HAK SIPIL, POLITIK, EKONOMI SOSIAL & BUDAYA
Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar menusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara .
A. Ruang Lingkup Hak Hak sipil dan Politik Dalam Konstitusi Perubahan Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) yang terjadi sebanyak 4 (empat) kal kali semasa reformasi bergulir, tidak ketinggalan, isu yang sangat krusial seperti hak asasi manusia (HAM), ditampung kedalam satu Bab khusus mengenai HAM. HAM. Hak-hak Hak-hak dasar yang diakui secara universal kini mendapatkan pengakuan yang kuat oleh negara, hak inipun menjadi hak konstitusional (constitutional (constitutional right ) yang dijamin oleh hukum tertinggi.
HAM di dalam UUD 1945 dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial, dan budaya; hak atas pembangunan dan hak khusus lain; serta tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Selain itu, terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) yang meliputi hak untuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Perkembangan pengaturan hak asasi manusia di dalam UUD 1945 setelah amandemen mengalami perubahan pengaturan dari yang semula diatur secara terbatas menjadi lebih terperinci. Hasil pengaturan hak asasi manusia Perubahan Kedua UUD 1945 tersebar ke dalam 17 pasal yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A s/d 28 I, Pasal 29, Pasal 31, Pasal Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Hak-hak tersebut dibedakan ke dalam Hak Sipil dan Politik (HSP) dan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (HESB) dengan rincian sebagai berikut : Pengaturan Hak Sipil dan Politik dalam UUD 1945
1. 2.
Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Hak untuk hidup Pasal 28D ayat (1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
3.
Pasal 28D ayat (3) Hak atas kesempatan sama dalam pemerintahan
4.
Pasal 28D ayat (4) dan Pasa 28E ayat (1) Hak atas status status kewarganegaraan dan hak berpindah
5.
Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) Hak Kebebasan beragama
6.
Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
7.
Pasal 28E ayat (3) Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
8.
Pasal 28F Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
9.
Pasal 28G ayat (1) Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman
10.
Pasal 28G ayat (2) dan 28I ayat (1) Hak Bebas dari penyiksaan
11.
Pasal 28G ayat (2) Hak memperoleh suaka politik
12.
Pasal 28I ayat (1) Hak untuk tidak diperbudak
13.
Pasal 28I ayat (1) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
14.
Pasal 28I ayat (1) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
15.
Pasal 28I ayat (2) Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif
B. Ruang Lingkup Hak Sipil dan Politik dalam ICCPR
Pada dasarnya ICCPR memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparatur negara yang ingin bertindak refresif, khususnya negara-negara yang menjadi pihak dalam ICCPR. Oleh sebab itulah, hak-hak yang ada didalamnya sering disebut sebagai hak-hak negatif (negative rights), artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin didalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatasi atau terlihat berkurang. Akan tetapi, apabila negara berperan sebagai intervensionis, maka hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Inilah yang membedakan dengan model legislasi ICESCR yang justru menuntut peran maksimal negara untuk memenuhi hak-hak dalam kovenan tersebut yang sering disebut juga sebagai hak-hak positif ( positive rights). Ada dua klasifikasi terhadap hak-hak dalam ICCPR, yakni Non-Derogable Rights dan Derogable Rights. Hak Non-Derogable Rights adalah hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara pihak, walau dalam keadaan darurat sekalipun. Hakhak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah: 1) hak atas hidup (right to life), 2) hak bebas dari penyiksaan (right to be free from torture), 3) hak bebas dari perbudakan (right to be free from slavery), 4) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian utang, 5) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, 6) hak sebagai subjek hukum, dan 7) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.
Klasifikasi kedua adalah Derogable Right , yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Termasuk jenis hak ini adalah: 1) hak atas kebebasan berkumpul secara damai, 2) hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan 3) hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun tulisan).
Negara-negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut, tetapi penyimpangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang mengganggu keamanan nasional atau situasi darurat yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif terhadap ras dan etnis.
Pengaturan Hak Sipil dan Politik dalam ICCPR
1. Hak hidup (Pasal 6) 2. Bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi (Pasal 7) 3. Bebas dari perbudakan dan kerja paksa (Pasal 8) 4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi(Pasal 9) 5. Hak tahanan atas perlakuan manusiawi (Pasal 10) 6. Bebas dari penahanan atas utang (Pasal 11) 7. Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal (Pasal 12) 8. Kebebasan bagi WNA (Pasal 13) 9. Hak atas pengadilan yang jujur (Pasal 14) 10. Perlindungan dari kesewenang-wenangan hukum kriminal (Pasal 15) 11. Hak atas pengakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 16) 12. Hak atas kebebasan pribadi(privasi) (Pasal17) 13. Bebas untuk berfikir, berkeyakinan, dan beragama (Pasal 18) 14. Bebas untuk berpendapat dan berekspresi (Pasal 19) 15. Larangan propaganda perang dan diskriminasi (Pasal 20) 16. Hak untuk berkumpul (Pasal 21) 17. Hak untuk berserikat (Pasal 22) 18. Hak untuk menikah dan berkeluarga (Pasal 23) 19. Hak anak (Pasal 24) 20. Hak berpolitik (Pasal 25) 21. Kesamaan dimuka hukum (Pasal 26) 22. Hak bagi kaum minoritas (Pasal 27)
C. Ruang Lingkup Hak Sipil dan Politik dalam DUHAM
Hak sipil dan politik (SIPOL) yang paling mendasar adalah hak kebebasan untuk berpikir dan berkeyakinan, tanpa adanya intervensi dari siapapun, sekalipun itu otoritas negara. Maka inilah yang disebut sebagai freedom of religion and believe (hak kebebasan atas agama dan
kepercayaan). Terkait pula dengan hak-hak SIPOL adalah hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, dan hak untuk tidak dibunuh atau disiksa. Ini disebut pula sebagai hak dasar, atau nonderogable rights yang artinya hak-hak dasar manusia yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa dicabut dalam situasi apapun. Baik itu dalam keadaan perang, maupun dalam situasi darurat, negara harus tetap melindunginya.
D. Ruang Lingkup Hak Sipil dan Politik dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pengaturan mengenai hak-hak politik (hak melilih dan dipilih) setiap orang, telah di pertegas dalam Pasal 43 ay (1), (2) dan (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, oleh sebab itu setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa harus ada pembatasan baik secara langsung maupun tak langsung dalam bentuk maupun dengan cara apapun.
Konsep Dasar Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Indonesia
HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, jadi manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh hukum positif atau masyarakat, melainkan sematamata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[1] Ham mulai digagas oleh masyarakat internasional pada awal akhir abad 19 dan abad 20 (Perang Dunia I dan II). Dampak perang ini telah menyadarkan masyarakat internasional akan perlunya jaminan hak-hak kodrati yang melekat pd setiap diri manusia. Masyarakat internasional mulai menggagas, mengadakan konferensi-konferensi internasional guna membuat peraturan bersama atas standar penghormatan HAM, yang akhirnya muncul lah DUHAM (UDHR), ICCPR dan ICESCR yang ketiganya dalam tataran instrument HAM internasional sering disebut dengan the international Bill of human rights. Tapi sebenarnya dalam tataran masy internasional gagasan mengenai HAM telah ada pada abad 18 dinegara2 Eropa (freedom from_berserikat, berpendapat, hak2 politik). Pertengahan abad ke 20 muncul tuntutan atas pemenuhan hak ekonomi (bebas dari kemiskinan), hak social (bebas dari segala bentuk diskriminasi) dan hak budaya (bebas dari kebodohan). Dalam diskusi ini akan lebih difokuskan pada pembahasan mengenai hak-hak ekonomi, social dan budaya berikut konsekuensi Negara yang meratifikasi__kewajiban. Kerangka Normatif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya adalah jenis hak asasi manusia yang terkait dengan kesejahteraan material, sosial dan budaya. Pengaturan jenis-jenis hak ekosob ini mula-mula diatur dalam pasal 16, 22 sampai pasal 29 DUHAM, dan lebih lanjut diatur dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966. Hak-hak yang termasuk dalam kategori hak ekonomi, sosial dan budaya ini, meliputi: 1. Hak atas pekerjaan
2. Hak mendapatkan program pelatihan 3. Hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik 4. Hak membentuk serikat buruh 5. Hak menikmati jaminan sosial, termask asuransi sosial 6. Hak menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan 7. Hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, dan perumahan 8. Hak terbebas dari kelaparan 9. Hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi 10. Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara Cuma-Cuma 11. Hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya Hak ekosob mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum hak asasi manusia internasional; ia menjadi acuan pencapaian bersama dalam pemajuan ekonomi, sosial dan budaya[2]. Paling tidak, ada tiga alasan kenapa hak ekonomi, sosial, dan budaya mempunyai arti yang sangat penting: 1. Hak ekosob mencakup berbagai masalah paling utama yang dialami manusia sehari-hari: makanan yang cukup, pelayanan kesehatan, dan perumahan yang layak adalah diantara kebutuhan pokok (basic necessities) bagi seluruh umat manusia. 2. Hak ekosob tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia yang lainnya: interdependensi hak asasi manusia adalah realitas yang tidak bisa dihindari saat ini. Misalnya saja, hak untuk memilih dan kebebasan mengeluarkan pendapat akan tidak banyak artinya bagi mereka yang berpendidikan rendah karena pendapatan mereka tidak cukup untuk membia yai sekolah. 3. Hak ekosob mengubah kebutuhan menjadi hak: seperti yang sudah diulas diatas, atas dasar keadilan dan martabat manusia, hak ekonomi sosial budaya memungkinkan masyarakat menjadikan kebutuhan pokok mereka sebagai sebuah hak yang harus diklaim (rights to claim) dan bukannya sumbangan yang didapat (charity to receive)[3]. Pengikatan terhadap hak ekosob tersebut diwujudkan dengan mempositifikasikan hak-hak yang tertuang dalam Covenan on Economic, Social and Cultural Rights 1966 dengan melalui ratifikasi[4]. Sekarang lebih dari 143 negara yang telah meratifikasi kovenan ini. Indonesia telah meratifikasi ICESCR 1966 dengan UU No 11 Tahun 2005.
Kewajiban Negara dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Hak-hak ekosob sering disebut sebagai “hak -hak positif”, karena tidak seperti dalam hak -hak sipil dan politik, dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya ini, negara harus berperan atau mengambil langkah-langkah positif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak ini, seperti tersedianya perumahan, sandang, pangan, lapangan kerja, pendidikan, ds b[5]. Dalam Pasal 2 ayat 1 Kovenan Hak Ekosob dinyatakan : ” Setiap negara peserta Kovenan berjanji untuk mengambil langkah -langkah, baik secara sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya bantuan teknis dan ekonomi, sampai maksimum sumberdaya yang ada, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh hak yang diakui dalam Kovenan dengan menggunakan semua sarana yang memadai, termasuk pengambilan langkah-langkah legislatif. ” Kovenan seringkali disalahartikan bahwa pemenuhan hak ekosob akan terwujud setelah atau apabila suatu negara telah mencapai tingkat perkembangan ekonomi tertentu. Padahal yang dimaksudkan dengan rumusan tersebut adalah mewajibkan semua Negara peserta untuk mewujudkan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, terlepas dari tingkat perkembangan ekonominya atau tingkat kekayaan nasionalnya.
Berdasarkan pasal tersebut Negara harus secara aktif mengambil tindakan ( state obligation to do something ) tetapi juga menuntut negara tidak mengambil tindakan tertentu untuk melindungi hak ( state obligation not to do something ) Kovenan membebankan sejumlah kewajiban bagi Negara peratifikasi setidaknya: 1. Obligation of conduct__kewajiban melaksanakan kemauan dalam konvensi 2. Obligation of result__kewajiban pencapaian hasil 3. Obligation transparent assessment of progress__kewajiban pelaksanaan kewajiban tersebut secara transparan di dalam pengambilan keputusan Dalam tiga kewajiban tersebut mesti terpenuhi tiga kewajiban penting yaitu kewajiban menghormati (duty to respect), kewajiban melindungi (duty to protect) dan kewajiban memenuhi (duty to fulfill). Prinsip-prinsip Maastricht ( Maastricht principles) yang dirumuskan oleh ahli-ahli hukum internasional tentang tanggung jawab negara berdasarkan ICESCR juga menolak permisahan tanggung jawab negara dalam apa yang disebut obligation of conduct disatu sisi dan obligation of result disisi lain. Prinsip-prinsip Limburg ( Limburg principles)[6] memberikan pedoman umum tentang bagaimana persisnya kewajiban tersebut dilanggar oleh suatu negara (violation of covenan obligations), yaitu[7]: 1. Negara gagal mengambil langkah-langkah yang wajib dilakukannya
2. Negara gagal menghilangkan rintangan secara cepat dimana Negara tersebut berkewajiban untuk menghilangkannya 3. Negara gagal melaksanakan tanpa menunda lagi suatu hak yang diwajibkan pemenuhannya dengan segera 4. Negara dengan sengaja gagal memenuhi suatu standar pencapaian yang umum diterima secara internasional 5. Negara menerapkan pembatasan terhadap suatu hak yang diakui dalam kovenan 6. Negara dengan sengaja menunda atau menghentikan pemenuhan secara bertahap dari suatu hak, dan 7. Negara gagal mengajukan laporan yang diwajibkan oleh kovenan. Dalam konteks hukum internasional, Limburg principle tersebut merupakan bentuk hukum internasional yang berbentuk soft law, yang non legally binding bagi negara-negara untuk melaksanakannya. Namun demikian, instrument hokum tersebut tetap memberikan pedoman yang dapat dipakai oleh negara-negara dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kovenan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bagaimana dengan Indonesia dalam Implementasinya….?
Didalam UUD 1945 yang telah diamandemen terdapat ketentuan yang tegas dan jelas mengenai hak asasi manusia dibidang sipil,politik,ekonomi,social,budaya, maupun pembangunan. Hak-hak tersebut dijelaskan dalam pembukaan dan tersebar didalam beberapa pasal didalam UUD 1945 terutama didalam pasal 28 dalam Bab mengenai Hak Asasi Manusia. Didalam batang tubuh hak-hak yang berkaitan dengan hak ekonomi,social dan budaya yang diatur didalam UUD 1945 antara lain : Pasal 28C :
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia Pasal 28H :
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
(3) Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 31
(1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan
