PELAKU EKONOMI

STEM PEREKONOMIAN INDONESIA petensi Dasar: Mendeskripsikan Mendeskripsikan pelaku-pelaku pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian perekonomian Indonesia kator: Mendeskripsikan Mendeskripsikan pengertian demokrasi ekonomi yang merupakan m erupakan sistem perekonomian Indonesia Mengidentifikasi beberapa ciri positif demokrasi ekonomi Indonesia Menunjukkan ciri-ciri negatif yang tidak sesuai dengan demokrasi ekonomi Indonesia Menyebutkan Menyebutkan tiga pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia Mengemukakan Mengemukakan dua peranan pemerintah dalam sistem ekonomi Indonesia Menunjukkan contoh kebijaksanaan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi Mengidentifikasi peran koperasi Menunjukkan beberapa manfaat koperasi Menunjukkan contoh usaha informal dalam masyarakat

Prof. Edi Swasono dalam sesuatu seminarnya mengatakan bahwa Pasal 33 UUD 1945 harus dipertahankan. Pasa UUD 1945 adalah pasal mengenai keekonomian yang berada pada Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “Kesejahte Sosial”. Kesejahteraan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan. Dengan menempatkan Pasa 1945 di bawah judul Bab “Kesejahteraan Sosial” itu, berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara peningkatan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan

test 

untuk keberhasilan pembangu

bukan semata-mata per-tumbuhan ekonomi apalagi kemegahan pembangunan fisikal. Pasal 33 UUD 1945 adalah p yang mulia, pasal yang mengutamakan kepentingan bersama masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan indi orang-perorang. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal restrukturisasi ekonomi, pasal untuk mengatasi ketimpan struktural ekonomi.

SISTEM EKONOMI “Perekonomian suatu negeri pada umumnya ditentukan oleh tiga hal. Pertama,kekayaan tanahnya. Kedua, keduduka  terhadap negeri lain dalam lingkungtan Internasional. Ketiga, sifat dan kecakapan rakyatnya, serta cita-citanya. Terh  Indonesia harus ditambah satu hal lagi, yaitu sejarahnya sebagi tanah jajahan”. (Hatta, 1971).

Sistem ekonomi/ sistem perkonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan mengalokasikan su

daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara seb sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Da beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, se faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekst tersebut. Beberapa sistem ekonomi yang dianut oleh masyarakat internasional 1. Sistem Ekonomi Terpusat

Sistem ekonomi terpusat sering disebut sebagai sistem ekonomi sosialis, yaitu suatu sistem ekonomi di seluruh sumber daya dan pengolahannya direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam sis ekonomi terpusat berperan sangat dominan. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi terpusat adalah: a. seluruh sumber daya dikuasai oleh negara, b. produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat, c. kegiatan ekonomi direncanakan oleh negara dan diatur di atur pemerintah secara terpusat, d. hak milik individu tidak diakui. Sistem Sistem perekonomian terpusat terpusat ini diterapkan di negara-negara negara-negara Eropa Ti yang pada umumnya menganut paham komunis.

Kebaikan sistem ekonomi terpusat adalah: a. pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perekonomian b. pemerintah bebas menentukan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat c. pemerintah mengatur distribusi hasil dan produksi d. mudah melakukan pengelolaan dan pengawasan pengawasan e. pelaksanaan pembangunan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan. perencanaan.

Kelemahan sistem ekonomi terpusat adalah:

c. segala kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah bersifat paternalisme.

2. Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi di mana pengelolaan ekon diatur oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran) . Sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebeb individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Artinya setiap individu diakui keberadaannya dan mereka b bersaing. Setiap pelaku ekonomi didorong untuk melakukan yang terbaik agar ia memperoleh laba sebe besarnya. Sistem ekonomi pasar atau liberal banyak dianut negaranegara Eropa dan Amerika Serikat. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi liberal adalah: a. adanya pengakuan terhadap hak individu b. setiap manusia adalah homo economicus c. kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi d. menerapkan sistem persaingan bebas e. motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri f. peranan modal sangat penting g. peranan pemerintah dibatasi.

Kebaikan sistem ekonomi liberal (sistem ekonomi pasar) adalah: a. setiap orang bebas menentukan perekonomian sendiri b. setiap orang bebas memiliki alat produksi sendiri c. kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena persaingan d. produksi didasarkan kebutuhan masyarakat.

Kelemahan sistem ekonomi pasar (sistem ekonomi liberal): a. mengakibatkan adanya eksploitasi terhadap orang lain, b. menimbulkan monopoli, c. terjadinya kesenjangan pendapatan, pendapatan, d. rentan terhadap krisis ekonomi.

3. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang berusaha mengurangi kelemahan- kelemahan yang ti dalam sistem ekonomi terpusat terpusat dan sistem ekonomi ekonomi dasar. Dalam sistem ekonomi campuran campuran pemerintah bek  sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi campuran ban diterapkan di negar-anegara yang sedang berkembang, berkembang, seperti Malaysia, India, Filipina, Mesir, dan Maroko.

Kebaikan sistem ekonomi campuran adalah: a. meskipun swasta diberi kebebasan, namun tetap ada intervensi b. pemerintah sehingga kestabilan ekonomi tetap terjamin

SISTEM DEMOKRASI EKONOMI

Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah system ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terkandu demokrasi ekonomi. Dalam perkembangan globalisasi seperti kita saksikan saat ini ternyata tidak makin mu menyajikan

pemahaman tentang tentang adanya sistem sistem ekonomi Indonesia. Indonesia. Kaum akademisi akademisi Indonesia terkesan terkesan ma

mengagumi globalisasi yang membawa perangai “kemenangan” sistem kapitalisme Barat. Sikap kaum akade semacam ini ternyata membawa pengaruh besar terhadap sikap kaum elit politik muda Indonesia, yang mudah menj ambivalen terhadap sistem ekonomi Indonesia dan ideologi kerakyatan yang melandasinya. Pemahaman akan sist ekonomi Indonesia bahkan mengalami suatu pendangkalan tatkala sistem komunisme Uni Soviet dan Eropa Ti dinyatakan runtuh. Kemudian Kemudian

dari situ ditarik kesimpulan kelewat kelewat sederhana sederhana bahwa sistem kapitalisme te

memenangkan memenangkan secara total persaingannya persaingannya dengan sistem sistem komunisme. Dengan Dengan demikian, dari persepsi simplisi semacam ini, Indonesia Indonesia pun dianggap perlu berkiblat kepada kepada kapitalisme Barat dengan dengan sistem pasar-bebasny pasar-bebasnyaa meninggalkan saja sistem ekonomi Indonesia yang “sosialistik” it u.

Demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengaw pemerintah hasil pemilihan rakyat. Dalam sistem ekonomi Pancasila juga memerhatikan sektor koperasi sebagai s guru perekonomian Indonesia serta mengembangkan kekuatan moral masyarakat. Dalam pembangunan ekon masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta mencipt iklim yang sehat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. masyarakat. Salah satu ciri positif demokrasi ekonomi adalah potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembang dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Adapun ciri-ciri utama sistem perekonomian Indonesia 1. Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33 ayat 1,2,3,4 UUD 1945 hasil amandemen, yang berb sebagai berikut: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. kekeluargaan. 2. Cabang-cabang Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan u sebesar-besarnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersam efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimban kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

2. Demokrasi ekonomi menjadi dasar kehidupan perekonomian Indonesia sekaligus menjadi ciri khas kegiatan ekonomi bangsa Indonesia. Demokrasi ekonomi Indonesia tercan dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 dan dalam Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 yang mencantumkan mencantumkan demok  ekonomi sebagai cita-cita sosial. 3. Ciri-ciri positif demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan adalah: a. Perkonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. b. Cabang-cabang Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan u

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimban kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. e. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk pemufakatan lembaga-lembaga perwak  rakyat. f.

Warga memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan dan penghidupan yang layak.

g. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. h. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga Negara dikembangkan dalam batas-batas yang tidak merugi bagi kepentingan umum. i.

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara

4. Menurut Tap MPR No: II / MPR / 1993 tentang GBHN, dalam pelaksanannya, demokrasi ekonomi di Indon harus menghindari ciri-ciri negatif sebagai berikut: a. Sistem free fight liberalism, yaitu kebebasan yang dapat menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan ba lain. b. Sistem etatisme, yaitu keadaan di mana pemerintah bersifat dominan serta mendesak dan mematikan pot dan daya kreasi sektor-sektor ekonomi. c. Monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok tertentu yang merugikan masyarakat.

Sejak bergulirnya reformasi 1998, di Indonesia mulai dikembangkan sistem ekonomi kerakyatan, di mana ra tetap memegang peranan sebagai pelaku utama, namun kegiatan ekonominya lebih banyak didasarkan mekanisme pasar. Dalam system ekonomi kerakyatan, pemerintah mempunyai hak untuk melakukan koreksi ketidaksempurnaan dan ketidakseimbangan pasar. Langkah koreksi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, s satunya dengan mengurangi hambatan-hambatan yang mengganggu mekanisme pasar.

SEKTOR USAHA FORMAL SEBAGAI PELAKU EKONOMI Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 dalam perekonomian Indonesia terdapat tiga sektor usaha formal, yaitu Badan U Milik Negara (BUMN), Swasta (BUMS), dan Koperasi. 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang didirikan dan dimili ki oleh pemerintah. Kegiatan BUMN bertujuan: a. Untuk menambah keuangan/kas negara. b. Membuka lapangan kerja. c. Melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Alasan pemerintah mendirikan BUMN adalah: a. Untuk memenuhi kebutuhan nasional yang tidak dilakukan oleh sektor swasta. b. Untuk mengendalikan bidang-bidang usaha strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak.

a. Mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang ban tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat masyarakat tertentu. b. Membuka lapangan kerja. c. Melakukan kegiatan produksi dan distribusi sumber-sumber sumber-sumber alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. d. Memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. e. Sumber penghasilan untuk mengisi kas negara.

Kebaikan dan kekurangan BUMN

1). Kebaikan BUMN adalah: a. permodalan yang pasti yang dialokasikan dari dana pemerintah, b. mengutamakan mengutamakan pelayanan pela yanan umum c. organisasi BUMN disusun secara mantap d. memiliki kekuatan hukum yang kuat 2). Kekurangan BUMN adalah: a. Pengambilan kebijakan kebijakan sangat lambat karena karena di bawah komando atasan b. BUMN banyak yang merugi c. Organisasinya sangat kaku

2. Badan Usaha Swasta (BUMS)

Badan usaha swasta adalah badan usaha yang didirikan, dimiliki, dimodali, dan dikelola atau beberapa orang sw secara individu atau kelompok. Kegiatan badan usaha swasta bertujuan: a. mengembangkan modal dan memperluas usaha/perusahaan, b. membuka kesempatan kerja, c. mencari keuntungan maksimal.

Peranan badan usaha swasta dalam perekonomian antara lain: a. Membantu pemerintah dalam usaha memperbesar penerimaan negara melalui pembayaran pajak dan lain-lai b. Sebagai partner (mitra) pemerintah dalam mengusahakan sumber daya alam dan mendorong pertumbu ekonomi Indonesia. c. Membuka kesempatan kerja. d. Membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi y tidak ditangani oleh pemerintah. e. Membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan devisa nonmigas melalui kegiatan pariwisata, ekspor-im  jasa transportasi, dan lain-lain. 1). Kebaikan BUMS a) menambah lapangan kerja, b) mempermudah kegiatan ekspor-impor, c) meningkatan pendapatan dan devisa negara.

2). Keburukan BUMS a) berkurangnya berkurangnya devisa negara karena keringanan bea masuk  b) mengalirnya devisa ke luar negeri c) berkurangnya berkurangnya pendapatan negara karena keringanan pajak  d) adanya kemungkinan penyalahgunaan penyalahgunaan potensi sumber daya dan wewenang e) menimbulkan ketegangan karena persaingan yang tidak sehat.

3. Koperasi

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”, maka bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah koper Dalam perekonomian Indonesia, peran koperasi sangat penting karena: a. Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan sehingga sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia b. Koperasi sesuai dengan golongan ekonomi lemah yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Meskipun demikian, dalam kenyataannya koperasi belum dapat berperan secara maksimal dalam sis perekonomian kerakyatan. Hal tersebut disebabkan karena adanya banyak kendala yang dihadapi oleh kope antara lain: a. masih lemahnya modal koperasi b. tidak/kurang profesionalnya para pengurus dan pegawai koperasi c. kurang kompaknya kerja sama antara pengurus, pengawas, pegawai, dan anggota koperasi d. kurangnya mendasarkan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis dalam pengelolaan koperasi. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka pemerintah melakukan berbagai macam usaha di antaranya den mengeluarkan undang-undang undang-undang koperasi, yaitu UU No. 25 Tahun 1992 agar masyarakat mempunyai pemaha yang benar terhadap koperasi. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 ini seharusnya telah direvisi, namun sa saat ini Draf yang digodok oleh DPR belum ada kejelasan. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tent Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi r ak  sehingga koperasi harus kuat dan dapat memupuk modal sebagaimana badan usaha lainnya melalui u pengerahan modal, baik dari anggota maupun nonanggota. Dengan modal yang kuat, koperasi d mengembangkan usahanya dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi, konsumsi, mau distribusi. Selain itu koperasi harus ditangani secara profesional dan terbuka

4. Sektor Usaha Informal Sebagai Kenyataan Ekonomi

Selain ketiga pelaku ekonomi formal di atas (BUMN, BUMS, dan koperasi) dalam kehidupan perekonomia Indonesia, terdapat usaha-usaha informal, yaitu bidang usaha dengan modal kecil, alat produksi yang terbatas, tanpa bentuk badan hukum. Ciri-ciri usaha informal antara lain sebagai berikut: a. Aktivitasnya tidak terorganisir secara baik karena timbulnya tidak melalui perencanaan perencanaan yang matang b. Pada umumya tidak memiliki izin resmi dari pemerintah c. Pola kegiatannya tidak teratur atau tidak tetap, tet ap, baik tempat maupun waktu/jam kerja. d. Modal dan peralatan serta perputaran usahanya relatif kecil.

pinggir jalan, di perempatan jalan, di bawah pohon yang rindang, dan lain-lain. Barang yang dijual bias makanan, minuman, pakaian, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya. 2. Pedagang Keliling yaitu pedagang yang menjual barang dagangannya secara keliling, keluar-masuk kamp dengan jalan kaki/naik sepeda/sepeda motor. Barang yang dijual kebanyakan barang-barang kebutuhan seh hari seperti minyak goreng, sabun, perabot rumah tangga, t angga, buku dan alat tulis, dan lain-lain. 3. Pedagang Asongan, yaitu pedagang yang menjual barang dagangan berupa barang-barang yang ringan mudah dibawa seperti air mineral, koran, rokok, permen, tisu, dan lain-lain. Tempat penjualan pedag asongan adalah di terminal, stasiun, bus, kereta api, di lampu lalu lintas (traffic light), dan di tempat te strategis lainnya. 4. Pedagang Musiman, yaitu pedagang yang menjual barang dagangannya secara musiman. Barang yang di sesuai dengan musimnya, seperti buah-buahan, kartu lebaran, dan kartu natal.Tempat penjualan di tem tempat strategis atau di tempal-tempat t empal-tempat tertentu, seperti objek wisata, panggung hiburan, dan lain-lain

Sistem ekonomi adalah cara suatu bangsa atau negara mengatur perekonomiannya Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terkand demokrasi ekonomi. Dalam perkembangan perkembangan globalisasi seperti seperti kita saksikan saat saat ini ternyata tidak makin mudah menyajikan menyajikan pemaha tentang adanya sistem ekonomi Indonesia Indonesia Pembangunan Pembangunan ekonomi nasional nasional kita dilakukan oleh tiga pelaku ekonomi yaitu yaitu BUMN (Badan Usaha Milik Neg BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), dan Koperasi .

AS: 1. Untuk menambah pemahaman Anda, coba diskusikanlah bagaimana bentuk peranan pemerin dalam kegiatan ekonomi tradisional. Kemukakan pendapat anda dengan contoh konk Presentasiklan hasilnya dalam diskusi kelompok. 2. Diskusikan peran pelaku ekonomi formal di Indonesia, apakah apakah sudah sesuai dengan harapan? harapan? 3. Diskusikan realisasi pelaksanaan UUD 1945 pasal 35.

TAR PUSTAKA

Edi Swasono, Prof dan Prof. Dr. Mubyarto, Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Sistem Ekonomi Indonesia, 200 udarmi dan Waluyo, Galeri Pengetahuan Sosial Terpadu untuk SMP dan MTs Kelas VIII, Edukasi-net, 2008 w.wikipedia.org/wiki/sistem perekonomian