Penerapan dan Implementasi Politik Pertanahan Pada Masa Reformasi.
Seir Seirin ing g
deng dengan an peru peruba baha han n
tata tatana nan n
poli politi tik, k, demo demokr kras asii
yang yang meng mengua uat, t, dan dan
dilaksanakannya sistem desentralisasi, maka semangat pembaharuan agraria juga menggema. Dan kemudian melahirkan Ketetapan MPR No. IX Tahun 2001 yang merekomendasikan dilaku dilakukan kannya nya revisi revisi terhada terhadap p UUPA. UUPA. Beberap Beberapaa peratu peraturan ran perund perundang ang-un -undan dangan gan tentan tentang g pengelolaan sumber daya alam (agraria) dikeluarkan sejak dilakukannya reformasi pemerintahan di tahun 1998. Baik itu yang kemudian dinilai merupakan langkah maju maupun justru dinilai mundur dari substansi peraturan sebelumnya. Pada Pada era era Refo Reform rmas asii ini ini Landreform kemb kembal alii masu masuk k dalam dalam prog progra ram m pent pentin ing g pembaharuan agraria, yaitu disebutkan dalam Pasal 5 TAP MPR RI RI No. IX/MPR/2001 bahwa bahwa salah satu arah kebijakan agraria adalah: 1. Mela Melaks ksan anak akan an pemanfaatan
pen penataa ataan n tanah
kemba embali li
(landreform)
peng pengu uasaa asaan n, yang
pemil emilik ikan an,,
berkeadilan
peng penggu gun naan aan,
dengan
dan
memperhatikan
kepemilikan tanah oleh rakyat; 2. Meny Menyel elen engg ggar arak akan an
pend pendat ataa aan n
pert pertan anah ahan an
mela melalu luii
inve invent ntar aris is
dan dan
regi regist stra rasi si
penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform. Dalam rancangan Undang-Undang tentang sumber daya agraria disebutkan tanah dan sumb sumber er daya daya agrar agraria ia selai selain n tana tanah h yang yang peng pengua uasaa saan n dan dan pemi pemili lika kann nnya ya mele melebi bihi hi batas batas maksim maksimum, um, dikuas dikuasai ai oleh oleh Pemerin Pemerintah tah dan diteta ditetapka pkan n sebaga sebagaii objek objek landre landrefor form m untuk untuk dibagikan kepada warga masyarakat yang termasuk dalam kelompok yang memperoleh hak utama. Sela Selanj njut utny nyaa pada pada masa masa peme pemerin rintah tahan an Pres Presid iden en Susil Susilo o Bamb Bamban ang g Yudh Yudhoy oyon ono, o, redistribusi tanah pun kembali diagendakan. Redistribusi tanah merupakan pembagian tanahtanah tanah yang yang dikuas dikuasai ai oleh oleh negara negara dan telah telah ditega ditegaska skan n menjad menjadii objek objek landre landrefor form m yang yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dala dalam m keten ketentu tuan an Perat Peratur uran an Peme Pemeri rint ntah ah No. No. 224 224 Tahu Tahun n 1961 1961 yang yang bert bertuj ujua uan n untu untuk k memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat khususnya para petani dengan cara mengadakan pembagian tanah yanga dil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah. Sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.
Kebijakan pembaharuan agraria dan sumber daya alam pada era ini dilaksanakan antara lain dengan melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor serta menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik dimasa mendatang guna meenjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan pada prinsip-prinsip berkeadilan. Hal tersebut dimandatkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 TAPMPR No. IX Tahun 2001 dimana DPR bersama Presiden ditugaskan untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaharuan agraria dan pengelolaan agraria dan sumber daya alam, serta mencabut, mengubah dan atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan ini serta untuk segera melaksanakan Ketetapan tersebut dan melaporkan pelaksanaannya pada Sidang Tahunan MPR RI. Dengan disahkannya perundang-undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam, misalnya: UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, telah merusak politik pembaharuan hukum pengelolaan agraria dan sumber daya alam yang telah dimandatkan secara tegas dalam TAP-MPR No. IX Tahun 2001, sehingga berpontesi kembali melanggengkan pola pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada eksploitasi yang mengabaikan kepentingan konservasi dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, karena semata-mata digunakan sebagai perangakat hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta orientasi pengelolaan sumber daya alam yang lebih berpihak pada pemodal-pemodal besar, yang mana hal tersebut akan mengabaikan kepentingan dan akses atas sumber daya alam serta mematikan potensi-potensi pengelolaan perekonomian masyarakat lokal. Hal tersebut (TAP-MPR No. IX Tahun 2001) bertentang dengan Pembukaan alinea IV UUD 1945 yang menyatakan: “..... untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial .....” Selain itu juga bertentangan dengan tujuan dan politik hukum pertanahan/agraria, yaitu antara lain:
1. Untuk mengatur keselarasan dan keseimbangan dalam pemanfaatan bumi, air, runag angkasa dan kekayaan yang terkandunf didalamnya dalam hubungannya dengan kepentingan manusia menuju masyarakat yang adil dan makmur. 2. Untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum dan keadilan dalam hubungannya dengan hak-hak seseorang atau masyarakat atas tanah (bumi), air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. 3. Untuk penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan agraria atau pertanahan dengan memperhatikan hukum adat. 4. Untuk mengatur sekaligus membatasi hak dan kewajiban seseorang atau badan hukum, dan masyarakat serta negara dalam hubungannya dengan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, pengusahaan, pemakaian, penatagunaan, dan pengelolaan atas bumi (tanah), air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung didalamnya. 5. Untuk memberikan atau menetapkan kekuasaan dana kewenangan kepada pemerintah dalam mengatur hubungan hukum antara seseorangh atau badan hukum tertentu dengan tanah yang dimiliki, dikuasai, digunakan, dimanfaatkan, dipakai, dikelola, baik oleh seseorang, masyarakat, badan hukum maupun instansi pemerintah lainnya. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang agraria yang menimbulkan banyak tanggapan dari masyarakat adalah Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Berbagai tanggapan tersebut menjadi lebih mendasar ketika masyarakat melihat bahwa materi yang diatur dalam PP tersebut sangat kental dengan pencabutan hak atas tanah, bangunan, tanaman, serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah oleh negara dengan pemberian ganti rugi senilai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah. Hal tersebut akan menjadi masalah sosial yang timbul didalam masyarakat. Permasalahan utamanya adalah hak masyarakat atas hak tanah, bangungan, tanaman, serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah menjadi terganggu. Pemerintah dapat saja “seolah-olah” dalam rangka kepentingan umum yang sebenarnya adalah akses memperlancar “bisnis” segelintir orang mencabut hak masyarakat tersebut, terlebih yang dimaksudkan dengan kepentingan umum dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tersebut telah mengalami perluasan kriteria jika dibandingkan dengan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993.
Penilaian Secara Umum Politik Pertanahan Pada Masa Reformasi
Secara umum implementasi pengelolaan pertanahan (agraria) yang dilakukan Pemerintah pada akhirnya bersifat sangat sektoral, sehingga sumber daya alam tidak dilihat sebagai sistem ekologi yang terintregasi dan tidak terorganisasi serta berpotensi melanggar hak asasi manusia yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, karena semata-mata digunakan sebagai perangakat hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta orientasi pengelolaan sumber daya alam yang lebih berpihak pada pemodal-pemodal besar, yang mana hal tersebut akan mengabaikan kepentingan dan akses atas sumber daya alam serta mematikan potensi-potensi pengelolaan perekonomian masyarakat lokal dan tidak mengutamakan kepentingan umum masyarakat. Hal lain yang juga penting disoroti adalah mengenai rencana program redistribusi tanah yang merupakan komitmen pemerintah untuk membatasi penguasaan tanah secara berlebih. Padahal, reforma agraria yang sejati dalam kerangka mewujudkan keadilan agraria bukan hanya mengandung program redistribusi tanah, tetapi secara bersamaa harus disertai dengan mengurangi dan mencegah terjadinya konsentrasi penguasaan tanah. Maka pemerintah dalam kerangka reforma atau pembaharuan agraria ini harus melakukan upayaupaya pencabutan hak atas tanah-tanah yang dikuasai melebihi batas-batas yang ditentukan untuk kemudian diredistribusi kepada pihak-pihak yang secara hukum telah ditetapkan sebagai penerima manfaat redistribusi. Dalam menjalankan strategi reforma agraria maka pemerintah harus menjalankan Landreform dan mengupayakan cara bagaimana alokasi tanah rakyat yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan serta memberikan akses yang memadai atas penggunaan lahan tanah. Harus diperhatikan bahwa, pembaharuan agraria ke depan tidak mengulang kesalahan dan kelemahan landreform pada masa lalu. Oleh karena itu maka pemerintah harus memperhatikan setidaknya point penting kesalahan pembaharuan agraria masa lalu yaitu seperti: •
Memperbaiki politik pertanahan dan keagrariaan yang tergaris dengan baik;
•
Menyiapkan perangkat negara dan pemerintahan;
•
Data, informasi dan kelembagaan pembaharuan agraria harus memadai;
•
Mekanisme pengelolaan disiapkan secara baik;
•
Subyek atau penerima manfaat dari pembaharuan agraria terfokus pada orang miskin dengan cakupan lebih luas (petani-bukan petani, desa-kota);
•
Obyek agraria yaitu tanah redistribusi merupakan tanah negara yang secara hukum dapat diperuntukan sebagai tanah obyek pembaharuan agraria dan tidak berasal dari pengambilan tanak milik perorangan;
•
Skema redistribusi tanah memiliki cakupan yang luas dalam hal hak kepemilikan;
•
Dan yang lebih penting adalah penyiapan masyarakat terhadap pembaharuan agraria dengan pembelajaran dilapangan hingga advokasi penggunaan pembaharuan agraria itu sendiri.
