Pedoman RPP 2008[1]

P E DOMAN UMUM

REVITALISASI PENYULUHAN P E RTANI RT ANI AN T AHUN 2 008

PUSAT PENGEMBANGAN PENYU LUHAN PERTANIAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANI PERTANI AN

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.



















KATA PENGANTAR Pelaksanaan Program Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP) pada tahun 2008 memasuki tahap pemantapan dengan fokus pada aspek penataan kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan kecamatan; penataan ketenagaan; serta peningkatan mutu penyelenggaraan, khususnya pengembangan programa penyuluhan di semua tingkatan wilayah kerja sebagai dasar pembiayaan penyuluhan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K). Pemerintah Pusat c.q Departemen Pertanian pada tahun 2008 memberi dukungan terhadap penyelenggaraan program RPP di provinsi dan kabupaten/kota melalui penyediaan anggaran APBN (dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus/DAK) serta pendanaan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (Farmers Empowerment through Agricultural Technology and Information Project/FEATI Project) di 18 provinsi dan 71 kabupaten yang sudah dimulai sejak tahun 2007. Dukungan anggaran dana dekonsentrasi tahun 2007 2007 bagi Program RPP di d i 33 provinsi dan 440 kabupaten/kota (termasuk 6.000 orang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh) adalah sebesar Rp. 231.715.081.000,- atau peningkatan sebesar 60 % (Rp. 144.763.135.450,-) 144.763.135.450,-) dibandingkan di bandingkan dengan alokasi anggaran RPP tahun 2006. Pada tahun 2008 terjadi lagi kenaikan dukungan anggaran bagi Program RPP sebesar 140 % dibandingkan dengan tahun 2007 atau meningkat sebesar Rp. 572.473.908.000,-. Peningkatan ini terjadi pada kegiatan-kegiatan yang didanai dengan dana dekonsentrasi yang mencapai Rp. 128.232.920.000,-; Biaya Operasional 16.000 orang THL-TB Penyuluh sebesar Rp. 236.993.000.000,-; dan peningkatan kapasitas gapoktan sebesar Rp. 20.000.000.000,-, dan FEATI daerah sebesar Rp 187.247.988.000,-. 187.247.988.000,-. Seluruh upaya-upaya RPP tersebut diharapkan dapat disinergikan dengan programprogram pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota yang dllaksanakan dengan dukungan pembiayaan dari APBD I dan APBD II, serta sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan RPP Tahun 2008 memberikan gambaran pokok mengenai arah pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian yang dlselenggarakan di provinsi dan kabupaten/kota, baik yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi maupun APBD, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan RPP tahun 2008 bagi seluruh penyelenggara penyuluhan pertanian di provinsi maupun kabupaten/kota untuk terselenggaranya penyuluhan secara produktif, efektif dan efisien. Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian,



















DAFTAR ISI I.

II.

PENDAHULUAN ........................................................................................ 1 A.

Latar Belakang................................................................................... 1

B.

Tujuan .............................................................................................. 5

C.

Output .............................................................................................. 5

D.

Sasaran ............................................................................................. 6

E.

Pengertian ................................................................... ......................................................................................... ...................... 6

ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA SATKER DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DEKONSENTRASI RPP ............................................... ............................................... 9 A.

Pusat ............................................................................................... ................................................................................................. 9

B.

Provinsi ........................................................................................... 10

C.

Kabupaten/Kota ............................................................................... 10

III. PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN DI PROVINSI ............................................................................................... 11 A.

Penyusunan Programa Penyuluhan Provinsi ....................................... 11

B.

Penyebaran Informasi Penyuluhan .................................................... 13

C.

Biaya Operasional Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) (BOP) PNS .............................. 17

D.

Berperanserta dalam Forum Penyuluhan Pertanian Nasional ............... 21

E.

Berperanserta dalam Forum Pimpinan Kelembagaan di Pusat Pusat ............. 23

F.

Berperanserta dalam Pertemuan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi di Tingkat Pusat ............................................................................... 25

G.

Inventarisasi dan Up dating Kelompoktani (Poktan)/Gabungan (Poktan)/Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) ................................................................. ................................................................. 28

H.

Administrasi, Koordinasi dan Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Evaluasi ........ 30

I.

Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian .............. 34

J.

Kegiatan-kegiatan P3TIP/FEATI di 18 Provinsi.................................... 37

IV. PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN REVITALISASI PENYULUHAN DI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA ............................................................................. 38 A.

Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan



















E.

Berperanserta dalam Forum Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Pusat .............................................................................. 56

F.

Berperanserta dalam Temu Koordinasi Kelompoktani/Gabung Kelompoktani/Gabungan an Kelompoktani .................................................................................. 58

G.

Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian ............. 60

H.

Administrasi, Koordinasi dan Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Evaluasi ........ 63

I.

Kegiatan P3TIP/FEATI di Kabupaten ................................................ 67

LAMPIRAN ...................................................................................................... 68



















I.

A.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan oleh Presiden RI pada tanggal 11 Juni 2005 telah ditindaklanjuti dengan Program Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP) yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian tanggal 3 Desember 2005 di Banyuasin, Sumatera Selatan. Program RPP ini mendapat payung hukum yang kuat dengan terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (UU SP3K) pada tanggal 15 November 2006. Dengan terbitnya UU No. 16 tahun 2006 tersebut, maka mulai tahun 2007 program RPP difokuskan untuk mengimplementasikan beberapa sub program, yaitu: (1) penataan kelembagaan penyuluhan; (2) peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh; (3) peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan; (4) peningkatan kepemimpinan dan kelembagaan petani; dan (5) pengembangan jejaring kerjasama penyuluhan dan agribisnis. Pada tahun 2006 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian menyelenggarakan RPP di Pusat dan 32 provinsi seluruh Indonesia kecuali DKI Jakarta, yang mencakup 436 kabupaten/kota dengan dukungan dana dekonsentrasi. Selanjutnya pada tahun 2007, jangkauan penyelenggaraan penyuluhan diperluas ke Provinsi DKI Jakarta sehingga mencakup seluruh provinsi dan 440 kabupaten/kota. Pada tahun 2007 satuan kerja (satker) program di 30 provinsi berada di unit kerja Dinas Pertanian Provinsi; sementara di NTT,



















Sementara

itu,

dalam

rangka

memperkuat

implementasi

UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K, Departemen Pertanian c.q Badan Pengembangan SDM Pertanian melaksanakan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) atau Farmer Empowerment through Agricultural Technology and Information (FEATI) di 18 provinsi dan 71 kabupaten mulai tahun 2007 (daftar terlampir). Program ini bertujuan untuk memberdayakan petani dan organisasi petani dalam meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan aksesibilitas terhadap informasi, teknologi, modal dan sarana produksi untuk mengembangkan usaha agribisnis dan mengembangkan kemitraan dengan sektor swasta. Pada tahun 2008 satker dekonsentrasi di 30 provinsi masih berada di unit kerja Dinas Pertanian Provinsi; sementara di NTT dan Sulawesi Selatan tetap pada Badan Ketahanan Pangan. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah

satker

program

berada

pada

Sekretariat

Daerah

Bidang

Perekonomian. Dalam rangka mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K, akan memberi insentif kepada provinsi yang telah membentuk Badan Koordinasi membentuk

Penyuluhan badan

(Bakorluh)

pelaksana

dan

kabupaten/kota

penyuluhan

(bapelluh),

yang

telah

maka

mulai

tahun 2008 kebijakan pembiayaan program RPP sebagai berikut: 1. jangkauan program RPP meliputi 33 provinsi dan difokuskan pada kabupaten/kota yang memiliki kelembagaan penyuluhan sesuai dengan amanah UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K; 2.

kabupaten/kota yang telah membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai dengan amanah UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K mendapat





















pertanian untuk penyuluh; administrasi, koordinasi, konsultasi, serta monitoring dan evaluasi; pengawalan dan pendampingan Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP), dan peningkatan kapasitas kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan); 3.

kabupaten/kota yang belum membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai dengan amanah UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K tidak mendapat biaya pengembangan Balai Penyuluhan Kecamatan Model;

4.

kabupaten-kabupaten

yang

menjadi

lokasi

P3TIP

memperoleh

dukungan dana dekonsentrasi sebagai berikut: BOP; penyebaran informasi konsultasi,

pertanian serta

untuk

monitoring

penyuluh; dan

administrasi,

evaluasi;

koordinasi,

pengawalan

dan

pendampingan Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP); dan peningkatan kapasitas poktan dan gapoktan; 5.

pengalokasian

dana

tersebut

berprinsip

pada

sinergitas

antara

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan antara berbagai sumber pembiayaan yang tersedia, baik APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota, maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



















Fokus kegiatan RPP tahun 2008 di provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut: 1.

Kegiatan di Provinsi: a.

Penyusunan Programa Penyuluhan Provinsi (APBD I);

b.

Penyebaran Informasi Penyuluhan; P enyuluhan;

c.

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNS;

d.

Berperanserta dalam Forum Penyuluhan Pertanian Nasional;

e.

Berperanserta dalam Forum Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Pusat;

f.

Berperanserta dalam Pertemuan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi di Tingkat Pusat;

g. h. i. j.

2.

Inventarisasi dan Up dating Poktan/Gapoktan; Administrasi, Koordinasi dan Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi; Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian; Kegiatan-kegiatan P3TIP/FEATI di 18 Provinsi.

Kegiatan di Kabupaten/Kota: a.

Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa (APBD II);

b.

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNS;

c.

Penyebaran Informasi Penyuluhan P enyuluhan;;



















Untuk mengefektifkan penyelenggaraan RPP tahun 2008 di provinsi dan kabupaten/kota, kegiatan penyuluhan yang tidak dialokasikan dari dana dekonsentrasi agar mendapat dukungan dari APBD I dan APBD II . Guna membangun persamaan persepsi di kalangan para penyelenggara penyuluhan pertanian agar pelaksanaan RPP, khususnya yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi, dapat berjalan secara komprehensif dengan berprinsip

pada

sinergitas

antara

Pemerintah

Pusat,

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Penyelenggaraan RPP Tahun 2008.

B.

Tujuan Tujuan disusunnya pedoman ini adalah menyediakan acuan di kalangan para penyelenggara penyuluhan pertanian dalam: 1.

menata kelembagaan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota dan di kecamatan;

2.

menyediakan

tenaga

penyuluh

pertanian

yang

kompeten

dan

profesional; 3.

menciptakan mekanisme kerja penyuluhan yang efektif dan efisien;

4.

menyediakan dukungan biaya penyelenggaraan penyuluhan di daerah;



















3.

terciptanya mekanisme kerja penyuluhan yang efektif dan efisien;

4.

tersedianya dukungan biaya penyelenggaraan penyuluhan di daerah;

5.

terselenggaranya kegiatan-kegiatan penyuluhan di daerah yang terkoordinasi, terintegrasi dan sinergik antara pusat dan daerah.

D.

Sasaran Sasaran kegiatan RPP ini adalah: 1.

Kelembagaan penyuluhan di 33 provinsi;

2.

Kelembagaan penyuluhan di 440 kabupaten/kota; kabupaten/kota;

3.

Balai Penyuluhan Kecamatan di seluruh Indonesia;

4.

Penyuluh pertanian PNS penerima BOP, sebanyak sebanyak 28.465 28. 465 orang;

5.

Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebanyak 16.000 orang.

E.

Pengertian 1.

Sistem

penyuluhan

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan

yang

selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan , serta sikap bagi pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan; 2.

Revitalisasi

Penyuluhan

Pertanian

adalah

upaya

mendudukkan,



















kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup; 4.

Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar

kawasan

hutan,

petani,

pekebun,

peternak,

nelayan,

pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta bese rta keluarga intinya; 5.

Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau koperasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan; kehutanan;

6.

Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan dan kehutanan serta generasi muda dan to koh masyarakat;

7.

Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa, dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang;

8.

Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang





















11. Pos penyuluhan desa/kelurahan adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan yang merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.



















II.

ORGANISASI DAN MEKANISM E KERJA SATKER SATKER DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DEKONSENTRASI R PP

Penyelenggaraan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian tahun 2008 di provinsi dan kabupaten/kota didukung oleh dana dekonsentrasi yang bersumber dari APBN Departemen Pertanian cq. Badan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2008, disamping dana yang bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dana dekonsentrasi dekonsentrasi ini dikelola oleh satker Dinas Dinas Pertanian Provinsi yang berada berada di 30 provinsi, provinsi, dan di dua provinsi provinsi lainnya, yaitu: yaitu: NTT, Sulawesi Selatan berada pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi, sedangkan Jawa Tengah Tengah berada pada Sekretariat Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian. Adapun organisasi dan mekanisme kerja Satker dalam rangka pengelolaan P3TIP/FEATI akan diatur dalam pedoman teknis tersendiri yang akan diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Tahun 2008 dan merupakan



















B.

Provinsi a.

Sesuai

dengan

peraturan

No.211/Kpts/KU.510/5/2005,

Menteri

kewenangan

Pertanian

pengelolaan

dan

tanggungjawab dana dekonsentrasi Departemen Pertanian dilimpahkan kepada Gubernur; b.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut, Gubernur membentuk satker di tingkat provinsi. Di 30 provinsi satker ini berada pada Dinas Pertanian Provinsi, di dua provinsi lainnya, yaitu: NTT, Sulawesi Selatan berada pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi, sedangkan Jawa Tengah berada pada Sekretariat Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian;

c.

Dalam pengelolaan anggaran dekonsentrasi, Gubernur mendelegasikan wewenangnya Ketahanan

kepada

Pangan

Kepala (BKP)

Dinas

Pertanian/Kepala

Provinsi/Asisten

Daerah

Badan Bidang

Perekonomian untuk bertindak sebagai pejabat KPA, sekaligus



















III. PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN REVITALISASI P ENYULUHAN P ERTANIAN ERTANIAN DI PROVINSI

A.

Penyusunan Programa Penyuluhan Provinsi Dinas Pertanian/Badan Ketahanan Pangan/Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan tingkat provinsi yang dilakukan oleh para penyuluh bersama perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD I. 1.

Tujuan a.

Menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan di tingkat provinsi;

b.

Memberikan acuan bagi penyuluh di provinsi dalam menyusun



















b.

Tersedianya acuan bagi penyuluh di provinsi dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan; penyuluhan;

c.

Tersedianya bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk disampaikan dalam forum musrenbangtan tahun berikutnya.

4.

Waktu Programa penyuluhan provinsi disusun setiap tahun dan memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran

di

masing-masing

tingkatan.

Pengesahan

programa

penyuluhan provinsi ini paling lambat dilakukan pada bulan Desember tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya 5.

Pelaksanaan a.

Penyusunan

programa

penyuluhan

provinsi

dimulai

dari

perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan.





















d.

Programa penyuluhan provinsi yang sudah final ditandatangani oleh

koordinator

penyuluh

di

provinsi

dan

perwakilan

kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan/kepala kelembagaan penyuluhan provinsi, dan diketahui oleh pejabat dinas/instansi lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan yang membidangi perencanaan di masing-masing unit kerjanya; e.

Naskah programa ini kemudian dijabarkan oleh masing-masing penyuluh kedalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) di





















sedangkan Mimbar Penyuluhan Agribisnis tetap diterbitkan per minggu. Adapun pengisian materi dimaksud dilakukan oleh Tim Penyusunan Materi Penyuluhan

pada

Badan

Pengembangan

SDM

Pertanian.

Tim

ini

beranggotakan para penyuluh pertanian yang ditugaskan pada Eselon I lingkup Departemen Pertanian. Selain itu, pusat juga akan mendukung penyediaan berbagai materi informasi pertanian yang diperlukan oleh daerah melalui penyebarluasan media cetak dan elektronik el ektronik yang pembuatannya pembuatannya dilakuk d ilakukan an di tingkat pusat.





















2.

Sasaran Sasaran Tabloid Mingguan Sinar Tani adalah 477 orang penyuluh pertanian yang bertugas di provinsi, p rovinsi, termasuk penyuluh yang berada di BPTP dengan kriteria yang sama dengan kriteria penyuluh yang berhak menerima BOP. Jumlah eksemplar Tabloid Mingguan Sinar Tani yang dikirim untuk setiap penyuluh adalah satu eksemplar per minggu selama satu tahun (48 eksemplar) yang pembiayaannya bersumber dari dana dekonsentrasi di provinsi.





















5.

Pelaksanaan a.

Pendistribusian Tabloid Mingguan Sinar Tani 1)

Tabloid Mingguan Sinar Tani disalurkan melalui satker provinsi untuk selanjutnya didistribusikan kepada para penyuluh melalui koordinator penyuluh di provinsi disertai dengan tanda bukti penerimaan dari para penyuluh yang bersangkutan;

2)

Materi yang dianggap penting dapat dijadikan bahan diskusi





















wilayah kerja masing-masing dalam menyebarluaskan materi siaran pedesaan baik yang diterima dari pusat maupun diproduksi sendiri di tingkat provinsi.

C.

Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) PNS Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian adalah dana yang dapat digunakan langsung oleh para penyuluh pertanian di provinsi yang berhak menerimanya, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan.























disesuaikan dengan jabatannya (diimpassing) sesuai SK MENKOWASBANGPAN MENKOWASBANGPAN No.19 Tahun 1999; 2)

Tidak sedang melaksanakan tugas belajar;























a.

Meningkatnya motivasi kerja penyuluh pertanian di provinsi dalam dala m melaksanakan penyuluhan penyuluhan di provinsi;























ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari koordinator penyuluh provinsi atau atasan langsung penyuluh;























unggulan; (4) Terdesiminasinya informasi teknologi pertanian secara merata dan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku

usaha;

(5)

Tumbuhkembangnya

keberdayaan

dan























kemajuan

maupun

permasalahan-permasalahan

yang

dihadapi

solusinya, khususnya khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan RPP.

dan

























































































































































































































































































































































































































































































































































tersedia di suatu kabupaten/kota tidak memadai jumlahnya untuk membiayai keperansertaan kabupaten/kota yang bersangkutan dalam pertemuan di Pusat, maka agar diupayakan dukungan dana APBD kabupaten/kota.

F.

Berperanserta dalam Temu Koordinasi Kelompoktani (Poktan)/ (Poktan)/ Gabungan Gabungan K elompoktani (Gapoktan) (Gapoktan) di Pusat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tanggal 13 April 2007, pembinaan poktan diarahkan pada penerapan sistem agribisnis,

peningkatan

peranan,

peran

serta

petani

dan

anggota

masyarakat pedesaan lainnya dengan menumbuhkembangkan kerjasama antarpetani dan dengan pihak lain yang terkait. Guna mengetahui seberapa jauh upaya pemberdayaan poktan/gapoktan telah memberi dukungan terhadap proses alih teknologi, pemecahan masalah usahatani, penyusunan RDK/RDKK, peningkatan akses terhadap permodalan dan pasar guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Temu Koordinasi Poktan/Gapoktan di Pusat. 1.

Tujuan a.

Memperoleh

gambaran

mengenai

pemberdayaan

poktan/gapoktan di kecamatan dan desa; b.

Menyediakan media untuk terjadinya proses saling belajar diantara para ketua/pengurus ketua/pengurus poktan/gapoktan;

c.

Meningkatkan kepemimpinan, keterampilan manajemen dan



















2.

Sasaran a.

Ketua/pengurus poktan/gapoktan di tingkat kecamatan dan desa yang berasal dari 440 kabupaten/kota;

b. 3.

Pembina poktan/gapoktan

Output a.

Gambaran

mengenai

pemberdayaan

poktan/gapoktan

di

kecamatan dan desa; b.

Terjadinya proses saling belajar diantara para ketua/pengurus poktan/gapoktan;

c.

Meningkatnya kepemimpinan, keterampilan manajemen dan kewirausahaan ketua/pengurus gapoktan.

4.

Waktu Disesuaikan

dengan

waktu

penyelenggaraan

Temu

Koordinasi

Poktan/Gapoktan yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Mei 2008. 5.

Pelaksanaan Peran serta kabupaten/kota dalam pertemuan Temu Koordinasi Poktan dan Gapoktan ini dilaksanakan berdasarkan undangan dari Kepala Badan

Pengembangan

SDM

Pertanian

c.q.

Kepala

Pusat

Pengembangan Penyuluhan Pertanian. Adapun pembiayaannya diambilkan dari MAK administrasi, koordinasi, konsultasi dan monev yang bersumber dari alokasi dana dekonsentrasi DIPA Satker Dekonsentrasi lingkup Badan Pengembangan SDM



















pertemuan di Pusat, maka agar diupayakan dukungan dana APBD kabupaten/kota.

G.

Pengawalan dan Pendampingan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP)

Salah satu fokus Program RPP adalah peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh. Jumlah desa/kelurahan di seluruh Indonesia saat ini sebanyak 69.929 desa/kelurahan, sementara jumlah penyuluh pertanian yang tersedia saat ini hanya 30.502 orang (PNS: 28.879 dan tenaga honorer: 1.623), sehingga masih dibutuhkan kurang lebih 40.000 orang tenaga penyuluh pertanian. Salah satu upaya untuk mengatasi kekurangan tersebut, Departemen Pertanian mulai tahun 2007 membuat kebijakan merekrut THL-TB PP sebanyak 6.000 yang ditempatkan di desa/kelurahan dalam wilayah kabupaten/kota di seluruh Indonesia sesuai dengan daerah asal yang bersangkutan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja THL-TB PP selama periode AprilDesember 2007 diperoleh informasi bahwa keberadaan THL-TB PP pada umumnya dirasakan sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi petani/poktan dan dipandang sangat membantu penyuluh PNS selaku mitra kerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan. Untuk itu, THL-TB PP

yang

dinilai

berkinerja

baik

direkomendasikan

oleh

unit

kerja

kabupaten/kota tempat mereka ditugaskan untuk diperpanjang kontrak kerjanya sebagai THL-TB PP pada tahun 2008 selama periode 10 bulan (Februari-November (Februari-November 2008).



















dengan BRI Pusat dan untuk memperoleh umpan balik petani atas kinerja THL-TB PP sesuai dengan tugas dan fungsinya di lapangan, maka disediakan kegiatan pengawalan dan pendampingan THL-TB PP di provinsi dan kabupaten/kota. 1.

Tujuan a.

Memantau penempatan THL-TB PP dan penugasannya di tingkat desa yang dikukuhkan dikukuhkan dengan Peraturan Pe raturan Bupati/Walikota;

b.

Memantau

kelancaran

penyaluran

honorarium

dan

biaya

operasional bagi THL-TB THL-TB PP ke rekening rekening masing-masing masing-masing THL-TB PP di wilayah kerjanya; c.

Menyepakati mekanisme kerja yang kondusif antara THL-TB PP dengan penyuluh pertanian PNS dalam pembinaan pelaku utama dan pelaku usaha;

d.

Memantau kinerja THL-TB PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

e.

Membuat rekapitulasi laporan THL-TB PP dari seluruh desa dan kecamatan di wilayahnya ke tingkat provinsi; pro vinsi;

f.

Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh THL-TB PP di lapangan, serta memberikan saran-saran dan umpan balik ke provinsi;

g.

Melaporkan berbagai permasalahan THL-TB PP yang tidak dapat dipecahkan di daerah kepada provinsi.

2.

Sasaran a.

THL-TB PP yang berpendidikan SLTA, D III dan D IV/S1 bidang pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia, baik yang direkrut



















Adapun fasilitas yang diberikan kepada THL-TB PP adalah berupa honorarium, biaya operasional, dan bantuan biaya pemondokan selama masa kontrak tahun 2008 (10 bulan) yang bersumber dari dana APBN APBN pusat .

3.

Output a.

Tertibnya penempatan THL-TB PP dan penugasannya di tingkat desa yang dikukuhkan dikukuhkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;

b.

Lancarnya penyaluran honorarium dan biaya operasional bagi THL-TB PP ke rekening rekening masing-masing masing-masing

THL-TB PP di wilayah

kerjanya; c.

Disepakatinya mekanisme kerja yang kondusif antara THL-TB PP dengan penyuluh pertanian PNS dalam pembinaan pelaku utama dan pelaku usaha;

d.

Terlaksananya kegiatan-kegiatan THL-TB PP sesuai dengan tugas dan fungsinya;

e.

Tersusunnya rekapitulasi laporan triwulanan THL-TB PP dari seluruh desa dan kecamatan di wilayahnya untuk dikirimnya ke tingkat provinsi;

f.

Terpecahkannya masalah-masalah yang dihadapi oleh THL-TB PP di lapangan, serta diperolehnya saran-saran dan umpan balik ke provinsi;

g.

Terinformasikannya berbagai permasalahan THL-TB PP yang tidak dapat dipecahkan di daerah kepada tingkat provinsi untuk ditindaklanjuti.

4.

Waktu





















b.

Masa kontrak THL-TB PP baru yang direkrut tahun 2008 dimulai selama periode Februari-November F ebruari-November 2008 (10 bulan).

5.

Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan Pengawalan dan Pendampingan THL-TB PP mengacu

pada

Peraturan

Menteri

Pertanian

tentang

Pedoman

Pembinaan THL-TB PP yang akan segera terbit pada tahun 2008. Pembiayaan

kegiatan

ini

bersumber

dari

alokasi

dana

dekonsentrasi dekonsentrasi di kabupaten/ kabupaten/ kota.

H.

Adminis trasi, Koordinasi dan Konsultasi, Monito ring dan Evaluasi

Administrasi

dimaksudkan

untuk

memfasilitasi

biaya

operasional

penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota, seperti honorarium petugas, pengadaan alat tulis kantor, perbanyakan/penggandaan, surat menyurat, serta penyusunan dan pengiriman laporan provinsi ke pusat dalam berbagai bentuk formulir sesuai dengan

Pedoman

Teknis

Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RPP Tahun 2008 . Koordinasi

dan

konsultasi

dimaksudkan

selain

untuk

memfasilitasi

keperansertaan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan forum/pertemuan-



















Evaluasi dimaksudkan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan dampak dari suatu kegiatan penyelenggaraan penyuluhan di kabupaten/kota sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematik dan obyektif serta terdiri dari evaluasi saat kegiatan berlangsung, sebelum kegiatan dimulai, dan sesudah kegiatan selesai. 1.

Tujuan a.

Mengetahui tingkat efisiensi penggunaan pe nggunaan sumberdaya penyuluhan di kabupaten/kota; kabupaten/kota;

b.

Mengetahui tingkat kemajuan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dan pengambilan tindakan yang diperlukan;

c.

Membangun sikap aparat yang transparan dan akuntabel;

d.

Menyediakan umpan balik dari seluruh stakeholders (pemangku kepentingan)

dalam

rangka

penyempurnaan

perencanaan

program dan penyelenggaraan penyuluhan; penyuluhan; e.

Mengukur pencapaian dampak kegiatan penyuluhan sesuai dengan indikator yang ditetapkan;

f.

Menyediakan laporan berkala (bulanan, triwulanan, dan tahunan).



















3.

Output a.

Diketahuinya

tingkat

efisiensi

penggunaan

sumberdaya

penyuluhan; b.

Diketahuinya tingkat kemajuan kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang telah selesai sebagai bahan menetapkan kebijakan dan pengambilan tindakan yang diperlukan;

c.

Terbangunnya sikap aparat yang transparan dan akuntabel;

d.

Tersedianya umpan balik dari seluruh stakeholders dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan penyuluhan; penyuluhan;

e.

Tersedianya laporan berkala (bulanan, triwulan, tri wulan, dan tahunan);

f.

Terukurnya pencapaian dampak kegiatan penyuluhan baik yang dilaksanakan oleh penyuluh PNS sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

4.

Waktu Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan disesuaikan dengan tujuannya.

5.

Pelaksanaan



















Sementara kegiatan koordinasi diperuntukkan guna mendukung mobilitas kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota untuk menghadiri forum/pertemuan-pertemuan forum/pertemuan-pertem uan penyuluhan di tingkat pusat. Kegiatan monitoring dan evaluasi provinsi dilakukan oleh pejabat/staf yang ditunjuk dan dalam pelaksanaannya mengacu kepada beberapa instrumen/indikator kinerja penyuluh antara lain: a.

programa penyuluhan di setiap tingkatan;

b.

rencana kerja tahunan penyuluh yang disusun oleh setiap penyuluh berdasarkan programa penyuluhan di masing-masing tingkatan;

c.

buku kerja penyuluh yang menggambarkan aktivitas harian yang bersangkutan sebagai salah satu alat kendali kinerja penyuluh;

d.

laporan hasil supervisi, monitoring dan evaluas e valuasi; i;

e.

data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pewilayahan;

f.

data jumlah petani/poktan/gapoktan yang akses ke lembaga keuangan, informasi, sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan serta pemasaran; pe masaran;

g.

data jumlah petani/poktan/gapoktan petani/poktan/gapoktan yang pengusaha menengah dan besar;

bermitra dengan



















Selatan, Gedung D, Lantai V, Jakarta (12550), Telp/Fax. 0217804386; j.

Laporan bulanan kegiatan dari kabupaten/kota paling lambat diterima tanggal 5 pada bulan berikutnya untuk keperluan rekapitulasi laporan di tingkat provinsi.

Jenis-jenis pelaporan dan formatnya Pedoman Teknis Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RPP Tahun 2008 beserta petunjuk yang lebih rinci agar mengacu kepada yang diterbitkan oleh Pusat

Pengembangan

Penyuluhan

Pertanian

tahun

2008

dan

merupakan satu kesatuan dengan pedoman ini.

I.

Kegiatan P3TIP/ FEATI FEATI di Kabupaten Kegiatan-kegiatan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian Tahun 2008, yaitu sebagai berikut: 1.

Administrasi;

2.

Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

3.

Pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri;

4.

Pembangunan Gedung Operasional (BPP);

5.

Rehabilitasi Gedung Operasional (BPP);

6.

Pengadaan Mebelair dan Peralatan;

7.

Pengadaan Alat Pengolah Data;

























































Lampiran 3. Lokasi Pelaksanaan P3 TIP/ FEATI FEATI No

Provinsi

1.

Sumatera Utara

1.Asahan, 2.Labuhan Batu, 3.Simalungun, 4.Tapanuli Selatan, 5. Karo

2.

Sumatera Barat

6.Solok, 7.Pesisir Selatan, 8.Lima Puluh Kota, 9.Padang Pariaman, 10.Solok Selatan

3.

Jambi

11.Merangin, 12.Tanjung Jabung Barat,

4.

Sumatera Selatan

13.Banyuasin

5.

Banten

14.Serang

6.

Jawa Barat

15. Sukabumi; 16.Subang, 17.Indramayu, 18.Majalengka, 19.Garut, 20.Kuningan, 21.Karawang, 22.Cirebon

7.

Jawa Tengah

23.Brebes, 24.Magelang, 25.Batang; 26 Temanggung

8.

Jawa Timur

27.Malang, 28.Tulungagung, 28.Tulungagung, 29.Tuban, 30.Kediri

9.

Yogyakarta

10. Kalimantan Selatan

Kabupaten

31.Kulonprogo, 32.Bantul, 33.Gunung Kidul 34.Hulu Sungai Selatan, 35.Hulu Sungai Tengah,



















Pedoman RPP 2008[1]

Recommend Documents