Pencegahan dan Penanggulangan Ancaman Disintegrasi Bangsa.
Permasalahan konflik yang terjadi saat ini antar partai, daerah, suku, agama dan lainlainnya lainnya ditenggarai ditenggarai sebagai akibat dari ketidak puasan atas kebijaksanaan kebijaksanaan pemerintah pusat, dimana segala sumber dan tatanan hukum dinegara ini berpusat. Dari segala bentuk permasalaha permasalahan n baik politik, politik, agama, sosial, ekonomi maupun kemanusiaan, kemanusiaan, sebenarnya sebenarnya memiliki kesama kesamaan an yakni yakni dimula dimulaii dari dari ketida ketidakad kadila ilan n yang yang diteri diterima ma oleh oleh masyar masyaraka akatt Indone Indonesia sia pada pada umumnya sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, terutama bila kita meninjau meninjau kembali kembali kekeliruan kekeliruan pemerintah pemerintah masa lalu dalam menerapkan dan mempraktekk mempraktekkan an kebijaksanaannya. Konflik Konflik yang berkepanjangan berkepanjangan dibeberapa daerah saat ini sesungguhnya sesungguhnya berawal dari kekeliruan dalam bidang politik, agama, ekonomi, sosial budaya, hukum dan hankam. Kondisi tersebut lalu diramu dan dibumbui kekecewaan dan sakit hati beberapa tokoh daerah, tokoh masyarakat, tokoh partai dan tokoh agama yang merasa disepelekan dan tidak didengar aspirasi polit politikn iknya ya serta serta para para eks tapol/ tapol/Nap Napol. ol. Akumul Akumulasi asi dari dari kekecew kekecewaan aan terseb tersebut ut menimb menimbulk ulkan an gerakan radikal dan gerakan separatisme yang sulit dipadamkan. Dalam kecenderungan kecenderungan seperti seperti itu, maka kewaspadaan kewaspadaan dan kesiapsiaga kesiapsiagaan an nasional nasional dalam mengha menghadapi dapi ancaman ancaman disint disintegr egrasi asi bangsa bangsa harus harus ditemp ditempatk atkan an pada posisi posisi yang yang tepat tepat sesuai sesuai dengan dengan kepenti kepentinga ngan n nasion nasional al bangsa bangsa Indones Indonesia. ia. Oleh Oleh karena karena itu untuk untuk menceg mencegah ah ancama ancaman n disintegrasi bangsa harus diciptakan keadaan stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis dalam rangka mendukung integrasi bangsa serta menegakkan peraturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1. Pancas Pancasil ilaa sebaga sebagaii landas landasan an Idiil. Idiil. Pancas Pancasil ilaa sebaga sebagaii landas landasan an idiil idiil telah telah diterima dan diyakini kebenarannya oleh setiap warga negara Indonesia sebagai ideologi dan dasar negara. Kata Pancasila secara eksplisit tidak disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, akan tetapi kelima sila lengkap termuat didalamnya didalamnya dimana setiap setiap sila mempunyai mempunyai kaitan kaitan yang erat dengan sila lainnya dan tidak dapat dipisahkan. dipisahkan. Konsekuensi dengan diterima dan diyakini kebenarannya tersebut maka merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mengamalkan dan menghayati Pancasila secara utuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional. Sejak proklamasi kemerdekaan RI, bangsa Indonesia resmi menjadi bangsa yang berdaulat dan berhasil menetapkan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang berisi norma-norma, aturan-aturan dan ketentuanketentuan- ketentuan ketentuan yang diperlukan diperlukan dalam penyelen penyelenggaraa ggaraan n negara. Pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keaman keamanan an negara. negara. Berkai Berkaitan tan dengan dengan pasal pasal ini merupa merupakan kan proses proses yang yang menyad menyadark arkan an warga warga
negara akan kewajiban yang harus dilakukan dan sekaligus ingin mengembangkan kemampuan warga negara untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu persatuan dan kesatuan mutlak dijaga dan dipertahankan serta ditumbuh kembangkan, sebab hanya persatuan dan kesatuanlah yang dapat mencegah dan menanggulangi segala bentuk ancaman apapun serta dari manapun datangnya. 3. Wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Wawasan nusantara adalah merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang manifestasinya ditentukan oleh dialog antara bangsa dengan lingkungannya, baik alam maupun sosial yang digunakan untuk memotivasi dan menggerakan setiap upaya mencapai tujuan nasional dan cita-cita nasional Indonesia. Untuk itu harus mempunyai pengertian yang sama, wawasan nusantara versi Lemhanas yang dijadikan sebagai pegangan pokok yaitu “cara pandang bangsa Indonesia yang berlingkup demi kepentingan nasional, yang berlandaskan Pancasila, tentang diri dan lingkungannya, serta tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupannya yang beragam dan dinamis, dengan menggunakan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia, yang tetap menghargai dan menghormati ke Bhinnekaan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita nasional”. Guna mewujudkan persatuan dan kesatuan yang kokoh, berdasarkan wawasan nusantara perlu diarahkan untuk menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air pada setiap warga negara, yang selanjutnya akan terpatri semangat rasa sebangsa dan setanah air yang pada akhirnya rela berkorban demi tegaknya persatuan dan kesatuan. 4. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional. Ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional pada dasarnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa dalam menangkal setiap ancaman, untuk menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta perjuangan untuk mencapai tujuan nasional. Keadaan ini akan dapat terlaksana dengan baik apabila setiap warga negara memiliki kepatuhan terhadap semua aturan dan tatanan yang berlaku dimasyarakat pada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada zaman reformasi ini dengan berbagai krisis yang berdampak munculnya beraneka ragam tuntutan masyarakat, menggunakan isue-isue universal, masyarakat menghendaki perubahan-perubahan yang mendasar diberbagai tatanan kehidupan dan sistem berbangsa dan bernegara. Dibeberapa wilayah bermunculan kelompokkelompok separatis yang menghendaki memisahkan diri dari NKRI, bahkan tindakan-tindakan anarkis yang bernuansa SARA . Dampak semua itu telah menimbulkan berbagai kecemasan tentang masa depan bangsa yang penuh ketidak pastian, sebagai akibat berkembangnya pemikiran primordialisme sempit yang dikumandangkan oleh golongan tertentu yang dikemas dengan muaranya tuntutan hati nurani rakyat dan ujungnya merupakan kepentingan politik, kelompok atau golongan.
Dalam situasi seperti ini sudah saatnya merapatkan barisan untuk membangun kembali potensi bangsa yang sudah retak dan lunturnya rasa nasionalisme, untuk memperkokoh ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional sehingga dapat diwujudkan keuletan dan ketangguhan yang handal sesuai harapan. 5. Ketetapan MPR Nomor : V / MPR / 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Sejak awal berdirinya NKRI para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima dan dihormati yang kemudian diwujudkan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Namun disadari bahwa ketidakmampuan untuk mengelola kemajemukan dan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima kemajemukan tersebut, serta dampak peninggalan penjajah Belanda yang selalu tidak menghendaki terjadinya persatuan dibumi Indonesia karena sangat membahayakan bagi keberadaannya, yang dulu dikenal dengan politik “devide et impera”. Kondisi ini ditanamkan oleh Belanda pada sebagian rakyat Indonesia, bahkan masih digunakan secara turun-temurun khususnya yang terjadi pada RMS dan OPM, hingga saat ini masih terjadi gejolak yang selalu membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, apabila hal tersebut dapat dikaji penyebab utamanya adalah belum disosialisasikannya sikap perilaku menghormati privacy seseorang dalam suatu tata hukum bermasyarakat, dan semakin lama dibiarkan berkembangnya campur tangan memasuki wilayah privacy perorangan maka dapat mengakibatkan tumbuh menjadi sumber konflik. Hal tersebut telah melahirkan ketidakadilan konflik vertikal antara pusat dan daerah, maupun konflik horizontal serta konflik komunal antar berbagai unsur masyarakat, dalam bebagai perbedaan yang muncul. Usaha untuk mewujudkan gerakan reformasi secara konsekuen dan konsisten dalam mengakhiri berbagai konflik yang bersifat multidimensi harus memerlukan kesadaran dan rasa nasionalisme seluruh warga negara. Dari beberapa kajian beberapa narasumber maka dapat disimpulkan adanya lima faktor utama yang bisa menjadi penyebab utama masalah disintegrasi bangsa. Pertama, krisis ekonomi yang akut dan berlangsung lama. Krisis di sektor ini selalu merupakan faktor amat signifikan dalam mengawali lahirnya krisis yang lain (politik-pemerintahan, hukum, dan sosial). Secara garis besar, krisis ekonomi ditandai merosotnya daya beli masyarakat akibat inflasi dan terpuruknya nilai tukar, turunnya kemampuan produksi akibat naiknya biaya modal, dan terhambatnya kegiatan perdagangan dan jasa akibat rendahnya daya saing. Muara dari semua ini adalah tutupnya berbagai sektor usaha dan membesarnya jumlah pengangguran dalam masyarakat. Kedua, krisis politik berupa perpecahan elite di tingkat nasional, sehingga menyulitkan lahirnya kebijakan yang utuh dalam mengatasi krisis ekonomi.
Krisis politik juga bisa dilihat dari absennya kepemimpinan politik yang mampu membangun solidaritas sosial untuk secara solid menghadapi krisis ekonomi. Dalam situasi di mana perpecahan elite pusat makin meluas dan kepemimpinan nasional makin tidak efektif, maka kemampuan pemerintah dalam memberi pelayanan publik akan makin merosot,akibatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin menipis. Ketiga, krisis sosial dimulai dari terjadinya disharmoni dan bermuara pada meletusnya konflik kekerasan di antara kelompok-kelompok masyarakat (suku, agama, ras). Jadi, di kala krisis ekonomi sudah semakin parah, yang akibatnya antara lain terlihat melalui rontoknya berbagai sektor usaha, naiknya jumlah penganggur, dan meroketnya harga berbagai produk, maka kriminalitas pun akan meningkat dan berbagai ketegangan sosial menjadi sulit dihindari. Dalam situasi seperti ini, hukum akan terancam supremasinya dan kohensi sosial terancam robek. Suasana kebersamaan akan pupus dan rasa saling percaya akan terus menipis. Sebagai gantinya, eksklusivisme, entah berdasar agama, ras, suku, atau kelas yang dibumbui sikap saling curiga yang terus menyebar dalam hubungan antarkelompok. Bila berbagai ketegangan ini tidak segera diatasi, maka eskalasi konflik menjadi tak terhindarkan. Disharmoni sosial pun dengan mudah akan menyebar. Modal sosial berupa suasana saling percaya, yang merupakan landasan bagi eksistensi sebuah masyarakat bangsa, perlahan-lahan akan hancur. Keempat, intervensi internasional yang bertujuan memecah-belah, seraya mengambil keuntungan dari perpecahan itu melalui dominasi pengaruhnya terhadap kebijakan politik dan ekonomi negara-negara baru pascadisintegrasi. Intervensi itu bergerak dari yang paling lunak, berupa pemberian advis yang membingungkan kepada pemerintah nasional yang pada dasarnya sudah kehilangan arah,yaitu dapat berupa provokasi terhadap kelompok-kelompok yang berkonflik hingga yang paling berbahaya yaitu berupa suplai kebutuhan material untuk memperkuat kelompok-kelompok yang berkonflik itu,contohnya suplay senjata. Proses intervensi terakhir ini amat mungkin terjadi saat pemerintah nasional sudah benar-benar tak berdaya mengontrol lalu lintas informasi, komunikasi, mobilitas sosial, serta transportasi darat, laut, dan udara. Bila ini terjadi, maka jalan menuju disintegrasi semakin jelas, hanya menunggu waktu sebelum menjadi kenyataan. Kelima, mereka atas
demoralisasi tentara dan polisi dalam bentuk pupusnya keyakinan makna pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai
bhayangkari negara. Demoralisasi itu, pada kadar yang oleh merosotnya nilai gaji yang mereka terima akibat krisis ekonomi.
rendah
dipengaruhi
Untuk mencegah disintegrasi yang memicu pergerakan separatis,maka hal – hal yang menurut kami perlu dilakukan yaitu dengan beberapa penanggulangan atau pencegahan dengan cara: 1.Perbaikan Pada Faktor Ekonomi. Harapan satu-satunya adalah investasi melalui proyek-proyek pemerintah, misalnya, untuk pembangunan infrastruktur transportasi secara besar-besaran sebagai upaya menampung tenaga kerja dan memutar roda ekonomi. Namun, ini memerlukan syarat adanya kepemimpinan nasional yang kreatif dan terpercaya karena integritasnya, tersedianya cadangan dana pemerintah yang cukup, serta bantuan teknis melalui komitmen internasional. Tanpa terobosan investasi baru, krisis ekonomi akan berlanjut.Krisis ekonomi akan memperlemah kemampuan negara untuk menutupi berbagai ongkos pengelolaan kekuasaan dan pemeliharaan berbagai fasilitas umum. 2.Perbaikan Pada Proses Politik. Perbaikan pada situasi politik bangsa ini dapat dilakukan bilamana Pemimpin Negara,dalam hal ini Presiden,mempunyai pemimpin yang tegas dan dapat diandalkan,sehingga tidak terjadi suasana politik yang tidak sehat yang dapat membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.Hal ini dapat membuat masyarakat berupaya membentuk pemerintahan sendiri. 3.Perbaikan Pada Krisis Sosial. Pemerintah diharuskan peka terhadap kemungkinan konflik perpecahan antar suku,ras,dan agama karena bangsa kita merupakan bangsa yang majemuk,yang dapat dilakukan Pemerintah yaitu memupukan rasa solidaritas dan smangat persatuan INDONESIA,dan pendekatan terhadap tokoh – tokoh daerah.
