PEMAJAKAN PENGHASILAN WPLN & PEMAJAKAN PENGHASILAN LN DARI WPDN
Subjek Pajak dalam negeri adalah: •
•
•
OP yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia > 183 hari dalam 12 bulan, atau OP yang dalam suatu tahun pajak berada diIndonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; badan yang didirikan kedudukan di Indonesia;
atau
bertempat
warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantik m enggantikan an yang berhak.
Subjek Pajak luar negeri adalah: •
•
•
OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia < 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia; Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN)
Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN)
1
Dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia (world wide income)
Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
2
Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan netto dengan tarif umum
Penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan bruto dengan tarif sepadan, kecuali WPLN tersebut menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha tetap di Indonesia dimana BUT memiliki kewajiban pajak yang sama dengan WPDN.
3
Wajib menyampaikan SPT
Tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.
Pemajakan Terhadap WPLN: Kepada mereka yg memperoleh atau menerima penghasilan dari: •
•
•
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia mengoperasikan anak perusahaan di Indonesia, atau WPLN yg menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui BUT dikenakan pajak selayaknya usaha yg dijalankan atau kegiatan yg dilakukan WPDN.
WPLN yg menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia (memenuhi ketentuan BUT) WPLN yg menjalankan usaha melalui BUT, mereka bukan sekedar sebg investor pasif , namun sdh merupakan partisipan langsung dlm kehidupan ekonomi Indonesia. Dalam pasal 2 (5) menentukan bahwa tingkat usaha atau kegiatan tsb sdh dapat merupakan BUT. Dan pasal 2(4)a dan 2 A(3) mengatur bahwa orang pribadi atau badan WPLN yg demikian itu sdh sepantasnya terutang pajak Indonesia.
SUBJEK PAJAK Subjek Pajak
BUT
Orang Pribadi
Badan
Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh: orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, SPLN Orang Pribadi atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia SPLN Badan, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. (Pasal 2 ayat (5) UU PPh) •
•
Kewajiban Pajak Subjektif: Dimulai pada saat orang pribadi atau badan menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu Bentuk Usaha Tetap. Berakhir pada saat orang pribadi atau badan tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu Bentuk Usaha Tetap •
•
(Pasal 2A ayat (3) UU PPh)
7
SUBJEK PAJAK 1. 2. 3. 4.
Suatu tempat usaha (a place of business), Yang bersifat permanen, Yang digunakan oleh SPLN ( ), Untuk menjalankan usaha (business) atau melakukan kegiatan (activities). (Pasal 2 ayat (5) UU PPh dan Penjelasannya)
1. Tidak semua SPLN dapat menjadi BUT, namun hanya yang memperoleh penghasilan dari menjalankan business atau activities. 2. Tidak ada isu BUT bila SPLN hanya memperoleh penghasilan dari pekerjaan (spt: gaji, upah) atau penghasilan dari modal (bunga, dividen, sewa dan royalti). 3. SPLN dapat menjadi BUT bila memenuhi empat elemen di atas. 4. BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan (material dan formal). 8
BUT FISIK ATAU AKTIVA: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; pabrik; bengkel; Gudang; Ruang untuk promosi dan penjualan pertambangan & penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran Migas perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
BUT PROYEK: l . proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; BUT JASA: m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
Perwujudan BUT BUT AGEN: n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas,
BUT
BUT ASURANSI: o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. BUT E-COMMERCE: p. komputer, agen elektronik,
atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penye-lenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 9
SUBJEK PAJAK
•
•
•
•
: Pengujian untuk menentukan signifikansi keberadaan seseorang di Indonesia, Signifikansi itu untuk menentukan materialitas hubungan faktual/ekonomi antara Negara dengan Subjek Pajak. Lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan? Khusus untuk menentukan status (SPDN atau SPLN) Lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan? Untuk menentukan keberadaan BUT dari (orang/badan) yang memberikan di Indonesia.
10
adalah
, yaitu:
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Pasal 4 ayat (1) UU PPh)
Definisi penghasilan tersebut mencakup
sbb:
1.
Setiap jenis penghasilan dalam pengertian ekonomis, (Global income taxation)
2.
Semua saat pengakuan (cash basis atau accrual basis),
3.
Semua sumber geografis penghasilan (worldwide income),
4.
Semua jenis cara pemanfaatan,
5.
Dengan nama dan dalam bentuk apapun.
11
: penghasilan dari BUT tersebut dan dari (Pasal 5 ayat (1) huruf a)
: penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia (Pasal 5 ayat (1) huruf b) penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat antara dengan atau yang memberikan penghasilan dimaksud. (Pasal 5 ayat (1) huruf c). 12
Atribusi Faktual: Pasal 5 ayat (1) huruf a
X Corp. Negara X Indonesia
Income
Income
BUT X Corp.
Sales Product “X”
Assets PT PQR PT ABC Atribusi Faktual:
Objek Pajak BUT dari kegiatan atau harta BUT tersebut. 13
Force of Attraction: Pasal 5 ayat (1) huruf b
Income
X Corp. Negara X Indonesia
Sales Product “X”
BUT X Corp.
Income
Sales Product “X”
PT ABC
PT PQR
Force of attraction: Income kantor pusat dari PT ABC menjadi objek pajak BUT.
14
Hubungan efektif: Pasal 5 ayat (1) huruf c
Betah Corp.
License Agreement
Negara X
Royalty & fee
Management Agreement
Indonesia
BUT Betah Corp.
PT ABC Bangunan Hotel
Terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan kepada kantor pusat royalty dan fee adalah objek pajak BUT. 15
WPLN yg menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia (belum memenuhi ketentuan BUT) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2(5) dan 26 , pemajakan atas penghasilan dari usaha yg dijalankan WPLN di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi pemajakan atas penghasilan dari : 1. Usaha atau kegiatan pada umumnya 2. Pemberian jasa, dan 3. Perusahaan asuransi
Usaha atau kegiatan pada umumnya: Penghasilan dari usaha yg dijalankan atau kegiatan yg dilakukan dengan (di) Indonesia yg belum mencapai tingkat ambang batas pemajakan (BUT) tidak dikenakan pajak oleh negara tersebut. Penghasilan tsb : ekspor barang ke Indonesia dianggap diperoleh WPLN melalui transaksi bisnis dng pelanggan Indonesia dan diakui sebagai peredaran atau penghasilan WPLN dimaksud yg bersumber di negara domisili oleh karena itu dikenakan pajak oleh negara (tempat kedudukan) dimaksud.
Pemberian Jasa: Pasal 2 (5) UU PPh menentukan bahwa aktivitas pemberian jasa dapat menjadi BUT apabila berlangsung selama lebih dari 60 hari. Sebelum mencapai ambang batas 60 hari , aktivitas pemberian jasa WPLN di Indonesia belum layak dikenakan pajak seperti kegiatan pemberian jasa oleh WPDN.
Perusahan Asuransi : Sama halnya dng penghasilan dari pemberian jasa WPLN, UU PPh menganut standar ganda dalam pemajakan atas penghasilan perusahan asuransi WPLN . Penerimaan premi atau penutupan resiko di Indonesia oleh perusahan asuransi WPLN pertama-tama dapat dikenakan pemajakan per basis prakiraan penghasilan neto dng sistem pemotongan (Pasal 26 (2)). Berbeda dng penghasilan dari pemberian jasa, penghasilan perusahan asuransi WPLN dikenakan pajak berdasarkan taksiran penghasilan neto .
Pengoperasian Anak Perusahaan WPLN yg bermaksud memperlebar sayap usaha, kegiatan atau investasi di Indonesia dapat melakukannya dng mendirikan cabang atau anak perusahaan . Anak persh dpt dng pendirian badan baru atau pembelian saham badan Indonesia yg sdh berjalan. Dari segi perpajakan , dng mendirikan cabang dapat memunculkan BUT, pengoperasian anak cabang menimbulkan WP badan dalam negeri (apabila didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia) . Jika anak persh bertindak sebagai agen dipenden atau mewakili kepentingan induk persh , anak persh tsb berpeluang untk dapat menjadi BUT.
