Pengaruh Lingkungan Politik Internasional pada Industri Pembangkitan Listrik

MAGISTER MANAJEMEN UGM

Pengaruh Lingkungan Politik Internasional pada Industri Pembangkitan Listrik Dampak ACFTA dan Komunitas ASEAN 2015

GALIH HONGGO BASKORO

Dateline: 20 Maret 2014 Submit: 25 Maret 2014

Paper ini dibuat dalam pemenuhan terhadap mata kuliah General Business Environment Magister Manajemen UGM dalam topik International Politics Environment (Mata kuliah ini diampu oleh Prof. Dr. Mohtar Masoed ).

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.









General Business Environment

BAB I PENDAHULUAN

Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW

1

Permintaan akan energi listrik di Indonesia yang semakin meningkat, rata-rata 9% per tahun, menuntut adanya solusi yang menjamin ketersediaan energi listrik Indonesia salah satunya melalui program percepatan pembangunan PLTU210.000 MW tahap I. Program tersebut diinisiasi oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 yang menugaskan kepada PT PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara. Dalam program tersebut dibangun 35 unit pembangkit dengan total kapasitas 10.000 MW, 10 unit pembangkit di antaranya dibangun di Pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan

sistem

interkoneksi

Jawa-Madura-Bali

(JAMALI)

sebagaimana

ditunjukkan dalam tabel berikut [1]. Tabel 1.1. Sepuluh Proyek PLTU dalam Sistem JAMALI

Selain penugasan Pemerintah yang tertuang dalam Perpres nomor 71 Tahun 2006, Pemerintah juga memberikan jaminan atas kewajiban pembayaran hutang PT PLN (Persero) kepada kreditor yang menyalurkan dananya dalam proyek ini melalui










Perpress Nomor 86 Tahun 2006 [2]. Program FTP-1 selain untuk mengimbangi meningkatnya permintaan energi listrik, juga diharapkan untuk dapat menggantikan pembangkit berbahan bakar minyak menjadi batubara, atau disebut dengan diversifikasi energi. Proses diversifikasi pembangkit batubara tersebut menurut Ali Herman Ibrahim juga akan mengurangi konsumsi BBM hingga maksimum hanya 5 persen sehingga memiliki dua keuntungan yaitu (1) Pembangunan infrastruktur kelistrikan yang memungkinkan PLN memenuhi permintaan listrik yang tumbuh, dan (2) Upaya menekan subsidi pemerintah yang disebabkan oleh naiknya harga BBM [3]. Pengaruh Lingkungan Politik Internasional

Adanya hubungan imbal balik antara ekonomi (atau bisnis) dengan politik, dijelaskan oleh Masoed dalam Ekonomi-politik Internasional, yang merupakan suatu studi tentang saling-kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara “negara” dengan “pasar”, antara lingkungan domestik dengan internasional,

dan antara pemerintah dengan masyarakat. Di mana ekonomi diartikan sebagai sistem produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan, sedangkan politik diartikan sebagai sehimpunan lembaga dan aturan yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi [4]. Dengan berasalnya keseluruhan proyek percepatan PLTU 10.000 MW dari Cina akibat adanya perjanjian Government-to-Government antara pemerintahan Indonesia dengan Cina, maka tercipta ketergantungan PT PLN (Persero) atas pasokan ). Hal ini menghadirkan spare part dari Cina (Original Equipment Manufacturer ). peluang sekaligus ancaman bagi keberhasilan bisnis dalam industri pembangkitan listrik. Selain pengaruh perdagangan Cina terhadap Indonesia, juga akan dibahas rencana implementasi Komunitas Asean pada tahun 2015. Peluang dan ancaman yang muncul atas kedua isu tersebut akan diidentifikasi dan dikelola dengan menciptakan










BAB II PROFIL PERUSAHAAN

Latar Belakang dan Sejarah

PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali, selanjutnya disebut PLN UPJB, yang berdiri sejak Juli 2011 merupakan salah satu unit bisnis PT PLN (Persero) yang dibangun dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengendalian operasi dan pemeliharaan serta untuk peningkatan kinerja dan percapaian target produksi pembangkit di Jawa-Bali khususnya Program Percepatan Pembangunan Pembangkit 10.000 MW. PLN UPJB melingkupi Sektor Pembangkitan Cilegon, Sektor Pengendalian Pembangkitan I (yang mengelola aset PLTU Suralaya Unit 8, PLTU Labuan, dan PLTU Lontar), Sektor Pengendalian Pembangkitan II (yang mengelola aset PLTU Palabuan Ratu, PLTU Indramayu, dan PLTU Adipala), Sektor Pengendalian Pembangkitan III(yang mengelola aset PLTU Rembang, PLTU Tanjung Awar-awar, PLTU Pacitan dan PLTU Paiton Unit 9), dan Sektor Pengendalian Pembangkitan IV (yang mengelola aset PLTGU Muara Karang Blok 2, PLTGU Tanjung Priok Blok 3, dan PLTGU Muara Tawar Blok 5). Gambar 1 berikut menunjukkan wilayah kerja PLN UPJB dalam Sistem Jawa Madura Bali (JAMALI) [5].










Gambar 1. Wilayah Kerja PLN UPJB

Tujuan Perusahaan

Dalam rangka peningkatan kinerja dan percapaian target produksi pembangkit di Jawa-Bali khususnya Program Percepatan Pembangunan Pembangkit 10.000 MW, sebagai Asset Manager 3, PLN UPJB mengelola sistem asetnya dengan tujuan optimalisasi risiko, biaya dan kinerja dengan pola pengusahaan sebagaimana Gambar 2 [5].










Gambar 2. Pola Pengelolaan Aset PLTU FTP1 JAMALI

Visi dan Misi Perusahaan Visi: “

M enj adi Perusahaan Perusahaan Pengelola Pengelola A sset Pembangki Pembangki t T er baik di I ndonesia ndonesia pada

.” Tahun 2015 2015 Misi:

Bertindak sebagai asset manager yang bertanggung jawab terhadap pengendalian operasi dan pemeliharaan pembangkit secara optimal, efektif dan efisien, serta memastikan keamanan pasokan bahan bakar, agar dapat menjadi pembangkit yang andal, produktif, dan ramah lingkungan dengan mengacu kepada standar kinerja yang telah ditetapkan.












BAB III ANALISA PELUANG DAN TANTANGAN

ACFTA

ACFTA atau ASEAN – China China Free Trade Area merupakan kesepakatan yang dibuat antara Negara-negara ASEAN dengan Cina untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan barang baik tariff maupun non-tarif, meningkatkan aspek pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan kerjasama ekonomi. ACFTA mulai dibentuk pada saat kepala Negara kedua pihak menandatangani ASEAN – China Comprehensive Economic Cooperation pada 6 November 2001 di

Brunei Darussalam. Lalu dilakukan penandatanganan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and People’s People’s Republic of China pada 4 November 2002 di Kamboja. Pada 6 Oktober 2003 di Indonesia

disepakati perubahan protokol pertama, lalu disepakati protokol perubahan kedua pada 8 Desember 2006. Indonesia sendiri telah membentuk Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 untuk mendukung ACFTA. Selain itu, beberapa Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri juga dikeluarkan pada periode 2004 hingga 2008 untuk memperkuat pelaksanaan ACFTA khususnya dalam hal










besar yaitu sebesar 11,5% diikuti oleh India sebesar 7,7% dan Indonesia sebesar 5,2% [7]. Cina

11.50

India

7.70

Indonesia

5.20

Slovakia

4.90

Rusia

4.90

Korea Selatan

4.20

Turki

4.00

Polandia

3.90

Estonia

3.80

Cili

3.70

Brasil

3.60

Afrika Selatan

3.50

Republik Ceko

3.40

Australia

3.10

Israel

3.10

Gambar 3. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto periode 2000-2010 (dalam Persen) Turki Belanda Indonesia

0.80 0.80 0.80

Korea Selatan

1.10

Meksiko

1.20

Australia Spanyol India

1.50 1.50 1.70










Dengan bertumbuh pesatnya kekuatan ekonomi Cina di dunia sebagaimana ditunjukkan Gambar 3 dan 4, maka negara-negara ASEAN mencoba mengambil peluang dengan melakukan perjanjian ACFTA yaitu untuk u ntuk meningkatkan akses pasar ekspor ke Cina dengan tingkat tariff yang lebih rendah dan meningkatkan kerja sama dalam membentuk aliansi strategis. Namun selain memberikan dampak positif, perjanjian ACFTA juga dapat menimbulkan dampak negative bagi Indonesia, khususnya bagi produsen domestic yang produknya sejenis dengan produk yang diimpor oleh Cina. Dari data Badan Pusat Statistik Indonesia, perdagangan Indonesia-Cina telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2004 hingga 2013 dengan jumlah ekspor meningkat hampir lima kali lipat dan impor meningkat sebesar tujuh kali lipat, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 5. Namun sejak tahun 2008, nilai ekpor dari Indonesia menuju Cina selalu lebih kecil dibandingkan dengan nilai impor dari Cina menuju Indonesia [8].

30,000

25,000

20,000










Selain nilai ekspor Indonesia yang lebih kecil dibandingkan nilai impor dari Cina, produk ekspor Indonesia pun masih didominasi oleh produk promer dan bahan bahan mentah dari sektor pertanian, sedangkan produk impor dari Cina didominasi oleh produk manufaktur dengan kategori komoditas mesin dan peralatan mekanik serta elektrik dan elektronik yang menempati posisi dua teratas [9].

Gambar 6. Ekspor Indonesia terhadap Cina Tahun 2008 (dalam Juta US Dollar)










Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) 2015

Pada deklarasi Bali Concord II tanggal 7 Oktober 2003, para kepala Negara ASEAN menandatangani kesepakatan membentuk suatu Masyarakat ASEAN yang terdiri atas Masyarakat Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN. Kesepakatan tersebut didasari oleh tujuan untuk membina perdamaian, menciptakan kesejahteraan, serta membangun sebuah identitas regional. AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN sendiri disepakati dengan ditandatanganinya ASEAN Economic Community Blueprint pada pada 20 November 2007 di Singapura [10]. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dibentuk untuk menciptakan suatu pasar tunggal dan berbasis produksi, yang akan memperkuat perekonomian, mempercepat integrasi regional, memfasilitasi perpindahan pebisnis dan tenaga terampil, dan memperkuat mekanisme institusional ASEAN. MEA memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Pasar dan Basis Produksi Tungal; (2) Kawasan Ekonomi yang kompetitif; (3) Pembangunan Ekonomi yang adil; (4) Terintegrasi secara penuh untuk masuk ke ekonomi global, sebagaimana gambar berikut [11].












Gambar 8. Karakteristik MEA 2015

Perekonomian Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata oleh Negara










( dalam Juta rupiah) Gambar 9. Realisasi PDB per Kapita (dalam

Sekertaris Kementrian Perindustrian, Ansari Bukhori, dalam FGD yang diadakan oleh Kamar Dagang Indonesia membagi industry ke dalam dua bagian dalam menghadapi MEA, yaitu: [13]










o

Alas Kaki,

o

Makanan dan Minuman,

o

Furniture.

Dalam pelaksanaan MEA, terjadi perpindahan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terlatih dan modal. Pada point yang terakhir, dapat dilihat melalui indicator FDI atau Foreign Direct Investment , sebagaimana terlihat pada gambar 9 [14]. Walaupun Indonesia memiliki pasar yang jauh lebih besar dari Singapura namun pemasukan FDI nya hanya sebesar 17,5% dibandingkan total FDI , dibandingkan Singapura yang mendapatkan pemasukan sebesar 46,6%. Hal ini mungkin selaras dengan pencapaian “ Ease of Doing Business” Business” Indonesia yang hanya menempati peringkat 128 dari 185

negara yang disurvey, yang menunjukkan bahwa masih adanya keterbatasan dalam regulasi dan infrastruktur dalam pelaksanaan bisnis di Indonesia [15].

Laos

333










Peluang & Tantangan

Sebagai salah satu pemain besar dalam industri pembangkitan listrik di Indonesia, PLN UPJB secara langsung maupun tidak langsung akan merasakan dampak bisnis atas dijalankannya ACFTA dan MEA 2015, yang menciptakan peluang dan tantangan sebagaimana berikut. Peluang

Meningkatkan Akses Pasar Dengan adanya perjanjian ACFTA maupun MEA 2015 akan meningkatkan peluang berkembangnya pasar PT PLN (Persero) UPJB ke luar negeri. Dengan core competency sebagai manager asset pembangkitan, PLN UPJB dapat masuk ke industri pembangkitan listrik Myanmar, Vietnam, maupun Cina yang memiliki karakteristik pembangkit listrik thermal. Investasi Asing










dari negara Cina maupun negara ASEAN lain juga dapat dipekerjakan dan terlibat dalam peningkatan kedewasaan proses bisnis perusahaan. Efisiensi Biaya Pemeliharaan Dengan dibukanya jalur perdagangan barang/ dan jasa, maka PLN UPJB berpeluang untuk mendapatkan material atau equipment yang lebih baik kualitasnya, lebih rendah dari segi harga, dan lebih banyak pilihannya. Hal ini juga berpeluang untuk mengurangi ketergantungan PLN UPJB kepada Original Equipment Manufacturer dari Cina dan Jepang, karena adanya

pilihan material lain. Ancaman

Berkurangnya Ketersediaan dan Meningkatnya Harga Energi Primer Satu hal yang paling signifikan dalam industri pembangkitan listrik yaitu bahan bakar atau energi primer. Dalam pelaksanaan proses bisnisnya, proporsi biaya energi primer (Bahan Bakar Minyak, Batubara, dan Gas Alam) PLN












Meningkatnya Arus Barang atau Material yang Tidak Berkualitas Sejak diberlakukannya ACFTA, barang impor dari Cina yang masuk ke Indonesia meningkat secara signifikan (sebagaimana Gambar 5), dan mayoritas barang yang masuk yaitu mesin dan peralatan mekanik (atau hasil industri manufaktur). Rencana implementasi MEA 2015 berpotensi akan menyebabkan hal yang serupa, yaitu derasnya arus barang masuk ke Indonesia. PLN sebagai salah satu BUMN menggunakan aturan Pemerintah dalam melaksanakan pembelian material/ equipment , yaitu dominan pada pemilihan material dengan harga yang terendah (dengan spesifikasi yang










BAB IV IMPLIKASI TERHADAP BISNIS

Atas peluang dan ancaman yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, maka PLN UPJB perlu mengambil beberapa inisiatif strategis berikut guna memaksimalkan benefit yang diambil dari peluang yang ada dan meminimalisir dampak ancaman yang mungkin diterima.










3. Masuk ke Pasar Luar Negeri Dengan pengalaman PLN UPJB dalam mengoptimalkan risiko-biaya-kinerja pembangkit-pembangkit listrik thermal, dan pengelola pembangkit dengan aset terbesar pada Sistem Kelistrikan Jawa-Bali, maka PLN UPJB berpeluang untuk dapat masuk ke dalam industri pembangkitan listrik luar negeri. PLN UPJB dapat memulai dengan mengumpulkan data pembanding dari TNB (Malaysia) ataupun EGAT (Thailand), dan menentukan target pasar.










DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia. 2006. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT PLN (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara.

2. Republik Indonesia. 2006. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Pecepatan Pembangunan P embangunan Pembangkit Pembang kit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara.










14. http://www.aienetwork.org/blog/38/is-indonesia-up-for-the-aseaneconomic-community-2015 diakses pada 27 Maret 2014.

15. The World Bank. 2013. Ease of Doing Business 2013 – 2013 – Indonesia Indonesia.

Pengaruh Lingkungan Politik Internasional pada Industri Pembangkitan Listrik

Recommend Documents