PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
Tugas Hukum Acara Peradilan Niaga Kelas D
Disusun oleh : Alodia Pandora – Pandora – E0015035 E0015035
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2017
PENDAHULUAN
Kegiatan perekonomian di Indonesia dalam perkembangan dan pertumbuhannya tidak mungkin terlepas dari proses pinjam meminjam yang menimbulkan utang-piutang. Alasan utama Debitor meminjam atau memakai modal dari Kreditor adalah untuk mendapatkan mpdal dan diperkiarakan dapat meningkatkan keuntungan dari usahanya. Untuk alasan Kreditor sendiri, mayoritas dari mereka (Kreditor) berharap dari memberikan pinjaman tersebut akan lebih mendatangkan keuntungan (semisal dari perolehan bunga pinjaman). Walaupun memang besar resiko bagi kedua belah pihak baik Debitor maupun Kreditor. Yang pada akhirnya, harta yang dimiliki Debitor merupakan sebuah jaminan bersama bagi semua orang yang memberikan pinjaman kepada Debitor tersebut, sesuai dengan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa, ” Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.” Ketentuan tersebut diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum bagi Investor atau Kreditor yang ingin menanamkan modal atau meminjamkan modalnya kepada Debitor Kemudian, jika timbul masalah dalam penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor ada sarana hukum yang bisa menjadi landasan bagi permasalahan penyelesaian utang piutang dalam dunia usaha yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang akan saya bahas nanti adalah mengenai PKPU dan bagaimana akibat hukumnya bagi debitor apabila proposal rencana perdamaiannya ditolak oleh kreditor. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)? 2. Siapa sajakah yang dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)? 3. Bagaimana proses permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)? 4. Bagaimana akibat hukum bagi Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?
PEMBAHASAN
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (surseance van betaling atau suspension of payment ) diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang dimaksud dengan PKPU itu sendiri adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini legal moratorium1. PKPU juga merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor. PKPU akan membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitur, dimana selama berlangsungnya PKPU , debitur tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud PKPU adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh UU melalui putusan hakim niaga untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang oleh Debitor yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada Kreditor yang membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan Debitor dan selama berlangsungnya PKPU Debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan hutang harus ditangguhkan. Ini menunjukkan bahwa PKPU merupakan usaha untuk menghindari kepailitan, tetapi usaha PKPU untuk menghindarkan kepailitan adalah sangat sulit tergantung dari kejujuran dan tingkat moralitas pihak debitor dan kreditor 3. Saya setuju dengan pendapat tersebut, karena masih ada kemungkinan Debitur dengan itikad tidak baik sengaja mempailitkan diri dan akan menimbulkan 1
Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori & Praktek , PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hlm.175 Kheriah, S.H.,M.H., Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan, 2013, hlm.240 3 Elviana Sagala S.H.,M.Kn., Efektifitas Lembaga Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Menghindarkan Debitur dari Pailit , STIH Labuhanbatu, 2015, hlm.41 2
masalah bagi Kreditor, sama halnya dengan Kreditor dengan itikad tidak baik sengaja mempailitkan Debitor untuk mendapatkan kembali piutangnya padahal Debitor tidak ingin dinyatakan pailit dan masih yakin bisa melunasi utang-utangnya. Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Pasal 222 UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang bisa mengajukan PKPU itu bisa Debitor (yang mempunyai lebih dari 1 Kreditor) maupun Kreditor. Dalam Pasal tersebut menyebutkan dalam hal Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Kemudian jika Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya. Sehingga terlihat bahwa PKPU itu berbeda dengan kepailitan. Sesuai dengan pendapat Anton Suyatno yang ada di dalam tesis I Wayan Wesna Astara yang menyebutkan perbedaan (PKPU dengan Kepailitan) adalah bahwa dalam penundaan tersebut tidak didasarkan pada keadaan di mana debitor tidak mampu membayar
utangnya atau insolven dan tidak bertujuan untuk
dilakukan pemberesan budel pailit (likuidasi). Penundaan kewajiban pembayaran utang juga tidak dimaksud untu kepentingan debitor saja, tetapi juga untu kepentingan para kreditornya, khususnya kreditor preferen (konkuren).4 Selain itu, pihak-pihak yang dapat mengajukan pemohonan PKPU berdasarkan Pasal 223 UU Kepailitan dan PKPU adalah: (1) Debitor (2) Kreditor (3) Bank Indonesia bila Debitornya adalah Bank (4) Bapepam bila Debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa efek, Lembaga kliring dan penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 4
I Wayan Wesna Atara, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Ke pailitan (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 20/PAILIT/2011/PN.NIAGA.SBY) , Universitas Udayana, 2015, hlm.38
(5) Menteri keuangan bila Debitornya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik Prosedur Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Kemudian, untuk prosedur permohonan PKPU sendiri diatur dalam Pasal 224 UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi: Pasal 224
(1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. (2) Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya. (3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. (4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian. (5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 224 UU Kepailitan dan PKPU, permohonan PKPU harus diajukan kepada Pengadilan Niaga secara tertulis dengan disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta bukti secukupnya. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya yang berarti pemohon harus menunjuk advokat bila ingin mengajukan permohonan PKPU namun permohonan tersebut tidak bisa diajukan oleh advokat sendirian tetapi harus bersama-sama dengan pemohon PKPU. Pada
permohonan tersebut bisa juga dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU. Akibat Hukum dari Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Sifat putusan PKPU mempunyai kekuatan hukum pasti di mana putusannya bersifat final and binding (akhir dan mengikat)5 karena putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun ini didasari oleh ketentuan dalam Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Pernyataan pailit sebagai akibat hukum akibat dari penolakan pengesahan perdamaian juga tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali ini didasari oleh ketentuan dalam Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa: Pasal 293
(1) Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. (2) Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum. Permohonan PKPU yang telah ditetapkan sebagai PKPU sementara, di mana Pengadilan Niaga memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor untuk verifikasi atas utang-utang debitor, membicarakan dan mengupayakan tercapainya perdamaian sesuai proposal rencana perdamaian debitor yang diajukan kepada kreditor dalam pengawasan Hakim Pengawas, hal sesuai dengan ketentuan Pasal 224 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Proposal rencana perdamaian debitor yang disetujui oleh kreditor berubah menjadi perjanjian perdamaian yang mengikat bagi debitor dan kreditor, dimana debitor diwajibkan untuk membayar utang-utangnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian perdamaian, terhadap proposal rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditor, maka demi hukum debitor menjadi pailit berdasarkan Pasal 230 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU6. Undang-Undang tersebut menganut prinsip perdamaian tunggal. Prinsip perdamaian tunggal ini terefleksi dalam Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan para pihak 5
Rindy Ayu Rahmadiyanti, Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor oleh Kreditor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Universitas Diponegoro, 2015, hlm.259 6 Ibid ., hlm.257
hanya sekali dapat mengajukan rencana perdamaian7. Prinsip ini juga bisa kita temukan dalam Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan bahwa apabila perdamaian dalam proses PKPU telah ditolak dan kemudian Debitor dinyatakan pailit, maka ia (Debitor pailit) tidak boleh lagi mengajukan rencana perdamaian. Sehingga akan terjadi perubahan proses hukum yang sebelumnya ditempuh dengan jalan damai (PKPU) berubah menggunakan ketentuan prosesyang berlaku dalam ketentuan kepailitan.
7
Ibid., hlm.262
KESIMPULAN
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan sebuah kesempatan yang diberikan oleh UU melalui putusan hakim niaga untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang oleh Debitor yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada Kreditor yang membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan Debitor dan selama berlangsungnya PKPU Debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utangutangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan hutang harus ditangguhkan dan merupakan cara untuk menghindari kepailitan.
Yang bisa mengajukan PKPU itu bisa Debitor (yang mempunyai lebih dari 1 Kreditor) maupun Kreditor.
Pihak-pihak yang dapat mengajukan pemohonan PKPU adalah: (1) Debitor (2) Kreditor (3) Bank Indonesia bila Debitornya adalah Bank (4) Bapepam bila Debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa efek, Lembaga kliring dan penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. (5) Menteri keuangan bila Debitornya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik
Proses permohonan PKPU harus diajukan kepada Pengadilan Niaga secara tertulis dengan disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta bukti secukupnya. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya yang berarti pemohon harus menunjuk advokat bila ingin mengajukan permohonan PKPU namun permohonan tersebut tidak bisa diajukan oleh advokat sendirian tetapi harus bersama-sama dengan pemohon PKPU. Pada permohonan tersebut bisa juga dilampirkan rencana perdamaian
Akibat hukum bagi Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mana permohonan PKPU yang telah ditetapkan sebagai PKPU sementara, di mana Pengadilan Niaga memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor untuk verifikasi atas utang-utang debitor, membicarakan dan mengupayakan tercapainya perdamaian sesuai proposal rencana perdamaian debitor yang diajukan kepada kreditor dalam pengawasan Hakim Pengawas, hal sesuai dengan ketentuan Pasal 224 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU. Proposal rencana perdamaian debitor yang disetujui oleh kreditor berubah menjadi perjanjian perdamaian yang mengikat bagi debitor dan kreditor, dimana debitor diwajibkan untuk membayar utang-utangnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian perdamaian, terhadap proposal rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditor, maka demi hukum debitor menjadi pailit.
Terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun ini didasari oleh ketentuan dalam Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Pernyataan pailit sebagai akibat hukum akibat dari penolakan pengesahan perdamaian juga tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali
DAFTAR PUSTAKA
Elviana Sagala. 2015. Jurnal: Efektifitas Lembaga Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Menghindarkan Debitur dari Pailit , Labuhanbatu: STIH Labuhanbatu. I Wayan Wesna Atara. 2015. Tesis: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Kepailitan (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 20/PAILIT/2011/PN.NIAGA.SBY), Denpasar: Universitas Udayana. Kheriah. 2013. Jurnal: Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan. Jurnal Ilmu Hukum. Munir Fuady. 2014. Hukum Pailit dalam Teori & Praktek . Jakarta: PT Citra Aditya Bakti. Rindy Ayu Rahmadiyanti. 2015. Jurnal: Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor oleh Kreditor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Semarang: Universitas Diponegoro.
