undang undang tentang bangunan gedungDeskripsi lengkap
pedoman
pedoman pelayanan darah menurut menkes.Deskripsi lengkap
pelayanan darahFull description
pedoman pelayanan darah menurut menkes.Full description
Pedoman Pelayanan Transfusi Darah
panduan pelayanan tranfusi darah
MOU PELAYANAN TRANSFUSI DARAH ANTARA RS DAN UTDDeskripsi lengkap
KEBIJAKANFull description
supervisiFull description
SKP IDeskripsi lengkap
pelayanan darahDeskripsi lengkap
supervisiDeskripsi lengkap
pedomanFull description
checklist ceklis supervisi pelayanan darah bank darah rumah sakit bdrsDeskripsi lengkap
undang undang tentang bangunan gedungFull description
SKP I
undang undang tentang bangunan gedung
AAAFull description
AAADeskripsi lengkap
skFull description
REGULASI PELAYANAN DARAHFull description
Pelayanan Darah
•Darah adalah aset nasional •Transfusi darah merupakan bagian pelayanan kesehatan •Produk darah harus aman, efektif secara klinis & berkualitas •Keamanan penyediaan darah ditujukan untuk pasien, donor, petugas dan masyarakat •Strategi pelayanan darah PMI: –Terorganisir dan terkoordinasi dg baik –Darah diambil dari donor darah sukarela tanpa pamrih asal keompok resiko rendah –Semua kantong darah diuji saring infeksi, gol darah d an uji silang serasi –Penggunaan darah tepat dan atas indikasi medis DASAR HUKUM •Undang-Undang •Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan •Undang-Undang •Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 t entang Pemerintahan Daerah •Peraturan PemerintahNo. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pel ayanan Minimal (SPM) •Peraturan PemerintahNo. 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah KEDUDUKAN PELAYANAN DARAH •Pelayanan darah merupakan upayakesehatan dan Pemerintah menjamin pembiayaannya(UU No. 36/2009 tentang Kesehatan ) •Pelayanan darah merupakanurusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah(UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah) •Setiap pemerintah daerah wajib menjamin berjalannya Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal/SPM(PPNo. 65/2005tentang SPM) •Pemerintah bertanggungjawab mengatur, membina, dan mengawasipelayanan m engawasipelayanan darah dan pendanaan pelayanan darah dapat bersumber dari APBN, APBD(PPNo. 7/2011 tentang Pelayanan Darah ) KEBIJAKAN PELAYANAN DARAH PMI •Pelayanan darah menjadi program prioritas PMI •Peningkatan jumlah donasi darah menjadi >2% jumlah pe nduduk di semua UTD PMI pada akhir tahun 2014 •Pembenahan manajemen pelayanan darah –Penyusunan Aturan Dasar UDD PMI –Penataan hirarki organisasi pelayanan darah PMI
•Pembenahan teknis pelayanan darah –Penataan sistim penyediaan darah
Darah yang aman
PELAYANAN DARAH MENJADI PROGRAM PRIORITAS PMI •Peningkatan jumlah donasi menjadi program semua PMI Propinsi dan Kab/Kota •Menggalang potensi DDS di instansi, TNI, Polri, Univ, sekolah dan masyarakat melalui MOU •Mengajak pejabat daerah, tokoh/figur masyarakat, dll untuk memasarkan penyumbangan darah •Sosialisasi “Donor Darah menjadi Gaya Hidup” melalui media komunikasi tulis ataupun elektronik •Menggalang potensi CSR perusahaan untuk menjadi penunjang dana kegiatan donor darah
Ketua PMI melihat langsung kegiatan donor darah
PENINGKATAN JUMLAH DONASI •Meningkatkan potensi pengambilan darah melalui: –Tempat-tempat umum: Mall, Univ, SPBU, Stasiun –Mobile Unit Keliling •Kemitraan antar UTD dalam pengambilan darah •Meningkatkan upaya pelestarian donor •Kemitraan dengan PDDI, Fokuswanda ataupun kelompok donor darah lainnya (iron/mlg)
