PENAFSIRAN HUKUM A.pengetian penafsiran hukum Penafsiran hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-daali dalil-daalill yang tercantum tercantum dalam undang-undang undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.
B.Macam-macam B.Macam-macam cara penafsiran hukum 1)Dalam pengertian subyektif dan obyektif. Dala Dalam m peng penger erti tian an su suby byek ekti tiff ,apa ,apabi bila la dita ditafs fsir irka kan n sepe sepert rtii yang yang di kehendaki oleh pembuat undang-undang.Dalam pengertian obyektif,apabila penafsiran lepas dari pada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. 2)Dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit(restriktif),yakni apabila dalil yang ditafsirkan di beri pengertian yang sangat di batasi misalnya;ata uang (pasal 1!"# $%& Perdata)pengertian hanya uang logam sa'a dan barang di artikan benda yang dapat dilihat dan di raba sa'a.dalam pengertian luas (ekstensif),ialah apabila apabila dalilyang dalilyang di tafsirkan tafsirkan di beri pengertia pengertian n seluas-lua seluas-luasnya. snya.isal isalnya nya Pasal 1!"#Perdata 1!"#Perdata alinea a linea ke-2 $%& Perdata tentang mata uang 'uga diartikan uang kertas. erdasarkan erdasarkan sumbernya penafsiran ersifat
1
a)*tentik a)*tentik,+alah ,+alah penafsira penafsiran n yang seperti seperti diberikan diberikan oleh pembuat pembuat undangundangunda undang ng sepe sepert rtii yang yang
di lamp lampir irka kan n pada pada undan undangg-un unda dang ng seba sebaga gaii
pen'elas.Penafsiran pen'elas.Penafsiran ini mengikat umum. b)Doktrinair,+alah penafsiran penafsiran yang didapat dalam buku-buku buku-buku dan hasil-hasil kary karya a kary karya a para para ahli. ahli.ha haki kim m tida tidak k teri terika katt kar karena ena pena penafsi fsira ran n ini ini hanya hanya memiliki nilai teoretis. c)&akim,Penafsiran c)&akim,Penafsiran yang bersumber bersumber pada hakim(peradilan)hanya hakim(peradilan)hanya mengikat mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu(pasal 11! ayat (1) $%& Perdata.
.Macam-Macam .Macam-Macam met!"e Penafsiran upaya upaya dapat dapat menca mencapai pai kehen kehendak dak dan maksud maksud pembuat pembuat undangundangundang serta dapat men'alankan men'alankan undang-undang sesuai dengan dengan kenyataan kenyataan sosi sosial al mak maka
haki hakim m
dapa dapatt
meng menggu guna nak kan
bebe beberrapa apa
cara cara pena penafs fsir iran an
(interpretatie (interpretatie methoden) antara lain sebagai barikut. 1.Penafsiran secara tata bahasa (/rammatikal) (/rammatikal) Penafsiran secara tata bahasa ,yaitu suatu cara penafsiran undangundang menurut arti perkataan (istilah)yang terdapat dalam undang-undang yang bertitik tolak pada arti perkataan 0perkataan dalam hubunganya satu sama sama lain lain dala dalam m kalim alimat at kalim alimat at yang yang yang yang di paka pakaii dala dalam m unda undang ng-undang.dalam hal ini hakim a'ib mencari arti kata-kata yang laim di pakai dalam bahasa sehari-hari yang umum,oleh karena itu di pergunakan kamus bahasa atau meminta bantuan padapara ahli bahasa.
2
contoh contohnya nya uatu uatu peratur peraturan an perund perundang ang-un -undan dangan gan melara melarang ng orang orang untuk memparkir kendaraanya di suatu tampat tertentu.Peraturan tersebut tida tidak k men' men'el elask askan an apaka apakah h yang yang dima dimaks ksud ud deng dengan an isti istila lah h 3ken 3kenda dara raan an3 3 itu.4pakah itu.4pakah yang di maksud maksud kendaraan kendaraan hanyalah kendaraa kendaraan n bermotor bermotoratau atau terma termasuk suk 'uga 'uga sepeda sepeda dan be'ak.d be'ak.dala alam m hal ini sering sering pen'el pen'elasan asan kamus kamus bahasa atau menurut keterangan para ahli bahasa belum dapat memberikan ke'elasan tantang pengertian kata yang di maksud dalam undang-undang ters terseb ebut ut .*le .*leh h karen arena a itu itu haki hakim m haru harus s pula pula memp mempel ela' a'ar arii kata ata yang yang bersangkutan dengan peraturan yang lain. 2.Penafsiran istematis Penafsiran sistematis adalah suatu penafsiran yang menghubungkan pasa pasall yang yang satu satu deng dengan an pasa pasall-pa pasal sal yang yang lain lain dala dalam m su suat atu u peru perund ndang ang-unda undang ngan an yang yang bers bersang angk kutan utan atau atau pada pada peru perund ndan ang-u g-und ndan anga gan n huku hukum m lainnya,at lainnya,atau au membaca membaca pen'elasan pen'elasan suatu perundang perundang 0undangan,seh 0undangan,sehingga ingga kita mengerti apa yang di maksud.isa maksud.isalnya lnya dalam peraturan peraturan perundangundangan undangan perkaina perkainan n yang mengandung mengandung aa monogamy sebagai mana di atur dalam pasal 2! $%& perdata men'adi dasar bagi pasal 56,#7,#6,#8 $%& Perdata dan 2! $%& Pidana. 5.Penafsiran &istoris Penafsir Penafsiran an historis historis adalah menafsirkan menafsirkan undang-undang undang-undang dengan cara melihat se'arah ter'adinya suatu undang-undang itu dibuat. Penafsiran ini ada 2 macam
5
a).se'arah
hukumnya,9ang diselidiki
maksudnya berdasarkan
se'arah
ter'adinya hukum tersebut.e'arah ter'adinya hukum dapat diselidiki dari memori pen'elasan
,laporan-laporan
perdebatan
dalam
DP:dan surat
menyurat antara menteri dengan komisi DP: yang bersangkutan. b)e'arah undang-undangnya,yng diselidiki maksunya Pembentuk %ndangundang pada aktu membuat undang-undang itu misalnya di denda 2" f,sekarang ditafsirkan dengan uang :+,sebab harga barang lebih mendekati pada aktu $%&P itu di buat. 6.Penafsiran osiologis(eleologis) Pada hakikatnya suatu penafsiran %% yang di mulai dengan
cara
gramatikal selalu harus di akhiri dengan penafsiran sosiologis.kalau tidak demikian maka tidak mungkin hakim dapat membuat suatu keputusan yang benar-benar
sesuai
dengan
kenyataan
hukum
di
dalam
masyarakat
,sehingga dengan demikian penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dalam keadaan masyarakat.isalnya; di +ndonesia masih banyak peraturan yang berlaku yang berasal dari aman colonial ,sehingga untuk men'alankan peraturan itu hakim harus dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat +ndonesia pada saat sekarang. ".Penafsiran 4utentik(resmi) Penafsiran auyentik adalah penafsiran resmi yang diberikan oleh pembuat undang-undang.isalnyaPada pasal 8 $%&P ;
6
&ari adalah aktu selama 26 'am dan yang di maksud dengan bulan adalah aktu selama 57 hari. #.Penafsiran =asional Penafsiran nassional adalah penafsiran yang menilik sesuai yidaknya dengan sistem hukum yang berlaku .islnya &ak milik Pasaal "!7 $%& sekarang harus ditafsirkan menurut hak milik sistem hukum +ndonesia. !.Penafsiran 4nalogis Penafsiran analogis artinya member tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya ,sehingga sesuatu peristia yang sebenarnya tidak dapat
di
masukkan
,lalu
dianggap
sesuai
dengan
bunyi
peraturan
tersebut.misalnya; aliran listrik dianggap sama sa'a dengan mengambil aliran listrik. 8.Penafsiran ekstensif Penafsiran ekstensif adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundangundangan sehingga suatu peristia dapat dimasukkan ke dalam.isalnya ; 3aliran listrik> termasuk 'uga atau di samakan dengan 3benda>. .Penafsiran :estriktif Penafsiran restriktif adalah uatu penafsiran yang di lakukan dengan cara membatasi atau mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
isalnya; $erugian hanya terbatas pada
"
kerugian materil sa'a sedangkan kerugian immateriilnya termasuk didalam nya. 17.Penafsiran a contrario(menurut peringkaran) Penafsira a dilakukan
dengan
contrario cara
adalah penafsiran suatu
memberikan
perlaanan
penafsiran yang
pengertian
antara
pengertian konkret yang dihadapi dan peristia yang di atur dalam undangundang.ehingga dengan berdasarkan perlaanan pengertian itu dapat di ambil kesimpulan baha peristia yang dihadapi itu tidak di liputi oleh undang-undang yang di maksud atau berada di luar ketentuan undangundang tersebut. ?ontoh ; Pasl 56 $%& Perdata menentukan baha seorang perempuan tidak di benarkan menikah lagi sebelim leat tenggang aktu 577 hari setelah perceraian dari suami pertama.erdasarkan penafsiran a contrario maka dapat dikatakan baha ketentuan ini tidak berlaku bagi seorang lakilaki.$arena bagi seorang laki-laki tidak perlu menunggiu tenggang aktu tersebut untuk melakukan perkainan lagi setelah putusnya perkainan pertama.aksud tenggang aktu dalam pasal 56 $%& Perdat tersebut adalah untuk mencegah adanya keraguan-keraguan mengenai kedudukan anak,berhubungan
dengan
kemungkinan
mengandung setelah perkainannya
baha
seorang
sedang
putusatau bercerai.'ika anak itu
dilahirkan setelah perkainann yang berikutnya dalam tenggang aktu sebelum leat 577 hari setelah putusnya perkainan pertama maka
#
berdasarkan undang-undang kedudukan anak tersebut adlah anak dari suami pertama.
ARA PENERAPAN ME#$%E PENAFSIRAN Pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus di 'adikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan undangundang.*leh karena itu hakim bebas dalam melakukan penafsiran. Dalam
melaksanakan
penafsiran pada
pertama-tama untuk
dilakukan
penafsira
gramatikal,karna
peraturan
perundang-undangan harus mangerti terlebih dahulu arti kata-
katanya.4pabila perlu dilan'utkan
hakikatnya
selalu
memahami
teks
dengan penafsiran otentik yang di
tafsiskan oleh pembuat undang-undang itu sendiri ,kemudian dilan'utka dengan penafsiran historis dan sosiologis. edapat mungkin semua metode penafsiran semua dilakukan ,agar didapat makna-makna yang tepat.4pabila semua metode tersebut tidak menghasilkan makna yang sama,maka a'ib di ambil metode penafsiran yang membaa keadilan setinggi-tingginya,karena memang keadilan itulah yang di 'adikan sasaran pembuat undang-undang pada aktu meu'udkan undang-undang yang bersangkutan .
KESIMPU&AN Penafsiran hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-daalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. !
macam-macam cara penafsiran hukum 1. Penafsiran Dalam pengertian subyektif dan obyektif. 2. Penafsiran Dalam pengertian sempit dan luas. erdasarkan sumbernya penafsiran ersifat a.otentik b.Doktrinair atau +lmiah c.&akim .macam-macam metode penafsiran 1. Penafsiran secara tata bahasa (/rammatikal) #. Penafsiran =asional 2. Penafsiran istematis ! Penafsiran 4nalogis 5. Penafsiran &istoris
8.Penafsiran ekstensif
6. Penafsiran osiologis(eleologis)
. Penafsiran :estriktif
". Penafsiran 4utentik(resmi)
17. Penafsiran a contrario(menurut
peringkaran) cara penerapan metode penafsiran pada
pertama-tama selalu dilakukan
penafsira
gramatikal,karna
peraturan
perundang-undangan harus mangerti terlebih dahulu arti kata-
katanya.4pabila perlu dilan'utkan
hakikatnya
untuk
memahami
teks
dengan penafsiran otentik yang di
tafsiskan oleh pembuat undang-undang itu sendiri ,kemudian dilan'utka dengan penafsiran historis dan sosiologis.
8
Pengantar Ilmu Hukum - Sumber Hukum
BAB I PENDAHULUAN Sejak dahulu, manusia hidup bersama, berkelompok membentuk masyarakat
tertentu,
mendiami
suatu
tempat,
dan
menghasilkan
kebudayaan sesuai dengan keadaan dan tempat tersebut. Manusia secara kodrati adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk
sosial tidak
dapat
dipisahkan dari
masyarakat. Tiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri. Namun dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan
kerjasama,
tolong
menolong,
bantu
membantu
untuk
memperoleh keperluan hidupnya. Setiap manusia memiliki kepentingan, dan acap
kali
kepentingan
tersebut
berlainan
bahkan
ada
juga
yang
bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian
hidup
bersama.
Apabila
ketidakseimbangan
perhubungan
masyarakat yang menjadi perselisihan itu dibiarkan, maka mungkin akan timbul perpecahan dalam masyarakat. !leh karena itu, dari pemikiran manusia dalam masyarakat dan makhluk sosial , kelompok manusia menghasilkan suatu kebudayaan yang bernama kaidah atau aturan atau hukum
tertentu
yang
mengatur
segala
tingkah
lakunya
agar
tidak
menyimpang dari hati sanubari manusia. Seiring kebudayaan
dengan manusia
berjalannya mengalami
waktu
dan
perkembangan
perkembangan
pula.
"aman,
Termasuk
perkembangan hukum. #eradaban yang semakin berkembang membuat kehidupan manusia sangat membutuhkan aturan yang dapat membatasi
prilaku manusia sendiri yang telah banyak menyimpang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia yang semakin maju. Aturan
atau
hukum
tersebut
mengalami
perubahan
dan
terus
mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kemajuan "aman. $ntuk itu, suatu negara hukum sangat perlu mengadakan pembangunan terutama di bidang hukum. Mengenai pembangunan hukum ini tidaklah mudah dilakukan. %al ini disebabkan pembangunan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan tertib hukum yang lain. #ada umumnya orang untuk mengetahui serta mengenal hukum, maka orang itu akan mencari dari mana sumber yang menimbulkan hukum atau sumber terbentuknya hukum itu sendiri. %al ini berarti peninjauan mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi timbulnya hukum, dari mana hukum itu dapat diketemukan, dari mana asal mulanya hukum dan lain sebagainya. Sumbersumber hukum itu dapat ditinjau dari beberapa sudut. Akibat peninjauan dari beberapa sudut inilah maka arti dari sumbersumber itu berbedabeda antara satu dengan yang lainnya, dan tergantung dari sudut mana orang itu meninjaunya. Apakah orang itu meninjau sumber hukum itu dari sudut ilmu hukum, ilmu kemasyarakatan, ilmu ekonomi, ilmu filsafat dan lain sebagainya. &engan demikian tepatlah apa yang dikatakan oleh #aton, adalah sebagai berikut' “The term sources of law has many meanings and its frequent cause of error unless we scrutines carefully the particular meaning given to it any particular text.” ()stilah sumber hukum itu mempunyai banyak arti yang sering menimbulkan kesalahankesalahan, kecuali kalau diteliti dengan seksama mengenai arti tertentu yang diberikan kepadanya dalam pokok pembicaraan tertentu pula*. Masalah sumber hukum merupakan suatu hal yang perlu dipahami, dianalisis
serta
ditimbulkan
problemaproblema
dan
pemecahannya,
sehingga dapat diharapkan memiliki keserasian dengan perkembangan
17
hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. &alam lapangan ilmu pengetahuan hukum (law science*, terutama pada bagianbagian yang erat hubungannya dengan pembuatan hukum (law making* dan pelaksanaannya (law enfiroment*. Menurut +agir Manan, menelaah dan mempelajari sumber hukum memerlukan kehatihatian karena istilah sumber hukum mengandung berbagai pengertian. Tanpa kehatihati an dan kecermatan yang mendalam mengenai
apa
yang
dimaksud
dengan
sumber
hukum
dan
dapat
menimbulkan kesesatan. &ari alasan itulah makalah ini disusun.
BAB II PEMBAHASAN 2.1.
Sumber – Sumber Hukum A. Arti tentang sumber hukum Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan –
aturan yang mengikat dan memaksa sehingga apabila aturan –aturan itu dilanggar
akan
menimbulkan
sanksi
yang
tegas
dan
nyata
bagi
pelanggarnya.- /ang dimaksud dengan segala apa saja (sesuatu* yakni faktorfaktor yang
berpengaruh
terhadap
timbulnya
hukum,
faktorfaktor
yang
merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, darimana hukum itu dapat ditemukan. dsb. a*
#engertian
Sumber
%ukum
menurut
pasal
-
0etetapan
M#1
No.
)))2M#123444 &itetapkan bahwa ' (-* Sumber %ukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundangundangan5 (3* Sumber %ukum terdiri atas sumber %ukum tertulis dan tidak tertulis5 (6* Sumber %ukum dasar nasional adalah (i* #ancasila sebagaimana yang tertulis dalam 11
pembukaan $$& -789 yaitu 0etuhanan /ang Maha :sa, 0emanusiaan /ang Adil dan +eradab, #ersatuan )ndonesia, dan 0erakyatan /ang &ipimpin oleh %ikmat 0ebijaksanaan dalam #ermusyawaratan 2 #erwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 0eadilan Sosial bagi seluruh rakyat )ndonesia, dan (ii* batang tubuh $ndang$ndang &asar -789. b* #engertian sumber %ukum menurut %ans 0elsen Sumber %ukum merupakan ;, istilah sumber %ukum itu (sources of law* dapat mengandung banyak pengertian, karena sifatnya yang figurative and highly ambiguous. #ertama yang la"imnya dipahami sebagai sources of law ada dua macam, yaitu custom and statute. !leh karena itu, sources of law biasa dipahami sebagai a method of creating law, custom, and legislation, yaitu customary and statutory creation of law. 0edua, sources of law juga dapat dikaitkan dengan cara untuk menilai alasan atau the reason for the validity of law. Semua norma yang lebih tinggi merupakan sumber hukum bagi norma yang lebih rendah. !leh karena itu, pengertian sumber hukum (sources of law itu identik dengan hukum itu sendiri (the sources of law is always it self law*. 0etiga, sources of law juga dipakai untuk halhal yang bersifat nonjuridis, seperti norma moral, etika, prinsipprinsip politik, atau pun pendapat para ahli, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi pembentukan suatu norma hukum itu sendiri the sources of the law. c* #engertian Sumber %ukum menurut Sudikno Mertokusumo. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya, Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahanbahan pada hukum yang sekarang berlaku seperti hukum #erancis, hukum 1omawi, dan lain lain, Sebagai sumber %ukum berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa atau masyarakat*,
12
Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum,
Sebagai
sumber darimana
kita dapat
mengenal
hukum,
misalnya
dokumen, undangundang, lontar, batu tertulis dan sebagainya.3 d*
#engertian Sumber %ukum menurut =.?. van Apeldoorn, istilah sumber hukum dipakai dalam arti sejarah, kemasyarakatan, filsafat, dan arti normal.
e*
#engertian Sumber %ukum menurut ?oeniarto, Sumber %ukum dapat dibedakan dalam tiga pengertian. #ertama, sumber hukum dalam pengertian sebagai asalnya hukum positif, wujudnya dalam bentuk yang konkret ialah berupa ;keputusan dari yang berwenang> untuk mengambil keputusan mengenai
soal
yang
bersangkutan.
0edua,
sumber
hukum
dalam
pengertiannya sebagai tempat ditemukannya aturanaturan dan ketentuan ketentuan %ukum #ositif. @ujudnya ialah berupa peraturanperaturan atau ketetapanketetapan entah tertulis atau tidak tertulis.6 Meskipun
pengertian
sumber
hukum
dipahami
secara
beragam,
sejalan dengan pendekatan yang digunakan dan sesuai dengan latar belakang dan pendidikannya, secara umum dapat disebutkan bahwa sumber hukum dipakai orang dalam dua arti. Arti yang pertama untuk menjawab pertanyaan ;mengapa hukum itu mengikat> #ertanyaan ini bisa juga dirumuskan ;apa sumber (kekuatan* hukum hingga mengikat atau dipatuhi manusia>. #engertian sumber dalam arti ini dinamakan sumber hukum dalam arti materiil. 0ata sumber juga dipakai dalam arti lain, yaitu menjawab pertanyaan ;dimanakah kita dapatkan atau temukakan aturan aturan hukum yanmg mengatur kehidupan kita itu> Sumber dalam arti kata ini dinamakan sumber hukum dalam arti formal>. Secara sederhana, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukakannya aturanaturan hukum.8 /ang menjadi sumber hukum bukan hanya yang mempunyai kualifikasi sebagai hukum, namun lebih luas dari itu. Baktorfaktor kemasyarakat merupakan
sumber isi
hukum. #enetapan
saat berlakunya peraturan
15
perundangundangan sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, namun demikian berlakunya peraturan perundangundangan tidak harus ditetapkan setelah diundangkannya. 0alau menetapkan saat berlakunya berbeda dengan asas yang berlaku, maka harus ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundangundangan itu sendiri. Asasasas peraturan perundangundangan melengkapi berlakunya sistem peraturan perundang undangan, oleh sebab itu kalau terjadi kasus harus memperhatikan sifat materi yang diatur dan ruang lingkup berlakunya.9 #ada
hakekatnya
sumber
hukum
adalah
tempat
kita
dapat
menemukan atau menggali hukumnya. 0ata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu' a.
sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya.
b.
menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahanbahan kepada hukum yang sekarang berlaku ' hukum #erancis, hukum 1omawi.
c.
sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan yang berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat*.
d.
sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undangundang, lontar, batu bertulis dan sebagainya.
e.
sebagai sumber terjadinya hukum ' sember yang menimbulkan hukum.C +. #endapat para pakar hukum Terdapat beberapa pengertian tentang sumber hukum' segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dsb yang dipergunakan oleh suatu bangsa
sebagai
pedoman
hidupnya
pada
masa
tertentu.
Menurut
Devenbergen, sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum5 atau sumber yang menimbulkan hukum. E.S.T. 0ansil menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum ialah, segala apa saja yang menimbulkan aturanaturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturanaturan yang
16
kalau
dilanggar
mengakibatkan
dimaksudkan
dengan
berpengaruh
terhadap
segala
sanksi apa
timbulnya
yang
tegas
dan
nyata.
/ang
saja,
adalah
faktorfaktor
yang
hukum.
Sedang
faktorfaktor
yang
merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya ialah, dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, di mana hukum dapat dicari atau di mana hakim dapat menemukan hukum sebagai dasar dari putusannya.F Menurut Achmad Ali sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat menemukan hukum. Namun perlu diketahui pula bahwa adakalanya sumber hukum juga sekaligus merupakan hukum, contohnya putusan hakim.G
2.2
Macam-macam sumber hukum
Sebagaimana diuraikan diatas ada 3 sumber hukum yatu sumber hukum dalam arti materil dan formil. !. "enurut #lgra$
a. Sumber hukum materiil
Tempat di mana materi hukum itu diambil. %ukum merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya hubungan sosial hubungan kekuatan politik situasi ekonomi tradisi dan penelitian ilmiah. b. Sumber hukum formil
Tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formil ialah undang&undang per'an'ian antarnegara yurisprudensi kebiasaan.[9]
2.
"enurut #peldoorn$
Membedakan empat macam sumber hukum, yaitu' a. Sumber hukum dalam art hst!rs "rechtsbr!# # hst!rsche$#% 1"
Tempat kita menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. $ntuk mengetahui perkembangan hukum dalam sejarah, maka ahli sejarah menggunakan perkataan sumber hukum dalam dua arti, yaitu' a.
&alam arti sumber pengenalan hukum, yaitu semua dokumendokumen, suratsurat, dan keteranganketerangan yang lain dari suatu masa tertentu yang
memungkinkan
ahli
sejarah
mengetahui
hukum
yang
sedang
berkembang. b.
&alam
arti
sumbersumber
dari
mana
pembentuk
undangundang
memperoleh bahan dalam membentuk undangundang, juga dalam arti sistemsistem hukum dari mana tumbuh hukum positif sesuatu negara.-4 &ari sudut sejarah ini dapat didekati dari dua sisi, yaitu sisi pertama, dari sumber dalam artian sumber pengenal (kenbron*, dimana seseorang dapat mengenal,
mengetahui,
mengerti,
mendapati,
menemui
aturanaturan
hukum itu. 0ita dapat menemukan aturanaturan hukum itu di dalam dokumendokumen yang menyangkut masalah hukum. Han Apeldoorn, mengatakan sumber hukum dalam arti sumber pengenal hukum yakni semua tulisan dokumen, sekripsi dan sebagainya dari mana kita dapat belajar mengenal hukum suatu bangsa pada sesuatu waktu. Misalnya5 undang
undang,
keputusankeputusan
hakim,
piagampiagam
yang
memuat perbuatan hukum, tulisantulisan yang tidak bersifat yuridis sepanjang memuat pemberitahuan menganai lembagalembaga hukum. Sisi kedua, sumber dalam arti dari mana asal bahan atau materi hukum itu diambil (welbron*. Terhadap suatu hukum tertentu yang ada sebenarnya dapat dilacak atau ditelusuri asalnya bahan atau materi hukum, pasti ada sumbernya, induknya atau babonnya. Han Apeldoorn, mengatakan bahwa sumber dalam arti dari mana asal isi atau materi hukum itu adalah dari mana pembentuk undangundang memperoleh bahan dalam membentuk undang undang, juga dalam arti sistemsistem hukum, dari mana tumbuh hukum positif sesuatu negara.--
1#
b.
Sumber
hukum
dalam
art
s!s!l!&s
"rechtsbr!#
#
s!c!l!&sche$#% Merupakan faktorfaktor yang menentukan isi hukum positif. Misalnya keadaan agama, pandangan agama tsb. +agi seorang ahli sosiologi maka yang menjadi sumber hukum adalah masyarakat
seluruhnya,
sebab peristiwaperistiwa
yang
terjadi
dalam
masyarakat itulah yang menentukan isi hukum positif. !leh karena itu untuk menyelidiki peristiwaperistiwa tersebut memerlukan kerja sama dari berbagai ilmu pengetahuan atau interdisipliner.-3
c. Sumber hukum dalam art 'l!s!'s "rechtsbr!# # 'l!s!'sche$#% +agi seorang ahli filsafat hukum perkataan sumber hukum terutama dipakai dalam dua arti, yaitu' -. Sumber isi hukum. 3. Sumber kekuatan mengikat dari hukum. 0ekuatan mengikat dari kaedah hukum bukan sematamata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi kebanyakan orang didorong alasan kesusilaan atau kepercayaan. a* Sebagai sumber untuk isi hukum. Mengenai sumber hukum sebagai sumber untuk isi hukum ini, ada yang berbeda antara ahli filsafat yang satu dengan ahli filsafat yang lainnya. Misalnya pandangan seorang filosof yang termasuk dalam aliran hukum teokratis mengatakan bahwa sumber daripada isi hukum adalah Tuhan, menurut pandangan ini maka pemerintah yang menetapkan hukum itu merupakan wakil Tuhan di dunia. Sedangkan menurut seorang filosof yang menganut teori hukum alam yang rasionalistis maka mengatakan bahwa sumber daripada isi hukum adalah ratio. 1!
&i samping itu, juga ada pandangan modern yang berkembang di ?erman yang menyatakan bahwa sumber daripada isi hukum adalah kesadaran hukum masyarakat (negara* atau dengan perkataan lain pandangan yang hidup dalam suatu bangsa mengenai apakah hukum itu b* Sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum. Terlepas dari ada atau tidaknya sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah, apakah yang menyebabkan orang mentaati peraturan hukum itu dengan secara suka rela, bahkan dalam hal peraturan hukum itu tidak sesuai dengan perasaan hukum orang tersebut. Mengenai mengapa orang itu mematuhi hukum menurut Schuyt adalah karena' a. 0epatuhan tersebut dipaksakan oleh sanksi (teori paksaan*5 dan b.
0epatuhan tersebut diberikan atas dasar persetujuan yang diberikan oleh para anggota masyarakat terhadap hukum yang diperlakukan untuk mereka (teori persetujuan*.-6
d. Sumber hukum dalam art '!rml Sumber hukum dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang
menimbulkan
hukum
yang
berlaku
yang mengikat hakim
dan
penduduk. )sinya timbul dari kesadaran masyarakat.-8
2.(
Sumber Hukum Materl Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah, dan terdiri atas'
-. #endapat umum 3. Agama 6. kebiasaan 8. #olitik hukum dari pemerintah-9
18
sumber hukum materil adalah faktorfaktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat $$, pengaruh terhadap keputusan hakim, dsb*.
Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang mempengaruhi materi (isi* dari aturanaturan hukum, atau tempat darimana materi hukum itu diambil untuk membantu pembentukan hukum.
Baktor tersebut adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan. a. Baktor idiil adalah patokanpatokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk $$ ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya.
b. Baktor kemasyarakatan adalah halhal yang benarbenar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturanaturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. Eontohnya struktur ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, dll
Baktorfaktor kemasyarakatan yang mempegaruhi pembentukan hukum yaitu' a. Stuktural ekonomi dan kebutuhankebutuhan masyarakat antara lain' kekayaan alam, susunan geologi, perkembanganperkembangan perusahaan dan pembagian kerja. b. 0ebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tinglkah laku yang tetap. c. %ukum yang berlaku d. Tata hukum negaranegara lain e. 0eyakinan tentang agama dan kesusilaan f. 0esadaran hukum-C 1
2.) Sumber Hukum *!rml ?enisjenis sumber hukum formil adalah ' 3.8.-
$ndang$ndang
o &alam arti formil Adalah keputusan penguasa yang diberi nama undangundang atau undangundang yang dilihat dari segi bentuknya. &i )ndonesia, undang undang dalam arti formil ditetapkan oleh presiden dengan persetujuan ($$& -789 pasal 9 ayat (-**. $ndangundang dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut undangundang. ?adi undang undang dalam arti formil tidak lain merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan ;undangundang> karena cara pembentukannya.-F Eontohnya ' $$#A, $$ tentang A#+N, dan lainlain. +erdasarkan amandemen pertama $$& -789 pada #asal 9 ayat ditegaskan bahwa ;#residen berhak mengajukan rancangan undangundang kepada &ewan #erwakilan 1akyat>. 0emudian dalam #asal 34 ayat disebutkan
bahwa
;&ewan
#erwakilan
1akyat
memegang
kekuasaan
membentuk undangundang>. &an selanjutnya berdasarkan #asal 34 ayat 3 disebutkan bahwa ;Setiap rancangan undangundang dibahas oleh &ewan #erwakilan 1akyat dan #residen untuk mendapat persetujuan bersama>. &engan adanya perubahan $$& -789 tersebut maka kedudukan jelas merupakan lembaga pemegang kekuasaan legislatif, sedangkan fungsi inisiatif di bidang legislasi yang dimiliki oleh presiden tidak menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan utama di bidang ini. #erubahan ini sekaligus
menegaskan
bahwa
$$&
-789
dengan
sungguhsungguh
menerapkan sistem pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dimana sebelumnya fungsi legislatif dan eksekutif tidak dipisahkan secara tegas dan masih bersifat tumpang tindih. +entuk hukum peraturan daerah
27
#ropinsi, 0abupaten20ota, dan #eraturan &esa, samasama merupakan bentuk peraturan yang proses pembentukannya melibatkan peran wakil rakyat dan kepala pemerintahan yang bersangkutan. 0husus untuk tingkat desa, meskipun tidak terdapat lembaga parlemen sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam #asal 347 dan 3-4 $$ No. 63 Tahun 3448 tentang #emerintahan &aerah, dibentuk +adan #ermusyawaratan &esa, dimana ditegaskan bahwa ;+adan #ermusyawaratan &esa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat>. $ntuk melaksanakan peraturan perundangan yang melibatkan peran
para wakil
rakyat tersebut,
maka
kepala
pemerintahan
yang
bersangkutan juga perlu diberi wewenang untuk membuat peraturan peraturan yang bersifat pelaksanaan. 0arena itu selain $$, #residen juga berwenang mengeluarkan #eraturan #emerintah dan #eraturan #residen. &emikian pula
berwenang
mengeluarkan
peraturan
kepala
daerah
sebagai
pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi tersebut.-G
o
&alam arti materiil (penetapan*
&alam arti materiil yang dinamakan undangundang merupakan keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya disebut undangundang dan mengikat setiap orang secara umum.-7 Eontohnya ' $$#A ditinjau dari segi kekuatan mengikatnya undangundang ini mengikat setiap @N) di bidang agraria. #enetapan kaidah hukum yang disebutkan dengan tegas, sehingga menurut sifatnya menjadi tegas. Semua peraturan perundangundangan yang bersifat mengatur artinya berlaku untuk umum.
21
0eputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat untuk umum.34
Menurut Algra Suatu peraturan umum yang berasal dari penguasa yang berwenang untuk itu.
o
Menurut $$ -423448
$ndang undang adalah peraturan per$$an yang dibentuk oleh dengan persetujuan bersama presiden (pasal - ayat 6*.3- Syarat berlakunya ialah diundangkannya dalam lembaran negara (=N I staatsblad* dulu oleh Menteri2Sekretaris negara. Sekarang oleh Menkuhham ($$ No. -4 tahun 3448*. Tujuannya agar setiap orang dapat mengetahui $$ tersebut (fictieIsetiap orang dianggap tahu akan $$ I iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare conseturI in dubio proreo, latin*. 0onsekuensinya adalah ketika seseorang melanggar ketentuan hukum tidak boleh beralasan bahwa ketentuan hukum itu tidak diketahuinya. Artinya apabila suatu ketentuan perundangundangan itu sudah diberlakukan (diundangkan* maka dianggap (difiksikan* bahwa semua orang telah mengetahuinya dan untuk itu harus ditaati. +erakhirnya2tidak berlaku lagi jika ' a. ?angka waktu berlakunya telah ditentukan $$ itu sudah lampau. b. 0eadaan atau hal untuk mana $$ itu diadakan sudah tidak ada lagi . c. $$ itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi. d. Telah ada $$ yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan dgn $$ yg dulu berlaku. =embaran negara (=N* dan berita negara '
22
=N adalah suatu lembaran (kertas* tempat mengundangkan (mengumumkan* semua peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. #enjelasan daripada suatu $$ dimuat dalam tambahan =N, yg mempunyai nomor urut. =N diterbitkan oleh Menteri sekretaris negara, yg disebut dengan tahun penerbitannya dan nomor berurut, misalnya =.N tahun -7C3 No. - (=.N.-7C32-*. +erita negara adalah suatu penerbitan resmi sekretariat negara yg memuat halhal yang berhubungan dengan peraturanperaturan negara dan pemerintah dan memuat suratsurat yang dianggap perlu seperti ' Akta pendirian #T, nama orangorang yang dinaturalisasi menjadi @N), dll. Eatatan ' ?ika berkaitan dengan peraturan daerah diatur dalam lembaran daerah. 0ekuatan berlakunya undangundang ' J $$ mengikat sejak diundangkan berarti sejak saat itu orang wajib mengakui eksistensinya $$. J Sedangkan kekuatan berlakunya $$ berarti sudah menyangkut berlakunya $$ secara operasional. J Agar $$ mempunyai kekuatan berlaku harus memenuhi persyaratan yaitu -* 0ekuatan berlaku yuridis, 3* 0ekuatan berlaku sosiologis dan, 6* kekuatan berlaku fiolosofis. J %al ini akan dibahas pada bab selanjutnya. ?enis dan hierarki #eraturan #erundangundangan adalah sebagai berikut (#asal F $$ No. -423448* ' 33 -. $ndang$ndang &asar Negara 1epublik )ndonesia Tahun -7895 3. $ndang$ndang2#eraturan #emerintah #engganti $ndang$ndang5 6. #eraturan #emerintah5 8. #eraturan #residen5 9. #eraturan &aerah (propinsi, kabupaten, desa*.
25
3.8.3
0ebiasaan Merupakan
sumber
hukum
yang
ada
dalam
kehidupan
sosial
masyarakat dan dipatuhi sebagai nilainilai hidup yang positif. Namun tidak semua kebiasaan itu mengandung hukum yang adil dan mengatur tata kehidupan masyarakat sehingga tidak semua kebiasaan dijadikan sumber hukum. Selain kebiasaan dikenal pula adat istiadat, yaitu himpunan kaidah sosial berupa tradisi yang umumnya bersifat sakral yang mengatur tata kehidupan sosial masyarakat tertentu.36 0ebiasaan adalah
perbuatan
manusia
yang dilakukan
berulangulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. %ukum kebiasaan adalah himpunan kaidah kaidah yang biarpun tidak ditentukan oleh badan perundangan dalam suatu kenyataan ditaati juga, kerena orang sanggup menerima kaidahkaidah tersebut dipertahankan
oleh
penguasapenguasa
masyarakat
lain
yang
tidak
termasuk lingkungan badan perundangundangan.38 0ebiasaan atau tradisi adalah sumber hukum yang tertua, sumber dari mana dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum di luar undangundang, tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. 39 0ebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yg tetap, ajeg, la"im, normal atau dalam masyarakat maupun dalam pergaulan hidup tertentu. #ergaulan ini dapat merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat juga luas yang meliputi masyarakat negara yang berdaulat. Tidak semua kebiasaan itu mengandung hukum yang baik dan adil. !leh karena itu belum tentu suatu kebiasaan atau adat istiadat itu pasti menjadi sumber hukum. %anya kebiasankebiasaan dan adat istiadat yang
26
baik dan diterima masyarakat yang sesuai dengan kepribadian masyarakat tersebutlah
yang
kemudian
berkembang
menjadi
hukum
kebiasaan.
Sebaliknya ada kebiasaankebiasaan yang tidak baik dan ditolak oleh masyarakat,
dan
ini
tentunya tidak
akan menjadi
hukum
kebiasaan
masyarakat, sebagai contoh' kebiasaan begadang, berpakaian seronok, dan sebagainya. Sudikno menyebutkan bahwa untuk timbulnya kebiasaan diperlukan beberapa syarat tertentu yaitu' a. Syarat materiil Adanya perbuatan tingkah laku yang dilakukan secara berulangulang (longa et invetarata consuetindo*. b. Syarat intelektual Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan (opinio necessitatis*. c. Syarat akibat hukum apabila hukum itu dilanggar3C $trecht, menyebutkan bahwa' ;%ukum kebiasaan ialah kaidahkaidah yang biarpun tidak ditentukan oleh badanbadan perundangundangan Kdalam suasana ;werkelijkheid> (kenyataan* ditaati juga, karena orang sanggup menerima kaidahkaidah itu sebagai hukum dan telah ternyata kaidah kaidah tersebut dipertahankan oleh penguasapenguasa masyarakat lain yang tidak termasuk lingkungan badanbadan perundangundangan. &engan demikian hukum kebiasaan itu kaidah yang K biarpun tidak tertulis dalam peraturan perundangundangan masih juga sama kuatnya dengan hukum tertulis. Apalagi bilamana kaidah tersebut menerima perhatian dari pihak pemerintah> .3F
3.8.6
Traktat #erjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk
tertentu. #erjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional. Adapun
2"
yang dimuat dalam sebuah traktat pada umumnya adalah ketentuan ketentuan hukum yang bersifat umum dan mengikat negaranegara penanda tangan. )ni berarti timbulnya suatu traktat yang menciptakan hukum sehingga dapat digolongkan ke dalam hukum formil.3G
Traktat atau perjanjian itu terdiri dari beberapa macam, yaitu' J
Traktat +ilateral
/aitu apabila perjanjian dilakukan oleh dua negara. Eontoh' Traktat antara pemerintah )ndonesia dengan #emerintah Malaysia tentang #erjanjian ekstradisi menyangkut kejahatan kriminal biasa dan kejahatan politik. J
Traktat Multilateral
/aitu perjanjian yang dilakukan oleh banyak negara. Eontoh' #erjanjian kerjasama beberapa negara di bidang pertahanan dan ideologi seperti NAT!. J
Traktat 0olektif2 Traktat Terbuka
/aitu perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara atau multilateral yang kemudian terbuka untuk negara lain terikat pada perjanjian tersebut. Eontoh' #erjanjian dalam #++ dimana negara lain, terbuka untuk ikut menjadi anggota #++ yang terikat pada perjanjian yang ditetapkan oleh #++ tersebut. Adapun pelaksanaan pembuatan traktat tersebut dilakukan dalam beberapa tahap dimana setiap negara mungkin saja berbeda, tetapi secara umum adalah sebagai berikut'37 -.
Tahap #erundingan
Tahap ini merupakan tahap yang paling awal biasa dilakukan oleh negara negara yang akan mengadakan perjanjian. #erundingan dapat dilakukan secara
lisan
atau
tertulis
atau
melalui
teknologi
informasi
lainnya.
#erundingan juga dapat dilakukan dengan melalui utusan masingmasing negara untuk bertemu dan berunding baik melalui suatu konferensi, kongres, muktamar atau sidang.
2#
3.
Tahap #enutupan
Tahap penutupan biasanya apabila tahap perundingan telah tercapai kata sepakat atau persetujuan, maka perundingan ditutup dengan suatu naskah dalam bentuk teks tertulis yang dikenal dengan istilah ;#iagam %asil #erundingan>
atau
;Sluitings!orkonde>.
#iagam
penutupan
ini
ditandatangani oleh masingmasing utusan negara yang mengadakan perjanjian. 6.
Tahap #engesahan atau ratifikasi
#ersetujuan piagam hasil perundingan tersebut kemudian oleh masing masing
negara
berbeda*
untuk
(biasanya
tiap
dimintakan
negara
persetujuan
menerapkan oleh
mekanisme
yang
lembagalembaga
yang
memiliki kewenangan untuk itu. 8.
Tahap #ertukaran #iagam
#ertukaran piagam atau peletakkan piagam dalam perjanjian bilateral maka naskah piagam yang telah diratifikasi atau telah disahkan oleh negara masingmasing dipertukarkan antara kedua negara yang bersangkutan. Sedangkan dalam traktat kolektif atau terbuka peletakkan naskah piagam tersebut diganti dengan peletakkan suratsurat piagam yang telah disahkan masingmasing negara itu, dalam dua kemungkinan yaitu disimpan oleh salah satu negara berdasarkan persetujuan bersama yang sebelumnya dinyatakan dalam traktat atau disimpan dalam arsip markas besar #++ yaitu pada Sekretaris ?enderal #++. #erjanjian )nternasional atau traktat juga merupakan salah satu sumber hukum dalam arti formal. &ikatakan demikian oleh karena treaty itu harus memenuhi persyaratan formal tertentu agar dapat diterima sebagai treaty atau perjanjian internasional. &asar hukum treaty' #asal -- ayat (- L 3* $$& -789 yang berisi ' (-* #residen dengan persetujuan menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain5
2!
(3*
#residen
dalam
membuat
perjanjian
internasional
lainnya
yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan 2atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan .64
3.8.8
/urisprudensi #engertian yurisprudensi di negaranegara yang hukumnya
Eommon
=aw
()nggris
atau
Amerika*
sedikit
lebih
luas,
di
mana
yurisprudensi berarti ilmu hukum. Sedangkan pengertian yurisprudensi di negaranegara
:ropa
0ontinental
(termasuk
)ndonesia*
hanya
berarti
putusan pengadilan. Adapun yurisprudensi yang kita maksudkan dengan putusan pengadilan, di negara Anglo Saon dinamakan preseden. Sudikno mengartikan yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu negara
serta
bebas
dari pengaruh apa
atau siapa pundengan
cara
memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. @alaupun
demikian,
Sudikno
menerima
bahwa
di
samping
itu
yurisprudensi dapat pula berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan. ?uga yurisprudensi dapat berarti putusan pengadilan. /urisprudensi dalam arti sebagai putusan pengadilan dibedakan lagi dalam dua macam ' a. /urisprudensi (biasa*, yaitu seluruh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan pasti, yang terdiri dari ' -* #utusan perdamaian5 3* #utusan pengadilan negeri yang tidak di banding5 6* #utusan pengadilan tinggi yang tidak di kasasi5 8* Seluruh putusan Mahkamah Agung.
28
b. /urisprudensi tetap (vaste jurisprudentie*, yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis.6- /urispudensi berarti peradilan pada umumnya (judicature, rechtspraak*, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. &alam uraian ini yang dimaksud dengan yurispudensi adalah putusan pengadilan. ?adi putusan pengadilan hanya mengikat orangorang tertentu saja dan tidak mengikat setiap orang secara umum seperti undangundang. %akim dilarang untuk membuat peraturan yang bersifat umum yang mengikat setiap orang dalam putusannya (pas. 3- A+*, karena yang berwenang untuk itu adalah lembaga legislatif.
Bungsi /urisprudensi' 63 o
Terwujudnya standar hukum (law standard* dalam jenis perkara tertentu Sebagai pedoman Agar putusan yang satu dan yang lain tidak bertentangan Tidak merusak citra peradilan 0epastian hukum
o
Menciptakan landasan dan persepsi hukum yang sama ($nified =egal Brame @ork K $nified =egal !pinion* &apat membina persamaan landasan hukum yang seragam Mencitakan keseragaman nilai dan bahasa hukum yang sama &alam menyelesaikan kasus yang sama diterapkan nilai hukum yang sama dan seragam
o
Tercipta
kepastian
penegak
hukum
(to
settle
the
certainty
of
law
enforcement* #erasaan hukum yang sama
2
Memantapkan rasa kebenaran dan keadilan yang sama Menciptakan perilaku hukum yang sama o
Mencegah terjadinya putusan disparitas (kesenjangan2perbedaan antara yang satu dengan yang lain* Agar tidak terjadi difference judge difference sentence
#roses peradilan lebih efisien
3.8.9
&oktrin +iasanya hakim dalam memutuskan perkaranya didasarkan
kepada undangundang, perjanjian internasional dan yurisprudensi. Apabila ternyata ketiga sumber tersebut tidak dapat memberi semua jawaban mengenai hukumnya, maka hukumnya dicari pada pendapat para sarjana hukum atau ilmu hukum. ?adi doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim, dalam mengambil keputusannya. &i )ndonesia dalam hukum )slam banyak ajaranajaran dari )mam SyafiOi yang digunakan oleh hakim pada #engadilan Agama dalam pengambilan putusanputusannya66. #endapat
para
sarjana
hukum
yang
ternama
juga
mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. +agi hukum internasional pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting. &engan demikian maka jelaslah bahwa pendapat para sarjana hukum yang terkenal itu sangat mempengaruhi kehidupan hukum, terutama dalam hal yang berkaitan dengan jurisprudensi. Mahkamah
)nternasional
dalam
#iagam
Mahkamah
)nternasional (Statue of the )nternational Eourt of ?ustice* pada pasal 6G ayat
(-*
mengakui,
bahwa
dalam
menimbang
dan
memutus
suatu
57
perselisihan dapat mempergunakan beberapa pedoman antara lain sebagai berikut' 68 a. #erjanjianperjanjian internasional (international conventions* b. 0ebiasaankebiasaan internasional (international customs* c.
Asasasas hukum yang diakui oleh bangsabangsa yang beradab (the general principles of law recogni"ed by civili"ed nations*
d. 0eputusan hakim (judical dicisions* dan pendapat sarjana hukum. Sedangkan hukum )slam juga mengenal adanya sumber hukum. 0ata kata sumber hukum merupakan terjemahan dari lafa"h mashadir al ahkam. 0atakata tersebut tidak diketemukan dalam kitabkitab hukum )slam yang ditulis oleh ulamaulama fiPih dalam ushul fiPih klasik. $ntuk menjelaskan arti sumber hukum )slam, mereka menggunakan istilah dalildalil syariat. #engertian dalil itu menurut $lama $shul adalah sesuatu yang diambil daripadanya, hukum syaraO secara amali, mutlak, baik dengan jalan qath(l atau )honni . Menurut penyelidikan dapat dipastikan, bahwa dalildalil syarOiyah, berpangkal kepada empat pokok, yaitu' a. Al QurOan5 b. Al Sunnah5 c. Al )jimaO 5 dan d. Al Qiyas.69
+ESIMPULAN
51
