Pengantar Ilmu Hukum bab.I oleh C.S.T. Kansil S.H. Bab I dari buku yang ditulis oleh C.S.T K ansil nsil S.H . berjudul "Pengantar Ilmu Hukum" Daftar Isi Bab I (Arti dan Tujuan Hukum) :
Manusia dan Masyarakat Pengertian Hukum Definisi Hukum Sebagai Pegangan Tujuan Hukum
Par.1 Manusia dan Masyarakat 1. Manusia sebagai makhluk sosial Aristoteles, menyatakan bahwa manusia itu adalah ZOON POLITICON, artinya manusia itu bahwasebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat dan oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial . 2. Masyarakat Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama itu sama itu lazim disebut Masyarakat . Jadi, masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan itu timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa yang seorang dan yang lain saling kenal mengenal dan pengaruh-mempengaruhi, 3. Golongan-golongan dalam masyarakat
Adapun penyebab golongan-golongan dalam masyarakat, antara lain karena orang: a. merasa tertarik oleh orang lain yang tertentu b. merasa mempunyai kesukaan yang sama dengan orang lain c. merasa memerlukan kekuatan/bantuan orang lain d. mempunyai hubungan daerah dengan orang lain e. mempunyai hubungan kerja dengan orang lain Sifat golongan-golongan dalam masyarakat itu bermacam-macam dan bergantung pada dasar dan tujuan hubungan orang orang dalam golongan itu. Pada umumnya ada tiga macam golongan besar yaitu : 1. Golongan yang berdasarkan hubungan kekeluargaan : cth. perkumpulan keluarga 2. Golongan yang berdasarkan hubungan kepentingan/pekerjaan : perkumpulan ekonomi, koperasi, serikat-kerja, dll 3. Golongan yang berdasarkan hubungan tujuan/pandangan hidup atau ideologi : partai politik, perkumpulan keagamaan Negara yang merupakan organisasi masyarakat yang berkekuasaan mempunyai kewajiban untuk mengatur, agar kemananan terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan tiap orang, dan agar
tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat. Tidak hanya satu golongan saja yang dapat merasa bahagia, tetapi seluruh penduduk negara. 4. Bentuk Masyarakat
Masyarakat sebagai bentuk pergaulan hidup bermacam-macam ragamnya, diantaranya : a. yang berdasarkan hubungan yang diciptakan para anggotanya : 1) masyarakat paguyuban (gemeinschaft), apabila hubungan itu bersifat kepribadian dan menimbulkan ikatan batin, misalnya rumah tangga, perkumpulan kematian dan sebagainya. 2)masyarakat patembayan (gesellschaft) apabila hubungan itu bersifat tidak kepribadian dan bertujuan untuk mencapai keuntungan kebendaan, misalnya Firma, Persekutuan Komanditer, PT, dll. b. yang berdasarkan sifat pembentukannya, yaitu : 1) masyarakat yang teratur oleh karena sengaja diatur untuk tujuan tertentu, misalnya perkumpulan olahraga. 2) masyarakat yang teratur tetapi terjadinya dengan sendirinya, oleh karena orang orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan bersama, misalnya penonton bioskop, konser, pertandingan sepak bola. 3) masyarakat yang tidak teratur , misalnya para pembaca suatu surat kabar. c. yang berdasarkan hubungan kekeluargaan; rumah tangga, saudara, suku, bangsa. d. yang berdasarkan peri-kehidupan/kebudayaan; 1) masyarakat primitif dan modern 2) masyarakat desa dan masyarakat kota 3) masyarakat teritorial , yang anggotanya bertempat tinggal dalam suatu daerah 4) masyarakat genealogis, yang anggotanya mempunyai pertalian darah (seketurunan) 5) masyarakat teritorial-genealogis, yang anggotanya bertempat tinggal dalam satu daerah dan mereka adalah seketurunan 5. Pendorong hidup bermasyarakat
Adapun yang menyebabkan manusia selalu hidup bermasyarakat ialah antara lain dorongan kesatuan biologis yang terdapat dakan naluri manusia misalnya : a. hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum b. hasrat untuk membela diri c. hasrat untuk mrngadakan keturunan Adapun naluri itu sudah ada pada diri manusia sejak ia dilahirkan, tanpa orang lain yang mengajarkannya. Dari keinginan untuk memeperoleh keperluan hidupnya secara mudah itu timbullah dalam diri manusia suatu dorongan untu k hidup bermasyarakat. Hasrat membela diri
juga merupakan salah satu sebab manusia hidup bersama. Faktor-faktor pendorong lain untuk hidup bermasyarakat ialah : ikatan pertalian darah, persamaan nasib, persamaan agama, persamaan bahasa, persamaan cita-cita, kebudayaan dan persamaan kenisyafan bahwa mereka mendiami suatu daerah yang sama. Kesimpulan yang bisa ditarik adalah bahwa bagi manusia hidup bersama itu merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dielakkan! 6. Tata hidup bermasyarakat
Dalam masyarakat yang teratur manusia/anggota masyarakat itu ha rus memeperhatikan kaedah kaedah, norma-norma ataupun peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup di masyarakat di mana ia hidup. Sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang mengekang hawa nafsu dan mengatur perhubungan antar manusia. Peraturan hidup itu memberi ancer-ancer perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Peraturan hidup itu memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak di dalam masyarakat. Peraturan-peraturan hidup seperti itu disebut peraturan hidup kemasyarakatan. Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tatatertib dalam masyarakat, dinamakan peraturan hukum atau kaedah hukum. Par.2 Pengertian Hukum 1. Apakah sebenarnya hukum itu? Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn dalam bukunya "Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht" bahwa adalah tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut Hukum. Definisi tentang Hukum, kata Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn, adalah sangat sulit dibuat, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan. Kurang lebih 200 tahun yang lalu, Immanuel Kant pernah menulis sebagai berikut : " Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht " (masih juga para sarjana hukum mencari cari suatu definisi tentang hukum) 2. Pendapat para sarjana tentang Hukum
Penulis-penulis Ilmu pengetahuan Hukum di Indonesia juga sependapat dengan Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn, seperti Prof. Sudiman Kartodiprojo, SH. menulis sebagai berikut, " Jikalau kita menanyakan apakah yang dinamakan Hukum, maka kita akan menjumpai tidak adanya persamaan pendapat. Berbagai perumusan telah dikemukakan ".
Definisi Hukum oleh para ahli : 1) Aristoteles : " Particular law is that which each community lays down and applies to its own member. Universal law is the law of nature " 2) Grotius : "Law is a rule of moral action obliging to that which is right" 3) Hobbes: " Where as law, properly is the word of him, that by right had command over others " 4) Prof. Mr. Dr. C. van vollenhoven: " Recht is een verchijnsel in rusteloze wisselwerking van stuw en tegenstuw " 5) Phillip S. James, MA: " Law is bodu of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the member of given State " Dan ini adalah terjemahan tentang definisi Hukum oreh para ahli : a. Prof.Mr.E.M. Meyers dalam "De Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht" : "Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa-Penguasa Negara dalam melakukan tugasnya" b. Leon Duguit: "Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu". c. Immanuel Kant: "Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan". Sebab dari mengapa hukum itu sulit didefinisikan adalah karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak sehingga tak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu. Dr.W.L.G. Lemaire dalam bukunya, "Het Recht in Indonesia" menyatakan : "Banyaknya segi dan luasnya isi Hukum itu, tidak memungkinkan perumusan hukum dalam suatu definisi tentang apakah sebenarnya hukum itu". Kita dapat mengetahui adanya Hukum, kalau kita melanggarnya. Hukum itu tidak dapat kita lihat namun hukum itu sangat penting. Hukum itu mengatur perhubungan antara anggota masyarakat
dengan masyarakatnya. Artinya hukum itu mengatur hubungan antara manusia perseorangan dengan masyarakat. Karena lapangan Hukum itu luas sekali, menyebabkan Hukum itu tidak dapat diadakan suatu definisi singkat yang meliputi segalanya. Prof. Kusumadi Pudjosewojo, SH dalam buku beliau "Pedoman Plejaran Tata Hukum Indonesia" menulis sebagai berikut : "Selanjutnya hendaknya diperhatikan, bahwa untuk dapat mengerti sungguh-sungguh segala sesuatu tentang hukum dan mendapat pandangan yang selengkapn ya, tidak dapat hanya mempelajari buah karangan satu atau dua orang tertentu saja. Setiap pengarang hanya mengemukakan segi-segi tertentu sebagaimana dilihat olehnya". Prof. Mr Paul Scholten menyatakan bahwa : "Hanyalah siapaa yang berkali-kali belajar menimbang pendapat hukum yang satu terhadap pendapat hukum yang lainnya, dengan menginsafi bahw a dalam hukum kedua-duanya pendapat itu ada juga sesuatu yang dapat dibenarkan, hanya dialah yang menjadi Sarjana Hukum". Par.3. Definisi Hukum sebagai Pegangan 1. Beberapa definisi hukum Drs.E.Utrecht, SH dalam bukunya "Pengantar Dalam Hukum Indonesia" mencoba membuat suatu batasan sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari Hukum. Tapi, harus diingat bahwa ini hanya sebagai pegangan . Utrecht memberikan batasan bahwa : "Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu" . Para sarjana lain yang mencoba memberikan definisi : a. S.M. Amin, SH Dalam buku "Bertamasya ke Alam Hukum" dirumuskan bahwa Hukum adalah : "Kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terjaga" . b. J.C.T. Simorangkir, S.H dan Woerjono Sastropranoto, SH Dalam bukunya "Pelajaran Hukum Indonesia" Ia merumuskan Hukum adalah : " Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu". c. M.H. Tirtaamidjaja, S.H Dalam bukunya "Pokok-pokok Hukum Perniagaan" Ia merumuskan Hukum adalah : " Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan
dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian -- jika melanggar aturanaturan itu - akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya". 2. Unsur-unsur Hukum
Dari beberapa perumusan diatas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa Hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu : a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib c. Peraturan itu bersifat memaksa d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas 3. Ciri-ciri Hukum
Untuk dapat mengenal hukum itu kita harus dapat mengenal ciri hukum yaitu : a. Adanya perintah dan larangan b. Perintah dan atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang . Hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan Kaedah Hukum. Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu Kaedah Hukum akan dikenakan Sanksi (sebagai akibat pelanggaran Kaedah Hukum) yang bernama Hukuman. Hukuman atau pidana itu bermacam-macam jenisnya, yang menurut pasal 10 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) ialah : a. Pidana Pokok, yang terdiri dari : 1) Pidana mati 2) Pidana penjara :
Seumur hidup Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya satu tahun) atau pidana penjara selama waktu tertentu
3) Pidana kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan setinggi-tingginya satu tahun 4) Pidana denda (sebagai pengganti hukuman kurungan) 5) Pidana tutupan b. Pidana Tambahan, yang terdiri dari : 1) Pencabutan hak hak tertentu 2) Perampasan (penyitaan) barang barang tertentu 3) Pengumuman keputusan hakim
4. Sifat dari Hukum
Agar tata-tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka kaedah-kaedah hukum itu ditaati. Supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi Kaedah Hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus diperlengkapi dengan unsur memaksa. Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh menaatinya. Par.4. Tujuan Hukum Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubun gan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus da diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas asas keadilan masyarakat tersebut. Hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan asas asas keadilan dari masyarakat itu. Pendapat pendapat dari para ahli : 1. Prof. Subekti, SH Dalam buku "Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan" Ia menyatakan bahwa Hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah: mendatan gkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.
Hukum, menurut Prof. Subekti, S.H melayani tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan "keadilan" dan "ketertiban", syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Keadilan, menurutnya adalah berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil. Hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan "keadilan", tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan "ketertiban" atau "kepastian hukum".
2. Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn van Apeldoorn dalam bukunya"Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht" bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup di manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.
Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingankepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya. Adapun hukum mempertahankan perdamaian degan menimbang kepentingan yang bertentangan itu secara teliti dan mengadakan keseimbangan di antaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan, jika ia menuju peraturan yang adil; artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, pada setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap orang memperoleh bagian yang sama. Dalam "Rhetorica" Aristoteles membedakan dua macam ke adilan yaitu keadilan "distributif" dan keadilan "komutatif" Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya(pembagian menurut haknya masing-masing). Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya; bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Ia memegang peranan dalam tukar menukar; pada pertukaran barang-barang dan jasa-jasa, dalam mana sebanyak mungkin harus terdapat persamaan antara yang dipertukarkan. Keadilan komutatif lebih lebih menguasai hunbungan antara perseorangan khusus, sedangkan keadilan distributif terutama menguasai hubungan antara masyarakat(khususnya ne gara) dengan perseorangan khusus. 3. Teori Etis
Ada teori yang bilang, bahwa "Hukuman itu semata-mata menghendaki keadilan". Teori itu disebut teori etis, menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yag adil dan apa yang tidak adil. Teori ini menurut van Apeldoorn "berat sebelah", karena melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, sebab ia tak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Jika hukum semata menghendaki keadilan, jadi semata mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum.
Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan hukum, tertulis atau tak tertulis, tak mungkin, kata van Apeldoorn. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sunguh sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidaktentuan inilah yang selalu menyebabkan perselisihan antar anggota masyarakat, jadi menyebabkan keadaan yang tidak teratur. Hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Tetapi keadilan melarang menyamaratakan : keadilan menuntut supaya setiap perkara harus ditimbang sendiri. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang sebanyak mungkin memenuhi tuntutan tersebut dengan merumuskan peraturannya sedemikian rupa, sehingga hakim diberikan kelonggaran yang besar dalam melakukan peraturan tersebut atas hal hal yang khusus. 4. Geny
Dalam "Science et technique en droit prive positif" Geny berpendapat bahwa Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan. dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya "kepentingan daya guna dan kemanfaatan" 5. Bentham (Teori Utilitis)
Dalam "Introduction to the morals and legislation" Ia berpendapat bahwa Hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Dan karena yang berfaedah bagi satu kalangan, belum tentu berfaedah bagi kalangan lain, maka menurut teori utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama daipada hukum. Pendapat Bentham dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum, namun tidak memperhatikan unsur keadilan. Sebaliknya Mr. J.H.P Bellefroid dalam "Inleiding tot de Rechtwetenschap in nederland" mengatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua azas, yaitu asas keadilan dan faedah). 6. Prof. Mr. J. van Kan
van Kan berpendapat bahwa " Terdapat kaedah agama, kaedah kesusilaan kesopanan, yang semuanya bersama-sama iut berusaha dalam penyelenggaraan danb perlindungan kepentingan orang dalam masyarakat. Apakah itu cukup? Tidak!" Dan tidaknya karena dua sebab yaitu: a. Terdapat kepentingan yang tidak teratur baik oleh kaedah agama, kesusilaan maupun kesopanan, tetapi ternyata memerlukan perlindungan juga; b. Juga kepentingan yang telah diatur oleh kaedah tersebut diatas, belum cukup terlindungi. Oleh karena kedua sebab ini kepentingan orang dalam masyarakat tidak cukup terlindungi dan terjamin, maka perlindungan kepentingan itu diberikan kepada hukum.
van Kan mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga setiap kepentingan manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Jadi, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adaya kepastian hukum dalam masyarakat, Hukum juga menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran atas dirinya.
Bab II Pengantar Ilmu Hukum oleh C.S.T Kansil Pengantar Ilmu Hukum oleh C.S.T Kansil Bab II : Sumber-sumber Hukum Daftar Isi :
Sumber-sumber Hukum Material dan Formal Peraturan perundangan Negara Republik Indonesia
a. SUMBER-SUMBER HUKUM MATERIAL dan FORMAL
Sumber hukum ialah : segala apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum itu dapat ditinjau dari segi material dan formal . 1. Sumber-sumber hukum material , dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dsb. Contoh : a. Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya Hukum b. Seorang sosiolog akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber Hukum adalah pe ristiwa yang terjadi dalam masyarakat. 2. Sumber-sumber Hukum formal antara lain adalah : a. Undang-undang (statute) b. Kebiasaan (custom) c. Keputusan Hakim (Jurisprudentie) d. Traktat (treaty) e. Pendapat sarjana hukum (doktrin) 3. Undang-Undang Undang undang adalah suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut BUYS, undang undang memiliki dua arti, yakni :
a. Undang undang dalam arti formal : ialah setiap keputusan Pemeritah yang memerlukan undang-undang karena cara pembuatannya (misal : dibuat oleh Pemerintah bersama-sama dengan Parlemen); arti sempit b. Undang undang dalam arti material : ialah setiap keputusan Pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. ; arti luas 1) Syarat berlakunya undang-undang Syarat mutlak untuk berlakunya UU ialah diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) oleh Menteri/Sekretaris Negara (dahulu: Menteri Kehakiman). Tanggal mulai berlakunya suatu UU menurut tanggal yang ditentukan dalam UU itu sendiri. Jika tanggal berlakunya itu tidak disebutkan dalam UU, maka UU itu mulai berlaku 30 hari sesudah diundangkan dalam L.N. untuk Jawa dan Madura, dan untuk daerah daerah lainnya baru berlaku 100 hari setelah pengundangan dalam L.N. Sesudah syarat tersebut dipenuhi, maka berlakulah suatu fictie dalam hukum : "SETIAP ORANG DIANGGAP TELAH MENGETAHUI ADANYA SUATU UNDANG-UNDANG". Ini berarti bahwa jika seseorang melanggar UU tsb, ia tidak diperkenankan membela dan membebaskan diri dengan alasan "saya tidak tahu mengenai adanya UU itu". 2) Berakhirnya kekuatan berlaku suatu UU Suatu UU tidak berlaku lagi jika :
Jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh UU itu sudah lampau Keadaan atau hal untuk mana UU itu diadakan sudah tidak ada lagi Undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi Telah diadakan UU yang baru yang isinya bertentangan dengan UU yang dulu berlaku.
3) Pengertian Lembaran Negara dan Berita Negara Pada zaman Hindia-Belanda Lembaran Negara disebut Staatsblaad . Setelah UU diundangkan dalam L.N, ia kemudian diumumkan dalam Berita Negara, setelah itu diumumkan dalam Siaran Pemerintah melalui radio/televisi dan melalui surat kabar. Pada zaman Hindia-Belanda, Berita Negara disebut De Javasche Courant dan di zaman Jepang disebut Kan Po. Adapun beda antara Lembaran Negara dan Berita Negara adalah : a. Lembaran Negara ialah suatu Lembaran(kertas) tempat mengundangkan(mengumumkan) semua peraturan-peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Lembaran Negara diterbitkan oleh Departemen Kehakiman(sekarang Sekretariat Negara), yang disebut dengan tahun penerbitannya dan Nomor berurut. Misal : L.N. tahun 1962 No.1 (L.N. 1962/1) Contoh: L.N 1950 No. 56 isinya : Undang Undang Dasar Sementara (1950) b. Berita Negara ialah suatu penerbitan resmi Departemen Kehakiman(sekretariat negara) yang
memuat hal hal yang berhubungan dengan peraturan-praturan negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu seperti : akta pendirian P.T, Firma, Koperasi, dll. Catatan : Tempat pengundangan Peraturan-peraturan Daerah/Kotapraja ialah : Lembaran Daerah/Lembaran Kotapraja. 4. Kebiasaan(Custom)
Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Aapabila suatu kebiasaan diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Menurut pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia : "Kebiasaan tidaklah menimbulkan hukum, hanya kalau UU menunjuk pada kepada kebiasaan. Contoh : Dalam pasal 1339 Kitab UU Hukum Sipil (KUHS) disebutkan : Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk apa yang telah ditetapkan denbgan tegas oleh persetujuan-persetujuan itu, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat persetujuan itu diwajibkan oleh kebiasaan. 5. Keputusan Hakim (Jurisprudentie)
Menurut pasal 22 A.B(Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia) " Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk hukum karena menolak mengadili". Dari pasal ini, sudah jelas bahwa seorang hakim mempuyai hak membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan perkara. Apabila UU ataupun kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan perkara maka hakim haruslah berusaha membuat peraturan sendiri. Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan pasal 22 A.B menjadilah dasar keputusan hakim lainnya/kemudiannya untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut lalu menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Dan keputusan hakim yang demikian disebut Jurisprudensi . Ada dua macam Jurisprudensi : a. Juresprudensi tetap b. Jurisprudensi tidak tetap Jurisprudensi tetap ialah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan(Standard-arresten) untuk mengambil keputusan. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan isi
keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang serupa. 6. Traktat (Treaty)
Apabila dua orang mengadakan kata sepakat(konsensus) tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu. Hal itu disebut Pacta Sunt Servanda yang berarti, bahwa perjanjian mengikat para pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati. Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut perjanjian antara negara atau perjanjian internasional ataupun Traktat . Traktat juga mengikat warganegara dari ne gara yang bersangkutan. Jika traktat diadakan hanya oleh 2 negara, maka traktat itu adalah Traktat Bilateral . Jika Traktat itu diadakan lebih dari 2 negara maka traktat itu disebut Traktat Multilateral . Apabila ada Traktat Multilateral memberikan kesempatan kepada negara yang pada permulaan tidak turut mengadakannya, tetapi kemudian juga menjadi pihaknya, maka traktat tersebut adalah Traktat Kolektif atau Traktat Terbuka, misalnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 7. Pendapat Sarjana Hukum(Doktin)
Pendapat para sarjana hukum juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan hakim. Jurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut. Mahkamah Internasional dalam Piagam Mahkamah Internasional(Statute of the International Court of Justice) pasaal 38 ayat 1 mengakui, bahwa dalam menimbang dan memutus suatu perselisihan dapat mempergunakan beberapa pedoman yang antara lain adalah : a. Perjanjian-perjanjian internasional (International Conventions) b. Kebiasaan-kebiasaan internasional (International Customs) c. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa bangsa yang beradab(the general principles of law recognised by civilised nations) d. Keputusan hakim(Judicial decisions) dan pendapat-pendapat sarjana hukum. Par.6 PERATURAN PERUNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1. Masa Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Berdasarkan atau bersumber pada UU Sementara 1959 dan Konstitusi RIS-1949, peraturan perundangan di Indonesia terdiri dari : a. UUD b. UU dan UU Darurat
c. Peraturan Pemerintah tingkat Pusat d. Peraturan Pemerintah tingkat Daerah 1) UUD ialah satu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan memuat garis besar dasar dan tujuan Negara. Surat UUD dibentuk oleh suatu badan tertentu yang khusus untuk seperti itu : a. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menetapkan UUD-1945 b. Majelis Permusyarakatan Rakyat menurut ketentuan UUD 1945 c. Konstituante dan Pemerintah menurut ketentuan UUDS-1950 dan Konstitusi RIS-1949 Undang undang yang dibentuk berdasarkan UUD disebut UU organik (UU pelaksanaan dari suatu UUD) Suatu UUD mempunyai rangka seperti berikut : a. Mukadimah atau Pembukaan/Preambule b. Bab-bab yang terbagi atas bagian-bagian c. Bagian yang terdiri atas pasal d. Pasal terdiri dari ayat Rangka UUD 1945 adalah : 1. Pembukaan : 4 Alinea 2. Isi UUD-1945 : 16 Bab, 37 Pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 Ayat Aturan Tambahan 3. Penjelasan UUD 1945 UUD biasa juga disebut Konstitusi, akan tetapi sebenarnya Konstitusi tak sama dengan UUD, UUD itu merupakan peraturan hukum negara yang tertulis sedangkan Konstitusi tidak saja meliputi peraturan tertulis tetapi juga mencakup peraturan hukum negara yang tidak tertulis(Conventions). Jadi pengertian Konstitusi itu lebih luas daripada UUD. 2) Undang Undang (biasa) ialah peraturan negara yang diadakan untuk menyelenggarakan pemerintahan pada umumnya yang dibentuk berdasarkan untuk melaksanakan UUD. Menurut UUDS 1950 oasal 89 UU dibentuk oleh Pemerintahan bersama sama dengan DPR. Suatu UU terdiri atas : a. Konsiderans : yakni alasan alasan yang menyebabkan dibentuknya suatu UU Konsiderans dinyatakan dengan kata-kata: Menimbang : bahwa..........dan seterusnya.... Mengingat : ............. b. Diktum : ialah keputusan yang diambil oleh pembuat UU , setelah disebutkan alasan pembentukannya, Diktum dinyatakan dengan kata-kata : Memutuskan : Menetapkan ..... c. Isi : isi UU itu terdiri dari : Bab-bab, Bagian, Pasal, Ayat-ayat.
Undang undang Darurat ialah UU yang dibuat oleh Pemerintah sendiri atas kuasa dan tanggung jawab Pemerintah yang karena Keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera. UUD Darurat dikeluarkan dengan bentuk dan ketrangan keterangan seperti UU biasa dengan perbedaan : 1. dalam menimbang harus diterangkan bahwa keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan. 2. Kalimat"dengan persetujuan DPR" dihilangkan. UUD darurat dapat kemudian disahkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR menjadi UUD biasa 3. Peraturan Pemerintah (pusat) adalah suatu peraturan yang dibuat semata mata oleh Pemerintah dengan bentuk dan keterangan yang seperti UU darurat, dengan perbedaan kalimat "bahwa keadaan mendesak.." dihilangkan. 4. Peraturan Daerah ialah semua peraturan yang dibuat pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Berdasarkan UU no. 22 tahun 1948 dikenal : a. Peraturan Provinsi b. Peraturan Kotapraja c. Peraturan Kabupaten d. Peraturan Desa Sekarang ini berdasarkan UU no.5 tahun 1974 dikenal: a. Peraturan Daerah Tingkat I b. Peraturan Dareah Tingkat II 2. Masa setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959
1) Bentuk dan tata urutan peraturan perundangan Untuk mengatur masyarakat, Pemerintah mengeluarkan aturan negara yang biasnaya disebut peraturan perundangan. Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah harus berdasar/melaksanakan UUD1945. Bentuk dan tata urutan peraturan perundangan menurut Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966(dikuatkan Ketetapan MPR. No V/MPR/1973) adalah sebagai berikut : a) UUD 1945 b) Ketetapan MPR c) UU dan Peraturan pemerintah sebagai pengganti UU (PERPU) d) Peraturan Pemerintah (PP) e) Keputusan Presiden (KEPPRES) f) Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya Tata urutan peraturan perundangan tersebut tidak dapat diubah karena tata urutan peraturan perundangan dan menunjukkan kepada tinggi rendahnya tingkat kedudukan masing masing peraturan negara tersebut. Tata urutan peraturan dimaksudkan, bahwa peraturan perundangan yang lebih rendah tingkat kedudukannya tidak boleh bertentanngan isinya dengan peraturan lain yang lebih tinggi tingkat kedudukannya. Misalnya : UU tidak boleh boleh bertetangan dengan ketetapan MPR.
2) Undang-undang Dasar 1945 UUD adalah peraturan negara yang tertinggi dalam negara, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok an menjadi salah satu sumber daripada peraturan perundangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. UUD ialah hukum dasar tertulis, sedang di samping UUD ini berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yang merupakan sumber hukum lain, ex: kebiasaan Maka UUD1945 adalah bentuk peraturan perundangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundangan bawahan dalam negara Republik Indonesia. Ketentuan yang tercantum dalam pasal UUD 1945 adalah ketentuan yang tertinggi yang pelaksanaannya dilakukan dengan Ketetapan MPR(S) dan UU.
3) Ketetapan MPR Mengenai Ketetapan MPR ada dua macamnya : a. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan UU b. Ketetapan MPR yang memuat garis garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan Presiden
4) Undang Undang Undang undang adalah salah satu bentuk Perundangan yang diadakan untuk melaksanakan UUD atau Ketetapan MPR. UU yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam UUD dinamakan UU organik. Menurut UUD1945 pasal 5 ayat(1), Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujua DPR. Jika suatu rancangan UU yang diajukan Presiden tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu (pasal 20 ayat2 UUD 1945) Anggota DPR juga dapat mengajukan rancangan UU. Jika rancangan yang diajukan itu tidak disetujui Presiden, maka rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Syarat mutlak berlakunya suatu UU ialah setelah diundangkan dalam Lembaran Negara (Lembaran Negara adalah tempat pengundangan peraturan-peraturan negara agar supaya sah berlaku) oleh Sekretaris Negara, dan tanggal mulai berlakunya ialah menurut tanggal yang ditentukan dalam UU itu sendiri. Berkenaan dengan berlakunya UU, kita mengenal beberapa asas Peraturan Perundangan : a. UU tidak berlaku surut b. UU yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
c. UU yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum d. UU yang berlaku kemudian membatalkan UU yang terdahulu(yang mengatur hal yang sama) e. Undang undang tak dapat diganggu gugat
5) Peraturan pemeri ntah sebagai pengganti UU (Perpu) Perpu diatur dalam UUD1945 pasal 22 sebagai berikut : a. dalam hal ikhwal kegentingan yang mamaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU b. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut c. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut Peraturan seperti ini memang perlu diadakan, agar supaya keselamatan negara dijamin oleh Pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan cepat. Walau demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan DPR, oleh karena itu PERPU dalam pasal 22 UUD 1945 yang kekuatannya sama dengan UU harus disahkan pula oleh DPR. Ketentuan UUD1945 memberikan suatu kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden, karena Perpu yang ditetapkan dapat merubah atau menarik kembali suatu UU yang ditetapkan oleh Presiden bersama dengan DPR. Penjelasan UUD1945 kekuasaan Presiden memerlukan suatu pengawasan dari DPR supaya tidak disalahgunakan.
6) Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden UUD45 memberukan lagi kekuasaan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintahan untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat 2 UUD45). Dikenal pula Peraturan Pemerintah daerah seperti Peraturan daerah Swatantra(otonom) tingkat I, tingkat II, dan daerah lainnya. Peraturan Pemerintah (pusat) memuat aturan umum untuk melaksanakan UU, sedangkan Peraturan Pemerintah Daerah memuat aturan umum untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Daerah isinya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pusat, dan jika ternyata bertentangan maka Peraturan Pemerintah yang bersangkutan dengan sendirinya batal Presiden berhak juga mengeluarkan Keputusan Presiden yang berisi keputusan yang bersifat khusus (einmalig = berlaku/mengatur suatu hal tertentu saja)
