BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa disebut SBY, dilantik sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. SBY juga merupakan presiden Indonesia yang pertama kali berhasil melaksanakan masa pemerintahannya secara penuh di masa reformasi ini. Pada masa pemerintahan SBY ini terdapat beberapa kondisi dan kebijakan yang ditempuh baik dalam bidang ideologi, politik, ketahanan dan keamanan, ekonomi, sosial, maupun budaya.
Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono atau yang terkenal dengan sebutan SBY, telah membuat babak baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Beliau dilantik sebagai presiden keenam Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama wapresnya Jusuf Kalla yang kemudian kembali terpilih di Pemilu 2009 bersama wapresnya Boediono. Bersama dengan pasangannya, SBY memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan agenda reformasi. Program pertama pemerintahan SBY-JK dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sitem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung.
Langkah tersebut disambut baik oleh masyarakat. Secara umum SBY-JK melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang diduga korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kebebasan oleh presiden melakukan audit dan pemberantasan korupsi. Hasilnya telah terjadi pemeriksaan tersangka korupsi dan pejabat pemerintahan sebanyak 31 orang selama 100 hari. Artinya SBY-JK sungguh memilki komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian, masih banyak hal yang harus dievaluasi.
B. Rumusan Masalah
Siapakah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)?
Bagaimana masa pemerintahan SBY?
Bagaimana kondisi dan kebijakan SBY?
C. Tujuan
Mengetahui siapa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Menjelaskan masa pemerintahan SBY
Menjelaskan kondisi dan kebijakan SBY
BAB II
PEMBAHASAN
A. Profil Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Jend. TNI ( Purn.) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 62 tahun) adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sehingga, sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Yudhoyono yang dipanggil "Sus" oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan "SBY", melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen UUD 1945.
Dalam kehidupan pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani Herrawati yang merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm), komandan RPKAD (kini Kopassus) yang turut membantu menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun1965.
B. Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu masa pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono.
Pemerintahan SBY-JK berlangsung pada tahun 2004-2009. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya, Jusuf Kalla mencetuskan visi dan misi sebagai berikut:
Visi :
Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.
Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia.
Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.
Misi :
1) Mewujudkan Indonesia yang aman damai
2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis
3) Mewujudkan Indonesia yang sejahtera
Pemerintahan SBY-Boediono berlangsung dari tahun 2009 sampai sekarang. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya, Boediono mencetuskan visi dan misi sebagai berikut :
Visi :
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR
Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera
Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi
Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang
Misi :
MEWUJUDKAN INDONESIA YANG LEBIH SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI DAN MELETAKKAN FONDASI YANG LEBIH KUAT BAGI INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS.
Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk mencapai Kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate Governance.
Demokratisasi Pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen Bangsa.
Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi.
Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka Pembangunan Masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa.
C. Kondisi dan Kebijakan
Politik
Bidang politik
Dalam pemilu legislatif 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai Demokrat, meraih 7,45% suara. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla. Dalam masa kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang.
Kemudian di pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai presiden Indonesia.
Dalam pemerintahan SBY ini, melakukan beberapa kebijakan politik diantaranya:
Pembentukan Kabinet Bersatu
Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.
Pembentukan Kabinet Bersatu jilid II
Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya.Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.
Menganut konsep Trias Politika
Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.
Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.
Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya serupa, mulus atau tanpa halangan.
Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural Sistem Politik Indonesia, yakni berdasarkan kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislaif, dan Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif, pemilihannya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden.
Sistem Kepartaian
Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu menunjukan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis.
Politik Pencitraan
Politik pencitraan merupakan salah satu senjata ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk mengambil hati rakyatnya. Pola politik pencitraan tentu digunakan oleh hampir semua pemimpin negara di dunia, termasuk Presiden SBY. Selaku pemimpin negara, ia tentu harus membentuk citra dirinya sebaik mungkin demi menjaga imej baiknya di mata masyarakat Indonesia. Dalam melakukan politik pencitraan tersebut, Presiden SBY melakukanya dengan beberapa hal, yang terbagi dalam konteks internal dan konteks eksternal.
Dalam konteks internal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya, yakni dengan kapabilitas retorika atau kemampuan berbicara di depan umum. Dari lima jenis retorika yang dikemukakan Aristoteles, Presiden SBY dinilai mengimplementasikan Retorika tipe Elucotio, dimana pembicara memilih kata-kata dan bahasa yang tepat sebagai alat pengemas pesanya ketika berbicara di depan umum. Selain hal tersebut, konteks internal disini berkaitan dengan sikap bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukan Presiden SBY kepada masyarakat, dimana hal tersebut tentunya dapat berimplikasi terhadap penarikat rasa simpatik masyarakat itu sendiri.
Dalam konteks eksternal, politik pencitraan SBY dilakukan dengan beragam aspek, salah satunya adalah kampanye, dan introduksi prestasi positif SBY selama memerintah Indonesia. Hal tersebut tentu dapat memicu ketertarikan rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY dan menjadi simpatik atasnya.
Politik Luar Negeri
SBY berusaha memantapkan politik luar negeri Indonesia dengan cara meningkatkan kerjasama internasional dan meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Baru-baru ini Indonesia berani mengambil sikap sebagai satu-satunya negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang bersikap abstain ketika semua negara lainnya memberikan dukungan untuk memberi sanksi pada Iran.
SBY telah berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya, antara lain dengan Jepang. Perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah 'mengarungi lautan bergelombang', bahkan 'menjembatani dua karang'. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai insiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah.
Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY, yaitu :
1) Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain (Jepang, China, India, dll).
2) Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri (internasional).
3) Bersifat pragmatis kreatif dan oportunis, artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja (baik negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional) yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia.
4) Konsep TRUST, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia Internasional. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST adalah unity, harmony, security, leadership, prosperity. Prinsip-prinsip dalam konsep TRUST inilah yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya.
Ekonomi
Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.
Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.
Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.
Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.
Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%
Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.Core inflation pun naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%.
Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan.
Data Harga Bahan Bakar Minyak 2004 vs 2009 (Naik)
Harga
2004
2009
Catatan
Minyak Mentah Dunia / barel
~ USD 40
~ USD 45
Harga hampir sama
Premium
Rp 1810
Rp 4500
Naik 249%
Minyak Solar
Rp 1890
Rp 4500
Naik 238%
Minyak Tanah
Rp 700
Rp 2500
Naik 370%
Dengan kondisi harga minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga jual premium yang masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800 per liter). Maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh ironis ditengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap liter solar yang dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global, pemerintah bahkan memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan. Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan menjual harga minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah.
Berdasarkan janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi) naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh Demokrat di bidang ekonomi.
Pertumbuhan
Janji Target
Realisasi
Keterangan
2004
ND
5.1%
2005
5.5%
5.6%
Tercapai
2006
6.1%
5.5%
Tidak tercapai
2007
6.7%
6.3%
Tidak tercapai
2008
7.2%
6.2%
Tidak tercapai
2009
7.6%
~5.0%
Tidak tercapai *
Tingkat Inflasi 2004-2009 (Naik)
Secara alami, setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan berhasil secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun2 kali lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.
Tingkat Inflasi
Janji Target
Fakta
Catatan Pencapaian
2004
6.4%
2005
7.0%
17.1%
Gagal
2006
5.5%
6.6%
Gagal
2007
5.0%
6.6%
Gagal
2008
4.0%
11.0%
Gagal
Selama 4 tahun pemerintahan, Demokrat yang terus mendukung SBY tidak mampu mengendalikan harga barang dan jasa sesuai dengan janji yang tertuang dalam kampanye dan RPM yakni rata-rata mengalami inflasi 5.4% (2004-2009) atau 4.9% (2004-2008). Fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi rata-rata 10.3% selama periode 2004-2008. Kenaikan harga barang dan jasa melebihi 200% dari target semula.
Jumlah Penduduk Miskin
Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.
Penduduk Miskin
Jumlah
Persentase
Catatan
2004
36.1 juta
16.6%
2005
35.1 juta
16.0%
Februari 2005
2006
39.3 juta
17.8%
Maret 2006
2007
37.2 juta
16.6%
Maret 2007
2008
35.0 juta
15.4%
Maret 2008
2009
8.2% ????
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperbesar utang dalam jumlah sangat besar. Posisi utang tersebut merupakan utang terbesar sepanjang sejarah RI.
Koalisi terdiri dari
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Perkumpulan Prakarsa
Perhimpunan Pengembangan Pesantren & Masyarakat (P3M)
Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia
Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal
Pusat Telaah dan Informasi Regional
Asosiasi pendamping Perempuan Usaha Kecil dan
Publish What You Pay
Berdasarkan catatan koalisi, utang pemerintah sampai Januari 2009 meningkat 31 persen dalam lima tahun terakhir. Posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun. Adapun posisi utang Janusari 2009 sebesar Rp 1.667 triliun atau naik Rp 392 triliun. Apabila pada tahun 2004, utang per kapita Indonesia Rp 5,8 juta per kepala, pada Februari 2009 utang per kapita menjadi Rp 7,7 juta per kepala. Memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, koalisi menilai rezim sekarang ini adalah rezim anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan turunnya secara drastis subsidi. Pada tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar 6,3 persen dari produk domestik bruto. Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk kepentingan rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB.
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan pemerintahan SBY. Dapat dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi dalam pemerintahan yang akan berjalan untuk beberapa tahun ke depan lagi.
Sosial
Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh.
Pada masa pemerintahan ini, kehidupan masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi antarwarga di perkotaan.
Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah tidak lagi mencanangkan transmigrasi.
Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terealisasi.
Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Bahkan baru-baru ini terjadi tawuran antar-SMA di Jakarta yang membawa korban para pejuang jurnalistik.
6. Budaya
Dalam hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya. Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh pemerintah negara lain. Contohnya sebagai berikut :
Klaim Batik Jawa Oleh Adidas
Klaim Angklung oleh Pemerintah Malaysia
Klaim Gamelan oleh Pemerintah Malaysia
Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia
Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia
Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia
Sambal Bajak dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Belanda
Sambal Petai dari Riau oleh Oknum WN Belanda
Sambal Nanas dari Riau oleh Oknum WN Belanda
Tempe dari Jawa oleh Beberapa Perusahaan Asing
Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
Lagu Soleram dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
Lagu Injit-injit Semut dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia
Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
Kursi Taman Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah
Pigura Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah
Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia
Desain Kerajinan Perak Desak Suwarti dari Bali oleh Oknum WN Amerika
Produk Berbahan Rempah-rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia oleh Shiseido Co Ltd
Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia
Kopi Gayo dari Aceh oleh perusahaan multinasional (MNC) Belanda
Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang
Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia
Kain Ulos oleh Malaysia
Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia
Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia
Namun di masa ini, terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik Indonesia adalah warisan budaya Indonesia.
D. Kelebihan dan Kelemahan Pemerintahan SBY
Kelebihan
Harga BBM diturunkan hingga 3 kali (2008-2009), pertama kali sepanjang sejarah.
Perekonomian terus tumbuh di atas 6% pada tahun 2007 dan 2008, tertinggi setelah orde baru.
Cadangan devisa pada tahun 2008 US$ 51 miliar, tertinggi sepanjang sejarah.
Menurunnya Rasio hutang negara terhadap PDB terus turun dari 56% pada tahun 2004 menjadi 34% pada tahun 2008.
Pelunasan utang IMF.
Terlaksananya program-program pro-rakyat seperti: BLT, BOS, Beasiswa, JAMKESMAS, PNPM Mandiri, dan KUR tanpa agunan tambahan yang secara otomatis dapat memperbaiki tinggkat ekonomi rakyat.
Pemberantasan korupsi.
Pengangguran terus menurun. 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun 2008.
Menurunnya angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 15,4% pada tahun 2008.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.
perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa.
Kelemahan
Harga BBM termahal sepanjang sejarah indonesia yaitu mencapai Rp. 6.000.
jumlah utang negara tertinggi sepanjang sejarah yakni mencapi 1667 Triliun pada awal tahun 2009 atau 1700 triliun per 31 Maret 2009. Inilah pembengkakan utang terbesar sepanjang sejarah.
tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15% pada tahun 2006 .menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya public.
Konsentrasi pembangunan di awal pemerintahannya hanya banyak berpusat di aceh, karena provinsi aceh telah di porak porandakan oleh bencana alam stunami pada tahun 2004.
Masih gagal nya pemerintah menghapuskan angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini.
Bencana alam yang sering terjadi di indonesia membuat para investor asing enggan berinvestasi dengan alasan tidak aman terhadap ancaman bencana alam.
Dianggap belum mampu menyelesaikan masalah bank CENTURY.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat. Namun, terdapat beberapa kemunduran juga. Kita tidak dapat melihat kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu pandangan. Kita harus memandang dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan pemerintahan pada masa Orde Baru, memang dalam beberapa bidang terlihat kemunduran. Tetapi bisa saja hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan pers dikekang sehingga bagian buruk pada Orde Baru tidak terlihat. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga pengambilan kebijakan terkesan lambat. Meski begitu, musyawarah mufakat ini dilakukan untuk kepentingan bersama. Sehingga dapat dikatakan, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah cukup berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi.
B. Saran
Kami menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil. Karena dari pengamatan kami, rakyat kecil kurang diperhatikan pemerintah. Meski laju perekonomian Indonesia berkembang pesat, namun perkembangan itu hanya menguntungkan golongan menengah keatas dan merugikan rakyat kecil sehingga kesenjangan sosial semakin membentang lebar.
Kami juga menyarankan bagi segenap masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan dengan memberikan masukan, kritikan, dan dukungan.
DAFTAR PUSTAKA
https://patmikumalasari.wordpress.com/2014/01/11/masa-pemerintahan-presiden-susilo-bambang-yudhoyono/
