untuk melihat output dan/atau outcome. Pendekatan ini dapat diterapkan jika kriteria yang tepat tersedia untuk menilai mutu, jumlah, dan biaya dari output. Asumsi yang digunakan adalah jika hasil memuaskan
maka
risiko
eksalahan
dalam
merancang
dan
mengimplementasikan proses/kegiatan akan rendah. c. Memfokuskan pada pembuktian kriteria audit yang telah ditetapkan. Penyusunan program pengujian terinci dibatasi dari hal-hal di luar kriteria atau hal-hal kurang penting. d. Menetapkan prosedur audit yang tepat. Sebagai bagian dari program pengujian terinci, prosedur audit yang baik harus berkaitan dengan tujuan dan kriteria audit, dinyatakan dengan jelas dan dirinci serta memadai sehingga mudah dimengerti oleh auditor, disusun secara logis, dan berbentuk metode pengumpulan bukti yang efisien tanpa pengujian yang berlebih, di samping memperhatikan audit terkait sebelumnya. Penyusunan prosedur audit dapat didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan riset untuk setiap tujuan khusus pada masing-masing area kunci. e. Menetapkan format program audit. Konsep pengujian terinci disusun oleh ketua tim audit yang bersangkutan dengan dibantu oleh anggota tim. Program audit tersebut sebaiknya berisi informasi-informasi berikut yaitu: dasar penyusunan program, standar audit yang digunakan, entitas yang diaudit termasuk nama dan lokasi entitas, tahun anggaran yang diperiksa, identitas dan gambaran umum entitas yang diperiksa, alasan audit, tujuan audit, sasaran audit, kriteria atau standar yang akan digunakan untuk menulai entitas, pengarahan audit, 6
jangka waktu audit, susunan tim dan biaya audit, instansi penerima hasil audit, kerangka laporan hasil audit atas ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, serta memuat halhal lain yang dianggap perlu untuk diungkapkan. Untuk memulai pengujian terinci, tim audit membuat program pengujian terinci. Program pengujian terinci memuat hubungan antara tujuan audit dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Teknik audit yang digunakan dalam rangka pengumpulan bukti audit akan diidentifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh auditor. Setelah tim audit mengetahui kriteria dan prosedur audit yang akan dilakukan, tim audit akan merumuskan perkiraan teknik audit yang akan dijalankan oleh anggota tim. Setelah membaca kriteria dan sub-subkriteria, tim audit merumuskan garis besar teknik audit yang akan dilakukan, yaitu: a. b. c. d. e. f.
Wawancara/interview Observasi Inspeksi Review dokumen Analisis prosedur Uji petik (sampling) atas berkas
II.2.4. Penyusunan Program Pengujian Terinci dalam Juklak Pemeriksaan Kinerja BPK Penyusunan program pemeriksaan terinci dalam juklak pemeriksaan kinerja BPK merupakan hal yang harus dilakukan. Penyusunan program pengujian terinci pada juklak pemeriksaan kinerja BPK dinamakan program pemeriksaan (P2) terinci. Program
ini
dilakukan setelah melakukan penyusunan rencana kerja pemeriksaan (RKP). Input utama dalam menyusun RKP atas pemeriksaan terinci adalah usulan topik potensial pemeriksaan terinci yang bersumber dari hasil pemeriksaan pendahuluan. Output dari kegiatan penyusunan RKP atas pemeriksaan terinci adalah teridentifikasinya topik pemeriksaan terinci yang disertai dengan informasi berupa personil pemeriksa baik secara kuantitas maupun kualitas, jangka waktu pemeriksaan, serta jumlah anggaran yang diperlukan. P2 terinci adalah pedoman dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan terinci. P2 menjabarkan prosedur terinci untuk efektivitas biaya pengumpulan data pada pelaksanaan pemeriksaan terinci. Seluruh kajian pemeriksa mengenai tahap penyusunan program pemeriksaan terinci di tingkat entitas harus didokumentasikan. Pendokumentasian P2 atas pemeriksaan terinci disimpan sebagai KKP indeks A.
7
Suatu program pemeriksaan dapat disebut memadai jika mampu mengidentifikasi aspek-aspek penting pemeriksaan; disusun berdasarkan informasi pendukung yang jelas dan cermat; memberikan panduan dalam melaksanakan pengujian secara efektif; membantu dalam pengumpulan bukti yang cukup, dapat diandalkan, dan relevan untuk mendukung opini/pernyataan pendapat atau kesimpulan pemeriksaan; dan mencapai tujuan pemeriksaan. Kualitas bukti pemeriksaan juga sangat tergantung kepada program pemeriksaannya. Program pemeriksaan yang efektif akan sangat membantu dalam mendapatkan bukti pemeriksaan yang memadai untuk mendukung temuan pemeriksaan. Bukti pemeriksaan mempunyai peran yang sangat penting terhadap keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan dan oleh karenanya harus mendapat perhatian pemeriksa sejak tahap perencanaan pemeriksaan sampai dengan akhir proses pemeriksaan. III. SIMPULAN Penyusunan laporan survei pendahuluan dan penyusunan program pengujian terinci merupakan tahap yang perlu dilakukan pada audit kinerja. Survei pendahuluan yang baik akan menghasilkan program audit yang tepat yang akan menunjang keberhasilan audit. Jika Survei pendahuluan direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, maka Survei tersebut akan menjadi lebih dari sekedar cara untuk pemahaman yang penentu
keberhasilan
efektif
melainkan
menjadi
audit. Laporan survei pendahuluan ini akan menjadi dasar usulan
pengujian terinci yang akan dilaksanakan oleh tim auditor. Penyusunan program pemeriksaan yang efektif akan sangat membantu dalam mendapatkan bukti pemeriksaan yang memadai untuk mendukung temuan pemeriksaan. Bukti pemeriksaan mempunyai peran yang sangat penting terhadap keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan dan oleh karenanya harus mendapat perhatian pemeriksa sejak tahap perencanaan pemeriksaan sampai dengan akhir proses pemeriksaan.
DAFTAR REFERENSI 1. Rai, I Gusti Agung. 2008. Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus. Salemba Empat: Jakarta 2. Lampiran Keputusan BPK RI Nomor 9/ K/1-XIII.2/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kinerja
8
