Mencegah Disintegrasi Bangsa Pengertian : Separatisme polit politis is adal adalah ah suat suatu u geraka gerakan n untuk untuk mend mendap apat atka kan n kedaulatan dan
memi memisa sahk hkan an suat suatu u wila wilaya yah h atau atau kelom kelompo pok k manus manusia ia (bia (biasa sany nyaa kelo kelomp mpok ok denga dengan n kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar, dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi diri. Disintegrasi
1. Keadaa Keadaan n tidak tidak bersatu bersatu padu; padu; keadaan keadaan terpecah terpecah belah; belah; hilangny hilangnyaa keutuh keutuhan an atau persatuan; perpecahan 2. (Fis) sebarang transformasi, baik spontan maupun terimbas oleh radiasi, yang dibarengi dengan pemancuran zarah atau foton Faktor penyebab : Pertama, faktor faktor ideolo ideologis gis dapat dapat muncul muncul sejala sejalan n dengan dengan hadirn hadirnya ya pemaha pemahaman man baru baru
tentang tatanan kehidupan. Kegagalan negara-negara sekular dalam menata kehidupan manusi manusiaa mendor mendorong ong orang orang untuk untuk mencar mencarii ideolo ideologi gi altern alternati atif. f. Dekaden Dekadensi si moral moral dan pembusukan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi buah dari tatanan masyarakat sekular telah mengecewakan berbagai pihak. Mereka pada akhirnya mencari ideologi alternatif yang lebih baik, lebih adil, dan lebih mensejahterakan mensejahterakan.. Runtuhnya Runtuhnya nilai-nilai nilai-nilai kemuliaan kemuliaan manusia menjadi nilai-nilai materialistik dan individualistik, imperialisme gaya baru yang dibungkus dengan label globalisasi, yang merupakan strategi dan kandungan ideologi kapitalis yang masih eksis saat ini, juga membuat orang kecewa dan mencari ideologi lain. Cont Contoh ohny nya, a, dala dalam m
kasu kasuss
GAM GAM
di Aceh Aceh,,
sul sulit
dika dikata taka kan n
sepen epenuh uhny nyaa
bahw bahwaa
perjuangannya bermotif ideologi seperti keinginan untuk menegakkan menegakkan syariah Islam.
Kedua, faktor kezaliman politik. Pemerintahan yang totaliter tidak memberi ruang yang
cukup bagi warga negaranya untuk mengekspresikan tuntutan dan kepentingan politiknya. Kalaupun ada ritual pemilihan umum, ia cenderung dijadikan alat untuk melanggengkan dan membenarkan rezim yang berkuasa. Rezim politik yang seperti ini sering menekan aspirasi dan keinginan sekelompok masyarakat, tetapi kadang juga mengeksploitasi sebagian besar masyarakat. Tekanan politik yang sedemikian berat itu, pada tingkatan tertentu, akan memicu lahirnya gerakan-gerakan separatisme. Bisa juga adanya krisis politik berupa perpecahan elite di tingkat nasional, sehingga menyulitkan Krisis
lahirnya kebijakan
politik
mampu
juga
bisa
membangun
yang
dilihat
solidaritas
utuh
dari
sosial
dalam
absennya untuk
mengatasi
krisis ekonomi.
kepemimpinan
secara
solid
ekonomi. Dalam situasi di mana perpecahan elite
politik
yang
menghadapi
krisis
pusat makin meluas dan
kepemimpinan nasional makin tidak efektif, maka kemampuan pemerintah dalam memberi
pelayanan
publik
akan
makin
merosot.
Akibatnya
kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah akan semakin menipis. Keadaan
ini
biasa
anti-pemerintah
yang
menjadi
pemicu
terorganisasi.
Bila
lahirnya
gerakan-gerakan
gerakan-gerakan
itu
massal
menguat
dan
pada saat sama lahir gerakan massa tandingan yang bersifat kontra terhadap satu sama
lain-apalagi
jika
terjadi
bentrokan
fisik
yang
intensif
di antara
mereka, atau antara massa dengan aparat keamanan negara-maka perpecahan di antara
top
elite
di
pusat
kekuasaan
makin
tak
terhindarkan.
Jurang
komunikasi akan makin lebar. Dalam situasi di mana kebencian dan saling curiga antarkelompok sudah amat mengental, tidak ada satu pihak pun yang memiliki legitimasi untuk memprakarsai upaya rekonsiliasi. Contohnya , Penyatuan Aceh ke dalam wilayah Sumatera Utara pada awal tahun 50-an mendorong Abu Daud Beureueh angkat senjata.
Ketiga, faktor ekonomi. Krisis di sektor ini selalu merupakan faktor amat signifikan
dalam mengawali lahirnya krisis yang lain (politik-pemerintahan, hukum, dan sosial). Secara garis besar,krisis ekonomi ditandai merosotnya daya beli masyarakat akibat inflasi
dan terpuruknya nilai tukar, turunnya kemampuan produksi akibat naiknya biaya modal, dan terhambatnya kegiatan perdagangan dan jasa akibat rendahnya daya saing.
Muara
dari
semua
ini
adalah
tutupnya
berbagai
sektor
usaha
dan
membesarnya jumlah penganggur dalam masyarakat. Pada awal masa reformasi, beberapa daerah kaya penghasil minyak dan hasil hutan menuntut sikap adil pemerintah. Dalam masa Orde Baru, daerah-daerah kaya ini menjadi sapi perah pemerintah pusat. Kepentingan ekonomi masyarakat lokal bukan satu-satunya motif yang bisa mendorong separatisme. Kepentingan ekonomi negara asing juga memainkan peranan penting dalam gerakan separatisme di banyak negara. Contohnya , sebagaimana kita ketahui, di Aceh (Arun-Lhokseumawe) terdapat cadangan LNG (gas alam cair) yang disebut-sebut terbesar di dunia. Eksploitasi ladang gas tersebut saat ini ditangani oleh Exxon-Mobil (AS).
Keempat ,
intervensi
mengambil terhadap
keuntungan
internasional dari
kebijakan politik
yang
perpecahan
dan
bertujuan itu
melalui
ekonomi negara-negara
memecah-belah, dominasi
seraya
pengaruhnya
baru pascadisintegrasi.
Intervensi itu bergerak dari yang paling lunak, berupa pemberian advis yang membingungkan kepada pemerintah nasional yang pada dasarnya sudah kehilangan arah;
ke
bentuk
yang
agak
kenyal,
berupa
provokasi
terhadap
kelompok-kelompok yang berkonflik; hingga yang paling keras, berupa suplai kebutuhan material untuk memperkuat kelompok-kelompok yang berkonflik itu. Mantan direktur intelejen BAKIN, Dr. AC Manullang, dalam wawancara dengan Koran Tempo, mengatakan bahwa ada keterlibatan dinas intelejen AS, CIA, dalam berbagai kerusuhan seperti di Aceh, Sampit, Pangkalan Bun, Ambon, Irian, dan daerah lainnya. Tujuannya adalah agar Indonesia terjadi kekacauan. Contohnya , GAM versi Tengku Hasan di Tiro lebih berbau primodialisme. Hal ini terungkap dalam pernyataan Hasan Tiro saat diwawancarai oleh TV2, sebuah stasiun TV Swedia, ketika menjawab pertanyaan, “Apa yang Anda inginkan dari pemerintah RI?” Jawabannya, “Keluar dari Aceh! Orang Jawa harus pergi!” ( Al-Waie, No. 17/II/01/2002). Secara politis, keinginan GAM adalah lepas dari Indonesia.
Kelima,
krisis sosial dimulai dari terjadinya disharmoni dan bermuara pada
meletusnya konflik kekerasan di antara kelompok-kelompok masyarakat (suku, agama,
ras).
akibatnya naiknya
Jadi,
antara jumlah
di lain
kala
krisis
terlihat
penganggur,
dan
ekonomi
melalui
sudah
rontoknya
meroketnya
harga
semakin
parah,
berbagai
sektor
berbagai
produk,
yang usaha, maka
kriminalitas pun akan meningkat dan berbagai ketegangan sosial menjadi sulit dihindari. Dalam situasi seperti ini, hukum akan terancam supremasinya dan kohensi saling
sosial terancam percaya
akan
robek. Suasana kebersamaan
terus
menipis.
Sebagai
akan pupus
gantinya,
dan
eksklusivisme,
rasa entah
berdasar agama, ras, suku, atau kelas yang dibumbui sikap saling curiga yang terus menyebar dalam hubungan antarkelompok. Bila berbagai ketegangan ini tidak segera diatasi, maka eskalasi konflik menjadi tak terhindarkan. Disharmoni sosial pun dengan mudah akan menyebar. Modal sosial berupa suasana saling percaya, yang merupakan landasan bagi eksistensi sebuah masyarakat bangsa, perlahan-lahan akan hancur.
Solusi
Seperti yang dijelaskan di atas bahwa masih banyak faktor yang menyebabkan separatisme di Indonesia masih marak terjadi, maka dari itu berbagai cara pun dilakukan untuk menghilangkan separatisme. Salah satu solusinya yaitu bangsa Indonesia harus memiliki ketahanan politik yang tangguh, untuk itu diperlukan adanya konsep dan implementasi secara terpadu, meliputi aspek intelijen, pertahanan dan keamanan, hukum, politik, ekonomi dan juga sosio-budaya. Kegiatan multi aspek tersebut dapat efektif apabila berada dalam manajemen yang terkoordinasi. Dengan kata lain berada dalam satu komando, seperti saat Inggris menangani saparatisme Irlandia Utara. Semua kegiatan operasi berada dibawah satu manajemen yang dipimpin Mendagri. Lalu yang lebih utama sebenarnya adalah mencari upaya-upaya lain yang dapat dilakukan secara sinergis antar Pemda, juga antara pemda dan pusat, yang dapat
meningkatkan nilai-nilai integritas itu sendiri. Banyak upaya yang bisa dilakukan. Misalnya dengan menyelenggarakan pertukaran mahasiswa antar daerah. Mahasiswa Aceh kuliah di Papua, dibiayai oleh pemda Papua. Begitu juga sebaliknya mahasiswa atau siswa Papua kuliah atau sekolah di Aceh, dan dibiayai oleh pemda Aceh, begitu seterusnya. Demikian juga dengan kelompok tani, dapat saling tukar dan saling isi mengisi antara pemda yang satu dengan lainnya. Cara lain yaitu dengan memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara. Nilainilai dasar yang terkandung dalam Pancasila harus ditanam dan ditumbuhkan lagi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan menjaga keutuhan nasional maka bangsa Indonesia tidak akan mudah terpecah belah dan tetap akan menjadi 1 kesatuan yaitu NKRI.
Kebijakan Penanggulangan.
Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional adalah sebagai berikut : a. Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu. b. Menciptakan kondisi yang mendukung komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus. c. Membangun kelembagaan (Pranata) yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. d. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa, yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah. e. Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan efektif.
Strategi Penanggulangan
Adapun strategi yang digunakan dalam penanggulangan disintegrasi bangsa antara lain :
a. Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan, agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia. b.
Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primodialisme sempit pada setiap
kebijaksanaan dan kegiatan, agar tidak terjadi KKN. c. Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecahbelahan dari anasir luar dan kaki tangannya. d.
Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir
Pancasila, dalam rangka melestarikan dan menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa. e. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. f.
Membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI dan Polri dalam
memerangi separatis. g.
Melarang, dengan melengkapi dasar dan aturan hukum setiap usaha untuk
menggunakan kekuatan massa.
Upaya Penanggulangan.
Dari hasil analisis diperlukan suatu upaya pembinaan yang efektif dan berhasil, diperlukan pula tatanan, perangkat dan kebijakan yang tepat guna memperkukuh integrasi nasional antara lain : a. Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu. b. Menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun consensus. c. Membangun kelembagaan (pranata) yang berakarkan nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. d. Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah. e. Upaya bersama dan pembinaan integrasi nasional memerlukan kepemimpinan yang arif dan bijaksana, serta efektif.
Saran.
Untuk mendukung terciptanya keberhasil suatu kebijaksanaan dan strategi pertahanan disarankan : a. Penyelesaian konflik vertikal yang bernuansa separatisme bersenjata harus diselesaikan dengan pendekatan militer terbatas dan professional guna menghindari korban dikalangan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial budaya serta keadilan yang bersandar pada penegakan hukum. b. Penyelesaian konflik horizontal yang bernuansa SARA diatasi melalui pendekatan hukum dan HAM. c. Penyelesaian konflik akibat peranan otonomi daerah yang menguatkan faktor perbedaan,
disarankan
kepemimpinan
daerah
harus
mampu
meredam
dan
memberlakukan reward and punishment dari strata pimpinan diatasnya. d. Guna mengantisipasi segala kegiatan separatisme ataupun kegiatan yang berdampak disintegrasi bangsa perlu dibangun dan ditingkatkan institusi inteligen yang handal.
Kesimpulan
Dari hasil analisis penelitian tersebut diatas dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut: a. Disintegrasi bangsa, separatisme merupakan permasalahan kompleks, akibat akumulasi permasalahan politik, ekonomi dan keamanan yang saling tumpang tindih sehingga perlu penanganan khusus dengan pendekatan yang arif serta mengutamakan aspek hukum, keadilan, sosial budaya. b. Pemberlakuan Otonomi Daerah merupakan implikasi positif bagi masa depan daerah di Indonesia namun juga berpotensi untuk menciptakan mengentalnya heterogental dibidang SARA. c. Pertarungan elit politik yang diimplementasikan kepada penggalangan massa yang dapat menciptakan konflik horizintal maupun vertical harus dapat diantisipasi. d. Kepemimpinan dari elit politik nasional hingga kepemimpinan daerah sangat menentukan meredamnya konflik pada skala dini. Namun pada skala kejadian diperlukan profesionalisme aparat kemanan secara terpadu. e. Efek global, regional dengan faham demokrasi yang bergulir saat ini perlu diantisipasi dengan penghayatan wawasan kebangsaan melalui edukasi dan sosialisasi.
Tugas Kewarganegaraan
Mencegah Disintegrasi Bangsa
Oleh: Baby Indriani – 2010620127 Debora Shanice – 2010130070 Dewi Gloriana – 2010620083 Monica Juliana – 2010130092 Susana Sutanto – 2010620067
Universitas Katolik Parahyangan Bandung 2010
