BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Latar Belakan Belakang g
Prestasi ekonomi suatu Negara atau bangsa dapat dinilai dengan berbagai ukuran agregat. Secara umum, prestasi tersebut diukur melalui sebuah besaran dengan istilah pendapatan nasional. Meskipun bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menila suatu prestasi suatu Negara atau bangsa, pendapatan nasional cukup representative dan sangat lazim digunakan. Pendapatan nasional bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi suatu Negara atau bangsa dari waktu ke waktu, tetapi juga membandingkannya dengan nilai Negara lain. Rincian secara sektoral dapat menerangkan struktur perekonomian Negara yang bersangkutan. Di samping itu, dari angka pendapatan nasional selanjutnya akan diperoleh pula ukuran turunan (derived measure) seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang. Sejak masa reformasi, Indonesia mulai melakukan inovasiinovasi dan membangun perekonomian di Negara. Selain itu usaha-usaha untuk mensejahterakan rakyat juga selalu di prioritaskan. Sebagai contoh, program lima tahunan (pelita) yang selalu diadakan dan dilaksanakan oleh Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, dalam mengimplementasikan hal-hal tesebut, pemerintahan masih mengalami kesulita. Terutama dalam pengalokasian APBD maupun pendanaan-pendanaan lainnya. Sehingga maih banyak rakyat yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Selain itu pertumbuhan penduduk tanpa diimbangi dengan lapangan pekerjaan maupun skill yang baik, maka banyak penduduk Indonesia yang masih menjadi pengangguran. Anak-anak yang kurang beruntung atau terlantar juga banyak dan bias kita temui di sisi jalan maupun di tengah jalan dengan membawa sebuah kaleng maupun berkeliling membawa Koran dan barang asongan. Masalah lain yang terkait dengan hal ini adalah masalah struktur ekonomi Indonesia. Dimana yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin
1
menjadi semakin miskin. Hal itu tidak lain dikarenakan adanya ketidakadilan maupun ketidak- seimbangan dan kurangnya pemerataan di masyarakat, terutama pada kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mendiskripsikan pengertian dari pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi, khususnya di Indonesia dalam makalah dengan judul “Pendapatan Nasional, Pertumbuhan, dan Struktur Ekonomi”.
1.2 Rumusan Rumusan Masalah Masalah
1.2.1 1.2.1
Bagaim Bagaimanak anakah ah konsep-k konsep-konse onsep p pendapat pendapatan an nasional nasional Indonesi Indonesia? a?
1.2.2 1.2.2
Bagaim Bagaimanak anakah ah pendapa pendapatan tan nasion nasional al dan dan pertumbu pertumbuhan han ekonom ekonomii di Indonesia?
1.2.3 1.2.3
Bagaim Bagaimanak anakah ah pendapa pendapatan tan per per kapita kapita dan kemi kemiskin skinan an di Indones Indonesia? ia?
1.2.4 1.2.4
Bagaim Bagaimanak anakah ah struktur struktur ekonomi ekonomi di Indonesi Indonesia? a?
1.3 Tuj Tujuan uan
1.3.1 1.3.1
Mengeta Mengetahui hui dan memaham memahamii konse konsep-ko p-konsep nsep pendapat pendapatan an nasional nasional Indonesia.
1.3.2 1.3.2
Mengeta Mengetahui hui dan dan memaham memahamii pendapat pendapatan an nasiona nasionall dan pertu pertumbuh mbuhan an ekonomi di Indonesia.
1.3.3 1.3.3
Mengeta Mengetahui hui dan mema memaham hamii pendapata pendapatan n per kapita kapita dan dan kemiski kemiskinan nan di Indonesia
1.3.4 1.3.4
Mengeta Mengetahui hui dan dan memah memahami ami struk struktur tur ekono ekonomi mi di di Indones Indonesia. ia.
BAB II
2
PEMBAHASAN
2.1 Konsep-Konsep Konsep-Konsep Pendapatan Pendapatan Nasional Indonesia
Istilah “ pendapatan nasional” dapat berarti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, “ pendapatan nasional” adalah terjemahan langsung dari nation income. Sedangkan dalam arti luas, “ pendapatan nasional” dapat merujuk ke:
1. Gross Domestic product (GDP) atau Produk Domestik Buto (PDB); 2. Gross Nation Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB); 3. Net National Product (NNP) atau Produk Nasional Netto (PNN); 4. National Income (NI) atau Pendapatan nasional (PN) Keempat konsep pendapatan nasional (PDB; PNB; PNN; dan PN) berbeda satu sama lain. Teori makroekonomi menjelaskan dengan rinci pengertian dari masing-masing konsep tersebut, sehingga dapat merujuk ke salah satu dari konsep-konsep tersebut. Kecuali dalam spesifikasi, istilah “pendapatan nasional’ digunakan untuk menyatakan secara umum prestasi suatu negara atau bangsa. 2.1.1 Sejarah Konsep pendapatan nasional
Sejarah Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional
negaranya(Inggris) pada tahun 1665 1665.. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (Gross National Product , GNP), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara. Berikut adalah beberapa konsep pendapatan nasional. 1. Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product ) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan
3
GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor. 2. Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product ) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. 3. Produk Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto ( Net Net National Product ) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement ). ). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang
dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil. 4. Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto ( Net Net National Income ) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak dikurang pajak tidak langsung. langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll. 5. Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan Personal (Personal Income )adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment ). ). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah
4
pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja). 6. Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang siap dibelanjakan Disposable (Disposable Income ) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan
pajak langsung. Pajak langsung (direct tax ) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. 2.1.2 Manfaat Pendapatan Nasional
Selain bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode, perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri industri,, pertanian pertanian,, atau negara jasa negara jasa.. Contohnya, berdasarkan pehitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris, Jepang merupakan negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya. Disamping itu, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekomian terhadap pendapatan nasional, misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdaganan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. 2.1.3 2.1.3
Meto Metode de Perhi Perhitun tungan gan Pendap Pendapata atan n Nasio Nasional nal
5
Di Indonesia,data mengenai pendapatan nasional dikumpulkan dan diolah oleh Badan Pusat statistika (BPS). Perhitungan pendapatan nasionl indonesia dimulai dengan produk domestik bruto. PDB (Produk Domestik Bruto) dapat dihitung melalui tiga cara, yaitu: 1. Me Menur nurut ut Pende Pendekat katan an Produk Produksi si
PDB (Produk Domestik Bruto) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu Negara dalam jangka waktu setahun. Unit-unit produksi dimaksud secrara garis besar dipilih menjadi 11 sektor pengolahan, yaitu: a). Pertanian; b).Pertambangan dan penggalian; c). Industri pengolahan; d). Listrik, gas dan air minum; e).Bangunan; f).Perdagangan; g). Pengangkutan dan komunikasi; h).Bank dan lembaga keuangan lainnya; i).Sewa rumah; j). Pemerintahan; k).Jasa-jasa. 2. Me Menur nurut ut Pend Pendek ekata atan n Penda Pendapat patan an
PDB adalah jumlah balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Balas jasa produksi berupa: a). Upah dan gaji; b). Sewa tanah; c). Bunga modal; dan d). Keuntungan. Semua itu, dihitung sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB juga mencangkup penyusutan dan pajak-pajak tidak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini per sector disebut nilai tambah bruto sektoral. 3. Me Menur nurut ut Pende Pendekat katan an Penge Pengelua luaran ran
PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir dalam jangka setahun. Komponen permintaan akhir, meliputi: a). Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan; b). Pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok; c). Pengeluaran konsumsi pemerintah; d). Eksor neto (dikurangi impor) 2.1. 2.1.4 4
Meto Metode de Perh Perhit itun unga gan n Riil Riil
PDB, PNB, PNN, dan PN secara umum disebut agregat ekonomi; maksudnya angka besaran total yang menunjukkan prestasi ekonomi suatu Negara atau bangsa. Dari agregat ekonomi ini dapat diukur pertumbuhn ekonomi. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi riil, terlebih dahulu harus menghilangkan pengaruh perubahan harga yang melekat pada angka-angka agregat ekonomi
6
menurut harga berlaku (current prices) , sehingga terbentuk angka agregat ekonomi meurut harga konstan (constant prices) tahun tertentu. Dalam hal ini, terdapat tiga metode untuk mengubah angka menurut harga berlaku menjadi angka menurut harga konstan, yaitu: 1. Metode Revaluasi: menilai produksi dengan harga tahun dasar. 2. Metode Ekstrapolasi : memperbaharui nilai tahun dasar sesuai dengan indeks produksi/tingkat pertumbuhan riil tahun sebelumnya. 3. Metode Deflasi : membagi nilai masing-masing tahun dengan harga relatif (indeks harga x 1/100). 2.1.5 2.1.5
Meto Metode de Perhi Perhitun tungan gan Nilai Nilai Tambah Tambah
Nilai tambah (added value) adalah selisih antara nilai akhir (harga jual) suatu produk dengan nilai bahan bakunya. Nilai tambah sektoral suatu produk mencerminkan nilai tambah produk tersebut di sector yang bersangkutan. Nilai tambah dapat dihitung berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku, dimana dapat dihitung melalui empat cara; yaitu: 1. Me Meto tode de Defl Deflas asii Gan Ganda da
Perhitungan nilai tambah, dilakukan jika keluaran (output) menurut harga konstan dihitung terpisah dari masukan-antara (intermediate-input) menurut harga konstanUntuk menghitung keluran antara dan masukan-antara menurut harga konstannya sendiri, dapat digunakan salah satu atau kombinasi dari tiga metode (revaluasi, ekstrapolasi dan deflasi ). 2. Me Metod todee Ekst Ekstrap rapola olasi si Langun Langung g
Perhitungan ini, dilakukan dengan menggunakan perkiraan-perkiraan dari perhitungan keluaran menurut harga konstan atau langsung menggunakan indeks produksi yang sesuai. Metode ini bertolak dari asumsi bahwa keluaran menurut harga konstan berubah sejalan dengan masukan menurut harga konstan; dengan kata lain adalah nisbah msukan-antara (intermediate input-output). 3. Me Meto tode de Def Defla lasi si Lan Langs gsun ung g
Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan indeks harga implisit dari keluaran atau secara langsung menggunakan indeks harga produksi yang sesuai, kemudian dijadikan angka pembagi terhadap nilai tambah menurut harga yang berlaku. Metode ini berasumsi bahwa inflasi yang terjadi pada keluaran sama
7
dengan inflasi pada masukan-antara. 4. Me Metod todee Deflas Deflasii kompon komponen en Penda Pendapat patan an
Perhitungan ini, dilakukan dengan cara mendeflasikan komponenkomponen nilai tambah atas pendapatan-pendapatan yang membentuk unsur nilai tambah tersebut; yakni: tenaga kerja, modal, dan manajemen. Metode ini hanya cocok bila komponen nilai tambah terutama terdiri dari komponen nilai tambah terutama terdiri dari kompensasi tenaga kerja dan penyusutan dan biasanya diterapkan untuk sektor-sektor tertentu dimana ketiga metode sebelumnya susah diterapkan.
2.2 Pendapat Pendapatan an Nasional Nasional dan dan Pertumbu Pertumbuhan han Ekonomi Ekonomi di Indone Indonesia sia
Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu Negara (Sukirno, 2008, p36). Pengertian berbeda dituliskan dengan huruf besar P dan N, dimana pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh factor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu (Sukirno, 2008, p36). Selain itu, Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun. Pendapatan nasional merupakan salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi suatu Negara.
Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Pertumbuhan Ekonomi = pertumbuhan output). Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Sedangkan Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu
8
negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic (economic growth); growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga,, pengetahuan lembaga pengetahuan,, sosial dan teknik teknik.. Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat dihitung dengan dua cara, yaitu:
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDB Menurut Lapangan Keterangan 2005 1. Pertanian,peternakan, kehutanan, & Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas & Air Bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi
Usaha Tahun 2005-2009 (persen) Laju Pertumbuhan 1' 2006 2007 2008 2009 2005
Distribusi2' 2006 2007 2008
2009
2,7
3,4
3,5
4,8
4,1
13,1
13,0
13,7
14,5
15,3
3,2
1,7
1,9
0,7
4,4
11,1
11,0
11,2
10,9
10,5
4,6
4,6
4,7
3,7
2,1
27,4
27,5
27,0
27,9
26,4
6,3 7,5
5,8 8,3
10,3 8,5
10,9 7,5
13,8 7,1
1,0 7,0
0,9 7,5
0,9 7,7
0,8 8,5
0,8 9,9
8,3
6,4
8,9
6,9
1,1
15,6
15,0
15,0
14,0
13,4
12,8
14,2
14,0
16,6
15,5
6,5
6,9
6,7
6,3
6,3
9
8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa PDB PDB Tanpa Migas
6,7
5,5
8,0
8,2
5,0
8,3
8,1
7,7
7,4
7,2
5,2 5,7 6,6
6,2 5,5 6,1
6,4 6,3 6,9
6,2 6,0 6,5
6,4 4,5 4,9
10,0 100,0 88,6
10,1 100,0 88,9
10,1 100,0 89,5
9,7 100,0 89,4
10,2 100,0 91,7
1) Atasdasar hargakonstan 2000 2) Atasdasar hargaberlaku *sumber: BadanPusat Statistika
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Dimensi Sektoral, Pengeluaran, dan Spasial Dimensi Sektoral
Dari dimensi sektoral, pertumbuhan ekonomi ini, ditopang oleh beberapa sector kunci. Rekor paling tertinggi adalah: Sektor pertanian (16,8%); sektor jasa jasa (2,1%); sektor keuangan-real estate-jasa perusahaan (1%); sektor perdagangan-hotel-restoran (0,9%); dan sektor listrik, gas, dan air bersih (0,6%). Dimensi Pengeluaran
Dari dimensi pengeluaran, semua komponen pengeluaran mengalami peningkatan, pengeluaran ini meliputi: pengeluaran konsumsi rumah tangga naik sebesar 4,5%; pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 4,3%; pembentukan modal tetap bruto sebesar 7,5%; ekspor barang-jasa sebesar 8,9%; dan impor barang-jasa sebesar 8,4%. Akan tetapi, kontribusi masing-masing terhadap pengeluaran PDB tidak terjadi banyak perubahan, masih didominasi oleh konsumsi. Oleh karena itu, pola pertumbuhan Indonesia masih bercirikan consumption driven growth. Dimensi Spasial
Dari dimensi spasial, pulau Jawa merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDB Indonesia. PDB pulau Jawwa didominasi oleh sector industry pengolahan perdagangan-hotel-restoran, dan sector pertanian. Namun, masih terdapat ketimpangan yang besar jika dilihat dari sisi PDRB per kapita. PDRB per kapita yang tinggi terpusat pada daerah provinsi yang kaya SDA serta daerah ibu kota. Pertumbuhan dan Struktur Perekonomian Indonesia Secara Spasial Triwulan III-2010 (persen)
Provinsi Sumatra 01.Aceh
Pertumbuhan q-to q-to-q -q y-on y-on-c-to-c y 3,3 5,4 5,1 2,1 4,8 3,0
10
Konstribusi Terhada Terhadap Total p Pulau 33 Provinsi 100,0 23,7 6,3 1,5
02. Sumatra Utara
3,6
6,4
6,3
22,3
5,3
03. Sumatra Barat
3,9
6,0
4,8
7,1
1,7
04. Riau
2,5
3,2
2,7
29,2
05. Kepulauan
1,2
6,2
7,6
5,7
06. Jambi
2,4
7,2
6,8
4,1
07. Sumatra
6,0
5,3
5,6
13,1
3,1
08. Kep. Bangka
2,9
5,1
6,1
2,0
0,5
09. Bengkulu
0,9
6,2
6,3
1,4
0,3
10. Lampung
3,2
6,3
5,3
8,8
Jawa
2,7
5,9
6,1
100,0
57,6
11. DKI Jakarta
2,8
6,5
6,5
28,7
16,5
12. Jawa Barat
2,7
4,0
5,8
23,7
13,7
13. Banten
3,7
6,1
5,8
5,0
2,9
14. Jawa Tengah
2,1
5,6
5,6
14,7
8,5
15. Dl Yogyakarta
6,5
6,3
5,1
1,6
0,9
16. Jawa Timur
2,6
7,1
6,5
26,3
15,1
Bali dan Nusa
5,4
8,0
7,9
100,0
2,8
17. Bali
2,6
6,7
5,6
44,3
1,2
18. Nusa Tenggara
10,1
11,3
13,0
36,6
1,0
19. Nusa Tenggara
4,4
5,5
5,1
19,1
0,6
Kalimantan
2,8
4,8
6,0
100,0
9,2
20. Kalimantan
4,4
5,8
5,4
12,5
1,1
21. Kalimantan
3,9
6,7
6,4
8,6
0,8
22. Kalimantan
9,1
5,0
5,3
13,2
1,2
23. Kalimantan
0,4
4,2
6,3
65,7
6,1
Sulawesi
3,3
8,1
8,4
100,0
4,6
24. Sulawesi Utara
4,4
7,0
6,9
14,8
0,7
25. Gorontalo
4,9
5,7
7,1
3,5
0,2
26. Sulawesi
4,5
10,4
9,8
15,5
0,7
27. Sulawesi
2,4
7,3
8,1
50,0
2,3
28. Sulawesi Barat
1,5
15,6
12,0
4,3
0,2
29. Sulawesi
4,2
8,3
8,5
11,9
0,5
11,4
3,5
-4,2
100,0
2,1
30. Maluku
1,8
7,0
6,5
7,5
0,2
31. Maluku Utara
3,4
7,7
8,4
5,0
0,1
17,8
1,6
-10,4
72,4
1,5
2,6
5,9
5,8
15,1
0,3
Maluku dan Papua
32. Papua 33. Papua Barat
6,9 1,3 1,0
2,1
*sumber: Badan Pusat Statistika Pertumbuhan ekonomi secara spasial pada triwulan III-2010 menurut kelompok provinsi, dipengaruhi oleh empat provinsi penyumbang terbesar dengan total kontribusi sebesar 53,9 persen. Keempat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan pertumbuhan y-on-y masing-masing sebesar 6,5 persen, 7,1 persen, 4,0 persen, dan 5,6 persen. 11
2.2.2 Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:
1. Fakto Faktor r Eko Ekonom nomii
Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah SDA, SD Manusia, SD Modal, dan keahlian atau kewirausahaan. a. Sumber daya alam, alam, yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca iklim/cuaca,, hasil hutan, hutan, tambang,, dan hasil laut, tambang laut, sangat mempengaruhi mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi). b. Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. c. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. produktivitas. 2. Faktor non-ekonomi
Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang
12
ada di masyarakat, keadaan politik politik,, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku. a. Sosial Sosial : Bangsa Bangsa Indonesia Indonesia terdir terdirii dari banyak banyak suku suku (heterogi (heterogin) n) dengan dengan beraagam beraagam budaya, adat istiadat, istiadat, tata nilai, agama dan kepercayaan yang berbeda berbeda-bed -beda. a. Karena Karena perbedaa perbedaan n latar latar belakang belakang,, pengeta pengetahuan huan dan kemampu kemampuan an yang tidak tidak sama, sama, maka maka visi, visi, persepsi persepsi,, interpre interpretasi tasi dan reaksi (aksi) mereka terhadap isu-isu yang sama bisa berbeda-beda, yang sering kali menimbulkan konflik sosial (SARA). b. b. Buda Budaya ya : Bang Bangsa sa Indo Indone nesi siaa memi memili liki ki bany banyak ak buda budaya ya daer daerah ah,, tapi tapi seben sebenarn arnya ya kita kita belum belum memi memili liki ki bud buday ayaa nasio nasional nal (kecua (kecuali li bahas bahasaa Indonesia). Namun sebagai salah satu bangsa “Timur” (bangsa yang merde merdeka ka dan memb membang angun un ekonom ekonomii sejak sejak akhir akhir Pera Perang ng Duni Duniaa II), II), mayo mayori rita tass bangsa bangsa Indone Indonesi siaa samp sampai ai sekara sekarang ng masih masih terpe terpenga ngaruh ruh (menganut) “budaya” Timur, budaya status orientation. Budaya status orie orient ntat atio ion n
berc bercir irik ikan an::
sema semang ngat at
hidu hidupu puny nyaa
meng mengej ejar ar
pang pangka kat, t,
kedudukan, status (dengan simbol-simbol sosial); etos kerjanya lemah; senang bersantai-santai; bersantai-santai; tingkat disiplinnya rendah, kurang menghargai menghargai waktu waktu (jam (jam karet). karet). Lawanny Lawannyaa “budaya “budaya”” barat, barat, budaya budaya achievem achievement ent orientation dengan ciri-ciri sebaliknya. c. Politik Politik : sebelum sebelum kolonia kolonialis lis Belanda Belanda datang datang,, bangsa Indone Indonesia sia hidup hidup di bawah kekuasaan raja-raja. Ratusan tahun bangsa Indonesia hidup di bawah pengaruh feodalisme dan kolonialisme. Ciri utama feodalisme antara lain adalah kultus individu (raja selalu diagungkan). Ciri utama kolonialisme antara lain adalah otoriter (laksana tuan terhadap budak). Perbandingan pertumbuhan PDB dalam tahun 2009-2010 adalah sebagai berikut: Pertumbuhan triwulan 111-2010 dibanding triwulan 111-2009(y-on-y) sebesar 5,8 persen, Pertumbuhan triwulan 111-2010 dibanding triwulan 11-2010 (q-to-q) sebesar 3,5 persen, dan Pertumbuhan kumulatif sampai triwulan 111-
2010 dibanding pertumbuhan kumulatif sampai triwulan 111-2009 (c-to-c) sebesar 5,9 persen.
2.3 Pendapat Pendapatan an Per Per Kapita Kapita dan dan Kemiskina Kemiskinan n di Indone Indonesia sia
13
2.3.1 Pendapatan Per Kapita
Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan kenaikan nilai riil PDB, bukan semata-mata menunjukkan peningkatan produk atau pendapatan secara makro. Pertumbuhan ekonomi itu, juga telah menaikkan pendapatan per kapita masyarakat. Pendapatan per kapita adalah besarnya rata-rata penduduk disuatu Negara. Rumus dari pendapatan per kapita adalah sebagai berikut:
Klasifikasi Negara berdasarkan PNB perkapita - Bank Dunia Kelompok Negara Berpendapatan Tinggi Berpendapatan Menengah-Atas Berpendapatan Menengah Berpendapatan Atas *Sumber: Badan Pusat Statistika
PNB Per Kapita (US$) > 8 ,6 2 5 2,786 - 8,625 696 - 2,786 < 6 96
PDB dan PNB Per Kapita Indonesia Tahun 2005-2009 Uraian 20 0 5 2 0 0 6 20 07 2 0 0 8 2 0 09 PDB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku a. Nilai (Juta Rupiah) 12,7 15,0 17,5 21,7 24,3 b. Indeks Peningkatan 19,5 18,6 16,5 23,7 12,0 c. Nilai (US$) 1 1 1 2 2 317,
662,
938,
269,
590,
6
5
2
9
1
14,4 19,3 1
16,8 16,7 1
20,9 24,5 2
23,4 12,0 2
PNB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku a. Nilai (Juta Rupiah) 12,1 b. Indeks Peningkatan 19,1 c. Nilai (US$) 1 *Sumber: Badan Pusat Statistika
Dalam hal ini, Upah nominal harian buruh tani dan bangunan Desember 2010 masing-masing sebes s ebesar ar Rp38.57 Rp 38.577 7 dan Rp60.214. Rp60 .214. NTP NTP pada pada Dese Desemb mber er 2010 2010 tercatat 102,75, turun 0,13 persen dibanding NTP November 2010 yang sebesar 102,89. Penurunan NTP Desember Desember 2010 disebabkan turunnya turunnya NTP di tiga Subsektor yaitu Tanaman
14
Perkebunan Rakyat (0,08 persen), Peternakan (1,40 persen) dan Perikanan (0,24 persen). Sedangkan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Umum tanpa migas Desember 2010 sebe sebesa sarr 177,87, naik na ik 0,68 persen dari bulan bu lan sebelumnya. seb elumnya. Indeks Tendensi Bisnis Bisnis (ITB) triwulan III-2010 sebesar 107,29, naik dari triwulan sebelumnya.
2.3.2 Kemiskinan
Kemiskinan adalah salah satu masalah pembangunan yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga mengahadapi masalah yang sama. Kemiskinan merupakan kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara-negara berkembang (LDCs), tidak terkecuali di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia Mei 2010 sebanyak 237,6 juta orang (Hasil SP2010) Jumlah penduduk Indonesia menurut hasil olah cepat Sensus Penduduk 2010 (SP2010) yang dilaksanakan pada Mei 2010 berjumlah 237,6 juta orang. Dibanding hasil SP2000 terjadi pertambahan jumlah penduduk sebanyak 32,5 juta orang atau meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 1,49 persen per tahun. Jumlah penganggur pada Agustus 2010 sebanyak 8,32 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,14 persen. TPT Agustus 2010 lebih rendah dibanding TPT Februari 2010 (7,41 persen) dan TPT Agustus 2009 (7,87 persen). Jumlah penduduk miskin pada Maret 2010 sebanyak 31,02 juta orang (13,33 persen), turun 1,51 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta orang (14,15 persen). Selama periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta orang, sementara di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang. Sebagian besar (64,23 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan sangat besar yaitu 73,5 persen.
2.4 Struktur Ekonomi di Indonesia
15
Struktur ekonomi sebuah Negara dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan. Dalam hal ini, struktur ekonomi dapat dilihat setidak-tidaknya berdasarkan empat macam sudut tinjauan yaitu: 1. Tinjaua Tinjauan n makro-s makro-sekto ektoral ral (sekt (sektor or ekonom ekonomi); i); 2. Tinj Tinjaua auan n keruan keruangan gan (des (desa, a, kota kota); ); 3. Tinjaua Tinjauan n penyalengg penyalenggara araan an kenegaraan kenegaraan (etati (etatis, s, egaliter) egaliter);; 4. Tinjauan Tinjauan birokrasi birokrasi pengambilan pengambilan keputusan keputusan (sentralisasi, (sentralisasi, desentralis). desentralis). Tinjauan makro-sektoral dan Tinjauan keruangan merupakan tinjauan ekonomi murni, sedangkan Tinjauan penyalenggaraan kenegaraan dan Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan merupakan tinjauan politik. Berdasarkan tinjauan makro-sektoral sebuah perekonomian dapat berstruktur –misalnya– agraris (agricultural ), industrial (industrial ), ), atau niaga ); tergantung pada sector produksi apa/mana yang menjadi tulang (commercial ); punggung perekonomian yang bersangkutan. Berdasarkan tinjauan keruangan (spasial), suatu perekonomian dapat dinyatakan berstruktur kedesaan/tradisional
dan berstruktur kekotaan/modern. Hal itu bergantung pada apakah wilayah pedesaan dengan teknologinya yang tradisional yang mewarnai kehidupan perekonomian itu, ataukah wilayah perkotaan dengan teknologinya yang sudah relative modern yang mewarnainya. Orang dapat pula melihatnya dengan tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, menjadi perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter, atau borjuis. Predikat struktur ini tergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian yang bersangkutan; apakah pemerintah/Negara, ataukah rakyat kebanyakan, ataukah kalangan pemodal + usahawan (kapitalis). Bisa pula struktur ekonomi dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya. Dengan sudut tinjauan ini, dapat dibedakan antara struktur ekonomi yang sentralistis dan yang disentralistis. 1. Tinja Tinjauan uan Makro Makro-Se -Sekto ktora rall
Dilihat secara makro-sektoral [berdasarkan kontribusi sektor-sektor produksi (lapangan usaha) dalam membentuk produk domestik bruto] perekonomian Indonesia –yang hingga tahun 1990 masih agraris– kini sudah berstruktur industrial. Sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan PDB
16
mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Sektor-sektor lainnya juga mengalami peningkatan peran, sehingga sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor yang mengalami penurunan peran. Hal penting yang patut dicatat ialah bahwa penurunan peran sektor pertanian tadi bukanlah cerminan kemunduran absolute sektor itu, ia hanya menurun secara relatif. Keindustrian struktur ekonomi Indonesia sesungguhnya belum sejati, masih sangat dini. Keindustriannya barulah berdasarkan kontribusi sektoral dalam membentuk produk domestik bruto atau pendapatan nasional. Keindustrian yang ada belum didukung dengan kontribusi sektoral dalam menyumbang pendapatan dan dalam menyerap pekerja ini dihadapkan atau diperbandingkan, maka struktur ekonomi Indonesia secara makro-sektoral terjadi struktur dualistis. Hal ini dikarenakan dari segi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian hingga saat ini masih merupakan sektor utama sumber kehidupan rakyat. Fakta bahwa pada tahun 1992 sektor pertanian adalah sektor utama di Indonesia, ini agaknya membenarkan kembali tesis Boeke , seorang ekonom Belanda, yang pernah menyatakan bahwa perekonomian Indonesia berstruktur dualistis. Hanya saja, dualisme yang berlangsung sekarang tidak sepenuhnya identik dengan dualisme yang dulu dikemukakannya. Jadi, ditinjau secara makro-sektoral struktur ekonomi Indonesia sesungguhnya masih dualistis. Sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk masih sektor pertanian. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut masih agraris. Akan tetapi penyumbang utama pendapatan nasional adalah sector industry pengolahan. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut sudah industrial. Semua itu berarti bahwa secara makro-sektoral ekonomi Indonesia baru bergeser dari struktur yang agraris ke sruktur yang industrial. 2. Tinj Tinja auan uan La Lain
Pergeseran struktur ekonomi secara makro-sektoral ini senada dengan pergeserannya secara spasial. Ditilik dari kacamata spasial, perekonomian telah bergeser dari semula berstruktur kedesaan/tradisional menjadi kini berstruktur kekotaan/modern. Kemajuan perekonomian di kota-kota jauh lebih pesat daripada di desa-desa. Porsi penduduk yang tinggal di kawasan pedesaan menjadi lebih sedikit bukan semata mata karena urbanisasi, tetapi juga karena mekar dan
17
berkembangnya kota-kota. Kehidupan sehari-hari yang semakin modern tercermin tidak saja dari perilaku konsumsi masyarakat, tapi juga dari teknologi produksi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan. Dilihat dengan kacamata politik, sejak awal Orde Baru hingga pertengahan dasawarsa 1980-an perekonomian Indonesia berstruktur etatis. Pemerintah atau Negara, dengan BUMN-BUMN dan BUMD-BUMD sebagai kepanjangan tangannya, merupakan pelaku utama ekonomi. Baru mulai pertengahan dasawarsa kemarin peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur berkurang, sesudah pemerintah secara eksplisit –melalui GBHN 1983/Pelita IV–mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional. Arahnya, untuk sementara ini, adalah ke perekonomian yang berstruktur borjuis; belum mengarah ke struktur perekonomian yang egaliter, karena baru kalangan pemodal dan wirausahawan dapat cepat menanggapi “undangan” pemerintah itu. Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya, beralasan untuk mengatakan bahwa struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama sentralistis. Pembuatan keputusan (decision making) lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintahan, apalagi rakyat dan mereka yang tidak memiliki acces ke pemerintah(an), lebih cenderung menjadi pelaksana atau (dalam hal perencanaan) sekadar sebagai ”pendengar”. Mengapa struktur birokrasi pengambilan keputusan yang sentralistis ini terpelihara rapi, alasannya adalah karena budaya atau kultur masyarakat Indonesia yang paternalistic. Struktur ekonomi yang elastis dan sentralistis, berkaitan erat. Argumentasi yang sering dijadikan legitimasinya adalah karena, sebuah Negara berkembang, kita baru memulai proses panjang perjalanan pembangunan. Dalam kondisi seperti itu, diperlukan peran sekaligus dukungan pemerintah sebagai agen pembangunan, sehingga menjadikannya etatis; sekaligus dibutuhkan pemerintah pusat yang kuat, sehingga menjadikannya sentralistis. Namun demikian patut dicatat, sejak awal era pembangunan jangka panjang tahap kedua struktur ekonomi yang etatis dan sentralistis ini mulai berkurang kadarnya. Keinginan untuk desentralisasi dan demokratisasi ekonomi kian besar akhir-akhir ini. Sementara itu, pembangunan ekonomi yang memang sengaja diarahkan ke
18
industrialisasi tentu saja mengurangi kadar agraritas struktur perekonomian. Ini memang tak perlu disesalkan, karena perekonomian yang industrial sudah menjadi consensus nasional. Hal yang barangkali agak disayangkan ialah belum semua lapisan dan golongan masyarakat kita siap menghadapinya. Akibatnya, tatkala pemerintah mengajak masyarakat luas untuk bermitra dalam pembangunan, hanya kaum pemodal dan pengusaha yang bisa berperan-serta aktif. Sebagian besar rakat terpaksa harus puas menjadi “ supporter”. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika kini perekonomian kita, lebih cenderung berstruktur borjuis. Struktur ekonomi yang tengah kita hadapi saat ini sesungguhnya merupakan suatu struktur yang transisional. Kita sedang beralih dari struktur yang agraris ke industrial; dari struktur yang etatis ke borjuis; dari struktur yang kedesaan/tradisional ke kekotaan/modern; sementara dalam hal birokrasi dan pengambilan keputusan mulai desentralistis. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan III 2010 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 57,6 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatra sebesar 23,7 persen, Pulau Kalimantan 9,2 persen, dan Pulau Sulawesi 4,6 persen, dan sisanya 4,9 persen di pulau-pulau lainnya. Konsep-Konsep Konsep-Konsep Pendapatan Pendapatan Ditinjau Kembali
Sejak beberapa tahun terakhir, konsep pendapatan nasional gencar digugat. Konsep konvensional yang ada dianggap kurang memadai untuk konteks sekarang. Terutama dalam kaitan dengan isu lingkungan hidup atau paradigma pembangunan yang berkelanjutan sustainable (sustainable development). Konsep pendapatan nasional yang selama ini diterapkan dianggap belum memasukkan faktor biaya kerusakan lingkungan di dalam perhitungannya. Akibatnya, bukan saja angka pendapatan nasional yang dihasilkan berlebihan (over-counted) , tapi juga menyebabkan orang menjadi kurang peduli akan lingkungan hidup. Gugatan terhadap konsep konvensional perhitungan pendapatan nasional mulai muncul dalam sebuah konferensi di Jenewa pada bulan Februari 1983, lalu semakin galak ketika berlangsung sebuah konferensi lain di Brussels pada awal Juni 1995. Gugatan-gugatan itu akhirnya membuahkan kesepakatan perlunya memasukkan unsur lingkungan ke dalam perhitungan (taking nature into account)
19
pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional harus dimodifikasi, dikoreksi dengan biaya kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan ekonomi. Apabila pendapatan nasional yang dimaksud dihitung dengan konsep Gross Domestic Product (GDP) dan biaya lingkungan dihitung dengan konsep Enviromental Cost, maka secara sederhanaGDP yang dimodifikasi dapat
dirumuskan sebagai: Modified GDP = Conventional GDP – Enviromental Cost Alias GDP mod = GDP – EC
Biaya kerusakan lingkungan (EC) meliputi nilai ekonomi yang hilang akibat –misalnya– berkurangnya tingkat kesuburan tanah; keruhnya air sungai sehingga penggunaannya menjadi terbatas; penipisan cadangan sumberdaya alam; dan ongkos pemulihan kesehatan yang terpaksa dikeluarkan masyarakat karena pencemaran lingkungan. Dengan rumus tadi tentu saja angka pendapatan nasional akan menjadi lebih rendah. Sebagai contoh, kasus perhitungan EC untuk Meksiko menunjuk angka 23 persen dari PDB konvensionalnya, akibatnya GDP mod untuk Negara tersebut hanya tinggal 77 persen saja dari angka sebelum dikoreksi. Bagaimana dengan Indonesia? Sebuah studi oleh The World Research Institute di Washington DC menyimpulkan bahwa (dengan metode perhitungan konsep pendapatan nasional yang baru ini) pertumbuhan PDB periode 1971-1984 terkoreksi sekitar 3,1 persen. Angka pertumbuhannya yang dengan konsep PDB konvensional sebesar 7,1 persen berkurang menjadi hanya 4 persen. Biaya-biaya lingkungan yang timbul untuk masa itu terutama diakibatkan oleh pengurasan minyak bumi, penebangan kayu (pengundulan hutan), dan pemiskinan mutu tanah. Tinjauan ulang konsepsional bukan hanya terhadap pendapatan nasional secara agregat. Akan tetapi juga terhadap konsep pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita dianggap kurang memadai untuk perbandingan internasional. Penyeragaman satuannya ke dalam dollar Amerika Serikat (US$), dengan argumentasi agar dapat diperbandingkan, secara metodologi kini didasari potensial menyesatkan. Daya beli riil pendapatan perkapita tersebut di masingmasing Negara tidak tercermin. Sebagai alternatifnya, maka diajukan konsep baru
20
bernama purchasing power parity (PPP). PPP mencerminkan daya beli riil pendapatan penduduk suatu Negara, angkanya dapat dikonversikan serta diperbandingkan langsung secara internasional. Bank Dunia menaksirnya berdasarkan angka produk nasional bruto per kapita masing-masing Negara, kemudian diindeksikan terhadap dollar Amerika Serikat (dengan kata lain: US$ = 100). Satuan mata uang yang “resmi dan umum” untuk nilai PPP ialah dollar international (I$), sebuah satuan hitung yang menyetarakan tingkat harga Negara-negara di dunia. Perbedaan hakiki antara konsep nilai PPP dengan konsep pendapatan per kapita terletak pada metode penyeragaman satuan mata uangnya. Dalam menghitung pendapatan per kapita yang dinominasikan dalam satuan US$, pendapatan per kapita masing-masing Negara langsung dikonversikan berdasarkan kurs mata uang Negara yang yang bersangkutan terhadap US$. Dalam konsep nilai PPP, pendapatan per kapita dikonversikan berdasarkan paritas daya beli mata uang Negara yang bersangkutan. Nilai PPP ini sendiri, yang dinyatakan dalam satuan US$ dengan memperhitungkan indeks PPP-nya terhadap US$
21
BAB III PENUTUP 3.1 Kesimp Kesimpula ulan n
Istilah “ pendapatan nasional” dapat berarti sempit maupun luas. Dalam arti sempit, “ pendapatan nasional” adalah terjemahan langsung dari nation income. Sedangkan dalam arti luas, “ pendapatan nasional” dapat merujuk ke:
Produk Domestik Buto; Produk Nasional Bruto; Produk Nasional Netto; dan Pendapatan nasional. Sejarah Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya(Inggris) pada tahun 1665 1665.. Manfaat Pandapatan Nasional adalah: 1. untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu Negara; 2. untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode; 3.untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri industri,, pertanian pertanian,, atau negara jasa negara jasa;; 4. untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antarnegara atau antardaerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Berdasarkan Metode Perhitungan Pendapatan Nasional, PDB dapat dihitung dengan tiga cara: 1. Menurut Pendekatan Produksi ; 2. Menurut Pendekatan Pendekatan Pendapatan ; 3. Menurut Pendekatan Pengeluaran. Berdasarkan
Metode Perhitungan Riil, terdapat tiga metode untuk mengubah angka menurut harga berlaku menjadi angka menurut harga konstan, yaitu: 1.Metode Metode Revaluasi ; 2. Metode Ekstrapolasi ; dan 3. Metode Deflasi . Pada Metode Perhitungan Nilai Tambah, Nilai tambah dapat dihitung berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku, dimana dapat dihitung melalui empat cara; yaitu: 1. Metode Deflasi
22
Ganda, 2. Metode Ekstrapolasi Langung , 3. Metode Deflasi Langsung , 4. Metode Deflasi komponen Pendapatan
Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu Negara (Sukirno, 2008, p36). Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan kenaikan pendapatan nasional (Pertumbuhan Ekonomi = pertumbuhan output). Laju Pertumbuhan Ekonomi dapat dihitung dengan dua cara, yaitu:
Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi: 1. Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah SDA, SD Manusia, SD Modal, dan keahlian atau kewirausahaan. 2. Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik , kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku. Pendapatan per kapita adalah besarnya rata-rata penduduk disuatu Negara. Rumus dari pendapatan per kapita adalah sebagai berikut:
Kemiskinan adalah salah satu masalah pembangunan yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga mengahadapi masalah yang sama. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2010 sebanyak sebanyak 31,02 juta orang (13,33 (13,33 persen), turun 1,51 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada p ada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta ora orang ng (14,15 persen). Struktur ekonomi dapat dilihat setidak-tidaknya berdasarkan empat macam sudut tinjauan yaitu: 1. Tinjauan makro-sektoral (sektor ekonomi); 2. Tinjauan keruangan (desa, kota); 3. Tinjauan penyalenggaraan kenegaraan (etatis, egaliter);
23
dan 4. Tinjauan birokrasi pengambilan keputusan (sentralisasi, desentralis). Gugatan terhadap konsep konvensional perhitungan pendapatan nasional mulai muncul dalam sebuah konferensi di Jenewa pada bulan Februari 1983. Sebagai alternatifnya, maka diajukan konsep baru bernama purchasing purchasing power parity (PPP). Perbedaan hakiki antara konsep nilai PPP dengan konsep
pendapatan per kapita terletak pada metode penyeragaman satuan mata uangnya.
DAFTAR PUSTAKA
Dumairy, Drs. 1996. Perekonomian Indonesia, Jakarta : Erlangga. Kuncoro, Mudrajat. 2009. Ekonomika Indonesia, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Tambunan, Tulus, T.H., Dr. 2001. Perekonomian Perekonomian Indonesia, Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia. www.Google.com. Badan Pusat Statistika Bank Indonesia
24
LEMBAR KONSTRIBUSI
KONSTRIBUSI NO
NAMA
MENGETIK MENGETIK FOT FOTOCOP OCOPY Y MAKALAH SLIDE
1 Dewi ewi Rah Rahm mawat awatii 2 M. Ag Agus Aqi Aqib 3 Nur Okt Okta avia 4 Yasi asintha
25
NGE NG EPRIN PRINT T
