PENDAPATAN NASIONAL, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STRUKTUR EKONOMI
MAKALAH UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH Perekonomian Indonesia Yang dibina oleh Ibu Hanjar Ikrima Nanda
Oleh : Kelompok 1 – 1 – Offering Offering NN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Dika Obbi Saputra Kurnia Lestari Michaela Anindita R Salsabila Hanif Raharjo Sugeng Riyanto Syahban Maulana
( 160422608321 160422608321 ) ( 160422608334 160422608334 ) ( 160422608345 160422608345 ) ( 160422608363 160422608363 ) ( 160422600653 160422600653 ) ( 160422608289 160422608289 )
UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI September 2017
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................... ............................................................................. ............................. ....... DAFTAR ISI ............................................ .................................................................. ............................................ ................................. ........... BAB I PENDAHULUAN ........................ .............................................. ............................................ ................................. ...........
1.1 Latar Belakang ............................................. ................................................................... ........................................ .................. 1.2 Rumusan Masalah ........................................... ................................................................. ..................................... ............... 1.3 Tujuan Masalah ............................................ .................................................................. ........................................ .................. BAB II PEMBAHASAN ...... ............................ ............................................. ............................................. ............................. .......
2.1 Pendapatan Nasional .......................................... ................................................................. ................................. .......... 2.1.1. Pengertian Pendapatan Nasional 2.1.2. Konsep Pendapatan Nasional 2.1.3. Manfaat Pendapatan Nasional 2.1.4. Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nasional 2.1.5. Tolak Ukur Kesejahteraan Penduduk 2.1.6. Data Perkembangan PDB di Indonesia 2.1.7. Perhitungan Pendapatan Nasional 2.2 Pertumbuhan Ekonomi 2.2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 2.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 2.2.3. Faktor yang Menghambat Pertumbuhan Ekonomi 2.2.4. Ciri-ciri Negara yang Mengalami Pertumbuhan Ekonomi 2.2.5. Manfaat Pertumbuhan Ekonomi 2.2.6. Peranan Penting Pemerintah dalam Pertumbuhan Pert umbuhan Ekonomi 2.2.7. Data Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 2.2.8. Rumus Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi 2.3 Struktur Ekonomi 2.3.1. Pengertian Struktur Ekonomi 2.3.2. Tinjauan Ekonomi Murni 2.3.3. Tinjauan Politik 2.3.4. Bagaimana Struktur Ekonomi di Indonesia
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan 3.2 Saran DAFTAR PUSTAKA
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Pendapatan Nasional, Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi” Makalah ini telah penulis susun dengan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, sebagai penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar dapat memperbaiki makalah ini. Penulis berharap dengan adanya makalah ini dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai Pendapatan Nasional, Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi.
Malang, 15 September 2017
Penulis
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perkonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai (Sukirno, 2008) Selain itu, data pendapatan nasional yang telah dicapai dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang perekonomian negara tersebut pada masa yang akan datang. Prediksi ini dapat digunakan oleh pelaku bisnis untuk merencanakan kegiatan ekonominya di masa depan, juga untuk
merumuskan
perencanaan
ekonomi
untuk
mewujudkan
pembangunan negara di masa mendatang (Sukirno, 2008) Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang dialami hanya semenjak dua abad belakangan ini. Dalam periode tersebut dunia telah mengalami perubahan yang sangat nyata apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ditinjau dari segi ekonomi, perkembangan ekonomi dunia yang belaku semenjak lebih dua abad yang lalu menimbulkan dua efek penting yang sangat menggalakan.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa Pengertian dari Pendapatan Nasional? 2. Apa saja Konsep Pendapatan Nasional? 3. Apa Manfaat dari Pendapatan Nasional? 4. Apa saja Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Nasional? 5. Bagaimana tolak ukur kesejahteraan penduduk?
6. Bagiamana data perkembangan PDB di Indonesia? 7. Bagaimana Perhitungan Pendapatan? 8. Apa Pengertian dari Pertumbuhan Ekonomi? 9. Apa saja Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi? 10. Apa saja Faktor yang menghambat Pertumbuhan Ekonomi? 11. Bagaimana ciri-ciri negara yang mengalami Pertumbuhan Ekonomi? 12. Apa Manfaat dari Pertumbuhan Ekonomi? 13. Bagiamana Peranan Penting Pemerintah dalam Petumbuhan Ekonomi? 14. Bagaimana Data Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia? 15. Bagaimana perhitungan Pertumbuhan Ekonomi? 16. Apa Pengertian dari Struktur Ekonomi? 17. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Murni? 18. Bagaimana Tinjauan Politik? 19. Bagiamana Struktur Ekonomi di Indonesia? 1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian dari Pendapatan Nasional. 2. Untuk mengetahui konsep Pendapatan Nasional. 3. Untuk mengetahui manfaat Pendapatan Nasional. 4. Untuk
mengetahui
faktor
yang
mempengaruhi
Pendapatan
Nasional. 5. Untuk mengetahui tolak ukur kesejahteraan penduduk. 6. Untuk mengetahui data perkembangan PDB di Indonesia. 7. Untuk mengetahui perhitungan Pendapatan Nasional. 8. Untuk mengetahui pengertian Pertumbuhan Ekonomi. 9. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. 10. Untuk
mengetahui
Ekonomi.
faktor
yang
menghambat
Pertumbuhan
11. Untuk mengetahui manfaat dari Pertumbuhan Ekonomi. 12. Untuk mengetahui ciri-ciri negara yang mengalami Pertumbuhan Ekonomi. 13. Untuk mengetahui peran penting pemerintah dalam Pertumbuhan Ekonomi. 14. Untuk
mengetahui
data
Pertumbuhan
Ekonomi
terbaru
di
Indonesia. 15. Untuk mengetahui rumus perhitungan Pertumbuhan Ekonomi. 16. Untuk mengetahui pengertian dari Struktur Ekonomi. 17. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi murni dari Struktur Ekonomi. 18. Untuk mengetahui tinjauan politik dari Struktur Ekonomi. 19. Untuk mengetahui bagiamana struktur ekonomi Indonesia saat ini.
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pendapatan Nasional 2.1.1. Pengertian Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga (RTK) dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu satu tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya satu tahun. 2.1.2. Konsep Pendapatan Nasional
1. Produk Domestik Bruto (GDP) Produk
domestik
bruto
(Gross
Domestic
Product )
merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu tahun. GDP = Pendapatan Masyarakat DN (dalam negeri) + Pendapatan Asing DN
Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan maupun instansi asing yang terkait, asalkan wilayah nya masih dalam wilayah suatu negara atau domestik tersebut. Contohnya seperti perusahaan X dari Jepang, yang mempunyai cabang di Indonesia, hasil berupa barang dan jasa tersebut termasuk kedalam GDP. Barang yang dihasilkan termasuk modal yang belum diperhitungkan, makanya bersifat bruto atau/kotor. 2. Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk
Nasional
Bruto
(Gross
National
Product)
merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan diluar negeri. Contohnya seperti seseorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Malaisya, hasil berupa barang dan jasanya termasuk dalam GNP. GNP = Pendapatan WNI DN + Pendapatan WNI LN (luar negeri) – Pendapatan Asing DN
3. Produk Nasional Netto (NNP) Penyusutan
adalah
penggantian
barang
modal
bagi
peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat
taksiran,
sehingga
dapat
menimbulkan
kekeliruan
meskipun relatif kecil. NNP = GNP – depresiasi (penyusutan barang modal)
4. Pendapatan Nasional Neto (NNI) Pendapatan
Nasional
Neto
( Net
National
Income)
merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI = NNP – Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dll. 5. Pendapatan Perseorangan (PI) Pendapatan perseorangan (Personal Income) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat , temasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seorang pegawai negeri, maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. PI = NNI – Pajak Perusahaan – Iuran – Laba Ditahan + Transfer Payment
Transfer
Payment adalah
penerimaan-penerimaan
yang
bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu. Seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. 6. Pendapatan yang siap dibelanjakan Disebut juga dengan Disposible Income yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. DI = PI – Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. 2.1.3. Manfaat Pendapatan Nasional
1. Menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu Dapat
dibandingkan
peranan
suatu
pemimpin
atau
penggerak ekonomi bangsa, juga untuk mengetahui kelemahan atau kesalahan yang pernah terjadi dari segi ekonomi untuk dikoreksi di masa selanjutnya. 2. Menilai prestasi ekonomi suatu bangsa Pendapatan nasional menjadi tolak ukur kesuksesan dan kemakmuran suatu bangsa. Yang menjadi penghargaan ketika pendapatan nasional suatu negara itu tinggi. 3. Membandingkan perekonomian dengan negara lain Di
samping
mencari
celah
untuk
meningkatkan
perekonomian negara sendiri, membandingkan perekonomian dengan negara lain juga merupakan suatu kebanggaan tersendiri ketika perekonomian di negara sendiri mempunyai peringkat yang lebih tinggi. 4. Menerangkan struktur perekonomian negara Jenis-jenis pendapatan nasional dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui dimana kelemahan perekonomian yang perlu di
evaluasi. Hal ini juga dapat menyatakan persentase pendapatan nasional berdasarkan jenis pendapatan (income) maupun produksi ( product ) 5. Mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita Pentingnya melakukan evaluasi terhadap perekonomian negara
agar
perekonomian
mengalami
peningkatan
setiap
tahunnya. 6. Dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah Pentingnya elemen-elemen yang melakukan pergerakan dari bawah, untuk menyadarkan pemerintah seberapa pentingnya perekonomian
suatu
negara.
Masyarakat
dapat
beropini,
memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas perekonomian. 2.1.4. Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nasional
1. Kualitas Sumber Daya Manusia Dapat
diketahui
bahwa
untuk
menghitung
besarnya
pendapatan nasional, yaitu dengan pendekatan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Salah satu komponen di dalam pendekatan tersebut adalah upah (W) yang diterima oleh pemilik faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja yang unggul dan juga memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja
yang
memiliki
kemampuan
rendah,
hingga
dapat
memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan nasional. Kualitas tenaga kerja yang tinggi itu dapat diperoleh melalui proses pendidikan formal maupun juga pelatihan. Semakin
tinggi
pendidikan
seseorang
maka
semakin
memungkin kan pula untuk memperoleh jabatan pekerjaan yang lebih tinggidan menghasilkan gaji yang besar atau semakin terlatih seseorang tenaga kerja maka akan semakin besar pula upah yang diterima.
2. Keadaan Sumber Daya Alam Keadaan
alam
suatu
negara
akan
mempengaruhi
pendapatan nasional negara tersebut. Keadaan alam meliputi keadaan geografis, sumber daya alam yang tersedia dan iklim suatu negara. Semakin banyak sumber daya alam di suatu negara dan digunakan untuk berproduksi maka akan semakin menghasilkan keuntungan yang banyak. Begitu juga dengan kondisi geografis dan iklim yang stabil (jarang terjadi bencana) memberikan peluang yang lebih besar untuk dapat menarik investor agar menanamkan modalnya di negara tersebut. Dengan kata lain, kondisi alam yang kondusif akan membantu meningkatkan pendapatan nasional. 3. Ketersediaan Modal Modal
memiliki
andil
yang
sangat
besar
untuk
meningkatkan pendapatan nasional. Suatu negara yang memiliki modal yang besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi maka dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan tinggi, sementara negara yang kekurangan modal sehingga tidak dapat melakukan kegiatan produksi maka pendapatan nasionalnya akan rendah. 4. Stabilisasi dan Kebijakan yang Mantap Kebijakan pemerintah peru jelas, adil dan tegas karena bila tidak maka akan menghambat jalannya roda perekonomian. Kebijakan yang baik perlu di dukung juga oleh aparatur negara yang berkualitas agar pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan oleh semua pihak dengan penuh rasa tanggung jawab. 5. Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat yang sejahtera akan memiliki daya beli yang tinggi, tingkat menabung dan investasi yang tinggi pula hingga dapat
menggulirkan
roda
perekonomian
dan
juga
meningkatkan
pendapatan nasional suatu negara. 2.1.5. Tolak Ukur Kesejahteraan Penduduk
Sebuah penduduk dikatakan sejahtera jika telah memenuhi tolak ukur untuk kesejahteraan penduduk. Tolak ukur ini mencerminkan
kebutuhan
penduduk
dalam
kehidupan
bermasyarakat. Tolak ukur kesejahteraan penduduk ada 10 yaitu: 1.
Memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemausiaan
2.
Memperoleh perlindungan hukum
3.
Memperoleh rasa aman
4.
Memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, papan &
pangan) yang terjangkau 5.
Memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan
6.
Memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan
7.
Memperoleh keadilan
8.
Berpartisipasi dalam politik dan perubahan
9.
Berinovasi
10. Memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya 2.1.6. Data Perkembangan PDB di Indonesia
2.1.7. Perhitungan Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional ini dapat dihitung dengan 3 pendekatan yaitu: 1.
Pendekatan Produksi Dalam
metode
ini
dijelaskan
bahwa
perhitungan
pendapatan nasional dihitung dari penjumlahan seluruh hasil produksi suatu produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan atau diperoleh dari seluruh pelaku kegiatan ekonomi yang ada dalam satu negara serta dalam satu periode ekenomi tertentu kurang lebih tiap tahun sekali.Cara menghitung pendapatan nasionalnya yaitu dengan mengalikan jumlah seluruh produk baik barang ataupun jasa yang telah dihasilkan atau diproduksi dalam kurun waktu satu tahun dengan harga satuan tiap produknya dapat berbentuk barang maupun jasa. Hal ini dirumuskan dengan : {(P1 x Q1) + (P2 x Q2) + (P3 x Q3) + ….. + (Pn x Qn)} Keterangan : Y
: Pendapatan nasional
P
: Jumlah produk yang diproduksi
Q
: Harga satuan suatu produk
Dalam perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini ada satu hal penting yang perlu diingat yaitu janagan sampai melakukan penjumlahan berulang (multiple accounting ) terhdapat suatu produk baik barang maupun jasa. Oleh sebab itulah aspek yang perlu dijumlahkan dalam perhitungan yakni nilia tambah (value added ) suatu produk baik brang maupun jasa, bukan dilihat dari nilai akhirnya. 2.
Pendekatan Pengeluaran Metode
pendapatan
pendekatan nasional
pengeluaran
dengan
ini
menjumlahkan
menghitung seluruh
pos
pengeluaran yang dipakai untuk membeli atau mengkonsumsi
suatu produk baik yang berupa barang maupun jasa yang dilakukan oleh seluruh pelaku kegiatan ekonomi, mulai dari ruang lingkup besar hingga kecil, yakni rumah tangga konsumen, pemerintah, rumah tangga produksi (perusahaan), serta sektor luar negeri yang ada, dan hal ini terjadi dan dihitung pada periode ekonomi tertentu yang biasanya berlangsung selama satu tahun. Cara menghitung pendapatan nasional dengan metode ini dirumuskan sebagai berikut : Y = C + I + G + (X-M) Keterangan : Y
: Pendapatan nasional
C
: Konsumsi rumah tangga
I
: Investasi perusahaan
G
: Pengeluaran yang dilakukan pemerintah (baik konsumsi
dan investasi) (X-M) : Ekspor neto (selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor) Ada poin penting yang perlu anda ingat dalam metode pendekatan ini, investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan dapat dijadikan satu atau dipisah seperti di rumus tersebut. Namun tenang saja hasil dari pendapatan nasional akan tetap sama tidak ada perbedaan meskipun investasi perusahaan dan investasi pemerintah dijadikan satu atau dipisahkan. 3.
Pendekatan Pendapatan Metode ini berfokus pada pendapatan dari semua pelaku
ekonomi atau pihak yang bersangkutan. Untuk mencari jumlah atau besarnya pendapatan nasional metode ini menggunakan rumus penjumlahan selururh pendapatan atau pemasukan yang diterima dan didapat oleh semua pelaku ekonomi dari hasil penyediaan dan pengadaan segala produk baik barang maupun
jasa.Sama seperti metode lainnya periode atau kurun waktu yang digunakan adalah kurang lebih satu tahun. Dalam hal ini pendapatan dapat berupa upah atau gaji, sewa, bunga, keuntungan dan lain sebagainya yang penting merupakan pemasukan. Perhitungan pendapatan nasional disini dirumuskan dengan Y=W+r+i+P Keterangan : Y
: Pendapatan Nasional
W
: Wage (gaji atau upah), hal ini merupakan
pemasukan yangditerima oleh pemilik faktor tenaga kerja r
: Rent (sewa) merupakan salah
satu bentuk
pemasukan yang diperoleh oleh pemilik faktor produksi berupa tanah, gedung, harta dan lainnya. i
: Interesrt (bunga) merupakan bentuk pemasukan
yang diperoleh oleh pemiliki faktor produksi yang berupa modal P
: Profit (keuntungan) adalah pendapatan atau
pemasukan
yang diterima
oleh pemilik
faktor
produksi
kewirausahaan.
2.2 Pertumbuhan Ekonomi 2.2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan
ekonomi
adalah
proses
perubahan
kondisi
perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dan kehidupan masyarakat. 2.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
1. Faktor Sumber Daya Manusia Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusia selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi
yang
memadai
untuk
melaksanakan
proses
pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerahdaerah. 2. Faktor Sumber Daya Alam Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dan melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh sumber daya manusianya dalam menelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil tambang dan kekayaan laut. 3. Faktor Ilmu Pengtahuan Dan Teknologi Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, penggantian polakerja yang semula menggunakan tanggan manusia digantikan oleh mesin-mesin cangih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitan, dan kuantitas serangkaina aktivitas pembangunan ekonimi yang dilakukan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. 4. Faktor Budaya Faktor budaya memberikan dampak tersendiri tehadap pembangunan
terhadap
pembanguanan
ekomoni
yang
dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pertumbuhan tetapi dapat juga menjadi
penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendoring pembanunan diantaranya kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantarnya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya 5. Sumber Daya Modal Sumber daya modal yang dibutuhkan manusia untuk mengelola SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal yang sangat penting badi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena
barang-barang
modal
juga
dapat
menngkatkan
produktifitas. 2.2.3. Faktor yang Menghambat Pertumbuhan Ekonomi
•
Faktor Internal
1.
Sumber daya alam : tentang kekayaan alam Indonesia yang
menunjang kegiatan ekonomi. 2.
Sumber daya manusia : tentang sejauh mana kualitas
sumber
daya
manusia
yang
dapat
diberdayakan
untuk
membangun dan mengembangkan kegiatan ekonomi. 3.
Sumber daya modal : tentang modal dasar yang dimiliki
negara dalam rangka menjalankan kegiatan ekonomi. 4.
Skill/keahlian : kemampuan pribadi yang dimiliki manusia
yang diperlukan untuk memperkaya ketiga sumber diatas. •
Faktor Eksternal
1.
Kondisi ekonomi global/dunia, yang mencangkup peristiwa
resesi ekonomi dunia yang dapat memicu timbulnya krisis. 2.2.4. Ciri-ciri Negara yang Mengalami Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Economic Commission For Asia and Far East (ECAFE)
ciri-ciri
negara
ekonomi yaitu sebagai berikut,
yang
mengalami
pertumbuhan
1. Negara
tersebut
mengalami
peningkatan
GNP
dan
pendapatan per kapita dari tahun ke tahun ( Flow Of Output Approach) 2. Negara tersebut mengalami peningkatan investasi potensial ( Level Of Living Approach) 3. Di Negara tersebut ditemukan sumber-sumber produktif dan dapat didayagunakan dengan lebih baik (Stock Of Resources or Productive Approach) 2.2.5. Manfaat Pertumbuhan Ekonomi
Manfaat Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut, 1. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional 2. Pendapatan
perkapitanya
kemakmuran
penduduk,
untuk sebab
mengukur semakin
tingkat meningkat
pendapatan perkapita dengan kerja konstan maka semakin tinggi
tingkat
kemakmuran
penduduk
dan
juga
produktivitasnya 3. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional 4. Sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya 5. Sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan
penjualan
bagi
perusahaan
untuk
dasar
penyusunan perencanaan produk dan perkembangan sumber daya (tenaga kerja dan modal) (Dornbuch, R dan Fischer, S. 1994: (649-651) 2.2.6. Peranan Penting Pemerintah dalam Pertumbuhan Ekonomi
Lesunya konsumsi dan investasi ini dapat distimulasi melalui belanja pemerintah ( government spending ). Meskipun kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB tidak besar, tetapi jika belanja
itu dapat dimaksimalkan, maka akan memberikan dampak positif dalam menggerakkan daya beli dan investasi. Sejumlah studi menunjukkan bahwa belanja pemerintah memiliki peran yang cukup vital, khususnya di saat siklus ekonomi bergerak ke bawah. Sayangnya, kondisi APBN yang tak
memungkinan,
membuat
pemerintah
tidak
dapat
memaksimalkan peran belanja tersebut. Bahkan, pada tahun 2016,
pemerintah
perlu
menggunting
belanja
untuk
menghindarkan APBN dari pelanggaran UU. Kebijakan pemangkasan belanja inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi tahun 2016 tidak dapat dimaksimalkan, meski menunjukkan tren perbaikan dari tahun sebelumnya. Untuk itulah, agar pertumbuhan ekonomi tahun ini dan ke depan dapat didorong, maka pemangkasan belanja perlu dapat diminimalkan. Pemerintah perlu dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Saat ini, pemerintah cukup terbantu untuk menggali potensi penerimaan pajak, karena didukung oleh data dari amnesti pajak dan
rencana
pemerintah
meluncurkan
perpu
kerahasian
perbankan untuk melihat nasabah perbankan yang selama ini mengemplang pajak. Agar APBN memberikan daya kejut pada perekonomian, maka pemerintah terus meningkatkan kualitas belanja APBN, yaitu dengan menitikberatkan alokasi belanja pada sektor-sektor prioritas
untuk
menggerakkan
perekonomian,
seperti
infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, dana desa, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, belanja yang tidak menunjang prioritas akan diperketat dan dipangkas, seperti subsidi, belanja barang, dan alokasi transfer daerah. Bahkan, menurut Sri Mulyani bahwa di dalam APBN 2017, ada potensi penghematan belanja barang
sebesar Rp 34 triliun. Dengan kata lain, selama ini banyak alokasi anggaran yang terbuang percuma, padahal seharusnya dapat dialokasikan untuk hal-hal yang memberi daya kejut pada pertumbuhan. Sementara untuk alokasi transfer daerah, pemerintah akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Pemerintah daerah perlu menerima kenyataan bahwa dana transfer daerah dapat berubah setiap tahunnya. Jika tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan dilakukan transfer non tunai melalui penyertaan di Surat Berharga Negara (SBN). Perlu diakui bahwa sejak lima tahun terakhir, alokasi dana transfer daerah terus meningkat. Namun, alokasi yang besar ini tidak diikuti dengan akselerasi pertumbuhan di daerah. Sebaliknya, pemerintah daerah lebih senang memarkir dana tersebut di bank daerah. Kondisi ini tentu tidak akan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan memutus rantai kemiskinan dan pengangguran. Selain melalui anggaran, pemerintah juga dapat memainkan peran untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan
non
anggaran,
yaitu
melalui
regulasi
yang
dimilikinya. Paket-paket ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah beserta kebijakan deregulasi dan debirokratisasi merupakan kebijakan yang sangat vital untuk menjaga kepercayaan, khususnya pelaku usaha yang menjadi agen utama dalam perekonomian.
2.2.7. Data Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 diyakini akan lebih kencang dibanding dua tahun sebelumnya. Meski demikian, fondasi ekonomi perlu diperkuat agar pertumbuhan tetap kokoh dan tidak mudah terpengaruh kondisi global yang penuh ketidakpastian. Kinerja ekspor nasional tengah bergerak menuju tren positif selama kuartal IV diiringi membaiknya permintaan dan harga komoditas mentah andalan ekspor di pasar global. Proyeksi BI soal pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 sebesar 5- 5,4% membutuhkan perbaikan harga komoditas untuk menyentuh
batas
atas.
Perekonomian
China
tahun
ini
diproyeksikan tumbuh sekitar 6,5% dan naik menjadi 6,7% pada 2017. Pertumbuhan ini diyakini dapat mendorong berlanjutnya penguatan harga komoditas. Faktor kedua adalah kebijakan suku bunga bank sentral AS. Pernyataan Presiden baru AS, Donald Trump, yang mengisyaratkan akan mendorong kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif diprediksi menyedot kembali likuiditas global ke Negeri Paman Sam. Hal ini tentu menjadi risiko bagi
Indonesia
yang
menjadikan
tengah
investasi
membutuhkan
sebagai
mesin
likuiditas
utama
untuk
pertumbuhan
ekonomi. Ekspor
dan
investasi
akan
menjadi
mesin
penentu
pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, termasuk nilai tukar rupiah yang tahun depan dipatok Rp13.300 per dolar AS. Dua sumber pertumbuhan tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat yang porsinya mencapai 56% terhadap produk domestik bruto (PDB). Seiring dengan itu, sektor swasta atau korporasi pun diyakini lebih siap melakukan investasi atau ekspansi selambatlambatnya pada semester II/2017. Menurut pandangan Mirza, dunia usaha akan lebih siap ekspansi tahun depan, setelah adanya tax amnesty dan repatriasi dan restrukturisasi kredit perbankan yang sebagian besar juga sudah selesai pada 2016. Untuk menjaga daya beli BI pun akan terus berkoordinasi bersama pemerintah untuk menjaga inflasi tetap berada di level yang rendah. Risiko inflasi tahun depan disebutnya lebih besar daripada tahun ini. Di samping risiko inflasi yang berasal dari harga pangan yang berfluktuasi, rencana pemerintah yang mencabut subsidi listrik golongan 900 va dan elpiji dapat mengancam target inflasi tahun depan sebesar 4% plus minus 1%. Di sisi lain, pemerintah menyadari bahwa membaiknya kinerja ekspor yang masih didorong komoditas perlu tetap didukung dengan reformasi struktural yang telah dilakukan untuk memperkuat fondasi ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini, fondasi ekonomi yang kuat penting menjaga kepercayaan investor asing yang saat ini porsinya mencapai 38% di pasar keuangan. Sri Mulyani menuturkan, belanja modal, terutama infrastruktur,
yang dialokasikan dalam APBN 2017 mencapai Rp378,3 triliun atau lebih besar daripada APBN-P 2016 sebesar Rp317,1 triliun. Dia
menyebutkan
bahwa
belanja
pemerintah
akan
ikut
memberikan dampak positif dalam mendorong laju ekonomi 2017. Tidak hanya di sektor fiskal, sektor riil juga perlu mendapatkan sentuhan pemerintah. Struktur perekonomian yang lemah selama ini membuat defisit transaksi rentan. Setiap siklus ekonomi membaik, maka defisit transaksi berjalan membesar akibat naiknya impor. Situasi inilah yang dipahami BI sehingga otoritas moneter itu memprediksi defisit transaksi berjalan tahun depan akan meningkat di level 2,3- 2,5% terhadap PDB seiring perbaikan ekonomi domestik. 2.2.8. Rumus Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi
Rumus Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi
Keterangan: Gt
= Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Periode t
PDBt
= Produk Domestik Bruto Periode t
PDB(t-1)
= Produk Domestik Bruto Periode Sebelumnya
Contoh soal:
Dari tabel di atas besarnya laju pertumbuhan ekonomi tahun 2009 adalah ... Diketahui:
GDP tahun 2009 (sebagai tahun t) = 325 triliun GDP tahun 2008 (sebagai tahun dasar ( t - 1)) = 300 trili un Ditanyakan: Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2009 adalah…? Penyelesaian: Growth = [ (GDPt - GDPt-1) / GDPt-1] x 100% Growth = [ (325 - 300) / 300 ] x 100% Growth = [ 25 / 300 ] x 100% Growth = 0,0833 x 100% Growth = 8,33%
2.3 Struktur Ekonomi 2.3.1. Pengertian Struktur Ekonomi
Kata struktur berasal dari bahasa inggris, yaitu ”Structure” yang artinya kerangka atau susunan. Sedangkan ekonomi berasal dari bahasa latin yaitu “oikos” dan “nomos”. “Oikos” artinya rumah tangga sedangkan “nomos” artinya mengatur atau menyusun sehingga ekonomi adalah mengatur suatu rumah tangga. Jadi apabila disatukan, pengertian dari Struktur Perekonomian adalah suatu susunan elemen-elemen yang berfungsi untuk mengatur suatu rumah tangga. Pengertian lebih luasnya adalah suatu bagian-bagian yang ada dalam suatu Negara yang berfungsi untuk mengatur rumah tangga Negara tersebut. Struktur
ekonomi
dipergunakan
untuk
menunjukkan
komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi
ciri
perekonomian perekonomian,
khas juga
dari
suatu
perekonomian.Struktur
memperlihatkan
hubungan-hubungan
dan
satuan-satuan saluran-saluran
wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perekonomian. 2.3.2. Tinjauan Ekonomi Murni
1. Makro-Sektoral Apabila perekonomian
ditinjau dapat
dari
makro-sektoral
dikelompokkan
ke
maka dalam
suatu struktur
industrial, agraris dan niaga, tergantung pada sektor produksi apa atau mana yang menjadi tulang punggung perekonomian yang bersangkutan. Dalam Perekonomian di
Indonesia, selama ini yang
menjadi tulang punggungnya ialah padasektor pertanian. Namun telah mulai digeser oleh struktur industrial seiring dengan perkembangan sektor industri yang semakin membaik. Namun, sektor industri sendiri belum menjadi kekuatan ekonomi sesungguhnya karena pertumbuhannya yang masih baru. Sehingga dari struktur makro-sektoral, struktur perekonomian Indonesia masih dualisme. Dilihat dari kesiapan dan proses penyerapan angkatan kerja dalam sektor pertanian lebih unggul dari sektor industri sehingga struktur agraris menjadi struktur ekonomi yang kuat. 2. Keruangan Ditinjau dari keruangan, struktur ekonomi dilihat sebagai pergeseran dari struktur pedesaan ke struktur perkotaan. Pemekaran kota – kota serta lapangan kerja yang dianggap lebih baik di daerah perkotaan menyebabkan urbanisasi penduduk. Selain itu, modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat semakin menjauhi kegiatan ekonomi yang tradisional dan beralih ke hal – hal yang berkaitan dengan perusahaan besar, industri di perkotaan dan lapangan kerja lain yang tidak ditemukan di desa. 2.3.3. Tinjauan Politik
1. Penyelenggaraan Kenegaraan Ditinjau dari penyelenggaraan kenegaraan, maka struktur ekonomi menjadi tiga struktur yakni egaliter, etatis, dan borjuis. Struktur egaliter yaitu struktur ekonomi dimana rakyatlah yang berperan lebih banyak dalam suatu perekonomian, sedangkan struktur etatis yakni struktur ekonomi dimana pemerintah yang berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian, sementara borjuis yaitu dimana kalangan pemodal dan usahawan yang berperan lebih banyak dalam suatu perekonomian. Indonesia pada masa orde baru merupakan struktur ekonomi etatis dengan pemerintah menjadi sentral, lalu berangsur berubah menjadi borjuis ketika pemilik modal menguasai pasar, dan saat ini ada usaha untuk membuatnya menjadi egaliter dimana rakyat dan seluruh elemen penggerak ekonomi juga berperan. 2. Birokrasi pembuat keputusan Bila dipantau dari tinjauan ini maka struktur ekonomi terdiri dari struktur ekonomi sentralisasi dan struktur eknomi desentralisasi. Pada zaman orde baru, stuktur ekonomi indoesia yang berlaku meruapakan sentralisasi atau terpusat. Lalu pada era reformasi, sentralisasi mulai kabur dan keinginan menjadi desentralisasi semakin kuat, sehingga setelah keluarnya UU tahun 2004 mengenai peran pemerintah daerah, sentralisasi diubah menjadi desentralisasi dimana pemerintah pusat tidak lagi sebagai satu-satunya pengambil keputusan dan peran pemerintah daerah tidak lagi hanya sebagai pelaksana. 2.3.4. Bagaimana Struktur Ekonomi Indonesia
Menurut Dumairy struktur perekonomian suatu negara dapat dilihat dari berbagai sudut tinjauan. Setidak-tidaknya struktur perekonomian dapat dilihat dari empat sudut tinjauan, yaitu tinjauan makro-sektoral, tinjauan keuangan, tinjauan
penyelenggaraan kenegaraan, dan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris, industri, atau niaga. Hal ini tergantung pada sektor apa/mana yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian Negara yang bersangkutan. Dilihat secara makro sektoral dalam bentuk produk domestik bruto maka struktur perekonomian Indonesia sampai tahun 1990-an masih agraris, namun sekarang sudah berstruktur industri. Berdasarkan
tinjauan
keruangan
perekonomian
dapat
dinyatakan berstruktur kedesaan / tradisional dan berstruktur kekotaan/modern. Ditinjau dari sudut pandang keruangan, struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan. Hal ini diketahui bahwa sejak Pelita I hingga era reformasi sekarang ini. Kemajuan perekonomian di kota-kota jauh lebih besar dibandingkan dengan di pedesaan. Hal ini disebabkan pembangunan industri-industri pengolahan di daerah perkotaan dan juga makin berkembangnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi. Berdasarkan tinjauan penyelenggaraan
kenegaraan,
struktur
perekonomian
dapat
dibedakan menjadi struktur etatis, egaliter, atau borjuis. Predikat ini bergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeranm utama dalam perekonomian yang berangkutan, yaitu dapat pemerintah/negara, dapat rakyat kebanyakan atau kalangan pemodal dan usahawan. Struktur ekonomi Indonesia sejak awal Orde Baru hingga pertengahan
dasawarsa
1980-an
berstruktur
etatis
dimana
pemerintah atau Negara dengan BUMN dan BUMD merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Mulai pertengahan dasawarsa 1990-an peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi, Struktur ekonomi untuk sementara
adalah ke perekonomian yang berstruktur borjuis, dan belum mengarah ke struktur perekonomian yang egaliter, karena baru kalangan pemodal dan usahawan kuatlah yang dapat dengan cepat menanggapi undangan dari pemerintah tersebut. Hal ini berakibat terjadinya ekonomi konglomerasi dimana hanya beberapa orang pemodal kuat yang mengendalikan sektor-sektor ekonomi di Indonesia, yang dampaknya yaitu ambruknya perekonomian Indonesia karena tidak terkendalinya investasi-investasi yang dananya berupa pinjaman dari luar negeri. Pada era reformasi, struktur ekonomi Indonesia diarahkana pada struktur ekonomi egaliter dimana seluruh penggerak roda perekonomian dilibatkan
dalam
membangun
perekonomian
Indonesia. Misalnya dengan memperkuat peran usaha-usaha koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah karena dianggap pelaku-pelaku ekonomi yang tahan menghadapai krisis ekonomi, dan dianggap sebagai pelaku-pelaku ekonomi yang mampu menjadi penyangga perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambila keputusan. Dilihat dari sudut tinjauan ini, struktur ekonomi dapat dibedakan menjadi struktur ekonomi yang terpusat (sentralisasi) dan desentralisasi. Struktur perekonomian Indonesia selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah sentralistis. Dalam
struktur
ekonomi
yang
sentralistis
pembuatan
keputusannya lebih banyak ditetapkan oleh pemrintah pusat atau kalangan pemerintahan. Namun sejak diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan telah diubah menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan struktur perekonomian yang etatis menjadi egaliter, yang tadinya sentralistis menjadi desentralistis.
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun. Ada beberapa konsep pendapatan nasional, antara lain; Produk domestik bruto (Gross Domestic Bruto), Produk Nasional Bruto (Gross National Product ), Produk Nasional Neto ( Net National Product ), Pendapatan
Nasional
Neto
( Net
National
Income),
Pendapatan
perseorangan ( Personal Income) dan Pendapatan yang siap dibelanjakan ( Disposible Income). Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP rill di wilayah tersebut. Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi cirri khas dari suatu perekonomian. Struktur ekonomi yang tsedang dihadapi Indonesia saat ini sesungguhnya merupakan suatu struktur yang tradisional. Indonesia sedang beralih struktur yang agrarus ke industrial dari struktur yang etatis ke borjulis, dari struktur yang kedesaan/tradisonal ke kotaan/modern.
3.2 Saran
Meningkatnya pendapatan nasional memang merupakan suatu prestasi bagi sebuah negara. Akan tetapi, bukan berarti kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakat mengikuti begiu saja. Untuk itu pemerintah perlu memaksimalkan pemerataan dalam pendistribusian
pendapatan, agar tidak terjadi kesenjangan di dalam tingkat kehidupan masyarakat yang berakibat munculnya suatu konflik.
