SPIP Unsur Lingkungan Pengendalian Sub Unsur Pembentukan Struktur Organisasi Sesuai KebutuhanDeskripsi lengkap
spip
SPIP Unsur: Penilaian Resiko Sub Unsur: Identifikasi ResikoDeskripsi lengkap
SPIP Unsur Lingkungan Pengendalian Sub Unsur Pembentukan Struktur Organisasi Sesuai KebutuhanDeskripsi lengkap
Arsitektur Periode ModernDeskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
SPIP Unsur 3: Kegiatan Pengendalian Sub Unsur 6: Pemisahan FungsiDeskripsi lengkap
SPIP Unsur : Penilaian Resiko Sub Unsur: Analisis ResikoDeskripsi lengkap
SPIP Unsur Lingkungan Pengendalian Sub Unsur Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang TepatDeskripsi lengkap
pedoman penilaian maturitas spip
Contoh KuisionerFull description
Gambaran Umum SPIP
Contoh Awal Penyusunan SPIP
Ulasan tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)
Juknis Penulisan Ijazah 2018
pemetaan kompetensiDeskripsi lengkap
lo
Perka Bapeten No 9 th 2011 Uji KesesuaianFull description
PEMETAAN
loDeskripsi lengkap
GEOLOGICAL MAPFull description
Pemetaan Digital GeomatikaFull description
Pemetaan SPIP Instansi Pemerintah
Perwakilan BPKP Provinsi DIY
Konsep Pemetaan
Pemetaan dilakukan menggunakan pendekatan proses manajemen pemerintah dengan tahapan proses sebagai berikut:
Proses Kebijakan Proses Perencanaan Proses Penganggaran Proses Pelaksanaan Anggaran/Kegiatan Anggaran/Kegiatan Proses Penatausahaan Proses Pelaporan Proses Pemantauan
Tujuan dari pemetaan adalah dalam hal Policy Control, Program Control, Budget Control, Service Control
Konsep Pemetaan
Pemetaan dilakukan menggunakan pendekatan proses manajemen pemerintah dengan tahapan proses sebagai berikut:
Proses Kebijakan Proses Perencanaan Proses Penganggaran Proses Pelaksanaan Anggaran/Kegiatan Anggaran/Kegiatan Proses Penatausahaan Proses Pelaporan Proses Pemantauan
Tujuan dari pemetaan adalah dalam hal Policy Control, Program Control, Budget Control, Service Control
Fokus Pemetaan
Fokus pemetaan diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang perlu dikendalikan dikendalikan pada pada setiap proses proses manajemen. Pada setiap proses kegiatan yang perlu dikendalikan tersebut akan dikaitkan dengan unsur dan sub unsur pengendalian intern yang belum terbangun yang dapat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan atas peraturan. Prioritas pengembangan infrastruktur SPIP akan dikaitkan dengan unsur dan sub unsur yang berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan yang perlu dikendalikan tersebut
Metodologi Pemetaan
Mengidentifikasi kegiatan yang perlu dikendalikan dalam setiap proses manajemen yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Mengidentifkasi risiko potensial yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan yang perlu dikendalikan dalam setiap proses manajemen yang dijalankan Setiap risiko potensial yang teridentifikasi dikonfirmasikan kepada pelaksana kegiatan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan kegiatan yang perlu dikendalikan tersebut Menetapkan penyebab terjadinya risiko dikaitkan dengan unsur dan sub unsur SPIP dengan menggunakan 40 parameter (dalam Perka 853) atau 87 Parameter (dalam Perka 500)
Work Process
Work Process
Control Process vs Work Process Control Processes
Work Process
Control Environment vs Control Process vs Work Process Control Environment
Control Processes
Work Process
Work Process
Proses Kebijakan Kepala Daerah dan Sekda Proses Perencanaan Proses Penganggaran Proses Pelaksanaan SKPD Proses Penatausahaan Proses Pelaporan Proses Pemantauan
Control Process vs Work Process Infokom
Risik o
Proses Perencanaan Proses Penganggaran Proses Pelaksanaan Proses Penatausahaan Proses Pelaporan Proses Pemantauan
Monitoring
Control Act.
Environment Integritas & Etika
Kompetensi
Infokom Pendele gasian
Risiko
Pembinaan SDM
Proses Perencanaan Proses Penganggaran Proses Pelaksanaan Proses Penatausahaan Proses Pelaporan Proses Pemantauan
Condu cive Leader ship Control Act.
SOTK
Monitoring Hubungan Kerja
APIP Efektif
Tahapan Pemetaan
Tentukan Proses Manajemen mana yang akan dipetakan Identifikasi kegiatan utama dalam proses tersebut yang akan dilakukan pemetaan Identifikasi proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD pada setiap kegiatan utamanya Identifikasi risiko yang berkaitan dengan setiap proses pelaksanaan kegiatan Identifikasi pengendalian yang ada untuk detiap proses kegiatan Identifikasi apakah masih terdapat sisa risiko setelah dilaksanakan pengendalian
Identifikasi Kegiatan Yang Harus Dikendalikan
Penentuan Kegiatan Tujuan dari Kegiatan Penentuan Proses Yang Harus Dikendalikan Dalam Suatu Kegiatan
Penentuan Kegiatan
Kegiatan adalah kegiatan utama yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah pada tahun anggaran tertentu, biasanya terdapat dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L atau SKPD, atau Tugas Pokok dan Fungsi yang memang sudah menjadi tanggungjawabnya instansi pemerintah walaupun tidak terdapat dalam RKA. Contoh:
Kegiatan Rekrutmen Pegawai Kegiatan Penyuluhan Petani Tambak Kegiatan Imunisasi Balita Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah
Penentuan Tujuan Kegiatan
Tujuan Kegiatan adalah apa yang akan dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan utama yang dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah pada tahun anggaran tertentu atau Indikator Outcome dari suatu kegiatan, biasanya terdapat dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L atau SKPD. Contoh:
Jumlah penerimaan Pegawai yang berkualitas sesuai dengan Standar Kompetensi yang dipersyaratkan Persentase Petani Tambak yang memahami pengelolaan ikan tambak Persentase peningkatan kesehatan Balita Persentase Peraturan Daerah yang terselesaikan
Penentuan Proses Yang Harus Dikendalikan
Proses yang harus dikendalikan adalah suatu urutan proses utama dalam menjalankan suatu pelaksanaan kegiatan utama, biasanya dapat dilihat dari standar operating procedure (SOP) yang dimiliki oleh instansi pemerintah atau suatu langkah kerja baku yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Tataurutan prosesnya mulai dari Input, Proses, output dan delivery
Contoh: Kegiatan Pelayanan Laboratorium (RSUD) Pengisian Data Pasien
Pengambila n sampel darah atau urin
Labelisasi Sampel
Distribusi Laporan
Pengujian/ analisis sampel uji
Laporan hasil penujian/ analisis
Contoh: Kegiatan Rekrutmen Pegawai (BKD) Pengumum an Rekrutmen
Distribusi laporan
Pendaftaran calon pegawai
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Seleksi administrasi
Pelaksanaan Ujian
Distribusi pegawai
Penerimaan pegawai
Contoh: Kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Analisa Kebutuhan (isu)
Rancangan Kegiatan (Program)
Pelaksanaan
Verifikasi dan Validasi Hasil
Distribusi laporan
Laporan Hasil Penelitian dan Pengemban gan
Contoh: Kegiatan Pelayanan Gaji dan Tunjangan Pegawai Sinkronisasi Data dgn Subbag Kepegawaian
Distribusi laporan
Pengajuan SPP dan SPMU Gaji
Pengajuan SPP dan SPMU tambahan kekurangan gaji dan tunjangan Pegawai
Pertanggun gjawaban laporan gaji dan tunjangan pegwai
Pencairan gaji, Tunjangan Pegawai dan Tambahan Kekurangan Gaji/ Tunjangan Pegawai
Contoh Kegiatan Yang Perlu DIkendalikan
Policy Control
Program Control
Menyusun agenda kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD Menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Menyusun berbagai data dan analisis berkaitan dengan penyusunan RKPD
Budget Control
Menyusun RAPBD Menyusun DPA
Contoh Risiko Potensial Policy Control
Agenda kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah tidak terdokumentasikan dengan baik Substansi isi RPJMD tidak sesuai dengan agenda kebijakan umumnya RPJMD tidak mengakomodir kerangka pengeluaran jangka menengah Renstra tidak selaras dengan RPJMD RPJMD tidak menyediakan ukuran pencapaian keberhasilan jangka manengah untuk seluruh tujuan, sasaran dan program Renstra tidak menyediakan ukuran pencapaian
Contoh Risiko Potensial Program Control
RKPD tidak mengakomodir kemampuan ril pengerahan sumber daya pemda RKPD tidak selaras dengan RPJMD Renja SKPD tidak mengakomodir kemampuan ril pengerahan sumber daya SKPD Renja SKPD tidak selaras dengan RPJMD RKPD tidak menyediakan ukuran pencapaian keberhasilan jangka pendek yang tepat untuk semua kegiatan Renja tidak menyediakan ukuran pencapaian keberhasilan jangka pendek yang tepat untuk semua
Contoh Risiko Potensial Budget Control
RAPBD tidak mencerminkan kemampuan pemda untuk mengelola sumber daya secara berkesinambungan DPA tidak disusun tepat waktu RKA-SKPD tidak mencerminkan kemampuan SKPD untuk mengelola sumber daya secara berkesinambungan Tapkin tidak selaras dengan DPA dan Renja Tidak tersedia data yang memadai dan akurat untuk penyusunan Tapkin – SKPD Penyimpangan dalam penyusunan kontrak atas pelaksanaan kegiatan
Contoh Risiko Potensial Service Control
Data pasien tidak valid Kesalahan pengambilan sampel urin/darah pasien Kesalahan labelisasi sampel urin/darah pasien Keterlambatan penyerahan hasil analisis laboratorium Kebocoran soal ujian PNS Kecurangan peserta ujian Kesalahan penilaian hasil ujian Keterlambatan data presensi pegawai
Secara Umum Infrastruktur SPIP yg hrs dikembangkan
Penyusunan kode etik dan mengimplementasikannya untuk meningkatkan integritas Penyusunan standar kompetensi untuk setiap jenjang jabatan Melaksanakan penilaian risiko Penyusunan dan pengembangan berbagai standard operating procedure yang dikaitkan dengan hasil penilaian risikonya Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terpisah atas efektivitas sistem pengendalian intern yang dijalankan
Contoh Hasil Pemetaan Proses Manajemen: Pelaksanaan Kegiatan Unit Organisasi: Sekretaris Jenderal Level Manajemen
Kegiatan Utama
Tujuan Kegiatan
Proses Yg Hrs Dikendalikan
Risiko Potensial
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Middle Management
Rekrutmen Pegawai
Diperolehnya pegawai sesuai dengan Standar Kompetensi yang dipersyaratkan
