Pedoman Pengajuan E-Proposal (2)

Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

1

2


KATA PENGANTAR

Perencanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan pada periode 20152019 sesuai arahan umum RPJMN 2015-2019 difokuskan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, oleh karena itu kebijakan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan kedepan harus juga diarahkan dalam hal pemanfaatan SDA yang efektif dan efisien dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi perkebunan serta diiringi oleh peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM perkebunan. Kaitan dengan hal tersebut, Direktorat D irektorat Jenderal Perkebunan menekankan bahwa pola perencanaan pembangunan perkebunan berdasarkan prinsip sinergi antara pola top down policy dan dan bottom up planning. planning. Dengan pola ini sangat diharapkan bahwa kegiatan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan tujuan nasional, potensi, kebutuhan dan kesiapan daerah sebagai pelaksananya. Pada kenyataannya, pola bottom up planning yang selama ini di adopsi memiliki banyak kelemahan terutama dalam hal proses pengajuan kegiatan dari daerah (SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang dilakukan melalui mekanisme manual proposal. Pada dasarnya, manual proposal yang selama ini diterapkan memiliki beberapa kelemahan diantaranya bersifat keproyekan, hanya berisi daftar keinginan (shopping (shopping list ), ), tidak efisien karena menghabiskan banyak kertas, mudah rusak karena penyimpanan, kurang tersedianya data dan informasi tentang potensi keunggulan daerah dan terbatasnya peran pemerintah Pusat dalam menganalisis kelayakan kegiatan yang diusulkan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, mekanisme pengajuan usulan kegiatan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

i

yaitu mewajibkan K/L membangun dan mengembangkan sistem elektronik pemerintah (e-goverment ) dengan rencana aksi antara lain pelaksanaan e-office, e-planning, e-budgetting, e-procurement, e-performance dan e-audit . Implementasi pelaksanaan e-planning dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan pengajuan usulan kegiatan dari daerah adalah dalam bentuk e-proposal (elektronik proposal). Direktorat Jenderal Perkebunan merasa memiliki kepentingan dan kewajiban di dalam membangun dan mengembangkan sistem aplikasi e-proposal tersebut karena pada hakikatnya eksistensi dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan tidak terjadi dengan sendirinya atau tidak ditentukan secara general oleh Pusat, namun lahir dari dinamika proses berbagai aspek pelaksanaan kegiatan di daerah. Untuk menjembatani pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal perencanaan kegiatan pembangunan perkebunan maka di susunlah Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan melalui e-Proposal. Pedoman ini berfungsi sebagai salah satu alat/instrumen untuk kelancaran penyusunan kegiatan pembangunan perkebunan. Pedoman ini berupaya mendorong para pengusul kegiatan di daerah untuk memanfaatkan sebanyak mungkin potensi lokal masing-masing daerah dalam ruang lingkup pengembangan kawasan/cluster berbasis komoditas perkebunan. Selain itu, pedoman ini memberikan masukan kepada daerah untuk membangun keunggulan kompetitif berdasar pada keunggulan komparatif dari produk unggulan daerah serta berkontribusi dalam mempercepat pembangunan perkebunan dalam meningkatkan daya saing komoditi perkebunan dan meningkatkan kesejahteraan petani/ pekebun. Buku pedoman ini disusun dan diterbitkan untuk memberikan panduan kepada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menangani fungsi perkebunan dalam mengajukan rencana kegiatan pembangunan perkebunan untuk mendapatkan pendanaan APBN. Dengan terbitnya Buku Pedoman ini diharapkan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan ii


dapat menyusun dan mengajukan proposal yang sejalan dengan ketentuan dan kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan serta sesuai dengan potensi dan kebutuhan pembangunan perkebunan di daerah sehingga akan tercapai peningkatan kualitas dan sinergitas perencanaan di tingkat Pusat dan Daerah serta diharapkan dapat mencapai tujuan kegiatan dengan lebih baik. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat untuk memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan pedoman perencanaan pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal. Kami juga sangat mengharapkan saran perbaikan yang bersifat membangun untuk penyempurnaan buku pedoman ini dimasa mendatang. Jakarta, Maret 2014 Direktur Jenderal,

Ir. Gamal Nasir, MS Nip. 19560728 198603 1 001


iii

iv


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................................... i DAFTAR ISI .............................................................................................................. iv DAFTAR TABEL .................................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. viii DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... ix I.

PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang....................................................................................... 1 1.2. Maksud dan Tujuan ............................................................................. 4 1.3. Sasaran dan Ruang Lingkup ............................................................ 5 1.4. Pengertian ............................................................................................... 6 II.

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN ............................................................................................ 10

2.1. Komoditas Unggulan Nasional Perkebunan .......................... 10 2.2. Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditi Perkebunan ......................................................................................... 14 2.3. Program Direktorat Jenderal Perkebunan ............................. 19 2.4. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan ............................. 21 2.5. Jenis Kegiatan dan Sub Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan ....................................................................... 22 III. MEKANISME PENGAJUAN USULAN KEGIATAN MELALUI e-PROPOSAL .......................................................................... 36

3.1. Prosedur dan Jadwal Pengusulan Kegiatan ........................... 36 3.2. Persyaratan Pengusul Kegiatan melalui e-Proposal ............................................................................................. 42 Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

v

3.3. Gambaran Umum Sistem Aplikasi e-proposal ...................... 45 3.4. Ketentuan Umum Pengajuan Usulan Kegiatan Melalui e-proposal ............................................................................ 48 3.4.1. Muatan e-proposal tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.................................................................... 53 3.4.2. Alur Pengajuan Usulan Kegiatan Melalui e-proposal tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota ............................................................................................ 73 3.5. Bagan Proses Pengajuan Usulan Kegiatan Melalui e-proposal ............................................................................................ 84 3.5.1. Bagan Proses Pengajuan e-proposal sebagai Admin SKPD Provinsi .......................................................... 84 3.5.2. Bagan Proses Pengajuan e-proposal sebagai Admin SKPD Kabupaten/Kota ........................................ 98 IV. PENILAIAN KELAYAKAN USULAN KEGIATAN MELALUI e-PROPOSAL ........................................................................ 121

4.1. Proses Penilaian e-proposal tingkat Provinsi ..................... 121 4.1.1. Kriteria Penilaian e-proposal tingkat Provinsi ................................................................................... 125 4.1.2. Bobot Penilaian e-proposal tingkat Provinsi ................................................................................... 127 4.1.3. Bagan Penilaian e-proposal tingkat Provinsi ................................................................................... 131 4.2. Proses Penilaian e-proposal tingkat Pusat ........................... 136 V.

PENGORGANISASIAN e-PROPOSAL DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN ................................................................... 151

VI. PENUTUP .................................................................................................... 153 LAMPIRAN .......................................................................................................... 155

vi


DAFTAR TABEL

Halaman

1.

Tahapan Pengusulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal ................................................ 39

2.

Standarisasi Skor Penilaian dari Masing-Masing Indikator Kriteria Penilaian Proposal .................................. 128

3.

Matriks Standarisasi Penilaian Usulan Kegiatan Oleh Direktorat Jenderal Perkebunan ............................................ 147


vii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.

Skematik Proses Perencanaan Berbasis Sistem Aplikasi e-proposal ........................................................................ 42

2.

Alur Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-proposal dari SKPD Provinsi......... 78

3.

Alur Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-proposal dari SKPD Kabupaten/Kota.............................................................................. 83

4.

Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-proposal ............................................. 122

viii


DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1.

Form Database Spesifik Kecamatan Perkebunan............ 155

2.

Form Database Spesifik Kabupaten/Kota Sub Sektor Perkebunan .................................................................................... 158

3.

Form Database Umum Wilayah Provinsi ............................ 165

4.

Informasi terkait Narasi e-proposal… ................................. 169

5.

Data Pendukung Uploading E-Proposal .............................. 170


ix

x


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Reformasi perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan perkebunan mencakup 3 (tiga) faktor utama yaitu tepat, akuntabel dan transparan. Tepat maksudnya, setiap kegiatan yang dilakukan memiliki kinerja yang terukur dan runut mulai dari indikator, program dan kegiatan yang dilakukan serta tepat dalam pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kegiatan juga harus dilakukan realistis berdasarkan ketersediaan anggaran, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Akuntabel ditentukan berdasarkan kejelasan dari sasaran yang akan dicapai dan penanggungjawabnya sedangkan transparan maksudnya kegiatan dapat diikuti dan dicermati oleh masyarakat. Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, berjangka menengah serta penganggaran terpadu merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan publik yaitu kerangka kebijakan fiskal, alokasi pada prioritas dan efisiensi dalam pelaksanaan. Reformasi perencanaan dan penganggaran merupakan titik tolak mencapai good governance dalam rangka reformasi birokrasi. Mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2010-2014, salah satu strategi khusus untuk mencapai sasaran pembangunan perkebunan melalui reformasi perencanaan dan penganggaran adalah strategi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan baik melalui penerapan teknologi budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP) maupun yang ditetapkan dari strategi pengembangan komoditas perkebunan melalui upaya-upaya memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan nasional yang meliputi Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Kopi, Kakao, Teh, Jambu Mete, Cengkeh, Lada, Jarak Pagar, Tebu, Tembakau, Kapas, Nilam Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

1

dan Kemiri Sunan serta mendorong Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pengembangan komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya. Kedepan untuk tahun 2015-2019, strategi Direktorat Jenderal Perkebunan diharapkan masih mengakomodir aspek peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan walaupun prioritas komoditinya akan mengalami perubahan dengan melihat kinerja pembangunan perkebunan selama periode 2010-2014 tetapi berdasarkan keragaan besarnya potensi dari komoditi sagu dan pala maka kedua komoditi tersebut akan menjadi prioritas pengembangan Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai komoditi spesifik daerah. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pembangunan perkebunan pada tahun-tahun sebelumnya, perencanaan pembangunan perkebunan yang diakomodir melalui proposal kegiatan masih banyak yang belum mengacu pada Rencana Strategis dan masih berupa daftar kebutuhan (shopping list ) sehingga memerlukan pembenahan pada tingkat pendalaman maupun responsibilitas terhadap lingkungan strategis baik secara internal maupun eksternal. Hal ini penting diketahui agar produk perencanaan dapat akomodatif terhadap kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. Selain itu, selama ini proposal kegiatan dari daerah dalam bentuk hardcopy /manual proposal, format dan isi beragam menjadikan seleksi pengajuan kegiatan tidak optimal, pengiriman yang tidak terjadwal, pemberkasan proposal menumpuk di pusat, isi proposal belum mencerminkan kebutuhan, sulit dianalisis, proposal belum dinilai secara kuantitatif dan transparan, persepsi bahwa proposal dijadikan alat untuk mendapat anggaran dan belum menjadi acuan dalam penyusunan anggaran secara kualitatif. Untuk mengatasi hal tersebut, perencanaan pembangunan perkebunan kedepan diperlukan suatu “sistem” untuk meningkatkan kualitas perencanaan, efisiensi dan efektivitas manajemen perencanaan. Amanat 9 langkah Reformasi Birokrasi salah satunya adalah mewajibkan K/L termasuk Kementerian Pertanian untuk membangun sistem elektronik pemerintah (e-government) yang mencakup e-office, e-procurement, e-planning, e-budgetting, e-performance dan e-audit . Tindak lanjut dari e-planning adalah di dalamnya memuat data dan informasi 2


terkait e-proposal , Musrenbang, Renja, RKA-KL, pedoman umum dan lain-lain. Pengembangan e-proposal inilah yang nantinya sebagai unjung tombak pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan berdasarkan mekanisme bottom up planning. Melalui sistem e-proposal , mekanisme pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan diharapkan mampu mengedepankan potensi kawasan dan kemampuan masyarakatnya. Hal ini dapat di implementasikan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan dengan penetapan lokasi kawasan berbasis komoditas perkebunan sesuai amanat Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 50 tahun 2012 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian. Substansi penting dalam Permentan tersebut adalah perlunya setiap K/L terkait untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian sesuai tupoksinya. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai semangat dan tujuan yang sama dalam mengembangkan kawasan pertanian kedepan khususnya pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan sesuai potensi daerah. Dengan penerapan kawasan tersebut diharapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan akan berjalan efektif, efisien, terfokus, terpadu dan berkelanjutan serta daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan perkebunan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam meningkatkan daya saing komoditi perkebunan di pasar nasional dan internasional. Penyusunan pedoman perencanaan pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal merupakan rencana penting didalam mengajukan usulan kegiatan yang bersumber dari dana APBN Direktorat Jenderal Perkebunan karena memiliki 3 alasan yaitu (1) pedoman ini merupakan representasi dari potensi, kemampuan dan kesiapan daerah terhadap rencana program dan kegiatan perkebunan yang akan dijalankan, (2) pedoman ini merupakan representasi dari asumsi daerah terhadap prospek peningkatan dan pengembangan pembangunan perkebunan, dan (3) pedoman ini merupakan tolok ukur dan panduan bagi daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

3

perkebunan. Dengan pertimbangan tersebut maka “ Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal” diterbitkan sebagai satu kelengkapan materi dalam mengajukan rencana usulan kegiatan pembangunan perkebunan serta sebagai kelengkapan panduan bagi Pusat dan Daerah dalam rangka mendampingi dan mengarahkan kegiatan pembangunan perkebunan di daerah. Pedoman perencanaan pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal pada dasarnya merupakan sarana/alat acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Dengan terbitnya Buku Pedoman ini diharapkan SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dapat menyusun dan mengajukan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui mekanisme aplikasi e-proposal yang sejalan dengan ketentuan dan kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan. Harapan lain adalah SKPD pengusul dapat mengajukan usulan kegiatan yang menjadi prioritas nasional serta sesuai dengan potensi dan kebutuhan pembangunan perkebunan di daerah sehingga akan tercapai peningkatan kualitas dan sinergitas perencanaan di tingkat Pusat dan Daerah untuk mencapai tujuan kegiatan pembangunan perkebunan dengan lebih baik. Secara teknis diharapkan dengan adanya e-proposal, pengusulan kegiatan akan lebih cepat, efektif dan efisien dalam pelayanannya dengan menekankan asas keterbukaan serta mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan pekebun.

1.2.

Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya pedoman perencanaan pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal adalah untuk mendorong, memfasilitasi, memberikan kesempatan dan pemahaman bagi SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan agar secara konsisten dan berkelanjutan mampu mengusulkan kegiatan pembangunan perkebunan sesuai potensi, kebutuhan, kemampuan dan kesiapan di Daerah. 4


Tujuan diterbitkannya pedoman perencanaan pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal adalah : 1.

Memberikan acuan pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui sistem aplikasi e-proposal bagi SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dalam menjalankan fungsi perencanaan kegiatan pembangunan perkebunan.

2.

Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan pembangunan perkebunan di Pusat dan Daerah.

3.

Meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan sinergisme perencanaan kegiatan pembangunan perkebunan antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

4.

Meningkatkan efisiensi, efektivitas, tertib dan transparan serta tanggung jawab dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan perkebunan sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan perkebunan.

5.

Memperkuat koordinasi perencanaan “satu pintu” di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6.

Meningkatnya mutu penyajian proposal kegiatan pembangunan perkebunan sebagai sasaran utama dari penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan perkebunan.

7.

Membangun dan mengembangkan database perencanaan terutama terkait potensi daerah dan pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan.

1.3.

Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran diterbitkannya pedoman perencanaan pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal adalah : 1. Terwujudnya penyusunan proposal rencana kegiatan pembangunan perkebunan melalui mekanisme situs web/website yang mengacu pada program dan kegiatan Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

5

Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai implementasi kebijakan dan strategi pembangunan perkebunan. Terjabarkannya program pembangunan perkebunan di daerah ke dalam kegiatan-kegiatan operasional berdasarkan anggaran kinerja pembangunan perkebunan yang diusulkan daerah melalui mekanisme situs web/website.

2.

3.

Terlaksananya koordinasi dan keterpaduan dalam penyusunan rencana dan kegiatan pembangunan perkebunan baik antar pusat dan daerah maupun antar sub sektor.

4.

Terlaksananya pengajuan usulan kegiatan melalui sistem eproposal oleh SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan sesuai dengan arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Ruang lingkup pedoman perencanaan pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal antara lain meliputi program dan kegiatan pembangunan perkebunan, mekanisme pengajuan usulan kegiatan melalui e-proposal, penilaian kelayakan usulan kegiatan melalui e-proposal dan pengorganisasian e-proposal Direktorat Jenderal Perkebunan.

1.4.

Pengertian

Beberapa pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada pedoman perencanaan pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal yaitu : 1. E-planning adalah situs web (laman) yang dikembangkan Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan amanat Reformasi Birokrasi. E-planning Kementerian Pertanian memuat berbagai informasi peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan penganggaran, pedoman, juklak/juknis, musrenbangtan, Renja dan RKAKL Kementerian Pertanian, perencanaan kawasan, aplikasi e-Proposal dan lainnya. 2.

E-proposal adalah aplikasi untuk pengusulan dan penilaian proposal berbasis situs web (online ) yang dikembangkan Kementerian Pertanian guna memudahkan mengelola data dan 6


informasi proposal secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan. 3.

Satuan Kerja pada Instansi Pemerintah (Satker) adalah organisasi dalam pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang masing-masing atau bertugas melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program.

4.

Program/Outcome adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi dalam satu atau beberapa instansi untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan serta memperoleh alokasi anggaran.

5.

Kegiatan/Output adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya (manusia, material, dana, teknologi) sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

6.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat kerangka makro dan program-program pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

7.

Rencana Strategis (Renstra) K/L adalah dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat programprogram pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu lima tahun.

8.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) adalah dokumen perencanaan yang merupakan pedoman tugas bagi pelaksanaan tugas kementerian dan merupakan penjabaran dari RKP dan rencana strategis kementerian yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran.


7

9.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan. 11. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) adalah dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari DIPA dan RKA-KL yang memuat kegiatan secara rinci dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. 12. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. 13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 14. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 15. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. 16. DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan 8


tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 17. DAK Bidang Pertanian adalah alokasi dari APBN kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu untuk mendanai kegiatan infrastruktur/ prasarana dasar bidang pertanian yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. 18. SIKP adalah Sistem Informasi Perencanaan Kawasan Pertanian merupakan laman yang berisi informasi mengenai kawasan pertanian. SIKP memuat data existing kawasan yang memanfaatkan database yang dihimpun dari aplikasi eproposal sampai pada level kecamatan.


9

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN 2.1.

Komoditas Unggulan Nasional Perkebunan

Kondisi topografi di indonesia mempunyai strata topografi yang paling lengkap mulai dari dataran tinggi, menengah dan dataran tinggi. Di setiap daerah pada umumnya mempunyai komoditas unggulan yang mempunyai cita rasa khusus di bandingkan dengan komoditas serupa didaerah lainnya sehingga jika komoditas tersebut dikembangkan secara optimal akan mempunyai tingkat produksi dan nilai jual yang cukup tinggi bagi kesejahteraan petani. Dengan begitu strategi pembangunan pertanian ke depan dalam rangka mendukung revitalisasi pertanian ditekankan, diintensifkan dan difokuskan kepada kualitas komoditas unggulan tersebut baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi sampai dengan pemasaran. Pemberdayaan petani di pedesaan perlu juga dilakukan dengan fokus optimalisasi komoditas unggulan daerah bertujuan terwujudnya sektor pertanian nasional yang tangguh dan mampu bersaing dalam era pasar bebas. Berkaitan dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan perkebunan dengan pendekatan komoditas unggulan menekankan motor penggerak pembangunan suatu daerah pada komoditaskomoditas yang dinilai bisa menjadi unggulan baik di tingkat domestik maupun internasional. Penentuan komoditas unggulan merupakan langkah awal menuju pembangunan perkebunan yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi globalisasi perdagangan. Ada beberapa kriteria mengenai penentuan komoditas unggulan nasional perkebunan, diantaranya : 1.

10

Komoditas unggulan perkebunan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian yaitu dapat Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

memberikan kontribusi yang signifikan baik pada peningkatan produksi, pendapatan maupun pengeluaran. 2.

Komoditas unggulan perkebunan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas-komoditas lainnya lingkup pertanian.

3.

Komoditas unggulan perkebunan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional maupun internasional baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan maupun aspek-aspek lainnya.

4.

Komoditas unggulan perkebunan di suatu daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain baik dalam hal pasar maupun pasokan bahan baku.

5.

Komoditas unggulan perkebunan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya.

6.

Komoditas unggulan perkebunan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran, inisiasi, pertumbuhan, puncak hingga penurunan.

7.

Komoditas unggulan perkebunan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.

8.

Pengembangan komoditas unggulan perkebunan berorientasi pada kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Selanjutnya untuk menjadikan suatu daerah dapat dijadikan sentra produksi komoditas unggulan baik dalam konstelasi Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional maupun Regional terdapat beberapa prasyarat diantaranya : 1)

Adanya jaminan atau kepastian pasar dan pemasaran komoditas.

2)

Adanya sistem penjaminan mutu dari produksi komoditas yang dihasilkan, baik segar maupun olahan.


11

3)

Ketepatan dalam pemilihan komoditas unggulan dan wilayah pengembangannya.

4)

Potensi sumber daya wilayah berupa lahan, agroklimat, tenaga kerja, sarana maupun prasarana sosial dan ekonomi serta kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

5)

Tingkat ketersediaan dan aplikasi IPTEKS yang mendukung pengembangan agribisnis dan agroindustri.

6)

Skala ekonomi usaha tani/koperasi yang secara teknis, ekonomis dan lingkungan bersifat efisien serta mampu menjamin kontinuitas produksi, distribusi dan pemasaran komoditas.

7)

Peran aktif petani/pengusaha kecil dan tingkat kemampuan untuk mengakses seluruh potensi sumberdaya (sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, distribusi dan pemasaran, modal dan kelembagaan).

8)

Orientasi untuk menciptakan usaha yang memiliki tingkat pemanfaatan sumberdaya secara optimal dengan tingkat keuntungan yang optimal pula dan lestari atau berkelanjutan.

9)

Kelembagaan agribisnis spesifik komoditas dan lokasi yang kokoh dalam pengembangan teknologi, permodalan, pemasaran, penyuluhan, pelayanan dan peningkatan mutu serta penanganan lingkungan.

10) Kemitraan yang saling membutuhkan, tergantung, adil, menguntungkan dan meningkatkan daya saing. 11) Faktor pendukung untuk kemudahan dalam pelayanan teknologi, perizinan investasi, perpajakan, permodalan, sarana produksi, distribusi, insentif dan peningkatan mutu produk. 12) Political will dari pemerintah pusat dan daerah yang ditunjukkan dalam bentuk operasionalisasi seluruh gerakan pembangunan agribisnis yang didukung oleh seluruh sektor terkait dalam kondisi clean government dan good governance. 13) Koordinasi dan sinkronisasi yang harmonis antar instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program 12


pembangunan keseluruhan.

agribisnis

komoditas

unggulan

secara

Komoditas unggulan perkebunan dapat juga ditinjau dari sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran komoditas unggulan perkebunan dicirikan oleh superioritas dalam pertumbuhannya pada kondisi biofisik, teknologi dan kondisi sosial ekonomi petani di suatu wilayah. Sementara dari sisi permintaan, komoditas unggulan perkebunan dicirikan oleh kuatnya permintaan di pasar baik pasar domestik maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa komoditas unggulan perkebunan merupakan komoditas yang memiliki nilai strategis berdasarkan pertimbangan fisik (kondisi tanah dan iklim) maupun sosial ekonomi dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, infrastruktur dan kondisi sosial budaya) untuk dikembangkan di suatu wilayah dan di lahan perkebunan. Berkaitan dengan aspek komoditas, komoditi perkebunan terdiri atas 127 jenis tanaman, berupa tanaman tahunan dan tanaman semusim dengan areal sebaran mulai dataran rendah sampai dataran tinggi, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis komoditi tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura serta Keputusan Menteri Pertanian nomor 3399/Kpts/PD.310/ 10/2009 tentang perubahan lampiran I dari Keputusan Menteri Pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006. Dari 127 komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, prioritas penanganan untuk difasilitasi dan dikembangkan sesuai dengan arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan dalam Renstra Ditjen. Perkebunan periode 2010-2014 adalah difokuskan pada 15 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao, Kopi, Lada, Jambu Mete, Teh, Cengkeh, Jarak Pagar, Kemiri Sunan, Tebu, Kapas, Tembakau dan Nilam sedangkan Pemerintah Daerah didorong untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya masing-masing. Mengingat besarnya potensi daerah Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

13

untuk pengembangan komoditi Pala dan Sagu terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara maka Direktorat Jenderal Perkebunan akan menjadikan kedua komoditi tersebut sebagai prioritas/fokus kebijakan pengembangan komoditi perkebunan untuk di fasilitasi kegiatan dan pendanaannya kedepan. Untuk itu, dalam rangka pengembangan komoditas unggulan nasional perkebunan, Kementerian Pertanian secara intensif telah melakukan berbagai langkah strategis dengan mengidentifikasi dan mengembangkan potensi komoditas unggulan tersebut di berbagai daerah di Indonesia. Langkah strategis tersebut dapat diketahui dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 50/Permentan/OT.140/8/ 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.

2.2.

Pengembangan Perkebunan

Kawasan

Berbasis

Komoditi

Arahan dan kebijakan dari Permentan nomor 50 tahun 2012 terkait pengembangan komoditas pertanian dalam ruang lingkup kawasan antara lain : 1.

Menteri Pertanian memfasilitasi kawasan pertanian bagi pengembangan 40 komoditas unggulan nasional di Kabupaten/Kota dengan mengembangkan potensi yang ada, melanjutkan dari kondisi saat ini, pengutuhan kegiatan, menyediakan sarana dan prasarana, kemudahan perijinan, pemanfaatan lahan, penyediaan data dan informasi, promosi, penganggaran, membangun keterpaduan secara multi-years sehingga menjadi satu kesatuan sistem pertanian industrial (Pasal 3 ayat 1).

2.

Gubernur dan Bupati/Walikota mensinergikan kegiatan untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian melalui dana APBD maupun sumber pembiayaan lainnya (Pasal 3 ayat 2).

3.

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak termasuk dalam lokasi kawasan komoditas unggulan nasional dapat

14


mengalokasikan APBD dalam rangka mendukung pencapaian swasembada pangan (Pasal 3 ayat 3). 4.

Kawasan pertanian dibedakan menjadi kawasan pertanian nasional, kawasan pertanian Provinsi dan kawasan pertanian Kabupaten/Kota (Pasal 4 ayat 1).

5.

Kawasan pertanian nasional ditetapkan oleh Menteri, kawasan pertanian Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, dan kawasan pertanian Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota (Pasal 4 ayat 2).

6.

Pengembangan kawasan pertanian harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah, menjamin kelestarian sumberdaya alam, fungsi lingkungan, keselamatan masyarakat dan selaras dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah (Pasal 5).

7.

Dalam kawasan pertanian dapat dikembangkan komoditas lain dengan pola polikultur, tumpangsari, rotasi tanam, pola tanam dan/atau pola integrasi antar komoditas (Pasal 6).

8.

Kementerian Pertanian melakukan kegiatan yang fokus dan terpadu untuk mendukung kawasan pertanian pada lokasi Kabupaten/Kota dimaksud sesuai dengan hasil identifikasi potensi dan kebutuhan pembangunan (Pasal 7).

9.

Kementerian Pertanian mendorong Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian sesuai dengan tupoksinya (Pasal 8).

10. Kementerian Pertanian bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong minat investor (BUMN, BUMD, PMA, PMDN, koperasi dan lainnya) untuk mengembangkan kawasan pertanian (Pasal 9). 11. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang antara lain meliputi aspek perbenihan, penyuluhan, penelitian, infrastruktur serta pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan serta perkarantinaan harus tersedia di setiap wilayah NKRI (Pasal 10). Pokok-pokok penting dari Permentan tersebut, salah satunya adalah mendorong setiap K/L terkait untuk mendukung Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

15

pengembangan kawasan pertanian sesuai tupoksinya (Pasal 8) dan Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki semangat dan tujuan yang sama seperti yang diamanatkan di Permentan tersebut dalam mengembangkan kawasan pertanian yaitu melalui pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan. Pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan adalah salah satu pendekatan yang dilaksanakan dalam rangka menjaga kualitas pemanfaatan ruang untuk sub sektor perkebunan dengan cara mengoptimalkan sinergitas intra dan/atau antar wilayah yang memiliki kemiripan agro-ekosistem sehingga utuh secara ekonomis dan teknis. Pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan pada era otonomi daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah di tingkat Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom, dengan demikian daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional dituntut untuk dapat bersaing dalam meningkatkan daya saing wilayahnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dengan mengacu pada tolok ukur kemajuan pembangunan wilayah yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan per kapita yang merata dan tingkat pengangguran yang rendah. Pemerintah pusat dalam hal ini hanya berfungsi sebagai pemangku kebijakan dan regulasi dalam mendukung pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan, selain itu memiliki kewenangan dalam pengawasan dan evaluasi kegiatan pembangunan perkebunan berbasis kawasan yang dilaksanakan di daerah. Secara garis besar, kriteria umum pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan adalah : 1.

Kawasan eksisting atau kawasan berpotensi dari masingmasing jenis budidaya tanaman perkebunan.

2.

Jenis pengusahaannya : rakyat atau besar.

3.

Pengusahaan dengan pengolahannya.

4.

Mitra dengan usaha perkebunan rakyat berkelanjutan.

5.

Memiliki keterkaitan dengan pengolahan dan pemasaran hasil.

16

skala

terintegrasi

dengan

unit


6.

Dapat ditingkatkan produksi dan produktivitasnya.

7.

Pengembangan pengolahan skala wilayah.

8.

Pengembangan pemberdayaan.

9.

Arah pengembangan berkelanjutan.

kebersamaan

ekonomi

menuju

prinsip

petani

melalui

pembangunan

10. Sejalan dengan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan. 11. Dukungan dari Pemerintah Daerah dan swadaya masyarakat. Dalam pengembangan kawasan perkebunan, suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila memiliki beberapa kriteria keberhasilan pengembangan kawasan perkebunan yaitu : 1.

Memiliki kegiatan ekonomi pertumbuhan daerah.

yang

dapat

menggerakkan

2.

Mempunyai sektor ekonomi unggulan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi sektor lain dalam kawasan itu sendiri maupun di kawasan sekitarnya.

3.

Memiliki keterkaitan kedepan (memiliki daerah pemasaran produk-produk yang dihasilkan) maupun ke belakang (mendapat suplai kebutuhan komponen produksinya dari daerah belakang) dengan beberapa daerah pendukung.

4.

Memiliki kemampuan untuk memelihara sumber daya alam sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan pengembangan kawasan perkebunan yang berhasil maka diperlukan strategi yang optimal. Strategi pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan adalah menempatkan komoditas perkebunan sebagai komoditas unggulan nasional melalui pengembangan industri perkebunan yang menghasilkan produk hulu hingga hilir serta pengembangan produk samping secara industrial. Strategi pengembangan kawasan Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

17

ini perlu didukung oleh kebijakan yang lebih operasional menyangkut aspek-aspek yang menjadi kriteria pengembangan kawasan diantaranya 1) kesesuaian sumber daya alam (agroekologi); 2) ketersediaan sarana dan prasarana penunjang (dukungan infrastruktur); 3) potensi dukungan layanan pengembangan (service); 4) kontribusi terhadap ekonomi wilayah (kontribusi ekonomi); 5) dukungan stakeholder (support ); 6) penerimaan masyarakat (sosial budaya) dan 7) potensi keberlanjutan pengembangan kawasan (kelestarian). Dari ketujuh kriteria pengembangan kawasan tersebut akan menjadi dasar dalam penetapan kawasan berbasis komodiri perkebunan berdasarkan peringkat Kabupaten/Kota yang dihitung dengan menggunakan metode AHP (Analisis Hierarkhi Proses). Rekomendasi teknis pengembangan kawasan yang menjadi arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan kedepan adalah memfasilitasi pengembangan komoditi unggulan perkebunan sesuai peringkat kawasan per Kabupaten/Kota melalui intervensi program/kegiatan dan penetapan regulasi yang akan menjadi dasar pengalokasian anggaran berjalan secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan. Bagi pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) melalui SKPD yang membidangi perkebunan diharapkan dapat mendukung penetapan peringkat kawasan berbasis komoditi perkebunan, salah satunya adalah dengan cara menetapkan CP/CL melalui kelompok tani penerima manfaat yang berkinerja baik dan lokasi pengembangan dengan potensi yang baik pula serta dengan menyusun rencana strategis daerah terkait pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan. Hal lain bagi SKPD Provinsi sesuai amanat Permentan nomor 50 tahun 2012 adalah segera membuat Masterplan pengembangan kawasan pertanian/perkebunan dan SKPD Kabupaten/Kota menjabarkan masterplan tersebut kedalam rencana aksi untuk setiap tahun perencanaan.

2.3.

Program Direktorat Jenderal Perkebunan

Pembangunan perkebunan saat ini dan dimasa yang akan datang menghadapi tantangan yang cukup berat. Selain tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, 18


juga mampu memecahkan masalah kemiskinan dan pengangguran. Keberhasilan pembangunan perkebunan di era yang penuh persaingan ini adalah bagaimana kita dapat ”mensinergikan” seluruh potensi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan nomor SE1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas nomor 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009, setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah outcome dan indikator kinerja unit Eselon II adalah output . Sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan pembangunan perkebunan ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah: “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan” . Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar yang didukung oleh penanganan pascapanen dan pembinaan usaha serta dukungan pelaksanaan perlindungan perkebunan. Untuk program pembangunan perkebunan tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Perkebunan masih dalam tahap menggali potensi dan kemampuan institusi terhadap pengembangan komoditi perkebunan kedepan dan disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 serta melalui evaluasi terhadap kinerja pembangunan perkebunan selama periode 2010-2014.


19

Arahan umum RPJMN 2015-2019 adalah pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas yang di implementasikan melalui 5 kebijakan teknis yaitu 1) peningkatan produksi pangan pokok; 2) stabilitas harga; 3) perbaikan kualitas gizi masyarakat; 4) pemberdayaan dan perlindungan petani/ nelayan/ pembudidaya ikan dan 5) peningkatan daya saing, nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan. Berdasarkan hal tersebut maka secara garis besar Kementerian Pertanian memfokuskan pengembangan komoditas pertanian menjadi beberapa komoditi unggulan diantaranya : 1.

Komoditi yang menjadi Prioritas Swasembada Pangan (padi, jagung, kedelai, tebu, daging sapi, cabai, bawang merah).

2.

Komoditi yang menjadi Bahan Makanan Pokok Nasional (Beras, Jagung, Kedelai, Gula/Tebu, Daging Unggas, Daging Sapi-Kerbau).

3.

Komoditi yang menjadi Bahan Makanan Pokok Lokal (Sagu, Jagung, Ubi kayu, Ubi jalar).

4.

Komoditi yang menjadi Produk Pertanian Pengendali Inflasi (Cabai, Bawang Merah, Bawang Putih, CPO/Minyak Goreng).

5.

Komoditi yang menjadi Bahan Baku Industri (CPO, Karet, Kakao, Kopi, Kelapa, Jambu Mete, Lada, Teh, Cengkeh, Pala, Kapas, Susu, Ubi kayu).

6.

Komoditi yang menjadi Bahan Baku Industri lainnya (Nilam/Minyak Atsiri, Sorgum, Gandum, Tanaman Obat).

7.

Komoditi yang menjadi Produk Industri Pertanian Prospektif (Aneka Tepung, Jamu, Sagu).

8.

Komoditi yang menjadi Produk Energi Pertanian Prospektif (Biodiesel, Bioetanol, Biogas).

9.

Komoditi yang menjadi Produk Pertanian Berorientasi Ekspor Prospektif (Nanas, Manggis, Salak, Mangga, Kambing dan Domba, Babi, Florikultura).

20


2.4.

Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan

Sebagai penjabaran dari program, masing-masing unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai satu kegiatan. Dengan demikian di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdapat 9 kegiatan pembangunan perkebunan sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 61/Permentan/T.140/10/ 2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yaitu: (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim dengan fokus pengembangan pada 4 komoditas strategis yaitu Tebu, Kapas, Tembakau dan Nilam. (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar dengan fokus pengembangan pada 6 komoditas strategis yaitu Kakao, Kopi, Lada, Teh, Cengkeh dan Pala. (3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan dengan fokus pengembangan pada 7 komoditas strategis yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Jambu Mete, Jarak Pagar, Kemiri Sunan dan Sagu. (4) Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha dengan fokus pengembangan pada kegiatan penanganan pascapanen (tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan), antisipasi dampak perubahan iklim, bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.; (5) Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan fokus pengembangan pada kegiatan penurunan luas areal perkebunan yang terserang OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan). (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dengan fokus pengembangan pada kegiatan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang perencanaan, keuangan, umum dan evaluasi serta pelaporan.


21

(7) Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Medan, Surabaya dan Ambon dengan fokus pengembangan pada kegiatan pelayanan sertifikasi benih (jumlah bibit yang disertifikasi) dan peningkatan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan. Sedangkan untuk bidang Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak (BPTP Pontianak) difokuskan pada kegiatan pengembangan teknologi proteksi perkebunan.

2.5.

Jenis Kegiatan dan Jenderal Perkebunan

Sub

Kegiatan

Direktorat

Berikut ini dapat dijelaskan mengenai jenis kegiatan dan sub kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan pada proses pengajuan usulan e-proposal baik pada kegiatan tugas pembantuan Kabupaten/Kota (SKPD Kabupaten/Kota), tugas pembantuan Provinsi (SKPD Provinsi) maupun kegiatan dekonsentrasi (Pusat, SKPD Provinsi dan UPT). A.

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah Penyegar

Pada kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar untuk e-proposal perencanaan kegiatan tahun 2015 difokuskan pada komoditi Kakao, Kopi, Teh, Lada, Cengkeh dan Pala. Daftar jenis kegiatan dan sub kegiatan pada pengembangan tanaman rempah dan penyegar antara lain : 1.

Kegiatan pengembangan komoditi Kakao, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g.

22

Rehabilitasi tanaman kakao (Hektar) Intensifikasi tanaman kakao (Hektar) Perluasan tanaman kakao (Hektar) Peremajaan tanaman kakao (Hektar) Integrasi tanaman kakao-ternak (kelompok tani/KT) Pemberdayaan pekebun tanaman kakao (orang) Pembangunan kebun sumber bahan tanam kakao (Hektar) Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

h. Penilaian, pemurnian, penetapan kebun sumber bahan tanam kakao (kegiatan) i. Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam kakao (Hektar) j. Revitalisasi perkebunan kakao (bulan) k. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah dan penyegar (bulan) 2.

Kegiatan pengembangan komoditi Kopi, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h.

Rehabilitasi tanaman kopi (Hektar) Intensifikasi tanaman kopi (Hektar) Perluasan tanaman kopi (Hektar) Peremajaan tanaman kopi (Hektar) Integrasi tanaman kopi-ternak (kelompok tani/KT) Pemberdayaan pekebun tanaman kopi (orang) Pembangunan kebun sumber bahan tanam kopi (Hektar) Penilaian, pemurnian, penetapan kebun sumber bahan tanam kopi (kegiatan) i. Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam kopi (Hektar) j. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah dan penyegar (bulan) 3.

Kegiatan pengembangan komoditi Teh, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f.

Rehabilitasi tanaman teh (Hektar) Intensifikasi tanaman teh (Hektar) Integrasi tanaman teh-ternak (kelompok tani/KT) Pemberdayaan pekebun tanaman teh (orang) Pembangunan kebun sumber bahan tanam teh (Hektar) Penilaian, pemurnian, penetapan kebun sumber bahan tanam teh (kegiatan) g. Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam teh (Hektar) h. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah dan penyegar (bulan) 4.

Kegiatan pengembangan komoditi Lada, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. Rehabilitasi tanaman lada (Hektar)


23

b. c. d. e. f.

Intensifikasi tanaman lada (Hektar) Perluasan tanaman lada (Hektar) Pemberdayaan pekebun tanaman lada (orang) Pembangunan kebun sumber bahan tanam lada (Hektar) Penilaian, pemurnian, penetapan kebun sumber bahan tanam lada (kegiatan) g. Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam lada (Hektar) h. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah dan penyegar (bulan) 5.

Kegiatan pengembangan komoditi Cengkeh, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. b. c. d. e.

Rehabilitasi tanaman cengkeh (Hektar) Intensifikasi tanaman cengkeh (Hektar) Perluasan tanaman cengkeh (Hektar) Pemberdayaan pekebun tanaman cengkeh (orang) Pembangunan kebun sumber bahan tanam cengkeh (Hektar) f. Penilaian, pemurnian, penetapan kebun sumber bahan tanam cengkeh (kegiatan) g. Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam cengkeh (Hektar) h. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah dan penyegar (bulan) 6.

Kegiatan pengembangan komoditi Pala, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f.

Rehabilitasi tanaman pala (Hektar) Intensifikasi tanaman pala (Hektar) Perluasan tanaman pala (Hektar) Pemberdayaan pekebun tanaman pala (orang) Pembangunan kebun sumber bahan tanam pala (Hektar) Penilaian, pemurnian, penetapan kebun sumber bahan tanam pala (kegiatan) g. Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam pala (Hektar) h. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah dan penyegar (bulan) 24


7.

Kegiatan koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah dan penyegar (Pusat/dekonsentrasi), dengan sub kegiatan sebagai berikut : a.

B.

Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah dan penyegar (12 bulan)

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim

Pada kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim untuk e-proposal perencanaan kegiatan tahun 2015 difokuskan pada komoditi Tebu, Kapas, Nilam dan Tembakau. Daftar jenis kegiatan dan sub kegiatan pada pengembangan tanaman semusim antara lain : 1.

Kegiatan pengembangan komoditi Tebu, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

2.

Perluasan tebu rakyat (Hektar) Bongkar ratoon (Hektar) Rawat ratoon (Hektar) Pembangunan kebun benih datar (Hektar) Demplot pengembangan tebu (Hektar) Operasional tenaga pendamping (TKP dan PLP-TKP) (orang) Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan tebu (orang) Bantuan peralatan (unit) Penataan varietas (paket) Sensus database tebu sistem online (paket) Integrasi tanaman tebu-ternak (kelompok tani/KT) Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman semusim (bulan)

Kegiatan pengembangan komoditi Kapas, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. Penanaman kapas (Hektar)


25

b. Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan kapas (orang) c. Operasional tenaga pendamping (TKP dan PLP-TKP) (orang) d. Pembangunan kebun induk penanaman kapas (Hektar) e. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman semusim (bulan) 3.

Kegiatan pengembangan komoditi Nilam, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. Penanaman nilam (Hektar) b. Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan nilam (orang) c. Pembangunan kebun penangkar benih nilam (Hektar) d. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman semusim (bulan)

4.

Kegiatan pengembangan komoditi Tembakau, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. Penanaman tembakau (Hektar) b. Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan tembakau (orang) c. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman semusim (bulan)

5.

Kegiatan koordinasi kegiatan pengembangan tanaman semusim (Pusat/dekonsentrasi), dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman semusim (12 bulan)

C.

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

Pada kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan untuk e-proposal perencanaan kegiatan tahun 2015 difokuskan pada komoditi Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Jambu Mete, Kemiri Sunan, Jarak Pagar dan Sagu. Daftar jenis 26


kegiatan dan sub kegiatan pada pengembangan tanaman tahunan antara lain: 1.

Kegiatan pengembangan komoditi Kelapa Sawit, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

2.

Peremajaan tanaman kelapa sawit (Hektar) Perluasan tanaman kelapa sawit (Hektar) Intensifikasi tanaman kelapa sawit (Hektar) Demplot peremajaan kelapa sawit (Hektar) Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan kelapa sawit (orang) Pembangunan kebun sumber bahan tanam kelapa sawit (Hektar) Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam kelapa sawit (Hektar) Penilaian, pemurnian dan penetapan kebun sumber bahan tanam kelapa sawit (kegiatan) Integrasi tanaman kelapa sawit-ternak (kelompok tani/KT) Revitalisasi perkebunan kelapa sawit (bulan) Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan (bulan)

Kegiatan pengembangan komoditi Karet, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. Peremajaan tanaman karet (Hektar) b. Perluasan tanaman karet di wilayah perbatasan, bencana alam dan pasca konflik (Hektar) c. Pemberdayaan pekebun tanaman karet (orang) d. Pembangunan kebun sumber bahan tanam karet (Hektar) e. Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam karet (Hektar) f. Penilaian, pemurnian dan penetapan kebun sumber bahan tanam karet (kegiatan) g. Revitalisasi perkebunan karet (bulan) h. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan (bulan)


27

3.

Kegiatan pengembangan kegiatan sebagai berikut :

komoditi

Kelapa,

dengan

sub

a. b. c. d. e. f. g. h.

Peremajaan tanaman kelapa (Hektar) Perluasan tanaman kelapa (Hektar) Rehabilitasi tanaman kelapa (Hektar) Demplot peremajaan tanaman kelapa (Hektar) Pemberdayaan pekebun tanaman kelapa (orang) Pembangunan kebun sumber bahan tanam kelapa (Hektar) Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam kelapa (Hektar) Penilaian, pemurnian dan penetapan kebun sumber bahan tanam kelapa (kegiatan) i. Integrasi tanaman kelapa-ternak (kelompok tani/KT) j. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan (bulan) 4.

Kegiatan pengembangan komoditi Jambu Mete, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

5.

Peremajaan tanaman jambu mete (Hektar) Perluasan tanaman jambu mete (Hektar) Rehabilitasi tanaman jambu mete (Hektar) Intensifikasi tanaman jambu mete (Hektar) Pemberdayaan pekebun tanaman jambu mete (orang) Pembangunan kebun sumber bahan tanam jambu mete (Hektar) Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam jambu mete (Hektar) Penilaian, pemurnian dan penetapan kebun sumber bahan tanam jambu mete (kegiatan) Demplot tanaman jambu mete (Hektar) Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan (bulan)

Kegiatan pengembangan komoditi Kemiri Sunan, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. Perluasan tanaman kemiri sunan (Hektar) b. Pemberdayaan pekebun tanaman kemiri sunan (Orang)

28


c. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan (bulan) 6.

Kegiatan pengembangan komoditi Jarak Pagar, dengan sub kegiatan kegiatan sebagai berikut b erikut : a. b. c. d.

7.

Perluasan tanaman jarak pagar (Hektar) Pengadaan Pengadaan kompor kompor tanaman tanaman jarak jarak pagar (unit) Pemberdayaan pekebun tanaman jarak pagar (orang) Koordinasi Koordinas i kegiatan pengembangan tanaman tahunan tahu nan (bulan)

Kegiatan pengembangan komoditi Sagu, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. b. c. d.

Perluasan tanaman sagu (Hektar) (H ektar) Penataan tanaman sagu (Hektar) Pemberdayaan pekebu p ekebun n tanaman t anaman sagu (orang) Penilaian, pemurnian dan penetapan kebun sumber bahan tanam sagu (kegiatan) e. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan (bulan)

8.

Kegiatan koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan (Pusat/dekonsentrasi), dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan (12 bulan)

D.

Kegiatan Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

Kegiatan dukungan pascapanen dan pembinaan usaha untuk e-proposal perencanaan kegiatan tahun 2015 difokuskan untuk mendukung semua komoditi unggulan perkebunan. Daftar jenis kegiatan dan sub kegiatan pada dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha antara lain: 1.

Kegiatan penanganan pascapanen tanaman rempah penyegar, dengan sub kegiatan sebagai berikut :


29

a. Penanganan pascapanen tanaman kakao (kelompok tani/KT) b. Penanganan Penanganan pascapanen tanaman t anaman kopi (kelompok tani/KT) c. Penanganan pascapanen tanaman teh (kelompok tani/KT) d. Penanganan Penanganan pascapanen tanaman t anaman lada (kelompok tani/KT) e. Penanganan pascapanen tanaman cengkeh (kelompok tani/KT) f. Penanganan Penanganan pascapanen tanaman pala p ala (kelompok tani/KT) 2.

Kegiatan penanganan pascapanen tanaman semusim, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. Penanganan Penanganan pascapanen tanaman tebu t ebu (kelompok tani/KT) tani/KT) b. Penanganan pascapanen tanaman kapas (kelompok tani/KT) c. Penanganan pascapanen tanaman nilam (kelompok tani/KT) d. Penanganan pascapanen tanaman tembakau (kelompok tani/KT)

3.

Kegiatan penanganan pascapanen tanaman tahunan, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. Penanganan pascapanen tanaman kelapa sawit (kelompok tani/KT) b. Penanganan pascapanen tanaman karet (kelompok tani/KT) c. Penanganan pascapanen tanaman kelapa (kelompok tani/KT) d. Penanganan pascapanen tanaman jambu mete (kelompok tani/KT) e. Penanganan pascapanen tanaman kemiri sunan (kelompok tani/KT) f. Penanganan pascapanen tanaman jarak pagar (kelompok tani/KT) g. Penanganan Penanganan pascapanen tanaman sagu s agu (kelompok tani/KT)

4.

30

Kegiatan dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan, dengan sub kegiatan sebagai berikut (khusus untuk usulan kegiatan di TP Provinsi) Pr ovinsi) : Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

a. Inventarisasi dan identifikasi serta penanganan kasus gangguan gangguan usaha perkebunan (Kabupaten) (Kabupaten) b. Inventarisasi dan identifikasi serta penanganan kasus konflik usaha perkebunan per kebunan (Kabupaten) c. Pertemuan koordinasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (Kabupaten) d. Pemantauan, pengawasan dan penyelesaian masalah PIR TRANS/KKPA TRANS/KKPA (Kabupaten) e. Pemantauan, pengawasan dan penyelesaian masalah PIRBUN (Kabupaten) f. Pembinaan Pembinaan usaha u saha perkebunan per kebunan berkelanjutan (Kabupaten) (Kabupaten) g. Penilaian usaha perkebunan (Kabupaten) h. Penerapan standar perkebunan besar berkelanjutan (Kabupaten) i. Penerapan standar perkebunan berkelanjutan pola plasma dan swadaya (Kabupaten) j. Koordinasi kegiatan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha di pusat/dekonsent pu sat/dekonsentrasi rasi (bulan) ( bulan) E.

Kegiatan Dukungan Perlindungan Perlindun gan Perkebunan

Kegiatan dukungan perlindungan perkebunan untuk eproposal perencanaan kegiatan tahun 2015 difokuskan untuk mendukung semua komoditi unggulan perkebunan. Daftar jenis kegiatan dan sub kegiatan pada dukungan perlindungan perkebunan antara antara lain: 1.

Kegiatan penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman rempah dan penyegar, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f.

Pengendalian Pengendalian OPT tanaman t anaman kakao (Hektar) Pengendalian Pengendalian OPT tanaman kopi (Hektar) Pengendalian Pengendalian OPT tanaman t anaman teh (Hektar) Pengendalian Pengendalian OPT tanaman lada (Hektar) (H ektar) Pengendalian Pengendalian OPT tanaman t anaman cengkeh cengkeh (Hektar) Pengendalian Pengendalian OPT tanaman pala (Hektar) (H ektar)


31

2.

Kegiatan penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman semusim, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. b. c. d.

3.

Kegiatan penanganan organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman tahunan, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g.

4.

Pengendalian OPT tanaman tebu (Hektar) Pengendalian OPT tanaman kapas (Hektar) Pengendalian OPT tanaman nilam (Hektar) Pengendalian OPT tanaman tembakau (Hektar)

Pengendalian OPT tanaman kelapa sawit (Hektar) Pengendalian OPT tanaman karet (Hektar) Pengendalian OPT tanaman kelapa (Hektar) Pengendalian OPT tanaman jambu mete (Hektar) Pengendalian OPT tanaman kemiri sunan (Hektar) Pengendalian OPT tanaman jarak pagar (Hektar) Pengendalian OPT tanaman sagu (Hektar)

Kegiatan dukungan perlindungan perkebunan, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. Operasional laboratorium lapangan/LL (Unit)-termasuk kegiatan dekonsentrasi yang hanya di usulkan oleh SKPD Provinsi b. Operasional laboratorium utama pengendalian hayati/LUPH (Unit)-termasuk kegiatan dekonsentrasi yang hanya diusulkan oleh SKPD Provinsi c. Operasional sub laboratorium hayati (Unit)-termasuk kegiatan dekonsentrasi yang hanya diusulkan oleh SKPD Provinsi d. Sekolah lapang pengendalian hama terpadu/SLPHT tanaman perkebunan (kelompok tani/KT)-dapat diusulkan oleh SKPD Kabupaten/Kota e. Antisipasi dampak perubahan iklim (Kegiatan)-termasuk kegiatan TP Provinsi yang hanya diusulkan oleh SKPD Provinsi f. Koordinasi kegiatan perlindungan perkebunan di pusat/ dekonsentrasi (bulan)

32


F.

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya (Pusat)

Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya (pusat) untuk e-proposal perencanaan kegiatan tahun 2015 merupakan kegiatan dukungan secara administratif Ditjen. Perkebunan yang termasuk kedalam kegiatan dekonsentrasi. Daftar jenis kegiatan dan sub kegiatan pada dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya antara lain: 1.

Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah dan penyegar (pusat), dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. Koordinasi, pembinaan dan monev pengembangan tanaman rempah dan penyegar (dokumen) b. Layanan perkantoran rempah dan penyegar (dokumen)

2.

Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman semusim (pusat), dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. Koordinasi, pembinaan dan monev pengembangan tanaman semusim (dokumen) b. Layanan perkantoran semusim (dokumen)

3.

Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan (pusat), dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. Koordinasi, pembinaan dan monev pengembangan tanaman tahunan (dokumen) b. Layanan perkantoran tahunan (dokumen)

4.

Koordinasi kegiatan dukungan pascapanen dan pembinaan usaha (pusat), dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. Koordinasi, pembinaan dan monev kegiatan dukungan pascapanen dan pembinaan usaha (dokumen) b. Layanan perkantoran pascapanen dan pembinaan usaha (dokumen)


33

5.

Koordinasi kegiatan dukungan perlindungan perkebunan (pusat), dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. Koordinasi, pembinaan dan monev kegiatan dukungan perlindungan perkebunan (dokumen) b. Layanan perkantoran perlindungan perkebunan (dokumen)

6.

Koordinasi kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen. Perkebunan (pusat/sekretariat), dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. b. c. d. e.

7.

Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya (dekonsentrasi) hanya di khususkan bagi SKPD Provinsi, dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

G.

Dokumen perencanaan (dokumen) Dokumen keuangan dan perlengkapan (dokumen) Dokumen kepegawaian, hukum dan humas (dokumen) Dokumen evaluasi dan pelaporan (dokumen) Layanan perkantoran sekretariat (dokumen)

Administrasi kegiatan dana dekonsentrasi/DK (bulan) Administrasi kegiatan dana tugas pembantuan/TP (bulan) Perencanaan (bulan) Pengelolaan keuangan dan aset (bulan) Data informasi dan statistik (bulan) Insentif mantri statistik perkebunan (bulan) Monitoring dan evaluasi (bulan) Insentif pengawas benih tanaman (bulan) Operasional PPNS (bulan) Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya (bulan)

Kegiatan Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

Kegiatan dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan untuk eproposal perencanaan kegiatan tahun 2015 merupakan kegiatan dukungan secara administratif dari UPT pusat lingkup Ditjen. Perkebunan yang termasuk kedalam kegiatan dekonsentrasi yang meliputi bidang sertifikasi benih dan teknologi penerapan proteksi 34


tanaman perkebunan. Daftar jenis kegiatan dan sub kegiatan pada dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan antara lain: 1.

Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (UPT pusat), dengan sub kegiatan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f.

Layanan perkantoran UPT (dokumen) Perangkat pengolah data dan komunikasi (unit) Peralatan dan fasilitas perkantoran (unit) Gedung dan bangunan (unit) Operasional laboratorium (bulan) Pembangunan kebun contoh, demplot, uji koleksi, dll (Hektar) g. Pengawasan peredaran benih (dokumen) h. Rakitan teknologi spesifikasi proteksi tanaman perkebunan (paket) i. Pemanfaatan agensia hayati (jenis) j. Sertifikasi dan pengujian mutu benih (batang) k. Administrasi keuangan dan kepegawaian (bulan) l. Penyusunan rencana kegiatan (laporan) m. Peningkatan kapabilitas pegawai/petugas (orang) n. Monitoring dan evaluasi (laporan)


35

BAB III MEKANISME PENGAJUAN USULAN KEGIATAN MELALUI E-PROPOSAL 3.1.

Prosedur dan Jadwal Pengusulan Kegiatan

Berikut ini adalah prosedur pengusulan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal dari daerah (need assessment ) yang terlebih dahulu melalui mekanisme MUSRENBANG sebagai berikut : 1.

Rancangan usulan kegiatan pembangunan perkebunan dimulai dari penjaringan aspirasi di lapangan (need assessment ). Di tingkat lapangan, petani melalui kelompok tani di kecamatan/desa melakukan perencanaan partisipatif dalam rangka menyusun rencana program dan anggaran kinerja pembangunan perkebunan. Usulan dari kelompok tani tersebut memuat kebutuhan petani dalam pengembangan kegiatan pembangunan perkebunan dan merupakan aspirasi terpadu yang didasari oleh kondisi nyata di lapangan sesuai potensi daerah.

2.

Rumusan rancangan kebutuhan kegiatan dan anggaran dari kelompok tani didaerah yang dihasilkan dari mekanisme need assessment akan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa, Kelurahan hingga tingkat Kecamatan sebelum diusulkan ke SKPD Kabupaten/Kota. Hasil Musrenbang tersebut selanjutnya di usulkan ke SKPD yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota agar dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perkebunan tingkat Kabupaten/Kota.

3.

Pelaksanaan Musrenbangbun tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan menjaring beberapa usulan kegiatan kelompok tani/pekebun dari tingkat Kecamatan. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perkebunan tingkat Kabupaten/Kota diusulkan oleh SKPD yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota dengan meng-input melalui

36


sistem aplikasi e-proposal. Hasil input beberapa usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal selanjutnya di sampaikan kepada SKPD yang membidangi perkebunan di tingkat Provinsi. 4.

Pemerintah Provinsi melalui SKPD yang membidangi perkebunan melakukan kompilasi semua usulan kegiatan SKPD Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui e-proposal setelah melalui mekanisme Musrenbangbun tingkat Kabupaten/Kota. Hasil kompilasi tersebut dilakukan penilaian untuk menentukan apakah usulan kegiatan tersebut layak untuk diterima dengan penilaian yang baik atau tidak. Usulan kegiatan yang dinilai layak akan dibahas kembali melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perkebunan tingkat Provinsi. Hasil keputusan usulan kegiatan melalui e-proposal dari Musrenbangbun tingkat Provinsi selanjutnya akan menentukan pengajuan atau tidaknya kepada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan mempertimbangkan kebijakan pimpinan daerah.

5.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan penilaian terhadap semua usulan kegiatan melalui e-proposal dari SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota setelah dilakukan verifikasi penilaian tingkat provinsi. Usulan kegiatan dengan penilaian yang baik dan dinyatakan layak maka akan di rekapitulasi/di rangkum sebagai bahan pembahasan lanjutan melalui Musrenbangtan/nas yang akan menentukan pengalokasian anggaran sesuai keputusan/kebijakan pimpinan.

Menyesuaikan dengan jadwal agenda penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah), RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga), DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) untuk Kementerian Pertanian, maka jadwal pemrosesan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal adalah sebagai berikut: 1.

Bulan Januari-Februari yaitu sosialisasi sistem aplikasi eproposal dan penyebarluasan Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan melalui


37

e-proposal. Pada bulan ini juga direncanakan kegiatan penyerahan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) dan sosialisasi pedoman pelaksanaan/teknis kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. 2.

Bulan Februari-Maret yaitu usulan kegiatan yang dibahas pada forum Musrenbangbun tingkat Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari pimpinan daerah (Bupati/Walikota) melalui SKPD yang membidangi Perkebunan lingkup Kabupaten/Kota untuk segera di-input melalui sistem aplikasi e-proposal. Selanjutnya disampaikan kepada SKPD Provinsi yang membidangi perkebunan untuk dilakukan proses verifikasi melalui penilaian kelayakan yang hasilnya akan dibahas dalam forum Musrenbangbun (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perkebunan) tingkat Provinsi hingga pada akhirnya dapat diajukan/ disampaikan ke Direktorat Jenderal Perkebunan.

3.

Bulan Maret yaitu rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal dari SKPD Provinsi yang sudah dilakukan penilaian kelayakannya dan dilakukan pembahasan pada forum Musrenbangbun tingkat Provinsi, harus sudah diterima di Direktorat Jenderal Perkebunan. Dokumen ini selanjutnya akan dievaluasi dan dijadikan bahan pembahasan untuk penetapan alokasi kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan sebagai bahan MUSRENBANG tingkat nasional di Bappenas dan MUSRENBANGTAN yang akan dilaksanakan pada bulan April.

4.

Bulan April-Mei yaitu Kegiatan Musrenbangtan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian setiap tahunnya pada awal atau pertengahan bulan April dengan memperhatian waktu, tema dan agenda Musrenbangnas yang diselenggarakan oleh Bappenas pada akhir bulan April setiap tahunnya. Sebelum Musrenbangnas didahului pelaksanaan pra musrenbangnas. Pada awal bulan Mei tindaklanjut Musrenbangnas adalah pelaksanaan pasca Musrenbangnas hingga penyempurnaan/

38


finalisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi Rancangan Akhir RKP dengan diterbitkannya Perpres penetapan RKP. 5.

Batas waktu penyampaian usulan kegiatan melalui e-proposal bagi SKPD Kabupaten/Kota diharapkan dapat diajukan ke SKPD Provinsi paling lambat tanggal 30 Maret setiap tahunnya. Sedangkan SKPD Provinsi melakukan proses penilaian dan mengajukan ke Pusat paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Namun batas waktu tersebut dapat diperpanjang sampai dengan Oktober setiap tahunnya untuk mengakomodir usulan-usulan yang berkembang pada proses perencanaan (sifatnya non regular ).

6.

Dokumen lembar pengesahan usulan kegiatan pembangunan perkebunan disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan melalui fax atau pos surat.

Berikut ini adalah Tabel yang menunjukkan tahapan pengusulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui mekanisme e-proposal. Tabel 1. Tahapan pengusulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal Uraian Kegiatan

Jan

Feb

Bulan Mar Apr

Mei Jun-Nov

Identifikasi kegiatan (need assessment ) dari kelompok tani (KT) yang akan diusulkan di tingkat Kabupaten/Kota (sekaligus penetapan CP/CL) Sosialisasi aplikasi eproposal dan penyampaian pedoman perencanaan pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal oleh petugas pusat (Biro Perencanaan dan Ditjenbun)


39

Lanjutan Tabel 1 : Uraian Kegiatan

Jan

Feb

Bulan Mar Apr

Mei Jun-Nov

Usulan kegiatan dibahas pada forum Musrenbangbun tingkat Kabupaten/Kota dan telah mendapat persetujuan dari pimpinan daerah (Bupati/Walikota) melalui SKPD yang membidangi Perkebunan lingkup Kabupaten/Kota Input usulan kegiatan melalui sistem aplikasi eproposal oleh SKPD yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota (hasil Musrenbangbun Kab/Kota) sekaligus penyampaian ke SKPD yang membidangi perkebunan Provinsi Semua usulan kegiatan SKPD Kabupaten/Kota akan di nilai kelayakannya/ di verifikasi yang selanjutnya dibahas melalui mekanisme Musrenbangbun tingkat Provinsi untuk menentukan usulan kegiatan yang dapat di ajukan ke Pusat Penyampaian e-proposal oleh SKPD yang membidangi Perkebunan Provinsi ke Pusat/ Direktorat Jenderal Perkebunan

40


Lanjutan Tabel 1 : Uraian Kegiatan

Jan

Feb

Bulan Mar Apr

Mei Jun-Nov

E-proposal harus diterima oleh Ditjen. Perkebunan untuk selanjutnya di lakukan tela’ah melalui proses penilaian sebagai bahan pembahasan pada forum Musrenbangtan/nas Pelaksanaan Musrenbangtan/nas (Proses Validasi Usulan Kegiatan) yang akan disetujui melalui mekanisme penganggaran Usulan kegiatan melalui EProposal yang telah disetujui anggarannya akan di proses dalam RENJA & RKAKL Ditjen. Perkebunan

Sistem aplikasi e-proposal merupakan proses perencanaan yang berbasis situs web dalam mengajukan usulan kegiatan pembangunan perkebunan di tahun berikutnya. Untuk lebih memahami proses perencanaan yang berbasis situs web maka dapat dijelaskan pada Gambar 1 yang menunjukkan skematik proses perencanaan berbasis sistem aplikasi e-proposal.


41

Gambar 1. Skematik Proses Perencanaan berbasis Sistem Aplikasi e- proposal

3.2.

Persyaratan Pengusul Kegiatan Melalui e-Proposal

Beberapa persyaratan pengusul kegiatan pembangunan perkebunan melalui sistem aplikasi e-proposal antara lain : 1.

Yang mengajukan usulan kegiatan pembangunan perkebunan adalah SKPD Kabupaten/Kota dan SKPD Provinsi. Pengusulan kegiatan oleh SKPD Kabupaten/Kota di dapat dari hasil mekanisme need assessment yang dilaksanakan oleh kelompok tani (KT) melalui proses CP/CL yaitu dengan mengidentifikasi calon petani, calon lokasi pengembangan, kebutuhan kegiatan dan anggaran, kemampuan petani dan potensi daerah.

2.

Kelompok tani/gapoktan sebagai penerima manfaat harus terdaftar di Bakorluh/Bapeluh setempat dengan menunjukkan/menyampaikan nomor register penetapan kelompok tani/gapoktan atau nomor SK pengukuhan kelompok tani/gapoktan.

42


3.

Mengajukan usulan kegiatan menggunakan user name dan password yang sudah diberikan untuk log in kedalam aplikasi e-proposal.

4.

Mengusulkan kegiatan yang bersumber pada dana tugas pembantuan (TP Kabupaten) bagi SKPD Kabupaten/Kota dan kegiatan yang bersumber pada dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan (TP Provinsi) bagi SKPD Provinsi.

5.

Mempersiapkan data dan informasi secara lengkap terkait pengisian database umum, database spesifik Kabupaten/Kota dan database spesifik Kecamatan serta data informasi lain terkait pengusulan kegiatan/anggaran, informasi profil SKPD, dukungan APBD, narasi e-proposal dan penerima manfaat. Pengisian data statistik berasal dari BPS atau sumber resmi lain berdasarkan angka tetap.

6.

Mengajukan usulan kegiatan dalam mendukung pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan yaitu sesuai dengan penetapan peringkat Kabupaten/Kota untuk masing-masing komoditi unggulan perkebunan.

7.

Memperhatikan komoditi unggulan yang menjadi prioritas/fokus program pengembangan komoditi di Kementerian Pertanian dan Ditjen. Perkebunan antara lain komoditi yang mendukung ketahanan pangan, pengembangan ekspor/substitusi impor, bioindustry / bioenergy dan komoditi prioritas lainnya.

8.

Mengusulkan maksimal 3 (tiga) komoditi unggulan perkebunan di daerahnya per sub sektor untuk setiap SKPD Kabupaten/Kota.

9.

SKPD Kabupaten/Kota sebagai pengusul kegiatan harus berkinerja baik dalam pelaksanaan kegiatan ditahun-tahun sebelumnya dengan menunjukkan beberapa data/informasi yang mendukung keberhasilan kegiatan pembangunan perkebunan di tahun sebelumnya seperti capaian fisik dan serapan anggaran (untuk satker mandiri).


43

10. Adanya alokasi anggaran APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota dalam mendukung kegiatan yang diusulkan karena hal ini menunjukkan keseriusan SKPD pengusul kegiatan dalam mengembangkan komoditi unggulan didaerahnya dan juga menentukan penilaian e-proposal. 11. Mempersiapkan dokumen pendukung terkait penerima manfaat kegiatan untuk di upload kedalam aplikasi e-proposal seperti RAB kegiatan, peta kawasan, kinerja pembangunan perkebunan sebelumnya, potensi pengembangan, Perda RTRW, nomor registrasi keputusan penetapan kelompok tani/nomor SK pengukuhan dll. 12. Nomenklatur SKPD menyertakan nama “perkebunan” akan menjadi prioritas pengalokasian kegiatan dan anggaran Ditjen. Perkebunan. 13. Memperhatikan beberapa kegiatan pendanaan APBN antara lain :

44

yang

dibatasi

oleh

a.

Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.

b.

Pemasangan telepon baru kecuali untuk satker (satuan kerja) yang belum ada.

c.

Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan tupoksi/tugas pokok dan fungsi (antara lain mess, wisma, rumah dinas/rumah jabatan dan gedung pertemuan) kecuali untuk gedung yang bersifat pelayanan umum dan gedung/bangunan khusus (laboratorium dan gudang) dan hanya dapat dialokasikan melalui kegiatan DAK bidang pertanian.

d.

Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali 1) kendaraan fungsional (seperti ambulance untuk rumah sakit, kendaraan roda 2 untuk petugas lapangan; 2) pengadaan kendaraan bermotor untuk satker baru yang sudah ada ketetapan Kemeneg-PAN dan RB (Kementerian Negara Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia; 3) penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat sehingga secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi; 4) penggantian kendaraan yang rusak berat yang secara ekonomis memerlukan biaya pemeliharaan yang besar untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan tidak diperbolehkan dialokasikan biaya pemeliharaannya (didukung oleh berita acara penghapusan); 5) kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk keperluan antar jemput pegawai dapat dialokasikan secara sangat selektif. Kesemuanya pengadaan kendaraan bermotor tersebut hanya dapat dipenuhi dalam pengalokasian kegiatan DAK bidang pertanian. 14. Memperhatikan beberapa kegiatan pendanaan APBN antara lain :

3.3.

yang

dilarang

oleh

a.

Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun Kementerian/Lembaga.

b.

Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga dan sebagainya untuk berbagai peristiwa.

c.

Pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada Kementerian/Lembaga kecuali Kementerian Negara/Lembaga yang mengemban fungsi-fungsi tersebut.

d.

Pengeluaran lain untuk kegiatan dan keperluan sejenis dengan tersebut diatas.

e.

Kegiatan yang memerlukan dasar hukum berupa PP/Perpres namun pada saat penelaahan RKA-KL belum ditetapkan dengan PP/Perpres.

Gambaran Umum Sistem Aplikasi e-proposal

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang dan diarahkan pada sasaran tertentu. Unsur Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

45

perencanaan pembangunan diantaranya berhubungan dengan masa depan, mendesain seperangkat kegiatan dan alokasi sumberdaya secara sistematis serta dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Arsyad, Lincoln, 1999 dan Kunarjo, 1992, dalam Munir (2002) bahwa perencanaan di kelompokkan menjadi beberapa macam diantaranya : 1.

Jangka waktu (panjang/25tahun, menengah/5 tahun dan pendek/tahunan).

2.

Sifat perencanaan (Komando dan Rangsangan).

3.

Alokasi sumber daya (Keuangan dan Fisik).

4.

Tingkat keluwesan (Indikatif dan Imperatif).

5.

Sistem ekonomi (Kapitalis, Sosialis dan Campuran).

6.

Arus informasi (top-down, bottom-up, kombinasi).

7.

Dimensi pendekatan (Ma, Se, Re dan Mi).

Berkaitan dengan penjelasan tersebut bahwa penerapan dan pengembangan sistem aplikasi e-proposal ini merupakan bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan. E-proposal adalah aplikasi yang dibangun untuk mendukung sistem bottom up planning yang efektif dan efisien di Kementerian Pertanian. Dengan adanya e-proposal akan mampu menjelaskan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang ditargetkan, lengkap dengan daya dukung yang akurat dan legalitas dari SKPD terkait. Sistem e-proposal memiliki beberapa tujuan diantaranya: 1)

Menjaring sebanyak mungkin usulan-usulan dari daerah yang potensial untuk dikembangkan dari pekebun/kelompok tani.

2)

Mempercepat pengiriman data Kabupaten/Kota dan Provinsi.

3)

Memperkuat peran SKPD Provinsi sebagai koordinator mekanisme perencanaan satu pintu.

4)

Mempercepat proses penilaian proposal oleh tim pusat.

46

proposal

dari

seluruh


5)

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian anggaran pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia.

6)

Mendukung upaya hemat barang persediaan/paperless.

7)

Pengelolaan database potensi pengembangan daerah yang lebih baik dari aspek perencanaan dan aspek teknis pengembangan kawasan.

8)

Mendukung percepatan birokrasi dimana usulan-usulan dari daerah akan diproses di pusat dengan transparan dan akuntabel.

9)

Meminimalisisr/mengurangi potensi intervensi dari pihak lain terkait pengalokasian kegiatan dan anggaran.

Untuk dapat mengakses aplikasi e-proposal dalam rangka pengisian usulan kegiatan pembangunan perkebunan maka ada beberapa perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan perangkat pengelola (brainware) yang dibutuhkan antara lain : A.

Perangkat Keras (hardware)

Perangkat keras yang digunakan adalah komputer/laptop/notebook dengan sistem operasi windows XP atau lebih tinggi (vista, 7, 8, dll), Minimal processor pentium III/yang setara atau yang lebih tinggi, memori atau RAM 512 MB atau yang lebih tinggi serta sambungan/koneksi internet (bisa menggunakan modem GSM/CDMA, speedy, wifi/hotspot, dll). B.

Perangkat Lunak ( software)

Perangkat lunak yang digunakan antara lain browser internet (disarankan menggunakan mozilla firefox atau google chrome) dan menggunakan adobe acrobat reader untuk membaca file tipe .pdf. Server aplikasi e-proposal Kementerian Pertanian dijalankan oleh PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi, kementerian Pertanian) yang berwenang sebagai pusat data dan informasi eproposal. Software (perangkat lunak) aplikasi e-proposal adalah 1) perangkat lunak yang terprogram di desktop SKPD Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

47

Kabupaten/Kota untuk menginput data terkait pengajuan proposal, 2) perangkat lunak di SKPD Provinsi, dan 3) perangkat lunak di server pusat data E-Form. Fungsinya adalah sebagai program untuk menginput proposal elektronik ke server pusat data E-Form dan juga software di SKPD Provinsi dan UPT – Pusat. C.

Perangkat Pengelola (brainware)

Brainware disini dimaksudkan pengelola terhadap aplikasi e-proposal lingkup Kementerian Pertanian. Pengelola sistem aplikasi e-proposal terdiri atas : 1.

Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal. a. Admin (Bagian Kebijakan Program dan Wilayah, Biro Perencanaan). b. Tim Penilai (Sekretaris Ditjen/Badan Eselon I dan Kapala Bagian Perencanaan tiap Eselon-1 lingkup Kementerian Pertanian).

2.

Petugas penginput data (operator) ditunjuk oleh SKPD Kabupaten/Kota.

3.

Petugas operator SKPD Provinsi.

3.4.

Ketentuan Umum Pengajuan Usulan Kegiatan Melalui e-proposal

Beberapa ketentuan umum dalam pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal sebagai berikut : 1)

Pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan dapat diakses melalui alamat situs web app1.pertanian.go.id/ eproposal2015_beta2/ atau www.pertanian.go.id/ eplanning lalu memilih kolom proposal kemudian mengklik eproposal.

2)

Usulan kegiatan yang diajukan berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbangbun pada forum Kabupaten/Kota dan Musrenbangbun Provinsi.

48


3)

Menu kegiatan yang akan di usulkan SKPD Pengusul terbagi ke dalam kegiatan hulu, onfarm, hilir dan penunjang. Kegiatan tidak lagi dipisahkan secara langsung menunjuk nama Eselon I, namun sistem yang akan mengkelompokan sub-sub menu kegiatan di Eselon I ke dalam menu kegiatan besar.

4)

Penggunaan user name dan password bersifat rahasia dan identik yang artinya hanya dapat dikelola oleh penanggungjawab kegiatan yaitu Kepala SKPD atau Sekretaris SKPD/Kepala Bidang/sub bidang Perencanaan dan diketahui oleh operator e-proposal di tiap SKPD saja serta dapat di rubah sewaktu-waktu untuk updating safety .

5)

Pengisian database spesifik level Kecamatan dalam mendukung pengembangan komoditas perkebunan dan memperkuat sistem perencanaan akan digunakan sebagai basis data SIKP (Sistem Informasi Kawasan Pertanian) dengan memanfaatkan data tabular dan di overlay diatas data spasial. Informasi ini akan disajikan secara lebih lengkap, terperinci dan utuh pada situs web SIKP yang juga merupakan bagian dari e-Planning yaitu dapat diakses melalui : http://www.pertanian.go.id/sikp

6)

Pada database spesifik kecamatan selain mengisi database sub sektor perkebunan, juga harus mengisi database sub sektor PSP dan sub sektor PPHP termasuk mengenai isian database UPH (Unit Pengolahan Hasil).

7)

Pengisian data terkait database spesifik kecamatan, database spesifik level Kabupaten/Kota, database umum level Provinsi, informasi terkait narasi e-proposal dan data pendukung yang akan di upload pada sistem aplikasi e-proposal akan dilengkapi dengan form sebagaimana dapat disajikan pada LAMPIRAN pedoman ini dengan tujuan untuk mempermudah SKPD Pengusul dalam mempersiapkan data dan informasi terkait pengisian database tersebut.

8)

Narasi e-proposal berisi tujuan, masalah, potensi kawasan, prospek pengembangan, strategi, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan analisis resiko.


49

9)

50

Penerima manfaat adalah sasaran petani/calon petani/ kelompok tani yang akan dialokasikan pendanaan APBN untuk kegiatan pengembangan komoditi perkebunan di daerahnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain : a.

Mengisi penerima manfaat pelaksanaan kegiatan.

termasuk

b.

Daftar kelompok tani yang ada dalam aplikasi e-proposal sudah di verifikasi oleh BPPSDMP melalui Bakorluh/Bapeluh setempat, untuk itu kelompok tani perkebunan yang belum terdaftar/kelompok tani baru/kelompok tani yang berdiri sendiri harus mengentry kelompok tani dengan mengakses bidang yang ditangani “penyuluhan” pada bagian profil SKPD.

c.

Untuk sasaran penerima manfaat yang berasal dari UPT pusat/SKPD Provinsi atau unit instansi/SKPD/balai dibawah eselon I yang bukan kelompok tani maka mengentry pada bagian penerima manfaat bukan kelompok .

d.

Penyeleksian kelompok tani oleh SKPD Kabupaten/Kota melalui mekanisme CP/CL sudah harus dicermati pada pengisian penerima manfaat ini.

e.

Pola penentuan CP/CL dibangun Kementerian Pertanian secara bertahap mengarah kepada pola tertutup, dimana setiap SKPD Kabupaten/Kota pengusul diharuskan menseleksi CP/CL di setiap kegiatan mengacu pada usulan calon penerima manfaat yang ada/terdaftar di dalam database e-proposal penerima manfaat yang bertujuan agar perencanaan kegiatan dapat lebih tepat sasaran dan dapat dipantau serta dievaluasi dengan lebih baik.

f.

Peran SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi penyuluhan sangat penting untuk mengidentifikasi kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang ada di wilayah kerjanya masing-masing melalui koordinasi dengan para penyuluh.

koordinat


10) SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi harus memverifikasi atau menilai kelayakan atas usulan kegiatan melalui e-proposal dari SKPD yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota sebelum diajukan ke pusat dengan memperhatikan beberapa indikator kriteria teknis. 11) Catatan verifikasi yang disampaikan oleh Tim verifikasi Provinsi akan sangat berguna bagi Tim Pusat untuk menjadi pertimbangan dalam melakukan penilaian, begitu juga dengan catatan yang disampaikan oleh Tim Penilai Pusat akan sangat berguna bagi daerah untuk mengetahui kekurangan/perbaikan usulan kegiatan atau tidak layaknya sebuah usulan kegiatan selain bermanfaat dalam melakukan penelaahan bahan Musrenbangtan/ pembahasan dengan pimpinan. Catatan ini dapat berupa : data kelompok tani sasaran yang diusulkan belum diisi, narasi proposal belum lengkap, database dari kabupaten/kota belum lengkap, tidak mengisi dukungan APBD, justifikasi kenapa usulan kegiatan tidak layak diajukan ke pusat, justifikasi mengenai usulan kegiatan dikembalikan ke Kabupaten/Kota untuk di revisi dan lainnya. 12) Kelengkapan pengisian data dan informasi terkait pengajuan usulan kegiatan melalui e-proposal akan sangat mempengaruhi penilaian kelayakan selain melihat dari pertimbangan indikator kriteria teknis lainnya. Bobot indikator yang tertinggi adalah jika usulan kegiatan pembangunan perkebunan berada di lokasi kawasan yang sesuai dengan penetapan peringkat Kabupaten/Kota dari masing-masing komoditi unggulan perkebunan (100 besar). 13) Penilaian terhadap usulan kegiatan juga dilakukan oleh Pusat/Ditjen. Perkebunan melalui beberapa kriteria penilaian dengan sistem pembobotan. Mekanisme penilaian ini akan menentukan analisis keputusan untuk menyetujui atau tidak usulan kegiatan tersebut dibahas pada forum Musrenbangtan/nas yang selanjutnya diputuskan pengalokasiaan anggarannya oleh pimpinan.


51

14) Pemantauan hasil penilaian Tim Pusat harus dilakukan secara berkala oleh SKPD pengusul, selain itu SKPD pengusul wajib menyampaikan lembar pengesahan usulan kegiatan kepada Ditjen. Perkebunan sebagai kelengkapan administrasi. 15) Mekanisme pengusulan kegiatan dari UPT Pusat dan Satker Pusat pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pengusulan kegiatan dari SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, hanya saja kegiatan yang diusulkan dikhususkan pada kegiatan dekonsentrasi yaitu kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen. Perkebunan (Pusat) dan kegiatan dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan. 16) Mekanisme pengusulan kegiatan DAK bidang pertanian adalah dengan mengisi data teknis DAK tiap sub sektor bagi pengusul kegiatan (SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota). 17) SKPD Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 30 Maret setiap tahunnya sudah harus menyampaikan usulan kegiatan melalui e-proposal kepada SKPD Provinsi, sedangkan SKPD Provinsi melakukan proses verifikasi penilaian dan mengajukan ke Pusat paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. 18) Ketentuan-ketentuan umum lainnya seperti adanya Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang di mekarkan/di merger hendaknya disampaikan kepada Pusat (Biro Perencanaan dan Ditjen. Perkebunan) agar dapat membuat user name dan password serta menyesuaikan database dalam e-proposal. 19) Apabila terdapat kendala dalam meng-input usulan kegiatan melalui e-proposal dapat berkonsultasi melalui alamat email: [email protected] dengan menuliskan subjek email “konsultasi e-proposal”.

52


3.4.1. Muatan e-proposal tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Berikut ini dapat dijelaskan mengenai muatan e-proposal untuk pengusul kegiatan yang berasal dari SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi dan pengusul kegiatan yang berasal dari SKPD yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota. I.

Informasi profil SKPD

Pada informasi profil SKPD ini memuat : 1.

Tahun perencanaan berisi tahun pengusulan usulan kegiatan melalui e-proposal yang sudah secara otomatis ditampilkan oleh aplikasi.

2.

Nama SKPD berisi nama Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan nama Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota.

3.

Alamat berisi alamat SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi dan di Kabupaten/Kota. Di harapkan pengisian alamat secara lengkap agar mudah dalam pengiriman pos surat.

4.

Kabupaten/Kota berisi nama Provinsi dan Kabupaten/Kota yang secara otomatis ditampilkan oleh aplikasi.

5.

Mendukung komoditas berisi nama bidang yang ditangani sesuai tupoksi SKPD di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.

6.

Nomor Telephone dan Nomor Fax SKPD provinsi dan kabupaten/kota wajib diisi secara lengkap dan masih aktif untuk memudahkan penyampaian data, informasi dan komunikasi.

7.

Alamat email SKPD yang wajib diisi secara lengkap oleh SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi dan di Kabupaten/Kota untuk memudahkan penyampaian data, informasi dan komunikasi. Alamat email tersebut harus dalam keadaan aktif. Untuk SKPD Kabupaten/Kota disertai alamat email alternatif.


53

8.

Contact Person

yang menangani perencanaan berisi nama orang yang menangani bidang perencanaan dengan nama dan gelar lengkap beserta nomor telephone/HP yang masih aktif.

9.

Nama kepala SKPD berisi nama penanggung jawab kegiatan di SKPD yang menangani perkebunan di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dengan nama dan gelar lengkap beserta NIP.

II.

Database Umum

Pada database umum ini, SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan mengisi atau melengkapi database umum yang berisi : 1.

Letak wilayah provinsi dan kabupaten/kota secara geografis berisi letak wilayah yang di ukur berdasarkan sistem koordinat garis lintang (Lintang Utara/LU dan Lintang Selatan/LS) dan letak bujur (bujur timur/BT dan bujur barat/BB).

2.

Batas wilayah berisi batas wilayah provinsi kabupaten/kota dari utara, selatan, barat dan timur.

3.

Luas wilayah berisi luas daratan dan luas lautan dalam provinsi dan dalam kabupaten/kota menggunakan satuan km2.

4.

Untuk SKPD provinsi : Administrasi pemerintahah Kabupaten/Kota berisi jumlah kabupaten, jumlah kecamatan, jumlah desa dan jumlah kelurahan yang ada di provinsi tersebut.

5.

Untuk SKPD kabupaten/kota : Administrasi pemerintahah Kabupaten/Kota berisi jumlah kecamatan, jumlah desa dan jumlah kelurahan yang ada di kabupaten/kota tersebut.

6.

Kondisi demografi berisi :

dan

a. Jumlah penduduk di provinsi atau di kabupaten/kota dalam satuan jiwa. b. Luas wilayah secara keseluruhan/total di provinsi atau di kabupaten/kota dalam satuan km2. c. Ratio jenis kelamin berisi persentase penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. 54


d. Pendidikan berisi persentase penduduk yang tamat pendidikan SD, SLTP, SMU, Diploma, Sarjana, Master dan Doktor dari total penduduk di provinsi atau di kabupaten/kota. e. Total rumah tangga berisi jumlah keluarga per KK yang berada di provinsi atau di kabupaten/kota. f. Jumlah keluarga petani berisi jumlah keluarga per KK yang berada di provinsi atau di kabupaten/kota yang bermata pencaharian sebagai petani. g. Jumlah angkatan kerja produktif berisi jumlah penduduk dalam satuan orang yang berada pada usia produktif yang berkisar antara 15-64 tahun atau 18-55 tahun menurut sumber yang lain. 7.

Kondisi perekonomian berisi : a. Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi atau PDRB kabupaten/kota dalam satuan Rp. (rupiah). b. Dukungan PDRB sektor terhadap perekonomian daerah berisi persentase kontribusi sektor-sektor perekonomian terhadap peningkatan PDRB provinsi atau PDRB kabupaten/kota seperti sektor pertanian dan kehutanan (peternakan, perikanan dan perkebunan); sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, real estate dan jasa keuangan; sektor jasa-jasa lainnya. c. Dukungan PDRB dari sub sektor terhadap sektor pertanian berisi persentase kontribusi sub sektor perekonomian terhadap peningkatan PDRB sub sektor pertanian provinsi atau kabupaten/kota seperti sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan.

8.

Kelembagaan berisi : a. Kelembagaan petani berisi jumlah gapoktan, jumlah kelompok tani, jumlah KT wanita dan jumlah pemuda tani di provinsi atau kabupaten/kota.


55

b. Kelembagaan penyuluhan berisi jumlah penyuluh PNS (lakilaki dan perempuan), jumlah penyuluh THP-TB PP (laki-laki dan perempuan), jumlah penyuluh swadaya (laki-laki dan perempuan) dan jumlah BPP di kecamatan (satuan unit). c. Kelembagaan pembiayaan berisi jumlah dalam satuan unit dari koperasi, BPR (Bank Perkreditan Rakyat), Bank Pemerintah, Bank Swasta dan LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis). d. Kelembagaan pemasaran berisi jumlah unit pasar, jumlah unit supermarket, jumlah unit pasar tani, jumlah perusahaan eksportir, jumlah unit sub terminal agribisnis (STA) dan jumlah unit terminal agribisnis (TA). e. Kelembagaan sarana berisi jumlah unit kios alsintan (alat dan mesin pertanian), jumlah unit kios saprotan (sarana produksi pertanian) dan jumlah unit penggilingan. 9.

Kondisi/sumber ketersediaan air berisi jumlah unit sumber air yang berada di provinsi atau di kabupaten/kota seperti danau, sungai, waduk, embung dan sumber air lainnya.

10. Utilitas listrik berisi kondisi sarana prasarana ketersediaan listrik dan jangkauan sumber listrik ke daerah di provinsi atau di kabupaten/kota apakah baik, sedang atau rusak. 11. Luas lahan pertanian berisi luas lahan pertanian tanaman pangan, lahan perkebunan dan lahan hortikultura yang berada di provinsi atau di kabupaten/kota dalam satuan hektar. III. Database teknis level kecamatan Khusus untuk usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal dari SKPD yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota dilengkapi dengan form isian database teknis level kecamatan sebagai database spesifik tingkat kecamatan yang akan digunakan untuk basis data sistem aplikasi SIKP (sistem informasi kawasan pertanian). Muatan database teknis level kecamatan ini memuat :

56


1.

Database teknis level kecamatan sub sektor perkebunan memuat nama kecamatan dan komoditas unggulan perkebunan yang akan diusulkan meliputi : a. Data per kecamatan untuk komoditi tanaman tahunan (kepala sawit, karet, kelapa, jambu mete, kemiri sunan, jarak pagar dan sagu) yang terdiri dari : -

-

-

-

-

Data luas areal (tanaman belum menghasilkan/TBM, tanaman menghasilkan/TM, tanaman rusak/TTR dan luas areal total) dalam satuan hektar untuk pengembangan kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t-2). Data produksi dalam satuan ton untuk pengembangan kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t-2). Data produktivitas dalam satuan ton/ha untuk pengembangan kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t-2). Data unit pengolahan hasil perkebunan (UPH) dalam satuan unit yang ada di lokasi pengembangan kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t2). Data luas areal potensi pengembangan komoditi perkebunan dalam satuan hektar pada kondisi sekarang (t0), kondisi 1 tahun kedepan (t+1) dan kondisi 2 tahun kedepan (t+2).

b. Data per kecamatan untuk komoditi tanaman semusim (tebu, nilam, kapas dan tembakau) yang terdiri dari : -

-

-

Data luas areal eksisting dalam satuan hektar untuk pengembangan kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t-2). Data produksi dalam satuan ton untuk pengembangan kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t-2). Data produktivitas dalam satuan ton/ha untuk pengembangan kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t-2).


57

-

-

Data unit pengolahan hasil perkebunan (UPH) dalam satuan unit yang ada di lokasi pengembangan kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t2). Data luas areal potensi pengembangan komoditi perkebunan dalam satuan hektar pada kondisi sekarang (t0), kondisi 1 tahun kedepan (t+1) dan kondisi 2 tahun kedepan (t+2).

c. Data per kecamatan untuk komoditi tanaman rempah dan penyegar (kakao, kopi, teh, cengkeh, lada dan pala) yang terdiri dari : -

-

-

-

-

2.

Data luas areal (tanaman belum menghasilkan/TBM, tanaman menghasilkan/TM, tanaman rusak/TTR dan luas areal total) dalam satuan hektar untuk pengembangan kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t-2). Data produksi dalam satuan ton untuk pengembangan kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t-2). Data produktivitas dalam satuan ton/ha untuk pengembangan kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t-2). Data unit pengolahan hasil perkebunan (UPH) dalam satuan unit yang ada di lokasi pengembangan kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t2). Data luas areal potensi pengembangan komoditi perkebunan dalam satuan hektar pada kondisi sekarang (t0), kondisi 1 tahun kedepan (t+1) dan kondisi 2 tahun kedepan (t+2).

Database teknis level kecamatan PSP-Perkebunan dalam mendukung sub sektor perkebunan, memuat data sarana prasarana perkebunan seperti : a. Nama kecamatan yang sudah terdaftar di aplikasi. b. Pengisian data jalan produksi dalam satuan km (kilo meter).

58


c. Pengisian data jumlah unit traktor roda 4 yang dipakai (unit). 3.

Database teknis level kecamatan PPHP dalam mendukung sub sektor perkebunan, memuat data pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan seperti: a. Nama kecamatan yang sudah terdaftar di aplikasi. b. Pengisian data UPH (unit pengolahan hasil) yang meliputi nama sub sektor yang didukung dan jumlah unit UPH. c. Pengisian data jumlah sentra kemasan PPHP. d. Pengisian data jumlah pasar tani (unit).

IV. Narasi proposal Narasi proposal bagi SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota yang membidangi perkebunan ini memuat : 1.

Tujuan berisi tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pengajuan proposal untuk pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perkebunan.

2.

Masalah berisi masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan pekebunan. Masalah utama diperoleh berdasarkan identifikasi lapangan dan diskusi dengan pihak terkait.

3.

Potensi kawasan berisi nama komoditas unggulan yang potensial serta luas potensi pengembangan. Boleh menyebutkan lebih dari satu komoditas tetapi maksimal 3 komoditas per sub sektor dalam satu kabupaten/kota.

4.

Prospek pengembangan berisi prospek pengembangan komoditi perkebunan ke depan mencakup perluasan areal, produksi, produktivitas, penyerapan tenaga kerja, pengembangan usaha industri dan pemasarannya.

5.

Strategi berisi cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Startegi ini nantinya akan dijabarkan lebih lanjut kedalam kebijakan/regulasi, program dan kegiatan.


59

6.

Kegiatan prioritas berisi kegiatan prioritas (maksimal 3 kegiatan) yang mampu memberikan daya pengungkit (trigger)/berdampak besar bagi pencapaian tujuan.

7.

Indikator kinerja berisi nama indikator kinerja output dan outcome yang dilengkapi dengan angka kuantitatif beserta besaran dan satuan volumenya.

8.

Analisis resiko berisi tingkat risiko pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

V.

Usulan Kegiatan

Usulan kegiatan ini memuat : 1.

Sub sektor berisi nama sub sektor yang terkait tupoksi SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.

Komoditas berisi nama komoditas unggulan perkebunan yang akan diusulkan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas 17 komoditas yaitu Kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, tebu, kopi, teh, jambu mete, nilam, kapas, tembakau, kemiri sunan, lada, cengkeh, jarak pagar, pala dan sagu.

3.

Status kegiatan berisi kegiatan yang akan diusulkan tersebut apakah kegiatan baru atau kegiatan lanjutan di tahun sebelumnya.

4.

Sumber anggaran berisi pengajuan usulan kegiatan tersebut akan didanai APBN yang bersumber dari RM (rupiah murni), HLN (hibah luar negeri), PLN dan PNBP (penerimaan negara bukan pajak).

5.

Pola pendanaan berisi apakah mengajukan pola pendanaan yang bersumber dari APBN murni, APBN-APBD, APBN-swasta atau APBN-APBD-Swasta.

6.

Dukungan APBD Kabupaten berisi kontribusi anggaran APBD dalam mendukung pengusulan kegiatan dalam bentuk rupiah murni dan persentase dari total anggaran APBD

60


Kabupaten/Kota. Dukungan APBD Kabupaten ini wajib diisi jika pola pendanaan yang dipilih adalah APBN-APBD. 7.

Dukungan swasta berisi kontribusi anggaran swasta dalam mendukung pengusulan kegiatan dalam bentuk rupiah murni. Dukungan swasta ini wajib diisi jika pola pendanaan yang dipilih adalah APBN-Swasta.

8.

Kegiatan berisi usulan kegiatan yang akan diajukan dimana secara otomatis mendukung komoditas yang diusulkan. Kegiatan disini terdiri dari kegiatan hulu (terkait output kegiatan Ditjen. Perkebunan), kegiatan hilir (terkait output kegiatan Ditjen. PPHP) dan kegiatan onfarm (terkait output kegiatan Ditjen. PSP). Pada kegiatan ini memuat: a. Sub kegiatan berisi sub output kegiatan yang akan diusulkan dari masing-masing eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan, Ditjen. PSP atau Ditjen. PPHP. b. Volume dan satuan berisi volume kegiatan yang akan diusulkan dalam satuan perhitungan tertentu. c. Harga satuan dan jumlah berisi anggaran yang akan diusulkan per satuan harga dan secara otomatis akan menjumlah total anggaran yang akan diusulkan (dalam rupiah).

VI. Penerima manfaat Form penerima manfaat pada pengusulan kegiatan melalui eproposal wajib di isi oleh pengusul kegiatan dari SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan karena akan menentukan tahapan pengusulan kegiatan selanjutnya untuk dapat diajukan ke provinsi bagi SKPD Kabupaten/Kota dan diajukan ke pusat bagi SKPD Provinsi. Form penerima manfaat ini dibagi 2 yaitu penerima manfaat yang merupakan kelompok (diisi oleh SKPD Kabupaten/Kota) dan penerima manfaat yang bukan kelompok (diisi oleh SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota). Untuk sasaran penerima manfaat yang berasal dari UPT pusat/SKPD Provinsi atau unit instansi/SKPD/balai dibawah eselon I yang bukan kelompok tani di wajibkan meng-entry penerima manfaat pada bagian penerima Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

61

manfaat bukan kelompok . Berikut ini adalah form penerima manfaat yang merupakan kelompok dan yang bukan merupakan kelompok memuat: 1.

Nama SKPD yang membidangi perkebunan.

2.

Kegiatan/output kegiatan masing-masing eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan.

3.

Sub kegiatan/ sub output kegiatan masing-masing eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan.

4.

Komoditas yang diusulkan.

5.

Usulan dana/anggaran yang diusulkan dalam rupiah.

6.

Upload file pendukung 1 sampai dengan 5 berisi file pendukung usulan kegiatan seperti RAB kegiatan, peta kawasan, kinerja pembangunan perkebunan sebelumnya, potensi pengembangan, Perda RTRW, nomor registrasi keputusan penetapan kelompok tani/nomor SK pengukuhan dll. (dalam format pdf, word, excel, power point, jpeg yang dibatasi total 1 MB).

7.

Daftar kelompok tani yang merupakan penerima manfaat kegiatan termasuk dalam kelompok memuat : a. Daftar kelompok tani kegiatan di kabupaten/kota yang sudah di verifikasi oleh BPPSDMP melalui Bakorluh/Bapeluh di daerah. Daftar kelompok ini secara otomatis terdiri atas : -

-

Jika menampilkan data gapoktan maka akan muncul nama kecamatan, nama desa, nama Gapoktan, ketua Gapoktan dan kolom tambahkan ke penerima manfaat. Jika menampilkan data poktan maka akan muncul nama kecamatan, nama desa, nama Gapoktan, nama poktan, ketua poktan, SK pengukuhan, komoditas yang diusahakan dan kolom tambahkan ke penerima manfaat.

b. Daftar kelompok tani kegiatan di provinsi hanya memuat penerima manfaat kegiatan non kelompok (untuk penerima 62


manfaat SKPD/UPT/Balai dll) yang berisi nama penerima non kelompok dan lokasi. c. Pada kelompok tani penerima manfaat kegiatan di kabupaten/kota akan dilengkapi dengan titik koordinat lokasi usulan kegiatan yang berisi lokasi geografis usulan kegiatan pengembangan komoditi unggulan perkebunan di tingkat kecamatan/desa. Koordinat lokasi penerima manfaat kegiatan ini memuat nama poktan, nama gapoktan, nama desa, nama kabupaten/kota dan titik koordinat lokasi dalam bentuk LU, LS, BT atau BB yang dapat diisi pada kolom tindakan. d. Terdapat kolom tindakan untuk mengedit atau menghapus koordinat lokasi penerima manfaat kegiatan. VII. Database spesifik Kabupaten/Kota (sub sektor perkebunan) Database spesifik kabupaten/kota memuat data dan informasi yang perlu di isi dan dilengkapi oleh SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi perkebunan mengenai kondisi agroekosistem, kondisi kelembagaan, kondisi perekonomian, kondisi penanganan perlindungan perkebunan, kondisi sarana prasarana, kondisi luas areal eksisting komoditi perkebunan, kondisi luas areal potensi pengembangan komoditas perkebunan, kondisi produksi dan produktivitas komoditi perkebunan, kondisi kinerja satker dan kondisi kebijakan lainnya. Muatan data spesifik kabupaten/kota untuk sub sektor perkebunan meliputi : 1.

Kondisi agro-ekosistem yang memuat : a. Curah hujan dengan satuan mm/tahun. b. Ketinggian tempat dengan satuan dpl (diatas permukaan laut). c. Topografi tempat yang menunjukkan bentuk relief permukaan bumi dari suatu daerah yang terdiri dari dataran rendah (DAS, pantai, padang rumput, dll), dataran sedang (lereng, flat, plato, lembah, dll) dan dataran tinggi (perbukitan, gunung, pegunungan, dll). d. Temparatur udara yang menunjukkan suhu rata-rata udara di daerah setempat dengan satuan °C (derajat celcius).


63

Dapat juga dihitung menggunakan rumus T = 26,3°C-0,61h (h= ketinggian tempat/dpl). e. Kelembaban udara dengan satuan %. f. Lama bulan iklim menunjukkan periode waktu atau lamanya waktu suatu daerah mengalami bulan basah atau bulan kering jika dilihat dari rerata curah hujan per bulan. Pengelompokkan lama bulan iklim pada dasarnya ada 3 tipe yaitu : Bulan basah adalah bulan yang curah hujannya > 100 mm dalam 1 bulan. Jumlah curah hujan melampaui penguapan. Bulan kering adalah bulan yang curah hujannya < 60 mm dalam 1 bulan. Penguapan banyak berasal dari dalam tanah daripada curah hujan. Di antara bulan basah dan bulan kering (60-100 mm/bulan) disebut bulan lembab. Curah hujan dan penguapan relatif seimbang. g. Ketersediaan sumber air menunjukkan ada tidaknya sumber hidrologi dalam kawasan pengembangan komoditi perkebunan yang terdiri atas : Hidrologi alami seperti berasal dari laut, sungai, mata air, air hujan, air terjun, danau dan sumber-sumber lain. Hidrologi buatan seperti waduk, dam, sumur air tanah dalam (bor dan sumur resapan), sumur air permukaan, irigasi, embung dan lain-lain. h. Jenis tanah yang menunjukkan jenis tanah yang cocok dan sesuai untuk pengembangan komoditi perkebunan di daerah tersebut meliputi : Tanah Vulkanik adalah tanah hasil pelapukan abu vulkanik dari gunung berapi. Tanah vulkanik dibagi menjadi beberapa jenis yaitu : Regosol, Latosol, Andosol, Tuff, Hidromorf, Entisol. Tanah Organosol merupakan tanah hasil pelapukan bahan-bahan organik. Tanah jenis ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu : Tanah Humus, Tanah Gambut/Argosol.

-

64


-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Tanah Aluvium (Alluvial) adalah tanah hasil erosi yang diendapkan di dataran rendah. Jenis tanah ini antara lain : Tanah Endapan, dan lain-lain. Tanah Podzol/Podzolit yang terbentuk akibat pengaruh curah hujan yang tinggi dan suhu yang rendah. Tanah Laterit adalah tanah hasil ‘pencucian’ karena terdapat pelarutan oleh air. Jenis tanah ini diantaranya : Tanah Padas, Tanah Ultisol dan lain-lain. Tanah Litosol adalah tanah hasil pelapukan batuan beku dan batuan sedimen yang baru terbentuk sehingga butirannya besar. Jenis tanah ini diantaranya : Tanah Inceptisol dan lain-lain. Tanah Kapur merupakan hasil pelapukan batuan kapur (gamping). Tanah ini terbagi jadi beberapa jenis yaitu : Renzina, Mediteran/Terrarosa, Grumusol dan lain-lain. Tanah Mergel yang terjadi dari campuran batuan kapur, pasir dan tanah liat. Pembentukan tanah mergel dipengaruhi oleh hujan yang tidak merata sepanjang tahun. Tanah Vertisol yang merupakan tanah liat tinggi yang mengembang pada waktu basah dan pecah-pecah pada waktu kering. Tanah Oxisol yang terdiri atas aluminium oksida. Tanah Pasir adalah tanah yang terbentuk dari batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan berkerikil.

Kondisi kelembagaan yang memuat : a. Jumlah tenaga kerja di sub sektor perkebunan secara total di Kabupaten/Kota dengan satuan jiwa dan juga terdiri dari jumlah laki-laki dan perempuan. b. Jumlah petani/pekebun perkebunan di Kabupaten/Kota per kepala keluarga (KK). c. Jumlah penangkar benih perkebunan dalam satuan orang. d. Jumlah kelompok tani di Kabupaten/Kota dengan satuan KT.


65

e. Jumlah petugas perkebunan POPT (pengendali organisme penganggu tumbuhan) dan petugas PBT (pengawas benih tanaman) dalam satuan orang. 3.

Kondisi perekonomian yang memuat : a. Kontribusi PDRB sub sektor perkebunan terhadap sektor pertanian di Kabupaten/Kota dalam %. b. Volume ekspor dari komoditi unggulan perkebunan di kabupaten/kota dalam satuan ton. Volume ekspor berdasarkan pada angka tetap tahun terakhir (Sumber BPS atau sumber resmi lainnya). c. Jenis barang ekspor seperti untuk komoditi kelapa sawit dalam bentuk TBS, CPO atau minyak sawit lainnya.

4.

Kondisi penanganan perlindungan perkebunan yang memuat : a. Jenis OPT yang dominan menyerang komoditas unggulan perkebunan di kabupaten/kota. b. Luas serangan OPT tersebut di kabupaten/kota selama 2 tahun sebelumnya (t-2) dan 1 tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan hektar. c. Luas lahan yang sudah dapat dikendalikan dari serangan OPT tersebut di kabupaten/kota selama 2 tahun sebelumnya (t-2) dan 1 tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan hektar. d. Lokasi pengendalian OPT di kecamatan. e. Intensitas serangan OPT dapat dikategorikan ringan, sedang atau berat. f. Luas kebakaran lahan dan kebun di kabupaten/kota selama 2 tahun sebelumnya (t-2) dan 1 tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan hektar. g. Lokasi kebakaran lahan dan kebun di kecamatan. h. Persentase kebakaran lahan dan kebun dari total lahan/kebun pengembangan komoditi perkebunan dalam satuan %. i. Konversi lahan perkebunan yang dapat berubah fungsi menjadi lahan permukiman, lahan tanaman pangan, lahan hortikultura, lahan peternakan/ padang pengembalaan,

66


lahan pertambangan, lahan perkantoran, lahan konservasi/ ruang terbuka dll. j. Luasan konversi lahan komoditi perkebunan menjadi lahan konversi lain dalam 2 tahun terakhir dengan satuan hektar. 5.

Kondisi sarana prasarana pada saat ini yang memuat : a. Jalan produksi yang memiliki kondisi yang baik sebagai jalan produksi pengembangan komoditi perkebunan di kabupaten/kota dalam satuan km (kilo meter). b. Adanya kebun sumber bahan tanam untuk mendukung pengembangan komoditi perkebunan di kabupaten/kota yang terdiri dari kebun entres (KE) dan kebun induk (KI) dalam satuan hektar. c. Adanya unit pengolahan hasil untuk mendukung pengembangan komoditi perkebunan di kabupaten/kota yang terdiri dari banyaknya UPH (unit) dan kapasitas UPH (ton/hari).

6.

Kondisi luas areal eksisting komoditi perkebunan yang memuat : a. Data luas areal eksisting tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan yang terdiri dari : Luas areal eksisting tanaman belum menghasilkan/TBM (hektar) untuk pengembangan kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t-2). Luas areal eksisting tanaman menghasilkan/TM (hektar) untuk pengembangan kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t-2). Luas areal eksisting tanaman rusak/TTR (hektar) untuk pengembangan kegiatan 1 tahun sebelumnya (t1) dan 2 tahun sebelumnya (t-2). Luas areal total (hektar) untuk pengembangan kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t-2).


67

b. Data luas areal eksisting tanaman semusim dalam satuan hektar untuk pengembangan kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t-2). 7.

Kondisi luas areal potensi pengembangan komoditas perkebunan yang memuat data luas areal potensi pengembangan komoditi perkebunan dalam satuan hektar pada kondisi sekarang (t0), kondisi 1 tahun kedepan (t+1) dan kondisi 2 tahun kedepan (t+2).

8.

Kondisi produksi dan produktivitas komoditi perkebunan yang memuat: a. Data produksi tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan dalam satuan ton untuk pengembangan kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t-2). b. Data produktivitas tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan dalam satuan kg/ha untuk pengembangan kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t-2).

9.

Kondisi kinerja satker yang memuat : a. Total pagu dalam rupiah bagi satker mandiri (TP provinsi dan TP kabupaten/kota) dari kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman rempah penyegar, tanaman tahunan, dukungan pascapanen dan pembinaan usaha serta dukungan perlindungan perkebunan. Data total pagu untuk kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t-2). b. Realisasi/serapan anggaran dari total pagu dalam rupiah bagi satker mandiri (TP provinsi dan TP kabupaten/kota) dari kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman rempah penyegar, tanaman tahunan, dukungan pascapanen dan pembinaan usaha serta dukungan perlindungan perkebunan. Data realisasi pagu untuk kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t-2).

68


c. Persentase capaian/realisasi fisik dalam % bagi satker mandiri (TP provinsi dan TP kabupaten/kota) dari kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman rempah penyegar, tanaman tahunan, dukungan pascapanen dan pembinaan usaha serta dukungan perlindungan perkebunan. Data realisasi pagu untuk kegiatan 1 tahun sebelumnya (t-1) dan 2 tahun sebelumnya (t-2). 10. Kondisi kebijakan lainnya yang memuat : a. Peraturan daerah tentang penetapan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) di kabupaten/kota yang terdiri dari nomor Perda, tanggal berlaku Perda dan Lampirkan Perda/Peraturan daerah (attach file). b. Peraturan daerah tentang penetapan kawasan sentra pengembangan komoditi perkebunan di kabupaten/kota yang terdiri dari nomor Perda, tanggal berlaku Perda dan Lampirkan Perda/Peraturan daerah (attach file). VIII. Pengajuan ke Pusat atau ke Provinsi Setelah semua usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal terisi beserta data dan informasinya maka SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi wajib mengajukan usulan kegiatan tersebut ke Pusat untuk dilakukan proses penilaian kelayakan usulan kegiatan dan bagi SKPD yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota wajib mengajukan usulan kegiatan tersebut ke SKPD Provinsi untuk dilakukan proses verifikasi dengan sistem penilaian. Berikut ini adalah muatan e-proposal pada form pengajuan ke pusat atau ke provinsi : 1.

Form pengajuan usulan kegiatan SKPD yang membidangi perkebunan dari Provinsi ke Pusat memuat : a. Proposal kegiatan tahun anggaran. b. Nama SKPD provinsi. c. Alamat SKPD provinsi. d. Sub sektor yang menjadi tupoksi SKPD. e. Komoditas yang diusulkan.


69

f. Dukungan APBD provinsi dalam rupiah dan persentase dari total APBD provinsi. g. Upload lembar pengesahan. h. Ajukan ke pusat (Ditjen. Perkebunan) yang berisi perintah ya atau tidak. Jika ya langsung terdapat kolom kirim ke pusat. i. Setelah pengajuan usulan kegiatan melalui e-proposal di kirim ke pusat maka akan mendapatkan nomor registrasi eproposal yang bersifat identik yang nantinya akan digunakan untuk mencetak (print) lembar pengesahan dan selanjutnya dikirim ke pusat. 2.

Form pengajuan usulan kegiatan SKPD yang membidangi perkebunan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi memuat : a. Proposal kegiatan tahun anggaran. b. Nama SKPD kabupaten/kota. c. Nama SKPD/Dinas provinsi sebagai verifikator. d. Dukungan APBD kabupaten/kota dalam rupiah dan persentase dari total APBD kabupaten/kota. e. Upload lembar pengesahan. f. Ajukan ke SKPD provinsi yang berisi perintah ya atau tidak. Jika ya langsung terdapat kolom kirim ke provinsi. g. Setelah pengajuan usulan kegiatan melalui e-proposal di kirim ke provinsi maka akan mendapatkan nomor registrasi e-proposal yang bersifat identik yang nantinya akan digunakan untuk mencetak (print) lembar pengesahan dan selanjutnya dikirim ke pusat tembusan ke SKPD provinsi.

IX. Status Status pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal dapat dipantau terhadap proses verifikasi penilaian kelayakan oleh SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi dan terhadap proses persetujuan kegiatan oleh tim Pusat (Ditjen. Perkebunan). 1.

70

Status pengajuan e-proposal kegiatan Provinsi memuat proposal kegiatan tahun anggaran, nama SKPD provinsi, alamat SKPD provinsi, sub sektor berdasarkan tupoksi SKPD, Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

dukungan APBD provinsi, hasil penilaian pusat (persetujuan) dan catatan penilaian dari pusat terkait persetujuan kegiatan. 2.

Status pengajuan e-proposal kegiatan Kabupaten/Kota memuat : a. Nama dinas/SKPD provinsi yang membidangi perkebunan sebagai verifikator. b. Verifikasi penilaian e-proposal tingkat provinsi yang terdiri dari indikator kriteria, pengukuran indikator dalam satuan unit analisis masing-masing kabupaten/kota, satuan indikator dalam skala 1-9, sumber data, satuan data, nilai dan jumlah nilai. Mekanisme verifikasi e-proposal ini akan dibahas pada Bab IV tentang penilaian kelayakan usulan kegiatan melalui e-proposal. c. Dukungan APBD kabupaten/kota dalam pengusulan kegiatan ini (dalam rupiah dan persentase dari total APBD kabupaten/kota). d. Dukungan APBD provinsi dalam pengusulan kegiatan ini (dalam rupiah dan persentase dari total APBD provinsi). e. Kolom penilaian provinsi. f. Catatan dari provinsi terkait verifikasi. g. Hasil penilaian tingkat pusat yang terdiri dari persetujuan kegiatan (disetujui atau tidak) dan catatan dari pusat terkait persetujuan kegiatan.

X.

Lembar pengesahan

Berikut ini adalah form lembar pengesahan usulan kegiatan melalui e-proposal baik SKPD provinsi maupun SKPD kabupaten/kota yang membidangi perkebunan, memuat : 1.

Kop surat yang dituju yaitu Kepada Yth Sekretariat Ditjen. Perkebunan cq. Bagian Perencanaan dengan nomor Telephone dan Fax.

2.

Nomor registrasi proposal.

3.

Tahun perencanaan.

4.

Nama SKPD.

5.

Alamat SKPD.


71

6.

Nama Provinsi.

7.

Mendukung komoditas sesuai tupoksi SKPD.

8.

Nomor telephone dan fax.

9.

Alamat email SKPD.

10. Contact person yang menangani perencanaan beserta nomor Hp. 11. Nama kelapa SKPD beserta NIP nya. 12. Nama usulan kegiatan dan sub kegiatan. 13. Usulan jumlah anggaran. 14. Tanda tangan kepala SKPD beserta nama jelasnya. XI. Tindakan Kolom tindakan pada aplikasi e-proposal ini adalah memuat penanda edit atau hapus semua data dan informasi terkait pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan. Tindakan edit atau hapus ini dapat dilakukan sebelum usulan kegiatan diajukan ke Pusat atau ke Provinsi. XII. Tambah usulan proposal Kolom tambah usulan proposal ini memuat usulan kegiatan lainnya yang akan diajukan ke Provinsi atau ke Pusat. Kolom ini dimulai dengan mengisi dan melengkapi form pengusulan proposal sampai pada akhirnya diajukan ke Provinsi atau Pusat. XIII. Verifikasi SKPD Kabupaten/Kota Untuk SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan verifikasi atau menilai kelayakan semua usulan kegiatan pembangunan melalui e-proposal yang berasal dari SKPD Kabupaten/Kota. Verifikasi dilakukan melalui penyesuaian usulan kegiatan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yang dipersyaratkan di Provinsi yang dilengkapi dengan skor nilai. Mekanisme verifikasi oleh SKPD Provinsi yang membidangi perkebunan ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab IV tentang penilaian kelayakan usulan kegiatan melalui e-proposal. 72


3.4.2. Alur Pengajuan Usulan Kegiatan Melalui e-proposal tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal dapat dilakukan oleh SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi seluruh Indonesia sebagai pemegang koordinasi lintas Kabupaten/Kota dan SKPD yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia sebagai pemegang koordinasi lintas Kecamatan yang didalamnya terdiri dari pekebun/kelompok tani. Berikut ini adalah alur pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Kabupaten/Kota. A. Alur Pengajuan e-Proposal untuk SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi

Mekanisme pengajuan e-proposal tingkat SKPD Provinsi adalah sebagai berikut : 1)

Memulai log in ke aplikasi e-proposal dengan user name dan password yang telah diberikan.

2)

Mengisi atau mengentry data mengenai informasi/profil SKPD dan dapat merubah/memperbaharui/meng-edit bagi data yang belum lengkap.

3)

Mengisi atau melengkapi database umum/gambaran wilayah umum tingkat Provinsi.

4)

Mengisi atau melengkapi narasi e-proposal yang meliputi tujuan, masalah, potensi kawasan, prospek pengembangan, strategi, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan analisis resiko. Pengisian narasi ini dapat dilakukan dengan cara mencopy paste dari dokumen word yaitu melalui ctrl c dan ctrl v .

5)

Hanya dapat mengusulkan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi atau kegiatan lain terkait fungsi koordinasi, pembinaan, manajemen dan dukungan teknis lainnya yang termasuk kegiatan TP provinsi.

6)

Mengisi formulir usulan proposal dengan terlebih dahulu melengkapi pemilihan sub sektor, komoditas, status kegiatan,


73

sumber kegiatan, pola pendanaan, dukungan APBD Provinsi dan dukungan swasta. 7)

Terkait fungsi koordinasi, pembinaan, manajemen dan dukungan teknis lainnya/dekonsentrasi, SKPD Provinsi yang membidangi perkebunan dapat mengajukan usulan kegiatan dengan memilih komoditi “semua komoditi”.

8)

Mengisi pilihan kegiatan yang akan diusulkan sesuai dengan pemilihan sub sektor dan komoditas pada butir 6. Pengisian kegiatan ini mencakup kegiatan hulu (kegiatan Ditjen. Perkebunan), kegiatan hilir (kegiatan Ditjen. PPHP) dan kegiatan onfarm (kegiatan Ditjen. PSP).

9)

SKPD Provinsi yang telah mengisi pilihan kegiatan maka dapat melengkapinya dengan pilihan usulan sub kegiatan, volume/satuan dan harga satuan yang secara otomatis me-link ke items jumlah rupiah murni yang diusulkan.

10) Dapat juga menambah usulan kegiatan lain seperti kegiatan hilir atau onfarm nya atau kegiatan hulu lainnya. 11) Mengisi atau melengkapi Kabupaten/Kota.

database

spesifik

level

12) Mengisi formulir penerima manfaat kegiatan non kelompok dengan meng-entry nama penerima manfaat yang berasal dari SKPD/UPT/Balai atau instansi lain yang berada dibawah eselon I lingkup Ditjen. Perkebunan. Hal ini penting karena jika tidak mengisi tahapan ini maka e-proposal yang diusulkan tidak bisa di ajukan ke pusat dan tidak bisa mendapat nomor registrasi pengusulan kegiatan. 13) Dapat melihat daftar Gapoktan dari berbagai Kabupaten/Kota yang telah diverifikasi oleh Bakorluh/Bapeluh dan daftar poktan non Gapoktan dengan meng-klik tanda “penyuluhan” di bagian “mendukung komoditas” pada form profil SKPD. Muatannya adalah : a.

74

Daftar gapoktan akan berisi nama kabupaten, nama kecamatan, nama desa, nama gapoktan, nama ketua, tanggal pengukuhan dan daftar poktan. Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

b.

Daftar poktan non gapoktan berisi nama kabupaten, nama kecamatan, nama desa, nama poktan, nomor registrasi poktan, nama ketua dan jumlah anggota poktan. 14) Pengisian formulir penerima manfaat ini terdiri dari upload file pendukung usulan kegiatan (RAB, peta potensi, gambar pengembangan, manual proposal, nomor registrasi pendaftaran kelompok tani/nomor SK pengukuhan dll) dengan format pdf, word, excel, power point, jpeg dan dibatasi size/ukuran total file yang di upload adalah 1 MB. 15) Setelah mengisi penerima manfaat non kelompok maka mengklik kolom “tambah” maka secara otomatis nama penerima manfaat non kelompok dan lokasi nya akan tercatat dan kemudian meng-klik “selesai” maka akan muncul tanda “√” warna hijau pada bagian isi penerima manfaat yang artinya usulan kegiatan siap diajukan ke pusat. 16) Diharuskan mengajukan usulan proposal kegiatan ke Pusat. Pengajuan usulan kegiatan akan tertera pada kolom “ajukan ke pusat”. 17) Wajib melihat perkembangan penilaian dari Pusat dengan melihat kolom “status” secara berkala. 18) Sebagai bukti sah/otentik dan salah satu persyaratan administratif, setiap SKPD Provinsi wajib mencetak lembar pengesahan pengusulan kegiatan yang dilengkapi dengan nomer registrasi e-proposal yang kemudian ditandatangani Kelapa SKPD Provinsi dan dikirimkan ke Pusat (Ditjen. Perkebunan) melalui : Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM No.3 Gedung C, Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 Telp : (021) 7815380-4, Fax : (021) 7815486-7815586 Situs web : http://ditjenbun.pertanian.go.id Email : [email protected]


75

19) Dapat meng-edit atau menghapus seluruh isian, data atau informasi dari beberapa tahap pengusulan kegiatan seperti yang dijelaskan pada butir sebelumnya pada kolom “tindakan”. 20) Dapat mengusulkan kegiatan DAK bidang perkebunan untuk tahun perencanaan 2015 dan tahun-tahun mendatang pada kolom entry DAK dengan mekanisme pengusulan yang akan diatur kemudian. 21) Dapat melihat usulan proposal kegiatan dari masing-masing SKPD Kabupaten/Kota dengan meng-klik “proposal SKPD Kabupaten/Kota” karena fungsinya sebagai verifikator eproposal sebelum diajukan ke pusat. 22) Proses mem-verifikasi usulan proposal kegiatan dari masingmasing SKPD Kabupaten/Kota dimulai dengan meng-klik “proposal SKPD Kabupaten/Kota” lalu memilih kolom tindakan “lihat usulan proposal”. Pada bagian proposal SKPD Kabupaten/Kota akan muncul nomor proposal, nama dinas Kabupaten, usulan anggaran, sub sektor, status verifikasi dan tindakan verifikasi “lihat usulan proposal”. 23) Pada bagian “lihat usulan proposal” yang akan di verifikasi terdapat isi proposal dari masing-masing usulan kegiatan SKPD Kabupaten/Kota yang terdiri dari nama SKPD, nomor registrasi proposal, sub sektor/komoditas, total anggaran, narasi e-proposal, kegiatan dan anggaran yang diusulkan, penerima manfaat, penilaian proposal, dukungan APBD Kabupaten/Kota, dukungan APBD Provinsi, kesimpulan verifikasi Provinsi, catatan dan tombol kirim ke pusat. 24) Wajib mengisi form/lembar verifikasi penilaian proposal untuk setiap usulan kegiatan dari SKPD Kabupaten/Kota. Penilaian proposal ini mencakup indikator kriteria, pengukuran indikator dalam satuan unit analisis masingmasing Kabupaten/Kota, satuan indikator, data, satuan data dan nilai. Proses penilaian ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab IV. 25) Setelah pengisian lembar penilaian, setiap SKPD Provinsi dapat mengisi besarnya dukungan pembiayaan APBD Provinsi. 76


26) Wajib mengisi kesimpulan verifikasi Provinsi apakah layak diusulkan ke pusat, tidak layak diusulkan ke pusat, belum dinilai atau kembalikan ke Kabupaten/Kota untuk direvisi. Hal ini penting untuk segera ditanggapi karena SKPD Kabupaten/Kota dapat memantau secara berkala proses verifikasi dan penilaian dari SKPD Provinsi sebelum diajukan ke pusat. 27) Mengisi catatan verifikasi yang berisi catatan-catatan berkaitan dengan pengajuan usulan kegiatan melalui eproposal misalnya catatan: data kelompok tani sasaran yang diusulkan belum diisi, narasi proposal belum lengkap, database dari kabupaten/kota belum lengkap, justifikasi kenapa usulan kegiatan tidak layak diajukan ke pusat, justifikasi mengenai usulan kegiatan dikembalikan ke Kabupaten/Kota untuk direvisi dan lainnya. Catatan yang disampaikan oleh Tim verifikasi Provinsi ini sangat berguna bagi Tim Pusat untuk menjadi perhatian dalam melakukan penilaian e-Proposal. 28) Jika pada kesimpulan verifikasi provinsi sudah menyatakan layak untuk diusulkan kedaerah maka langkah terakhir adalah meng-klik tombol kirim ke pusat. SKPD Provinsi juga dapat mendowload form verifikasi provinsi dengan format excel. Secara singkat dapat dijelaskan melalui Gambar 2 mengenai alur pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal untuk SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi.


77

Gambar 2. Alur pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal dari SKPD Provinsi B. Alur Pengajuan e-Proposal untuk SKPD yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota

Mekanisme pengajuan e-proposal tingkat SKPD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : 1)

Memulai log in ke aplikasi e-proposal dengan user name dan password yang telah diberikan.

2)

Mengisi atau mengentry data mengenai informasi/profile SKPD dan dapat merubah/meng-edit bagi data yang belum lengkap.

3)

Mengisi atau melengkapi database umum/gambaran wilayah umum tingkat Provinsi.

4)

Mengisi atau melengkapi database spesifik teknis kecamatan perkebunan, teknis kecamatan PPHP-Bun dan teknis kecamatan PSP-Bun.

5)

Wajib mengisi atau melengkapi narasi e-proposal yang meliputi tujuan, masalah, potensi kawasan, prospek

78


pengembangan, strategi, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan analisis resiko. Pengisian narasi ini dapat dilakukan dengan cara men-copy paste dari dokumen word yaitu melalui ctrl c dan ctrl v . 6)

Mengisi formulir usulan proposal dengan terlebih dahulu melengkapi pemilihan sub sektor, komoditas, status kegiatan, sumber kegiatan, pola pendanaan, dukungan APBD Kabupaten/Kota dan dukungan swasta.

7)

Dapat mengisi pilihan kegiatan yang akan diusulkan sesuai dengan pemilihan sub sektor dan komoditas pada butir 6. Pengisian kegiatan ini mencakup kegiatan hulu (kegiatan Ditjen. Perkebunan), kegiatan hilir (kegiatan Ditjen. PPHP) dan kegiatan onfarm (kegiatan Ditjen. PSP).

8)

Setiap SKPD Kabupaten/Kota setelah mengisi pilihan kegiatan maka dapat melengkapinya dengan pilihan usulan sub kegiatan, volume/satuan dan harga satuan yang secara otomatis me-link ke items jumlah rupiah murni yang diusulkan.

9)

Dapat juga menambah usulan kegiatan lain seperti kegiatan hilir atau onfarm nya atau kegiatan hulu lainnya.

10) Wajib mengisi atau melengkapi database spesifik level Kabupaten/Kota. 11) Diwajibkan mengisi atau melengkapi formulir penerima manfaat baik penerima manfaat yang termasuk kelompok, penerima manfaat bukan kelompok atau penerima manfaat baru yang tidak terdaftar di aplikasi e-proposal sesuai dengan sasaran penerima manfaat kegiatan masing-masing karena jika tidak mengisi tahapan ini maka e-proposal yang diusulkan tidak bisa di ajukan ke provinsi dan tidak bisa mendapat nomor registrasi pengusulan kegiatan. 12) Hal-hal yang perlu Kabupaten/Kota dalam sebagai berikut :

diperhatikan oleh SKPD pengisian penerima manfaat


79

a.

Penerima manfaat yang termasuk kelompok adalah kelompok tani/gapoktan yang sudah terdaftar di Bakorluh/Bapeluh setempat di daerah.

b.

Penerima manfaat bukan kelompok adalah penerima manfaat yang berasal dari UPT pusat/ SKPD Provinsi atau unit instansi/SKPD/balai dibawah eselon I yang bukan kelompok tani. Isi penerima manfaat (non kelompok) ini memuat nama penerima manfaat, lokasinya dan tindakan untuk meng-edit atau menghapus.

c.

Untuk itu kelompok tani perkebunan yang baru atau yang berdiri sendiri atau yang belum terdaftar pada Bakorluh/Bapeluh maka harus meng-entry kelompok tani penerima manfaat dengan mengakses bidang yang ditangani “penyuluhan” selain bidang “perkebunan”pada bagian profile SKPD.

13) Mengisi penerima manfaat/kelompok tani/gapoktan yang tidak terdaftar dengan mengentry di aplikasi e-proposal pada kolom “entry gapoktan/poktan” dan dengan mengklik edit data maka akan memunculkan : a.

Daftar Gapoktan dalam 1 Kabupaten/Kota yang telah di verifikasi Bakorluh/Bapeluh. Daftar gapoktan ini terdiri nama kecamatan, nama desa, nama gapoktan, nomor registrasi gapoktan, nama ketua, tanggal pengukuhan, daftar poktan yang menjadi anggota gapoktan dan kolom untuk edit atau hapus data. Pada daftar poktan akan dilengkapi data mengenai nama poktan, nomor registrasi poktan, nama ketua dan jumlah anggota poktan. Pada bagian daftar poktan juga dilengkapi entry kelompok tani/poktan baru yang akan masuk kedalam gapoktan dengan mengisi : -

80

Nama KT dan ketua KT. Nomor SK pengukuhan. Jumlah anggota. Luas lahan total anggota kelompok.


-

Jenis komoditas yang di usahakan. Nama penyuluh pembina, status penyuluh pembina, nomor Hp penyuluh dan email penyuluh. Nama BPP dan email BPP kecamatan. Bantuan yang pernah diterima 5 tahun terakhir (tahun, jenis bantuan dan nilai rupiah).

b.

Form entry gapoktan yang tidak terdaftar di Bakorluh/Bapeluh. Pengisian form gapoktan ini terdiri dari : Nama kecamatan dan desa. Nama gapoktan dan ketuanya. Nomor SK pengukuhan dan tanggal pengukuhan. Alamat gapoktan. Jenis kegiatan gapoktan. Nama penyuluh pembina, status penyuluh pembina, nomor Hp penyuluh dan email penyuluh. Nama BPP dan email BPP kecamatan. Bantuan yang pernah diterima 5 tahun terakhir (tahun, jenis bantuan dan nilai rupiah).

c.

Form entry kelompok tani/poktan yang berdiri sendiri/non gapoktan yang tidak terdaftar di Bakorluh/ Bapeluh. Pengisian form entry poktan non gapoktan ini terdiri dari : Nama kecamatan dan desa. Nama poktan dan ketuanya. Nomor SK pengukuhan. Jumlah anggota dan luas lahan anggota kelompok. Jenis komoditas yang diusahakan. Nama penyuluh pembina, status penyuluh pembina, nomor Hp penyuluh dan email penyuluh. Nama BPP dan email BPP kecamatan. Bantuan yang pernah diterima 5 tahun terakhir (tahun, jenis bantuan dan nilai rupiah).

14) Harus meng-upload file pendukung usulan kegiatan seperti RAB kegiatan, peta potensi, gambar pengembangan, manual proposal, noreg penetapan kelompok tani/SK pengukuhan dll) Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

81

dengan format pdf, word, excel, power point, jpeg dan dibatasi size/ukuran total file yang di upload adalah 1 MB. 15) Kelompok tani yang sudah terdaftar di aplikasi e-proposal sebagai penerima manfaat termasuk kelompok harus mengklik “tambahkan ke penerima manfaat” untuk selanjutnya wajib mengisi koordinat lokasi kegiatan pada bagian ‘tindakan”. Koordinat ini harus tepat karena akan menentukan monitoring evaluasi di lapangan, menghindari dari daerah pengembangan yang palsu dan akan me-link ke aplikasi SIKP yang berbasis kecamatan. 16) Setelah pengisian penerima manfaat yang termasuk kelompok, maka otomatis pada isi penerima manfaat akan ditandai dengan munculnya tanda “√” berwarna hijau yang membuktikan kelompok tani sudah terisi dan usulan kegiatan tersebut siap diajukan ke Provinsi. 17) Selanjutnya diharuskan mengajukan usulan proposal kegiatan ke SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi untuk dilakukan verifikasi penilaian. Pengajuan usulan kegiatan akan tertera pada kolom “ajukan ke provinsi”. 18) Wajib melihat perkembangan verifikasi dan penilaian di tingkat provinsi dan pusat dengan melihat kolom “status” secara berkala. 19) Sebagai bukti sah/otentik dan sebagai persyaratan administratif, setiap SKPD Kabupaten/Kota wajib mencetak lembar pengesahan pengusulan kegiatan yang dilengkapi dengan nomer registrasi e-proposal dan ditandatangani oleh kepala SKPD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dikirimkan ke Pusat (Ditjen. Perkebunan) melalui : Bagian Perencanaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan

Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM No.3 Gedung C, Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 Telp : (021) 7815380-4, Fax : (021) 7815486-7815586 Situs web : http://ditjenbun.pertanian.go.id Email : [email protected] 82


20) Dapat meng-edit atau menghapus seluruh isian, data atau informasi dari beberapa tahap pengusulan kegiatan seperti yang dijelaskan pada butir sebelumnya pada kolom “tindakan”. 21) Dapat mengusulkan kegiatan DAK bidang perkebunan untuk tahun perencanaan 2015 dan tahun-tahun mendatang pada kolom entry DAK dengan mekanisme pengusulan kegiatan DAK yang akan diatur kemudian. Secara singkat dapat dijelaskan melalui Gambar 3 mengenai alur pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan.

Gambar 3. Alur pengajuan usulan kegiatan perkebunan melalui e-proposal Kabupaten/Kota

pembangunan dari SKPD


83

3.5.

Bagan Proses Pengajuan Usulan Kegiatan Melalui e-proposal

Usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui eproposal diajukan oleh pengusul kegiatan yang berasal dari SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan. Berikut ini adalah bagan proses pengajuan usulan kegiatan tersebut baik dari SKPD Provinsi maupun SKPD Kabupaten/Kota.

3.5.1. Bagan Proses Pengajuan e-proposal sebagai Admin SKPD Provinsi Tahap 1. Klik alamat situs web app1.pertanian.go.id/ eproposal2015_beta2/ maka akan muncul screen seperti dibawah ini, kemudian masukkan user name dan password SKPD Provinsi dan klik login.

84


Tahap 2. Akan muncul prakata mengenai e-proposal seperti pada gambar berikut. Lalu memulai pengusulan kegiatan dengan mengklik “entry proposal”. Klik “entry proposal”

Bisa ubah password

Tahap 3. Mengisi atau memperbaharui mengenai informasi/profil SKPD provinsi lalu klik simpan.

Isi/perbaharui profil SKPD

Klik bidang “perkebunan” untuk mengusulkan kegiatan perkebunan

Klik “penyuluhan” untuk melihat daftar Gapoktan dan poktan non Gapoktan Isi form ini lalu klik “Simpan Data”


85

Catatan dengan memilih bidang yang ditangani “penyuluhan” selain bidang “perkebunan” maka :

1.

SKPD Provinsi dapat melihat daftar Gapoktan dan Poktan per Kabupaten/Kota yang telah diverifikasi oleh Bakorluh/Bapeluh.

2.

SKPD Provinsi dapat juga melihat daftar kelompok tani/poktan non Gapoktan.

Tahap 4. Akan muncul “entry Gapoktan/Poktan” lalu untuk melihat Gapoktan/Poktan dengan meng-klik “edit/koreksi data”.

Akan muncul “entry Gapoktan/Poktan”

86


Tahap 5. Muncul halaman yang menunjukkan daftar Gapoktan Provinsi per Kabupaten/Kota.

Daftar Poktan non Gapoktan

Daftar Poktan yang termasuk Gapoktan

Tahap 6. Selanjutnya mengisi atau memperbaharui database umum dengan meng-klik “edit/koreksi data”.

Edit/koreksi data umum


87

Tahap 7. Akan muncul halaman pengisian database umum yaitu formulir II Gambaran Umum Wilayah Provinsi lalu simpan data.

Isi/perbaharui database umum

Isi form ini lalu klik “Simpan Data”

88


Tahap 8. Mengisi atau memperbaharui narasi proposal dengan meng-klik “edit/koreksi data”.

Klik “edit/koreksi data”

Tahap 9. Akan muncul halaman pengisian/perbaharui narasi proposal lalu simpan data.

Isi/perbaharui narasi proposal

Isi form ini lalu klik “Simpan Data” Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

89

Tahap 10. Mengisi usulan kegiatan.

Klik “usulan kegiatan”

Tahap 11. Akan muncul halaman seperti dibawah ini lalu klik “tambah usulan proposal”.

Klik “tambah usulan proposal”

90


Tahap 12. Pengisian formulir pengusulan proposal SKPD Provinsi. Untuk usulan kegiatan SKPD Provinsi dengan mengklik komoditas “Semua Komoditas ”

Klik komoditas “semua komoditas”

Isi formulir pengusulan proposal seperti sub sektor, komoditas, status keg, sumber anggaran, pola pendanaan, dukungan APBD Kab dan dukungan swasta

Tahap 13. Mengisi usulan kegiatan pembangunan perkebunan (kegiatan hulu, hilir dan on farm) seperti pada gambar berikut ini setelah mengisi tahap 12.

Klik “pilih kegiatan” maka akan muncul kegiatan hulu (Ditjen. Perkebunan), kegiatan hilir (Ditjen. PPHP) dan kegiatan onfarm (Ditjen. PSP)


91

Tahap 14. Akan muncul halaman seperti gambar dibawah ini lalu mengisi sub kegiatan, volume/satuan dan harga satuan yang akan me-link ke jumlah anggaran yang diusulkan lalu simpan data.

Isi sub kegiatan, volume/ satuan dan harga satuan Menambah usulan kegiatan


92


Tahap 15. Akan muncul halaman seperti gambar dibawah ini lalu mengisi penerima manfaat.

Isi penerima manfaat

Tahap 16. Pengisian form penerima manfaat kegiatan non kelompok seperti gambar di bawah ini.

Masukkan file pendukung dengan meng-klik “browser” lalu “upload”

Isi nama penerima dan lokasi

Klik “tambah” lalu “selesai”


93

Tahap 17. Akan muncul halaman seperti gambar dibawah ini lalu pengisian/perbaharui form database spesifik Kabupaten/Kota (Bun).

Klik “database spesifik Kab/Kota (Bun)”

penanda sudah di isi penerima manfaat

Tahap 18. Akan muncul halaman pengisian data dasar potensi kawasan berbasis komoditi perkebunan (Kabupaten/Kota) lalu simpan data. Tahap 19. Langkah selanjutnya adalah pembangunan perkebunan di ajukan ke pusat.

usulan

kegiatan

Klik “ajukan ke pusat”

94


Tahap 20. Muncul halaman ajukan proposal kegiatan ke pusat seperti pada gambar di bawah ini. Isi dukungan APBD Provinsi, upload lembar pengesahan dan ajukan YA ke pusat.

Klik “browser” untuk upload lembar pengesahan

Klik “Ya” Kirim ke pusat

Tahap 21. Muncul penanda bahwa usulan kegiatan telah di ajukan ke pusat. Lalu akan muncul nomor registrasi proposal. Selanjutnya melihat status pengajuan proposal apakah sudah disetujui atau belum oleh pusat. Muncul No. Reg Proposal

Penanda “ ” bahwa e-proposal sudah diajukan ke pusat

Cek status pengajuan usulan kegiatan e-proposal


95

Tahap 22. Muncul halaman yang menunjukkan status pengajuan proposal apakah sudah disetujui atau belum oleh pusat.

Penanda penilaian pusat

Tahap 23. Lembar pengesahan usulan kegiatan yang sudah dilengkapi dengan nomor registrasi e-proposal di print/di cetak.

Klik “print”

96


Tahap 24. Muncul lembar pengesahan usulan kegiatan , ditandatangani kelapa SKPD Provinsi kemudian dikirim ke pusat melalui fax atau pos atau meng-upload seperti pada tahap 20.

Tandatangan kepala SKPD Provinsi

Klik “cetak”

Tahap 25. Usulan e-proposal dapat di-edit atau di hapus seperti gambar berikut ini.

Klik “edit/hapus”


97

Tahap 26. Mengajukan usulan kegiatan lain pada bagian “tambah usulan proposal”.

Tambah usulan proposal

3.5.2. Bagan Proses Pengajuan e-proposal sebagai Admin SKPD Kabupaten/Kota Tahap 1. Klik alamat situs web app1.pertanian.go.id/ eproposal2015_beta2/ maka akan muncul screen seperti dibawah ini, kemudian masukkan user name dan password SKPD Kabupaten/Kota seperti pada gambar dibawah ini lalu klik login.

98


Tahap 2. Maka akan muncul prakata mengenai e-proposal seperti pada gambar berikut. Lalu memulai pengusulan e-proposal dengan meng-klik “entry proposal”. Klik “entry proposal”

Bisa ubah password

Tahap 3. Mengisi atau memperbaharui mengenai informasi/profil SKPD kabupaten/kota lalu klik simpan. Isi/perbaharui profil SKPD

Klik bidang “perkebunan” untuk mengusulkan kegiatan perkebunan


Klik “penyuluhan” untuk meng-entry kelompok tani yang tidak terdaftar


99

Catatan dengan memilih bidang yang ditangani “penyuluhan” selain bidang “perkebunan” maka :

1.

SKPD Kabupaten/Kota dapat melihat daftar Gapoktan dan Poktan yang ada di Kabupaten/Kota berdasarkan list penerima manfaat (kelompok) dan telah di verifikasi oleh Bakorluh/Bapeluh.

2.

SKPD Kabupaten/Kota dapat meng-entry Gapoktan baru yang tidak terdaftar di list penerima manfaat (kelompok) eproposal.

3.

SKPD Kabupaten/Kota dapat meng-entry kelompok tani/Poktan baru (berdiri sendiri/non gapoktan) yang tidak terdaftar di list penerima manfaat (kelompok) e-proposal.

Tahap 4. Akan muncul “entry Gapoktan/Poktan” lalu untuk mengentry Gapoktan/Poktan yang tidak terdaftar di list penerima manfaat (kelompok) adalah dengan meng-klik “edit data”.

“edit data” untuk entry Gapoktan/Poktan

Tahap 5. Akan muncul halaman daftar gapoktan dan poktan di Kabupaten/Kota yang sudah terdaftar di list penerima manfaat (kelompok).

1.

Klik “entry Gapoktan” untuk mengisi Gapoktan baru yang tidak terdaftar.

2.

Klik “entry Poktan non Gapoktan” untuk mengisi poktan yang berdiri sendiri/non gapoktan.

100


Klik “entry gapoktan” untuk gapoktan baru

Klik “entry poktan non gapoktan” untuk kelompok tani yang berdiri sendiri Gapoktan yang sudah terdaftar

Poktan yang sudah terdaftar

Tahap 6. Dengan meng-klik “entry gapoktan” maka akan muncul form untuk meng-entry Gapoktan baru.

Isi semua form entry data gapoktan baru


101

Tahap 7. Dengan meng-klik “entry poktan non gapoktan” maka akan muncul halaman untuk meng-entry kelompok tani baru non gapoktan seperti gambar berikut ini. Klik entry kelompok tani non gapoktan

Tahap 8. Dengan meng-klik “entry kelompok tani non gapoktan” maka akan muncul form untuk meng-entry poktan baru yang berdiri sendiri/non gapoktan.

Isi semua form entry kelompok tani khusus non gapoktan Lalu simpan data

102


Tahap 9. Selanjutnya mengisi atau memperbaharui database umum dengan meng-klik “edit data”.

Klik “edit data”


103

Tahap 10. Akan muncul halaman pengisian database umum yaitu formulir II Gambaran Umum Wilayah Kabupaten/Provinsi lalu simpan data.

Isi/perbaharui database umum


104


Tahap 11. Mengisi atau memperbaharui database spesifik kecamatan perkebunan dengan meng-klik “data teknis kecamatan Bun”. SKPD Kabupaten/Kota juga diharuskan mengisi data teknis kecamatan PSP-Bun dan PPHP.

Klik “data teknis kecamatan Bun”

Klik “data teknis kecamatan PSP-Bun dan PPHP” untuk mengentry data

Tahap 12. Akan muncul formulir data teknis kecamatan perkebunan yang akan digunakan sebagai basis data SIKP. Formulir data teknis kecamatan ini terdiri dari :

1.

Pengisian data level kecamatan tanaman tahunan per komoditas.

2.

Pengisian data level kecamatan tanaman semusim per komoditas.

3.

Pengisian data level kecamatan tanaman rempah dan penyegar per komoditas.


105

Isi data teknis tingkat kecamatan untuk komoditi tanaman tahunan, tanaman semusim dan tanaman rempah penyegar

Memilih kecamatan dan komoditi sesuai potensi daerah lalu bisa menambah kecamatan baru

Setelah mengisi data secara lengkap lalu simpan data

Tahap 13. Dengan meng-klik “data teknis kecamatan PSP-Bun” maka akan muncul pengisian data teknis kecamatan sarana prasarana yang mendukung sub sektor perkebunan .

106


Tahap 14. Dengan meng-klik “data teknis kecamatan PPHP” maka akan muncul pengisian data teknis kecamatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang mendukung sub sektor perkebunan .

Tahap 15. Mengisi atau memperbaharui narasi e-proposal dengan meng-klik “edit data”.

Klik “edit data” narasi proposal


107

Tahap 16. Akan muncul halaman pengisian narasi e-proposal lalu simpan data.

Isi/perbaharui narasi n arasi e-proposal

Isi/perbaharui form lalu klik “simpan data”

Tahap 17. Mengisi usulan kegiatan pembangunan perkebunan dengan meng-klik “usulan kegiatan”.

Klik “usulan kegiatan”

108


Tahap 18. Mengisi usulan kegiatan dengan mengklik “tambah usulan proposal”.

Klik “tambah usulan u sulan proposal”

Tahap 19. Mengisi formulir pengusulan proposal seperti pada gambar berikut ini. Untuk pilihan komoditas, SKPD Kabupaten/Kota tidak boleh memilih “semua komoditas” karena menjadi kewenangan kewenangan SKPD S KPD Provinsi melalui dana dekonsentrasi.

Isi formulir pengusulan proposal seperti sub sektor, komoditas, status keg, sumber anggaran, anggaran, pola pendanaan, dukungan dukungan APBD Kab dan dukung du kungan an swasta


109

Tahap 20. Mengisi usulan kegiatan pembangunan perkebunan (kegiatan hulu, hilir dan onfarm) seperti pada gambar berikut ini setelah mengisi mengisi tahap 19.

Pilih “komoditas” lalu secara otom otom atis akan muncul kegiatan hulu, hilir dan onfarm

Klik “pilih kegiat ke giatan” an” maka m aka akan muncul kegiatan hulu (Ditjen. Perkebunan), kegiatan hilir (Ditjen. PPHP) dan kegiatan onfarm (Ditjen. PSP)

Tahap 21. Mengisi usulan kegiatan pembangunan perkebunan (sub kegiatan, volume kegiatan dan anggaran) seperti pada gambar berikut ini lalu simpan data.

Isi usulan u sulan kegiatan kegiatan seperti sub kegiatan, volume kegiatan dan anggaran

Klik “tam “tambah bah kegiatan” lalu akan muncul kegiatan baru yang akan di usulkan Isi form ini lalu klik “Simpan Data” 110


Tahap 22. Lalu akan muncul halaman daftar proposal dari SKPD kabupaten/kota tahun perencanaan 2015 seperti pada gambar berikut ini. Langkah selanjutnya adalah mengisi penerima manfaat baik yang berasal dari kelompok maupun yang non kelompok.

Klik “isi penerima manfaat (kelompok atau non kelompok)”

Tahap 23. Dengan meng-klik “isi penerima manfaat (kelompok)” maka kelompok tani sudah terdaftar di Bakorluh/Bapeluh lalu akan muncul halaman yang berisi form penerima manfaat kegiatan yang wajib di lengkapi file pendukung seperti pada gambar berikut ini.

Masukkan file pendukung dengan meng-klik “browser” lalu “upload”


111

Tahap 24. Pengisian daftar kelompok tani yang akan menerima manfaat (termasuk kelompok) dengan meng-klik “lihat daftar kelompok”.

Klik “lihat daftar kelompok”

Tahap 25. Lalu akan muncul halaman list daftar kelompok seperti pada gambar di bawah ini yang selanjutnya pilih sesuai penerima manfaatnya. Klik “tambahkan ke penerima manfaat”

Catatan : Jika kelompok tani penerima manfaat tidak ada dalam list daftar kelompok, maka diharuskan meng-entry kelompok tani baru seperti pada tahap 3-8 lalu SK pengukuhannya di upload dan di informasikan kepada BPPSDMP melalui Bakorluh/Bapeluh didaerah. 112


Tahap 26. Lalu akan muncul halaman/form pengisian titik koordinat lokasi usulan kegiatan seperti pada gambar di bawah ini. Klik “koordinat lokasi” untuk mengisi titik koordinat lokasi usulan kegiatan

Tahap 27. Pengisian form titik lokasi penerima manfaat kegiatan seperti pada gambar di bawah ini.

Pengisian titik koordinat lokasi lalu klik “simpan”



113

Tahap 28. Lalu akan muncul halaman titik koordinat lokasi usulan

kegiatan yang telah di isi lalu klik “selesai”.

Klik “selesai”

Tahap 29.

Lalu akan muncul penanda yang membuktikan penerima manfaat sudah terisi seperti pada gambar dibawah ini.

Akan muncul tanda

114

”


Tahap 30. Untuk pengisian penerima manfaat (non kelompok) adalah penerima manfaat yang berasal dari SKPD/UPT/Balai di daerah dan bukan merupakan kelompok tani.

Klik “isi penerima manfaat (non kelompok)”

Tahap 31. Akan muncul form pengisian penerima manfaat non kelompok seperti gambar berikut ini.

Pengisian nama penerima (SKPD/UPT/Balai di daerah dan bukan merupakan kelompok tani) dan lokasinya

Klik tambah lalu selesai


115

Tahap 32. Pengisian database spesifik Kabupaten/Kota (bun) seperti pada gambar dibawah ini.

Klik “database spesifik Kabupaten/Kota (BUN)”

Tahap 33. Akan muncul halaman pengisian form data dasar potensi kawasan berbasis komoditi perkebunan (Kabupaten/Kota) lalu simpan data. Tahap 34. Langkah selanjutnya adalah ajukan usulan kegiatan ke provinsi seperti pada gambar dibawah ini.

Klik ”ajukan ke Provinsi”

116


Tahap 35. Akan muncul halaman ajukan proposal kegiatan ke provinsi seperti gambar berikut ini. SKPD Kabupaten/Kota wajib mengisi dukungan APBD Kabupaten/Kota untuk proposal ini lalu meng-upload lembar pengesahan e-proposal dan diproses/kirim ke provinsi.

Isi dukungan APBD Kabupaten

Klik ”Ya” Klik ”Kirim ke provinsi”

Upload lembar pengesahan

Tahap 36. Akan muncul halaman seperti gambar berikut ini yang dilengkapi nomor registrasi proposal.

Akan muncul nomor registrasi proposal

Akan muncul tanda ” √ ”


117

Tahap 37. Lihat “status” untuk melihat status pengajuan usulan kegiatan apakah sudah di verifikasi SKPD Provinsi atau belum seperti gambar berikut ini.

Form verifikasi SKPD Provinsi

Belum di nilai oleh SKPD Provinsi

Belum di nilai oleh Pusat

Tahap 38. Mencetak lembar pengesahan usulan kegiatan eproposal seperti gambar berikut ini.

Klik “print”

118


Tahap 39. Akan muncul lembar pengesahan usulan proposal untuk di cetak, ditandatangani kepala SKPD Kabupaten/Kota dan dikirimkan ke Pusat melalui fax, pos surat atau di upload seperti pada tahap 35.

Tandatangan kepala SKPD Kabupaten/Kota

Klik “cetak”


119

Tahap 40. Usulan e-proposal dapat di-edit atau di hapus seperti gambar berikut ini.

Klik “edit atau hapus”

Tahap 41. Tambah usulan kegiatan melalui e-proposal seperti gambar berikut ini.

Tambah usulan proposal

120


BAB IV PENILAIAN KELAYAKAN USULAN KEGIATAN KE GIATAN MELALUI E-PROPOSAL 4.1.

Proses Penilaian E-proposal tingkat Provinsi

Proses penilaian usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal dilakukan oleh SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi terhadap usulan kegiatan dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan. Proses penilaian ini merupakan proses verifikasi e-proposal yang bertujuan untuk menyeleksi usulan kegiatan apakah sesuai dengan kriteria kelayakan pengembangan komoditi perkebunan di tiap Provinsi. Pada dasarnya manfaat dilakukannya penilaian usulan kegiatan kegiatan melalui e- proposal pr oposal adalah : 1.

Dapat menilai menilai kelayakan dari suatu proposal diajukan.

2.

Sebagai Sebagai sarana evaluasi dan pelaporan dari suatu su atu proposal. pr oposal.

3.

Dapat meningkatkan pengorganisasian dari gambaran fakta dan data dalam proposal sehingga dapat diketahui secara jelas dan sistematik tujuan pengajuan proposal beserta isi kegiatan yang akan mencerminkan kelayakan kelayakan penilaian proposal. pr oposal.

4.

Sebagai dasar tindak lanjut yang menggambarkan rencana pengalokasian pengalokasian kegiatan dan anggaran.

5.

Dapat menunjukkan kesimpulan dan substansi penting dari muatan usulan kegiatan yang akan menggambarkan kelayakan proposal.

Proses verifikasi terhadap kelayakan usulan kegiatan dilakukan melalui penilaian terhadap dokumen proposal yang diajukan secara keseluruhan (desk evaluation) dengan memperhatikan beberapa persyaratan teknis. Proposal yang telah diseleksi dengan kriteria penilaian oleh SKPD Provinsi, kemudian akan diajukan ke Pusat untuk disinkronkan dengan arah dan kebijakan dari Eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

121

(Direktorat Jenderal Perkebunan) serta disesuaikan dengan kebijakan Menteri Pertanian dan/atau DPR. Proposal yang telah disetujui oleh Pusat akan dipersiapkan mekanisme penganggarannya untuk selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) eselon I terkait. Secara umum mekanisme verifikasi usulan kegiatan pembangunan perkebunan dapat digambarkan sebagai berikut : Direktorat Jenderal Perkebunan

Usulan kegiatan di telaah melalui PROSES PENILAIAN oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal P erkebunan erkebunan

(Musrenbangbun Prov) Verifikasi penilaian : 1. Kesesuaian RPJMD 2. Kesesuaian kawasan 3. Kesesuaian target pembangunan pertanian 4. Kelengkapan database 5. Kesesuaian prioritas program 6. Kesesuaian RTRW

Usulan SKPD perkebunan Provinsi

Rekapitulasi usulan kegiatan yang lolos penilaian sebagai bahan pembahasan pembahasan MUSRENBANGTAN

(Musrenbangbun Kab/Kota) Usulan SKPD perkebunan Kabupaten/Kota

(Musrenbangtan)

Persetujuan usulan k egiatan hasil MUSRENBANGTAN Usulan Kegiatan Gapoktan/Poktan Mekanisme Penganggaran Pertimbangan : 1. Hasil penilaian e-proposal 2. Ketersediaan Anggaran 3. Keterpaduan Pusat-Daerah (Renstra) 4. Kinerja Satker (realisasi anggaran/fisik) 5. Kesiapan daerah 6. Penerima Penerima Manfaat 7. Potensi Potensi daerah pengembangan pengembangan 8. Nomenklatur SKPD 9. Komitmen daerah (APBD) 10. Kebijakan Menteri Pertanian/direktif presiden/DPR 11. Lain-lain

Kebijakan/keputusan pimpinan

RENCANA KERJA DITJEN. PERKEBUNAN

Gambar 4. Mekanisme verifikasi usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal

Pada gambar 4 dapat dijelaskan bahwa mekanisme verifikasi usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui eproposal dimulai dari usulan kegiatan yang diajukan dari kelompok tani/masyarakat pekebun ke SKPD yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota. Dari SKPD Kabupaten/Kota setelah melalui pembahasan di tingkat Musrenbangbun Kabupaten/Kota maka usulan kegiatan tersebut di input kedalam sistem aplikasi eproposal dengan mengisi data dan informasi terkait pengajuan 122


kegiatan. Setelah proses input usulan kegiatan selesai maka SKPD Kabupaten/Kota di wajibkan mengirimkan usulan kegiatan tersebut kepada SKPD Provinsi yang membidangi perkebunan untuk selanjutnya dilakukan penilaian apakah usulan kegiatan tersebut layak diajukan ke Pusat atau tidak (langkah-langkah pengajuan e-proposal sudah dibahas pada p ada BAB sebelumnya). Proses verifikasi ini dilakukan oleh SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi terhadap kelayakan usulan kegiatan dari SKPD Kabupaten/Kota. Verifikasi dilakukan dengan menilai usulan kegiatan sesuai dengan indikator kriteria penilaian mengunakan nilai skor 1, 3, 5, 7 dan 9. Indikator kriteria penilaian dari SKPD Provinsi terdiri dari kesesuaian RPJMD, kesesuaian pengembangan kawasan, kesesuaian target pembangunan pertanian, kelangkapan database e-proposal, kesesuaian prioritas program dan kesesuaian RTRW. Setelah memverifikasi usulan kegiatan dengan penentuan kelayakan usulan kegiatan dari penilaian yang terbaik maka akan lebih lanjut dibahas pada forum Musrenbangbun tingkat Provinsi untuk memilih usulan kegiatan tersebut apakah layak diajukan ke Pusat/Ditjen. Perkebunan. Seluruh usulan kegiatan dari SKPD Provinsi akan di telaah melalui proses penilaian oleh tim penilai lingkup Ditjen. Perkebunan. Standar penilaian penilaian usulan kegiatan dari d ari masing-masing eselon I lingkup Kementerian Pertanian akan berbeda-beda tergantung penetapan kebijakan penilaian. Usulan kegiatan tersebut dilakukan penilaian dengan sistem perkalian bobot dari masing-masing sub kriteria penilaian dengan nilai skor penilaian tersebut sehingga range total penilaian tersebut akan menentukan apakah usulan kegiatan tersebut lolos penilaian atau tidak. Kriteria penilaian dari pusat/ Ditjen. Perkebunan meliputi kriteria pengembangan kawasan, kriteria kinerja pengelolaan program/kegiatan, kriteria kesesuaian muatan proposal dan kriteria pendanaan proposal. Dari kriteria tersebut akan terbagi lagi menjadi sub-sub kriteria yang akan menentukan penilaian melalui faktor perkalian dengan nilai skor penilaian. Usulan kegiatan yang dinyatakan lolos penilaian dari range penilaian akan


123

direkapitulasi sebagai Musrenbangtan.

bahan

pembahasan

pada

forum

Pada forum Musrenbangtan, usulan kegiatan pembangunan perkebunan akan dibahas lagi bersama dengan Menteri Pertanian, eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian dan dihadiri oleh SKPD Provinsi yang membidangi perkebunan. Pembahasan tersebut dimaksudkan untuk mensinkronkan kebijakan daerah melalui usulan kegiatan eproposal dengan arah dan kebijakan dari Kementerian Pertanian yang nantinya akan menentukan disetujui atau tidaknya usulan kegiatan tersebut. Jika usulan kegiatan tersebut disetujui maka tindak lanjutnya adalah akan dibahas kembali secara intern oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang selanjutnya berdasarkan keputusan/ kebijakan pimpinan akan menentukan mekanisme penetapan prioritas kegiatan dan anggaran yang akan dituangkan kedalam Renja (rencana Kerja). Persetujuan penetapan mekanisme anggaran dari masingmasing usulan kegiatan setelah melalui forum Musrenbangtan adalah dengan memperhatikan beberapa pertimbangan dari pimpinan Direktorat Jenderal Perkebunan dalam menyusunan rencana kerja pembangunan perkebunan yaitu diantaranya : 1.

Pertimbangan hasil penilaian usulan kegiatan oleh tim penilai Ditjen. Perkebunan.

2.

Pertimbangan ketersediaan anggaran.

3.

Pertimbangan adanya dokumen Renstra.

4.

Pertimbangan kinerja Satker dalam 2-3 tahun terakhir baik yang dicirikan capaian anggaran dan fisik yang memuaskan sesuai target yang ditetapkan.

5.

Pertimbangan kesiapan daerah dalam mengembangkan komoditi perkebunan yang dibuktikan dengan target produksi tercapai, kelengkapan database, kesiapan SDM, infrastruktur, kesiapan anggaran, CP/Cl, dan lain-lain.

124

keterpaduan

pusat-daerah

dalam


6.

Pertimbangan penerima manfaat yang berupa kelompok tani harus jelas yang ditandai dengan nomor pengukuhan kelompok tani, luasan hektar pengembang p engembangan an dan lain-lain.

7.

Pertimbangan adanya potensi daerah untuk mengembangkan komoditi perkebunan baik untuk kegiatan perluasan, rehabilitasi, intensifikasi, intensifikasi, peremaja per emajaan an dll.

8.

Pertimbangan nomenklatur SKPD harus menunjukkan “perkebunan” yang membuktikan bahwa daerah secara serius ingin ingin mengembangkan komoditi perkebunan per kebunan di d i daerahnya.

9.

Pertimbangan adanya komitmen daerah yang ditunjukkan dengan dukungan APBD terhadap pengembangan komoditas perkebunan, selain itu adanya perda penetapan RTRW, penetapan kawasan perkebunan, peta wilayah potensi perkebunan, dll.

10. Pertimbangan adanya kebijakan on top dari Presiden, Menteri Pertanian dan DPR dalam pengembangan komoditi perkebunan. 11. Pertimbangan lainya. 4.1.1. Kriteria Penilaian e-Proposal tingkat Provinsi Kriteria-kriteria dalam menilai kelayakan pengajuan proposal oleh SKPD Provinsi sebagai mekanisme verifikasi usulan kegiatan dari SKPD Kabupaten/Kota dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Kesesuaian usulan proposal dengan RPJMD Provinsi Kegiatan yang diusulkan dari SKPD Kabupaten/Kota harus fokus pada arah dan kebijakan provinsi yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah t elah ditetapkan Gube Gub ernur/Kepala Daerah. Daerah.


125

2) Kesesuaian proposal dengan kebijakan pengembangan kawasan pertanian Pemerintah daerah pada tingkat provinsi berdasarkan amanat dari Permentan nomor 50 tahun 2012 di haruskan untuk mengembangkan kawasan pertanian provinsi dengan mendorong masuknya investasi serta mendukung melalui APBD dan sumber pembiayaan lainnya. Diharapkan bagi SKPD Kabupaten/Kota pada pengusulan kegiatan harus mengikuti pengembangan kawasan yang telah ditetapkan pemerintah daerah Provinsi Pr ovinsi untuk komoditi unggulan perkebuna per kebunan. n. 3) Kesesuaian usulan proposal dengan pembangunan pertanian pertanian p provinsi rovinsi

target/sasaran

Setiap periode 5 tahunan, pemerintah provinsi menyusun Rencana Strategis Daerah (Renstrada) melalui penetapan target/sasaran pengembangan komoditi unggulan di provinsi dan kabupaten/kota. Diharapkan bagi SKPD Kabupaten/Kota pada pengusulan kegiatan harus mengikuti arah dan kebijakan pemerintah provinsi yang tercantum dalam dokumen Renstrada dengan mengimplementasikan target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan komoditas unggulan perkebunan melalui kegiatan yang terarah, tepat sasaran dan efisien. 4) Kelengkapan data d atabase base Pengusul kegiatan pembangunan perkebunan dari SKPD Kabupaten/Kota harus melenkapi semua data dan informasi terkait pengusulan kegiatan seperti database umum, database spesifik kecamatan, database spesifik Kabupaten/Kota, penerima manfaat, pengusulan kegiatan/sub kegiatan dan anggaran anggaran serta ser ta dokumen terkait t erkait lainnya. 5) Kesesuaian usulan proposal dengan prioritas program di provinsi Pemerintah daerah provinsi dalam merencanakan pembangunan di daerahnya perlu menetapkan program prioritas yang di tuangkan melalui Renstrada. Program 126


prioritas ini bersifat kekhususan dari tiap sektor dan sub sektor bahkan untuk masing-masing fokus pengembangan komoditas. Diharapkan pengusul kegiatan memperhatikan prioritas kegiatan pembangunan perkebunan dan prioritas pengembangan komoditi perkebunan yang ditetapkan pemerintah provinsi seperti prioritas program swasembada gula, program ketahanan pangan, dll. 6) Kesesuaian RTRW provinsi Masing-masing pemerintah provinsi seharusnya sudah menetapkan rencana tata ruang dan wilayah provinsi yang diterbitkan melalui Peraturan Daerah. Dokumen RTRW ini memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang sudah di atur melalui Permendagri nomor 47 tahun 2012 mengenai pedoman penyusunan peraturan daerah tentang RTRW provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, di harapkan pengusul kegiatan memperhatikan Perda penetapan RTRW provinsi terkait pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan. 4.1.2. Bobot Penilaian e-Proposal tingkat Provinsi Dalam penilaian proposal oleh SKPD Provinsi terhadap usulan kegiatan dari SKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan Sistem Nilai Skor untuk untu k masing-masing masing-masing indikator kriteria penilaian dimana total nilai skor tersebut tersebu t akan menentukan jumlah jumlah nilai yang mengindikasi seberapa pantas/layak suatu usulan kegiatan dari daerah akan diajukan ke pusat/Direktorat Jenderal Perkebunan. Perkebunan. Untuk penentuan sistem skor penilaian terbagi kedalam 5 range skor yaitu skor 1 menunjukkan ketidaksesuaian/tidak ada penetapan, skor 3 menunjukkan kurang sesuai, skor 5 menunjukkan sesuai atau cukuo sesuai, skor 7 menunjukkan sangat sesuai dan skor 9 menunjukkan mutlak sesuai. Dengan adanya Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

127

Standarisasi Skor Penilaian

yang merupakan pedoman/ukuran layak atau tidaknya suatu usulan kegiatan tersebut diajukan ke pusat. Standarisasi skor penilaian ini akan menentukan apakah proposal tersebut layak diajukan ke pusat dengan range jumlah skor nilai yang lebih tinggi atau dapat tidak dapat diajukan ke pusat jika berada pada range jumlah skor nilai yang lebih rendah. Berikut adalah standarisasi skor penilaian dari masing-masing indikator kriteria penilaian proposal oleh SKPD Provinsi yang tersaji pada Tabel 2 berikut ini. Tabel 2. Standarisasi skor penilaian dari masing-masing indikator kriteria penilaian proposal No .

Ind ika to r Kriteria Teknis

Point View Pengukuran

Nilai

Indikator 1.

Kesesuaian usulan proposal dengan RPJMD

a. Mutlak sesuai dengan

Keterangan

Skor 9

RPJMD

Keterkaitan d engan do kumen RPJMD

Provinsi

Provinsi b. Sangat sesuai dengan

7

RPJMD c. Sesuai dengan RPJMD

5

d. Kurang sesuai dengan

3

RPJMD e. Tidak sesuai dengan

1

RPJMD 2.

Kesesuaian proposal


9

Keterkaitan dengan

dengan kebijakan provinsi

luas dan lokasi kawasan

penerbitan SK

dalam rangka

pengembangan pertanian

Gubernur/ Bupati/

pengembangan kawasan

Walikota tentang

pertanian

pengembangan b. Sangat sesuai dengan

7

kawasan pertanian

luas dan lokasi kawasan pengembangan pertanian c. Sesuai dengan luas dan

5

lokasi kawasan pengembangan pertanian d. Kurang sesuai dengan

3

luas dan lokasi kawasan pengembangan pertanian e. Tidak ada penetapan

1

kawasan pengembangan pertanian

128


Lanjutan : No.

Ind ikator Kr iteria Teknis


Nilai

Indikator 3.

Kesesuaian usulan


proposal dengan

target luas areal dan

target/ proyeksi/ sasaran

produksi pengembangan

pembangunan pertanian

komoditi pertanian provinsi

Keterangan

Skor 9

Keterkaitan dengan Renstrada Provinsi

provinsi b. Sangat sesuai dengan

7

target luas areal dan produksi pengembangan komoditi pertanian provinsi c. Sesuai dengan target

5

luas areal dan produksi pengembangan komoditi pertanian provinsi d. Kurang sesuai dengan

3

target luas areal dan produksi pengembangan komoditi pertanian provinsi e. Tidak sesuai dengan

1

target luas areal dan produksi pengembangan komoditi pertanian provinsi

4.

Kelengkapan database pengisian e-proposal

a. Data spesif ik kecamatan,

9

Terkait kelengkapan

data spesifik

dan terisinya

kabupaten/ kota dan data

database

umum terisi dengan

kecamatan,

lengkap

kabupaten/ kota,

b. Data spesifik kecamatan

7

tidak lengkap, hanya

umum di aplikasi eproposal

data spesifik Kab/ Kota dan data umum yang terisi c. Hanya data spesifik

5

Kabupaten/ Kota yang terisi d. Hanya data umum yang

3

terisi e. Tidak ada database yang

1

terisi


129

Lanjutan : No.

Ind ikator Kr iteria Teknis


Nilai

Indikator

5.

Kesesuaian usulan

a. Seluruh kegiatan yang

proposal dengan prioritas

diusulkan sesuai dengan

program di provinsi

prioritas/ fo kus program

Keterangan

Skor

9

Keterkaitan dengan Renstrada Provinsi

provinsi b. Hanya 75% kegiatan yang diusulkan sesuai

7

dengan prioritas/ fokus program provinsi c. Hanya 50% kegiatan

5

yang diusulkan sesuai dengan prioritas/ fokus program provinsi d. Hanya 25% kegiatan

3

yang diusulkan sesuai dengan prioritas/ fokus program provinsi e. Tidak ada kegiatan yang

1

diusulkan sesuai dengan prioritas/ fo kus program provinsi 6.

Kesesuaian RTRW provinsi


9

Kesesuaian wilayah

luas dan lokasi RTRW

pengembangan

provinsi

komoditi pertanian

b. Sangat sesuai dengan luas dan lokasi RTRW

7

provinsi c. Sesuai dengan luas dan

di Kabupaten/ Kota dengan tataruang wilayah provinsi

5

lokasi RTRW pro vinsi d. Kurang sesuai dengan

3

luas dan lokasi RTRW provinsi e. Tidak ada penetapan

1

RTRW pro vinsi

Keterangan Standarisasi Penilaian : a.

Jumlah nilai skor 30-54 = Usulan kegiatan tersebut dapat diterima/ approve.

b.

Jumlah nilai skor < 30 = Usulan kegiatan tidak dapat diterima/ reject .

130


4.1.3. Bagan Penilaian e-Proposal tingkat Provinsi

Pada bagian ini dapat dijelaskan disertai gambar mengenai alur proses verifikasi penilaian kelayakan usulan kegiatan oleh SKPD Provinsi untuk diajukan ke Pusat. Tahap 1. Melalui Admin/user name SKPD Provinsi, proses verifikasi dimulai dengan meng-klik “proposal SKPD Kab/Kota”.

Klik “proposal SKPD Kab/Kota”


131

Tahap 2. Akan muncul halaman yang menunjukkan daftar proposal yang telah masuk ke SKPD Provinsi lalu pilih proposal yang akan di verifikasi dengan meng-klik “lihat usulan proposal”. Klik “lihat usulan proposal”

Tahap 3. Akan muncul halaman yang menunjukkan isi dari verifikasi usulan kegiatan. Tahapan isi verifikasi usulan kegiatan dapat di bagi menjadi 5 bagian yaitu:

1.

Bagian ini yang menunjukkan isi proposal (Nama SKPD pengusul, Nomor proposal, sub sektor/komoditas dan total anggaran) dan narasi proposal.

132



133

2.

Bagian ini yang menunjukkan data teknis kecamatan dari komoditas yang diusulkan (data teknis kecamatan yang warna merah artinya belum terisi). Klik komoditas yang diusulkan

Akan muncul data teknis kecamatan

134


3.

Bagian ini yang menunjukkan kegiatan/sub kegiatan (volume/ satuan dan usulan anggaran) dan penerima manfaat beserta file pendukungnya.

Akan kegiatan dan usulan anggaran Akan muncul penerima manfaat

4.

Bagian ini adalah form verifikasi proposal melalui penilaian usulan kegiatan. Pada bagian ini diharapkan SKPD Provinsi dapan memverifikasi penilaian kelayakan usulan kegiatan dengan meng-klik pengukuran indikator yang disertai dengan skor 1, 3, 5, 7 dan 9.

Mengisi penilaian sesuai pengukuran skor


135

5.

Bagian ini merupakan bagian yang menunjukkan data pendukung verifikasi penilaian usulan kegiatan yang meliputi dukungan APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi, kesimpulan verifikasi provinsi dan catatan verifikasi. Pada tahap ini SKPD Provinsi diharapkan mengisi dukungan APBD provinsi terhadap proposal, meng-klik usulan kegiatan apakah layak diusulkan ke pusat dan mengisi catatan verifikasi lalu kirim ke pusat. Isi dukungan APBD provinsi

Klik kelayakan diusulkan ke pusat

Isi catatan verifikasi

4.2.

Kirim ke pusat

Proses Penilaian e-Proposal tingkat Pusat

Proses penilaian usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal di tingkat Pusat dilakukan terhadap usulan kegiatan yang diajukan oleh SKPD yang membidangi perkebunan di Provinsi setelah melalui proses verifikasi penilaian tingkat Provinsi. Penilaian di tingkat pusat ditujukan sebagai proses seleksi usulan kegiatan untuk dibahas kembali pada forum Musrenbangtan yang pada akhirnya akan menentukan mekanisme anggaran oleh pimpinan. Penilaian usulan kegiatan dilakukan oleh tim penilai Ditjen. Perkebunan yang berasal dari bagian perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan beserta tim perencanaan dari Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan. Seperti pada 136


proses verifikasi penilaian usulan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD Provinsi yang membidangi perkebunan bahwa penilaian usulan kegiatan oleh tim penilai Ditjen. Perkebunan dilakukan dengan sistem pembobotan dari masing-masing kriteria teknis. Dari kriteria tersebut akan terbagi lagi menjadi sub-sub kriteria yang akan menentukan penilaian melalui faktor perkalian. Sistem pembobotan penilaian ini dihitung dengan mekanisme perkalian antara bobot dari sub kriteria teknis penilaian dan nilai skor dari penilaian itu sendiri. Hasil perkalian tersebut pada range tertentu akan menentukan apakah usulah kegiatan tersebut dapat lolos penilaian atau tidak. Usulan kegiatan yang telah memenuhi kriteria penilaian akan dibahas lebih lanjut (site evaluation) pada forum Musrenbangtan yang selanjutnya akan ditentukan jumlah pendanaan APBN dengan memperhatikan pertimbanganpertimbangan putusan/kebijakan pimpinan seperti ketersediaan anggaran dan kebijakan pembangunan perkebunan seperti dukungan terhadap komoditas unggulan nasional yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Perkebunan dan dalam hal pengembangan pembangunan perkebunan berbasis kawasan/cluster komoditas perkebunan. Berikut ini adalah kriteria dan sub kriteria teknis penilaian yang dilakukan oleh tim penilai Ditjen. Perkebunan. 1) Kriteria Pengembangan Perkebunan

Kawasan

Berbasis

Komoditi

Kriteria pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan menunjukkan bahwa usulan kegiatan pembangunan perkebunan harus memenuhi lokasi kawasan yang ditetapkan DItjen. Perkebunan beserta data dan informasi pendukung dalam lokasi kawasan tersebut. Total bobot kriteria ini adalah 30 point yang terbagi lagi menjadi bobot per sub kriteria. Kriteria pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan terbagi kedalam 3 sub kriteria teknis diantaranya :


137

a.

Sub kriteria : Kabupaten/Kota

Peringkat

prioritas

kawasan

menurut

Pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan menurut Kabupaten/kota sudah ditetapkan berdasarkan kajian Biro Perencanaan, PSEKP dan Ditjen. Perkebunan. Hasil penetapan lokasi kawasan ini perlu dicermati oleh SKPD Kabupaten/Kota untuk mengusulkan kegiatan sesuai dengan potensi, kebutuhan dan keragaan pengembangan 15 komoditi unggulan perkebunan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran. Perlu untuk diketahui bagi SKPD Kabupaten/Kota agar mengajukan usulan kegiatan lebih mengutamakan/memprioritaskan pada komoditi yang berada pada peringkat 100 besar menurut Kabupaten/Kota. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 20 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3. b.

Sub kriteria : Kelengkapan level/spesifik Kecamatan

isian

database

kawasan

Kelengkapan isian database kawasan spesifik Kecamatan pada e-proposal juga akan menentukan proses penilaian oleh pusat karena database level kecamatan akan digunakan sebagai basis data perencanaan kedepan, evaluasi kegiatan sebelumnya dan sumber data SIKP (sistem informasi kawasan pertanian) yang terdiri atas data tabular dan spasial. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 5 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3. c.

Sub kriteria : Kelengkapan level/spesifik Kabupaten/Kota

isian

database

kawasan

Kelengkapan isian database kawasan spesifik Kabupaten/Kota menunjukkan potensi dan kemampuan Kabupaten/Kota dalam mengembangkan kawasan perkebunan yang pada akhirnya akan menentukan jumlah kebutuhan usulan kegiatan dan anggaran di Kabupaten/Kota tersebut. Data dan informasi dalam isian spesifik Kabupaten/Kota akan digunakan sebagai basis data dan informasi untuk perencanaan kedepan sekaligus sebagai bahan evaluasi kegiatan di tahun sebelumnya. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 5 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3. 138


2) Kriteria Kinerja Pengelolaan Program/Kegiatan Kriteria kinerja pengelolaan program/kegiatan mengandung pengertian sejauh mana SKPD Provinsi yang membidangi perkebunan melaksanakan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pusat dan mengkoordinir SKPD Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan di daerahnya. Total bobot kriteria ini adalah 21 point yang terbagi lagi menjadi bobot per sub kriteria. Penilaian atas kriteria kinerja pengelolaan program/kegiatan terbagi menjadi beberapa sub kriteria diantaranya : a.

Sub kriteria : Ketepatan pelaporan kegiatan

Ketepatan pelaporan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan menjadi salah satu faktor penilaian yang penting. Sub kriteria ini ditunjukan oleh bagaimana SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota melaporkan kegiatan yang didanai APBN kepada pusat untuk setiap triwulan nya yang bertujuan sebagai bahan evaluasi terhadap adanya kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai rekomendasi teknis dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 5 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3. b.

Sub kriteria : Capaian kinerja fisik tahun sebelumnya (t-1)

Sejauh mana kinerja fisik telah dicapai selama 1 tahun pelaksanaan kegiatan menjadi faktor kunci yang menentukan kinerja instansi secara keseluruhan dari tiap SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didanai oleh alokasi APBN. Persentase capaian kinerja fisik harus mengikuti target/sasaran yang ditetapkan Pusat/Ditjen. Perkebunan setiap triwulan karena hal ini akan menggambarkan tingkat keberhasilan anggaran diaplikasikan ditingkat pelaksanaan kegiatan secara fisik. Capaian kinerja fisik pada sub kriteria ini diukur dari persentase kinerja fisik pelaksanaan kegiatan dari tiap satker (SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota) pada 1 tahun sebelumnya baik di lihat per triwulan maupun secara total pada akhir tahun pelaksanaan Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

139

kegiatan. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 4 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3. c.

Sub kriteria

: Capaian/serapan kinerja anggaran tahun sebelumnya (t-1)

Sejauh mana serapan anggaran telah dicapai selama 1 tahun pelaksanaan kegiatan menjadi faktor kunci yang menentukan kinerja instansi secara keseluruhan dari tiap SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didanai oleh alokasi APBN. Persentase capaian kinerja anggaran harus mengikuti target/sasaran yang ditetapkan Pusat/Ditjen. Perkebunan setiap triwulan karena hal ini akan menggambarkan tingkat keberhasilan anggaran diserap untuk mendanai pelaksanaan kegiatan. Capaian kinerja anggaran pada sub kriteria ini diukur dari serapan anggaran per satker (SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 tahun sebelumnya baik di lihat per triwulan maupun secara total pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 5 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3. d.

Sub kriteria :

Temuan KN/TGR dari BPK/BPKP/Itjen

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari adanya hambatan dan kendala di tingkat lapangan dalam pengaplikasiannya. Setiap pelaksanaan kegiatan didaerah pada periode tertentu secara berkala selalu di audit dan di evaluasi apakah pelaksanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran sesuai dengan koridor atau arah kebijakan yang telah ditetapkan Pusat atau tidak. Adanya temuan KN/TGR menjadi salah satu faktor penilaian yang cukup penting karena pada sub kriteria ini menggambarkan kepatuhan daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya akan menentukan kinerja kegiatan dan SKPD. Temuan KN/TGR menggambarkan hasil audit dari BPK/BPKP/Itjen di tiap Kementerian apakah terdapat penyelewengan anggaran yang terindikasi menyebabkan kerugian Negara atau tidak. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 5 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3.

140


e.

Sub kriteria : Tindak lanjut KN/TGR pada t-2 dan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil audit BPK/BPKP/Itjen bahwa pelaksanaan kegiatan di salah satu SKPD terindikasi menyebabkan kerugian negara dalam pengalokasian anggarannya maka badan pemeriksa keuangan/Itjen biasanya menerbitkan simpulan hasil temuan disertai dengan rekomendasi teknis atas perbaikan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Rekomendasi teknis ini biasanya berupa solusi/penjabaran pemecahan masalah terhadap munculnya penyelewengan anggaran pada pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi lagi di tahun pelaksanaan kegiatan berikutnya. SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut jika ditemukan indikasi kerugian negara pada 2 tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya melalui perbaikan-perbaikan pelaksanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 2 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3. 3) Kriteria Muatan Usulan Kegiatan/e-proposal Usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui eproposal harus memuat fokus/prioritas program/kegiatan dan arah kebijakan pengembangan komoditi perkebunan yang telah ditetapkan baik pada level Kementerian Pertanian maupun level kebijakan Ditjen. Perkebunan. Total bobot kriteria ini adalah 30 point yang terbagi lagi menjadi bobot per sub kriteria. Penilaian atas kriteria muatan usulan kegiatan melalui e-proposal terbagi menjadi beberapa sub kriteria diantaranya : a.

Sub kriteria : Keterkaitan usulan kegiatan prioritas/fokus program Kementerian Pertanian

dengan

Usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui eproposal dari SKPD Provinsi dan Kabupaten/kota harus memiliki keterkaitan dengan prioritas/fokus program Kementerian Pertanian pada periode 2015-2019 yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian. Pada periode tersebut program Kementerian Pertanian difokuskan pada 4 program yaitu 1) Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

141

program peningkatan ketahanan pangan (tebu dan sagu); 2) program pengembangan komoditas ekspor (kelapa sawit, karet, kakao, kopi, pala, lada, teh); 3) program pengembangan bioindustri dan bio-energi (integrasi tanaman perkebunan-ternak, CPO) dan 4) program pengembangan infrastruktur pertanian. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 5 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3. b.

: Kesesuaian usulan kegiatan dengan pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan Sub

kriteria

Kementerian pertanian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian kedepan memfokuskan pengembangan pada lokasi-lokasi kawasan yang memiliki potensi pengembangan serta terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan dari beberapa lintas sub sektor. Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki kewajiban untuk menetapkan lokasi pengembangan dari hasil need assessment daerah yang akan dijadikan kawasan perkebunan sesuai amanat dari Permentan nomor 50 tahun 2012 tentang pedoman pengembangan kawasan pertanian. Implementasinya adalah menetapkan peringkat Kabupaten/Kota untuk tiap komoditi unggulan perkebunan. Peringkat 100 besar Kabupaten/Kota untuk tiap komoditi unggulan perkebunan diharapkan dapat menjadi prioritas dalam pengusulan kegiatan di daerah. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 6 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3. c.

Sub kriteria

: Kesesuaian target usulan kegiatan dengan sasaran/target kegiatan Kementerian Pertanian

Pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal harus memiliki kesesuaian dengan target kegiatan yang meliputi luas areal, produksi dan produktivitas dalam pengembangan komoditi perkebunan yang ditetapkan Pusat. Target dari luas areal, produksi dan produktivitas dari komoditi perkebunan akan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis baik Renstra Kementerian Pertanian maupun Renstra Ditjen. Perkebunan untuk setiap tahun pelaksanaan kegiatan sehingga SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan mampu menjabarkan target-target tersebut untuk setiap tahun 142


pelaksanaan kegiatan. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 5 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3. d.

Sub kriteria

: Kesesuaian target usulan kegiatan dengan kebutuhan/potensi/pemecahan masalah dari kegiatan itu sendiri

Penilaian sub kriteria ini menggambarkan apakah usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal sudah memikirkan kebutuhan daerah dalam pengembangan komoditi perkebunan yang disesuaikan dengan potensi pengembangan yang ada serta apakah usulan kegiatan mampu menjawab permasalahan pembangunan perkebunan di daerah. Hal ini akan menjadi semacam rules bahwa daerah dapat mengusulkan kegiatan sedemikian rupa hingga dari usulan kegiatan tersebut mampu memecahkan permasalahan pembangunan perkebunan, usulan kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan petani dalam pengembangan komoditi perkebunan dan usulan kegiatan tersebut sesuai dengan potensi daerah yang ada. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 3 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3. e.

Sub kriteria : Kejelasan sasaran calon

penerima manfaat

SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengusulkan kegiatan harus jelas siapa calon penerima manfaat yang akan didanai APBN melalui pelaksanaan kegiatan. Sasaran calon penerima manfaat ini berupa kelompok tani/gapoktan yang di identifikasi melalui mekanisme need assessment dari SKPD Kabupaten/Kota atau mekanisme penetapan CP/CL. Penentuan siapa calon kelompok tani yang menerima manfaat pengalokasian kegiatan dan anggaran dari Ditjen. Perkebunan sangat penting karena akan menentukan capaian kinerja fisik dan serapan anggaran untuk tiap SKPD. Penentuan calon petani ini diharapkan melalui evaluasi pada pelaksanaan kegiatan ditahun sebelumnya yang mana di prioritaskan bagi penerima manfaat yang berkinerja baik atau kelompok tani baru yang sesuai kriteria teknis walaupun masih pada tahap inisiasi pengembangan. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 4 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3.


143

f.

Sub kriteria : Kejelasan calon lokasi kegiatan di Kecamatan atau Desa

Selain penetapan calon petani atau calon penerima manfaat, need assessment yang dilakukan SKPD pengusul kegiatan adalah menetapkan calon lokasi kawasan pengembangan di tiap kecamatan/desa. Penentuan calon lokasi ini diharapkan masih dalam prioritas pengembangan kawasan sesuai peringkat Kabupaten/Kota dari tiap komoditi yang diusulkan. Calon lokasi kegiatan juga perlu memperhatikan potensinya dan kebutuhan pengembangan. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 4 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3. g.

Sub kriteria : Detail isian dalam e-proposal

Detail isian dalam e-proposal juga menentukan penilaian Pusat terhadap muatan usulan kegiatan yang diajukan. Detail isian ini meliputi kelengkapan database spesifik kecamatan, database spesifik kabupaten/kota, kejelasan penerima manfaat dan lokasi kegiatan, kejelasan usulan kegiatan yang meliputi usulan anggaran dan sub kegiatan yang diusulkan serta data dan informasi lain terkait pengusulan kegiatan pembangunan perkebunan. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 3 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3. 4) Kriteria Pendanaan Usulan Kegiatan/e-proposal Kriteria pendanaan terhadap usulan kegiatan melalui eproposal dapat berarti adanya dukungan pendanaan dari pemerintah daerah dalam pengembangan komoditi perkebunan. Hal-hal lain yang mendukung penilaian pada kriteria ini adalah kewajaran pengusulan kegiatan baik volume kegiatan maupun besaran anggaran. Total bobot kriteria ini adalah 19 point yang terbagi lagi menjadi bobot per sub kriteria. Penilaian atas kriteria pendanaan usulan kegiatan melalui e-proposal terbagi menjadi beberapa sub kriteria diantaranya :

144


a.

Sub kriteria : Dukungan APBD Kabupaten/Kota

Komitmen pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pengembangan komoditi perkebunan di daerahnya dicirikan adanya dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota. Bentuk dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota adalah faktor yang cukup strategis dalam mendukung pengembangan komoditi perkebunan yang menunjukkan keseriusan daerah tersebut. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 4 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3. b.

Sub kriteria : Dukungan APBD Provinsi

Komitmen pemerintah daerah Provinsi dalam pengembangan komoditi perkebunan di daerahnya dicirikan adanya dukungan pendanaan dari APBD Provinsi. Bentuk dukungan pendanaan dari APBD Provinsi adalah faktor yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan komoditi perkebunan yang menunjukkan keseriusan daerah tersebut. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 4 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3. c.

Sub kriteria : Dukungan BUMN/Swasta

Dalam pengembangan komoditi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak terlepas dari campur tangan BUMN dan swasta. Campur tangan disini berkonotasi baik yang dicirikan adanya dukungan pendanaan dari BUMN dan swasta terhadap pengembangan komoditi perkebunan di daerah tersebut. Bentuk dukungan pendanaan ini dapat berupa mekanisme CSR maupun bantuan langsung kepada kelompok tani/masyarakat pekebun. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 2 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3. d.

Sub kriteria : Kewajaran jumlah usulan

kegiatan

Dalam mengusulkan kegiatan, SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan memperhatikan kewajaran dalam mengusulkan jumlah kegiatan. Kegiatan yang diusulkan diharapkan dibatasi oleh kegiatan yang menjadi prioritas Kementerian Pertanian dan Ditjen. Perkebunan. Pengusulan kegiatan oleh SKPD Kabupaten/Kota juga di batasi maksimal 3 komoditi per sub sektor Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

145

untuk masing-masing Kabupaten/Kota. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 3 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3. e.

Sub kriteria

: Kewajaran volume kegiatan/ output/ sub output/ komponen kegiatan

Dalam mengusulkan kegiatan, SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan memperhatikan kewajaran dalam mengusulkan volume output kegiatan/sub output/komponen kegiatan. Volume kegiatan yang dimaksudkan disini adalah volume dari pengusulan kegiatan harus benar-benar memperhatikan kebutuhan daerah dan disesuaikan dengan potensi pengembangan yang ada serta berlangsung bertahap/continue. Pengusulan volume kegiatan juga perlu memperhatikan perencanaan kegiatan secara bertahap artinya mengusulkan volume kegiatan tidak langsung dalam volume besar, harus bertahap per tahun sesuai periode perencanaan 5 tahun dan memperhatikan komponen kegiatan yang prioritas dahulu misalnya kegiatan peremajaan dulu baru kegiatan perluasan. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 3 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3. f.

Sub kriteria : Kewajaran jumlah usulan anggaran

Sub kriteria ini merupakan hal yang sangat penting dalam pengusulan kegiatan yang menggambarkan kewajaran SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengusulkan jumlah anggaran. Pada dasarnya APBN berfungsi sebagai trigger/pengungkit pelaksanaan kegiatan didaerah sehingga ada kewajiban Pusat untuk mengalokasikan kegiatan yang sesuai prioritas kebijakan pengembangan dan tersebar seluruh Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, potensi daerah dan ketersediaan anggaran Pusat. Selama ini anggaran Ditjen. Perkebunan tergolong tidak terlalu besar untuk memenuhi investasi pengembangan sub sektor perkebunan sehingga dalam pengalokasiannya dibutuhkan dukungan pendanaan dari APBD. Bobot penilaian sub kriteria ini adalah 3 point dengan nilai skor 0, 1, 2 dan 3.

146


Penilaian Ditjen. Perkebunan terhadap e-proposal kegiatan dilaksanakan melalui mekanime pembobotan seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Mekanisme pembobotan ini di aplikasikan melalui faktor perkalian antara bobot dari masingmasing sub kriteria dengan skor nilai (0, 1, 2 dan 3). Indikator kesesuaian dari skor nilai 0, 1, 2 dan 3 dapat dijelaskan pada tabel 3 yang juga disertai dengan penjelasan terhadap range penilaian proposal tersebut diterima atau tidak. Secara lengkap standarisasi penilaian Ditjen. Perkebunan terhadap usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal dapat dijelaskan pada Tabel 3 berikut ini. Tabel 3. Matriks Standarisasi Penilaian Usulan Kegiatan oleh Ditjen. Perkebunan No . Kriter ia/ Sub Kriter ia Teknis Penilaian Bobo t 1.

Pengembangan Kawasan a.

litbang-ditjenbun) b. Kelengkapan isian database kecamatan pada proposal Kelengkapan isian database kabupaten/ kota 2.

0

1

2

3

> 400

200-400

100-200

< 100

< 50%

50-90%

> 90%

< 50%

50-90%

> 90%

< 50%

50-90%

> 90%

< 60%

60-90%

>90%

pada proposal

Kinerja Pengelolaan Program/ Kegiatan a. Ketepatan pelaporan kegiatan b. Capaian kinerja fisik tahun c.

sebelumnya (t-1) Serapan anggaran pada t- 1

d.

Temuan KN/ TGR dari BPK/ BPKP/ Itjen

pada t-1 e. Tindaklanjut KN/ TGR pada t-2 dan

Hasil Nilai

Skor

(Bobot X Skor)

30 20

5 5

tidak ada isian tidak ada isian

21 5 4 5 5

tidak lapor nol nol

< 60%

60-90%

>90%

> Rp.

Rp. 10-

< Rp. 10

tidak

jut a

ada tidak

100 juta 100 juta

sebelumnya 2

3.

Nilai

Peringkat prioritas kawasan Kabupaten/ Kota (hasil kajian rore n-

c.

Sko r

Kesesuaian Muatan Usulan Proposal

Pertanian b. Kesesuaian usulan kegiatan dengan pengembangan kawasan

50%

ada KN TL

≥

50%

atau 100% selesai

30

a. Keterkaitan usulan kegiatan dengan prioritas/ fo kus program Kementer ian

tidak ada

TL <

5

6

tidak

kurang cukup (50- sesuai

terkait

(<50%)

tidak

kurang cukup (50- sesuai

sesuai

(<50%)

90%)

90%)

(>90%)

(>90%)


147

Lanjutan No. Kriter ia/ Sub Kriter ia Teknis Penilaian Bobot c.

Kesesuaian target kegiatan dengan sasaran/ target Kementerian Pertanian

d.

5

Kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan/ potensi/ pemecahan

3

masalah e.

Kejelasan sasaran calon penerima manfaat

f.

4

Kejelasan calon lokasi kegiatan di kecamatan/ desa

4

g. Detail isian proposal 3

4.

Pendanaan Proposal a. Dukungan APBD Kabupaten/ Kota b. c.

d.

Dukungan ABPD Provinsi

0 tidak sesuai tidak sesuai tidak jelas tidak jelas tidak detail

Kewajaran jumlah usulan kegiatan

kegiatan/ output/ komponen kegiatan Kewajaran besaran ju mlah usulan anggaran APBN

TOTAL

1

2

3

Nilai

Hasil Nilai

Skor

(Bobot X Skor)

kurang cukup (50- sesuai (<50%)

90%)

(>90%)

kurang cukup (50- sesuai (<50%)

90%)

kurang

cukup

jelas

jelas (50-

(<50%)

90%)

kurang

cukup

jelas

jelas (50-

(<50%)

90%)

kurang

cukup

detail

detail (50-

(<50%)

90%)

< Rp.

Rp. 100-

(>90%) jelas (>90%) jelas (>90%) detail (>90%)

19 4

tidak ada

4

tidak ada

2

tidak ada

Dukungan BUMN/ swasta

e. Kewajaran volume f.

Skor

3 3 3

100 juta 500 juta

> Rp. 500 juta

< Rp. 50

Rp. 50-

> Rp.

juta

250 juta

250 juta

< Rp. 100 juta

Rp. 100 jut a-1

> Rp. 1 milyar

tidak

<50%

milyar 50-90%

wajar tidak

wajar <50%

wajar 50-90%

wajar >90%

wajar tidak

wajar <50%

wajar 50-90%

wajar >90%

wajar

wajar

wajar

wajar

>90%

10 0

Keterangan range skoring penilaian : a. Total nilai 150-300 = usulan kegiatan disetujui b. Total nilai < 150 = usulan kegiatan tidak disetujui

Substansi penting dari proses penilaian usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah dengan melihat apakah usulan kegiatan yang telah diajukan dan dinilai kelayakannya sudah sesuai dan sudah memenuhi kriteria penilaian proposal yang ditetapkan atau memang belum memenuhi kriteria tersebut. Pada dasarnya penilaian usulan kegiatan melalui e-proposal hanya berfungsi sebagai sarana evaluasi dan pelaporan mengenai kelayakan suatu proposal untuk dibahas pada forum Musrenbangtan dan selanjutnya menentukan mekanisme anggarannya. Beberapa hal yang menjadi substansi penting setelah Ditjen. Perkebunan 148


melakukan penilaian terhadap semua usulan kegiatan melalui eproposal dari SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan : 1.

Mekanisme penilaian usulan kegiatan melalui e-proposal oleh Ditjen. Perkebunan berlangsung dengan mekanisme tertutup pada aplikasi e-proposal tetapi hasil penilaian dari kriteria teknis penilaian akan disampaikan secara transparan dan terbuka kepada SKPD pengusul.

2.

Usulan kegiatan melalui e-proposal oleh Ditjen. Perkebunan hanya akan dinilai jika SKPD Provinsi sudah melakukan verifikasi penilaian terhadap usulan kegiatan SKPD Kabupaten/Kota dan memenuhi standar/range penilaian yang bisa diajukan ke Pusat.

3.

Range skoring penilaian dari usulan kegiatan yang layak disetujui adalah dengan total nilai (bobot x skor) antara 150300, sedangkan yang tidak layak disetujui dengan total nilai dibawah 150.

4.

Penilaian usulan kegiatan melalui e-proposal hanya menentukan apakah usulan kegiatan tersebut disetujui untuk dibahas dalam forum Musrenbangtan/nas.

5.

Penilaian usulan kegiatan melalui e-proposal tidak menentukan apakah usulan tersebut dapat disetujui untuk didanai APBN melalui mekanisme anggaran.

6.

Penentuan mekanisme anggaran tiap usulan kegiatan ditetapkan setelah melalui forum Musrenbangtan/nas.

7.

Pengalokasian anggaran tiap usulan kegiatan menjadi kewenangan/ keputusan/ kebijakan pimpinan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti pada gambar 4.

8.

Hasil nilai skor e-proposal juga akan menjadi pertimbangan pimpinan untk mengalokasikan anggaran.

9.

Ditjen. Perkebunan akan mengkompilasi dan merekapitulasi semua usulan kegiatan yang di ajukan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota baik yang layak disetujui maupun yang tidak layak.


149

10. Untuk usulan kegiatan yang layak disetujui, Ditjen. Perkebunan akan me-rangking usulan kegiatan per Kabupaten/Kota menurut jumlah skor penilaian tertinggi dan akan disampaikan kepada SKPD pengusul. 11. Setiap usulan kegiatan yang sudah melalui mekanisme anggaran akan menjadi Rencana Kerja (Renja) Ditjen. Perkebunan untuk selanjutnya ditetapkan dalam RKAKL dari pagu indikatif, pagu anggaran sampai pagu alokasi anggaran. 12. Untuk mengakomodir usulan-usulan yang berkembang pada proses perencanaan akan ditentukan kemudian berdasarkan arah dan kebijakan pimpinan Kementerian Pertanian dan Ditjen. Perkebunan.

150


BAB V PENGORGANISASIAN E-PROPOSAL DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN Untuk menunjang pelaksanaan e-proposal diperlukan sistem pengorganisasian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan baik di pusat maupun daerah. Pengorganisasiaan ini bersifat ad-hoc untuk menjalankan tugas koordinasi pengelolaan e-proposal. Struktur pengorganisasian e-proposal lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan diuraikan sebagai berikut: 1.

Seperti pada tingkat Kementerian Pertanian, organisasi pengelolaan e-proposal lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dilaksanakan dengan membentuk Tim yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Teknis.

2.

Tim Pengarah adalah Direktur Jenderal Perkebunan. Tim Pengarah bertugas untuk memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan perencanaan berbasis eproposal lingkup Ditjen. Perkebunan agar dapat berjalan dengan baik. Tim Pengarah berkewajiban mengkoordinasi segala hal menyangkut arah dan kebijakan Ditjen. Perkebunan terkait perencanaan berbasis e-proposal kepada Sekretaris Jenderal sebagai ketua Tim Pengarah.

3.

Tim Pelaksana yang diketuai Sekretaris Ditjen. Perkebunan beranggotakan para Direktur lingkup Ditjen. Perkebunan. Tim Pelaksana bertugas untuk mengoperasionalkan arahan dan kebijakan Tim Pengarah, memberikan masukan atas pelaksanaan perencanaan berbasis e-proposal lingkup Ditjen. Perkebunan. Tim Pelaksana berkewajiban mengkoordinasi segala hal menyangkut operasional pelaksanaan perencanaan berbasis e-proposal kepada Kepala Biro yang membidangi perencanaan sebagai ketua Tim Pelaksana.

4.

Tim Teknis yang diketuai Kepala Bagian Perencanaan beranggotakan tim perencanaan di masing-masing Eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan. Tim Teknis bertugas menyusun


151

substansi dan penyempurnaan struktur pada sistem eproposal, bertangunggjawab dalam mensosialisasikan sistem e-proposal kepada user yaitu SKPD Kabupaten/Kota lingkup, SKPD Provinsi, UPT pusat dan Satker Pusat lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dalam menerapkan sistem perencanaan berbasis e-proposal. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bagian Perencanaan dibantu oleh Kepala Sub Bagian yang membidangi program/kegiatan, pejabat fungsional dan staf yang kompeten mengelola perencanaan berbasis e-proposal. Tim Teknis berkewajiban mengkoordinasi segala hal menyangkut teknis pelaksanaan perencanaan berbasis eproposal kepada Kepala Bagian yang membidangi penyusunan kebijakan, program dan wilayah sebagai ketua Tim Teknis. 5.

Kepala Bagian yang membidangi perencanaan memiliki fungsi dalam menyusun program dan kegiatan serta tahapan atau alur pengusulan program dan kegiatan melalui mekanisme eproposal dan dibantu oleh Kepala Bagian yang membidangi evaluasi dan pelaporan dalam menyusun rekomendasi hasil evaluasi yang akan digunakan dalam proses perencanaan berbasis e-proposal.

6.

Tim Teknis dalam menjalankan tugasnya berkonsultasi kepada Tim Pelaksana. Demikian juga Tim Pelaksana berkonsultasi kepada Tim Pengarah.

7.

Tim Teknis membuat laporan secara berkala kepada Tim Pelaksana, dan selanjutnya Tim Pelaksana membuat laporan secara berkala kepada Tim Pengarah.

8.

Pengorganisasian e-proposal di daerah meliputi SKPD lingkup Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut oleh masing-masing SKPD.

152


BAB VI PENUTUP

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, tujuan dan sasaran Pembangunan Pertanian Nasional 2015-2019 difokuskan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, oleh karena itu kebijakan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan kedepan harus juga diarahkan dalam hal pemanfaatan SDA yang efektif dan efisien dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi perkebunan serta diiringi oleh peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM perkebunan. Implementasi terhadap pencapaian daya saing komoditi pertanian diharapkan dapat di wujudkan melalui pencapaian target-target utama pengembangan komoditi pertanian. Selanjutnya target tersebut akan menjadi pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan sasaran Pembangunan Perkebunan di tingkat nasional dan regional yang disesuaikan dengan potensi sumber daya serta karakteristik permasalahan yang dihadapi di lapangan. Salah satu tantangan berat yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan perkebunan adalah kompleksnya permasalahan kegiatan pengembangan komoditi perkebunan mulai dari aspek perencanaan sampai dengan implementasi kegiatan tersebut ke tingkat lapangan. Selain itu, pemerintah pusat dihadapkan dengan masalah keterbatasan anggaran karena setiap kegiatan yang diusulkan sebagian besar termasuk kegiatan prioritas, namun pemerintah belum mampu memfasilitasinya secara utuh. Disisi lain target kontribusi produksi perkebunan di daerah diharapkan terus meningkat sehingga diperlukan perencanaan dan koordinasi dalam implementasi pembangunan perkebunan baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu diharapkan agar anggaran pemerintah yang terbatas dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

153

perkebunan. Pedoman perencanaan pengajuan usulan kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal ini masih bersifat umum dan belum sempurna sehingga perlu dilengkapi dan dijabarkan lebih lanjut kedalam kegiatan-kegiatan operasional berdasarkan anggaran kinerja sesuai dengan tujuan dan prioritas nasional, potensi, karakteristik, kebutuhan dan kesiapan daerah sebagai pelaksananya. Pembangunan dibidang perkebunan melibatkan aspek yang sangat luas dan terkait dengan kewenangan instansi lain di dalam dan di luar lingkup Kementerian Pertanian, maka kerjasama yang harmonis secara lintas instansi sangat dibutuhkan. Dukungan para pelaku usaha agribisnis, pemda dan masyarakat luas khususnya pekebun yang merupakan komponen utama di dalam sistem agribisnis perkebunan nasional juga sangat dibutuhkan. Melalui kerjasama yang efektif dan bersifat saling mendukung diharapkan program-program yang telah dirumuskan dapat direalisasikan dan mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan.

154


LAMPIRAN 1. FORM DATABASE SPESIFIK KECAMATAN PERKEBUNAN

1.

Luasan Areal Eksisting Tanaman Rempah Penyegar dan Tanaman Tahunan

T-2 (Hektar) No. TM TBM TTR Total Tanaman Rempah Penyegar 1. Kakao 2. Kopi 3. Teh 4. Cengkeh 5. Lada 6. Pala Tanaman Tahunan 1. Kelapa Sawit 2. Karet 3. Kelapa 4. Jambu Mete 5. Kemiri Sunan 6. Jarak Pagar 7. Sagu Komoditas

2. No.

T-1 (Hektar) TM TBM TTR Total

Luasan Areal Eksisting Tanaman Semusim Luas Areal Eksisting (Hektar)

Komoditas T-2

T-1

Tanaman Semusim 1. Tebu 2. Nilam 3. Kapas 4. Tembakau


155

3.

Luas Areal Potensi Pengembangan Komoditas Perkebunan

No.

Komoditas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kelapa sawit Karet Kelapa Jambu Mete Kemiri Sunan Jarak Pagar Tebu Nilam Tembakau Kakao Kopi Teh Kapas Cengkeh Lada Sagu Pala

4.

Luas Areal Potensi Pengembangan (Hektar) T0 T+1 T+2

Produksi Dan Produktivitas Komoditas Perkebunan

No.

Komoditas

Produksi (Ton) T-2

T-1

Produktivitas (Kg/Ha) T-2 T-1

1. Kelapa sawit 2. Karet 3. Kelapa 4. Jambu Mete 5. Kemiri Sunan 6. Jarak Pagar 7. Tebu 8. Nilam 9. Tembakau 10. Kakao 11. Kopi 12. T e h 13. Kapas 156


No.

Komoditas

Produksi (Ton) T-2

14. 15. 16. 17.

T-1


Cengkeh Lada Sagu Pala


157

LAMPIRAN 2. FORM DATABASE SPESIFIK KABUPATEN/KOTA (SUB SEKTOR PERKEBUNAN) I.

II.

KONDISI AGRO-EKOSISTEM

1)

Curah hujan

: ……...mm/tahun

2)

Ketinggian tempat

:………dpl

3)

Topografi tempat :………(pilih salah satu) a. Dataran rendah (DAS, Pantai, Padang Rumput, lainnya............) b. Dataran sedang (Lereng, Flat/rata, Plato, Lembah, lainnya….) c. Dataran tinggi (Perbukitan, Gunung, Pegunungan, lainnya...)

4)

Temperatur udara

: ………………°C

5)

Kelembaban udara

: ………………%

6)

Lama bulan iklim a. Bulan kering (< 60 mm/bulan) : ……. bulan b. Bulan lembab (60-100 mm/bulan) : ……. bulan c. Bulan basah (> 100 mm/bulan) : ……. bulan

7)

Ketersediaan sumber air : ……(ada/tidak), jika ada : Jenisnya : (air terjun, air tanah, air rawa/telaga, air laut, air hujan, mata air, air sungai, air danau, air desalinasi, dll)

8)

Jenis tanah : ...………… (contoh : andosol, regosol, organosol, aluvial, litosol, dll)

KONDISI KELEMBAGAAN

1)

Jumlah tenaga kerja di sub sektor perkebunan : ………jiwa a. Jumlah laki-laki : ...........jiwa b. Jumlah perempuan : ...........jiwa

2)

Jumlah petani/pekebun perkebunan

158

: ............KK


3)

Jumlah penangkar

: ..........orang

4)

Jumlah kelompok tani

: ...........KT

5)

Jumlah petugas perkebunan a. POPT b. PBT

: ..........orang : ..........orang

III. KONDISI PEREKONOMIAN 1)

Kontribusi PDRB sub sektor perkebunan terhadap sektor pertanian :...........%

2)

Volume ekspor komoditi perkebunan :

No.

Komoditas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kelapa sawit Karet Kelapa Jambu Mete Kemiri Sunan Jarak Pagar Tebu Nilam Tembakau Kakao Kopi Teh Kapas Cengkeh Lada Sagu Pala

Volume Ekspor (ton)

Jenis Barang Ekspor

Keterangan : Volume ekspor berdasarkan pada angka tetap pada tahun terakhir. Contoh jenis barang yang diekspor dari komoditi kelapa sawit seperti TBS, CPO, minyak sawit lainnya dan lain-lain. Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

159

IV. KONDISI PENANGANAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN 1)

Penanganan OPT Perkebunan

No.

Komoditas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kelapa sawit Karet Kelapa Jambu Mete Kemiri Sunan Jarak Pagar Tebu Nilam Tembakau Kakao Kopi Teh Kapas Cengkeh Lada Sagu Pal

2)

Luas Lahan Lokasi Intensitas yang sudah Pengen Serangan OPT dikendalikan dalian OPT (ringan, (Hektar) (Nama sedang, T-2 T-1 Kecamatan) berat)

Penanganan kebakaran lahan dan kebun

No.

Komoditas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


160

Jenis OPT Dominan

Luas Serangan OPT (Hektar) T-2 T-1

Luas Kebakaran Lahan/Kebun (Hektar) T-2 T-1

Lokasi Kebakaran Lahan/Kebun (Kecamatan)

Persentase Kebakaran Lahan/Kebun dari Total Lahan (%)


3) No.

Konversi lahan Komoditas

1.

Kelapa sawit

2.

Karet

3.

Kelapa

4.

Jambu Mete

5.

Kemiri Sunan

6.

Jarak Pagar

7.

Tebu

8.

Nila

9.

Tembakau

10.

Kakao

11.

Kopi

12.

Teh

13.

Kapas

14.

Cengkeh

15.

Lada

16.

Sagu

17.

Pala

Konversi Lahan Perkebunan menjadi :

Luasan Konversi Lahan dalam 2 tahun terakhir (Hektar)

Keterangan : Konversi lahan komoditi perkebunan dapat berubah fungsi menjadi lahan permukiman, lahan tanaman pangan, lahan hortikultura, lahan peternakan/ padang pengembalaan, lahan pertambangan, lahan perkantoran/gedung, lahan konservasi/ruang terbuka/taman dan lain-lain.

V.

KONDISI SARANA PRASARANA

No.

Komoditas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kelapa sawit Karet Kelapa Jambu Mete Kemiri Sunan Jarak Pagar Tebu Nilam Tembakau Kakao Kopi Teh

Jalan Produksi (km)

Kebun Sumber Bahan Tanam (Ha) Kebun Kebun Entres Induk (Ha) (Ha)

Unit Pengolahan Hasil (UPH) Banyaknya UPH (unit)

Kapasitas (ton/hari)


161

No.

13. 14. 15. 16. 17.

Komoditas

Jalan Produksi (km)

Kebun Sumber Bahan Tanam (Ha) Kebun Kebun Entres Induk (Ha) (Ha)

Unit Pengolahan Hasil (UPH) Banyaknya UPH (unit)

Kapasitas (ton/hari)

Kapas Cengkeh Lada Sagu Pal

Keterangan : Kondisi Sarana Prasarana adalah kondisi pada saat ini/current time

VI. LUAS AREAL EKSISTING KOMODITAS PERKEBUNAN 1) No.

Tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan T-2 (Ha)

Komoditas

TM Tanaman Rempah Penyegar 1. Kakao 2. Kopi 3. Teh 4. Cengkeh 5. Lada 6. Pal Tanaman Tahunan 1. Kelapa Sawit 2. Karet 3. Kelapa 4. Jambu Mete 5. Kemiri Sunan 6. Jarak Pagar 7. Sagu

2) No.

TBM

TTR

T-1 (Ha) Total

TM

TBM

TTR

Total

Tanaman semusim Luas Areal Eksisting (Ha)

Komoditas T-2

T-1

Tanaman Semusim 1. 2. 3. 4.

Tebu Nilam Kapas Tembakau

162


VII. LUAS AREAL POTENSI PERKEBUNAN No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

KOMODITAS

Luas Areal Potensi Pengembangan (Ha) T0 T+1 T+2

Komoditas Kelapa sawit Karet Kelapa Jambu Mete Kemiri Sunan Jarak Pagar Tebu Nilam Tembakau Kakao Kopi Teh Kapas Cengkeh Lada Sagu Pal

VIII.PRODUKSI DAN PERKEBUNAN No.

PENGEMBANGAN

Komoditas

PRODUKTIVITAS

Produksi (Ton) T-2 T-1

KOMODITAS




163

IX. KONDISI KINERJA SATKER (diisi bagi SKPD yang menjadi satker mandiri) T-2 No.

Kegiatan

1.

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Dukungan Perlindungan Perkebunan

2.

3.

4. 5.

X.

Total Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

T-1 %

Total Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

DUKUNGAN KEBIJAKAN LAINNYA 1)

Peraturan Daerah (Perda) penetapan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) : a. No. Perda : ……….. b. Tanggal berlaku : ……….. c. Lampirkan Perda : (attach file)

2)

Peraturan Daerah (Perda) penetapan kawasan sentra pengembangan komoditi perkebunan : a. No. Perda : ………… b. Tanggal berlaku : ………… c. Lampirkan Perda : (attach file)

164


LAMPIRAN 3. FORM DATABASE UMUM WILAYAH PROVINSI I.

Letak Wilayah (Geografis) Kabupaten/Kota 1. 2. 3.

II.

Lintang Utara (LU) Lintang Selatan (LS) Bujur Timur (BT)

: : :

Batas Wilayah a. b. c. d.

Utara Selatan Timur Barat

: : : :

III. Luas Wilayah a. b.

Luas Daratan Luas Lautan

:.....................Km2 :.....................Km2

IV. Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota a. b. c. V.

Jumlah Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Kelurahan

: : :

Kondisi Demografi a. b. c.

Jumlah Penduduk Luas Wilayah Ratio Jenis Kelamin

d.

Pendidikan

:……………….jiwa :……………….Km2 : Laki-laki =…….% Perempuan =…….% : SD =…….% SLTP =…….% SMU =…….% Diploma =…….% Sarjana =…….% Master =…….% Doktor =…….%


165

e.

Jumlah Keluarga Menurut Mata Pencaharian : Total Rumah Tangga =…….KK Jumlah Keluarga Petani =…….KK Jumlah Angkatan Kerja Produktif =…….Orang -

VI. Kondisi Perekonomian

a.

Total Produk Domestik Bruto (PDRB) Kab/Kota : Rp……..

b.

Dukungan PDRB sektor terhadap perekonomian daerah (PDRB) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan (%) Pertambangan dan Penggalian (%) Industri Pengolahan (%) Listrik, Gas dan Air Bersih (%) Konstruksi (%) Perdagangan, Hotel dan Restoran (%) Pengangkutan dan Komunikasi (%) Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan (%) Jasa-jasa (%)

c.

Dukungan PDRB sub sektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian Tanaman Pangan =…..% Perkebunan =…..% Peternakan =…..% Kehutanan =…..% Perikanan =…..%

VII. Kelembagaan

1.

2.

166

Kelembagaan Petani a. Jumlah Gapoktan b. Jumlah kelompok tani c. Jumlah kelompok wanita tani d. Jumlah kelompok pemuda tani

: .........Gapoktan : ..........KT : ..........KT : ..........KT

Kelembagaan Penyuluhan a. Jumlah penyuluh PNS laki-laki : ………orang b. Jumlah penyuluh PNS perempuan : ………orang Pedoman Perencanaan Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Melalui e-Proposal

c. d. e. f. 3.

4.

5.

Jumlah THL-TB PP laki-laki Jumlah THL-TB PP perempuan Jumlah swadaya laki-laki Jumlah swadaya perempuan

Kelembagaan Pembiayaan a. Jumlah koperasi b. Jumlah BPR c. Jumlah Bank Pemerintah d. Jumlah Bank Swasta e. Jumlah LKMA Kelembagaan pemasaran a. Jumlah pasar b. Jumlah supermarket/kios c. Jumlah STA d. Jumlah TA e. Jumlah Pasar Tani f. Jumlah eksportir eksportir Kelembagaan sarana a. Jumlah kios alsintan b. Jumlah kios saprotan c. Jumlah penggilingan d. Jumlah pengeringan

: ………orang : ………orang : ………orang : ………orang :………unit koperasi : ………unit BPR : ………unit bank : ………unit bank : ………unit LKM : ………unit pasar : ………unit : ………unit STA : ………unit TA : ……….unit pasar : ………unit

: ………unit kios : ………unit kios : ………unit : ………unit

VIII.Kondisi/Sumber Ketersediaan Air

a. b. c. d. e.

Danau Sungai Waduk Embung Sumber air lainnya

:…..unit :…..unit :…..unit :…..unit :…..unit

IX. Utilitas Listrik

a. b.

Ketersediaan listrik Sumber listrik

: baik, sedang, rusak : baik, sedang, rusak


167

X.

Luas Lahan Pertanian

a. b. c.

168

Lahan pertanian tanaman pangan :…...hektar Lahan perkebunan :…...hektar Lahan hortikultura :…...hektar


LAMPIRAN 4.

INFORMASI TERKAIT NARASI E-PROPOSAL 1.

Tujuan berisi tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pengajuan proposal untuk pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perkebunan.

2.

Masalah berisi masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan pekebunan. Masalah utama diperoleh berdasarkan identifikasi lapangan dan diskusi dengan pihak terkait.

3.

Potensi kawasan berisi nama komoditas unggulan yang potensial serta luas potensi pengembangan. Boleh menyebutkan lebih dari satu komoditas tetapi maksimal 3 komoditas per sub sektor dalam satu kabupaten/kota.

4.

Prospek pengembangan berisi prospek pengembangan komoditi perkebunan ke depan mencakup perluasan areal, produksi, produktivitas, penyerapan tenaga kerja, pengembangan usaha industri dan pemasarannya.

5.

Strategi berisi cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Startegi ini nantinya akan dijabarkan lebih lanjut kedalam kebijakan/regulasi, program dan kegiatan.

6.

Kegiatan prioritas berisi kegiatan prioritas (maksimal 3 kegiatan) yang mampu memberikan daya pengungkit (trigger)/berdampak besar bagi pencapaian tujuan.

7.

Indikator kinerja berisi nama indikator kinerja output dan outcome yang dilengkapi dengan angka kuantitatif beserta besaran dan satuan volumenya.

8.

Analisis resiko berisi tingkat risiko pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.


169

LAMPIRAN 5.

DATA PENDUKUNG UPLOADING E-PROPOSAL 1.

RAB atau komponen kegiatan yang akan di usulkan

2.

Peta pengembangan kawasan perkebunan

3.

Peta sebaran potensi komoditi perkebunan

4.

Kinerja pembangunan perkebunan baik serapan anggaran maupun capaian fisik (%)

5.

Peraturan daerah mengenai RTRW Provinsi

6.

Nomor registrasi keputusan penetapan kelompok tani atau nomor SK pengukuhan kelompok tani

7.

Rencana strategis pengembangan perkebunan di daerah

8.

Rencanan dukungan perkebunan

170

APBD

per

kegiatan

pembangunan


Pedoman Pengajuan E-Proposal (2)

Recommend Documents