Pengertian Dan Fungsi Pokok PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) Definisi PNPM Mandiri Perdesaan Pengertian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Per-desaan / Rural PNPM) adalah salahsatu dari sebuah mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan oleh PNPM Mandiri dalam berupaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yang terjadi dan juga perluasan untuk kesempatan kerja di wilayah-wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan yakni juga mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan juga prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan dan disahkan serta diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, provinsi Sulawesi Tengah. Program pemberdayaan masyarakat ini juga bisa dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air.
Dalam pelaksanaan dan prosesnya, program ini menujukan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan beberapa fasilitas seperti berikut : a. Fasilitas pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal b. Pendampingan c. Pelatihan d. Serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan yakni sebesar Rp.750 juta hingga Rp.3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, semua anggota masyarakat pun ikut diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses seperti : a. Perencanaan b. Pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya c. Dan sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM MP berada di bawah binaan/control Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Kementerian Dalam Negeri (kemendagri). Program ini didukung dengan pembiayaan yang asalnya dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman / hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. Dasar hukum pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, dimana kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya memuat Pasal 33 Tentang Sistem Perekonomian dan Pasal 34 Tentang Kepedulian Negara Terhadap Masyarakat Miskin. Landasan idil Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pnpm adalah seperti berikut : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan. Dimana dalam peraturan ini mengatur tentang program penanggulangan kemiskinan, sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) sebagai berikut:
a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas masyarakat miskin. b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil,bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha bersekala mikro dan kecil. d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Serta landasan khusus pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-Mandiri seperti Keputusan Mentri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 Tentang Pedoman Umum PNPM-MANDIRI. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait yakni : a. Sistem pemerintahan b. Perencanaan c. Keuangan negara d. Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana telah di uraikan dalam pedoman umum PNPM Mandiri adalah sebagai berikut: => Sistem Pemerintahan Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan pada pedoman pnpm adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa. c. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. e. Sistem Perencanaan Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan yang terkait adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. c. Peraturan Presiden Nomor. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009. d. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. e. Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sistem Keuangan Negara Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597); f. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah; g. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor.005/MPPN/ 06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/ Hibah Luar Negeri; h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip pokok SiKOMPAK, yang terdiri dari: 1. Transparansi dan Akuntabilitas Maksudnya adalah masyarakat harus mempunyai akses yang memadai terhadap semua informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan bisa dilaksanakan secara terbuka da n di pertanggung-gugatkan, baik itu secara moral, secara teknis, legal maupun administratif. 2. Desentralisasi Maksudnya adalah kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah (pemda) atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya. 3. Keberpihakan pada Orang / Masyarakat Miskin Maksudnya adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. 4. Otonomi Maksudnya adalah masyarakat diberikan kewenangan secara mandiri untuk dapat berpartisipasi dalam menentukan dan juga mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. 5. Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat Maksudnya adalah masyarakat ikut terlibat secara aktif didalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan juga secara gotong-royong menjalankan pembangunan. 6. Prioritas Usulan Maksudnya adalah pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan/mengutamakan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyakbanyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas. 7. Kesetaraan dan Keadilan Gender Maksudnya adalah laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut. 8. Kolaborasi Maksudnya adalah semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. 9. Keberlanjutan Maksudnya adalah setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
Prinsip Lainnya PNPM Mandiri Perdesaan Adapun PNPM Mandiri Perdesaan juga memiliki prinsip lainnya, yakni: 1. Bertumpu pada pembangunan manusia Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya. 2. Demokratis Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
Prinsip-prinsip dalam PNPM Mandiri Perdesaan juga dikenal dengan sebutan SiKOMPAK Aku Lanjut dengan tagline: SiKOMPAK, Kunci Kemandirian Desa Kami. Prinsip tersebut selain memiliki filosofi yang mencerminkan prinsip-prinsip program dalam arti harafiah, juga ingin mengajak masyarakat untuk kompak bersatu padu dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Melalui SiKOMPAK ini diharapkan kemandirian desa dapat terwujud. Demikian pembahasan mengenai Pengertian Dan Fungsi Pokok PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan), semoga bermanfaat
Tugas dan Tanggung jawab KPMD KPMD adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan.Sebagai kader masyarakat tentunya peran dan tugas membantu pengelolaan pembangunan di desa diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan dan RTM. Untuk itu aspek kerelawanan, mau meluangkan waktu, kejujuran diharapkan ada pada diri para kader atau KPMD. Selanjutnya kader masyarakat sebagai tenaga teknis juga perlu dibentuk dalam rangka membantu memfasilitasi penulisan usulan dan/ atau pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat. Secara umum tugas dan tanggung jawab KPMD adalah : a. memfasilitasi pelaksanaan pendataan RTM dan penyusunan peta sosial pada saat musyawarah dusun, b. mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk proses penggalian gagasan, seperti : data kelompok masyarakat yang ada di desa, data penduduk miskin, hasil pendataan RTM dan data pendukung lainnya, c. menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat desa. d. memastikan terlaksananya tahap-tahap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian. e. mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan setiap tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian. f. mengikuti pertemuan bulanan dengan PL yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatanuntuk membahas kendala dan permasalahan yang muncul serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan. g. membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah perselisihan di desa. h. mengefektifkan penggunaan papan informasi di desa dan dusun i. mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam pengawasan. j. mensosialisasikan sanksi dan keputusan lainnya yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa dan Musyawarah desa kepada masyarakat.
PANDUAN PELATIHAN KADER TEKNIK DESA PANDUAN PELATIHAN KADER TEKNIK DESA 1.
Latar Belakang Pembangunan sarana prasarana perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat terutama melalui PNPM Mandiri Perdesaan merupakan upaya untuk menunjang peningkatan kualitas insfrastruktur dasar yang ada di desa. Upaya tersebut untuk mendorong kemandirian masyarakat perdesaan. Dengan melihat pembangunan insfrastruktur dasar yang dilaksanakan selama ini melalui PNPM Mandiri Perdesaan memerlukan dukungan dari sisi masyarakat dalam merencanakan, mengelola, dan melestarikan hasil kegiatan terutama dikegiatan fisik. Untuk menunjang kemampuan masyarakat dalam pembangunan insfrastruktur perdesaan perlu diperkuat dengan adanya Kader Teknik di masing masing desa. Langkah yang dilakukan PNPM Mandiri perdesaan merupakan upaya untuk mewujudkan desa yang memiliki kemampuan sendiri dalam mengelola kegiatan pembangunan terutama kegiatan infrastruktur dasar yang ada di desa. Dengan adanya kemandirian Kader Teknik, masyarakat desa mampu menemukan strategi pe,mbangunannya sendiri, dengan pola pembangunan desa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa. Pengutan kemampuan masyarakat desa melalui pelatihan Kader Teknik maka kemandirian desa dapat mulai diwujudkan mulai dari pemantauan kapasitas dan kelambagaan masyarakat. Untuk mendukung kemandirian dan otonomi desa, desa juga harus mampu mengambil keputusan yang tepat dibidang teknik, artinya dalam bidang teknik desa harus dapat mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan serta harus dapat mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan serta melestarikansarana prasarana desa dengan mandiri dan berkualitas. Berdasarkan pengalaman di PNPM Mandiri Perdesaan, penyiapan Kader Teknik Desa(KTD) atau Kader Pemberdayaan Desa Teknik (KPMDT) belum berjalan dengan optimal. Hal inin berdampak pada penguasaan infrastruktur lebih banyak dilakukan oleh Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK). Untuk itu peran keteknikan yang banyak diemban oleh Fasilitator Teknik (FT) perlu ditransfer pengetahuan dan ketrampilan hal hal teknik kepada Kader Teknik Desa. Peran fasilitator teknik baik di kabupaten maupun kecamatan mempunyai tanggungjawab untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalam hal infrastruktur dasar perdesaan. Untuk membantu ketersediaan Kader Kader Teknik desa maka disusun lah panduan Pelatihan Kader Teknik Desa. Panduan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Dirje PMD Nomor 4.1.4.2/615/PMD tanggal 4 Pebruari 2011 perihal Petunjuk TeknisPencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan.
2.
Tujuan 2.1.Meningkatkan kualitas sarana prasaranan yang dibangun di desa 2.2.Meningkatkan kemampuan masyarakat (Kader) terutama dalam mengelola kegiatan sarana prasarana yang ada di desa 2.3.Mewujudkan Kemandirian Teknik Desa 2.4.Mengembalikan fungsi fasilitator teknik sebagai penanggungjawab peningkatan kapasitas masyarakat dengan memberikan ketrampilan dan pengetahuan dalam hal sarana prasarana desa
3.
Waktu dan Jenis Pelatihan Waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan selama 12 hari efektif, dengan bisa dilakukan dalam 2 tahap, 3 tahap, 4 tahap atau 6 tahap, pelatihan dilapangan bisa disesuaikan dengan tahapan kegiatan dilapangan, pokok bahasan bisa diatur sesuai dengan kegiatan tahapan dilapangan, tiap wilayah bisa menyusun kurikulum yang berbeda dari kurikulum yang dari disediakan oleh pusat, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik di
daerah masing masing, pelatihan ini juga dimungkinkan digabung dengan pelatihan pelaku lain, misal pelatihan TPK atau pelatihan pelaku lain. 3.1.Pelatihan Dalam kelas selama 10 hari efektif 3.2.Pelatihan Praktek lapangan 2 hari efektif Total waktu pelatihan Kader Teknik Desa selam 12 (dua belas) hari efektif 4.
Peserta Peserta pelatihan teknik untuk kader teknik desa berjumlah 2 (dua orang) tiap desa, dimaksudkan agar apabila salah satu diantara mereka setelah dilatih meninggalkan desa, misal karena mendapat pekerjaan, desa akan tetap memiliki seorang Kader Teknik. Calon Kader Teknik Desa dapat dipilih dari pelaku pambangunan desa seperti Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana Desa (TP3D) serta anggota masyarakat desa yang lainya yang memiliki bakat/kemampuan dasar bidang teknik.
5.
Pemandu/Pelatih
Jumlah pelatih sebagai anggot tim: 5.1.±5000 FT sebagai ketua 5.2.±5000 FK 5.3.TPM, terutama yang mempunyai kemampuan teknis 5.4.UPT PU Kecamatan (mantri PU) 5.5.Lain-lain, bisa dari LSM, perguruan tinggi, dll . 6. Hasil Yang Diharapkan Desa akan selalu memiliki kader-kader yang mampu memfasilitasi kegiatan sarana dan prasarana perdesaan serta memiliki ketrampilan dan pengetahuan sbb: 6.1.Memilih jenis sarana prasarana yang berdampak positif mendukung kegiatan sosial ekonomi desa, serta dapat mengantisipasi agar tidak berdampak negatif. 6.2.Menemukan dan memfasilitasi kader, agar memiliki ketrampilan dasar teknik sarana prasarana perdesaan 6.3.Memfasilitasi proses survei tekik untuk pembangunan sarana prasarana desa 6.4.Memfasilitasi penyusunan desain dan Rencana Anggaran Biaya 6.5.Memfasilitasi proses pengadaan material, bahan dan alat 6.6.Memfasilitasi pelaku dalam aspek dalam manajemen kontruksi 6.7.Memfasilitasi terjaganya kualitas pembangunan dan bangunan serta prasarana desa. 6.8.Memfasilitasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Prasarana Desa 7.
Materi Pelatihan Materi Kader Teknik terdiri dari 9 (sembilan) modul dasar kader teknik. Setiap modul disususn terpisah supanya penggunaan dilapangan lebih fleksibel. Penggunaan modul tersebut setelah mengadakan need asesment kebutuhan pelatihan oleh fasilitator Teknik dan mendapat persetujuan dari Fasilitator Teknik Kabupaten. Modul ini bisa juga dilakukan pelatihan setiap tahapan kegiatan, misal tahapan dilapangan akan memasuki perencanaan, materi yang relevan akan dilatihkan pada kader teknik, begitu juga untuk tahapan pelaksanaan kegiatan dan pelestarian kegiatan pasca kontruksi Sembilan Modul Tersebut adalah :
POKOK BAHASAN MODUL PEGANGAN PELATIH KADER TEKNIK Modul 1: PERAN DAN TUGAS KADER TEKNIS 1. Kemandirian Teknik Desa 2. Pengenalan Tugas Pembimbing dan Pengawas Teknik di Desa 3. Karakter tambahan yang perlu dimiliki oleh kader teknik Modul 2: STANDAR ADMINISTRASI DAN PELAPORAN 1. Pemeriksaan Administrasi Sistem 7 Map 2. Pembayaran Upah Tenaga Kerja 3. Buku Material 4. RPD dan LPD 5. Laporan Bulanan: % Fisik, HOK, AK Modul 3: KETRAMPILAN DASAR TEKNIK 1. Mengukur panjang, lebar, tinggi dan menghitung luas, volume serta kecepatan 2. Membuat peta 3. Pemetaan sosial oleh kader teknik 4. Membuat sketsa sederhana 5. Mengerjakan SAP, VAP, MAP 6. Menghitung volume bangunan 7. Penggunaan rumus 7 8. Mengukur beda tinggi 9. Mengukur sudut kemiringan 10. Menentukan arah Modul 4: PENGENALAN STRUKTUR UTAMA INFRASTRUKTUR PERDESAAN 1. Jalan 2. Jembatan 3. Irigasi 4. Bangunan Gedung 5. Tambatan perahu 6. Pasar 7. Air Bersih 8. Listrik 9. MCK 10. Drainase Modul 5: PERENCANAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR 1. Pengenalan bahan 2. Pengenalan alat 3. Survei harga 4. Fungsi desain dan RAB 5. Penyusunan desain RAB 6. Penyusunan metode dan rencana kerja Modul 6: PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 1. Prosedur pengadaan barang dan jasa 2. Penerimaan barang dan penyimpanan barang 3. Dua puluh cara peningkatan kualitas (termasuk penjelasan trial)
Modul 7: PENGAWASAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR 1. Pemantauan oleh masyarakat (CBM) 2. Pelaksanaan Safeguard 3. Teknik komunikasi yang efektif 4. Memberikan umpan balik yang efektif 5. Teknik supervisi terbalik 6. Metode pemeriksaan pekerjaan (formulir dan petunjuk) Modul 8: PELAPORAN AKHIR DAN PEMELIHARAAN KEGIATAN INFRASTRUKTUR 1. Penjelasan isi laporan akhir 2. Penjelasan sistem pemeliharaan 3. Pengisian blangko kebutuhan pemeliharaan antar patok 4. Teknik-teknik pemeliharaan infrastruktur Modul 9: PRAKTIK LAPANGAN 1. SAP-VAP-MAP 2. Analisis Kerusakan 3. Pembuatan jalan Telford 4. Pengadukan beton 5. Penyusunan TPT 6. Praktik pemeriksaan prasarana
Kemandirian Kader Teknik Desa Pembangunan sarana prasarana perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat terutama melalui PNPM Mandiri Perdesaan merupakan upaya untuk menunjang peningkatan kualitas insfrastruktur dasar yang ada di desa. Upaya tersebut untuk mendorong kemandirian masyarakat perdesaan. Dengan melihat pembangunan insfrastruktur dasar yang dilaksanakan selama ini melalui PNPM Mandiri Perdesaan memerlukan dukungan dari sisi masyarakat dalam merencanakan, mengelola, dan melestarikan hasil kegiatan terutama dikegiatan fisik. Untuk menunjang kemampuan masyarakat dalam pembangunan insfrastruktur perdesaan perlu diperkuat dengan adanya Kader Teknik di masing masing desa. Langkah yang dilakukan PNPM Mandiri perdesaan merupakan upaya untuk mewujudkan desa yang memiliki kemampuan sendiri dalam mengelola kegiatan pembangunan terutama kegiatan infrastruktur dasar yang ada di desa. Dengan adanya kemandirian Kader Teknik, masyarakat desa mampu menemukan strategi pembangunannya sendiri, dengan pola pembangunan desa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa. Yang dimaksud Kader Teknik disini adalah warga desa yang mempunyai bakat dan minat di bidang teknik, serta memiliki kepedulian membantu masyarakat dalam membangun, mengelola dan melestarikan prasarana untuk memajukan desa. Untuk itu aspek kerelawanan, mau meluangkan waktu dan kejujuran diharapkan ada pada diri para kader. Seorang kader teknik diharapkan memiliki keinginan untuk terus maju dan berbagi pengalaman dengan masyarakat, juga orang-orang lain yang memiliki kemampuan teknik, serta kemampuan dalam aspek manajemen konstruksi. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua orang mempunyai jiwa kerelawanan, mau meluangkan waktu dan kejujuran meskipun mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tidak diragukan di bidang teknik. Sebagai contoh adalah Ibu Suhaini, Kader Teknik Desa Mlaras Kecamatan Sumobito ini bukanlah sarjana teknik ataupun orang dari bidang teknik. Meskipun seorang perempuan tetapi beliau mau maju untuk belajar tentang teknik. Ibu dengan dua orang putri ini hanyalah seorang penjual nasi di warung depan rumahnya, yang warungnya hanya beliau buka di pagi hari saja. Tetapi beliau ini dipercaya masyarakat desa sebagai Kader Teknik sekaligus juga Ketua TPK Desa Mlaras sejak tahun 2007. Dan di tahun 2012 dan 2013 beliau dipercaya oleh forum Musrenbang kecamatan sebagai delegasi kecamatan untuk mewakili kecamatan Sumobito dalam forum Musrenbang Kabupaten.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PENGELOLA KEGIATAN UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang di ajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa. Tugas dan tanggung jawab UPK diantaranya adalah : a. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan b. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan c. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan d. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD i. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuha. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggungaan Dan (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) ynag dibuat oleh desa dalam setiap tahapan ptoses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan kebutuhan k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihhan, bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.
Desa Desa, atau udik, menurut definisi "universal", adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural ). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakaldi Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara. Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong , di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat is tiadat setempat. Pengertian desa Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas. Desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 – 1.000 are. Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan cirri-ciri sebagai berikut : 1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antra ribuan ji wa 2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan 3. Cara berusaha (ekonomi) aalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. UU no. 22 tahun 1999 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten UU no. 5 tahun 1979 Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia UU no. 6 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesi a[1].
Perbedaan Desa dengan Kelurahan Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Kewenangan desa adalah: Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. • •
• •
Pemerintahan Desa Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kepala Desa
Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sbb: 1. Bertakwa kepada Tuhan YME 2. Setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, serta Pemerintah 3. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat 4. Berusia paling rendah 25 tahun 5. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa 6. Penduduk desa setempat 7. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun 8. Tidak dicabut hak pilihnya 9. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan 10. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota Perangkat Desa Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, 3 (tiga) Kepala Urusan, 3 (tiga) Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan/Dusun/Dukuh/ sebutan lain menurut daerah masing-masing. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Wali Kota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya.
Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Keuangan desa Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan d esa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa
Sumber pendapatan desa terdiri atas: Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Pinjaman desa •
• • •
• •
APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Klasifikasi Desa dapat diklasifikasikan menurut: Menurut aktivitasnya Desa agraris, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang pertanian dan perkebunan. Desa industri, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang industri kecil rumah tangga. Desa nelayan, adalah desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang perikanan dan pertambakan. •
•
•
Menurut tingkat perkembangannya Desa Swadaya Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri: 1. Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya. 2. Penduduknya jarang. 3. Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris. 4. Bersifat tertutup. 5. Masyarakat memegang teguh adat. 6. Teknologi masih rendah. 7. Sarana dan prasarana sangat kurang. 8. Hubungan antarmanusia sangat erat. 9. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga. Desa Swakarya •
•
Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya adalah: 1. Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh. 2. Sudah mulai menpergunakan alat-alat dan teknologi 3. Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian. 4. Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain. 5. Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar. Desa Swasembada Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada 1. kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan. 2. penduduknya padat-padat. 3. tidak terikat dengan adat istiadat 4. telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan labih maju dari desa lain. 5. partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif. Potensi Desa Potensi desa dibagi menjadi 2 macam yaitu: Potensi fisik yang meliputi, tanah air, iklim dan cuaca, flora dan fauna Potensi non fisik, meliputi; masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial desa, dan aparatur desa, jika potensi dimanfaatkan dengan baik, desa akan berkembang dan desa akan memiliki fungsi, bagi daerah lain maupun bagi kota. •
• •
Fungsi Desa Fungsi desa adalah sebagai berikut: Desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota) Desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia • • • •
Ciri-ciri Masyarakat Desa Kehidupan keagamaan di kota berkurang dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang penting disini adalah manusia perorangan atau individu. Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga desa. Interaksi yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi. Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat mengejar kebutuhan individu. Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, sebab kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh. • •
• •
• • •
Pola persebaran desa Pola persebaran desa di Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu: Pola Memanjang (linear). Pola memanjang dibagi menjadi 4 yaitu: 1. Pola yang mengikuti jalan. Pola desa yang terdapat di sebelah kiri dan kanan jalan raya atau jalan umum. Pola ini banyak terdapat di dataran rendah. 2. Pola yang mengikuti sungai. Pola desa ini bentuknya memanjang mengikuti bentuk sungai, umumnya terdapat di daerah pedalaman. 3. Pola yang mengikuti rel kereta api. Pola ini banyak terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera karena penduduknya mendekati fasilitas transportasi. •
4. Pola yang mengikuti pantai. Pada umumnya, pola desa seperti ini merupakan desa nelayan yang terletak di kawasan pantai yang landai. Maksud dari pola memanjang atau linier adalah untuk mendekati prasarana transportasi seperti jalan dan sungai sehingga memudahkan untuk bepergian ke tempat lain jika ada keperluan. Di samping itu, untuk memudahkan penyerahan barang dan jasa. Pola Desa Menyebar Pola desa ini umumnya terdapat di daerah pegunungan atau dataran tinggi yang berelief kasar. Permukiman penduduk membentuk kelompok unit-unit yang kecil dan menyebar. Pola Desa Tersebar Pola desa ini merupakan pola yang tidak teratur karena kesuburan tanah tidak merata. Pola desa seperti ini terdapat di daerah karst atau daerah berkapur. Keadaan topografinya sangat buruk. •
•
Lembaga kemasyarakatan Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Pembentukan Desa ( Pembagian Administratif Desa) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri s ipil. Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Desa mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal yang sangat urgen,
