1.1 LATAR BELAKANG Di tengah laju perkembangan pasar-pasar pasar pasar modern dalam bentuk mall, supermarket, pasar tradisional sepertinya memiliki posisi strategis. Sekalipun di sebagian tempat, pasar tradisional memang cenderung kalah bersaing dengan pasar modern – seperti terjadi di beberapa daerah, pasar tradisional relative sepi mengisyaratkan sebagai pasar yang terpinggirkan – tapi di banyak daerah lainnya, nnya, pasar tradisional justru menunjukkan kesemarakan dan geliat ekonomi yang cukup mengembirakan. Pada beberapa pasar tradisional, betapa masyarakat dari berbagai lapisan tumpah ruah. Ini artinya, pusat ekonomi yang relative lebih banyak digulirkan oleh masyarakat menengah ke bawah tersebut harus diperhitungkan Pasar tradisional, jika dikaji secara jernih, memang memiliki beberapa fungsi penting yang tak dapat digantikan begitu saja oleh pasar modern. Setidaknya, ada empat fungsi ekonomi yang sejauh ini bisa bisa diperankan oleh pasar tradisional; Pertama,, pasar tradisional merupakan tempat dimana masyarakat berbagai lapisan memperoleh barang barang-barang barang kebutuhan harian dengan harga yang relative terjangkau, karena memang seringkali harga di pasar tradisional lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan pasar modern. Dengan kata lain pasar tradisional merupakan pilar penyangga ekonomi masyarakat kecil. Kedua, pasar tradisional merupakan tempat yang relative lebih bisa dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah yang menempati menempati posisi mayoritas dari sisi jumlah. Pasar tradisional jelas jauh lebih bisa diakses oleh sebagian besar pedagang – terutama yang bermodal kecil – ketimbang pasar modern. Ketiga,, pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi usi yang ditarik dari para pedagang; Keempat,, akumulasi aktivitas jual beli di pasar merupakan factor penting dalam perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi baik pada skala local, regional maupun nasional. Permasalahan terkait pengelolaan pasar tradisional antara lain: (1) permasalahan dan citra negatif pasar tradisional umumnya terjadi akibat kurang disiplinnya pedagang, pengelola pasar yang tidak profesional, dan tidak tegas dalam menerapkan kebijakan atau aturan terkait pengelolaan operasional pasar; (2) pasar tradisional umumnya memiliki desain yang kurang baik, termasuk minimnya fasilitas penunjang, banyaknya pungutan liar dan berkeliarannya "preman"preman-preman" pasar serta sistem operasional dan prosedur pengelolaannya kurang jelas; (3) masalah internal pasarr seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, pasar tradisional sebagai sapi perah untuk penerimaan retribusi, menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengurangi pelanggan pedagang pasar, dan minimnya bantuan permodalan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional.
I-1
Revitalisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, baru sebatas fisik bangungan pasar, revitalisasi terhadap pengelolaan pasar belum banyak dilakukan. Padahal perbaikan terhadap manajemen pasar menjadi bagian penting untuk mendorong mendorong profesionalisasi pengelolaan pasar dan meningkatkan pelayanan bagi pedagang maupuan pengunjung pasar. Pengelolaan pasar yang baik dan professional diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional, meningkatkan keuntungan serta dapat menjamin kelangsungan kelangsungan dari pasar itu sendiri. Dalam rangka untuk mendorong profesionaliasi pengelolaan aset pasar, perlu disusun sebuah pedoman pengelolaan pasar. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi sebuah pijakan bagi pengelola pasar, khususnya pasar yang dibangun oleh USDRP, dalam mendorong pengelolaan aset pasar yang professional dan transparan.
1.2 DASAR HUKUM Adapun dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan pedoman umum dan teknis manajemen aset pasar meliputi: 1) Undang--undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 2) Undang--Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 3) Undang--Undang Undang No 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 5) Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 6) Peraturan Presiden 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Pasar modern 7) Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 53/M--Dag/Per/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
I-2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan pedoman umum dan teknis manajemen aset pada ini adalah: 1. Memberikan panduan bagi pemerintah daerah dan perusahaan daerah dalam menyusun dan merencanakan organisasi pasar. 2. Memberikan panduan bagi pengelola pasar dalam melaksanakan operasional pasar yang professional. 3. Memberikan pedoman dalam menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, tertata, hijau, dan ramah lingkungan. 4. Memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan dan sumberdaya manusia organisasi pasar. 5. Mendorong profesionalisasi pengelolaan pasar pada pasar pasar-pasar yang dibangun oleh USDRP. Adapun tujuan yang diharapkan dari penyusunan pedoman umum dan teknis manajeman aset pasar adalah sebagai berikut: 1. Terciptanya pengelolaan aset pasar yang professional, khususnya pada pasar-pasar pasar aset USDRP baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Perusahaan Perusahaan Daerah serta dapat mendorong profesionalisasi manajeman aset pasar pada pasar-pasar pasar tradisional lainnya. 2. Terwujudnya pasar yang bersih, nyaman dan aman serta dapat memberikan kepuasan bagi pengunjung pasar, dan dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional, khususnya pada pasar-pasar pasar pasar aset USDRP, 3. Meningkatnya nilai transaksi pada pasar pasar-pasar pasar aset USDRP yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pasar dan dapat melakukan cost recovery terhadap dana pinjaman USDRP. 4. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
I-3
2.1 PRINSIP-PRINSIP PRINSIP PENGELOLAAN PASAR. Pembangunan pasar membutuhakan sebuah biaya investasi yang besar, sehingga keberadaan pasar diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh unit pasar. pengelolaan pasar yang professional diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pasar itu sendiri dengan peningkatan daya saing pasar berhadapan dengan ritel modern, memberikan tingkat kepuasan layanan yang baik yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah. Efektikfitas manajemen pengelolaan pasar sangat dibutuhkan untuk mewujudkan profesionalisme pengelolaan pasar. Banyaknya pasar tradisional yang tutup bukan disebabkan oleh sumber daya (man, money, material, mechines, methods, marketing, marketing, minutes dan informations) tetapi lebih disebabkan oleh kesalahan manajemennya (miss-management). (miss Untuk membutuhkan pengelolaan pasar yang efektif dibutuhkan beberapa prinsip-prinsip prinsip prinsip dalam pengelolaan pasar, diantaranya:
Otonomi Pengelolaan Pasar Otonomi mi ialah kemandirian dalam mengatur diri sendiri secara merdeka (tidak tergantung pihak lain). Dengan otonomi yang lebih besar, pengelola pasar (unit pasar) mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pasarnya. Melalui otonominya, unit pasar lebihh berdaya dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pasar, pedagang, masyarakat (pengujung) dan berbagai potensi yang dimiliki. Manajemen dilakukan secara otonomi mengandung arti bahwa unit pasar mampu memutuskan sendiri masalah-masalah ah yang muncul di pasar dengan solusi yang terbaik, karena merekalah yang paling tahu yang terbaik bagi pasarnya. Intervensi ensi pemerintah pada dalam kebijakan dan manajerial pengelolaan pasar sering terjadi,, khususnya pada pasar-pasar pasar yang dikelola oleh SKPD/UPT. D/UPT. Kondisi ini dapat mempersempit kewenangan pengelola pasar dan menghambat profesionalisasi pengelolaan pasar itu sendiri. Banyaknya intervensi dalam kebijakan dan pengelolaan operasional pasar dapat melemahkan independensi pengelolaan
pasar dan membentuk entuk sebuah
ketergantungan pasar pada Pemerintah Daerah. Pada pasar-pasar pasar yang dikelola ooleh Perusahaan Daerah, intervensi si pemerintah daerah dalam kebijakan dan operasional asional dapat diminimalisasi. Pengelola Pengelola pasar dapat mengambil
II - 1
setiap kebijakan dan keputusan keputu yang dihadapi dengan lebih baik. Intervensi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pasar, sering terjadi pada: a) Penentuan kios bagi pedagang. b) Penetapan Harga Jual Kios c) Penetapan biaya retribusi pasar d) Penentuan mitra kerja e) Pelaksanaan pengelolaan opersional pasar Pengelolaan pasar oleh pihak swasta lepas dari berbagai intervensi pihak manapun. pengelola pasar lebih otonom dan independen dalam pengelolaan pasar, sehingga pasar dapat dikelola dengan profesional bila dibandingkan dengan pasar-pasar pemerintah. merintah. Pasar Modern BSD adalah salah satu pasar tradisional yang dikelola oleh pihak swasta Meskipun Konsep Pasar Modern BSD adalah pasar tradisional tapi pengelolaan pasar tersebut menggunakan konsep manajemen yang modern. Intervensi dalam berbagai pi pihak baik dari pemerintah maupun dari manajemen BSD, hampir relative tidak ada. Pengelola pasar memiliki kewenangan penuh dalam setiap keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan pasar. Pengelolaan pasar BSD dapat berjalan baik. Penentuan mitra kerja dapat diputuskan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, sehingga dapat menentukan mitra yang terbaik bagi pengelolaan pasar itu sendiri. Berbagai pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan bagi pedagang maupun pengunjung pasar. Pengelolaan kebersihan kebersihan pasar dapat berjalan dengan baik, bahkan selama jam operasional pasar. Aroma bau yang menyengat, tumpukan sampah dan jalan yang becek tidak ditemukan pada pasar tersebut. Pengelolaan keamanan pasar dapat berjalan dengan baik. Berbagai erbagai tindakan kriminalitas minalitas dapat diminimalisasi dan diantisipasi dengan berbagai penjagaan yang ketat oleh pihak keamanan. Pasar Modern merupakan salah satu pasar tradisional yang banyak diminati oleh kalangan kelas menengah, meskipun berada pada lokasi yang berdekatan dengan dengan ritel modern. Tingkat kunjungan belanja masyarakat pada pasar tersebut sangat tinggi, apalagi pada saat hari libur. Bila dibandingkan dengan pasar tradisional lain yang berdekatan, Kondisi Pasar Modern BSD sangat jauh berbeda, khususnya dalam pengelolaan aan pelayanan (kebersihan, keamanan dan parkir) yang diberikan kepada pengunjung.
II - 2
Selain Pasar BSD, Pasar Tanah Tinggi juga merupakan salah satu pasar yang dikelola oleh pihak swasta. Pasar dapat dikelola dengan independen dan lepas dari berbagai intervensi interven dari pihak manapun. Pengelola pasar dapat mengambil setiap kebijakan dan keputusan secara independen, khususnya kebijakan dan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan pasar. Pasar tanah tinggi merupakan pasar induk yang dibangun untuk para pedagang pedagang yang tidak tertampung pada pasar induk Cikokol. Pada awal operasional, Pasar Tanah Tinggi kurang diminati oleh para pedagang, khususnya pedagang pasar induk. Tingkat kunjungan masyarakat ke pasar tersebut juga tergolong rendah. Pengelolaan pasar yang independen dependen dan professional dengan manajeman pasar yang baik merupakan kunci kesuksesan pengelolaan pasar tanah tinggi. Minat kunjungan masyarakat, khususnya pedagang eceran, secara perlahan mulai tumbuh dan bangkit. Kios-kios Kios yang tersedia di pasar tersebut mulai diisi dan penuh oleh pedagang dengan beragam jenis barang dagangan. Omzet transaksi perdagangan di pasar tersebut terus meningkat dan dapat melebihi omzet perdagangan di Pasar Induk Cikokol.
System manajemen yang terintegrasi Pasar harus lah dikelola lola dengan manajemen yang terpadu dimana seluruh aspek manajemen pasar terintegrasi menjadi suatu system. syste Keterpaduan system manajemen pasar adalah syarat terwujudnya manajemen pasar yang professional. Pasar tidak dapat dikelola secara terpisah antara satu satu bagian dengan bagian lainnya. Pengelolaan parkir harus terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pasar, khususnya dalam hal pengelolaan pendapatan parkir dan perencanaan dan pembiayaan opersional dan perawatan dari pengelolaan parkir. Pengelolaan sumber daya daya manusia harus dipadukan dengan kebutuhan tenaga kerja pada tiap bagian serta terintegrasi dengan pengelolaan keuangan keu pasar dalam penggajian dan kebutuhan biaya untuk pengembangan karyawan. Pengelolaan kebersihan pasar dalam rangka mewujudkan pasar bersih bersih tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama antara bagian kebersihan dengan bagian SDM dan bagian keuangan, khususnya dalam penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan dan pembiayaan opersional kebersihan.
II - 3
Pengelolaan pasar yang terintegrasi merupakan kunci bagi terciptanya profesionalisme manajemen pasar. Pasar Modern Modern BSD dan Pasar Tanah Tinggi adalah pasar yang telah berhasil melakukan integrasi manajemen pasar dalam suatu system yang terpadu. Pengelolaan berbagai operasional pasar dijalankan dalam sebuah system yang saling berhubungan dari suatu bagian dengan bagian lainnya.
Memaksimalkan pendapatan pasar. pasar Kelangsungan sebuah organisasi bisnis ditentukan oleh besaran penghasilan yang didapat untuk membiayai yai kebutuhan opersional dan pengembangan organisasi tersebut. Begitu juga dengan pengelolaan pasar. keberlangsungan sebuah pasar ditentukan oleh pendapatan yang diperoleh dari opersional pasar untuk membiayai opersional pasar. Pendapatan pasar dapat diperoleh dari berbagai sumber. Memaksimalkan pendapatan pasar merupakan sebuah keharusan bagi pengelola pasar untuk menjaga keberlangsungan pasar itu sendiri. Pasar merupakan bagian dari entitas bisnis dimana, pembangunan pasar membutuhkan biaya investasi yang besar, biaya tersebut rsebut harus dapat dikembalikan. Selain penggalian sumber pendapatan pasar, pengelola pasar juga harus dapat meminimalisasi tingkat kebocoran pendapatan yang sering terjadi pada operasional pasar. Pasar BSD merupakan salah satu pengelolaan pengelolaan pasar yang dapat memaksimalkan sumber pendapatan pasar, dengan cara memaksimalkan waktu operasional pasar. Pada pagi sampai malam hari, pasar BSD digunakan untuk perdagangan barang kebutuhan harian pada kios dan lapak yang ada pada bangunan pasar. Namun Namun pada malam hari pasar BSD dijadikan sebagai pusat jajanan yang menawarkan berbagai jenis makanan dan masakan yang tersedia diluar bangunan pasar. Bangunan luar pasar BSD, juga didesain untuk dapat digunakan sebagai space iklan bagi berbagai produk. Pada Pada pasar BSD terdapat ketentuan yang melarang menempelkan berbagai jenis iklan produk pada dinding bangunan, sehingga kondisi dalam bangunan pasar bersih dari berbagai iklan produk dalam bentuk apapun.
Standarisasi Kualitas Layanan Pasar Keberadaan pasar sangat tergantung dari keberdaaan pedagang dan pengunjung pasar (masyarakat), tanpa keduanya pasar tidak berfungsi layaknya sebuah pasar. Pedagang II - 4
yang berjualan dalam suatu pasar memiliki ekpektasi terhadap pasar tempat berdagang, diantaranya; 1. Tingginya tingkat kunjungan masyarakat pada pasar tersebut 2. Pasar yang bersih dan aman 3. Harga sewa yang terjangkau dan kemudahan pembayaran sewa/beli kios dan lapak, 4. Minimnya penarikan retribusi. 5. Ketersedian fasilitas penunjang bagi aktifitas perdagangan. Adapun ekspektasi spektasi pengunjung pasar, diantaranya; 1. Pasar yang bersih, nyaman, dan aman, 2. Kelengkapan barang dagangan 3. Kepastian jam operasional pasar. Untuk memenuhi ekpektasi seluruh ekpektasi pedagang dan pengunjung perlu dibuat sebuah standarirasi kualitas layanan yang dapat dijalankan secara prosedural dan sistemik. Berbagai bentuk layanan perlu dibuatkan sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk uk menjada kualitas layanan yang diberikan kepada pengunjung pasar. pengelola pasar juga harus terus mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan kepada pedagang dan pengunjung untuk dapat memperbaiki layanan tersebut secara terus menerus.
Efisien Efisienn ialah suatu proses yang menghasilkan sesuatu yang disyaratkan dengan mengorbankan sumber daya yang paling minimal. sumber daya terutama biaya, waktu dan tenaga. Dalam hal ini proses-proses proses proses dilakuakan selalu menghindari terjadinya pemborosan atau kerugian-kerugian kerugian yang tidak perlu. Proses efisiensi diukur dengan perbandingan antara output yang dicapai dengan biaya-biaya biaya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tersebut. Dalam pengelolaan pasar banyak cara yang dapat dilakukan, dengan berbagai pilihan yangg tersedia. Pengelola pasar harus menentukan pilihan-pilihan pilihan pilihan tersebut dengan prinsip efisiensi. Pengelolaan kebersihan pasar dapat dilaksanakan oleh unit pasar sendiri dengan merekrut tenaga kebersihan yang digaji secara harian, atau dapat dilaksanakan bekerjasama erjasama dengan pihak ketiga. Diatanra kedua alternative tersebut harus ditentukan oleh pengelola pasar berdasarkan prinsip efisiensi. II - 5
2.2 FUNGSI PASAR. Pasar memiliki beberapa fungsi diantaranya;
Fungsi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pasar jika dikji secara jernih, memang memimiliki beberapa fungsi yang tak tergantikan begitu saja oleh pasar modern. Setidaknya ada empat fungsi ekonomi yang sejuah ini bisa diperankan oleh pasar tradisional, yaitu: a) Pasar tradisional merupakan tempat dimana masyarakat berbagai berbagai lapisan memperoleh barang barang-barang barang kebutuhan harian dengan harga yang relative terjangkau, karena memang seringkali relative lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan pasar modern. Dengan kata lain pasar tradisional merupakan pilar penyangga ekonomi ekono masyarakat kecil b) Pasar merupakan tempat yang relative lebih bisa dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas dari sisi jumlah. Pasar tradisional jelas jauh lebih bisa diakses oleh sebagian besar pedagang – terutama yang bermodal kecil – ketimbang pasar modern. c) Pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah lewat pendapatan yang diperoleh dari opersional pasar. Pengelolaan pasar yang professional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang diperoleh dari operasional erasional pasar itu sendiri. d) Pasar juga merupakan sarana distribusi perekonomian yang dapat menciptakan tambahan tempat usaha bidang jasa dan pencipta kesempatan kerja e) Akumulasi aktivitas jual beli di pasar merupakan factor penting dalam penghitungan tingk tingkat at pertumbuhan ekonomi baik pada skala local, regional maupun nasional.
Fungsi sosial kemasyarakatan Terdapat beberapa fungsi sosial kemasyarakatan dari keberadaan pasar diantaranya: a) Pasar merupakan ruang penampakan wajah asli masyarakat yang saling tergantung gantung karena saling membutuhkan. Tawa, canda dan nilai-nilai nilai nilai cultural yang ada dimasyarakat dapat dipotret dalam keseharian pasar . II - 6
b) Pasar adalah tempat bagi masyarakat terutama dari kalangan bawah, untuk melakukan interaksi sosial dan melakukan diskusi informal atas segenap permasalahan yang mereka hadapi.
Fungsi Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, disebutkan tujuan pelaksanaan otonomi o seluas-luasnya, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. daerah. Untuk mewujudkan tujuan ekonomi pemerintah wajib melaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawabnya diantaranya adalah penyediaan sarana dan prasarana umum. Pasar merupakan salahh satu sarana public, yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Pasar merupakan tempat dimana masyarakat dapat memperoleh barang barang-barang untuk memenuhi kebutuhan harian. Pasar juga memiliki fungsi pengerak ekonomi daerah, tempat terjadinya distrusi hasil hasi produksi masyarakat daerah. Meskipun keberdaan pasar tidak memberikan keuntungan bagi keuangan daerah, namun kelangsungan operasional pasar tersebut harus terus dijaga dan dipertahankan oleh pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan layanan sarana publik publik bagi masyarakat. Dalam rangka mempertahankan kelangsungan pasar, pengelolaan pasar harus dilakukan secara professional dan dengan manajemen pasar yang baik, sehingga kelangsungan operasional pasar dapat dipenuhi oleh pendapatan yang diperoleh dari operas operasional pasar itu sendiri, dan tidak membebani beban APBD. Selian itu pengelolan pasar yang professional diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi keuangan daerah sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, azas penyelenggaran nggaran pelayanan public adalah sebagai berikut: a) Kepentingan umum; b) Kepastian c) Kepastian hukum; d) Kesamaan hak; e) Keseimbangan hak dan kewajiban; f) Keprofesionalan; g) Partisipatif;
II - 7
h) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; i)
Keterbukaan;
j)
Akuntabilitas;
k) Fasilitas dan perlakuan rlakuan khusus bagi kelompok rentan; l)
Ketepatan waktu; dan
m) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
II - 8
Kelembagaan Pasar merupakan suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor faktor faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian prilaku sosial serta in insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.
3.1 TEKNIS PEMILIHAN KELEMBAGAAN PASAR Dorongan untuk merevitallisasi pasar tradisional dari berbagai aspeknya mulai dari fisik bangunan sampai pada manajemen pasar, terus bermunculan diberbagai daerah. Hal ini diakibatkan oleh kondisi pasar tradisional yang kian termarjinalkan menghadapi persaingan dari ritel modern yang terus berkembang;. Selain itu juga, banyaknya bermunculan pasar tradisonal dengan manajemen modern yang sukses diterima masyarakat memberikan nuasa optimisme bagi pihak pemerintah daerah untuk dapat merevitalisasi pasarnya dengan baik. Dalam rangka melakukan revitalisasi manajemen pasar, pemerintah daerah terlebih dahulu harus menentukan kelembagaan pengelola pengelola pasar. Terdapat beberapa alter alternative model kelembagaan pasar dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. pemilihan model kelembagaan pasar mengharuskan pemerintah untuk melakukan penilaian terhadap kelembagaan pasar dan kinerja kine pengelolaaan pasar saatt ini. Apabila kondisi kelembagaan menjadi penghambat bagi peningkatan profesionalisasi pengelolaan pasar, maka pemerintah dapat memilih alternatif kelembagaan pasar lainnya yang lebih dapat mendorong terwujudnya profesionalisasi manajemen aset pasar. Adapun apun tahapan pemilihan kelembagaan pasar adalah sebagai berikut: 1.
Review Kelembagaan & Kinerja Pasar Saat Ini
III - 1
a. Review factor-faktor factor faktor manajerial yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pasar b. Review Terhaap Kinerja Pengelolaan Pasar 2.
Review Model Kelembagaan Pasar Lainnya
3.
Penentuan Kelembagaan Pasar
4.
Perbaikan Managerial Gambar 3.1 Alur Pemilihan Kelembagaan Pasar
3.1.1 REVIEW KELEMBAGAAN DAN KINERJA PASAR Kelembagaan selalu menjadi isu penting dalam revitalisasi pengelolaan pasar daerah daerah. Kelembagaan elembagaan yang baik merupakan kunci dari keberhasilan pengelolaan pasar. Selama ini pemerintah cenderung lebih menekankan pada pembangunan fisik dengan mengutamakan pembangunan sarana dan prasarana pasar, perhatian terhadap infrastruktur kelembagaan masi masih sangat minim. Di lain pihak kebijakan pemerintah cenderung tidak konsisten selalu berubah dan sulit dilaksanakan secara utuh. Ini memerlukan perhatian yang serius, karena pada dasarnya hampir semua kegagalan
III - 2
pengelolaan pasar bersumber kegagalan kelembagaan. aan. Review terhadap kelembagaan dan kinerja pasar, meliputi: A. PENILAIAN TERHADAP FACTOR FACTOR-FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENGELOLAAN rendahnya kinerja perusahaan daerah dise disebabkan babkan oleh pendidikan dan pelatihan terhadap dap karyawan lebih bersifat birokratis, rendahnya dahnya tingkat produktifitas karyawan, penetapan an harga jual dibawah biaya produksi, pro inefisiensi, portofolio yang kurang tepat, pemaanfaatan asset yang tidak optimal, kurang memper memperhatikan kepuasan pelanggan dan reputasi
1) Intervensi Birokrasi Dan Politis Politi Campur tangan an birokrasi dan politisi terhadap terhadap pihak manajemen Perusahaan Daerah tidak terlepas terle dari kepemilikan dalam Perusahaan sahaan Daerah dan peraturan perundang-undangan perundang yang mengaturnya. 2) Otonomi Manajemen Perusahaan Daerah Otonomi manajemen tersebut dapat dilihat pada tingkat kemandirian pengelola pasar dalam pengambilan pengambi keputusan strategis sebagaimana mana dikatakan bahwa dampak dari kuatnya intervensi birokrasi dan DPRD adalah kurang in intensifnya dan keberanian pengelola pasar dalam alam pengambilan keputusan yang bersifat kebijakan,, sedangkan yang bersifat operasional opera nal yang sekalipun mungkin kewenangannya nangannya tersebut ada pada pengelola pasar juga sering kali diintervensi oleh birokrasi dan DPRD. Padahal kewenangan tersebut cukup luas dan jelas., tetapi karena tingkat ketergantungan yang tinggi maka keberanian dalam pengambilan keputusan yang operasional tetap selalu minta petunjuk. Otonomi manajemen ini dapat dilihat pada tingkat kemandirian pihak manjemen pengelola pasar dalam pengambilan keputusan, besarnya dan kejelasan kewenanagan yang diberikan.
III - 3
3) Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Perusahaan Daerah Pengelolaan pasar saat ini, lebih berwatak birokratis, dimana berba berbagai pengambilan keputusan tersentral pada satu pimpinan. Hal ini akan mengakibatkan terjadi perpanjangan alur dalam mengambil keputusan sehingga menjadi lambat dan kehilangan kesempatan/peluang bisnis. Tuntutan masyarakat syarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan diberikan oleh pengelola pasar masih jauh dari harapan. Hal ini diakibatkan oleh lambannya mekanisme pengambilan keputusan. Tuntutan-tuntutan Tun utan tersebut mengharuskan pengelola pasar untuk memperpendek dan mempercepat mekanisme pengambilan keputusan agar tidak digilas oleh semakin ketatnya persaingan bisnis di era liberalisasi perdagangan dan investasi sekarang ini. 4) Karyawan Pasar Pada umunya, UPT Pasar sering menghadapi kesulitan dalam hal perekrutan karyawan. Hal ini dikarenakan minimnya aparat pemerintah yang yang memiliki pengalaman alaman dalam pengelolaan pasar. Rekruitmen tenaga kerja dari pihak eksternal, kerap kali dihadapkan pada minimnya anggaran yang tersedia, serta proses perencanaan anggaran yang membutuhkan waktu yang tidak cepat. Nuasa politik dan intervensi interven dari berbagai pihak untuk jabatan-jabatan jabatan strategis UPT pasar, tidak bias dihindarkan. Ditambahlagi rekruitmen yang bernuasa i kekeluargaan dan mengabaikan aspek kompentensi menjadi kendala. 5) Tingkat Efisien Dan Efektifitas Efisiensi pengelolaan pasar pas berkaitan dengan biaya opersional atau input untuk menghasilkan jasa layanan atau output. Tingkat efisiensi nsi dapat dilihat pada perbandingan ingan terbaik antara input dengan output. Operasionalisasi dapat diukur dari target input dibandingkan dengan realisas realisasii input. Dengan jumlah dan kualitas output yang telah ditetapkan sejauhmana realisasi input berada sama atau di bawah target input. Ine Inefisiensi fisiensi terjadi karena tidak adanya rencana produksi yang jelas, tidak ada standar input maupun standar output output.
III - 4
6) Budayaa Organisasi Pengelola Pasar Budaya organisasi yang birokratis menjadi hambatan bagi pengelolaan pasar yang professional. Budaya birokratis akan menjadikan organisasi pasar bernuasa status quo, yang pada akhirnya dapat menghambat sebuah kreatifitas dan inovasi. inovasi. Profesionalisasi pengelolaan pasar harus didukung oleh budaya organiasi yang terbuka, inovatif serta kreatif. Gambar 3. Faktor-Faktor Faktor Manajerial Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Pasar
III - 5
B. PENILAIAN TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN PASAR Penilaian Kinerja merupakan penentuan secara periodic efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas prilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi. Penilaian kinerja pengelolaan pasar, terdiri dari 4 indikator kinerja, yang meliputi: 1) Kinerja Administratif Kinerja administratif dinilai berdasarkan: a) Tertib Laporan Internal dan Ekternal b) Rencana Jangka Panjang c) Struktur, Job Desk dan Uraian Tugas untuk masing bagian d) Standard Operasional Prosedure e) Rencana Kerja dan Anggaran 2) Kinerja Keuangan Kinerja keuangan diniali berdasarkan: a) Rasio Laba Terhadap Aktiva Produktif b) Rasio Laba Terhadap Penjualan c) Rasio Aktiva Lancar Terhadap Hutang Lancar d) Rasio Hutang Jangka Panjang Terhadap Total Hutang e) Rasio Total Aktiva Terhadap Total Hutang f) Rasio Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasi Op g) Rasio Laba Operasi Sebelum Biaya Penyusutan Terhadap Angsuran Pokok Dan Bunya Jatuh Tempo h) Rasio Aktiva Produktif Terhadap Pendapatan Pasar 3) Kinerja SDM Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dinilai berdasarkan:
III - 6
a) Teknis Indikator Teknis meliputi; disiplin karyawan, keinginan berprestasi, keinginan untuk melayani, komitmen pada organisasi dan proaktif. b) Kepuasan Kerja Kepuasan kerja meliputi; Kepuasan terhadap gaji dan tunjangan serta lingkungan kerja c) Manajerial Indicator manajerial terdiri dari: kemampuan kepemimpinan kepemimpinan dan kemampuan bekerjasama d) Pengembangan Kapasitas
4) Kinerja Opersional Kinerja Operasional Pasar dinilai berdasarkan: a) Kualitas layanan, kemudahan mendapatkan layanan dan tingkat kepuasan layanan (Kebersihan, Keamanan dan Parkir) b) Jumlah Kios/Lapak yang terisi c) Kinerja Pengeloalan sarana dan prasarana d) Tingkat kebocoran pendapatan e) Penanganan keluhan pedagang dan pengunjung pasar
III - 7
Gambar 3. Indikator Kinerja Operasional Pengelolaan Pasar
III - 8
C. PELAKSANAAN REVIEW KINERJA PASAR Review terhadap kelembagaan pasar dan kinerja pasar saat ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya: a) Bekerjasama dengan lembaga pendidikan b) Melibatkan pihak ketiga (konsultan manajemen) c) Melakukan kajian secara internal
3.1.2 REVIEW TERHADAP MODEL KELEMBAGAAN PASAR LAINNYA Review alternative model kelembagaan pasar dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan cara; 1)
Melakukan studi banding alternative model kelembagaan pasar yang sukses Adapun manfaat dari studi banding alternative model model kelembagaan pasar adalah: 1. Melihat
berbagai
kelemahan
pada
pengelolaan
pasar,
dengan
membandingkannya pada pasar-pasar pasar pasar yang dikelola secara professional 2. Sarana koreksi bagi pengelolaan pasar saat ini dengan melihat berbagai pengelolaan pasar secara professional. 3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan model kelembagaan yang ada, sebagai dasar dalam menentukan model kelembagaan yang ideal pada pasar USDRP 2)
Melakukan kajian terhadap kemungkinan alternative pengelolaan model kelembagaan pasar, bekerjasama ddengan engan lembaga pendidikan atau pihak ketiga.
III - 9
3.2 MODEL KELEMBAGAAN PASAR Pengelolaan pasar sesungguhnya membawa konsekuensi kelembagaan bagi pengelolaan pasar tradisional. Sejalan dengan lingkungan yang ditempatinya, maka kelembagaan pada pasar tradisional memiliki dua tingkatan, yaitu; (1) kelembagaan internal, dan (2) kelembagaan eksternal, Kelembagaan internal pasar adalah lembaga pengelola pasar yang berada/berkantor di dalam pasar dan menangani langsung semua proses dan prosedur operasi dan pengelolaan pasar yang berada dalam Lingkungan Mikro pasar. Dalam kasus pasar tradisional, sional, maka lembaga Mikro pasar adalah Manajemen masing-masing masing masing unit pasar yang dipimpin oleh Kepala Pasar. Sedangkan Kelembagaan Eksternal pengelolaan pasar adalah lembaga yang tidak berada/berkantor di dalam pasar, namun diperlukan/terlibat untuk mendukung mendukung proses dan prosedur yang berjalan di lingkungan mikro pasar. Dalam kasus pasar tradisional lembaga makro pasar adalah SKPD Pembina pasar, Kantor Pusat PD Pasar, Dinas/SKPD terkait, dan lembaga/instansi lain yang berasal dari lingkungan daerah/kota dan lingkungan lingkungan makro pasar. Kelembagaan eksternal eksternal-1 adalah kelembagaan-kelembagaan kelembagaan yang ada dalam system kota, sedangkan kelembagaan eksternal 2 adalah kelembagaan yang ada di system makro (nasional/propinsi). Variasi model kelembagaan banyak terjadi di kelembagaan kelembagaan eksternal pasar tradisional, terutapa pada system kota. Variasi kelembagaan ini secara umum dapat dibagi menjadi 2 model yaitu: 1. Unit Pasar di bawah Pengelolaan Pemerintah Daerah Unit Pasar di bawah Pengelolaan Pemerintah Daerah memiliki beberapa alternative model pengelolaan, yaitu: a. Pasar dikelola oleh SKPD melalui UPTD b. Pasar dikelola oleh SKPD dengan pola Badan Layanan Umum Daerah (UPTD) c. Pasar dikelola SKPD bekerjasama dengan Mitra 2. Unit Pasar dibawah Pengelolaan Perusahaan Daerah Pengelolaan pasarr oleh perusahaan daerah memiliki 2 alterntaif model pengelolaan, yaitu; III - 10
a. Aset dikelola Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah 100% b. Aset dikelola Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Mitra. 3.1.1
PENGELOLAAN PASAR OLEH SKPD
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di beberapa daerah mengelola langsung aset yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, seperti pasar yang dikelola oleh dinas pasar atau dinas pendapatan, Dalam skema ini, pendapatan pengelolaan aset investasi USDRP langsung sung disetor ke kas daerah, dan biaya operasional disediakan di dalam APBD. Adapun pola kelembagaan pasar yang dikelola oleh SKPD Pengelolaan Pasar dapat dilihat pada gambar 3.1 Gambar 3.1 Pola Kelembagaan Pasar Oleh SKPD
III - 11
Keunggungan Dan Kelemahan Pengelolaan Pasar Oleh SKPD Keunggulan model ini adalah: 1. Keuangan investasi USDRP adalah tetap merupakan bagian dari keuangan daerah, sehingga langsung berada dalam pengawasan DPRD dan meminimalkan perpindahan tangan aset investasi ini karena kesalahan pengelolaan. 2. Kebutuhan modal kerja dan operasional pasar dalam suatu tahun anggaran lebih terjamin karena menjadi bagian dari APBD. Kelemahan model ini adalah: 1. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja tidak idak terpisah dari dari pelaksanaan keuangan daerah sehingga menyulitkan pemantauan kinerja pengelolaan aset. Kesulitan ini akan berakibat pada kesulitan mendorong peningkatan profesionalisme pengelolaan aset. Seringkali terjadi juga bahwa biaya operasi dan dan pemeliharaan aset yang disediakan APBD tidak mencukupi atau tersedia dalam waktu yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Di banyak tempat hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas pelayanan dan memburuknya kondisi fisik aset. 2. Sulit merekrut tenaga profesiona profesionall pengelola karena pengelola merupakan pegawai daerah yang digaji berdasarkan struktur penggajian yang berlaku umum di daerah tersebut. 3. Ada resiko masuknya aspek politis yang tidak sejalan dengan aspek bisnis dalam keputusan pengelolaan investasi tersebut. tersebut 4. Potensi pengembangan aset investasi sangat tergantung pada potensi keuangan daerah dalam suatu tahun anggaran.
3.1.2
PENGELOLAAN PASAR MODEL BLUD
Suatu Badan Layanan Umum (BLU) dibentuk berdasarkan UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 68 dan 69. Bagi Pemerintah Daerah, pengaturan lebih lanjut atas BLU terdapat dalam PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang
III - 12
Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum. Pemerintah Daerah perlu tetap memantau perkembangan terakhir dari peraturan perundangan atas bentuk yang masih relatif baru ini. Adapun pola kelembagaan pasar pasar yang dikelola oleh BLUD dapat dilihat pada gambar 3.2 Gambar 3.2 Pola Kelembagaan Pasar Oleh BLUD
Keunggungan Dan Kelemahan Pengelolaan Pasar Oleh BLUD Keunggulan skema BLU ini adalah keuangan investasi USDRP adalah tetap merupakan bagian dari keuangan daerah, sehingga langsung berada dalam pengawasan DPRD dan meminimalkan perpindahan tangan aset investasi ini karena kesalahan pengelolaan. Kelemahan dari skema BLU ini adalah : 1. Dengan masih tercampurnya keuangan Pemerintah Daerah dengan keuangan BLU, baik dalam penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan kurang mendorong peningkatan profesionalisme pengelolaan BLU yang diperlukan untuk memastikan bahwa aset itu telah dikelola untuk mencapai kondisi pelayanan dan keuangan yang baik. 2. Ada da resiko masuknya aspek politis yang tidak sejalan dengan aspek bisnis dalam keputusan pengelolaan investasi tersebut.
III - 13
3. Karena BLU berhak menggunakan pendapatannya langsung, maka terdapat resiko pendapatan BLU digunakan tanpa memperhatikan kebutuhan dana uuntuk perawatan, pengelolaan, kesinambungan operasi, serta kewajiban penyelesaian pinjaman. 4. Potensi pengembangan BLU sangat tergantung pada potensi keuangan daerah dalam suatu tahun anggaran
3.1.3
PENGELOLAAN PASAR OLEK SKPD BEKERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
PP 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan kerjasama pemanfaatan dengan mitra pihak ketiga jika Pemerintah Daerah sulit mengelola aset tersebut secara optimal ataupun terdapat keterbatasan an dalam APBD untuk membiayai operasional dan pemeliharaan asset investasi USDRP itu. Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan mitranya perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah No 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.. Adapun alur model kelembagaan elembagaan pasar yang dikelola oleh SKPD berkerjsama dengan pihak ketiga dapat dilihat pada gambar 3.3 Gambar 3.3 Pola Kelembagaan Pasar Oleh SKPD Bekerjasama dengan Pihak Ketiga
III - 14
Keunggungan Dan Kelemahan Pengelolaan Pasar Skpd Bekerjasama Dengan Pihak Ketiga Skema ini memiliki keunggulan sebagai berikut: 1. Tekanan pada APBD menjadi berkurang karena Pemerintah Daerah tidak perlu menyediakan biaya operasional dan perawatan aset dalam APBD. 2. Pemerintah Daerah tidak terlibat dalam pengelolaan yang seringkali kompleks dan membutuhkan keahlian dan ketekunan manajemen yang tinggi 3. Terdapat kepastian akan pengembalian pokok dan biaya pinjaman lainnya, khususnya bila persyaratan kontribusi dan bagi hasil kepada kas daerah telah disertai dengan sanksi yang yang tegas atas kelalaian pemenuhan sanksi ini 4. Profesionalisme pengelolaan dapat diharapkan membaik karena minimalnya campur tangan Pemerintah Daerah ke dalam pengelolaan aset tersebut. Kelemahan skema ini adalah: 1. Perlunya pemilihan partner yang tepat secara seksama, dengan engevaluasi pengalaman mitra dalam bidang sejenis. 2. Seringkali terdapat kecurangan yang dilakukan oleh mitra karena memasukkan biaya yang bukan merupakan biaya yang diijinkan ((allowable cost). 3. Pemeliharaan sering diabaikan oleh mitra untuk mengurangi biaya, dan meningkatkan keuntungan. 4. Bila jangka waktu kerja sama terlalu pendek maka mitra akan memiliki wawasan jangka pendek, yaitu pencapaian laba tahunan. Tidak ada insentif kepada mitra untuk ikut dalam menanamkan modalnya guna mengembangkan mengembangkan dan memperluas asset dikemudian hari..
3.1.4
PENGELOLAAN PASAR OLEH PERUSAHAAN DAERAH 100% SAHAM MILIK PEMERINTAH DAERAH
Dalam skema ini, ditunjuk suatu Perusahaan Daerah yang lama atau yang baru dibangun khusus mengelola investasi USDRP, yang mana 100% saham Perusahaan Daerah itu dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah meneruspinjamkan pinjaman USDRP kepada Perusahaan ahaan Daerah tersebut. Penerusan pinjaman ini adalah transparan kepada
III - 15
kreditur. Pemerintah Daerah menyediakan modal kerja bagi Perusahaan Daerah tersebut untuk menentukan jumlah seluruh modal Perusahaan Daerah. Perusahaan kemudian harus merekrut dan memob memobilisasi ilisasi personil, menciptakan sistem dan prosedur, serta membangun system manajemen yang mampu untuk mengelola investasi USDRP tersebut. Adapun alur model kelembagaan pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah, dengan Saham 100% milik Pemerintah Daerah, dapat d dilihat pada gambar 3.4 Gambar 3.4 Pola Kelembagaan Pasar Oleh Perusahaan Daerah Dengan 100% Saham Milik Pemda
Keunggungan Dan Kelemahan Pengelolaan Pasar Oleh Perusahaan Daerah, Dengan 100% Saham Milik Pemda Skema ini memiliki keunggulan keunggu sebagai berikut: 1. Hilangnya tekanan pada APBD untuk membiayai operasional dan pemeliharaan. 2. Berkurangnya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sehari hari. 3. Mudah untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan, terlebih lagi bila telah dapat dibangun sistem reward-punishment yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja Perusahaan Daerah.
III - 16
Kelemahan skema ini adalah: 1. Resiko default yang cukup tinggi karena pengembalian pinjaman kepada Pemerintah Pusat, secara legal, adalah kewajiban Pemerintah Daerah, bukan kewajiban Perusahaan Daerah tersebut. 2.
Skala aset investasi USDRP mungkin jauh diatas skala aset yang sebelumnya dikelola Perusahaan Daerah tersebut sehingga sehingga pengelolaannya menjadi lebih kompleks. Perusahaan Daerah belum tentu memiliki sumber daya yang memadai.
3.
Ada kemungkinan keterbatasan APBD untuk menambah modal yang diperlukan guna pengembangan perusahaan di kemudian hari.
3.1.5
PENGELOLAAN PASAR OLEH PERUSAHAAN PERUSAHAAN DAERAH BEKERJASAMA DENGAN MITRA SWASTA DALAM KEPEMILIKAN SAHAM
Dalam skema ini, pemerintah bersama mitra membentuk suatu Perusahaan Daerah baru yang khusus mengelola investasi USDRP. Mitra ini dapat berupa perorangan, perusahaan swasta atau BUMN lain. Yang menyediakan modal kerja, pengetahuan dan aset lainnya sebagai penyertaan modalnya Setelah itu Pemerintah Daerah meneruspinjamkan investasi USDRP kepada Perusahaan Daerah tersebut, dengan menyesuaikan waktu dan jumlah kewajiban pembayaran pokok ddan an bunga pinjaman dari Perusahaan Daerah kepada Pemerintah Daerah dengan waktu dan jumlah kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Hutang proyek USDRP berasal dari hutang Pemerintah Pusat kepada kreditur yang kemudian
diteruspinjamkan
kepada
Pemerintah
Daerah.
Nota
Perjanjian
PenerusanPinjaman USDRP sebelumnya ditandatangani antara Menteri Keuangan dengan Kepala Daerah. Menurut PP 54/2005 tentang Pinjaman Daerah pasal 42: “apabila Pemerintah Daerah gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya maka Menteri Keuangan akan memperhitungkan kewajiban tersebut dari hak DAU atau dana bagi hasil yang menjadi hak daerah tersebut”. Ini berarti terdapat moral hazard dimana manfaat dari investasi proyek USDRP sepenuhnya sepenuhnya berada pada Perusahaan Daerah (yang tidak sepenuhnya dikendalikan Pemerintah Daerah karena adanya pemegang saham lain)
III - 17
sementara beban pengembalian pinjaman berada pada Pemerintah Daerah (yang DAU atau dana bagi hasilnya akan secara otomatis dipotong bila terjadi gagal bayar pinjaman).Oleh karena itu, skema ini harus diterapkan secara berhati-hati berhati hati dengan memperhatikan berbagai rambu-rambu, rambu rambu, baik dari segi tata kelola perusahaan ((corporate governance)) maupun persyaratan keuangan. Adapun alur model kelembagaan mbagaan pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah, dengan Saham 100% milik Pemerintah Daerah, Daer dapat dilihat pada gambar 3.5 Gambar 3.5 Pola Kelembagaan Pasar Oleh Perusahaan Daerah Bersawa Mitra Swasta Dalam Kepemilikan Saham
III - 18
Keunggungan Dan Kelemahan Pengelolaan Pasar Oleh Perusahaan Daerah Bersama Mitra Swasta Sebagai Pemegang Saham Skema ini memiliki keunggulan sebagai berikut: 1. Hilangnya tekanan pada APBD untuk membiayai operasional dan pemeliharaan 2. Berkurangnya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sehari hari 3. Mudah untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan, terlebih lagi bila telah dapat dibangun sistem reward-punishment reward yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja Perusahaan Daerah 4. Bila profitabilitas Perusahaan Daerah baik, maka mudah mendapatkan akses kepada peningkatan modal perusahaan di masa mendatang baik dari mitra tersebut maupun dari calon mitra lain yang mengamati kinerja Perusahaan Daerah tersebut. Skema ini memiliki kelemahan sebagai berikut: berikut 1. Resiko default yang sangat tinggi karena pengembalian pinjaman, secara legal, adalah kewajiban Pemerintah Daerah, bukan kewajiban Perusahaan Daerah tersebut beserta mitranya. 2. Apabila aspek corporate governance tidak dibangun dan dijalankan dengan baik, besar esar kemungkinan dalam jangka panjang porsi saham Pemerintah Daerah terdilusi sehingga Pemerintah Daerah kehilangan kendali atas Perusahaan Daerah tersebut.
III - 19
III - 20
4.1
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN PASAR
Berbicara mengenai manajemen keuangan pasar bukan hanya berkisar pemungutan retribusi dan pencatatan atau akuntansi. Manajemen keuangan pasar merupakan bagian penting dari manajemen pasar secara keseluruhan dan tidak boleh dipandang sebagai suatu aktivitas tersendiri yang menjadi bagian pekerjaan bidang keuangan. Manajemen keuangan pasar merupakan tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan organisasi pasar. Untuk itu, dalam membangun sistem manajemen keuangan pasar yang baik perlu terlebih dahulu melakukan identifikasi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik. Setidak-tidaknya terdapat 7 (tujuh) prinsip dari manajemen keuangan yang harus diperhatikan yaitu : 1. Konsistensi (Consistency). Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi (pasar) harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa terdapat manipulasi di pengelolaan keuangan. 2. Akuntabilitas (Accountability). Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum, yang melekat pada individu, kelompok atau organisasi (pasar) untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Organisasi (pasar) harus dapat menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumberdayanya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Semua pemangku kepentingan berhak untuk mengetahui bagaimana dana dan kewenangan digunakan. 3. Transparansi (Transparency). Organisasi (pasar) harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Termasuk didalamnya, menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap dan tepat waktu serta dapat dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Apabila organisasi (pasar) tidak transparan, hal ini mengindikasikan ada sesuatu hal yang disembunyikan. 4. Kelangsungan Hidup (Viability). Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi (pasar) di tingkat stratejik maupun operasional harus sejalan/disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup (viability) merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan
IV - 1
keuangan organisasi (pasar). Manager organisasi (pasar) harus menyiapkan sebuah rencana keuangan yang menunjukan bagaimana organisasi dapat melaksanakan rencana stratejiknya dan memenuhi kebutuhan keuangannya. 5. Integritas (Integrity). Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan 6. Pengelolaan (Stewardship). Organisasi (pasar) harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara praktek, organisasi dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik melalui : berhati-hati dalam perencanaan stratejik, identifikasi resiko-resiko keuangan dan membuat system pengendalian dan sistem keuangan yang sesuai dengan organisasi (pasar). Standar Akuntansi (Accounting Standards). Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Hal ini berarti bahwa setiap akuntan di seluruh dunia dapat mengerti sistem yang digunakan organisasi.
4.2
SUMBER PENDAPATAN PASAR
Pasar merupakan bagian entitas bisnis jasa yang menawarkan space lokasi dalam bentuk kios maupun lapak untuk kegiatan perdagangan. Pendapatan pasar mempunyai peranan yang sangat penting untuk keberlangsungan pasar itu sendiri. Di sisi lain, pemerintah daerah menuntut pengelola pasar tradisional untuk dapat mandiri dalam menggali sumber-sumber pembiayaan bagi keberlangsungan pasar, sehingga pengelolaan pasar tidak lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD). Pasar diharapkan dapat memberikan pendapatan bagi daerah. Kompleksitas permasalahan didalam pengelolaan pasar, menuntut adanya upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggalian potensi pendapatan pasar. Hal ini diantaranya dapat diupayakan dengan penataan kembali tata letak pasar sehingga kesemrawutan pasar dapat diatasi, menambah/memperluas area pasar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sebagainya. Perlu adanya reward dan punishment yang jelas bagi para pengelola maupun
IV - 2
pedagang, perlu penindakan tegas bagi oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji seperti misalnya pungutan liar dan sejenisnya. Selain mengatasi masalah-masalah yang terjadi, upaya untuk mengoptimalkan pendapatan adalah dengan menutupi kebocoran pendapatan. Hal ini akan lebih efektif daripada menaikkan tarif retribusi. Disamping itu, akan sangat sulit bagi pedagang apabila tarif retribusi dinaikkan mengingat untuk tarif yang berlaku saja, mereka sering tidak membayar secara penuh. Adapaun sumber pendapatan yang dapat digali dari pasar adalah sebagai berikut: a) Penjualan dan penyewaan Kios/Lapak Pendapatan utama pada awal opersional pasar adalah penjualan kios dan lapak yang terdapa pada pasar. Namun seringkali penjualan kios dan lapak menimbulkan perselisihan antara pengelola pasar dengan pedagang. Penentuan tarif kios dan lapak harus mempertimbangkan kemampuan daya beli pedagang itu sendiri. Penentuan harga kios dapat ditentukan berdasarkan: a) Luasan Kios dan Lapak b) Lokasi Kios dan Lapak. Penentuan harga kios dan lapak berdasarkan lokasi diberlakukan untuk memaksimalkan pendapatan yang diperoleh oleh pasar itu sendiri. kios/lapak dengan lokasi yang strategis diberlakukan harga yang lebih mahal. Penentuan kios dan lapak sering dilakukan dengan cara pengundian, khususnya pada pasar-pasar, dimana pedagangnya merupakan relokasi dari pasar tertentu. b) Retribusi Pasar Pendapatan pasar dapat diambil dari retribusi yang ditarik oleh pengelola pasar. adapun retribusi pasar terdiri dari: a) Retribusi Kebersihan dan Keamanan Retribusi Kebersihan dan keamanan merupakan retribusi yang diambil oleh pengelola pasar untuk jasa kebersihan dan keamanan pasar. Retribusi ini dapat dibayarkan secara harian, mingguan atau bulanan. Penarikan iuran retribusi dibuktikan dengan sebuah karcis atau kartu iuran anggota. Penentuan nilai retribusi ditentukan oleh pengelola pasar dengan persetujuan pedagang. b) Retribusi Parkir
IV - 3
Retribusi parkir merupakan retribusi yang diambil oleh poengelola pasar atas jasa lokasi parkir yang digunakan oleh pengunjung pasar yang menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua. Penentuan nilai retribusi parkir dapat ditetapkan berdasarkan lamanya waktu kunjungan. Penentuan nilai retribusi parkir juga dibedakan berdasarkan jenis kendaraan. Pembarayan retribusi parkir dibuktikan dengan sebuah karcis yang dibayar saat kendaraan keluar dari area pasar. c) Retribusi Bongkar Muat Retribusi Bongkar Muat adalah retribusi yang diambil oleh pengelola pasar pada kendaraan-kendaraan yang melakukan bongkar muat dalam area pasar. penentuan nilai retribusi ditentukan berdasarkan beratnya muatan kendaraan. Pembayaran retribusi bongkar dibuktikan dengan sebuah karcis yang didalamnya mencantumkan berat muatan kendaraan. c) Retribusi Toilet Retribusi tolilet merupakan retribusi yang diambil oleh pengelola pasar atas jasa penggunaan toilet oleh para pengujung maupun pedagang. Penentuan tarif retribusi toilet ditentukan olen jenis penggunaan toilet. d) Space Iklan Pasar merupakan salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Banyaknya kunjungan masyarakat ke lokasi pasar menjadi daya tarik bagi para produsen untuk mempromosikan produknya. Pada lokasi, banyak terdapat iklan suatu produk dalam area pasar dalam bentuk, baleho, pamplet, bahkan tidak sedikit toko yang desain berdasarkan suatu produk tertentu. Namun sayangnya kondisi ini tidak dikelola oleh pengelola pasar secara baik, sehingga belum dapat memberikan sebuah pendapatan bagi pengelola pasar itu sendiri. Untuk dapat menggali potensi pendapatan dari iklan produk pada lokasi pasar, perlu dibuat sebuah peraturan pasar yang melarang bagi semua pihak untuk menempatkan suatu iklan produk dalam bentuk apapun di area pasar tanpa seizin pengelola pasar. Selain itu pengelola pasar juga harus menyediakan space-space iklan pada lokasi tertentu sehingga tertata dengan baik dan tidak mengganggu pemandangan pengunjung selama berada di
IV - 4
area pasar. Penentuan harga space iklan dapat ditentukan berdasarkan kesepakan antara pengelola pasar dengan pihak produsen. Pasar Pemerintah Daerah yang sudah memaksimalkan pendapatan dari space iklan adalan PD Pasar Palembang. 4.1
Prinsip-Prinsip Jual dan Sewa Kios dan Lapak
Prinsip-prinsip penjualan kios adalah sebagai berikut: 1. Kepastian Hukum Transaksi jual-beli kios antara pengelola dan pedagang harus melalui sebuah bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian kepemilikan kios dan los bagi pedagang. Bukti kepemilikan kios/los dapat berupa sertifikat kepemilikan kios. 2. Batasan Waktu. Pembelian kios/lapak yang dilakukan oleh pedagang, bukanlah pembelian terhadap kepemilikan kios/los itu sendiri, melainkan hanya sebatas pembelian terhadap hak penggunaan kios/los untuk kurun waktu tertentu. Bukti kepemilikan kios/lapak hanya sebatas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang ditentukan berdasarkan kurun waktu tertentu. 3. Pernyataan patuh dan tunduk terhadap tata tertib pasar. Setiap Pedagang yang berjualan pada suatu pasar, harus membuat suatu pernyataan patuh dan tunduk terhadap tata tertib pasar, guna menjaga keamanan dan ketertiban pada lokasi pasar. Surat pernyataan tersebut merupakan pegangan bagi pihak pengelola pasar untuk dapat melakukan tindakan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang pasar. Adapun prinsip-prinsip sewa kios/lapak adalah sebagai berikut. 1. Kepastian hukum Transaksi sewa-menyewa kios/los antara pengelola pasar dan pedagang dituangkan dalam surat perjanjian sewa-menyewa kios. Perjanjian sewa sekurang-kurangnya memuat a) Para pihak b) Hak dan kewajiban c) Lokasi kios/los (Blok/No)
IV - 5
d) Besaran sewa e) Jangka waktu f) Perselisihan 2. Pernyataan patuh dan tunduk terhadap tata tertib pasar. Setiap Pedagang yang berjualan pada suatu pasar, harus membuat suatu pernyataan patuh dan tunduk terhadap tata tertib pasar, guna menjaga keamanan dan ketertiban pada lokasi pasar. Surat pernyataan tersebut merupakan pegangan bagi pihak pengelola pasar untuk dapat melakukan tindakan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang pasar. Terdapat beberapa alternative kebijakan dalam penentuan penjualan atau penyewaan kios dan lapak. 1. Penjualan keseluruhan kios dan lapak Kebijakan ini sering dilakukan oleh pemerintah pada pasar-pasar yang dibangun berdasarkan dana kerjasama dengan pihak swasta. Penjualan keseluruhan kios dan lapak pada awal operasional pasar dapat memberikan pendapatan yang besar bagi pengelola pasar, khususnya untuk membiayai biaya operasional pasar pada awal pengoperasian. Namun setelah kios dan lapak tersebut seluruhnya terjual, pendapatan pasar pada beberapa tahun kemudian hanya mengandalkan dari pendapatan retribusi semata. 2. Penjualan sebagian kios dan lapak. Kebijakan ini biasanya diambil untuk mengakomodasi para pedagang yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli kios ataupun lapak. Penjualan sebagian kios dan lapak pada awal operasional pasar dapat memberikan dana segar pada awal pengeperasian pasar. Adapun Penyewaan sebagian Kios dan Lapak lainnya, dapat menjamin pendapatan yang memadai untuk membiayai operasional pasar pada beberapa tahun kemudian. Harga sewa kios dan lapak pada beberapa tahun kemudian dapat dinaikkan oleh pengelola pasar, dengan memperhatikan jumlah kunjungan pembeli yang kian meningkat.
IV - 6
3. Penjualan kios dan penyewaan lapak. Daya tarik pasar tradisional berada pada keberadaan lapak yang menjual kebutuhan pokok harian (pangan) masyarakat seperti; sayur-mayur, buah-buahan, bumbubumbuan, ikan, ayam dan daging. Mayoritas pengunjung pasar yang datang setiap hari adalah mereka yang membeli kebutuhan pokok harian. Adapun barang dagangan yang dijual pada kios-kios adalah barang sandang seperti; pakaian, sepatu, tas dan barang sandang lainnya. Rutinitas belanja masyarakat untuk kebutuhan sandang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan hal diatas, pada beberapa pasar dengan konsep modern seperti BSD menerapkan kebijakan model ini. 4. Penyewaan Keselurhan Kios dan Lapak. Penyewaan keseluruhan space sarana perdagangan, banyak diterapkan pada pengelolaan gedung pertokoan mall dan swalayan, dimana keseluruhan sarana perdagangan disewakan. Kelebihan kebijakan model ini adalah: a. Memberikan bargaining yang kuat pada pengelola pasar. dalam menegakkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di pasar, dimana pedagang bukanlah pemilik dari kios atau lapak yang ada. b. Memungkinkan bagi pengelola pasar untuk meningkatkan harga sewa, pada setiap tahunnya. Apalagi setelah operasional pasar berjalan dengan baik dan terjadinya peningkatan pengunjung. Kondisi memungkinkan untuk memperoleh pedapatan yang lebih besar bila dibandingkan bila dengan penjualan kios/lapak pada awal pengoperasian pasar. c. Tersedianya dana yang cukup pada beberapa tahun kemudian untuk perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana pasar. d. Dimungkinkannya ketersedian dana yang cukup pada setiap tahunnya untuk membayar dana pinjaman yang digunakan untuk pembangunan pasar.
IV - 7
Gambar 4. Alur Penentuan Sewa/Jual dan Harga Kios dan Lapak
2.1 PEMBIAYAAN PASAR Pembiayaan pembangunan pasar dapat bersumber dari: 1. Perusahan Daerah 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearh (APBD) 3. Dana Pinjaman 4. Kerjasama Pihak Swasta 5. Dana Bantuan dalam Bentuk DAK Pembiayaan Operasional Pasar dapat bersumber dari: 1. Pendapatan Pasar 2. APBD
IV - 8
3. Dana Pihak Ketiga
IV - 9
5.1
PENGELOLAAN SARANA, PRASARANA
Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan proses pendayagunaan semua sumber daya pasar dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan sarana dan prasarana pasar dilakukan untuk mendukung aktifias pasar. adapun prinsip pengelolaan pasar adalah sebagai berikut: 1. Efisiensi dan Efektifitas 2. Akuntabilitas 3. Profesinalisme 4. Partisipasi Proses pengelolaan sarana prasarana pasar meliputi: 1. Perencanaan sarana dan prasarana pasar a) Pengelola pasar menyususn rencana kebutuhan sarana dan prasarana pasar, b) Menyeleksi sarana dan prasarana yang telah direncanakan dengan melihat dana yang tersedia, c) Menetapkan rencana pengadaan akhir sarana dan prasarana pasar. 2. Pengadaan sarana dan prasarana pasar: a) menganalisis apa saja kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana pasar, b) mengklasifikasikan sarana dan prasarana apa saja dibutuhkan, c) melakukan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana; 3. Inventarisasi sarana dan prasarana pasar a) melaksanakan kegiatan pengadministrasian barang inventaris dengan memasukkan ke dalam buku induk barang inventaris, b) memberi kode sarana dan prasarana di sekolah, dan c) membuat laporan triwulan dan tahunan barang inventaris. 4. Penggunaan sarana dan prasarana pasar Penggunaan sarana prasarana pasar untuk menunjang aktifitas perdagangan dalam lingkungan pasar. pemanfaatan sarana dan prasaran pasar dilakukan dengan prinisi efisien untuk menghindari pemborosan-pemborosan. 5. Proses pemeliharaan sarana dan prasarana pasar terdiri dari: a) melakukan perawatan terus-menerus, berkala,
V-1
b) perbaikan sarana dan prasarana yang sifatnya ringan dilakukan oleh pihak pengelola pasar sendiri, tetapi apabila kerusakannya berat mendatangkan teknisi dari luar. 5.1.1
AIR LIMBAH
Air limbah pasar seringkali dikeluhkan oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi pasar, disebabkan oleh rasa bau yang menyengat. Pengelolaan limbah yang kurang baik dapat memimbulkan gejolak dari masyarakat sekitar. Perencanaan pengelolaan air limbah pasar sudah harus dirancang mulai dari perencanaan pembangunan konstruksi pasar, dengan merencanakan saluran-saluran pembuangan air limbah pasar. Selain itu juga penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) memuat rencana pengelolaan air limbah hasil aktifitas pasar. Pengeloaan air limbah pasar harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan system jaringan air limbah yang ada dalam lingkungan kota, sehingga dampak meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan dari aktifitas pasar. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pengelola pasar dalam pengelolaan air limbah adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan Septic Tank untuk air limbah yang berasal dari toilet 2. Menyediakan resapan untuk air limbah dari aktifitas pasar sebelum dibuang ke dalam saluran pembuangan kota. 3. Melakukan kerjasama dalam pengelolaan air limbah dengan instansi terkait 4. Melakukan perawatan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana pengolahan air limbah pasar. Tabel 5.1 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah Pasar INSTANSI PENGELOLA PENGELOLA PASAR (BAG. SARANA & PEMERINTAH DAERAH PRASARANA) 1. Permohonan izin pengelolaan limbah 1. Memberikan izin pengelolaan lingkungan
pasar
dalam
bentuk
Izin
UPL/UKL 2. Membangun
limbah
lingkungan (UPL/UKL) (Dinas Lingkungan Hidup Daerah)
saluran
pembuangan
2. Menyediakan
jaringan
drainase
dalam
(drainase) air limbah di dalam lingkungan
lingkungan kota, khususnya ketersedian
pasar. hal ini juga untuk menghindari
jaringan drainase yang melintasi area pasar.
V-2
INSTANSI PENGELOLA PENGELOLA PASAR (BAG. SARANA & PEMERINTAH DAERAH PRASARANA) terjadinya genangan air yang (Dinas PU SDA) mengakibatkan
kebecekan
dalam
lingkungan pasar.
lingkungan kota, sehingga tidak terjadi
3. Membangun dan menyediakan septic tank untuk limbah yang berasal dari toilet. Pembangunan jaringan Pembuangan air limbah
toilet
dibuat
3. Merawat serta menjaga jaringan drainase di
secara
hambatan
yang
dapat
mengakibatkan
terjadinya banjir. (DInas PU/SDA) 4. Melakukan pengecekan terhadap kualitas
terpisah,
buangan air limbah pasar yang masuk ke
sehingga tidak mengakibatkan aroma bau
dalam jaringan drainase kota, bila terindikasi
yang kurang sedap pada lingkungan pasar.
terjadinya pencemaran lingkungan dari
4. Merawat kondisi fisik jaringan drainase dilingkungan
pasar,
serta
limbah buangan tersebut.
menjaga
kelancaran aliran air limbah dari hambatan sampah.
Gambar 5.1 Alur pengelolaan Air Limbah
V-3
5.1.2
SAMPAH
Sampah banyak dipandang sebelah mata, sebagai sesuatu yang menjijikkan, dan perlu dihindari. Tidak banyak orang menyadari bahwa sampah pasar bila dikelola dan diolah dapat menjadi barang bernilai ekonomis, terlebih bila manajemen pengelolaan menggunakan teknologi pengolahan yang baik. Investasi di pengelolaan sampah dapat bermanfaat dalam meningkatkan kelestarian lingkungan, menyerap tenaga kerja, dan menambah penghasilan bagi peningkatan pendapatan bagi pengelola pasar. Penanganan pengelolaan sampah pasar tidak dapat dilakukan oleh bagian kebersihan pasar semata. Pengelolaan sampah yang dillakukan di internal pasar, baru sebatas pengumpulan sampah pada satu Tempat Pembuangan Akhri Sementara (TPS) di lokasi pasar. Sampah tersebut perlu diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Oleh karene itu perlu dilakukan pengelolaan sampah secara terpadu dan terintegrasi dengan system pengelolaan sampah pada system kota. hal-hal yang perlu dilakukan oleh pengelola pasar dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut: 1. Melibatkan stakeholder pasar dalam pengelolaan sampah, dengan cara menumbuhkan kesadaran para stakeholder akan pentingnya kebersihan pasar. 2. Melakukan manajemen pengolahan sampah yang lebih baik dengan memisahkan antara sampah organic dan non organic, Sehingga sampah-sampah organic dapat langsung dimanfaatkan untuk daur ulang. 3. Membuat tata tertib pasar yang dapat mendukung kebersihan pasar, seperti; a) Mewajibkan pedagang untuk memiliki tempat sampah pada kios/lapak masingmasing. b) Mewajibkan pedagang untuk menjaga kebersihan di lokasi kios/lapak masing-masing. 4. Menjalin kerjasama dalam hal pengelolaan sampah dengan instansi terkait, khususnya dalam pengangkutan sampah pasar ke tempat pembuangan akhir. 5. Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk mencari solusi alternative pemanfaatan sampah pasar, sehingga sampah pasar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksif dan tidak hanya menambah tumpukan sampah di lokasi TPA. Pada beberapa daerah, sampah pasar mulai dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk organic. 6. Menyediakan sarana dan prasarana sampah di seluruh lingkungan pasar.
V-4
Gambar 5.2 Alur Pengelolaan Sampah Pasar
Tabel 5.1 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Pasar PENGELOLAAN KEBERSIHAN PASAR DAN PEMBUANGAN SAMPAH. ORANG/INSTANSI TANGGUNG JAWAB TUGAS Pengelola Pasar Menjaga kebersihan di 1. Menyediakan sarana dan prasarana lingkungan pasar setiap harinya pembuangan sampah, yang meliputi: a) Tempat Pembuangan Akhri (TPA) Bangunan TPA harus terpisah dari bangunan pasar untuk menghidari aroma bau yang kurang sedap dan menjaga lingkungan pasar tetap nyaman. b) Tempat sampah Penempatan tempat sampah pada tiap blok dan sudut lingkungan pasar berdasarkan rkan jenis komoditi barang dagangan. Penemapatan tempat sampah pada lingkungan pasar harus memperhiitungkan kemudahan jangkuan. Tempat sampah pada lingkungan pasar dibuat berdasarkan kategori jenis sampah organic dan non organic, atau sampah
V-5
basah dan sampah kering.
c) Penyediakan peralatan kebersihan seperti: sapu, pengki dan lain-lainnya. 2. Membuat peraturan (tata tertib) pasar yang mengharuskan kepada seluruh stakeholder pasar untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar. 3. Membersihkan lingkungan pasar setiap harinya, dengan menugaskan tenaga kebesihan, serta menjaga kebersihan pasar pada jam operasional pasar. Pelaksanaan keberishan pasar dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak ketiga. 4. Menjaga dan merawat sarana dan prasarana kebersihan pasar. 5. Mengumpulkan seluruh sampah pasar pada tempat pembungan akhir (TPA) sementara dilingkungan pasar, untuk diangkut ke TPA. 6. Melakukan sosialisasi kepada stakeholder pasar untuk: Menjaga kebersihan pasar. Pemisahan dan pembuangan sampah berdasarkan jenis (organic - non organic/ bersih - kering) 7. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan kebersihan 8. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pihak swasta dalam pemanfaatan sampah pasar untuk aktivitas yang lebih produktif Pengunjung pasar
Pedagang Pasar
Menjaga kebesihan pasar 1. Membuang sampah pada tempat-tempat yang selama berbelanja di lingkungan telah disediakan oleh pengelola pasar pasar. dilingkungan pasar 2. Membantu petugas pasar dengan membuang sampah berdasarkan kategori sampah pada tempat sampah yang tesedia. Menjaga kebesihan di dalam 1. Membersihkan kios/lapak masing-masing kios/lapak dan di lingkungan 2. Membersihkan lingkungan kios/lapak sekitar kios/lapak tempat 3. Menaruh sampah berdasarkan kategori tempat berjualan, selama jam sampah yang telah disediakan. operasional pasar. 4. Meminimalisasi produksi sampah selama jam operasional pasar, khususnya bagi pedagang lapak yang berjualan buah-buahan, sayuran, ikan, dagang dan barang-barang lainnya yang
V-6
Pemerintah Daearh
Pihak Swasta Kerja)
Menciptakan pasar daerah yang Bersih dan nyaman.
ketiga/ Mewujudkan pengelolaan pasar (Mitra yang bersih (mitra kerja/cleaning service)
Mitra Pengelolaan Mencari alternative pengelolaan sampah sampah untuk kegiatan yang produktif.
dapat menghasilkan sampah. 1. Memberikan alokasi dana operasional bagi pelaksanaan kebersihan pasar daerah (Bagian Keuangan) 2. Menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dari seluruh sampah di wilayah Kabupaten/Kota 3. Menyediakan sarana kendaraan pengangkutan sampah dari lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sementara ke pembuangan akhir (Dinas Kebersihan) 4. Melakukan pengangkutan sampah setiap harinya dari TPA sementara pasar ke lokasi TPA oleh tim kebersihan kota (Dinas Kebersihan) 5. Mencari alternatif teknologi pemanfaatan sampah di wilayah Kota/Kabupaten 1. Membersihkan pasar setiap saat selama jam operasional pasar 2. Memobiliasai petugas kebersihan 3. Mengontrol pekerjaan petugas kebersihan 4. Mengumpulkan sampah dari seluruh area pasar pada lokasi TPA 1. Menyediakan teknologi produksi bagi pengelolaan sampah pasar 2. Menyediakan tempat penampungan sampah diluar area pasar 3. Memanfaatkan sampah pasar untuk diproduksi menjadi suatu produk yang bermanfaat
Alternatif Pengelolaan Sampah Pasar Sampah pasar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif diantaranya adalah: 1. Produk Daur Ulang, Sampah pasar yang dapat didaur ulang diantaranya; Kertas, Plastik, botol, kaca, batok kelapa dan berbagai sampah lainnya. . 2. Pakan ternak Sampah pasar yang dapat dijadikan sebagai alternatif pakan ternak adalah sampahsampah yang berasal dari sayur-mayur dan buah-buahan. 3. Pupuk Organik Sampah pasar dapat diproduksi menjadi pupuk organic melalui sebuah proses pengomposan. Pemanfaatan limbah pasar menjadi pupuk organik telah dilaksanakan pada beberapa pasar diantaranya: a) Pasar Bunder (Kabupaten Sragen) V-7
b) Pasar Karangploso (Kabupaten Malang) c) Pasar Piyungan dan Pasar Bantul (Kabupaten Bantul) Adapun prosedur pengomposan adalah sebagai berikut: a) Pengumpulan dan Pemisahan Sampah b) Pencacahan Sampah c) Penyiapan PROMI d) Pecampuran PROMI di dalam Bak Pengomposan e) Panen Kompos f) Pengolahan Pasca Produksi
Gambar 5.3 Alur Pengolahan Sampah.
V-8
Gambar 5. Pemanfaatan Sampah Basah Pasar Menjadi Pupuk Organik Di Pasar Karangploso Kabupaten Malang
5.2 PENGELOLAAN TRANSPORTASI Salah satu factor yang dapat mendukung kesuksesan pasar adalah kemudahan aksebilitas menuju dan dari pasar. Sulitnya aksebilitas menuju pasar dapat memhambat mobilitas masyarakat menuju pasar, yang pada akhirnya dapat mengganggu aktifitas pasar itu sendiri. Keberdaan pasar identik dengan kemacetan. kemacetan yang terjadi dilokasi pasar disebabkan oleh: 1. Banyaknya kendaraan umum yang berhenti untuk menaik dan menurunkan penumpang. 2. Banyaknya penyeberang jalan yang melintas. 3. Keluar masuk kendaraan ke/dari pasar. 4. Banyaknya truk yang melakukan bongkar muat barang di pinggir jalan. 5. Minimnya aparat kepolisian yang bertugas mengatasi kemacetan. 6. Kondisi jalan didepan lokasi pasar yang kurang memadai Kemacetan yang terjadi disekitar pasar dapat mengakibatkan sepinya pengunjung pasar yang datang. Pengelola pasar harus dapat mengelola system transportasi disekitar pasar, sehingga masyarakat yang ingin berkunjung ke pasar dapat dengan mudah sampai ke lokasi pasar. hal-hal V-9
yang harus dilakukan oleh pengelola pasar dalam penanganan system transportasi adalah sebagai berikut: 1. Bekerjasama dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan dalam penangananan lalu lintas ntas disekitar pasar, khususnya pada saat jam sibuk pasar 2. Bekerjasama dengan pihak perhubungan dalam pemasangan rambu-rambu rambu rambu lalu lintas disekitar lokasi pasar, pembuatan jempatan penyebrangan orang (JPO) bila dibutuhkan serta penyedian sarana tunggu kendar kendaraan umum (halte). 3. Berkoordinasi dengan pihak perhubungan dalam penentuan trayek yang melintasi lokasi pasar. penentuan. Keberadaan rute trayek yang melintasi pasar dapat memberikan kemudahan aksebilitas pengunjung menuju lokasi pasar. 4. Berkoordinasi dengan Dinas PU, khususnya dalam rencana pelebaran dan perbaikan jalan sekitar lokasi pasar untuk mendukung dan memperlancar aksebilitas pengunjung menuju pasar. Gambar 5.4 Alur Pengelolaan Transportasi Di Sekitar Lokasi Pasar
V - 10
ORANG/INSTAN SI PENGELOLA PASAR
PEMERINTAH DAERAH
KEPOLISIAN
Pengunjung Pedagang
PENGELOLAAN KEBERSIHAN PASAR DAN PEMBUANGAN SAMPAH. TANGGUNG JAWAB TUGAS Menjaga ketertiban sirkulasi kendaraan keluar/masuk pasar
1. Menyediakan sarana akses pintu keluar dan masuk pasar 2. Mengatur kendaraan yang keluar/masuk pasar pada jam operasional pasar 3. Menyediakan sarana bongkar muat angkutan di lokasi pasar, sehingga tidak ada kendaraan angkutan yang melakukan bongkar muat di depan lokasi pasar. Mengatur kalancaran lalu lintas 1. Menyediakan sarana transportasi umum yang disekitar lokasi pasar melintasi pasar, 2. Menyediakan dan memasang rambu-rambu lalu lintas yang dibutuhkan disekitar lokasi pasar untuk menjaga ketertiban dan kelancaran akses dari/menuju lokasi pasar. 3. Menyediakan halte untuk mengatur kendaraan umum yang ingin menaik/menurunkan penumpang. 4. Menyediakan jembatan penyebrangan bila dibutuhkan, untuk menjaga kelancaran lalu lintas dilokasi sekitar pasar dan menghindari kemacetan. 5. Menugaskan petugas DLLAJ disekitar lokasi pasar pada jam sibuk operasional pasar untuk mengatur kelancaran lalu lintas. 6. Bersama-sama dengan aparat kepolisian mengatur angkutan umum yang menaik/menurunkan penumpang dilokasi sekitar pasar. Menjaga kelancaran lalu lintas 1. Mengatur dan menertibkan kendaraan yang disekitar lokasi pasar melintasi dan menuju area pasar, khususnya pada jam sibuk operasional pasar 2. Menindak berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan 3. Mengatur lalu lintas kendaraan angkutan umum yang menaik/menurunkan penumpang disekitar lokasi pasar. Mendukung kelancaran lalu lintas Mengikuti setiap peraturan lalu lintas yang berlaku dilokasi sekitar pasar disekiar lokasi pasar. Mendukung kelancaran lalu lintas dilokasi sekitar pasar
1. Mengikuti setiap peraturan lalu lintas yang berlaku disekiar lokasi pasar. 2. Melakukan aktifitas bongkar muat barang dagangan dilokasi yang telah ditentukan dan tidak melakukan aktifitas bongkar muat barang dagangan pada akses menuju lokasi pasar.
V - 11
5.3 PENGELOLAAN UTILITAS PASAR Masalah utilitas menjadi masalah utama bagi pasar – pasar, karena jaringan air bersih, jaringan kabel listrik, dan telepon umumnya belum terpasang/tertata secara baik di lokasi pasar. Padahal keberadaan utlitas tersebut sangat penting dalam menunjang aktifitas pasar. Utilitas pasar terdiri dari: a) Jaringan listrik Pengelolaan dan penataan pada banyak bangunan pasar, sanagt mengkhawatirkan. Banyak kejadian kebaraan pasar diakibatkan oleh buruknya penataan instalasi listrik dalam bangunan pasar. Padahal keberadaaan jaringan listrik sangat dibutuhkan oleh pedagang saat aktifitas pasar berjalan. Dalam rangka penataan listrik dilingkungan pasar, pengelola unit pasar harus melakukan hal-hal berikut ini: 1) Perencanaan instalasi listrik sudah dilakukan pada saat penyusunan Detail Engineering Design (DED) gedung. Perencanaan intalasi gedung harus dapat menjamin keamanan gedung dari kemungkinan terjadinya konsleting listrik yang dapat menyebabkan terjadinya musibah kebakaran. 2) Sentralisasi unit jaringan listrik pada satu meteran yang dikelola oleh Unit pasar, sehingga dapat dilakukan penghematan biaya pembangunan. Sentralisasi listrik pada satu meteran, memungkinkan unit pasar untuk menghasilkan pendapatan dari ketersediaan jaringan listrik. 3) Mengestimasi kebutuhan listrik di lingkungan pasar untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan. hal ini untuk menjamin ketersedian kebutuhan listrik di pasar. 4) Menentukan tarif dasar layanan listrik bagi pengguna listrik dilingkungan pasar 5) Melakukan pengecekan dan perbaikan jaringan instalasi listrik secara berkala. b) Jaringan Telepon Mayoritas pasar tradisional tidak memiliki dan menyediakan jaringan telepon. Ketersedian jaringan telepon pada suatu pasar, dapat menunjuang aktifitas jual-beli barang, khususnya dalam hal pemesanan barang. Ketersedian jaringan telekomukasi seluler pada setiap Kota/Kabupaten di Indonesia menjadi alternative bagi sarana komunikasi yang dapat mendukung aktifitas jual-beli.
V - 12
c) Jaringan Air Bersih Utilitas lain yang tak kalah pentingnya bagi aktivitas pasar adalah jaringan air bersih. Beberapa komoditi barang dagangan sangat bergantung pada ketersedian air bersih, seperti; komoditi ikan segar, sayur-mayur dan ayam potong. Selain itu, keberadaan air juga sangat dibutukan bagi toilet pasar. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengelola pasar dalam pengelolaan air bersih adalah sebagai berikut: 1) Merencanakan dan membangun jaringan air bersih pada bangunan pasar’ 2) Menentukan tarif dasar penggunaan air bersih di lingkungan pasar 3) bekerjasama dengan pihak PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih dilingkungan pasar. Apabila tidak terdapat layanan PDAM, maka perlu dicari alternatif sumber air bersih. Kerjasama antara Pengelola gedung dengan instansi terkait (PDAM, Telkom dan PLN) harus terus dilakukan untuk menjamin ketersedian berbagai kebutuhan terhadap air bersih, telepon dan listrik yang sangat penting bagi aktifitas pasar. Adapun alur pengelolan utilitas pasar dapat dilihat pada gambar 5.5 Gambar 5.5 Alur Pengelolaan Utilitas Pasar
V - 13
5.4 PENGEMBANGAN PASAR Kebutuhan sarana perdagangan, terus meningkat seiiring dengan bertambahnya jumlah pedagang dalam setiap tahunnya. Pada kurun beberapa tahun mendatang, sarana perdagangan yang terdapat di suatu pasar sudah tidak dapat menampung jumlah seluruh pedagang yang ada. Pengembangan pasar adalah sebuah keniscayaan untuk dapat menyediakan sarana perdagangan bagi pedagang yang tidak tertampung pada kios/lapak yang ada. Kebijakan pengembangan pasar seringkali mendapat penolakan dari para pedagang, khusus pedagang yang menempati kios dan lapak, disebabkan oleh: 1. Terganggunya aktifitas berjualan harian pedagang saat ini, dimana pembangunan pasar mengharuskan untuk dilakukannya relokasi pedagang, pada lokasi baru selama masa pembangunan. 2. Kekhawatiran pedagang akan mahalnya harga jual kios setelah pembangunan pasar. 3. Perubahan lokasi kios/lapak pedagang pada lokasi pasar yang baru. Lokasi kios/lapak saat ini sudah banyak diketahui oleh pelanggan. Perubahan kios dan lapak pada pasar yang baru, dikhawatirkan dapat menurunkan omzet penjualan pedagang. Pengembangan pasar dapat dilakukan dengan beberapa cara: 1. Pembangunan Pasar Baru Dilokasi Baru. Pengembangan pasar model ini dilakukan, bila tidak terdapat lagi lahan pada lokasi pasar yang lama untuk pengembangan pasar dan tidak dimungkinnnya panambabahan lantai bangunan pasar. Selain itu juga, tidak dimungkinkannya pembebasan lahan yang ada. 2. Pembangunan Pasar Baru di Lokasi Eksisting Pembangunan model ini dapat dilakukan dengan 2 cara: a) Pembangunan pasar baru dengan penambangan luasan pasar dan lantai bangunan pasar b) Penambahan bangunan kios/lapak di lokasi sekitar pasar. Untuk menghindari gejolak dari pedagang terhadap pengembangan pasar, pemerintah daerah harus melakukan hal-hal berikut ini:
V - 14
1. Melakukan Sosialisasi Tentang Rencana Pembangunan Pasar Kepada masyarakat khususnya para pedagang yang ada dilokasi pasar yang akan dibangun. 2. Menjalin komunikasi dan melakukan dialog dengan para pedagang tentang rencana pembangunan pasar, sehingga tidak lagi ada resistensi dari para pedagang selama pembangunan pasar. Dialog dengan pedagang meliputi: a) Rencana relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara b) Jajak pendapat tentang harga kios berdasarkan kemampuan keuangan pedagang. c) system penempatan kios/lapak pada lokasi penampungan sementara dan pasar baru, dengan memprioritaskan pedagang yang ada. d) Keuntungan yang dapat diperoleh pedagang dari pembangunan pasar, khususnya pada penambahan fasilitas pasar yang dapat menarik minat masyarakat untuk berbelanja di pasar yang baru. 1. Melibatkan pedagang dalam setiap keputusan yang berkaitan pembangunan pasar. Pelibatan pedagang dapat dilkukan dengan menentukan perwakilan pedagang dari tiap komoditi. 2. Melakukan tahapan pembangunan pasar sesuai dengan prosedur dan kententuan yang ada, mulai dari perizinan dan penyusunan berbagai dokumen yang menjadi bagian dari sebuah proses pembangunan pasar. Adapun Tahapan Pembangunan Pasar adalah Sebagai Berikut: a) Melakukan studi kelayakan pembangunan pasar b) Menghitung kebutuhan biaya pembangunan pasar dan menentukan sumber biaya bagi pembangunan pasar c) Menyusun detail engineering design (ded) pembangunan pasar. d) Menyusun upl/ukl atau amdal e) Menyiapkan lokasi relokasi, khususnya bagi pengembangan pasar yang mengharuskan suatu lokasi untuk relokasi pedagang. f) Menyusun larap pemindahan pedagang g) Relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara h) Melaksanakan lelang pembangunan pasar i)
Melaksanakan pembangunan pasar
V - 15
j)
Penjulan kios/lapak yang tersedia di pasar yang baru
k) Penempatan kios/lapak oleh pedagang l)
Peresmian pasar baru
m) Menjalankan operasional pasar. 5.5 RELOKASI PASAR Permasalahan yang sering terjadi saat pembangunan pasar adalah relokasi pedagang pada tempat penampungan sementara. Berbagai penolakan pedagang untuk pindah kelokasi penampungan sementara disebabkan oleh: 1. Lokasi penampungan sementara dianggap kurang strategis dan dapat menurunkan omzet penjualan pedagang. Penentuan tempat penampungan sementara harus melibatkan pedagang dan berdasarkan kesepatan dengan para pedagang, sehingga tidak terdapat lagi penolokan saat relokasi dilaksanakan 2. Kios/lapak yang terlalu kecil dan tidak layak untuk berdagang. Ukuran kios/lapak pada pasar panampungan sementara, seringkali dibangun dengan seadanya. Ukuran kios/lapak yang kecil dan tidak memadai untuk menaruh barang dagangan menjadi permasalahan yang seringkali dikeluhkan pedagang di lokasi penampungan. Minimnya dana pembangunan kios/lapak pada pasar penampungan menjadi alasan klasik. Pembangunan ukuran kios/lapak pada lokasi penampungan harus mempertimbangkan usulan pedagang dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. 3. Penentuan kios/lapak yang tidak sesuai dengan harapan pedagang. Intervensi pemerintah dalam menentukan kios/lapak pada lokasi penampungan dapat menjadi potensi penolakan pedagang. Penentuan lokasi kios/lapak harus disepakati dengan pedagang eksisting, sehingga tidak ada pedagang yang merasa dirugikan dalam penentuan kios/lapak pada pasar penampungan. 4. Banyaknya pedagang yang tidak tertampung pada pasar penampungan sementara. Pembangunan kios/lapak pada pasar penampungan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kios/lapak bagi pedagang eksisting dapat menimbulkan gejolak dari para pedagang. Sebelum melakukan pembangunan pasar penampungan perlu dilakukan
V - 16
survey pedagang untuk mengetahui kebutuhan kios/lapak yang akan dibangun pada pasar panampungan sementara. Tahapan pelaksanaan relokasi pedagang pada pasar penampungan adalah sebagai berikut: 1. Pendataan pedagang Pendataan pedagang dilakukan untuk seluruh pedagang baik yang penempati kios, lapak, pelataran maupun pedagang yang berjualan dilokasi sekitar pasar. Pendataan pedagang dilakukan berdasarkan komoditi barang dagangan. Data pedagang merupakan dasar dalam menentukan jumlah kios/lapak yang akan dibangun pada pasar penampungan, serta untuk menentukan luasan lahan yang dibutuhkan. 2. Pembentukan TIM pemindahan pedagang Tim pemindahan pedagang terdiri dari: a) Pemerintah Daerah b) Pengelola pasar c) Pedagang d) Kontraktor Pembangunan Pasar Penampungan 3. Pencarian lokasi alternative pasar penampungan sementara Penentuan lokasi pasar penampungan dilakukan oleh Tim Pemindahan Pedagang, dimana didalam tim tersebut terdaspat perwakilan dari pedagang. Penentuan lokasi pasar penampungan harus mempertimbangkan beberara aspek berikut ini: a) Rencana Tata Ruang b) Luasan Kebutuhan c) Kemudahan Aksebilitas lokasi d) Tidak
berdekatan
dengan
fasilitas
publik
seperti;
sekolah,
rumah
sakit/puskesmas, rumah Ibadah dan kantor pemerintahan, sehingga keberadaan pasar penampungan tidak menggangu aktifitas public lainnya. e) Harga tanah. 4. Pembangunan kios/lapak pada pasar penampungan Pembangunan jumlah kios/lapak pada pasar penampungan berdasarkan data jumlah pedagang yang ada, sehingga dapat menampung seluruh pedagang eksisting. Begitu juga dengan luasan kios/lapak harus dibuat berdasarkan masukan dari pedagang dan
V - 17
ketersediaan anggaran yang ada. Pembangunan pasar penampungan dibagi berdasarkan layout komoditi barang dagangan. 5. Sosialasi relokasi pasar Sosialisasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara pemerintah daerah/pengelola pasar dan pedagang mengenai jadual pemindahan, metode penempatan pedagang di pasar penampungan sementara dan jumlah tempat yang akan didapat oleh setiap pedagang. 6. Pembuatan denah penempatan pedagang Berupa plotting penempatan pedagang di pasar sementara sesuai dengan komoditi barang dagangan, sebagai acuan bagi pelaksanaan pengundian pedagang. 7. Penempatan Pedagang pada pasar penampungan Penempatan pedagang pada pasar penampungan dilakukan dengan cara yang telah sepakati. Penempatan pedagang dilakukaan berdasarkan denah yang telah dibuat. 8. Pelaksanaan Pemindahan Pedagang Pelaksanaan pemindahan pedagang perlu persiapan yang baik, sehingga pemindahan pedagang dapat berjalan dengan baik. hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemindahan pedagang adalah sebagai berikut: a) Kesiapan sarana transportasi, Pemindahan pedagang membutuhkan kendaraan untuk pengangkutan barang dagangan. b) Kesiapan kios/lapak di pasar penampungan Pemindahaan dapat dilakukan secara serentak atau bertahap.
V - 18
6.1
MENGAPA PENGELOLAAN PASAR HARUS DILAKUKAN SECARA KERJASAMA?
Dasar pertimbangan melakukan kerjasama pengelolaan operasional pasar adalah sebagai berikut: 1. Keterbatasan sumber daya manusia (pegawai) pasar dalam menjalankan kegiatan operasional pasar. 2. Ketiadaan anggaran pembiayaan operasional harian pengelolaan pasar 3. Terdapat perusahaan/lembaga lain yang terspesialisasi pada bidang tertentu, yang dapat menjalankan kegiatan operasional pasar dengan lebih efisien dan efektif serta memiliki output yang lebih baik, seperti; a) Perusahaan yang bergerak pada jasa kebersihan (cleaning service) b) Perusahaan yang bergerak pada jasa keamanan (sekuriti) c) Perusahaan yang bergerak pada jasa parkir 4. Upaya peningkatan pendapatan operasional pasar. Kurang maksimalnya pendapatan pasar disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan operasional pasar yang sering terjadi kebocoran, diantara sumber-sumber pendapatan tersebut adalah pendapatan parkir, pendapatan toilet dan penarikan retribusi harian pasar.
Salah satu upaya untuk mencegah
kebocoran dan memaksimalkan pendapatan pasar dengan dilakukannya kerjasama. Adapun manfaat dari kerjasama pengelolaan pasar adalah sebagai berikut: 1. Kerjasama antara dua lembaga yang hasil keseluruhannya lebih besar daripada hasil yang dicapai masing-masing pihak bila sendiri. 2. Kerja sama mendorong persaingan di dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas. 3. Kerja sama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. 4. Kerja sama mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasionalisasi akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat. 5. Kerja sama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antarpihak terkait serta meningkatkan rasa kesetiakawanan.
VI - 1
6. Kerja sama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok. 7. Kerja sama mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi dilingkungannya, sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik.
6.2
APA JENIS KEGIATAN OPERASIONAL PASAR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN?
Dalam pelaksanaan operasional pasar pengelola pasar dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya dalam pengelolan operasional pasar. Diantara pengelolaan operasional pasar yang dapat dikerjasamakan adalah: 1. Pengelolaan Kebersihan Kebersihan merupakan factor layanan penting harus selalu dijaga oleh pengelola pasar untuk memberikan kepuasan layanan bagi pengunjung pasar. Dalam rangka menjamin kebersihan pasar, pihak pengelola pasar dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan kebersihan. Kerjasama pengelolaan kebersihan banyak dilakukan pada pasar-pasar modern, diantaranya; Pasar Modern BSD, Pasar Modern Bintaro, Pasar Modern Sinpasa (Sumarecon) dan berbagai pasar modern lainnya. Pengelolaan kebersihan pada pasarpasar tersebut sangat baik. Kondisi pasar bersih dan nyaman menjadi keunggulan pasarpasar modern tersebut untuk bersaing dengan ritel-ritel besar, pasar swalayan dan mall yang berada disekitar lokasi pasar. 2. Pengelolaan Keamanan Pasar selalu identik sebagai tempat bersarangnya premanisme, dimana sering terjadi berbagai bentuk kejahatan seperti; pencopetan, pencurian, penodongan dan pemerasan terhadap pedagang. situasi ini membuat kondisi pasar yang tidak aman. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pengelola pasar namun berbagai tindak kejahatan belum masih terus terjadi. Minimnya petugas keamanan pasar seringkali menjadi permasalahan klasik. Salah satu alternative untuk mengatasi permasalahan keamanan, pengelola pasar dapat melakukan sebuah kerjasama dengan pihak keamanan atau perusahaan jasa keamanan dalam hal pengelolaan keamanan pasar. Contoh:
VI - 2
Pasar Modern BSD merupakan pasar yang telah melaksanakan kerjasama (outsourcing) dalam pengelolaan keamanan pasar. Kondisi harian Pasar Modern BSD sangat aman dan tertib, Hal ini terlihat dengan minimnya tindak kejahatan dilingkungan pasar selama waktu operasional pasar dan tidak adanya sekelompok orang yang melakukan pemerasan terhadap pedagang maupun pengunjung pasar. Selain itu juga, kondisi pasar yang tertib dan tidak adanya pedagang kaki lima yang berjualan di dalam dan di luar area pasar. 3. Pengelolaan Parkir Retribusi parkir merupakan salah satu pendapatan yang potensial bagi pasar. Namun pengelolaan parkir pasar yang tidak professional dan tingginya kebocoran pendapatan retribusi parkir menjadi permasalahan yang sering ditemukan pada banyak pasar. alternative pengelolaan parkir dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam pengelolaan parkir. 4. Pengelolaan Toilet Toilet merupakan fasilitas penunjung yang penting keberadaannya dalam suatu lokasi pasar, khususnya sebagai tempat pembuangan hajat manusia yang dapat datang seketika. Kesan kotor, jorok dan menjijikan masih sangat melekat di benak pengunjung pasar ketika masuk ke dalam toilet pasar. Keluhan dari pengguna toilet sering terdengar dengan kondisi toilet yang kotor. Kondisi toilet yang kotor mengakibatkan banyaknya pengguna toilet yang tidak mau membayar retribusi yang telah ditentukan. Pengelolaan kebersihan toilet yang kurang professional dapat mengakibatkan hal tersebut. Dalam rangka mewujudkan kondisi toilet yang bersih dan untuk meningkatkan pendapatan retribusi toilet pengelola pasar dapat melakukan sebuah kerjasama pengelolaan toilet dengan pihak lain. 5. Perawatan dan Perbaikan Bangunan Fisik Pasar Minimnya ketersdiaan karyawan pasar yang memiliki keahlian sipil, mekanikal dan engineering, mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana pasar yang rusak,. Perbaikan sarana dan prasarana pasar tergolong lamban. Banyak pasar tradisional yang tidak memiliki bagian yang menangani perbaikan sarana dan prasarana fisik bangunan. Pada pasar-pasar yang dikelola oleh SKPD/UPT, kewenangan perawatan gedung menjadi tanggung jawab dari instansi terkait (Dinas PU cipta karya/ Dinas Bangungan). Namun,
VI - 3
bagi pasar-pasar dibawah kendali perusahaan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana fisik bangunan pasar sering menjadi kendala tersendiri. Untuk mengatasi permasalahan kerusakan sarana dan prasarana bangunan pasar, pengelola pasar dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk melakuakan perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana yang ada.
6.3
BENTUK KERJASAMA PENGELOLAAN PASAR
Dalam era persaingan dunia ritel yang ketat saat ini, maka pengelola pasar dituntut untuk berusaha meningkatkan kinerja usahanya melalui pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempekerjakan tenaga kerja seminimal mungkin untuk dapat memberi kontribusi maksimal sesuai sasaran sasaran organisasi. Untuk itu perusahaan berupaya fokus menangani pekerjaan yang menjadi bisnis inti (core business). kerjasama antar organisasi untuk dapat menghasilkan sebuah produk/jasa yang prima, merupakan sebuah keharusan yang pada era sekarang ini. Terdapat berbagai bentuk kerjasama yang dapat dijalankan oleh pengelola pasar dalam melaksanakan operasional pasar, diantaranya 6.3.1
KERJASAMA OUTSOURCING
Outsourcing atau alih daya merupakan proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan induk ke perusahaan lain diluar perusahaan induk. Perusahaan diluar perusahaan induk bisa berupa vendor, koperasi ataupun instansi lain yang diatur dalam suatu kesepakatan tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Outsourcing adalah suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Ada dua jenis outsourcing, yaitu paying agent (labor supply) dan full agent (full outsource). Paying agent adalah perusahaan outsource yang menyediakan tenaga kerja saja, sedang full agent selain menyediakan tenaga kerja juga mempunyai fasilitas produksi sendiri. Apa yang dikerjakan full agent lebih jelas karena semua karyawan, peralatan, tempat, pengawas semua
VI - 4
menjadi tanggung jawab perusahaan outsource. Sebagai contoh perusahan pengelola parkir, perusahaan tersebut mendapat bayaran misalnya Rp. 500 untuk setiap kendaraan yang menggunakan jasa layanan parkir di area pasar. Selanjutnya semua menjadi tanggung jawab perusahaan outsource tersebut mulai dari penyediaan tempat, peralatan, karyawan dan lain – lain. Alasan pengelola pasar melakukan outsourcing adalah sebagai berikut: 1.
Penghematan biaya.
2.
Fokus pada Core Bisnis.
3.
Meningkatkan kualitas.
4.
Perampingan Organisasi
5.
Pekerjaan musiman
Kapan Outsourcing Dibutuhkan: 1. Cara kerja pengelola pasar yang sudah tidak efisien; 2. Operation cost yang tinggi; 3. Secara kualitas kemampuan kurang bersaing; 4. Daya kompetisi rendah. Kegiatan opersional pasar yang dapat dioutsourcingkan 1. Pengelolaan Kebersihan 2. Pengelolaan Parkir 3. Pengelolaan Keamanan 4. Pengelolaan Toilet Untuk dapat lebih efektif dalam menjalankan kerjasama outsourcing, harus adanya: a. Komunikasi dua arah antara perusahaan dengan provider jasa outsource (Service Level Agreement) akan kerjasama, perubahan atau permasalahan yang terjadi. b. Tenaga
outsource
telah
di
training
terlebih
dahulu
agar
memiliki
kemampuan/ketrampilan. c. Memperhatikan hak dan kewajiban baik pengguna outsource maupun tenaga kerja yang ditulis secara detail dan mengingformasikan apa yang menjadi hak-haknya. Sedangkan yang menyebabkan outsourcing menjadi tidak efektif adalah karena kurangnya knowledge, skill dan attitude dari tenaga outsource.
VI - 5
6.3.2
KERJASAMA BAGI HASIL
Kerjasama bagi hasil (profit sharing) merupakan suatu system dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hail atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang dapat dilakukan terdidi dari dua system, yaitu 1. Profit Sharing Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. sistem profit sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjsamana antara pemodal (investor) dan pengelola modal pengelola modal (enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakan pembagian keuntungan. 2. Revenue Sharing Revenue Sharing adalah bentuk kerjasama dengan cara pembagian hasil (pendapatan). Pendapatan adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa-jasa (services) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (sales revenue). Pembagian hasil pada sistem revenue sharing diambil dari pendapatan yang belum dikurangi biaya-biaya (cost). Kegiatan Opersional Pasar yang dapat dilakukan kerjasama bagi hasil adalah: 1. Pengelolaan Toilet 2. Pengelolaan Parkir Alasan untuk melakukan kerjasama bagi hasil adalah sebagai berikut: 1. Tidak tersedianya dana operasional 2. Minimnya SDM 3. Miningkatkan kualitas.
VI - 6
4. Perampinngan Organisasi 5. Fokus pada Core Bisnis
6.4
LANGKAH-LANGKAH DALAM MELAKUKAN KERJASAMA
Adapun langkah-langkah melakukan kerjasama adalah sebagai berikut: 1. Penentuan Pekerjaan yang akan dikerjasamakan Pengelola pasar, sebelum melakukan kerjasama, harus menentukan jenis kegiatan yang akan dikerjasamakan. Apabila kerjasama yang akan dilakuakan adalah kerjasama bagi hasil, pengelola pasar terlebih dahulu harus melakukan estimasi pendapatan yang dapat diperoleh dan estimasi besaran biaya-biaya operasional yang akan ditanggung oleh mitra kerjasama. 2. Pemilihan Mitra Kerjasama (proses lelang) Penentuan mitra kerjasama dilakukan dengan proses tender (pelelangan) terbuka. Penentuan mitra kerjasama dilakukan oleh tim yang dibentuk untuk menilai berbagai tawaran yang dilakukan oleh 3. Pembuatan Kontrak Kerjasama Perjanjian kerjasama dengan mitra kerja, sekurang-kurangnya memuat: a) Para pihak b) Ruang lingkup perjanjian c) Jangka waktu d) Hak dan kewajiban e) Besaran nilai kerjasama (kerjasama outsourcing), besaran prosentase keuntungan/pengapatan (kerjasama bagi hasil) dan tata cara pembayaran/bagi hasil f) Sanksi dan pemutusan perjanjian g) Resiko h) Force majure i)
Perselisihan
4. Pelaksanaan Kerjasama
VI - 7
Selama periode kerjasama berjalan, pengelola pasar harus melakukan monitoring terhadap kinerja mitra kerjasama. Evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk, memberikan masukan terhadap mitra kerja, sehingga tujuan dari kerjasama tersebut dapat tercapai dan memberikan hasil yang maksimal bagi kedua belah pihak.
6.5
BENTUK KERJASAMA KELEBIHAN DAN KELEMAHAN
Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga memiliki kelebihan dan kelemahan bagi pengelola pasar. Diantara kelebihan pelaksanaan kerjasama adalah sebagai berikut: 1. Berkurangnya beban kerja pengelola pasar dalam melaksanakan kegiatan operasional, sehingga pengelola pasar dapat memfokuskan pada kegiatan-kegiatan pelayanan yang menjadi core bisnis dari unit pasar itu sendiri serta berkonsentrasi dalam pengembangan pasar. 2. Terjalinnya kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak 3. Berkurangnya biaya operasional pasar yang harus dikeluarkan pengelola pasar pada setiap bulannya. 4. Jaminan suplay tenaga kerja, tidak terjadinya pemborosan biaya rekrutmen dan pelatihan tenaga kerja serta mengurangi resiko yang akan terjadi, khususnya resiko yang ditimbulkan oleh tenaga kerja 5. Kemungkinan terpenuhinya target perusahaan sangat besar, hal ini dikarenakan adanya sebuah kontrak kerja yang menaunginya. Adapun kelemahan dari kerjasama dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut: 1. Berkurangnya kewenangan pengelola pasar dalam pengelolaan pasar. 2. Mitra kerja yang tidak dapat memenuhi ketentuan kerjasama dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional pasar 3. terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh mitra kerja. Adapun kelebihan dan kelemahan kerjasama outsourcing dapat dilihat pada tabel 6.1 Tabel 6.1
VI - 8
Kelebihan dan Kelemahan Kerjasama Oursourcing NO.
KELEBIHAN
KELEMAHAN Penentuan partner outsourcing. Hal ini menjadi
Kebutuhan tenaga kerja selamanya tetap 1
terjamin.
sangat krusial karena partner outsourcing harus mengetahui
apa
yang
menjadi
kebutuhan
perusahaan serta menjaga hubungan baik dengan partner outsourcing.
Perusahaan akan lebih banyak waktu untuk 2
berkonsentrasi dalam mengembangkan usaha perusahaan.
3
Target perusahaan akan terpenuhi dengan tepat waktu
Perusahaan outsourcing harus berbadan hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak tenaga outsource, sehingga mereka memiliki kepastian hukum Pelanggaran ketentuan outsourcing Demi mengurangi biaya produksi, perusahaan
4
Mengurangi resiko yang akan terjadi, khususnya resiko yang ditimbulkan oleh tenaga kerja
terkadang
melanggar
ketentuan-
ketentuan yang berlaku. Akibat yang terjadi adalah demonstrasi buruh yang menuntut hakhaknya. Perusahan outsourcing memotong gaji tenaga
5
Tidak terjadi pemborosan biaya pelatihan kerja tanpa ada batasan sehingga, yang mereka tenaga kerja
terima, berkurang lebih banyak. (Sumber: “Sistem Outsourcing Banyak Disalahgunakan”.
Tenaga kerja akan mampu menciptakan 6
ketenangan diantara tenaga kerja dan sangat memungkinkan bagi perusahaan menjalankan bisnis secara lancar
VI - 9
Tabel Nama Pasar Yang Telah Melakukan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Dan Hasil Pekerjaannya KEGIATAN OPERASIONAL PASAR
NAMA PASAR
JENIS a)
1. Pasar Modern BSD 3. Pasar Modern Bintaro
Outsourcing
4. PD Pasar Jaya (Pasar Tanah
b)
Kondisi pasar yang bersih dan nyaman
a)
Kondisi pasar yang aman dan tidak terjadinya kriminalitas selama jam
1. Pasar Modern BSD
operasional pasar
2. Pasar Modern Sinpasa 3. Pasar Modern Bintaro
Petugas kebersihan melaksanakan tugasnya dengan baik
c)
Abang)
KEAMANAN
Petugas kebersihan relatif lebih muda dan enerjik.
2. Pasar Modern Sinpasa KEBERSIHAN
HASIL PEKERJAAAN
KERJASAMA
Outsourcing
b)
Kondisi pasar yang tertib dan tidak adanya pedagang kaki lima yang
4. PD Pasar Jaya (Pasar Tanah
berjualan di lingkungan pasar
Abang)
c)
Pengunjung pasar merasa lebih aman
a)
Pendapatan dari jasa pelayanan toilet dapat meningkat
b) TOILET
PD Pasar Kertaraharja (Kab. Tangerang)
Bagi Hasil
Kondisi toilet yang relative lebih bersih dan nyaman
c)
Berkurangnya pasar.
Biaya
biaya
operasional
perbaikan
dan
perawatan toilet menjadi beban mitra kerja a)
dalam penanganan
1. Pasar Modern BSD 2. Pasar Modern Sinpasa PARKIR
3. Pasar Modern Bintaro 4. PD Pasar Jaya (Pasar Tanah Abang)
Penggunaan teknologi komputerisasi
Outsourcing/Bagi Hasil
keluar/masuk
kendaraaan b)
Pendapatan parkir dapat diperoleh secara maksimal
c)
Kondisi pengaturan kendaraan di area parkir tertib
VI - 10
Pasar tradisional,, sejak beberapa dekade terakhir ini telah menjadi obyek diskusi dan penelitian yang sangat menarik dan tidak habis-habisnya. habis Menurunnya omzet pasar tradisional dan banyaknya pasar tradisional yang tutup, khususnya di daerah perkotaan, mengundang perhatian banyak pihak untuk terlibat dalam upaya revitalisasi pasar tradisional. Di sisi lain, pada banyak daerah, pasar tradisional menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat memberikan pendapatan asli daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan revitalisasi pasar milik daerah. Bantuan antuan dana revitalisasi bangunan pasar telah dialokasikan, progr program-program program perbaikan manajemen pasar dalam bentuk pendampingan-pendampingan pendampingan mulai direncanakan. Upaya revitalisasi pasar yang saat ini sedang berjalan mendorong keterlibatan berbagai pihak diluar instansi pemerintah.
7.1. MANFAAT PENDAMPINGAN 1. Menciptakann kemandirian (self ( reliance) bagi stakeholder,, agar dapat merencanakan, melaksanakan dan mengembang ngembangkan program kegiatan pasar. 2. Memberdayakan (empowering empowering) bagi stakeholder untuk menghadapi tantangan dan peluang bisnis. 3. Meningkatkan kemampuan (capacity ( building) bagi stakeholder dengan memberikan pengetahuan, keahlian serta akses terhadap informasi. informasi 4. Mengembangkan pengawasan sosial (social ( control) bagi stakeholder terhadap program pembangunan dengan meningkatkan cara pengelolaan dana secara transparan. 5. Memperluas kesempatan ((creating opportunities) bagi stakeholder berpartisipasi dalam program
pembangunan
melalui
wahana
yang
ada ada.
7.2. KEUNGGULAN PROGRAM PENDAMPINGAN Program pendampingan yang dipandang cukup berhasil oleh banyak kalangan ini memiliki paling ling tidak 3 keunggulan dibanding model lain, yaitu:
VII - 1
1. Bersifat proaktif dan intensif, intensif artinya konsultan-konsultan konsultan pelaksana program secara aktif, day to day,, terjun ke lapangan membantu para stakeholder.. Bersama Bersama-sama mencari dan menemukan solusi dari setiap permasalahan di lapangan. Terkadang konsultan harus turut ke luar kota mendampingi pengusaha untuk kepentingan lobby atau penyelesaian masalah dengan mitra usahanya. 2. Pendekatan praktis dan aplikatif aplikatif, artinya berbagai strategi dan kebijakan konsultan secara langsung diujicobakan pada tataran praktis. Sehingga dapat diukur seberapa efektif ide atau problem solving konsultan bagi kemajuan. Tidak lagi sebatas konsep atau wacana yang bersifat mengawang. mengawang 3. Menekankan pada keberhasilan pendekatan personil personil,, artinya program ini amat sangat membutuhkan kemampuan konsultan dalam mengambil hati stakeholder stakeholder. 7.3. ASPEK-ASPEK ASPEK PENDAMPINGAN 1. Perencanaan, yakni membantu stakeholder dalam menyusun rencana (action (action plan plan) dan target usaha ke depan secara terukur, terarah, dan wajar. 2. Implementasi: yakni turut mendampingi stakeholder dalam menjalankan rencana yang telah disusunnya, membantu mencarikan solusi ketika pengusaha menhadapi kendala dan permasalahan. 3. Evaluasi, yaitu aitu turut memberikan penilaian atas kinerja yang dicapai, dan membantu dalam menemukan penyebab terjadinya penyimpangan dari target yang telah dibuat. 4. Pengembangan, yakni turut membantu stakeholder dalam menyusun rencana pengembangan dari hasil yang telah tela dicapai selama ini.
7.4. LEMBAGA-LEMBAGA LEMBAGA YANG DAPAT MELAKUKAN PENDAMPINGAN 1. Departemen Dalam Negeri 2. Departemen Perdagangan 3. Dunia Perbankan 4. Perusahaan-perusahaan perusahaan Swasta 5. Lembaga-lembaga lembaga Swadaya Masyarakat
VII - 2
