SEBUAH RESUME
Judul
: Pengantar Ilmu Hukum
Pengarang Pengarang
: Dr. Soedjono Dirdjosisworo, SH.
Penerbit
: Pt. RajaGrafindo Persada
Cetakan Ke-
: 14
Tahun Terbit
: 2010
Pengantar
: Prof. Soebekti, SH.
Pengantar Ilmu Hukum merupakan sejenis ilmu pengetahuan yang merupakan langkah studi awal mengenai ilmu pengetahuan hukum, sebagai pengantar bagi siapa saja yang ingin mempelajari hukum lebih dalam. Dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum ini, Soedjono mencoba menyusun sebuah kitab Pengantar Ilmu Hukum untuk dijadikan masukan dalam membentuk khazanah baru yang mandiri, identitas nasional, dan cocok dengan perkembangan social yang membutuhkan “hadirnya” ahli-ahli ahli-ahli hukum yang dapat berperan dalam pembangunan nasional. Dalam pengantar untuk buku ini, Prof. Soebakti, SH mengemukakan bahwa buku terbitan PT. RajaGrafindo Persada ini telah memenuhi persyaratan dalam penulisan pengantar ilmu hukum yang baik, dan percaya buku ini banyak manfaatnya bagi pendidikan mahasiswa hukum pada taraf yang paling penting, yaitu memperkenalkan hukum kepada mereka yang sama sekali asih awam. Buku Pengantar Ilmu Hukum ini terdiri dari 212 halaman yang terbagi menjadi 11 bab. Adapun ringkasan isi dari masing-masing Bab-nya adalah sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini, penulis mengemukakan tentang latar belakang mengenai penulisan pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum yang biasa juga disebut sebagai Encyclopedia Hukum merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam
1
studi hukum. Apabila ilmu pengantar ini tidak dipahami secara seksama dan tuntas, tidaklah mungkin dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum, baik yang privat maupun yang public. Bab latar belakang ini mencoba menjelaskan unsur hukum, baik yang riil maupun yang idiil tentang pengertian manusia dan alam sekeliling serta pergaulan.
Memperhatikan
aspek
metodologi
dan
sistematika
dengan
menghubungkan hukum dengan etika dalam konsep keadilan yang berhubungan dengan nilai-nilai, asas, dan pengkaidahan; dalam suatu rumusan yang meliputi pengertian hukum, asas pokok, dan kerangka dasar. Selain latar belakang, bab pendahuluan ini juga memuat mengenai permasalahan, tujuan, dan sistematika penulisan pengantar ilmu hukum. Permasalahan utama dalam penulisan pengantar ilmu hukum yang kerap kali dijumpai adalah bahwa karya-karya yang telah ada belum disusun dengan sistematik yang berdasarkan pedoman yang diharapkan dapat member petunjuk untuk pembobotan minimal bagi mahasiswa, seperti berdasar kan “pohon Pengetahuan Ilmu Hukum” misalnya. Adapun tujuan penulisan buku ini adalah untuk tujuan member input materi bagi pengembangan pengajaran PIH yang beridentitas, serta sarat bagi pengembangan studi ilmu hukum lebih lanjut, dengan berorientasi pada tujuan menghasilkan sarjana hukum paripurna dan mampu mengemban tugas-tugas dalam proses pembangunan bangsa.
BAB 2 ANEKA ARTI HUKUM
Pada Bab II ini diketengahkan aneka arti hukum dalam arti : 1.
Penguasa (Undang-undang, (Undang-undang, keputusan, hakim, dan lain-lain)
2.
Para petugas
3.
Sikap tindak
4.
Sistem kaidah
5.
Jalinan nilai
6.
Tata hukum
2
7.
Ilmu hukum
8.
Disiplin hukum
BAB 3 DISIPLIN HUKUM
Disiplin hukum adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejalagejala hukum yang ada dan hidup di tengah pergaulan. Disiplin ilmu merupakan disiplin perspektif yang berusaha menentukan apakah yang seyogyanya, seharusnya, dan sepatutnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan. Dalam buku ini disebutkan bahwa cabang-cabang ilmu hukum dalam disiplin hukum dibagi menjadi 3, yaitu : 1.
Ilmu Hukum Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang yang benar dan tidak benar menurut harkat kemanusiaan. Yang termasuk dalam ilmu hukum (dogmatik hukum) adalah : Ilmu kaidah, ilmu pengertian, dan ilmu kenyataan
2.
Filsafat Hukum Merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum, mengemukakan dasar-dasar kekuatan mengikat dari hukum
3.
Politik Hukum Politik hukum merupakan disiplin ilmu yang mengkhususkan pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu.
BAB 4 MENGENAL
ILMU-ILMU
HUKUM
SEBAGAI
ILMU
TENTANG
KENYATAAN
Pada bab IV ini, penulis menerangkan tentang Ilmu-ilmu hukum sebagai ilmu tentang kenyataan atau Tatsachenwissenschaft atau Seinwissenschaft
3
yang menyoroti hukum sebagai perilaku. Yang termasuk ilmu-ilmu kenyataan tentang hukum antara lain : 1.
Sosiologi Hukum
2.
Antropologi Hukum
3.
Psikologi Hukum
4.
Sejarah Hukum
5.
Perbandingan Hukum
BAB 5 ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU KAIDAH
Untuk memahami dengan baik pengertian tentang ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, penulis membagi bab ini menjadi 4 bagian, yaitu : 1.
Pengertian Ilmu Pengetahuan Pada bagian ini dituliskan mengenai ciri-ciri pokok yang terdapat pada pengertian ilmu pengetahuan, yaitu : rasional, bersifat empiris, bersifat umum, dan bersifat akumulatif. Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai metode ilmu pengetahuan yang merupakan prosedur untuk berpikir tertatur dalam penelitian untuk memperoleh konklusi ilmiah berdasarkan postulat-postulat dan preposisi ilmiah tertentu. Pada prinsipnya, metode ilmu ini meliputi tiga hal, yakni : pernyatan masalah penelitian, pemecahan soal yang diusulkan/hipotesa, dan testing serta verifikasi dari penyelesaian penyelesaian yang diusulkan. Dalam karya mengembangkan ilmu, seorang ilmuwan harus mengambil sikap batin tertentu yang disebut sikap ilmiah. Adapun sikap-sikap ilmiah tersebut antara lain : sikap obyektifitas, sikap serba relatif, sikap skeptif, kesabaran intelektual, kesederhanaan, kesederhanaan, dan sikap tidak ti dak memihak kepada etik.
2.
Ilmu Pengetahuan Kaidah Merupakan
ilmu
(normwissenschaft atau
pengetahuan
yang
mempelajari
kaidah-kaidah
sollenwissenschaft ). ). Kaidah sendiri merupakan
patokan atau ukuran atau pedoman untuk berkelakuan atau bersikap di dalam ketentuan-ketentuan yang telah menghayat di dalam pergaulan hidup.
4
Kaidah-kaidah ini terwujud secara alamiah dan dianut, sekalipun tidak tertulis. Pada masyarakat modern, banyak pengkaidahan yang melalui proses pembuatan undang-undang. undang-undang. 3.
Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Kaidah Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah dengan dogmatik hukum atau sistematik hukum sehingga dapat dipahami dengan jelas. Pada bagian ini dijelaskan lebih dalam tentang ide hukum, hukum positif, dan paham-paham hukum.
4.
Hukum dan Interdisiplin Ilmu Disiplin meliputi analitis dan perspektif. Hukum merupakan disiplin ilmu yang perspektif dimana ajarannya merupakan sistem ajaran yang menentukan
apakah
yang
seharusnya
dilakukan
dalam
menghadapi
kenyataan-kenyataan tertentu. Ilmu hukum tidaklah dapat bekerja sendiri, melainkan senantiasa interdisplin dengan berbagai ilmu lain baik yang analitis maupun sesama perspektif. Ilmu hukum merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial, yang mempelajari sikap dan tingkah laku dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan kehidupan hukumnya dan kode-kode formil lain. Hukum adalah norma-norma sosial yang bila dilanggar mempunyai sanksi berupa ancaman dan penggunaan kekerasan fisik oleh pihak yang diakui secara sosial untuk bertindak.
BAB 6 STUDI HUKUM DENGAN PENDEKATAN ILMU PENGERTIAN
Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti masyarakat hukum, subyek hukum, peranan hukum, peristiwa hukum, obyek hukum, dll yang dianggap relevan. Yang
dimaksud
dengan
masyarakat
hukum
atau
rechtsgemeen
schappen adalah suatu masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok yang
berhubungan satu sama lain dalam kaitannya pula dengan alam sehingga bertingkah laku sedemikian rupa. Dalam masyarakat hukum, apabila masyarakat
5
telah berkembang menjadi masyarakat majemuk, maka di dalamnya terjalin bergeraknya bergeraknya hukum di tengah pergaulan. Subyek hukum atau subject van een recht adalah orang yang mempunyai hak yang berhak dan berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum internasional, subyek hukum dapat secara individual ataupun negara. Peranan hukum mencerminkan secara lebih nyata bekerjanya hukum di tengah kehidupan masyarakat, khususnya dalam penentuan hak dan kewajiban dan perlindungan kepentingan sosial dan para individu. Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan yang dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum. Sedangkan akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum.
BAB 7 TUJUAN HUKUM DENGAN PENJELASAN TENTANG PASANGAN NILAI DALAM HUKUM
Tujuan hukum memberikan peraturan-peraturan dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terwujud suatu keadaan aman, tertib, dan adil. Untuk mencapai tujuan ini, perlu suatu pendekatan yang memberi keseimbangan keseimbangan dan keserasian sebagai berikut : 1. Kebebasan Kebebasan dan ketertiban 2. Kepentingan pribadi dan kepentingan antar pribadi 3. Kesebandingan Kesebandingan hukum dna kepastian hukum 4. Kebendaan ( materialism) dan keakhlakan ( spiritualism) 5. Kelestarian (konservation) dan kebaruan (inovatism)
6
Dengan keseimbangan pasangan paham di atas, secara ideal diharapkan tujuan hukum bagi kesejahteraan dan keadilan dapat terwujud.
BAB 8 TERJADINYA HUKUM DAN FUNGSINYA DALAM MASYARAKAT
Pada bab ini dibahas mengenai terjadinya hukum dan fungsinya bagi pergaulan hidup atau bermasyarakat. Soedjono dalam buku ini mengemukakan butir-butir sebagai berikut : 1. Terjadinya hukum (dalam perkembangan dewasa ini, tentunya pembentukan atau terbentuknya hukum baru) Ajaran yang berlaku dewasa ini menjelaskan bahwa hukum terbentuk melalui beberapa cara, pertama karena pembentuk undang-undang (wetgever) membuat aturan-aturan hukum, hakim harus menerapkan undang-undang. Penerapan undang-undang tidak dapat berlangsung secara mekanis, ia menuntut penafsiran dan karena itu ia sendiri kreatif. Perundang-undangan juga tidak dapat lengkap sempurna, terkadang t erkadang harus digunakan istilah-istilah istilah -istilah yang kabur yang maknanya harus diberikan lebih jauh oleh hakim. Kadangkadang juga terdapat kekosongan (leemtes) dalam undang-undang yang harus diisi oleh peradilan. Disamping oleh perundang-undangan dan peradilan, hukum juga terbentuk oleh pergaulan sosial yang terbentuk melalui kebiasaan yang mengikat. Peradilan kasasi berfungsi utama dalam pembentukan pembentukan hukum 2. Sebuah contoh tentang pengaruh agama terhadap hukum Hukum agama yang sangat berpengaruh antara lain : hukum yahudi, hukum kristen, dan hukum islam. 3. Pembentukan hukum dalam yurisprudensi (nukilan sejarah di Indonesia) Bentuk-bentuk hukum positif mempunyai suatu sifat yang sejalan. Di dalam hukum obyektif dirumuskan secara teoritis bahwa peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi di dalam pergaulan masyarakat. Hukum subyektif menguasai perhubungan yang muncul diantara dua orang oknum.hakim merupakan alat yang menyelidiki apakah suatu perbuatan sesuai dengan
7
kaidah atau tidak.berdasarkan nurani para hakim itu, ada kemungkinan bahwa perumusan hukum oleh seorang hakim dapat juga dipergunakan oleh hakimhakim lain. 4. Fungsi hukum Secara garis besar, fungsi hukum dapat diklasifir dalam empat t ahap, yaitu : a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan d. Fungsi kritis dari hukum 5. Penafsiran hukum Penafsiran menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya. Metode penafsiran hukum yang lazim digunakan antara lain : penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran historis, dan penafsiran teologis.
BAB 9 ALIRAN HUKUM
Soedjono dalam bab ini membagi hukum menjadi 3 alir an, yaitu : 1. Aliran Legisme Aliran ini menganggap bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang. Aliran ini menganggap hakim terikat pada undang-undang, sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang, dengan jalan pembentukan pembentukan silogisme hukum 2. Aliran Frie Rechtsbewegung Aliran ini beranggapan bahwa di dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim bebas untuk melakukan menurut undang-undang atau tidak, hakim bertugas menciptakan hukum, dan keputusannya lebih bersifat dinamis karena senantiasa memperhatikan keadaan dan perkembangan perkembangan masyarakat m asyarakat 3. Aliran Rechtsvinding
8
Merupakan aliran tengah antara 2 aliran sebelumnya. Aliran ini menganggap bahwa hakim terikat pada undang-undang, tetapi hakim juga memiliki kebebasan yang terikat.
BAB 10 ANEKA CARA PEMBEDAAN HUKUM
Bab 10 buku ini membahas mengenai cara-cara pembedaan hukum. Yang dibedakan adalah antara pasangan-pasangan hukum sebagai berikut : 1. Ius Constitutum dan Ius Constituendum Membandingkan antara hukum positif suatu negara dengan hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan negara, tetapi belum merupakan kaidah dalam bentuk undang-undang). undang-undang). 2. Hukum Alam dan Hukum Positif Membandingkan Membandingkan hukum alam sebagai ekspresi dari kegiatan manusia yang memncari keadilan sejati yang mutlak dengan hukum atau kaidah yang telah berlaku. Apabila kedua hukum dihubungkan, akan terungkap tiga wawasan : hukum alam sebagai sarana koreksi hukum positif, hukum alam menjadi inti hukum positif, dan hukum alam menjadi pembenaran hak asasi manusia 3. Hukum Imperatif dan Hukum Fakultatif Berkisar pada penekanan bahwa hukum imperatif (paksaan) harus ditaati secara mutlak, dan hukum fakultatif adalah hukum pelangkap 4. Hukum Substantif dan Hukum Ajektif Hukum substantif merumuskan hak dan kewajiban subyek hukum yang terkait dalam hubungan hukum, sedangkan hukum ajektif memberikan pedoman bagaimana penegakannya, atau mempertahankannya di dalam praktek. 5. Hukum Tidak Tertulis dan Hukum Tertulis Hukum tidak tertulis adalah hukum kebiasaan yang sering disebut sebagai hukum adat, sedangkan hukum tertulis atau geschreveb recht adalah hukum yang mencakup perundang-undangan dalam berbagai bentuk yang
9
dibuat oleh pembuat undang-undang dan traktat yang dihasilkan dari hubungan hukum internasional.
BAB 11 KESIMPULAN
Pada akhirnya, Soedjono sebagai penulis menyimpulkan
bahwa
Pengantar Ilmu Hukum termasuk langkah studi awal mengenai ilmu pengetahuan hukum. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu hukum harus memiliki perwatakan ilmu pengetahuan. pengetahuan. Dengan demikian, ilmu hukum berarti karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang hukum, sebagai sesuatu bagian penting dan melekat dalam kehidupan manusia yang hidup bersama. Kebenaran ini tersusun secara sistematis, logis, metodis, empiris, sifatnya dipahami dan untuk umum, dan akhirnya berkembang secara akumulatif.
10
