Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)


Daftar Isi

halaman

Sambutan

ii

Daftar Peraturan/Perundangan Terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM)

iv

Pengantar

v

Posisi SPM

1

Pelayanan Dasar

3

SPM dalam Perencanaan

5

SPM dalam Penganggaran

7

Pelaporan SPM

9

Proses Penyusunan SPM

11

Langkah Penyusunan Usulan SPM

15

Penyelarasan Jenis Pelayanan Dasar

20

Usulan SPM

22

Indikator SPM

26

Nilai SPM

29 i


SAMBUTAN Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas diterbitkannya buku Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sebagaimana diketahui Pemerintah telah menerbitkan PP No. 65/2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan bagi pemerintah dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan SPM. Untuk mendukung pelaksanaannya telah diterbitkan pula PERMENDAGRI No. 6/2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM dan KEPMENDAGRI No. 100.05 - 76 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim Kosultasi Penyusunan SPM. Berdasarkan peraturan-peraturan di atas diharapkan Menteri/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dapat segera menyusun dan menetapkan SPM selambat-lambatnya dalam waktu 2 (tahun) sejak ditetapkan PP di atas, namun di dalam penerapannya banyak kendala yang dihadapi sehingga diperlukan ii

panduan yang lebih praktis bagi Kementerian/LPND untuk melakukan proses penyusunan dan penetapan SPM. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tim Konsultasi SPM, Proyek ASSD (Kerjasama GTZ dan Departemen Dalam Negeri) dan Tim Lembaga Demograf i Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia atas segala dukungan dan kerjasamanya sehingga buku pedoman ini dapat tersusun. Semoga buku pedoman ini dapat benar-benar bermanfaat serta mendorong proses penyusunan dan penetapan SPM yang lebih baik.

Jakarta, 5 November 2008 Direktur Jenderal Otonomi Daerah

DR. Drs. Sodjuangon Situmorang, Msi. iii

Daftar Peraturan/Perundangan Terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah. Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.100.05-76 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan SPM. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. iv

Pengantar Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penyelenggaran pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib Pemerintah Daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. SPM yang ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri/Kepala LPND terkait. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam RPJMD dan Renstra SPKPD. Buku Pedoman ini menyajikan beberapa pengertian dan prinsip dasar dalam penentuan dan perencanaan SPM. Prinsip dasar ini mencakup posisi SPM dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, disajikan pula proses dan tahapan penyusunan dan penetapan SPM, serta contoh SPM yang bisa dijadikan acuan. Buku Pedoman ini sedianya dapat digunakan oleh Departemen/LPND untuk menyusun dan menetapkan SPM. Di samping itu, Buku Pedoman ini dapat pula digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan SPM. v

Posisi SPM Urusan Pemerintahan

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Urusan Wajib adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar

Pelayanan Dasar

1

Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Permendagri No. 6/2007 Pasal 1(8)

Posisi SPM Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dalam pembagian urusan, terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Urusan ini terdiri dari 2 jenis urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan perundangundangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. Tidak semua bagian dari urusan wajib adalah pelayanan dasar. Namun, setiap pelayanan dasar termasuk dalam bagian urusan wajib. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Jadi, SPM ditetapkan berdasarkan pelayanan dasar tertentu, dimana pelayanan dasar adalah bagian dari urusan wajib, dan urusan wajib merupakan bagian dari urusan pemerintahan. Dalam penyusunan dan penetapan SPM wajib diperhatikan prinsip-prinsip berikut: sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian (PP no. 65 Tahun 2005).

2


Pelayanan Dasar

Permendagri No.6/2007, Pasal 1 (7)

adalah pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan

3


Definisi Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, Pasal 4, pelayanan dasar adalah bagian dari pelaksanaan urusan wajib dan memiliki karakteristik sebagai pelayanan yang sangat mendasar; berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal, dijamin ketersediaannya oleh konstitusi dan konvensi internasional; didukung data dan informasi terbaru yang lengkap; serta tidak menghasilkan keuntungan materi. Berdasarkan karakteristik tersebut, setiap warga negara atau masyarakat berhak untuk menuntut pelayanan tersebut karena merupakan “janji” pemerintah kepada masyarakat yang harus dilaksanakan. Ruang lingkup penyusunan dan penetapan SPM yaitu: (1) Jenis Pelayanan Dasar (2) Indikator dan Nilai (3) Batas Waktu Pencapaian (4) Pengorganisasian Penyelenggaraan 4


SPM dalam Perencanaan (1) ! SPM digunakan sebagai input/bahan masukan dalam menyusun RKP PP No. 20/2004 Pasal 4(2)

! Pemerintah Daerah menjadikan SPM yang disusun oleh Pemerintah Pusat

sebagai salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah PP No. 65/2005 Pasal 9(2)

5


SPM dalam Perencanaan (2) ! Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pencapaian SPM ke dalam RPJMD dan Rencana Strategi SKPD PP No. 65/2005 Pasal 9(4) Permendagri No. 79/2007 Pasal 1(10)

! Pemerintah Daerah menyusun Target Tahunan Pencapaian SPM ke dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD PP No. 65/2005 Pasal 9(5) Permendagri No. 79/2007 Pasal 1(10)

6


SPM dalam Penganggaran (1) ! Pemerintah Daerah menyusun Target Tahunan Pencapaian SPM ke dalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafond Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja & Anggaran SKPD PP No. 65/2005 Pasal 9(5) Permendagri No. 79/2007 Pasal 7(2)

! Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati oleh kepala daerah dan

pimpinan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM Permendagri No. 79/2007 Pasal 11

7


SPM dalam Penganggaran (2) ! Penyusunan anggaran kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM dilakukan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri PP No. 65/2005 Pasal 10

8


Pelaporan SPM (1) ! Rencana pencapaian tahunan SPM serta realisasinya diinformasikan kepada masyarakat PP No. 65/2007 Pasal 11

! Pemerintah Daerah menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan

dan pencapaian SPM kepada Menteri/Pimpinan LPND terkait Permendagri No. 6/2007 Pasal 17(1)

! Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja

penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur ! Gubernur menyusun laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM ! Gubernur menyampaikan ringkasan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri Permendagri No. 6/2007 Pasal 16(1-3) 9


Pelaporan SPM (2) ! Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal dilaporkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) PP No. 3/2007 Pasal 3(4)

! Rencana pencapaian target tahunan dan realisasinya juga dilaporkan di Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Permendagri No. 79/2007 Pasal 16

! EKPPD pada tataran pelaksanaan kebijakan daerah meliputi aspek penilaian:

(c) tingkat capaian SPM PP No. 6/2008 Pasal 19 (c)

10


Proses penyusunan SPM

11


Penyusunan SPM Proses penyusunan SPM tertuang dalam PP no. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pasal 4 hingga Pasal 8. Selain itu, hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 6 Tahun 2007, Pasal 12 hingga Pasal 15. Dalam penyusunan dan penetapan SPM, terdapat 3 (tiga) lembaga/institusi yang terlibat yaitu (i) Menteri/Pimpinan LPND terkait, (ii) Tim Konsultasi, dan (iii) DPOD. Tim konsultasi terdiri dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Departemen Keuangan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan melibatkan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen terkait sesuai kebutuhan. Tim konsultasi tersebut dibentuk melalui Kepmendagri dan dikoordinasikan oleh Mendagri. Menteri/Pimpinan LPND maupun DPOD, dalam penyusunan dan penetapan SPM harus memperhatikan 8 prinsip: ! ! ! ! ! ! ! ! 12

konsensus, yaitu disepakati bersama oleh komponen di departemen/LPND yang bersangkutan; sederhana, yaitu mudah dipahami; nyata, yaitu memiliki dimensi ruang dan waktu serta persyaratan atau prosedur teknis; terukur, yaitu dapat dihitung atau dianalisis; terbuka, yaitu dapat diakses oleh seluruh masyarakat; terjangkau, yaitu dapat dicapai dengan menggunakan sumberdaya dan dana yang tersedia; akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; dan bertahap, yaitu mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan sumberdaya. Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tahapan Penyusunan & Penetapan SPM

13


Tahapan Penyusunan dan Penetapan Tahap penyusunan SPM dimulai dengan usulan SPM yang diajukan oleh Menteri/Pimpinan LPND, sesuai dengan pelaksanaan urusan wajib dalam lingkup tugas dan fungsinya. SPM yang diajukan dibuat dalam format Lampiran PERMENDAGRI Nomor 6 Tahun 2007. Selanjutnya usulan SPM tersebut disampaikan kepada Tim Konsultasi. Oleh Tim Konsultasi, usulan SPM tersebut akan dibahas/dikaji berdasarkan kriteria, mekanisme, dan proses yang ditetapkan dalam Juknis Penyusunan dan Penepatan SPM. Hasil pembahasan/kajian tersebut adalah berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada Menteri/Pimpinan LPND untuk diperbaiki oleh Menteri/Pimpinan LPND. Setelah diperbaiki, usulan SPM diserahkan kembali ke Koordinator Tim Konsultasi, kemudian disampaikan kepada DPOD untuk mendapatkan rekomendasi. Dilanjutkan dengan DPOD yang memproses usulan SPM dan memberikan rekomendasi. Hasil proses dan rekomendasi usulan SPM oleh DPOD kemudian dikembalikan kepada Tim Konsultasi Penyusunan SPM untuk diserahkan kepada Menteri/Pimpinan LPND yang kemudian dilanjutkan dengan pengesahan dan penetapan oleh Menteri/Pimpinan LPND sebagai SPM jenis pelayanan dasar yang bersangkutan.

14


Langkah Penyusunan Usulan SPM (1)

Permendagri No. 6/2007 Pasal 13

1. Kaji standar jenis pelayanan dasar yang sudah ada (Lihat Matriks Langkah 1) Menteri/Pimpinan LPND perlu mengkaji standar jenis pelayanan dasar yang sudah ada dan/atau standar teknis yang mendukung penyelenggaraan jenis pelayanan dasar yang bersangkutan 2. Selaraskan jenis pelayanan dasar dengan konstitusi, RPJM, RKP dan dokumen kebijakan nasional lainnya, konvensi/perjanjian internasional (Lihat Matriks Langkah 2) Karena SPM terkait dengan pelayanan dasar yang menjadi hak warga negara, maka penentuan jenis pelayanan dasar setidaknya perlu mengacu kepada konstitusi, RPJM, RKP & dokumen kebijakan nasional lainnya, serta konvensi/perjanjian internasional yang telah diratif ikasi 3. Analisis dampak, efisiensi & efektifitas pelayanan dasar terhadap kebijakan dan pencapaian tujuan nasional Penetapan SPM harus terkait dengan kebijakan dan pencapaian tujuan nasional 4. Analisis dampak kelembagaan & personil atas penerapan SPM oleh Pemda Penetapan SPM akan berdampak pada kelembagaan dan kebutuhan personil Pemda– Menteri/Pimpinan LPND perlu mempertimbangkan kemampuan Pemda 15


Langkah Penyusunan Usulan SPM (2) 5.

Kaji status pelayanan dasar saat ini serta tingkat pencapaian tertinggi secara nasional & daerah Sebelum menetapkan standar, diperlukan baseline data, termasuk tingkat pencapaian tertinggi di daerah

6. Susun rancangan SPM sementara Setelah seluruh tahap di atas dilakukan, Menteri/Pimpinan LPND menyusun draft SPM 7. Analisis Pembiayaan pencapaian SPM secara nasional dan daerah Setiap pencapaian SPM membutuhkan pembiayaan tertentu. Oleh karenanya, penetapan SPM harus memperhatikan dampak pembiayaan yang ditimbulkannya 8. Analisis data & informasi yang tersedia Penetapan SPM perlu memperhatikan ketersediaan data dan informasi di daerah 9. Lakukan konsultasi dengan sektor-sektor terkait dan daerah Konsultasi dengan sektor terkait dan daerah perlu dilakukan mengingat beberapa pelayanan dasar bersifat lintas sektor dan lintas daerah. Masukan dari sektor & daerah sangat diperlukan 10. Gali masukan dari masyarakat & kelompok profesional terkait Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat SPM, serta masukan dari kalangan profesional yang sifatnya independen 16


Matriks Langkah 1: Daftar Standar Yang Dimiliki/Diterapkan

17


Daftar Standar Pelayanan Dasar Tabel ini diharapkan dapat membantu Departemen/LPND pada tahapan awal penyusunan SPM. Tujuannya ialah agar Departemen/LPND dapat memanfaatkan standar pelayanan yang ada sebagai SPM yang bersangkutan (apabila memang memenuhi kriteria dan prinsip penetapan SPM). Pada Kolom 1 (Jenis Pelayanan Dasar yang Distandarkan/Diatur) diisi berbagai jenis pelayanan dasar yang sudah dimiliki Departemen/LPND dan telah distandarkan (memiliki nilai standar tertentu). Pada Kolom 2 (Indikator yang Diusulkan) diisi indikator dan nilai standar pelayanan dasar tersebut. Pada Kolom 3 (Tujuan Penerapan Standar) diisi tujuan dari penetapan standar pelayanan dasar dimaksud. Tanda panah di tabel di atas menunjukkan bahwa isian di satu kolom harus berimplikasi kepada isian di kolom berikutnya.

18


Matriks Langkah 2: Matriks Penyelarasan Jenis Pelayanan Dasar Sumber Jenis Pelayanan Dasar Konstitusi

RPJP Nasional

ada

ada

RPJM Nasional

RKP Nasional

Rencana Strategis

Konvensi Internasional

ada

ada

ada

Contoh: Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

ada

Nyatakan nama dokumen, dan lampirkan dokumennya Dinyatakan dalam dokumen, dan lampirkan dokumennya 19


Cont0h: MDGs, Child Labor, dsb.

Penyelarasan Jenis Pelayanan Dasar Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karena SPM terkait dengan pelayanan dasar yang menjadi hak warga negara, maka penentuan jenis pelayanan dasar setidaknya perlu mengacu pada konstitusi, RPJM, RKP & dokumen kebijakan nasional lain, serta konvensi/perjanjian internasional yang telah diratif ikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan dasar merupakan bagian dari komitmen Pemerintah terhadap rakyatnya. Departemen/LPND dalam menetapkan pelayanan dasar, perlu menyebutkan dengan jelas dokumen yang digunakan sebagai acuan penyelarasan. Hal yang perlu diingat ialah bahwa tidak harus pelayanan dasar tersebut tertera dalam seluruh dokumen yang dimaksud. Setidaknya ada 1 dokumen yang dapat digunakan sebagai dasar argumen penetapan suatu jenis pelayanan dasar

20

Pedoman Penyusunan dan Penentapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

USULAN SPM ! Disiapkan oleh Departemen/LPND terkait ! Reviu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan URUSAN WAJIB (PP No. 38/2007) dan Pelayanan Dasar (lihat KepMen terkait) ! Pilih PELAYANAN DASAR yang merupakan prioritas dan akan dijadikan SPM

21


Usulan SPM Usulan SPM tentunya diajukan oleh Departemen/LPND terkait, mengingat mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik terhadap jenis pelayanan dasar di bidangnya. Dalam menyusun usulan SPM, Departemen/LPND terkait perlu mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPM, termasuk mengenai urusan pemerintahan, urusan wajib, pelayanan dasar, dan sebagainya. Karena memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik di bidangnya, Departemen/LPND terkait akan mampu memilih apa saja yang menjadi pelayanan dasar di bidangnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak semua urusan wajib adalah pelayanan dasar. Meskipun dalam penetapan dan penyusunan SPM membutuhkan konsensus seluruh komponen yang ada di suatu Departemen/LPND terkait, tetapi SPM bukanlah terjemahan dari tugas pokok dan fungsi. Dengan memperhatikan prinsip sederhana, Departemen/LPND terkait diharapkan dapat memilih pelayanan dasar secara tepat. Usulan suatu SPM harus memperhatikan keterkaitannya dengan SPM lain. Hal ini menyangkut konsistensi antar SPM (tidak saling bertentangan). Selain itu, dimungkinkan bahwa 2 SPM yang diajukan sebenarnya mencerminkan sesuatu yang sama sehingga dapat terwakilkan oleh 1 SPM saja.

22


Contoh: Bidang Kesehatan URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

SPM

Menurut PP No.38/2007

23

6 sub-bidang yaitu:

Jenis Pelayanan Dasar:

1. Upaya kesehatan 2. Pembiayaan kesehatan 3. SDM kesehatan 4. Obat dan Perbekalan Kesehatan 5. Promosi & Pemberdayaan Masyarakat 6. Manajemen kesehatan

1. Pelayanan Kesehatan Dasar 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan 3. Penyelidikan epidemiologi & penanggulangan KLB 4. Promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat


Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

INDIKATOR & NILAI

Contoh: Penetapan SPM Bidang Kesehatan Misalnya urusan wajib bidang kesehatan. Urusan wajib bidang ini dibagi menjadi 6 sub-bidang, dimana masing-masing diantaranya memiliki jenis pelayanan dasar tertentu. Dari jenis pelayanan dasar yang ada, dapat ditetapkan standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang memuat indikator dan nilai (misalnya cakupan kunjungan ibu hamil K4. Contoh Pelayanan Dasar di atas yang dijadikan SPM, diambil dari pelayanan puskesmas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kab/kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan terpadu tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang keduanya jika ditinjau dari Sistem Kesehatan Nasional merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dari tugas pelayanan kesehatan tingkat pertama di puskesmas tersebut, Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 ditetapkan menjadi SPM karena memenuhi kriteria: (1) prioritas tinggi karena melindungi hak konstitusi perorangan atau masyarakat; (2) merupakan kepentingan nasional; (3) bagian dari komitmen global; (4) merupakan penyebab kematian dan kesakitan ibu dan anak.

24


25


Indikator SPM Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Indikator dan nilai SPM ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen Untuk tahap awal, sebaiknya indikator SPM fokus pada hasil (output). Alasannya: (1) lebih mudah diperbandingkan antar daerah; (2) pencapaian hasil (output) yang baik atau buruk secara langsung maupun tidak langsung dapat mencerminkan input dan proses yang baik atau buruk di masa lalu, serta manfaat di masa mendatang; (3) lebih tepat untuk pengukuran kinerja jangka pendek (tahunan); (4) lebih mudah dalam pengukurannya; (5) mencerminkan kinerja pada tataran pelaksana kebijakan di daerah. Perlu diingat bahwa dalam PP no. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tingkat capaian SPM termasuk dalam aspek penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tataran pelaksana kebijakan. Tanggung jawab pelaksana kebijakan lebih pada masukkan, proses, dan hasil. Namun demikian, penetapan indikator berupa masukan, proses, maupun manfaat dapat dilakukan dengan memperhatikan kemudahan dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

26


Syarat bagi Indikator SPM (1) 1. Data dikumpulkan secara berkala Data yang dibutuhkan untuk menghitung indikator SPM harus dikumpulkan secara berkala (setidaknya satu kali dalam setahun) oleh instansi tertentu di daerah. Hal ini mengingat bahwa tingkat capaian SPM harus ditetapkan dan dilaporkan kepada Pemerintah Pusat setiap tahun. 2. Ada penjelasan perhitungan indikator Jika untuk menghasilkan suatu indikator SPM dibutuhkan pengolahan data lebih lanjut, maka harus jelas bagaimana cara dan proses perhitungannya, serta data pendukungnya. Hal ini mengingat bahwa Pemda harus melakukan penilaian mandiri (self assessment) sehingga harus dipahami dengan baik cara perhitungan indikatornya.

27


Syarat bagi Indikator SPM (2) 3. Cara penyampaian antar instansi jelas Diperlukan pemahaman dan persepsi yang sama di antara berbagai instansi – terutama antara pihak yang dievaluasi dan yang mengevaluasi. Selain itu, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) seringkali dilakukan oleh satu instansi di daerah, sedangkan informasi mengenai indikator capaian SPM berasal dari SKPD yang ada. Dibutuhkan prosedur penyampaian data antar instansi yang jelas. 4. Harus memiliki status pencapaian Indikator SPM harus mencerminkan status pencapaian SPM. Status pencapaian tersebut perlu diketahui sebagai tingkat capaian yang mampu diukur dan dicapai atau realistis, dalam arti sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya di daerah tersebut. 5. Lengkapnya data dan status pencapaian harus dipikirkan sejak proses perencanaan Lengkapnya data dan status pencapaian tersebut harus dipikirkan sejak proses perencanaan sebagai suatu kegiatan yang sinergis dan berkelanjutan, agar bisa menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melayani masyarakat seutuhnya.

28

Pedoman Penyusunan dan Penentapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Nilai SPM Contoh dari Sektor Kesehatan

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 sebesar

95% Apa kriteria bagi penentuan nilai SPM yang baik? 29


Contoh Nilai Indikator Indikator: Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 !

Nilai: 95%

!

Batas waktu pencapaian: 2015

!

Satuan Kerja: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 adalah perbandingan antara Jumlah Ibu Hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal (kehamilan) sesuai standar sedikitnya 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, terhadap jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2015 ditargetkan bahwa 95% dari seluruh ibu hamil di satu wilayah kerja (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar sedikitnya 4 kali. Batas waktu pencapaian tahun 2015 tersebut didasarkan pada pencapaian MDG antara 1990-2015 – di mana menurunkan Angka Kematian Ibu per tahun rata-rata 5,4%.

30


Kriteria Nilai SPM yang Baik Selain penetapan indikator, Departemen/LPND juga harus menetapkan nilai SPM yang menunjukkan suatu standar tertentu. Nilai SPM ini tentunya menjadi acuan (benchmark) untuk menilai apakah kualitas pelayanan dasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sudah baik atau belum. Departemen/LPND dapat menggunakan standar pelayanan tertinggi sebagai nilai. Alternatif lainnya ialah nilai rata-rata nasional. Namun demikian, Departemen/LPND dapat menetapkan suatu nilai berdasarkan justif ikasi teknis maupun pengalaman empiris tertentu, di mana nilai tersebut setidaknya harus dapat tercapai di seluruh daerah. Selain itu, nilai SPM telah ditetapkan oleh suatu Departemen/LPND harus konsisten (tidak kontradiktif) dengan SPM yang lain. Karena SPM terkait dengan pelayanan dasar, maka salah satu pertimbangan penting dalam penetapan nilai SPM adalah cakupan. Mengapa demikian? Cakupan menunjukkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun nilai SPM dapat mengacu pada standar pelayanan tertinggi (baik yang diharapkan maupun yang pernah terjadi), namun penetapan nilai SPM perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kapasitas kelembagaan daerah, kemampuan personil daerah, serta variasi kondisi geograf is antar daerah. 31


Kriteria Nilai SPM yang Baik Nilai SPM yang baik harus mempertimbangkan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

32

Kualitas: standar pelayanan tertinggi Pengalaman empiris Keterkaitan dengan SPM lain Cakupan Kemampuan keuangan: nasional dan daerah Kemampuan kelembagaan nasional dan daerah Kemampuan personil daerah Variasi kondisi daerah - geograf is


LEMBAGA DEMOGRAFI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Recommend Documents