1. Pembentukan BPUPKI Pada tahun 1944 Saipan jatuh ke tangan sekutu. Demikian juga dengan pasukan jepang di Papua Nugini, Kepulauan Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall yang yang berhasil dipukul mundur mundur oleh pasukan sekutu. Dalam situasi kritis tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945 Letnan Jendral Kumakici Harada, Harada, pimpinan pemerintah pendudukan jepang di jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Penyelidik Usaha - Usaha Persiapan Kemerdekan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai ). Tujuannya adalah untuk menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Pengangkatan pengurus ini diumumkan pada tanggal 29 April 1945. dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat diangkat sebagai (kaico), sedangkan yang duduk sebagai ketua muda (fuku kico) pertama di jabat oleh seorang Jepang yang bernama Icibangase. R.P. Suroso diangkat sebagai kepala sekretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. A.G. Pringodigdo.
2. Sidang Sidang BPUPKI Pada tanggal 28 Mei 1945 dilangsungkan upacara peresmian BPUPKI bertempat di gedung
C uo uo
Sangi In, Jalan Pejambon (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri), Jakarta.
Upacara peresmian itu dihadiri pula oleh dua pejabat militer Jepang yaitu Jendral Itagaki (Panglima Tentara ke-7 yang bermarkas di Singapura) dan Letnan Jendral Nagano (Panglima Tentara ke-16 yang baru). Pada kesempatan itu dikibarkan bendera Jepang, Hinomaru oleh Mr. A.G. Pringgodigdo yang disusul dengan pengibaran bendera Merah Putih oleh Toyohito Masuda. Masuda.
a. Perumusan Dasar Negara Indonesia Persidangan BPUPKI untuk merumuskan UUD diawali dengan pembahasan mengenai dasar bagi negara Indonesia Merdeka. Untuk itulah pada kata pembukaannya, Ketua BPUPKI dr. Radjiman Wediodiningrat meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia Merdeka tersebut. 1) Rumusan Mr. Muh. Yamin
Tokoh yang pertama kali mendapatkan kesempatan untuk penyampaian rumusan Dasar Negara Indonesia Merdeka adalah Mr Muh. Yamin yang mengemukakan lima Asas Dasar Negara Republik Indonesia sebagai berikut : 1) Peri Kebangsaan 2) Peri Kemusiaan 3) Peri Ketuhanan 4) Peri Kerakyataan 5) Kesejahteraan Rakyat 2) Rumusan Prof . Dr .Mr. Soepomo Pada tanggal 31 mei 1945 prof. Dr.Mr Soepomo mengajukan Dasar Negara Indonesia Merdeka yaitu sebagai berikut : 1) Persatuan 2) Kekeluargaan 3) Keseimbangan 4) Musyawarah 5) Keadilan Sosial 3) Rumusan Ir. Soekarno Pada tanggal 1 Juni 1945 berlangsunglah rapat terakhir dalam persidangan pertama itu. Pada kesempatan itulah Ir Soekarno mengemukakan pidatonya yang kemudian dikenal sebagai Lahirnya Pancasila. Selain berisi pandangan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka, keistimewaan pidato Ir. Soekarno juga berisi usulan mengenai nama bagi dasar negara, yaitu Pancasila, Trisila, atau Ekasila. Selanjutnya, sidang memilih nama Pancasila sebagai nama dasar negara. Lima dasar negara yang diusulkan oleh Ir. Soekarno adalah sebagai berikut :
1) Kebangsaan Indonesia 2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan Perikemanusiaan 3) Mufakat atau Demokrasi 4) Kesejahteraan Sosial 5) Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Piagam Jakarta Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan dengan 9 orang. Oleh karena itu, panitia ini disebut juga sebagai Panitia Sembilan. Anggotanya berjumla berjumlah h 9 orang, yaitu sebagai berikut: 1) Ir. Soekarno 2) Drs. Moh. Hatta 3) Mr. Muh. Yamin 4) Mr. Ahmad Soebardjo 5) Mr. A.A. Maramis 6) Abdul Kadir Muzakir 7) K.H. Wachid Hasyim 8) K.H. Agus Salim 9) Abikusno Tjokrosujoso Mr. Muh. Yamin menamakan rumusan tersebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka itu adalah sebagai berikut : 1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sebagai pemeluk pemeluknya, 2) (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia 4) (dan) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, 5) (serta dengan deng an mewujudkan suatu) keadilan kea dilan sosial sosi al bagi seluruh rakyat rakya t Indonesia
c. Rancangan UUD Pada tanggal 10 Juli 1945 dibahas Rencana UUD, termasuk soal pembukaan atau preambule-nya oleh sebuah Panitia Perancang UUD dengan suara bulat menyetujui isi preambule (pembukaan) yang di ambil dari Piagam Jakarta. Hasil perumusan panitia kecil ini kemudian disempurnakan bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri dari Husein Djajadiningrat, Djajadiningrat, H. Agus Salim, dan Prof. Dr. Mr. Supomo.
Persidangan ke-2 BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rangka menerima laporan panitia perancang UUD. Ir. Soekarno, selaku ketua panitia melaporkan 3 hasil yaitu : 1) Pernyataan Indonesia Merdeka 2) Pembukaan UUD 3) UUD (batang tubuh)
3. Aktivitas Golongan Muda a. Kongres Pemuda Seluruh Jawa Tanggal 16 mei 1945 di Bandung diadakan Kongres Pemuda Seluruh Jawa yang diprakarsai angkatan muda Indonesia. Kongres pemuda itu dihadiri oleh lebih dari 100 pemuda. Kongres tersebut menghimbau para pemuda di Jawa hendaknya bersatu dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Setelah 3 hari kongres berlangsung, berlangsung, akhirnya diputuskan 2 buah resolusi, yaitu: 1) Semua golongan indonesia, indonesia, terutama golongan pemuda dipersatukan dan dibulatkan di bawah satu pimpinan nasional. 2) Dipercepatnya pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia.
b. Pembentukan Gerakan Angkatan Baroe Indonesia Pernyataan pada Kongres Pemuda Seluruh Jawa tidak memuaskan beberapa tokoh pemuda yang hadir. Mereka bertekad untuk menyatakan suatu gerakan pemuda yang lebih radikal. Kemudian diadakan suatu pertemuan rahasia di Jakarta untuk membentuk suatu panitia khusus yang diketuai oleh B. M. Diah yang menghasilkan Pembentukan Gerakan Angkatan Baroe Indonesia dengan tujuan sebagai berikut: 1) Mencapai persatuan yang kompak di antara seluruh golongan masyarakat Indonesia 2) Menanamkan semangat sem angat revolusioner revolusi oner masa atas at as dasar kesadaran mereka sebagai rakyat yang berdaulat 3) Membentuk negara kesatuan republik indonesia
4) Bahumembahu bersama Jepang untuk mempersatukan Indonesia tetapi jika perlu, bermaksud untuk mencapai kemerdekaan dengan kekuatannya sendiri .
c. Pembentukan Gerakan Rakyat Baroe Gerakan ini merupakan gerakan rakyat yang baru dimana gerakan ini dibentuk berdasarkan hasil sidang ke-8 Cuo Sangiin. Susunan pengurus pusat organisasi ini terdiri dari 80 orang. Anggotanya terdiri atas Penduduk Asli Indonesia dan Bangsa Jepang golongan Cina, golongan Arab dan golongan Peranakan Eropa.
4. Pembentukan PPKI Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan sebagai penggantinya, pemerintah pendudukan Jepang membentuk PPKI. Ir. Soekarno sebagai ketua PPKI dan Drs. Moh. Hatta ditunjuk sebagai wakil ketuanya, sedangkan Mr. Ahmad Soerbadjo ditunjuk sebagai penasehatnya. Kepada para anggota PPKI, Gunseikan Mayor jenderal Yamamoto menegaskan bahwa para anggota PPKI bukan hanya dipilih oleh pejabat di lingkungan Tentara Ke-16, tetapi juga oleh Jenderal Besar Terauci yang menjadi penguasa tertinggi di seluruh Asia Tenggara.
Peristiwa Rengasdengklok Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa dimulai dari "penculikan" yang dilakukan oleh sejumlah pemuda (a.l. Adam Malik dan Chaerul Saleh dari Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30. WIB, Soekarno dan Hatta dibawa atau lebih tepatnya diamankan ke Rengasdengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi) sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Akhmad Subardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta, Chairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Kamis, 16 Agustus 1945 di Rengasdengklok, di rumah Djiaw Kie Siong. Naskah teks proklamasi sudah ditulis di rumah itu. Bendera Merah Putih sudah dikibarkan para pejuang Rengasdengklok pada Rabu tanggal 15 Agustus, karena mereka tahu esok harinya Indonesia akan merdeka.
Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Jusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Mr. Achmad Soebardjo, kemudian Kunto dan Achmad Soebardjo ke Rangasdengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati dan Guntur. Achmad Soebardjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56. Pada tanggal 16 tengah malam rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang "dipinjam" (tepatnya sebetulnya "diambil") dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman, Mayor Laut Dr. Kandeler.
Perumusan Teks Proklamasi Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Sekutu. Sutan Sjahrir, Wikana, Darwis, dan Chaerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Konsultasi pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI. Golongan muda tidak menyetujui rapat itu, mengingat PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan pemberian Jepang. Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang (Gunsei ) untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplein (Medan Merdeka). Tapi kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Soebardjo kemudian ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda, di Jalan Medan Merdeka Utara (Rumah Maeda di Jl Imam Bonjol 1). Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta s erta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada pukul 10 pagi 16 Agustus keesokan harinya di kantor Jalan Pejambon No 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan Proklamasi Kemerdekaan. Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilalihan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Peserta rapat tidak tahu telah terjadi peristiwa Rengasdengklok. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara ke XVI (Angkatan Darat) yang menjadi Kepala pemerintahan
militer Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda tidak mau menerima Sukarno Hatta yang diantar oleh Maeda dan memerintahkan agar Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Nishimura mengemukakan bahwa sejak siang hari tanggal 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokio bahwa Jepang harus menjaga Status quo, tidak dapat memberi ijin untuk mempersiapkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagaimana telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam.Soekarno dan Hatta menyesali keputusan itu dan menyindir Nishimura apakah itu sikap seorang perwira yang bersemangat Bushido, ingkar janji agar dikasihani oleh Sekutu. Akhirnya Sukarno-Hatta meminta agar Nishimura jangan menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-pura tidak tau. Melihat perdebatan yang panas itu Maeda dengan diam-diam meninggalkan ruangan karena diperingatkan oleh Nishimura agar Maeda mematuhi perintah Tokio dan dia mengetahui sebagai perwira penghubung Angkatan Laut (Kaigun) di daerah Angkatan Darat (Rikugun) dia tidak punya wewenang memutuskan. Setelah dari rumah Nishimura, Sukarno-Hatta menuju rumah Laksamana Maeda (kini Jalan Imam Bonjol No.1) diiringi oleh Myoshi guna melakukan rapat untuk menyiapkan teks Proklamasi. Setelahmenyapa Sukarno-Hatta yang ditinggalka berdebat dengan Nishimura, Maeda mengundurkan diri menuju kamar tidurnya. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno, M. Hatta, Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarni, BM Diah, Sudiro (Mbah) dan Sajuti Melik. Myoshi yang setengah mabuk duduk di kursi belakang mendengarkan penyusunan teks tersebut tetapi kemudian ada kalim dari Shigetada Nishijima seolah-olah dia ikut mencampuri penyusunan teks proklamasi dan menyarankan agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Tentang hal ini Bung Karno menegaskan bahwa pemindahan kekuasaan itu berarti "tranfer of power". Bung Hatta, Subardjo, BM Diah, Sukarni, Sudiro dan Sayuti Melik tidak ada yang membenarkan klaim Nishijima tetapi di beberapa kalangan klaim Nisjijima masih didengungkan. didengungkan. Setelah konsep selesai disepakati, Sajuti menyalin dan mengetik naskah tersebut. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di Lapangan Ikada, namun berhubung alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 02.00 - 04.00 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan di kediaman Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Ir. Soekarno sendiri. Di ruang depan, hadir B.M Diah Sayuti Melik, Sukarni dan Soediro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 telah hadir antara lain Soewirjo, Wilopo, Gafar Pringgodigdo, Tabrani dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10:00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera Merah Putih, yang telah
dijahit oleh bu Fatmawati, dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Soewirjo, wakil walikota Jakarta saat itu dan Moewardi, pimpinan Barisan Pelopor. Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan bendera namun ia menolak dengan alasan pengerekan bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu ditunjuklah Latief Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh Soehoed untuk tugas tersebut. Seorang pemudi muncul dari belakang membawa nampan berisi bendera Merah Putih (Sang Saka Merah Putih), yang dijahit oleh Fatmawati beberapa hari sebelumnya. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional. Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 orang anggota Barisan Pelopor yang dipimpin S.Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan Proklamasi, namun ditolak. Akhirnya Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian. Setelah itu Soekarno dan M.Hatta terpilih atas usul dari otto iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
Isi Teks Proklamasi Isi teks proklamasi kemerdekaan kemerdekaan yang singkat ini adalah: a dalah:
Kami bangsa Indonesia I ndonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05 Atas nama bangsa Indonesia. I ndonesia. Soekarno/Hatta
Di sini ditulis tahun 05 0 5 karena ini sesuai dengan tahun Jepang yang kala itu adalah tahun 2605.
Naskah Otentik Teks diatas merupakan hasil ketikan dari Sayuti Melik (atau Sajoeti Melik ), ), salah seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi.
Proklamasi Kami bangsa Indonesia I ndonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 45 Wakil2 bangsa Indonesia.
A. Penyusunan Undang-Undang 1945 Pada tanggal 10 Juli 1945 dibahas tentang rancangan UUD termasuk soal pembukaan atau
preambule-nya yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Pada saat persidangan kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1945 Ir. Soekarno melaporkan tiga hasil untuk dimuat dalam UUD45 yaitu : a.
Pernyataan Indonesia Merdeka
b. Pembukaan UUD c.
UUD ( batang tubuh )
Setelah itu pada rapat PPKI yang pertama dibahas juga tentang pasal-pasal dalam RUUD. Pembahasan itu menghasilkan perubahan-perubahan kecil pada pasal-pasal dalam batang
tubuh. Dan di dalam UUD45 itu juga memuat tentang Pancasila. Sidang PPKI Tanggal 19 Agustus 1945 dihasilkan keputusan mengenai pembagian wilayah Indonesia yang mana wilyah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi dengan dua daerah istimewa dan menetapkan Kementrian dalam Lingkungan Pemerintahan. Sidang PPKI Tanggal 22 Agustus 1945 memiliki agenda utama membahas Komite nasional Indonesia Pusat (KNIP), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR).
B. Penetapan Presiden dan Wapres Pada saat rapat PPKI dibahas pula tentang pemilihan presiden. Otto Iskandardinata mengusulkan agar pemilihan presiden dilakukan secara aklamasi. Ia mengajukan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh Hatta sebagai wakil presiden. Usul tersebut disetujui oleh hadiran, yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikut ini adalah susunan kementrian pada saat kabinet presidential pertama: y
Perdana Mentri
: Presiden Soekarno
y
Mentri Dalam Negeri
: R.A.A Wiranatakusumah
y
Mentri Luar Negeri
: Mr. Ahmad Subardjo
y
Mentri Kehakiman
: Prof. Dr. Soepomo, S.H
y
Mentri Kemakmuran
: Ir. D.P Surakhman
y
Mentri Keuangan
: Mr. A.A Maramis
y
Mentri Kesehatan
: dr. R. Boentaran
y
Mentri Pengajaran
: Ki Hajar Dewantara
y
Mentri Sosial
: Mr. Iwa Kusumasumantri
y
Mentri Penerangan
: Mr. Amir Syarifuddin
y
Mentri Perhubungan
: R. Abikusno Cokrosuyoso
y
Mentri Keamanan Rakyat
: Suprijadi
y
Mentri Pekerjaan Umum
: R. Abikusno Cokrosuyoso
y
Mentri Negara
:
1. K.H Wachid Hasjim 2. Dr. M Amir 3. Mr. R.M Sartono 4.
R. Otto Iskandardinata
5. Mr. A.A maramis
Isi dari Maklumat Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 adalah : y
KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN
y
Pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung gentingnya keadaan dijalankan oleh suatu badan pekerja yang dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.
Dalam rangka pembentukan partai politik dalam rangka penyaluran aspirasi masyarakat dikeluarkanlah Maklumat Presiden tanggal 3 November 1945 1945 yang berisi tentang tentang Presiden
menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat . . Setelah itu pemerintah pun mengelurkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 dalam rangka menyetujui usulan BP-KNIP untuk mengubah kabinet presidential ke kabinet parlementer, isi maklumat tersebut adalah Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami
ujian-ujian yang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertamanya dalam usaha menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan daruat guna menyempurnakan tata usaha Negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan susunan kabinet baru ialah, tanggung jawab a dalah ditangan mentri . .
Pembentukan Kekuatan Pertahanan dan Keamanan Pada 23 Agustus, Presiden Soekarno dalam pidato radio menyatakan pembentukan tiga badan baru, yaitu sebagai berikut. 1. Komite Nasional Indonesia (KNI) 2. Partai Nasional Indonesia (PNI) 3. Badan Keamanan Rakyat (BKR)
A. Pembentukan BKR BKR bertugas menjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah. Sebagian golongan muda menyambut dengan kecewa pidato presiden tersebut karena mereka menghendaki agar pemerintah segera membentuk tentara nasional, bukan sekedar BKR. Pembentukan BKR pusat dilakukan oleh bekas tentara Peta di Jakarta. Terpilih sebagai ketua ialah Kasman Singodimendjo. Namun setelah beliau diangkat menjadi Ketua KNIP, susunan organisasi BKR menjadi sebagai berikut. Ketua
: Kaprawi
Ketua I
: Sutalaksana
Ketua II
: Latief Hendraningrat Hendraning rat
Susunan organisasi ini dibantu oleh Arifin Abdurachman, Mahmud, dan Sulkifli.
B. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP ) Anggota KNIP yang utamanya berasal dari anggota PPKI dan beberapa berasal dari tokoh golongan muda dan tokoh masyarakat secara resmi dilantik pada 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta. Pada sidang pertama terbentuk susunan organisasi sebagai berikut.
C.
Ketua
: Kasman Singodimedjo Singodimedjo
Wakil Ketua I
: M. Sutardjo
Wakil Ketua II
: Latuharhary
Wakil Ketua III
: Adam Malik
Pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI ) PNI dibentuk dengan maksud menjadikannya sebagai partai tunggal di Indonesia. Tujuan PNI dalam risalah sidang PPKI adalah Negara Republik Indonesia Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Susunan pengurus PNI diantaranya sebagai berikut: Pemimpin Utama
: Ir. Soekarno
Pemimpin Kedua
: Drs. Moh. Hatta
Dewan Pemimpin
: Mr. Gatot Tarunamihardja, Tarunamihardja, Mr. Iwa Kusumasumantri, Kusumasumantri, Mr. A.A. Maramis, Sayuti Melik, dan Mr. Sujono.
D. Pembentukan TNI Melihat tindakan provokatif bahan agresif dari tentara Sekutu, pemerintah kemudian memanggil pensiunan KNIL Mayor Oerip Soemohardjo untuk segera membentuk tentara nasional. Pada 5 November 1945 dikeluarkan maklimat Pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan menunjuk Soeprijadi, tokoh pemberontakan pemberontakan Peta di Blitar sebagai pemimpin TKR. Karena Soeprijadi sebagai pemimpin TKR tidak pernah ada di posnya, maka diadakan pemilihan pemimpin tertinggi TKR yang baru. Terpilihlah Kolonel Soedirman yang saat itu sedang memimpi pertempuran di Ambarawa. Pada 18 Desember 1945 beliau dilantik sebagai Panglima TKR dengan pangkat jenderal. Masa kepemimpinan Jendral Soedirman, TKR mengalami dua kali pergantian nama, menjadi Tentara Keselamatan Rakyat kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia. TRI berkembang berkembang dengan memiliki AL (Angkatan Laut) dan AU (Angkatan Udara). Sementara itu, badan-badan badan-badan perjuangan lain yang tergabung dalam Komite van Aksi maupun badan perjuangan daerah lain, pada 10 November 1945 mengadakan Kongres Pemuda Seluruh Indonesia di Yogyakarta. Kongres ini berhasil membentuk Badan Kongres Pemuda Indonesia (BKMI). Pada tanggal 5 Mei 1947 dikeluarkan Penetapan Presiden yang intinya untuk mempersatukan badan-badan perjuangan dalam satu wadah yaitu TRI. Setelah dibentuk panitia yang dipimpin oleh presiden, hasil kerja panitia itu adalah Penetapan Presiden tanggal 7 Juni 1947 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 3 Juni 1947 pemerintah mengesahkan berdirinya Tentara Republik Indonesia sebagai satu-satunya wadah perjuangan bersenjata. TNI memiliki pimpinan kolektif yang berasal dari TRI dan badan-badan perjuangan. Namun, keduanya tetap dibawah satu pimpinan tertinggi, yaitu Jendral Soedirman.
