PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

ISSN 2407 - 1072

Jurnal Akuntanika, Vol. 4, No. 1 , Januari – Juni 2018

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, PENGENDALIAN INTERNAL DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN Nurhasanah1, Firmasnyah2, Kurnia Sari3 Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya E-mail: [email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah pengendalian internal kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada staf/pegawai di instansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.Responden penelitian berjumlah 35 responden yang berlatar belakang akuntansi, dengan teknik pengambilan sampel dengan teknik sampling jenuh. Model peneitian dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan program SPSS versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan pengendalian internal secara parsial berpengaruh negative terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kemudian secara simultan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif. Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia.

dengan kuantitas dan kualitas terukur 1 PENDAHULUAN sehingga dapat menjelaskan kinerja dan 1.1 Latar Belakang Fenomena pelaporan keuangan tanggung jawab pengelolaan anggaran pemerintah di Indonesia menjadi sesuatu hal keuangan selama satu periode tertentu. yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari Menurut peraturan pemerintah nomor 71 berbagai tulisan yang berhasil di-download tahun 2010 terdapat empat kelompok utama dari internet, ternyata di dalam laporan yang membutuhkan laporan keuangan yang keuangan pemerintah masih banyak disajikan dihasilkan oleh pemerintah, Empat kelompok data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga utama tersebut, yaitu: wakil rakyat, lembaga masih banyak penyimpangan-penyimpangan pemeriksa, lembaga pengawas, dan yang berhasil ditemukan oleh Badan masyarakat. Pihak yang memberi atau Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit berperan dalam proses donasi, investasi, dan laporan keuangan pemerintah. Maka untuk pinjaman serta pemerintah. Oleh karena itu, menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah bertanggung jawab pemerintah yang baik, pemerintah pusat dan untuk menyajikan dan melaporkan Laporan pemerintah daerah diharapkan dapat Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang menerapkan akuntabilitas publik. Pemerintah bermanfaat dan sesuai bagi kebutuhan daerah menjadikan laporan keuangan menjadi pemakainya. media bagi sebuah entitas Laporan Keuangan Sebagaimana dinyatakan dalam Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 mempertanggungjawabkan kinerja tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, keuangannya kepada publik yang Informasi akuntansi yang terdapat di dalam menggambarkan keluaran atau hasil dari laporan keuangan pemerintah daerah harus kegiatan yang akan atau telah dicapai memenuhi beberapa karakteristik kualitatif sehubungan dengan penggunaan anggaran 105

ISSN 2407 - 1072

Jurnal Akuntanika, Vol. 4, No. 1 , Januari – Juni 2018

yaitu, Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan Hal terakhir yang mungkin dan Dapat Dipahami. mempengaruhi kualitas laporan keuangan Upaya pertama yang dilakukan pemerintah daerah yaitu kompetensi sumber pemerintah yaitu menyusun laporan keuangan daya manusia. Kompetensi adalah suatu berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah kemampuan untuk mengerjakan atau (SAP). Menyusun laporan keuangan akan melaksanakan suatu pekerjaan, dengan berkualitas bila mengacu kepada Standar kompetensi yang memadai seseorang tidak Akuntansi Pemerintah (SAP). Alasan tersebut akan mampu untuk mencapai kinerja tertinggi didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh dalam menyelesaikan pekerjaannya. Di setiap Wati (2014). SAP dalam upaya peningkatan entitas pemerintahan dibutuhkan sumber daya kualitas laporan keuangan pemerintah di yang berkompeten untuk menghasilkan Indonesia merupakan persyaratan yang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mempunyai kekuatan hukum. Maka dari itu, (LKPD). Oleh karena itu sumber daya penting diperlukan adanya pemahaman manusia yang tidak kompeten tidak akan bisa aparatur atas penerapan PP No.71 Tahun 2010 melaksanakan tugasnya secara efektif dan dalam meningkatkan kualitas laporan efisien. Dalam menciptakan laporan keuangan keuangan Pemerintah Daerah. yang berkualitas Kompetensi Sumber Daya Kualitas laporan keuangan pemerintah Manusia bisa dikatakan faktor penting, berhubungan erat dengan Standar Akuntansi karena yang menerapkan Sistem Pengendalian Pemerintahanan (SAP) karena laporan Intern Pemerintah (SPIP) dan Standar keuangan yang berkualitas harus disusun Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sesuai dengan pedoman dan aturan-aturan Sumber Daya Manusia. Untuk dapat yang terdapat dalam standar akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan yang berlaku, oleh karena itu LKPD haruslah berkompetensi, sumber daya manusia sangat mengacu kepada SAP yang telah ditetapkan. dibutuhkan dalam hal ini. SAP berfungsi sebagai acuan apakah Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah selaku auditor pemerintah menilai Kualitas disusun berdasarkan sistem yang memadai laporan keuangan pemerintah daerah setiap dan informasi yang termuat apakah sudah tahunnya. Badan pemeriksa keuangan dapat sesuai dengan Standar Akuntansi memberikan empat jenis opini terhadap Pemerintahan (SAP). laporan pertanggungjawaban yang disajikan Hal kedua yang mungkin oleh pemerintah, yaitu Wajar Tanpa mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pengecualian (WTP) termasuk Wajar Tanpa pemerintah daerah yaitu Sistem pengendalian Pengecualian dengan Paragraf Penjelas internal (SPI) yang menjadi isu dan mendapat (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian perhatian cukup besar belakangan ini, untuk (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak menentukan luas lingkup pengujian yang akan Memberikan Pendapat (TMP). Ketika BPK dilakukannya. BPK selaku auditor eksternal memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian menguji kekuatan SPI ini di setiap (WTP) terhadap Laporan Keuangan pemeriksaan yang dilakukannya. Lemahnya Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat SPI yang diterapkan di pemerintahan, dikatakan bahwa laporan keuangan suatu membuka peluang yang sangat besar bagi entitas pemerintah daerah tersebut disajikan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. anggaran (APBN/APBD) hal ini dinyatakan Dalam rangka peningkatan kualitas oleh lembaga pemantau Pemerintah kemudian akuntabilitas pelaporan keuangan Upaya yang menerbitkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang telah dilakukan oleh BPKP adalah melakukan standar pengendalian internal pemerintahan. asistensi atau pendampingan penyusunan Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa laporan keuangan dan menempatkan 23 orang tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan pegawai BPKP yang dipekerjakan pada 11 keyakinan yang memadai bagi tercapainya: instansi pemerintah daerah di Sumatera Keandalan Laporan Keuangan, Efektivitas Selatan. Dalam rangka peningkatan kualitas Dan Efisiensi Pencapaian Tujuan laporan keuangan pemda telah disarankan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, kepada masing-masing kepala daerah serta Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang- perlu dilakukan langkah-langkah identifikasi Undangan dan Pengamanan Aset Negara. penyebab, menempatkan personal yang 106

ISSN 2407 - 1072

Jurnal Akuntanika, Vol. 4, No. 1 , Januari – Juni 2018

kompeten, dan menyusun action plan untuk langkah perbaikan kualitas laporan keuangan. Data hasil pemeriksaan BPKP perwakilan Sumatera Selatan atas pelaporan keuangannya

serta temuannya dari disajikan dalam tabel 1.

tahun

2011-2015

Tabel 1 Perkembangan LKPD dari tahun 2011-2015 Opini BPK atas LKPD Tahun 2011 s.d 2015 Wilayah Sumatera Selatan N o

2 Nama Pemda

011

2 012

W 1

Provinsi Sumsel

DP

2

Kabupaten OKU

DP

3

Kabupaten OKI

TP

4

Kabupaten Muara Enim

DP

5

Kabupaten Lahat

DP

6

Kabupaten Musi Rawas

DP

7

Kabupaten Musi Banyuasin

DP

8

Kabupaten Banyuasin

TP

9 1

Kabupaten OKU Timur

DP

Kabupaten OKU Selatan

DP

Kabupaten Ogan Ilir

DP

Kabupaten Empat Lawang

DP

W DP

W

W W W W W W

1

W

1 2

W

1 3

_ _

_

_

W Kota Palembang

TP

Kota Lubuk Linggau

TP

Kota Pagar Alam

DP

W

1 7

T

_

W TP W TP

W

1

W

W

W DP

W TP

W TP

W DP

W DP

TP

TP

W DP

T

W TP

W DP

MP

1 6

W DP

Kabupaten Muratara 1

8

_

W DP

MP

1

5

W

W DP

W TP

TP

Kabupaten PALI

4

W

W

T

W TP

TP

DP

MP

W

W

W

W TP

TP

DP

DP

W

W

W

W TP

TP

TP

DP

W

W

W

W DP

TP

TP

TP

W

W

W

W TP

TP

TP

TP

W

W

W

W TP

TP

DP

DP

W

W

W DP

W TP

TP

DP

W TP

W

W

W DP

W

TP

TP

W TP

DP W

W DP

W

W

TP

2 015

TP

DP W

W

1

W

W

TP

2 014

DP

DP W

0

2 013

W TP

W TP

W TP

W W W W Kota Prabumulih DP DP TP TP TP *) pemeriksaan LKPD Provinsi Sumsel tahun 2011-2015

Dari tabel 1.1 yang menyajikan Hasil Pemerikasaan Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan dari TA 2011 sampai TA 2015 terlihat bahwa BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian sampai dengan tahun 2013 kemudian memberikan opini

W

wajar tanpa pengecualian di tahun 2014-2015. Adanya kenaikan persentase opini WDP menjadi WTP, secara umum menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintahan daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan

107

ISSN 2407 - 1072

Jurnal Akuntanika, Vol. 4, No. 1 , Januari – Juni 2018

prinsip yang berlaku. Penyajian suatu laporan kuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik. Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan merupakan cerminan bagi kualitas pengelolaan dan penyajian atas suatu laporan keuangan. Belum diperolehnya opini WTP dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: Adanya kelemahan sistem pengendalian intern, penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tidak sesuainya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, belum tertatanya barang milik negara/daerah dengan tertib, kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan serta kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah. Dalam penelitian ini peneliti tertarik dengan fenomena yang terjadi mengenai hasil audit laporan keuangan di Sumatera Selatan tentang laporan keuangan yang Mengacu pada hasil pemeriksaan BPK atau LKPD mendorong peneliti untuk meneliti kembali apakah salah satu faktor dari Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini difokuskan pada BPKAD provinsi Sumatera Selatan. Alasan penggunaan populasi ini karena BPKAD mempunyai peranan penting dalam hal rekonsiliasi laporan keuangan baik dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah. Dapat dilihat Sumatera Selatan dinilai berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas pada tahun 2014-2015. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti bermaksud untuk mencoba meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut adapun latar belakang penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan”. 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. LANDASAN TEORI 2.1 Standar Akuntansi Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yaitu SAP diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Menurut Tanjung (2012) dalam Vicky Agustiawan (2013) mengemukakan bahwa: Standar akuntansi pemerintah adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan dalam menyusun standar, pelaporan keuangan dan 108

ISSN 2407 - 1072

Jurnal Akuntanika, Vol. 4, No. 1 , Januari – Juni 2018

penyelenggara akuntansi. Adapun delapan d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan (Substance Over Form) pelaporan keuangan pemerintah yaitu basis Informasi dimaksudkan untuk menyajikan akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi dengan wajar transaksi serta peristiwa lain mengungguli bentuk, perioditas, konsistensi, yang seharusnya disajikan, maka transaksi pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar. atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat a. Basis Akuntansi dan disajikan sesuai dengan substansi dan Basis akuntansi yang digunakan dalam realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek laporan keuangan pemerintah adalah basis formalitasnya. Apabila substansi transaksi akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam dengan aspek formalitasnya, maka hal hal peraturan perundangan mewajibkan tersebut harus diungkapkan dengan jelas disajikannya laporan keuangan dengan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. basis kas, maka entitas wajib menyajikan e. Periodisitas (Periodicity) laporan demikian. Kegiatan akuntansi dan pelaporan Basis akrual untuk LO berarti bahwa keuangan entitas pelaporan perlu dibagi pendapatan diakui pada saat hak untuk menjadi periode-periode pelaporan memperoleh pendapatan telah terpenuhi sehingga kinerja entitas dapat diukur dan walaupun kas belum diterima di Rekening posisi sumber daya yang dimilikinya dapat Kas Umum Negara/Daerah atau oleh ditentukan. Periode utama yang digunakan entitas pelaporan dan beban diakui pada adalah tahunan. Namun, periode bulanan, saat kewajiban yang mengakibatkan triwulanan, dan semesteran juga penurunan nilai kekayaan bersih telah dianjurkan. terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan f. Konsistensi (Consistency) dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti pada kejadian yang serupa dari periode ke bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa periode oleh suatu entitas pelaporan disajikan pula pada LO. (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak b. Nilai Historis (Historical Cost) berarti bahwa tidak boleh terjadi Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan perubahan dari satu metode akuntansi ke setara kas yang dibayar atau sebesar nilai metode akuntansi yang lain. wajar dari imbalan (consideration) untuk g. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure) memperoleh asset tersebut pada saat Laporan keuangan menyajikan secara perolehan. Kewajiban dicatat sebesar lengkap informasi yang dibutuhkan oleh jumlah kas dan setara kas yang diharapkan pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh akan dibayarkan untuk memenuhi pengguna laporan keuangan dapat kewajiban di masa yang akan datang dalam ditempatkan pada lembar muka (on the pelaksanaan kegiatan pemerintah. face) laporan keuangan atau Catatan atas c. Realisasi (Realization) Laporan Keuangan. Bagi pemerintah, pendapatan basis kas h. Penyajian Wajar (Fair Presentation) yang tersedia yang telah diotorisasikan Laporan keuangan menyajikan dengan melalui anggaran pemerintah suatu periode wajar Laporan Realisasi Anggaran, akuntansi akan digunakan untuk membayar Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, utang dan belanja dalam periode tersebut. Neraca, Laporan Operasional, Laporan Mengingat Laporan Realisasi Anggaran Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan masih merupakan laporan yang wajib Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam disusun, maka pendapatan atau belanja rangka penyajian wajar, faktor basis kas diakui setelah diotorisasi melalui pertimbangan sehat diperlukan bagi anggaran dan telah menambah atau penyusun laporan keuangan ketika mengurangi kas. Prinsip layak temu biayamenghadapi ketidakpastian peristiwa dan pendapatan (matching-cost against keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu revenue principle) dalam akuntansi diakui dengan mengungkapkan hakikat pemerintah tidak mendapat penekanan serta tingkatnya dengan menggunakan sebagaimana dipraktekkan dalam pertimbangan sehat dalam penyusunan akuntansi komersial. laporan keuangan. 109

ISSN 2407 - 1072

Jurnal Akuntanika, Vol. 4, No. 1 , Januari – Juni 2018

Diharapkan seluruh instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik dan sesuai sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang andal dan lengkap kepada berbagai pihak. Setelah ditetapkannya SAP berarti pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki pedoman dalam membuat dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsipprinsip yang berlaku. 2.2 Pengendalian Internal Menurut Hery (2013:159) pengertian pengendalian intern adalah sebagai berikut : Pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Unsur-unsur pengendalian SPI yang diterapkan dipemerintah menurut PERMENDAGRI no 60 tahun 2008 terdiri atas unsur: 1. Lingkungan pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: a. Penegakan integritas dan nilai etika b. Komitmen terhadap kompetensi c. Kepemimpinan yang kondusif d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus: h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait. 2. Penilaian Risiko Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri dari, identifikasi risiko dan analisis risiko. Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. 3. Kegiatan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. 4. Informasi dan Komunikasi Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi,mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. 5. Pemantauan Pengendalian Intern Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. 2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengertian Sumber Daya Manusia Menurut Nawawi dalam Yani (2012: 1) Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur dalam organisasi dapat diartikan sebagai manusia yang bekerja dalam suatu organisasi. SDM dapat disebut juga sebagai personil, tenaga kerja, pekerja, karyawan, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Atau potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal nonmateril dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan

110

ISSN 2407 - 1072

Jurnal Akuntanika, Vol. 4, No. 1 , Januari – Juni 2018

menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Menurut Wibowo (2012:324) menjelaskan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut: Suatu kemapuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Perangkat daerah harus memiliki pengalaman di bidang keuangan dan didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan merupakan hal terpenting dalam pengelolaan keuangan yang baik. Sehingga dalam menerapkan sistem akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Apabila sumber daya manusia tidak mampu memahami dan menerapkan akunntansi dengan baik maka itu akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang di buat, dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Agar dapat memenuhi tujuannya karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang SAP. Terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami pada bagian kerangka konseptual akuntansi pemerintah pada paragraf 35 menyatakan keempat karakteristik tersebut merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memenuhi kualitas yang diinginkan. a. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. b. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan c. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

2.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Menurut Fahmi (2013:2) Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Pengertian laporan keuangan lainnya yang diungkapkan oleh Munawir (2010:2): Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu perusahaan. Tuntutan dilaksankannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk tidak sekedar melakukan vertical reporting, yaitu pelaporan kepada pemerintah pusat, akan tetapi juga dilakukannya horizontal reporting, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal) dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal). 111

ISSN 2407 - 1072

d.

Jurnal Akuntanika, Vol. 4, No. 1 , Januari – Juni 2018

Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.5 Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut : a) Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan relisasi dalam suatu periode pelaporan. b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. c) Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. d) Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. e) Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

f) Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan aturan Keuangan. g) Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. 2.6 Tujuan Laporan Keuangan Dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna. Tujuan laporan keuangan berdasarkan Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah daerah (2014) adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. 2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang di tetapkan dan peraturan perundang-undangan 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

112

ISSN 2407 - 1072

Jurnal Akuntanika, Vol. 4, No. 1 , Januari – Juni 2018

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan dalam memenuhi tujuantujuan tersebut.

Pengandalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Penelitian Pada Instansi Pemerintah Kota Bandung). Hasil penelitian ini menunjukkan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Fikri (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian 2.7 Peranan Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun untuk Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi menyediakan informasi yang relevan Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang). pelaporan selama satu periode pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama Setiap entitas pelaporan mempunyai secara parsial kompetensi sumber daya kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya manusia, penerapan sistem pengendalian yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai intern pemerintah, dan standar akuntansi dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis pemerintahan berpengaruh positif dan dan terstruktur pada suatu periode pelaporan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan untuk kepentingan : akuntabilitas, manajemen, pemerintah daerah kota Malang. kedua secara transparansi, dan keseimbangan antar generasi simultan kompetensi sumber daya manusia, (unternational equity) (SAP No. 24 Tahun penerapan sistem pengendalian intern 2005). pemerintah, dan standar akuntansi Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan berpengaruh positif dan operasional pemerintahan, menilai kondisi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan keuangan, mengevaluasi efektivitas dan pemerintah daerah kota Malang. efisiensi suatu entitas pelaporan, dan Dagong (2013) melakukan penelitian membantu menentukan ketaatannya terhadap Tentang Pengaruh Standar Akuntansi peraturan perundang-undangan. Hal utama Pemerintahan (Sap) Terhadap Kualitas yang digunakan untuk mengetahui nilai Laporan Keuangan Kota Gorontalo (Studi sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan Kasus Dppkad Kota Gorontalo) Hasil yaitu laporan keuangan. Setiap entitas penelitian menunjukan bahwa penerapan pelaporan memiliki kewajiban untuk standar akuntansi pemerintah (SAP) melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kualitas laporan keuangan pemerintah Kota kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada Gorontalo. Koefisien determinasi menunjukan suatu periode pelaporan untuk kepentingan: besarnya pengaruh penerapan standar Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo kebijakan yang dipercayakan kepada entitas sebesar 44,4%. pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah Wati dkk, (2014) melakukan ditetapkan secara periodik. penelitian tentang Pengaruh Kompetensi Sdm, Penerapan Sap, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan 2.8 Penelitian Terdahulu Peneliti menggunakan penelitian Keuangan Daerah. Hasil penelitian terdahulu dari beberapa jurnal berbeda yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya dapat mendukung peneliti dalam melakukan manusia berpengaruh positif dan signifikan penelitian ini, antara lain, Komarudin (2010), terhadap kualitas laporan keuangan daerah, Fikri (2013) , Dagong (2013) Wati dkk (2014) penerapan standar akuntansi pemerintahan dan Nurillah (2014). berpengaruh positif dan signifikan terhadap Komarudin (2010) melakukan kualitas laporan keuangan daerah, sistem penelitian tentang Pengaruh Penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem positif dan signifikan terhadap kualitas 113

ISSN 2407 - 1072

Jurnal Akuntanika, Vol. 4, No. 1 , Januari – Juni 2018

laporan keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Nurillah (2014) menunjukkan hubungan Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.9 Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dibuat untuk memperlihatkan hubungan pengaruh setiap variabel dalam satu penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan review penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada Gambar berikut:

H1

H2 Pengendalian Internal (X2)

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

H3

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)

H4 Gambar 1 Kerangka Pemikiran 2.10 Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka Pemikiran yang telah digambarkan di atas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: H1 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan. H2 : Pengendalian Internal berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. H3 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan.

H4 : Penerapan SAP, Pengendalian Internal, dan Kompetensi SDM berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan.

3. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,teknik Pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan. 114

ISSN 2407 - 1072

Jurnal Akuntanika, Vol. 4, No. 1 , Januari – Juni 2018

3.2 Objek Penelitian Objek yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian yaitu BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Jalan Merdeka No.8 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang. BPKAD adalah Instansi yang merekonsiliasi laporan keuangan dari setiap OPD yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. 3.3 Variabel Penelitian 3.3.1 Identifikasi Variabel Dalam penelitian ini terdapat empat variabel utama yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan Pengendalian Internal (X2) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) sebagai variabel bebas. Serta Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) sebagai variabel terikat. 3.3.2 Definisi Operasional Variabel 3.3.2.1 Variabel Independen Menurut Sugiyono (2013:61) dalam menjelaskan variabel independen variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan nyata atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah : 1. Standar Akuntansi Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan

2.

3.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Pengendalian Internal Menurut Kumaat (2011:15) pengertian pengendalian intern adalah sebagai berikut: Pengendalian intern adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang). Kompetensi Sumber Daya Manusia Menurut Hasibuan (2011:244) yaitu kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

3.3.2.2 Variabel Dependen Variabel dependen dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel terikat. Menurut Sugiyono (2013:61) “Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas”. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah: 1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan menyajikan informasi keuangan kepada para pengguna laporan keuangan. Agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki maka aporan keuangan harus bersifat : Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Pernyataan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan.

115

ISSN 2407 - 1072

Jurnal Akuntanika, Vol. 4, No. 1 , Januari – Juni 2018

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel Penerapan SAP (X1), Pengendalian Internal (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) dan Kualitas Laporan Keuangan (Y) Variabel Independen

Indikator

Variabel (X1) : Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 71 tahun 2010)

1. PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan 2. PSAP No. 2 tentang LRA 3. PSAP No. 3 tentang LAK 4. PSAP No. 4 tentang CaLK 5. PSAP No. 5 tentang Akuntansi Persediaan 6. PSAP No. 6 tentang Akuntansi Investasi 7. PSAP No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap 8. PSAP No. 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan 9. PSAP No. 9 tentang Akuntansi Kewajiban 10. PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan 11.PSA7P No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi 12. PSAP No.12 tentang Laporan Operasional Variabel (X2) : 1. Lingkungan Pengendalian Sistem Pengendalian Internal 2. Penilaian Risiko Menurut Permendagri no 60 3. Kegiatan Pengendalian tahun 2008 tentang sistem 4. Informasi dan komunikasi pengendalian intern, yaitu: 5. Pemantauan “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakandan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan danseluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatanyang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan”. Variabel (X3) : 1) Pengalaman yang baik Kompetensi Sumber Daya 2) Pendidikan sesuai pekerjaan Manusia 3) Keterampilan sesuai tugas Menurut Silfianti (2011) Dari segi bisnis, sumber daya 116

Butir Pertanyaan 1-27

1-5

1-8

ISSN 2407 - 1072

Jurnal Akuntanika, Vol. 4, No. 1 , Januari – Juni 2018

manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja dalam suatu organisasi. Dalam hal ini disebut juga dengan karyawan. Jika tidak ada manusia yang menjadi sumber daya di perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak dapat berjalan dan menghasilkan laba sehingga sumber daya manusia merupakan hal yang paling di butuhkan oleh sebuah perusahaan Variabel Dependen (Y) 1. Kualitas Laporan Keuangan menurut PP No.71 tahun 2010 : adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang 2. dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 3. 4.

Relevan a) Feedback value b) Predictive value c) Tepat waktu d) Lengkap Andal a) Jujur b) Dapat diverifikasi c) Netralitas Dapat dibandingkan Dapat Dipahami

1-9

Sumber: data diolah

Likert atau skala likert adalah teknik pengukuran yang digunakan untuk mengubah data-data kualitatif dari kuesioner menjadi suatu urutan data kuantitatif .skala likert menggunakan pengukuran dengan skala ordinal.

Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan 4 tingkatan, dimulai dari satu sampai empat. Alternatif jawaban adalah sebagai berikut: .

Tabel 3 Skala Likert pada pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner Alternatif Jawaban Sangat Setuju (SS) Setuju (S) Tidak Setuju (TS) Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 4 3 2 1

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 74 pegawai.

3.4 3.4.1

Populasi dan Sampel Populasi Sugiyono (2013: 117) mengungkapkan bahwa populasi adalah sebagai berikut: populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang 117

ISSN 2407 - 1072

Jurnal Akuntanika, Vol. 4, No. 1 , Januari – Juni 2018

perlu menerapkan sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar akuntansi pemerintah. Hasil penelitian ini mendukung secara empirik studi yang dilakukan oleh Nurani H, Eti Sumiyati (2014) yang menghasilkan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

3.4.2

Sampel Sampel dalam penelitian ini yaitu staf/pegawai sebanyak 35 responden yang memenuhi kriteria. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut : 1. Responden adalah para staf/pegawai yang telah memiliki pengalaman kerja minimal 1 Tahun. 2. Pegawai/staf yang mengerti dan memahami tentang laporan keuangan dan terlibat langsung dalam hal yang berhubungan dengan laporan keuangan.

4.2

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan hasil Pengujian secara parsial Variabel Pengendalian Internal dalam penelitian ini memiliki nilai thitung 1,679 < nilai ttabel -2,032. Dengan demikian maka berdasarkan hipotesis penelitian maka Ho2 diterima dan Ha2 ditolak. Artinya bahwa Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung secara empirik studi yang dilakukan oleh Yendrawati (2013) yang menghasilkan pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Ketidaksignifikanan ini mungkin disebabkan kondisi Pengendalian internal di instansi BPKAD yang belum memenuhi fungsinya dalam hal memberikan keyakinan memadai tentang keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan, dan efektifitas dan efisiensi operasi. Oleh Karena itu dalam hal ini pemerintah harus memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari kualitas laporan keuangan. Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif. Kemudian pemerintah wajib melakukan penilaian risiko untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap tujuan instansi pemerintah. Hal selanjutnya dilihat dari kegiatan pengendalian yang harus sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah juga wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Kemudian yang terakhir pemantauan, pemerintah

3.5 Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini dibutuhkan data yang akurat, objektif serta mendukung untuk menyelesaikan masalah yang ada sehingga pada pembuatan penelitian ini peneliti menggunakan metode survei, berupa kuesioner (angket) yang didapat dari beberapa jurnal peneliti terdahulu. 3.6 Teknik Analisis Data Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statisical Package for Social Science) versi 20. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis Regresi Linear Berganda untuk menguji pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan uji t, variabel Penerapan standar akuntansi pemerintah yang memiliki nilai thitung 6,127 > nilai ttabel -2,032. Berdasarkan hipotesis penelitian Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Artinya bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Karena untuk lebih meningkatkan keterbandingan laporan keuangan Pejabat Penatausahaan Keuangan 118

ISSN 2407 - 1072

Jurnal Akuntanika, Vol. 4, No. 1 , Januari – Juni 2018

wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tinadk lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

4.4 Pengaruh Penerapan SAP, Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan keuangan Dari hasil pengujian secara bersamasama atau secara simultan dengan melakukan uji-F, bahwa niai F hitung sebesar 22,396 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai Fhitung tersebut dibandingkan dengan nilai Ftabel, dimana jumlah variabel bebas (k) = 3, dan jumlah sampel (n) = 35. Maka diperoleh df1 = 3 df2 = 31 dan yang menghasilkan nilai Ftabel sebesar 2,79. Maka hal ini menunjukkan bahwa nilai Fhitung memiliki nilai yang lebih besar dari nilai Ftabel (22,396 > 2,79). Dan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi α 5% yaitu 0,000 < 0,05, artinya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hipotesis penelitian Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya secara simultan variabel independen yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Kualitas laporan keuangan akan mengalami peningkatan atau penurunan karena adanya pengaruh secara bersamasama atau simultan dari ketiga variabel yaitu Penerapan SAP, Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

4.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan keuangan Berdasarkan hasil Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia yang memiliki nilai thitung 2,842 > nilai ttabel 2,032. Dengan demikian maka berdasarkan hipotesis penelitian maka Ho3 ditolak dan Ha3 diterima. Artinya bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil uji ini mendukung penelitian yang dilakukan (Zuliarti 2012) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan hasil penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Desi dan Ertambang (2008), Dhany (2010) yang menghasilkan kapasitas SDM yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai/satf telah memahami dan mengerti dalam penyampaian laporan keuangan dan pemerintah telah menjalankan fungsi akuntansi dengan baik karena jika tidak dilandasi dengan keterampilan dan pengetahuan serta didukung dengan sikap kerja maka tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, perangkat daerah harus memiliki pengalaman di bidang keuangan dan didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Apabila sumber daya manusia tidak mampu memahami dan menerapkan akunntansi dengan baik maka itu akan berdampak pada kualitas laporan keuangan yang di buat, dan tidak sesuai dengan standar yang telah ada.

5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Secara parsial Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Sumatera Selatan 2. Secara parsial Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 3. Secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh terhadap Kualitas 119

ISSN 2407 - 1072

Jurnal Akuntanika, Vol. 4, No. 1 , Januari – Juni 2018

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 4. Secara simultan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Povinsi Sumatera Selatan

DAFTAR PUSTAKA Agustiawan Lasoma, Vicky. 2013 Pengaruh SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo Ahli Fikri, Dzulfikar. 2013 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)

5.2 Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 1. Bagi instansi BPKAD Bedasarkan simpulan ditemukan adanya ketidaksignifikan pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sebaiknya pemerintah memperhatikan Pengendalian internal secara menyeluruh mulai dari kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilakukan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan menerapkannya secara efektif agar informasi laporan keuangan dapat dihasilkan dengan tepat. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Disarankan bagi peneliti selanjutnya lebih bisa memperluas cakupan penelitiannya, memilih kuesioner yang dapat dipahami oleh responden agar mendapatkan hasil yang lebih baik, peneliti juga menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat menambah variabel bebas dan menambah jumlah sampel yang diteliti untuk memperkuat hasil penelitian.

Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2011-2015.

Desiana, Wati Kadek. 2014 Pengaruh Kompetensi Sdm, Penerapan Sap, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014) H.

Malayu S.P. Hasibuan, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Jakarta, Penerbit PT. Bumi Aksara

Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir). Simposium Nasional Akuntansi IX. Pontianak Komarudin, Yusup. 2010 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal 120

ISSN 2407 - 1072

Fakultas Ekonomi Komputer Indonesia

Jurnal Akuntanika, Vol. 4, No. 1 , Januari – Juni 2018

Universitas

Sistem Pengendalian Pemerintah.

Mardiasmo.2007. Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta: Andi Yogyakarta

-------------------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, 2014 Munawir. 2010. Keuangan. Liberty

Intern

Sihombing, Binsar. 2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualiatas Laporan Keungan Daerah. Penelitian. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.

Analisis Laporan Edisi 4. Yogyakarta:

Nurillah, Asyifa. 2014 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skipsi Universitas Diponegoro

Sugeng, Imam (2000). “Mengukur dan Mengelola Intellectual Capital.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 15 No. 2, hal 247-256.

Nugraheni Purwaniati, Imam. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi 13. Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. -------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Wibowo. 2012. Manajemen Kinerja (Edisi Ke 3). Jakarta : Rajawali Pers Yani. M. 2012 Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Mitra Wacana Media.

-------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. -------------------, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang

121