Pedoman Pelaksanaan Sanitasi

PedomanPelaksanaan Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat

KATA PENGANTAR

K a t a P e n g a n t a r |i


DAFTAR ISI Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Tentang Pedoman

vii

Pengguna Pedoman

vii

Tabel Pengguna Pedoman

viii

Daftar Singkatan

ix

BAB 1 PENDAHULUAN

1-1

1.1. Latar Belakang

1-1

1.2. Maksud

1-2

1.3. Tujuan

1-2

1.4. Sasaran

1-2

1.5. Ruang lingkup

1-3

1.6. Prinsip dan Pendekatan

1-4

1.6.1. Prinsip

1-4

1.6.2. Pendekatan

1-5

BAB 2 KOMPONEN PROGRAM

2-1

2.1. Komponen Program BAB 3 ORGANISASI 3.1. Organisasi Pelaksana Tingkat Pusat

2-1 3-1 3-1

3.1.1.

Tim Pengendali

3-1

3.1.2.

Tim Pengarah

3-1

3.1.3.

Tim Pelaksana Teknis

3-2

3.1.4.

Executing Agency

3-3

3.1.5.

Project Coordination and Monitoring Unit ( PCMU)

3-3

ii|D a f t a r I s i


3.1.6.

Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen Tingkat

3-4

Pusat 3.1.7.

Inspektorat Jenderal Kementrian Pekerjaan Umum

3-5

3.1.8.

Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP)

3-5

3.2. Organisasi Pelaksana Tingkat Provinsi

3-6

3.2.1.

Pemerintah Provinsi

3-6

3.2.2.

Tim Pengarah Provinsi

3-6

3.2.3.

Unit Pelaksana Program Provinsi/Provincial Project

3-7

Implementation Unit (PPIU) 3.2.4.

Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen Tingkat

3-8

Provinsi 3.3. Organisasi Pengelola Tingkat Kabupaten/Kota

3-8

3.3.1.

Pemerintah Kabupaten/Kota

3-8

3.3.2.

Tim Pengarah Kabupaten/Kota

3-9

3.3.3.

Unit Pelaksana Program Kabupaten/Kota District Project

3-9

Implementation Unit (DPIU) 3.3.4.

Satuan

Kerja

(

Satker)

dan

Pejabat

Pembuat

3-11

Komitmen (PPK) Tingkat Kabupaten/Kota 3.4. Organisasi Pelaksana Tingkat Kecamatan 3.4.1

Kelompok

Kerja

Sanitasi

3-12

Kecamatan

(Pokjasan

3-12

Kecamatan) 3.5. Organisasi Pelaksana Tingkat Kelurahan 3.5.1

Kelompok

Kerja

Sanitasi

3-13 Kelurahan

(Pokjasan

3-14

Kelurahan 3.6. Organisasi Pengelola Tingkat Masyarakat

3-15

3.6.1. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)

3-15

3.6.2. Kelompok Swadaya Masyarakat Sanitasi (KSM Sanitasi)

3-17

3.6.3. Kader Masyarakat

3-18

D a f t a r I s i |iii


3.7.

BAB 4

Konsultan Manajemen

3-19

3.7.1.

National Project Manajement Consultant (NPMC)

3-19

3.7.2.

Regional Project Manajement Consultant ( RPMC)

3-20

3.7.3.

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

3-24

KETENTUAN PELAKSANAAN

4-1

4.1. Penetapan Lokasi Sasaran

4-1

4.2. Penerima Manfaat

4-2

4.3. Pendanaan

4-2

4.3.1. Sumber Dana

4-2

4.3.2. Penerima Dana

4-3

4.3.3. Mekanisme Pencairan Dana

4-3

BAB 5 KRITERIA TEKNIS

5-1

5.1. Umum

5-1

5.2. MCK Umum

5-1

5.2.1.

Bangunan Atas ( MCK Umum)

5-1

5.2.2.

Bangunan

Bawah

(Instalasi

Pengolahan

Air

5-2

Limbah/IPAL ) 5.3. Instalasi Pengolahan Limbah Komunal ( IPAL Komunal)

5-3

5.3.1.

Komponen Perpipaan : Saluran Pembuangan Komunal

5-3

5.3.2.

Komponen Pengolah Limbah

5-4

5.4. Sistem Pengolah Limbah

5-5

5.4.1.

Bio Digester

5-5

5.4.2.

Baffled Reactor (Tangki Septic Bersusun)

5-6

5.5. Sistem Pembuangan

5-8

5.5.1.

Pembuangan Ke Sungai

5-8

5.5.2.

Pengurasan Dengan Truk Tinja

5-9

iv|D a f t a r I s i


BAB 6 TAHAPAN PELAKSANAAN

6-1

6.1. Umum

6-1

6.2. Tahapan Penyiapan Warga

6-4

6.2.1.

Sosialisasi Awal Tingkat Kelurahan

6-4

6.2.2.

Rembug Kelurahan I

6-5

6.3. Tahapan Perencanaan

6-9

6.3.1.

Review PJM Pronangkis

6-9

6.3.2.

Pelaksanaan Pemetaan Sanitasi Kelurahan

6-9

6.3.3.

Penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi

6-11

(Community Sanitation Improvement Action Plan/CSIAP) 6.3.4.

Rembug Kelurahan II

6-12

6.3.5.

Rembug Tingkat RT/RW I (Penyiapan Pemetaan RPA)

6-14

6.3.6.

Pelaksanaan Pemetaan Kebutuhan Sanitasi dengan RPA

6-15

6.3.7.

Rembug Tingkat RT/RW II (Penetapan Titik Lokasi

6-16

Infrastruktur dan Pembentukan KSM) 6.3.8.

Penyusunan RKM

6-19

6.3.9.

Penyusunan DED dan RAB

6-22

6.3.10

Pengajuan Dokumen Rencana Pembangunan

6-22

6.4. Tahap Pelaksanaan FISIK

6-24

6.4.1.

Rembug Tingkat RT/RW III

6-24

6.4.2.

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

6-27

6.5. Tahap Operasi Dan Pemeliharaan Oleh Masyarakat

6-44

6.5.1.

Rembug Tingkat RT/RW IV

6-44

6.5.2.

Serah Terima Infrastruktur

6-47

6.5.3.

Operasi Dan Pemeliharaan Oleh Masyarakat

6-48

D a f t a r I s i |v


BAB 7 PENGENDALIAN

7-1

7.1. Umum

7-1

7.2. Pemantauan

7-2

7.3. Pelaporan

7-2

7.4. Evaluasi Program

7-4

7.4.1.

Indikator Kinerja Program

7-4

7.5. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

7-5

7.6. Tindak Pengamanan /Safeguard

7-7

7.6.1

Safeguard Pembebasan Lahan dan Pemukiman kembali

7-7

7.6.2.

Safeguard Lingkungan

7-8

7.6.3.

Safeguard pada kelompok rentan/marjinal

7-9

7.7. Keterlibatan Perempuan, Kelompok Rentan/Marjinal dan

7-9

Penduduk Miskin BAB 8 OPERASI DAN PEMELIHARAAN

8-1

8.1. Umum

8-1

8.2. Pengelolaan

8-2

8.3. Jangkauan Pelayanan

8-3

8.4. Tata Cara

8-3

8.5. Pendanaan

8-5

8.6. Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota

8-5

8.7. Pengoperasian Sarana Sanitasi

8-5

8.7.1.

Sarana MCK Umum

8.7.2.

Sistem Komunal

8-5 8-16

BAB 9 PENUTUP

9-1

9.1. Penutup

9-1

LAMPIRAN

vi|D a f t a r I s i


TENTANG PEDOMAN Pedoman umum Program Sanitasi

Berbasis Masyarakat (SPBM) disusun untuk

menjembatani dan memberikan arah bagi seluruh pelaku baik dari aparat pemerintah, konsultan, fasilitator dan masyarakat dalam melaksanakan program. Pedoman umum ini memuat penjelasan ringkas konsep Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) terkait dengan prinsip dan pendekatan; komponen program, organisasi pelaksana; mekanisme pendanaan; pemantauan dan evaluasi; pengendalian kegiatan; operasional dan pemeliharaan hasil kegiatan. Pedoman ini akan dilengkapi dengan pedoman yang lebih rinci terdiri dari: (i) pedoman pelaksanaan (memuat penjelasan tata cara pelaksanaan tahapan program), (ii) pedoman teknis (memuat penjelasan teknis dan tata cara pembangunan prasarana/sarana sanitasi). Tentu masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan pedoman umum ini karena itu saran dan masukan sangat diperlukan untuk perbaikan dan pegembangan lebih lanjut.

PENGGUNA PEDOMAN Penyelenggaraan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari berbagai pihak dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan,

mulai

dari

masyarakat,

fasilitator,

konsultan

sampai

dengan

aparat

pemerintah. Pedoman umum ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi semua pihak secara proporsional sehingga mampu melaksanakan program secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

T e n t a n g P e d o m a n & P e n g g u n a P e d o m a n |vii


Tabel Pengguna Pedoman No.

Pelaku

Manfaat

1.

Pengelola Program (di seluruh level

x x x x

2.

Organisasi Masyarakat (BKM/LKM,UPK, UPL,UPS,Pokja san kel, KSM)

x Acuan pelaksanaan kegiatan di lapangan x Membangun koordinasi, kemitraan dan sinergi dengan stakeholder x Menjamin ketepatan sasaran dan penerima manfaat

3.

Masyarakat, kader masyarakat

x Memahami aturan yang harus diikuti dalam pelaksanaan tahapan kegiatan x Mendapatkan gambaran kesempatan yang ditawarkan dalam program x Mengembangkan kontrol sosial

4.

Fasilitator Program (konsultan manajemen, fasilitator masyarakat)

x Acuan Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat x Pengendalian kualitas pekerjaan x Acuan penyusunan rencana kerja pelaksanaan dan evaluasi program

5.

Kelompok Peduli

x x x x x

Memahami filosofi program secara utuh Dasar pelaksanaan kebijakan pengendalian program Acuan dalam penilaian kinerja pelaksanaan program Membangun kemitraan dan sinergi program pembangunan

Memahami tata cara pelaksanaan program Melakukan kontrol sosial Melakukan advokasi Membangun kemitraan dan sinergi Mengembangkan jaringan kelembagaan

viii|T a b e l P e n g g u n a P e d o m a n


DAFTAR SINGKATAN ADB APBD APBN BAPPEDA BAPPENAS BASPK Bawasda BKM BLM BOP BPKP CPMU CSIAP CTPS DJCK DIPA DPIU EA FISSA FGD FM GAP GoI Kemen PU Kemenkeu Kemenkes Kemendiknas KPA KPPN

Asian Development Bank Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan Badan Pengawas Daerah Badan Keswadayaan Masyarakat Bantuan Langsung Masyarakat Biaya Operasional Proyek Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Central Project Management Unit Community Sanitation Improvement Action Plan Cuci Tangan Pakai Sabun Direktorat Jenderal Cipta Karya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran District Project Implementation Unit Executing Agency Financial Statement for Special Account Focussed Group Discussion Fasilitator Masyarakat Gender Action Plan Government of Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Keuangan Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan Nasional Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara

D a f t a r S i n g k a t a n |ix


KSM LKM LMK LMP LP2K LSM M&E MDG MIS MTPRP MPA NPMC NTDMT O&M O&P PA PAC PBM PCMU PCR Pemda PJM Pronangkis PHBS PPHLN PHAST PNPM PPIU PPK-PLP PPM PPMS P2KP QPR RAB RKM

Kelompok Swadaya Masyarakat Lembaga Keswadayaan Masyarakat Laporan Manajemen Keuangan Laporan Manajemen Proyek Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat Monitoring dan Evaluasi Millennium Development Goals Management Information System Medium-Term Poverty Reduction Plan Methodology for Participatory Assessment National Project Management Consultant (Konsultan Manajemen Pusat) National Training Design and Management Team Operation and Maintenance Operasi dan Pemeliharaan Pengguna Anggaran Public Awareness Campaign Pembangunan Berbasis Masyarakat Project Coordination and Monitoring Unit Project Completion Report Pemerintah Daerah Program Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Participatory Hygiene and Sanitation Transformation Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Provincial Project Implementation Unit Pejabat Pembuat Komitmen – Penyehatan Lingkungan Permukiman Pengelolaan Pengaduan dan Masalah Project Performance Monitoring System Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) Quarterly Progress Report (Laporan Triwulan) Rencana Anggaran Biaya Rencana Kegiatan Masyarakat

x| D a f t a r S i n g k a t a n


RPMC RPJM Satker SIM SP2D SP2K SP3 SPBM SPM TKK TNP2K UPK UPL UPS USRI WA

Regional Provincial Management Consultant (Konsultan Manajemen Regional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Sistem Informasi Manajemen Surat Perintah Pencairan Dana Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat Surat Perintah Membayar Tim Koordinasi Kabupaten Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Unit Pengelola Keuangan Unit Pengelola Lingkungan Unit Pengelola Sosial Urban Sanitation and Rural Infrastructure Withdrawl Application

D a f t a r S i n g k a t a n |xi


BAB 1 1.1.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) merupakan salah satu komponen Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) yang diselenggarakan

sebagai

program

pendukung

PNPM-Mandiri.

Program

ini

bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme penyelenggaraan Program Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) menerapkan

pendekatan pembangunan berkelanjutan

berbasis

masyarakat

melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program sampai dengan upaya keberlanjutan, khususnya dalam hal peningkatan kualitas prasarana dan sarana sanitasi

berbasis masyarakat dalam rangka

mendukung upaya pencapaian target MDG pada 2015, yaitu menurunkan sebesar separuh dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses sanitasi dasar serta sasaran RPJMN 2010-2014 dalam bidang sanitasi yaitu stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan peningkatan layanan pengelolaan air limbah. Program SPBM ini dilaksanakan secara bertahap di 1350 kelurahan yang berada di 34 kabupaten/kota di 5 provinsi terpilih yang sebelumnya menjadi lokasi pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP), lokasi kelurahan tersebut telah menerima dana BLM minimal sebanyak 3 kali siklus. Hal ini merupakan perwujudan dari sinergi diantara program pembangunan yang dilaksanakan oleh P e n d a h u l u a n b a b Ͳ 1 |1


pemerintah. Pada pelaksanaan nantinya program ini akan menggunakan lembaga masyarakat (BKM/LKM) yang sudah ada dan mempunyai rekam jejak dan kinerja yang baik dalam mengelola program pemberdayaan masyarakat. Melalui pelaksanaan Program SPBM ini masyarakat akan merencanakan program, memilih jenis prasarana/sarana sanitasi komunal yang sesuai dengan kebutuhan, menyusun rencana kerja, melakukan pembangunan konstruksi serta mengelola dan melestarikan hasil pembangunan. 1.2.

MAKSUD Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana sanitasi komunal berbasis masyarakat khususnya bagi kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin.

1.3.

TUJUAN Tujuan Program SPBM adalah: 1. Meningkatnya kesadaran sanitasi dan promosi praktik hidup bersih dan sehat masyarakat. 2. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan layanan sanitasi yang berkelanjutan. 3. Tersedianya sistem sanitasi komunal yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

1.4.

SASARAN Sasaran Program SPBM adalah: 1. Meningkatnya kesadaran sanitasi dan promosi praktik hidup bersih dan sehat melalui kegiatan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

b a b Ͳ 1 |2P e n d a h u l u a n


2. Tersedianya sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi komunal)

yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

masyarakat, berkualitas, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan; 3. Meningkatnya

kemampuan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

prasarana/sarana penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi komunal) secara

partisipatif,

transparan,

dapat

dipertanggungjawabkan

dan

berkelanjutan; 4. Tersusunnya

Rencana

Aksi

Perbaikan

Sanitasi

(Community

Sanitation

Improvement Action Plan/CSIAP) yang responsif kepada upaya peningkatan kualitas sanitasi masyarakat; 5. Meningkatnya kemampuan perangkat pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan khususnya di sektor penyehatan lingkungan permukiman; 1.5.

RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Program SPBM adalah: 1. Penyediaan prasarana/sarana sanitasi masyarakat meliputi: (i) fasilitas MCK komunal dan (ii) instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal; 2. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan pembangunan khususnya terkait dengan upaya penyehatan lingkungan permukiman berbasis masyarakat. Kegiatan penyehatan lingkungan permukiman melalui penyediaan sistem sanitasi komunal berbasis masyarakat dilaksanakan secara terpadu, mengacu pada Rencana

Program Investasi

Jangka Menengah (RIPJM), Strategi

Sanitasi

Kota/Kabupaten (SSK), PJM Pronangkis (Medium Term Poverty Reduction

Plan/MTPRP) dan Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi (Community Sanitation Improvement Action Plan/CSIAP) yang telah disusun.

P e n d a h u l u a n b a b Ͳ 1 |3


1.6.

PRINSIP DAN PENDEKATAN 1.6.1. Prinsip Prinsip dasar Program SPBM adalah: 1. Tanggap kebutuhan, masyarakat yang layak mengikuti program akan bersaing mendapatkan program dengan cara menunjukkan komitmen serta kesiapan untuk melaksanakan sistem sesuai dengan pilihannya. 2. Pengambilan keputusan berada sepenuhnya ditangan masyarakat, peran pemerintah dan konsultan pendamping hanya sebatas sebagai fasilitator. 3. Masyarakat menentukan, merencanakan, membangun dan mengelola sistem yang mereka pilih sendiri, dengan difasilitasi oleh konsultan pendamping yang mempunyai pengalaman dalam bidang teknologi pengolahan limbah dan pendampingan sosial. 4. Pemerintah berperan memfasilitasi inisiatif kelompok masyarakat, bukan sebagai pengelola sarana. Prinsip penyelenggaraan Program SPBM adalah: 1.

Dapat diterima; Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan musyawarah kelurahan sehingga didukung dan diterima oleh masyarakat. Hal ini berlaku mulai dari saat pemilihan lokasi dan penentuan solusi teknis (jenis prasarana/sarana mekanisme

dan

pilihan

pelaksanaan

teknologi

kegiatan

dan

yang

digunakan),

pengadaan,

serta

penentuan penetapan

mekanisme pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sanitasi masyarakat. 2. Transparan; Penyelenggaraan kegiatan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat dan perangkat pemerintah daerah sehingga memungkinkan terjadinya pengawasan dan evaluasi oleh semua pihak.



3. Dapat dipertanggungjawabkan; Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat. 4. Berkelanjutan; Penyelenggaraan kegiatan harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana secara mandiri oleh masyarakat pengguna. 5. Kerangka

Jangka

Menengah;

Penyelenggaraan

dilaksanakan

pada

kerangka jangka menengah sebagai dasar upaya peningkatan akses terhadap pelayanan prasarana dan sarana sanitasi bagi penduduk miskin, kaum perempuan dan kelompok rentan/ marjinal. 6. Sederhana, Tata cara, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan bersifat sederhana, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh seluruh stakeholder. 1.6.2. Pendekatan Program SPBM merupakan program pembangunan prasarana dan sarana sanitasi, dengan pendekatan: 1. Pemberdayaan Masyarakat, artinya seluruh proses implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan) melibatkan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan; 2. Keberpihakan kepada penduduk miskin, kaum perempuan dan kelompok rentan/marjinal, artinya orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kegiatan ditujukan kepada kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin/masyarakat berpenghasilan rendah;

P e n d a h u l u a n b a b Ͳ 1 |5


3. Otonomi dan desentralisasi, artinya pemerintah daerah dan masyarakat bertanggungjawab penuh pada penyelenggaraan program dan keberlanjutan prasarana/sarana terbangun; 4. Partisipatif, artinya masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan

dan

pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin; 5. Keswadayaan, artinya masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan, melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan serta pemeliharaan hasil kegiatan; 6. Keterpaduan program pembangunan, artinya program yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan program pembangunan yang lain; 7. Penguatan

Kapasitas

Kelembagaan,

artinya

pelaksanaan

kegiatan

diupayakan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah, lembaga masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pelaksanaan pembangunan penyehatan lingkungan permukiman;

8. Kesetaraan dan keadilan gender, artinya terdapat kesetaraan antara kaum pria dan dan perempuan dalam setiap tahap pembangunan dan dalam pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan secara adil;



BAB 2 2.1.

KOMPONEN PROGRAM

KOMPONEN PROGRAM Komponen program Sanitasi Sanitasi Perkotaan Berbasi Masyarakat (SPBM) terdiri dari: 1. Pendampingan Masyarakat Komponen ini bertujuan memberdayakan masyarakat agar sadar sanitasi dan merubah perilaku hidup menjadi lebih bersih dan lebih sehat. Komponen ini meliputi: i)

Sosialisasi

program

kepada

masyarakat

secara

menyeluruh

dan

berkelanjutan. ii) Fasilitasi masyarakat yang mencakup review identifikasi masalah dan kebutuhan

prasarana

dan

sarana

penyehatan

lingkungan,

evaluasi

kapasitas masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta proses pengambilan keputusan. iii) Penguatan

kelembagaan

dan

kapasitas

masyarakat

dalam

upaya

peningkatan penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi dan hygiene) melalui kegiatan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). iv) Pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi atau Community Sanitation Improvement Action Plan (CSIAP) yang responsif terhadap upaya penyehatan lingkungan permukiman. v) Pendampingan masyarakat dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana terbangun untuk menjamin keberlanjutan dan kelestarian hasil kegiatan.

K o m p o n e n P r o g r a m b a b Ͳ 2 |1


Di tingkat kelurahan sasaran, pelaksanan program akan melibatkan organisasi masyarakat (Lembaga/Badan Keswadayaan Masyarakat (LKM/BKM) yang merupakan organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP). Program SPBM diprioritaskan untuk memberikan kesempatan secara aktif bagi masyarakat setempat terutama kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin pada setiap tahapan kegiatan mulai dari identifikasi, perencanaan dan pengambilan keputusan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat akan melibatkan

tim fasilitator yang

terdiri dari fasilitator pemberdayaan sanitasi, fasilitator manajemen dan fasilitator

teknik

yang

akan

bertugas

dalam

melaksanakan

proses

pendampingan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pembangunan fisik dan pengelolaan serta pemeliharaan. 2. Pembangunann

Sarana

Sanitasi

komunal

Berbasis

Masyarakat,

melalui penyediaan dana block grant untuk setiap kelurahan sasaran. Melalui

komponen ini akan diberikan dana block grant Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM) maksimal sebesar Rp.350 juta (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap kelurahan sasaran, yang digunakan untuk prasarana dan sarana sanitasi komunal

penyediaan

yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Sarana sanitasi komunal yang dimaksud adalah sistem sanitasi bersama yang meliputi : -

Sarana MCK komunal

-

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal

Rincian penggunaan dana BLM adalah: a) maksimal 5% untuk untuk biaya persiapan, perencanaan dan operasional, b) maksimal 35% untuk biaya upah dan c) minimal 60% untuk biaya konstruksi.

b a b Ͳ 2 |2K o m p o n e n P r o g r a m


Dana operasional tidak diperbolehkan dialokasikan sebagai gaji dan hanya diperbolehkan untuk biaya perjalanan, pembelian alat tulis, materai dan perlengkapan lainnya serta pelaporan dan dokumentasi. 3. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/ kota). Komponen peningkatan kapasitas pemerintah daerah ini merupakan rangkaian kegiatan yang berorientasi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan tata pemerintahan yang baik (good governance). Komponen ini meliputi: i)

Pelatihan Perencanaan Partisipatif, meliputi kegiatan coaching/pelatihan yang

difasilitasi

oleh

RPMC

(Regional

Provincial

Management

Consultant) terkait dengan perencanaan partisipatif dan sinergi perencanaan

pembangunan

top

down

dan

bottom

up

serta

pengembangan kapasitas bagi perangkat pemerintah daerah dan masyarakat. ii) Penguatan kapasitas dalam hal pengelolaan pengaduan dan masalah, melalui pengembangan unit penanganan pengaduan dan masalah untuk

mengelola

pengaduan

masyarakat

sebagai

dukungan

pelaksanaan kontrol sosial masyarakat dalam memantau pelaksanaan program. Unit penanganan pengaduan dan masalah ini diarahkan dikembangkan sampai dengan di level kelurahan.

iii) Penguatan kapasitas dalam hal pengelolaan dan pengendalian data dan pelaporan (Sistem Informasi Manajemen), di tingkat kota/kabupaten, dengan

tujuan

agar

pemerintah

daerah

dapat

memantau,

mengendalikan dan mengelola perkembangan pelaksanaan kegiatan program secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

K o m p o n e n P r o g r a m b a b Ͳ 2 |3


b a b Ͳ 2 |4K o m p o n e n P r o g r a m


BAB 3

ORGANISASI

Penyelenggaraan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) melibatkan berbagai komponen pelaksana dan instansi terkait yang berjenjang dari tingkat kelurahan, kota/kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat dengan struktur organisasi tergambar pada Gambar 3.1. Dalam bab ini, akan dibahas organisasi pelaksana Program SPBM pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kelurahan: 3.1.

ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT PUSAT 3.1.1. Tim Pengendali Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka program SPBM akan dibawah kendali dari Tim Pengendali PNPM Mandiri dan Pokja AMPL tingkat Nasional. 3.1.2. Tim Pengarah Tim Pengarah Program SPBM, akan menggunakan Tim Pengarah AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) yang terdiri dari unsur-unsur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLH) melalui SK Kepala Bappenas. Tugas Tim Pengarah adalah: 1.

Merumuskan kebijakan, strategi dan program bidang sanitasi.

2.

Melakukan koordinasi, pengedalian dan pemantapan pelaksanaan program sanitasi.

O r g a n i s a s i b a b Ͳ 3 |1


3.

Memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran Millenium Development Goal bidang sanitasi.

4.

Mengembangkan dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan bidang sanitasi dan sumber-sumber pembiayaannya.

3.1.3. Tim Pelaksana Teknis Tim Pelaksana Teknis Program SPBM akan menggunakan Tim Pelaksana Teknis AMPL, terdiri atas pejabat Eselon II dari Ditjen Pelaksana Kegiatan yang diangkat melalui SK Bappenas, dan di ketuai oleh Direktur Permukiman dan Perumahan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas dan Pokja AMPL. Tim Pelaksana Teknis di tingkat pusat antara lain bertugas untuk: 1.

Merumuskan

konsep

kebijakan

operasional,

koordinasi,

perencanaan,

pelaksanaan; 2.

Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi;

3.

Menilai hasil, manfaat dan dampak dari pelaksanaan SPBM terhadap pengurangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin;

4.

Mengusulkan pilihan-pilihan peningkatan efektifitas pelaksanaan SPBM kepada Tim Pengarah;

5.

Merumuskan konsep kebijakan operasional, perencanaan dan mekanisme pengendalian SPBM yang dituangkan dalam bentuk berbagai pedoman dan surat edaran;

6.

Memberikan arahan kepada CPMU terkait dengan

kebijakan pelaksanaan

program serta menjamin efektifitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya program; 7.

Melaksanakan hal-hal lain yang ditentukan oleh Tim Pengarah;

b a b Ͳ 3 |2O r g a n i s a s i


3.1.4. Executing Agency Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bertugas selaku Executing Agency yang merupakan institusi

penyelenggara SPBM dan

bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggara program. Tugas dari Executing Agency antara lain : 1.

Menyusun kebijakan penyelenggaraan Program SPBM;

2.

Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Program SPBM;

3.

Membentuk Central Project Management Unit (CPMU);

4.

Melaporkan penyelenggaraan program kepada Tim Pengendali PNPM-Mandiri dan pihak lender;

5.

Menyusun program dan perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan;

3.1.5. Central Project Management Unit (CPMU) CPMU dibentuk di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui SK Dirjen Cipta Karya. Tugas CPMU antara lain: 1. Melaksanakan tugas Executing Agency; 2. Melaksanakan

sosialisasi dan pelatihan, peningkatan pemahaman dan

dukungan terhadap program kepada

stakeholder terkait dan kelompok

peduli; 3. Membangun kemitraan diantara stakeholder khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 4. Mengkoordinir seluruh kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Program SPBM; 5. Menyiapkan pedoman umum, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis;



6. Menyusun dan mengajukan pemenuhan persyaratan prior review kepada pihak lender mengenai: i) ToR konsultan; ii) CSIAP dan RKM dari dua kelurahan untuk setiap provinsi; iii) SP3, kontrak masyarakat dari dua kelurahan sasaran pada setiap provinsi; 7. Memfasilitasi pembukaan rekening khusus untuk Program SPBM; 8. Melakukan kegiatan pengelolaan/manajemen keuangan; 9. Melakukan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan program dari tingkat nasional sampai di tingkat kelurahan; 10. Melakukan monitoring dan evaluasi program; 11. Melakukan penyusunan withdrawl application (WA), termasuk kelengkapan dokumen pendukungnya serta mengirimkan WA (melalui Kemenkeu) ke ADB; 12. Menyusun permohonan pengisian kembali rekening khusus; 13. Menyusun Financial Statement for Special Account (FISSA), Quarterly Progress

Report

(QPR),

dan

laporan

keuangan

tahunan

serta

melaporkannya kepada pihak ADB; 14. Memberikan arahan dan supervisi kepada konsultan manajemen proyek, di tingkat pusat dan daerah; 15. Menyusun Project Completion Report (PCR) dan laporan akhir keuangan kepada pihak ADB; 16. Melaporkan semua progres penyelenggaraan kepada Tim Pengendali PNPMMandiri; 3.1.6. Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen Tingkat Pusat Kegiatan

Program

SPBM

di

tingkat

pusat

berada

pada

Satuan

Kerja

Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat inti satuan kerja tersebut ditunjuk dan diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum. Kelembagaan Satker PLP ditingkat pusat terdiri dari



Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara. Tugas Satker Tingkat Pusat antara lain : 1. Berkoordinasi dengan CPMU dalam penyelenggaraan program di tingkat pusat; 2. Melakukan pencairan dan pengelolaan dana; 3. Merekrut National Project Management Consultant (NPMC) dan Regional Project Management Consultant (RPMC); 4. Memberikan

arahan

kepada

NPMC

dan

RPMC

terkait

dengan

penyelenggaraan program ; 5. Membina Satker tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 6. Mengumpulkan

laporan

pelaksanaan

satker

tingkat

provinsi

dan

kabupaten/kota, termasuk pengumpulan SP2D; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi program; 8. Mengumpulkan laporan dari National Project Management Consultant (NPMC) dan Regional Project Management Consultant (RPMC); 9. Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan e-Monitoring; 10. Menyusun dan menyampaikan laporan yang diatur dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); 3.1.7. Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum berperan dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program. 3.1.8. Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) BPKP selaku auditor pemerintah bertugas untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan program mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan.



3.2.

ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT PROVINSI 3.2.1. Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Gubernur, adalah sebagai penanggung jawab pelaksanaan

program

di

kabupaten

sasaran

di

wilayah

provinsi

yang

bersangkutan. Gubernur bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program. Tugas Gubernur antara lain : 1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Program SPBM di wilayah kerjanya; 2. Membina dan mengendalikan penyelenggaraan Program SPBMdi wilayah kerjanya; 3. Menunjuk dan mengajukan pejabat satuan kerja kepada Menteri PU; 4. Membentuk Tim Pengarah Provinsi dan Provincial Project Implementation Unit (PPIU). 3.2.2. Tim Pengarah Provinsi (TPPr) Tim Pengarah Provinsi (TPPr) Program SPBM akan menggunakan TPPr yang sama dengan yang telah dibentuk dalam PNPM Mandiri, yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang anggotanya

terdiri dari

dinas/instansi terkait bersama-sama dengan Pokja AMPL tingkat Propinsi. Tugas TPPr antara lain: 1. Mensosialisasikan program di tingkat provinsi; 2. Memberikan arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian program; 3. Memantau dan melakukan evaluasi di tingkat provinsi; 4. Melakukan pertemuan dengan PPIU, TPK dan DPIU sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun; 5. Menyusun laporan penyelenggaraan dan melaporkan kepada Executing Agency;



3.2.3. Unit Pelaksana Program Provinsi/Provincial Project Implementation Unit (PPIU) PPIU dibentuk di tingkat provinsi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya, dan ditetapkan melalui SK Gubernur. Tugas PPIU antara lain : 1. Melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program; 2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholders setempat; 4. Mengajukan pemenuhan persyaratan prior review kepada pihak lender melalui CPMU untuk 2 (dua) PJM Pronangkis hasil review dan RKM dari masing-masing provinsi; 5. Mengkoordinasikan

kegiatan,

monitoring

dan

pelaporan

di

tingkat

kabupaten; 6. Mengelola penanganan pengaduan masyarakat di tingkat provinsi; 7. Mengumpulkan

SP2D

dari

tingkat

kabupaten

(dari

DPIU)

dan

menyampaikannya kepada CPMU; 8. Menyusun laporan keuangan program di tingkat provinsi; 9. Menyusun

Laporan

Kemajuan Keuangan

dan Fisik tingkat

Provinsi

berdasarkan Laporan Kemajuan Keuangan dan Fisik kabupaten; 10. Melaporkan Laporan Kemajuan Keuangan dan Fisik serta semua progres penyelenggaraan kepada CPMU; 11. Melaporkan hasil kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah Provinsi secara berkala.



3.2.4. Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitment Tingkat Provinsi Kegiatan SPBM di tingkat provinsi berada pada Satuan Kerja Pengembangan PLP Provinsi dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat inti satuan kerja tersebut ditunjuk dan diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum. Kelembagaan Satker PLP Provinsi terdiri dari Kepala Satuan Kerja (Kasatker, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara. Tugas Satuan Kerja Tingkat Provinsi antara lain : 1. Mendukung PPIU dalam menyelenggarakan program; 2. Merekrut Fasilitator Masyarakat; 3. Melakukan pencairan dan pengelolaan dana; 4. Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI); 5. Melakukan koordinasi dengan CPMU, PPIU dan DPIU; 6. Melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan kepada PPIU dan CPMU;

3.3.

ORGANISASI PENGELOLA TINGKAT KABUPATEN/KOTA 3.3.1.

Pemerintah Kabupaten / Kota

Pemerintah Kabupaten/kota dalam hal ini Bupati/ Walikota, sebagai penanggung jawab

pelaksanaan

program

di

kabupaten/kota.

Tugas

kabupaten/kota adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan

dari

pemerintah

Program SPBM di

wilayah kerjanya. Tugas Bupati/Walikota antara lain: 1.

Mengkoordinasikan penyelenggaraan Program SPBM di wilayah kerjanya;

2.

Membina dan mengendalikan penyelenggaraan SPBM di wilayah kerjanya;

3.

Menunjuk dan mengajukan pejabat satuan kerja kepada Menteri PU;

4.

Membentuk

Tim

Pengarah

Kabupaten/Kota,

District

Project

Implementation Unit (DPIU).



3.3.2.

Tim Pengarah Kabupaten/Kota (TPK)

Tim Pengarah Kabupaten/Kota (TPK), akan menggunakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang telah dibentuk dalam program PNPM Mandiri, yang terdiri dari pejabat dari instansi/dinas terkait dengan koordinator berasal dari TKPKD Kabupaten/Kota. Tugas dari Tim Pengarah Kabupaten antara lain: 1.

Mensosialisasikan program pada tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan;

2.

Memberi arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian program di wilayah kerjanya;

3.

Memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan program di tingkat kabupaten;

4.

Melakukan pertemuan dengan DPIU dan Perangkat Kelurahan sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;

5.

Menyusun laporan penyelenggaraan Program SPBM di wilayahnya dan melaporkannya kepada TPPr melalui PPIU;

3.3.3.

Unit

Pelaksana

Program

Kabupaten/Kota

District

Project

Implementation Unit (DPIU) DPIU dibentuk di tingkat kabupaten/kota dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya atau dinas terkait lainnya dan ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota. Tugas DPIU antara lain: 1. Menyelenggarakan Program SPBM; 2. Melaksanakan sosialisasi di wilayah kerjanya; 3. Mengumpulkan baseline data kelurahan; 4. Mendistribusikan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis sampai tingkat kelurahan;



5. Mereview dan menyetujui Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi (CSIAP), hasil review PJM Pronangkis dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM); 6. Mengajukan pemenuhan persyaratan prior review kepada pihak lender melalui PPIU untuk 2 (dua) CSIAP dan RKM, serta 2 (dua) SP3 kelurahan dari masing-masing provinsi; 7. Melaksanakan program di wilayah kerjanya dengan dukungan TAMK (RPMC) dan Fasilitator, yang meliputi: a. Perencanaan: penyusunan CSIAP dan RKM yang responsif terhadap program sanitasi/penyehatan lingkungan permukiman dan memastikan ketersediaan lahan. b. Pelaksanaan: fasilitasi pembentukan Pokja Sanitasi, KSM Sanitasi , pelaksanaan fisik dan supervisi; c. Paska Pelaksanaan: serah terima infrastruktur kegiatan, pelestarian hasil pelaksanaan kegiatan; 8. Menjamin bahwa kebijakan kesetaraan kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan peduli penduduk miskin (pro-poor) telah disebarluaskan ke kelurahan sasaran dan tercantum di dalam usulan kegiatan; 9. Melakukan pendampingan teknis dan sosial kepada BKM/LKM dan KSM Sanitasi; 10. Menjamin bahwa CSIAP dan RKM telah mengakomodir aspirasi dari kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan peduli pada penduduk miskin (pro-poor); 11. Menjamin keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program; 12. Mengkoordinasikan

kegiatan,

monitoring

dan

pelaporan

di

tingkat

kota/kabupaten dan kelurahan sasaran; 13. Melaksanakan pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat di tingkat Kabupaten/kota dan melaporkan ke PPIU dan CPMU; 14. Menyusun Laporan Kemajuan Keuangan dan Fisik berdasarkan SP2D;



15. Mengumpulkan dan menyampaikan SP2D dari tingkat kabupaten/kota kepada CPMU melalui PPIU; 16. Menyusun Laporan Keuangan tahunan dan penjelasannya sebagai bahan audit dengan mengakomodasikan SAI; 17. Menyampaikan Laporan Kemajuan Keuangan dan Fisik serta semua progres penyelenggaraan kepada PPIU; 18. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Tim Pengarah Kabupaten/Kota secara berkala; 3.3.4.

Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmetn (PPK) Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan Program SPBM di tingkat kabupaten/kota berada pada Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kabupaten/Kota dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat inti satuan kerja tersebut ditunjuk dan diangkat oleh Menteri PU. Kelembagaan Satker PIP Kabupaten/Kota terdiri dari Kepala Satuan Kerja (Kasatker, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan

SPM

dan

Bendahara.

Penyelenggaraan

SPBM

di

tingkat

kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPK PLP). PPK PLP tingkat kabupaten/kota bertugas mengelola anggaran SPBM di tingkat kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Tugas Satuan Kerja Tingkat Kabupaten/kota antara lain : 1. Mendukung DPIU dalam menyelenggarakan program di tingkat kabupaten; 2. Melakukan pencairan dan pengelolaan dana; 3. Melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan kepada DPIU; 4. Membuat laporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan E monitoring; 5. Memeriksa dokumen pendukung ; 6. Melakukan koordinasi dengan TAMK-RPMC;



7. Membantu penyelesaian masalah yang muncul di wilayahnya; 8. Melakukan pembinaan kepada BKM/LKM dan KSM Sanitasi.

3.4.

ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT KECAMATAN 3.4.1.

Kelompok Kerja Sanitasi Kecamatan (Pokjasan Kecamatan)

Kelompok

Kerja

Sanitasi

(Pokjasan)

Kecamatan

diusulkan

oleh

Pokjasan

Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai bagian dari Tim Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota (Pokja AMPL). Pokjasan kecamatan merupakan wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi pembangunan dan pengelolaan sanitasi di tingkat kecamatan. Pokjasan kecamatan bertanggung jawab kepada Pokjasan kota/kabupaten. Pokjasan diketuai oleh camat dan dibantu Seksi Pembangunan (Sekretaris Pokjasan kelurahan), bidang perencanaan, bidang sosialisasi dan advokasi dan bidang monitoring dan evaluasi, dengan komposisi masing-masing bidang satu orang koordinator dan satu orang anggota yang berasal

dari

masyarakat.

Tugas

pokok

pokjasan

kecamatan

adalah

mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam perwujudan pengelolaan sanitasi di tingkat kelurahan Pokjasan kecamatan bertugas antara lain: 1. Mengoordinasikan perencanaan pembangunan sanitasi di wilayah kecamatan; 2. Mengoordinasikan proses menumbuhkembangkan kesadaran dan kemampuan masyarakat, organisasi masyarakat dan aparat pemerintahan di wilayah kecamatan untuk terlibat dalam mengarusutamakan pembangunan sanitasi; 3. Mengoordinasi, membina dan memfasilitasi pokja sanitasi kelurahan dalam menjalankan tugas perencanaan pembangunan sanitasi;



3.5.

ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT KELURAHAN Pemerintah kelurahan, dalam hal ini Lurah, antara lain bertugas untuk: 1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Program SPBM di wilayah kerjanya; 2. Menyelenggarakan Rembug Kesiapan Masyarakat (sosialisasi awal) dan memfasilitasi Rembug Warga selanjutnya; 3. Menjamin dan memfasilitasi keterlibatan kaum perempuan dan penduduk miskin dalam setiap tahapan kegiatan; 4. Memantau penerapan prinsip-prinsip SPBM; 5. Menjamin kompetisi KSM Sanitasi, melalui forum Rembug Masyarakat Kelurahan; 6. Memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi/Sanitation Improvement Action Plan (CSIAP); 7. Mengetahui dan menyetujui hasil perencanaan dan pelaksanaan tahapan kegiatan ; 8. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan Program SPBM; 9. Menjamin dan memfasilitasi pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kegiatan; 10. Menyiapkan sekretariat/posko

sebagai pusat informasi serta tempat

berdiskusi di tingkat masyarakat. 11. Turut menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh BKM/LKM; 12. Memfasilitasi KSM Sanitasi dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil infrastruktur terbangun; 13. Menerima prasarana/sarana sanitasi terbangun dari pemerintah daerah dan meneruskan pengelolaannya kepada masyarakat melalui KSM Sanitasi; 14. Membina pelestarian hasil kegiatan dalam tahap paska konstruksi; 15. Mendukung

implementasi

CSIAP

melalui

sinkronisasi

program

dan

channeling ke stakeholders lainnya; 16. Membina KSM Sanitasi sehingga dapat berfungsi secara berkelanjutan.



3.5.1. Kelompok Kerja Sanitasi Kelurahan (Pokjasan Kelurahan) Kelompok

Kerja

Sanitasi

(Pokjasan)

Kelurahan

diusulkan

oleh

Pokjasan

Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai bagian dari Tim Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota (Pokja AMPL). Pokjasan Kelurahan merupakan wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi pembangunan dan pengelolaan sanitasi di tingkat kelurahan. Pokjasan kelurahan bertanggung jawab kepada Pokjasan

kecamatan.

Pokjasan

diketuai

oleh

lurah

dan

dibantu

Seksi

Pembangunan (Sekretaris Pokjasan kelurahan), bidang perencanaan, bidang sosialisasi dan advokasi dan bidang monitoring dan evaluasi, dengan komposisi masing-masing bidang satu orang koordinator dan satu orang anggota yang berasal

dari

masyarakat.

Tugas

pokok

Pokjasan

kelurahan

adalah

mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam perwujudan pengelolaan sanitasi di tingkat kelurahan Pokjasan kelurahan bertugas antara lain: 1.

Menyusun Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi di tingkat kelurahan (Community Sanitation Improvement Action Plan/CSIAP) bekerja sama dengan BKM/LKM;

2.

Menumbuhkembangkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan sanitasi;

3.

Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan Program SPBM di wilayah

kelurahan

dan

melaporkan

hasilnya

ke

Pokjasan

Kecamatan/Kabupaten/Kota.



3.6.

ORGANISASI PENGELOLA TINGKAT MASYARAKAT Masyarakat merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan program di tingkat kelurahan, sehingga keberhasilan program ini akan sangat tergantung pada peran aktif masyarakat

dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari proses penyiapan

masyarakat, sosialiasasi, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaannya. Pengelolaan

Program

SPBM

di

tingkat

kelurahan

organisasi/lembaga masyarakat dan kelompok swadaya

dilaksanakan

melalui

masyarakat

dengan

didampingi oleh tim fasilitator. 3.6.1.

BKM/LKM

Sesuai dengan prinsip keterpaduan program, maka dalam pelaksanaan kegiatan SPBM ini akan menggunakan lembaga masyarakat yang sudah ada

dan telah

berperan aktif dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP), yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang ada di lokasi kelurahan sasaran yang memiliki kinerja baik. BKM/LKM adalah penanggung jawab pelaksanaan Program SPBM di tingkat masyarakat. Komposisi keanggotaan BKM/LKM diharapkan memenuhi syarat minimal 40% perempuan. Dalam pelaksanaan kegiatan BKM/LKM akan melibatkan juga Unit Pelaksana Teknis dibawahnya seperti UPL, UPK dan UPS dan perwakilan masyarakat yang akan terlibat dalam Kelompok Kerja Sanitasi Kelurahan (Pokjasan kelurahan). Secara rinci tugas BKM/LKM dalam Program SPBM adalah: 1. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai Program SPBM secara terus menerus di tingkat masyarakat; 2. Mengidentifikasi

permasalahan

prasarana

dan

sarana

penyehatan

lingkungan permukiman di tingkat kelurahan; 3. Menyelenggarakan rembug masyarakat kelurahan dan rembug warga;



4. Menjamin dan memfasilitasi keterlibatan kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin dalam setiap tahapan kegiatan; 5. Menyusun Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi (Community Sanitation Improvement Action Plan) bersama-sama dengan Pokjasan kelurahan; 6. Mereview Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM); 7. Mengajukan CSIAP dan RKM kepada DPIU untuk diverifikasi; 8. Memfasilitasi pembentukan KSM Sanitasi ; 9. Membuka rekening bantuan dana blockgrant sanitasi (rekening dalam bentuk dual account, antara Ketua dan Bendahara BKM); 10. Menjamin dan memfasilitasi terlaksananya transparansi kegiatan; 11. Menandatangani kontrak kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPBM dengan melampirkan: berita acara dan daftar hadir Rembug Kesiapan Masyarakat dan Rembug Kelurahan; 12. Melakukan pengajuan pencairan dana kepada PPK dengan lampiran dokumen hasil pelaksanaan tahapan kegiatan, foto copy buku rekening bank dan foto copy buku kas umum yang dilengkapi nota/bukti pengeluaran; 13. Membuat Laporan Buku Kas Umum dan mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran sebagai bagian dari dokumen pencairan dana; 14. Menyusun laporan pencairan dan pengelolaan dana; 15. Memonitor pelaksanaan kegiatan fisik harian; 16. Mengelola pengaduan masyarakat; 17. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; 18. Menyelenggarakan rembug kelurahan untuk menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan minimal seminggu sekali; 19. Mempublikasikan laporan kemajuan kegiatan melalui papan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak minimal seminggu sekali; 20. Menyusun laporan akhir/pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;



21. Menyelenggarakan musyawarah kelurahan untuk menyampaikan laporan akhir/pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan dana, kemudian menyampaikannya kepada DPIU melalui Satker kabupaten/kota; 22. Berkoordinasi dengan Tim Pokja Sanitasi (AMPL) di tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota; 23. Menyampaikan laporan kepada Tim Pengarah di tingkat kabupaten melalui Satker Kabupaten/kota; 24. Memfasilitasi penyediaan data dan dokumen pendukung terkait dalam pelaksanaan audit kegiatan SPBM; 3.6.2.

Kelompok Swadaya Masyarakat Sanitasi (KSM Sanitasi )

KSM Sanitasi

dibentuk melalui musyawarah masyarakat dengan bentuk dan

susunan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan minimal 40% keanggotaannya adalah kaum perempuan. Tugas KSM Sanitasi antara lain : 1. Menyusun

Rencana

Kerja

Masyarakat

(RKM)

pembangunan

sarana/prasarana sanitasi, DED, RAB dengan difasilitasi oleh fasilitator, 2. Menyusun

rencana

pendanaan

operasi

dan

pemeliharaan

sebelum

pelaksanaan kegiatan dimulai. Pembiayaan operasi dan pemeliharaan dapat diperoleh melalui swadaya maupun melalui sumber pendanaan APBD Kelurahan. Rencana jumlah dana operasional dan pemeliharaan yang harus dikumpulkan adalah: x

Pada saat Pencairan BLM Tahap I, minimal 40% dari rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan per tahun yang besarannya ditetapkan dalam rembug kelurahan;

x

Pada saat Pencairan BLM Tahap II, minimal 30% dari rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan per tahun;



x

Pada saat Pencairan BLM Tahap III, 30% dari rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan per tahun;

3. Melaporkan

kemajuan

pelaksanaan

pekerjaan

fisik

dan

keuangan

pembangunan prasarana/sarana sanitasi secara rutin kepada BKM/LKM, dilengkapi dengan bukti dokumen yang diperlukan,. 4. Melakukan

koordinasi

dengan

Pokjasan

kelurahan,

BKM/LKM,

Kader

Masyarakat dan Fasilitator Masyarakat selama pelaksanaan konstruksi; 5. Menyelenggarakan sistem operasi dan pemeliharaan prasarana/sarana terbangun; 6. Bersama

BKM/LKM,

melakukan

Kader

koordinasi

Kabupaten/kota

Masyarakat,

dengan

terkait

operasi

Pokja dan

dan

AMPL,

Pemerintah DPIU

pemeliharaan

dan

Kelurahan Pemerintah

prasarana/sarana

terbangun; 7. Melaporkan kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pengumpulan dan pengelolaan dana kepada Pemerintahan Kelurahan dan masyarakat. 3.6.3.

Kader Masyarakat

Di masing-masing lokasi kelurahan sasaran akan dipilih Kader Masyarakat, yang berasal dari

warga setempat

yang memiliki

kemampuan

mengajak dan

mendorong masyarakat lainnya untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan Program SPBM. Tugas dan fungsi Kader Masyarakat antara lain menjadi narasumber yang terkait dengan kondisi kelurahan, dan bertindak sebagai mediator, pengarah, sekaligus menjadi motivator bagi masyarakat untuk melaksanakan program

SPBM agar

pelaksanaan program di tingkat kelurahan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.



3.7.

KONSULTAN MANAJEMEN Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program SPBM didukung oleh konsultan

yang

memberi

pendampingan

teknis

dan

pemberdayaan

yang

ditempatkan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota dan Kelurahan. Tugas konsultan manajemen di tingkat pusat dan daerah adalah sebagai berikut: 3.7.1. National Project Management Consultant (NPMC) NPMC bertugas untuk memberikan dukungan manajemen dan teknis kepada CPMU dalam menyelenggarakan Program SPBM agar pelaksanaan program dapat sesuai dengan prinsip-prinsip, pendekatan, kriteria dan indikator keberhasilan pelaksanaan program. NPMC akan terdiri dari: i) Team Leader, ii) Deputy TL untuk RIS, iii) Deputy TL untuk

Sanitasi,

iv)

Tenaga

Ahli

Finansial

Manajemen,

v)

Tenaga

Ahli

Pemberdayaan Masyarakat/Gender, vi) Tenaga Ahli Public Awareness Campaign, vii) Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi Kinerja, viii) Tenaga Ahli Safeguard, dan ix) Tenaga Ahli Pelatihan. NPMC bertanggung jawab dan melaporkan seluruh kegiatannya kepada CPMU. Tugas NPMC antara lain: 1. Memberikan dukungan teknis dan manajemen kepada CPMU dalam penyelenggaraan Program SPBM di tingkat pusat; 2. Membantu CPMU dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi staff CPMU, PPIU, DPIU, RPMC dan Fasilitator masyarakat; 3. Melakukan pengendalian pelaksanaan Program SPBM; 4. Memberikan saran penanganan pengaduan, serta alternatif tindak lanjut penanganannya kepada CPMU; 5. Melakukan evaluasi program yang mencakup pencapaian tujuan dan sasaran program; 6. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan CPMU, PPIU dan DPIU;



7. Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan kemajuan fisik dan keuangan, laporan mingguan dan laporan bulanan sesuai dengan formatformat yang telah ditetapkan, serta menyusun laporan triwulan, dan laporan lainnya yang disepakati dalam kontrak; 8. Menyusun dan melaporkan kemajuan fisik dan keuangan pelaksanaan program kepada CPMU dan kepada Satker Pusat; 3.7.2. Regional Project Management Consultant (RPMC) RPMC berkedudukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bertugas mendukung PPIU dan DPIU dalam penyelenggaraan program dan selalu berkoordinasi dengan NPMC. RPMC bertanggung jawab dan melaporkan seluruh kegiatannya kepada CPMU melalui Satker Pusat, PPIU,DPIU dan NPMC. Di tingkat provinsi RPMC, disebut sebagai Tim Tenaga Ahli Manajemen Provinsi (TAMPr), terdiri dari : i) Team Leader, ii) Tenaga Ahli Finansial/Co Team Leader, iii) Tenaga Ahli Sanitasi iv) Tenga Ahli Community Development, v) Tenaga Ahli Pelatihan, dan vi) Tenaga Ahli Safeguard. Di

tingkat

kota/kabupaten

RPMC

terdiri

dari

Tenaga

Ahli

Manajemen

Kabupaten/kota (TAMK) dan tim pendukung. Pada tahap persiapan, RPMC berkewajiban menyiapkan pelaksanaan sosialisasi, diseminasi dan pelatihan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan narasumber dari Tim Pengarah, CPMU dan NPMC. Pada

tahap

pelaksanaan,

RPMC

bertanggung

jawab

untuk

melakukan

pendampingan, supervisi dan monitoring serta memberikan dukungan teknis dan manajemen

dalam

penyelenggaraan

program

di

tingkat

provinsi

dan

kabupaten/kota.



Secara rinci tugas dan tanggung jawab RPMC adalah: 1.

Membantu TPPr dan PPIU dalam mensosialisasikan Program SPBM kepada stakeholder kabupaten termasuk TAMK;

2.

Membantu Satker Provinsi dan PPIU dalam pengelolaan manajemen proyek mencakup progres fisik dan keuangan, serta penyaluran dana;

3.

Melakukan pendampingan kepada PPIU dan DPIU dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan sosialisasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota;

4.

Menjamin penerapan prosedur dan pedoman dalam aspek pemberdayaan masyarakat, sosial, lingkungan dan pelaksanaan fisik;

5.

Menjamin penerapan Quality Assurance pada setiap tahapan pelaksanaan program;

6.

Menjamin penyebarluasan informasi program melalui media informasi dan komunikasi;

7.

Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan

program dengan

memberikan dukungan teknis dan managemen program di tingkat kabupaten/kota; 8.

Memberikan saran penanganan pengaduan, serta tindak lanjut dan melaporkan hasilnya kepada PPIU/DPIU;

9.

Memberikan saran dan masukan kepada National Training Design and Management Team (NTDMT) dalam persiapan materi dan modul pelatihan;

10. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan NPMC, PPIU, DPIU, Satker Pusat, Satker Provinsi dan Satker Kabupaten dalam penyelenggaraan program; 11. Melakukan dokumentasi pada setiap tahapan pelaksanaan (sosialisasi, persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pemeliharaan); 12. Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan bulanan, laporan interim dan laporan akhir serta melaporkannya kepada PPIU dan CPMU melalui Satker Pusat;



13. Menyusun

LMP

(Laporan

Manajemen

Proyek)

dan

LMK

(Laporan

Manajemen Keuangan) pelaksanaan tingkat Provinsi untuk dilaporkan kepada PPIU; 14. Menyusun draft laporan penilaian dampak proyek; Dalam pelaksanaanya, pendampingan RPMC di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten/Kota (TAMK) yang bertugas mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan capacity building bagi para pelaksanaan program di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan melalui sosialisasi dan pelatihan, pemantauan dan pemberian dukungan teknis dalam penanganan permasalahan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan. TAMK bertanggung jawab langsung atas mutu pelaksanaan program kepada DPIU dengan wajib berkoordinasi dengan RPMC tingkat provinsi, NPMC serta Satker Kabupaten/kota. Tugas dan tanggung jawab TAMK antara lain: ͳǤ ʹǤ

Membantu

DPIU

dalam

perencanaan

kegiatan

SPBM

di

tingkat

kabupaten/kota; Membantu penyiapan pelaksanaan Rembug Kelurahan dan penyiapan penerapan prosedur dan pedoman baik teknis maupun non teknis seperti pemberdayaan

masyarakat,

sosial,

lingkungan,

teknis

pelaksanaan

prasarana; ͵Ǥ

Memberikan dukungan upaya penyadaran sanitasi dan upaya promosi

ͶǤ

Memberikan dukungan teknis dalam proses perencanaan kegiatan di

ͷǤ

perubahan perilaku masyarakat melalui program Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); tingkat kelurahan; Memberikan

dukungan

kepada

Satker

Kabupaten/kota

dalam

hal

persetujuan hasil review PJM Pronangkis/RKM dan RAB yang disusun oleh BKM/LKM;



͸Ǥ ͹Ǥ ͺǤ ͻǤ

Melakukan pelatihan kepada BKM/LKM dan KSM dalam penyusunan administrasi pelaporan dan pengelolaan keuangan; Mendukung Tenaga Ahli Pelatihan dalam penyiapan kebutuhan pelatihan program; Mendukung Tenaga Ahli Pelatihan dalam pemantuan hasil pelatihan dan evaluasinya; Melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan tahapan kegiatan;

ͳͲǤ Memberikan dukungan teknis dan manajemen pada pelaksanaan program di wilayah kerjanya;

ͳͳǤ Memberikan saran penanganan pengaduan, serta alternatif tindak lanjut penanganannya kepada DPIU dan BKM/LKM;

ͳʹǤ Melakukan evaluasi pelaksanaan Program SPBM di wilayah kerjanya; ͳ͵Ǥ Melakukan

koordinasi

dan

komunikasi

dengan

DPIU,

Satker

Kabupaten/kota, RPMC dan FM;

ͳͶǤ Mengumpulkan data pencairan dana/rekapitulasi SPM dan SP2D di lingkup wilayah kerjanya dan disampaikan kepada RPMC;

ͳͷǤ Menjamin spesifikasi teknis prasarana/sarana Sanitasi yang direncanakan oleh BKM/LKM sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan;

ͳ͸Ǥ Memfasilitasi penyusunan rencana Operasi dan Pemeliharaan;

ͳ͹Ǥ Melaksanakan verifikasi perencanaan dan verifikasi dokumen pencairan;

ͳͺǤ Menyusun laporan rencana kegiatan, laporan kemajuan fisik dan keuangan,

laporan mingguan dan laporan bulanan sesuai dengan format-format yang

telah ditetapkan, serta menyusun laporan triwulan, dan laporan lainnya yang disepakati dalam kontrak;

ͳͻǤ Meningkatkan peran KSM Sanitasi untuk keberlanjutan dan pengembangan prasarana/sarana terbangun;

ʹͲǤ Menyusun

LMP

(Laporan

Manajemen

Proyek)

dan

LMK

(Laporan

Manajemen Keuangan) tingkat Kabupaten/Kota untuk dilaporkan kepada DPIU.



3.7.3. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) merupakan pelaku utama pendamping pelaksanaan program secara langsung di tingkat masyarakat kelurahan. Jumlah Fasilitator

disesuaikan

dengan

jumlah

kelurahan

sasaran

dengan

mempertimbangkan aksesibilitas pendampingan dan kondisi lapangan, dengan jumlah 30% dari total fasilitator adalah perempuan. Setiap tim Fasilitator terdiri dari 5 (lima) orang untuk menangani kurang lebih 3 (tiga) kelurahan. Terdiri dari 2 (dua) orang fasilitator pemberdayaan sanitasi, 2 (dua) orang fasilitator teknik dan 1 (satu) orang fasilitator manajemen. Fasilitator mempunyai tugas mendampingi masyarakat dalam melaksanakan Program SPBM dan penerapan prinsip-prinsip program. Fasilitator

Pemberdayaan

Sanitasi

bertanggung

jawab

dalam:

(i)

mempromosikan kesehatan dan perilaku higienis serta sanitasi di level masyarakat dan sekolah melalui program Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS), (ii) mengoordinasi masukan-masukan penting untuk peningkatan kebiasaan sanitasi dan perilaku higienis, (iii) mengoordinasi sumber daya dan masukan untuk promosi/kampanye, pelatihan dan pemantauan sanitasi dan higienis. Tugas Fasilitator Pemberdayaan Sanitasi adalah : 1. Mendampingi dan memberdayakan masyarakat khususnya Pokjasan, BKM/LKM dan KSM Sanitasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program PHBS; 2. Memberikan pelatihan kepada masyarakat, guru, kelompok perempuan mengenai perubahan perilaku sanitasi dan higienis di lingkungan mereka. 3. Melaksanakan pelatihan lokakarya Participatory Hygiene and Sanitation Transformation (PHAST) kepada kelompok perempuan (remaja dan lakilaki) berkolaborasi dengan guru, pekerja kesehatan, pekerja sanitasi, ibu rumah tangga dan kelompok terkait.



4. Memfasilitasi dan mendukung BKM/LKM dalam penyusunan CSIAP dan mendukung KSM Sanitasi dalam menyusun rencana pembangunan (RKM) sesuai dengan panduan dan ketentuan, termasuk mereview rencana tersebut untuk menjamin bahwa sudah terdapat program PHBS; 5. Menjamin bahwa kelompok penerima manfaat termasuk perempuan, kelompok rentan dan penduduk miskin sudah dilibatkan pada saat proses persiapan, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi; 6. Memfasilitasi proses penilaian, analisis dan rencana kerja yag dilakukan oleh BKM/LKM dan KSM dengan menggunakan tahapan PHAST, berkaitan dengan penyusunan CSIAP dan RKM. 7. Mendukung program Cuci Tangan Pake Sabun (CPTS), mendukung perilaku baik (good practices) dalam hal pengolahan dan penyimpanan air. 8. Memberi dukungan dan pendampingan kepada guru berkaitan dengan pelaksanaan program kesehatan sekolah termasuk pemantauan kualitas air, tes kontaminasi, pembasmian cacing dan kegiatan lainnya; 9. Memberikan dukungan dan pendampingan kepada tim

kesehatan lokal,

termasuk pekerja sanitasi, ibu rumah tangga dan sumberdaya penyehatan masyarakat dan lingkungan lainnya; 10. Memantau efektifitas kegiatan penyehatan dan sanitasi masyarakat dan sekolah melalui pemantauan rutin, survey cepat penyakit yang ditularkan melalui air (water borne diseases) dan membangun kelompok peduli terarah (focussed group) yang beranggotakan guru, pekerja sanitaisi, ibu rumah tangga dan relawan kesehatan; 11. Mendukung

pusat

kesehatan

masyarakat

dan

sekolah

dalam

mempromosikan program perbaikan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);



12. Mendukung kelompok perempuan lokal untuk mempromosikan dan meningkatkan kesadaran ibu yang mempunyai bayi dan balita berkaitan dengan diare dan penyakit yang ditularkan melalui air lainnya. 13. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola kegiatan di tingkat Kecamatan dan kelurahan pada setiap tahapan kegiatan; 14. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan program sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada RPMC/TAMK (Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten/kota). Tugas Fasilitator Teknik adalah : 1. Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan program kepada seluruh masyarakat; 2. Melakukan pendampingan dalam rembug kelurahan, rembug warga dan pelatihan kepada BKM/LKM dan KSM Sanitasi terkait dengan aspek teknis pelaksanaan program; 3. Mendampingi masyarakat khususnya Pokjasan, BKM, Kader Masyarakat, KSM

Sanitasi

dan

aparat

kelurahan

untuk

melakukan

identifikasi

permasalahan sanitasi dan kebutuhan prasarana/sarana; 4. Melakukan pelatihan penyusunan administrasi dan pelaporan BKM/LKM dan KSM Sanitasi; 5. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan CSIAP dan RKM; 6. Melakukan verifikasi terhadap hasil penyusunan CSIAP dan RKM; 7. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan Perencanaan Teknis (Detailed Engineering Design/DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); 8. Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana; 9. Melakukan pendampingan teknis dan pengawasan kepada BKM dan KSM Sanitasi pada saat pelaksanaan pembangunan prasarana/sarana sanitasi;



10. Melakukan

pendampingan

teknis

terhadap

KSM

Sanitasi

dalam

penyusunan mekanisme operasi dan pemeliharaan. 11. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola kegiatan di tingkat Kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan program pada setiap tahapannya; 12. Memberikan masukan dan arahan aspek teknis kepada pengelola kegiatan di tingkat kelurahan dalam pengendalian dan pelaporan pelaksanaan; 13. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan program sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada TAMK (Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten/kota). Tugas Fasilitator Manajemen adalah : 1.

Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan program kepada seluruh masyarakat;

2.

Melakukan pendampingan musyawarah desa dan pelatihan kepada BKM/LKM dan KSM Sanitasi terkait dengan aspek manajemen pelaksanaan program;

3.

Mendampingi

masyarakat

khususnya

Pokjasan,

BKM/LKM,

Kader

Masyarakat, KSM Sanitasi dan perangkat pemerintahan kelurahan dalam melakukan identifikasi permasalahan sanitasi; 4.

Melakukan penyiapan masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, rembug kelurahan dan pelatihan;

5.

Melakukan pendampingan dalam hal kelembagaan dan manajemen kegiatan;

6.

Pendampingan kepada BKM/LKM/Pokjasan dan KSM Sanitasi dalam menyusun CSIAP dan RKM;



7.

Melakukan pendampingan secara rutin kepada masyarakat desa di wilayah kerjanya mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan laporan pertanggungjawaban;

8.

Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengelola kegiatan di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan program pada setiap tahapannya;

9.

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan program sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada TAMK (Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten/Kota).



TINGKAT KOTA/KABUPATEN

TINGKAT PROPINSI

TINGKAT PUSAT

Gambar 3.1 Organisasi Pelaksana SPBM

S a tk e r P L P PPK

NPMC

T im P e n g e n d a li P N P M M a n d ir i

D itje n C ip ta K a r y a (E x e c u tin g A g e n c y )

T im K o o r d in a s i P r o p in s i

PCMU

T im T e k n is P r o v in s i (P o k ja A M P L )

RPMC T im K o o r d in a s i P r o p in s i

P r o v in c ia l M anagem ent C o n s u lta n t

S a tk e r P L P P P K P L P P r o p in s i

P P IU

D is tr ic t M anagem ent C o n s u lta n t

S a tk e r P L P Satker PIP P P K P L P K o ta / K oK t aa/bKuapb au tpeant e n

D P IU

T im T e k n is P r o v in s i (P o k ja A M P L )

T im K o o r d in a s i K o ta /K a b u p a te n T im T e k n is K o ta / K a b u p a te n (P o k ja AM PL)

T im K o o r d in a s i K e c a m a ta n (P o k ja s a n K e c .)

T im F a s ilita t o r M a s y a r a k a t (T e k n is d a n P e m b e rd a y a a n )

TINGKAT KELURAHAN

K e m e n tr ia n P U

B K M /L K M

L u r a h d a n P o k ja s a n K e lu r a h a n

K a d e r M a s y a ra k a t

: G a r is P e n g e n d a lia n : G a r is P e la p o r a n : G a r is K o o r d in a s i

K S M S a n ita s i d a n M a s y a r a k a t P e n e r im a M a n fa a t

: G a r is P e m b in a a n





BAB 4 4.1.

KETENTUAN PELAKSANAAN

PENETAPAN LOKASI SASARAN Kriteria kabupaten/kota sasaran dalam Program Sanitas Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) didasarkan pada adanya Strategi Sanitasi Kota/SSK (City Sanitation Strategy) yang didukung dengan surat jaminan kesiapan keikutsertaan didalam program dan dukungan terhadap pembangunan sanitasi masyarakat (community-lead sanitation development). Kriteria kelurahan sasaran adalah kelurahan yang pernah menjadi lokasi sasaran program PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP) dan telah menerima minimal 3 kali siklus dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) serta memiliki kebutuhan untuk penanganan permasalahan sanitasi. Alokasi total lokasi sasaran Program SPBM adalah sebagai berikut : Tabel 4.1 Alokasi Sasaran Program SPBM No

Lokasi Sasaran

Keterangan

1.

Provinsi

5 provinsi (Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara)

2.

Kabupaten/kota

34 kabupaten yang terletak di 5 provinsi terpilih dan telah memiliki/menyiapkan Strategi Sanitasi Kota (SSK)

3.

Kelurahan

Total sebanyak 1.350 kelurahan, yang sebelumnya menjadi lokasi Program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)

K e t e n t u a n P e l a k s a n a a n b a b Ͳ 4 |1


Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) adalah dokumen rencana pembangunan sanitasi jangka menengah tingkat kabupaten/kota yang bersifat komprehensif dan terintegrasiuntukpercepatanpembangunansektorsanitasi.Didalamnyaterkandung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi, zona dan sistem layanan sanitasi,isuͲisu strategis dalam pengelolaan sanitasi, strategi pembangunan sanitasi sertaprogramjangkamenengahdantahunan. SSK berguna sebagai acuan pembagian peran antar pelaku pembangunan sanitasi, sekaligus sebagai kendali bagi realisasi pembangunan sanitasi yang berbasis kinerja. Keberadaan SSK menjadi gambaran kebutuhan pendanaan sanitasi tahunan dan jangka menengah. Penyusunan SSK menggunakan prinsip kerja skala kota dan multisektor;dari,olehdanuntukPokja;sinkronisasiperencanaanbottomupdantop down;danberdasarkandataempiris.

4.2.

PENERIMA MANFAAT Penerima manfaat program SPBM adalah penduduk miskin terutama kaum perempuan dan kelompok rentan/marjinal yang berada pada lingkungan yang rawan sanitasi.

4.3.

PENDANAAN 4.3.1.

Sumber Dana

Sumber dana Program SPBM berasal dari: x

Dana pinjaman dari ADB (Asian Development Bank) sebagai pinjaman Pusat, yang akan digunakan sebagai sumber dana block grant dan biaya konsultan;

x

Dana APBN (Rupiah) yang akan digunakan untuk biaya fasilitator, monitoring dan supervisi;

b a b Ͳ 4 |2K e t e n t u a n P e l a k s a n a a n


x

Dana APBD yang akan digunakan untuk dana BoP untuk mendukung pelaksanaan

program

(biaya

operasional,

pemantauan,

pengendalian,

pelaporan, dll).

x

o

BOP Provinsi sekitar 1% dari block grant per provinsi,

o

BOP Kabupaten/Kota sekitar 5% dari block grant kabupaten/kota.

Dana swadaya masyarakat untuk perluasan jangkauan penerima manfaat dan pengembangan program.

4.3.2. Penerima Dana Penerima dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk pembangunan prasarana/sarana sanitasi komunal

adalah seluruh masyarakat kelurahan, yang

disalurkan melalui rekening BKM/LKM. 4.3.3. Mekanisme Pencairan Dana 4.3.2.1.

Mekanisme Pencairan Dana

Pencairan dana block grant kegiatan sanitasi – PNPM menggunakan mekanisme Rekening Khusus Bank Indonesia (RKBI), dan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Dana

kegiatan

untuk

masing-masing

Provinsi/Kabupaten/kota

disalurkan melalui dokumen anggaran/DIPA Satker Pengembangan Penyehatan

Lingkungan

Permukiman

(PLP)

Provinsi

dan

Kabupaten/kota; 2. Penerima dana block grant adalah masyarakat kelurahan dan disalurkan melalui rekening BKM/LKM; 3. Secara khusus Koordinator BKM/LKM diwajibkan membuka rekening bantuan dana sosial Program SPBM di Bank Umum terdekat atas nama Rekening BKM/LKM dan memberitahukan nomor rekeningnya kepada PPK Penyehatan Lingkungan Permukiman Kabupaten/Kota;



4. Masing-masing pejabat Satker yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, Penandatangan SPM, Bendahara, menyampaikan nama dan spesimen tanda tangan serta menyampaikan cap dinas instansi penerbit SPM kepada KPPN setempat; 5. Kontrak kerja ditandatangani oleh Satker Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kabupaten/kota dengan BKM/LKM; 6. Penyaluran dana kepada masyarakat dilakukan dalam 3 tahap, tahap I sebesar 40 % dari total block grant setelah CSIAP dan RKM disetujui, tahap II sebesar 40% dari total block grant pada saat pencapaian pekerjaan fisik mencapai minimal 36%, dan tahap III sebesar 20% dari total block grant pada saat pencapaian pekerjaan fisik mencapai minimal 72%; 7. Satker PIP Kabupaten/Kota dapat melakukan penangguhan pencairan dana (untuk Pencairan Tahap II dan III) jika terjadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan ataupun dana di lapangan sampai dengan penyelesaian permasalahan oleh lembaga pengawasan fungsional (Inspektorat Jenderal dan/atau BPKP); 8. Khusus untuk penyaluran dana kepada masyarakat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tingkat Kabupaten/kota mengajukan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pejabat Penandatangan SPM yang dilengkapi dengan: x

Dokumen Kontrak/SPK asli yang mencantumkan nomor rekening masyarakat;

x

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan atau Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

x

Rencana penggunaan dana yang telah diverifikasi oleh Fasilitator Masyarakat;

x

Laporan kemajuan fisik dan keuangan yang telah ditandatangani oleh Fasilitator Masyarakat;



x

Berita Acara Pembayaran;

x

Kuitansi yang disetujui oleh PA/Kuasa PA/Pejabat yang ditunjuk;

x

Ringkasan kontrak;

x

Bukti pendukung, berupa Buku Laporan Harian Pelaksanaan Kegiatan, Buku Kas Tingkat Kelurahan, Fotocopy Buku Rekening Bank, dan Bukti pengeluaran (nota-nota pengeluaran) untuk

pencairan tahap II dan III. Informasi yang terdapat dalam SPP-LS sekurang-kurangnya memuat: (a) Nomor dan Tanggal DIPA yang dibebankan, (b) Nomor dan Tanggal Kontrak, (c) Jenis/lingkup pekerjaan, (d) Jadwal penyelesaian pekerjaan, (e) Nilai pembayaran yang diminta, (f) Identitas penerima pembayaran (Nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama Bank), serta (g) tanggal dan jatuh tempo pembayaran; PA/Kuasa PA melakukan pencatatan penerimaan SPP-LS dalam buku pengawasan penerimaan SPP-LS dan menyerahkan tanda terima SPPLS serta melakukan pemeriksanaan terhadap: x

kelengkapan berkas SPP-LS;

x

keabsahan dokumen pendukung SPP-LS;

x

ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan

bahwa

tagihan

tidak

melampaui

batas

pagu

anggaran; x

pencapaian tujuan/sasaran kegiatan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak;

x

kebenaran atas hak tagih, yang menyangkut pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar

(prestasi kerja yang harus dibayar sesuai dengan

spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak), jadwal waktu pembayaran (yang tercantum dalam DIPA dan spesifikasi teknis dalam kontrak);



9. PA/Kuasa PA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) rangkap 3 (tiga) yang dilaksanakan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM dengan lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN Pembayar, dan lembar ketiga sebagai pertinggal pada kantor satuan kerja yang bersangkutan; 10. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D yang ditujukan kepada kantor cabang Bank Indonesia/bank pemerintah yang telah ditunjuk. Penerbitan SP2D paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM secara lengkap. Apabila berkas SPM tidak memenuhi persyaratan, pengembalian SPM dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM; 11. Bank Indonesia/Bank Pemerintah yang telah ditunjuk akan mendebet dana pinjaman luar negeri dari Rekening Khusus dan memasukkannya ke rekening penerima pembayaran. 4.3.2.2. Proses Pencairan Dana 1.

Pembayaran untuk pinjaman Loan ADB dibebankan pada Rekening Khusus di Bank Indonesia Jakarta;

2.

Dalam pelaksanaan pembayaran dengan Uang Persediaan, SP2DUP/TUP tidak dibebankan pada Rekening Khusus tetapi dibebankan pada Rekening Umum Kas Negara;

3.

Pertanggungjawaban atas Uang Persediaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

4.

Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase pinjaman Loan ADB seperti tercantum pada Lampiran I Perdirjen;

5.

Dana Loan ADB dicairkan melalui KPPN;



6.

Pencairan dana dilaksanakan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;

7.

Dalam penerbitan SPM dicantumkan nomor pinjaman Loan ADB, nomor register, kode kategori, porsi pembiayaan sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang petunjuk pelaksanaan dan pencairan dana Loan ADB Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM), nilai, nomor dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP beserta Approval sepanjang dipersyaratkan;

8.

Kontrak-kontrak untuk konsultan dalam valuta asing yang harus dibayar dalam valuta asing yang bersangkutan, tidak diperkenankan dirupiahkan (sesuai SE DJA No. SE-43/A/61/0392 tanggal 26 Maret 1992 tentang Pembayaran Mata Uang Asing/Valuta Asing atas beban Rekening Khusus jo SE DJA No. SE-32/A/63/0295 tanggal 27 Pebruari 1995 dan SE DJA No. SE-130/A/1989 tanggal 28 Oktober 1989).

9.

Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pelaksanaan pembayaran dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI;

10. Pencairan dana untuk pembayaran Kegiatan SPBM dilakukan dengan tata cara Rekening Khusus, dimana KPPN menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari Kuasa Pengguna Anggaran SPBM dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kategori 1 (Civil Works) 1. Tahap pertama (sebesar 40% dari total block grant) dengan melampirkan :



x

Kontrak Kerja dan fotokopi buku rekening bank milik BKM/LKM;

x

Rencana penggunaan dana;

x

Kuitansi tagihan tahap I.

2. Tahap kedua (sebesar 40% dari total block grant) apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 36%, dengan melampirkan: x

Laporan kemajuan fisik;

x

Rencana penggunaan dana tahap II;

x

Kuitansi tagihan tahap II.

3. Tahap ketiga (sebesar 20% dari nilai kontrak) apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 72%, dengan melampirkan: x

Laporan kemajuan fisik;

x

Rencana penggunaan dana tahap III;

x

Kuitansi tagihan tahap III.

b. Kategori 2 (Consulting Services) dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mendasarkan pada SPP LS yang diajukan oleh rekanan yang disesuaikan dengan Kontrak. c. Kategori

3

(Study

Audit

and

Survey)

dibayarkan

dengan

menyesuaikan kebutuhan yang telah diajukan oleh Executing Agency kepada pihak lender. Pencairannya dapat dilakukan dengan mengacu pada ADB Loan Disbursement Handbook (2007). 4.3.2.3.

Pengisian Kembali Dana Rekening Khusus

1. Satuan Kerja Tingkat Kabupaten/DPIU menyampaikan seluruh SP2D yang telah diterbitkan kepada Satker Kerja Tingkat Provinsi/PPIU.



2. Satuan Kerja Tingkat Provinsi/PPIU menyampaikan seluruh SP2D yang telah dikonsolidasikan kepada Satker Kerja Tingkat Pusat/PCMU. 3. Keterlambatan dalam penyampaian/pengiriman SP2D oleh Satker di Kabupaten akan menghambat pengisian kembali rekening khusus, yang akan mengakibatkan memperlambat proses pencairan selanjutnya. 4. Satuan Kerja Tingkat Pusat/PCMU menyiapkan dokumen aplikasi replenisment/reimbursement disampaikan

kepada

atau

Direktorat

Withdrawal Jenderal

Application

untuk

Perbendaharaan

c.q.

Direktorat PPHLN yang didasarkan pada: a.

Fotokopi Rekening Koran Rekening Khusus Loan ADB untuk Program

SPBM

yang

diterima

dari

Direktorat

Jendral

Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PPHLN); b.

Fotokopi

SP2D

dari

Pengguna

Anggaran/Kuasa

Pengguna

Anggaran. 5. Direktorat PPHLN memeriksa dan meneliti WA yang diterima dari Satuan Kerja Tingkat Pusat/PCMU. Apabila WA sudah diterima dari Satuan Kerja Tingkat Pusat/PCMU sudah lengkap dan benar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat PPHLN membuat cover letter WA dan menyampaikan secara lengkap WA tersebut kepada ADB; 6. Apabila Satuan Kerja Tingkat Pusat/PCMU/Kuasa Pengguna Anggaran tidak

melaksanakan

kewajiban

untuk

menyampaikan

aplikasi

replenishment/reimbursement secara berkala, dan mengakibatkan pada ketidaktersediaan saldo dana Rekening Khusus di Bank Indonesia, maka Direktorat PPHLN dapat mempertimbangkan untuk meminta KPPN melakukan penghentian sementara penerbitan SP2D;



7. Pembayaran kembali atas Penghentian Pembayaran Sementara yang dimaksudkan di atas, dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara; 8. Jika pengeluaran per SPM/SP2D lebih kecil dari USD 100.000, permintaan pengisian kembali dengan menggunakan form Statement of Expenditure (SOE) tanpa lampiran dokumen pendukung ke ADB; 9. Jika pengeluaran per SPM/SP2D lebih besar dari USD 100.000, permintaan pengisian kembali dengan menggunakan form Summary Sheet (SS) dengan lampiran dokumen pendukung ke ADB antara lain: invoice/kuitansi, SPM dan SP2D, BAP. 4.3.2.4.

Pelaporan dan Pengiriman Dokumen

1. Satuan Kerja Tingkat Pusat/PCMU menyusun dan menyiapkan Financial Statement of Special Account (FISSA) yaitu laporan keuangan tentang penggunaan dana rekening khusus untuk masa satu tahun anggaran, sebagai bahan audit oleh Auditor/BPKP.

2. Dalam rangka pengisian kembali Rekening Khusus, KPPN mengirimkan fotokopi SP2D dan fotokopi SPM berkenaan yang membebani Rekening Khusus beserta dokumen pendukungnya, yaitu : a. Berita Acara Pembayaran; b. Approval dari ADB sepanjang dipersyaratkan; c. Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPLN.

3. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pada alamat sebagai berikut : SubditPinjamandanHibahLuarNegeri DirektoratPengelolaanKasNegara,DirjenPerbendaharaanNegara GedungPerpendaharaanILantaiIV Jl.LapanganBantengTimurNo.2Ͳ4,Jakarta10710 b a b Ͳ 4 |10K e t e n t u a n P e l a k s a n a a n


Secara ringkas tahapan Pencairan Dana Block Grant adalah sebagai berikut: 1. BKM/LKM menyusun dokumen pencairan dana (dilengkapi dengan Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi/Community Sanitation Improvement Action Plan (CSIAP) dan Rencana Kerja Masyarakat (RKM))

dan

mengirimkan kepada

Satker Kabupaten/Kota. 2. SatkerKabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap usulan CSIAP dan RKM tersebut. 3. Jika

dokumen

tersebut

sudah

disetujui

selanjutnya

di

dilakukan

penandatanganan kontrak kerja antara PPK dengan BKM/LKM. 4. PPK mengirimkan SPP-LS ke Satker Kabupaten/Kota 5. Satker mengirimkan SPM ke KPPN 6. Selanjutnya KPPN akan menyalurkan dana block grant tahap I (40%) ke rekening BKM/LKM. 7. Pencairan dana block grant tahap 2 (40%) dilakukan setelah progres fisik mencapai 36% (dengan diverifikasi Satker) 8. Pencairan dana block grant tahap 3 (20%) dilakukan setelah progres fisik mencapai 72% (dengan diverifikasi Satker)



Gambar 4.1 Mekanisme Pencairan Dana

ADB

Penambahan

PUSAT

Permohonan Penarikan Dana Didukung LMK Konsolidasi

Draft Permohonan Penarikan Dana Didukung LMK dan LMP

Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan

PCMU

LMK dan LMP

Special Account (SA) Statement

BANK INDONESIA

Penggantian untuk pengeluaran uang

Peraturan Dirjen Perbendaharaan

PROPINSI

PPIU

LMK dan LMP

DPIU

KABUPATEN/KOTA

LMK dan LMP SPM-LS

Satker Tingkat Kabupaten SPP-LS

SP2D

KPPN

KANTOR CABANG BANK INDONESIA

LMK

PPK Satker Tingkat Kabupaten Invoice / Faktur

MASYARAKAT

ADB Pengajuan Dana Penyaluran Dana

: Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia) PCMU : Project Coordination and Monitoring Unit PPIU : Provincial Project Implementation Unit DPIU : District Project Implementation Unit KPPN : Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara LMK : Laporan Manajemen Keuangan LMP : Laporan Manajemen Proyek SPP-LS : Surat Perintah Pembayaran Langsung SPM-LS : Surat Perintah Membayar Langsung SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana



BAB 5 5.1.

KRITERIA TEKNIS

UMUM Prasarana sanitasi dalam Program SPBM dipilih oleh masyarakat sesuai dengan keinginan

mereka

dan

kondisi

lingkungan

setempat

berdasarkan

asas

keberlanjutan. Jenis sarana sanitasi terpilih ini akan menjadi dasar dalam penyusunan DED dan RAB yang dilaksanakan oleh KSM Sanitasi. Untuk membantu masyarakat dalam memilih teknologi sanitasi, dilaksanakan presentasi, penjelasan, dan diskusi-diskusi atas pilihan-pilihan teknologi berdasarkan buku Pemilihan Teknologi Sanitasi (Informed Choice Catalogue-ICC) dalam rembug warga yang diselenggarakan oleh KSM. Sarana sanitasi dalam SPBM terbatas pada 2 pilihan: 1. MCK Umum 2. Instalasi Pengolahan Limbah Komunal (IPAL Komunal) 5.2.

MCK UMUM MCK umum terdiri dari sejumlah pintu jamban, bisa dilengkapi kamar mandi, dan sarana pengolahan air limbah. MCK umum sesuai untuk permukiman yang kebanyakan tidak memiliki jamban. Secara garis besar MCK Umum terdiri dari dua komponen yaitu : 5.2.1. Bangunan Atas (MCK Umum) Bangunan MCK umum terdiri dari beberapa pintu jamban, dan kamar mandi, dengan kemampuan melayani 100kk.

K r i t e r i a T e k n i s b a b Ͳ 5 |1


5.2.2. Bangunan Bawah (Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPAL) Bangunan bawah dari MCK adalah IPAL yang dengan fungsi untuk memproses limbah pengguna MCK umum. Bangunan IPAL yang umum dipakai dalam MCK umum adalah tangki septik atau baffled reactor. Komponen ini biasanya dijadikan instalasi pengolahan limbah terpadu, dengan mengkombinasikannya dengan bio digeseter, untuk sumber energi biogas yang bisa dipakai oleh masyarakat sekitarnya. Untuk sistem Pengolahan Limbah pada SPBM akan dijelaskan pada Sub bab 5.4.

Gambar 5.1 MCK Umum Kelebihan: Ǧ

Sistem sarana dasar sanitasi terpusat

Ǧ

Memungkinkan untuk peningkatan sistem

Ǧ

Memerlukan pengawasan konstruksi

Ǧ

Nyaman untuk permukiman padat

Kekurangan Ǧ

Pengoperasian dan perawatan oleh kelompok masyarakat dan penyedia jasa swasta yang mampu.

b a b Ͳ 5 |2K r i t e r i a T e k n i s


5.3.

INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH KOMUNAL (IPAL KOMUNAL) Instalasi Pengolahan Limbah Komunal dalam SPBM terdiri dari dua komponen yaitu : Ǧ Ǧ

Komponen perpipaan Komponen Pengolahan Limbah

5.3.1. Komponen Perpipaan : Saluran Pembuangan Komunal Saluran pembuangan limbah masyarakat untuk program SPBM berupa Saluran Pembuangan Limbah Bersama/Komunal. Saluran ini mengalirkan limbah rumah tangga dari tiap rumah ke instalasi pengolahan limbah masyarakat setempat, atau ke sistem pembuangan limbah kota. Saluran ini menggunakan sistem pemipaan PVC. Pipa biasanya diletakkan di halaman depan, gang, atau halaman belakang. Sistem saluran ini membutuhkan bak kontrol tiap 20m, dan pada titik-titik pertemuan saluran.

Gambar 5.2 Saluran Pembuangan Komunal–Gambar Sistem



Gambar 5.3 Saluran Pembuangan Komunal–Pipa PVC dan Bak Kontrol Kelebihan Ǧ

Lebih hemat daripada sistem pembuangan limbah konvensional

Ǧ

Nyaman untuk pengguna, air limbah dijauhkan dari area permukiman

Ǧ

Memerlukan proses perencanaan matang

Ǧ

Masyarakat dapat berperan dalam proses perencanaan dan konstruksi

Kekurangan Ǧ

Perawatan yang tidak rutin akan menyebabkan kegagalan sistem secara total

5.3.2. Komponen Pengolahan Limbah Bangunan pengolahan limbah berfungsi untuk menampung limbah komunal yang dialirkan oeh sistem perpipaan. Untuk sistem komunal, pengolahan limbah yang umum dipakai adalah baffled reactor. Komponen ini biasanya dijadikan instalasi pengolahan limbah terpadu, dengan mengkombinasikannya dengan bio digester, untuk sumber energi biogas yang bisa dipakai oleh masyarakat Untuk sistem Pengolahan Limbah pada SPBM akan dijelaskan pada Sub bab 5.4.



5.4.

SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH 5.4.1. Bio Digester Bio digester adalah sistem pengolahan limbah yang menghasilkan biogas sebagai energi alternatif untuk memasak dan penerangan. Air hasil pengolahan belum efisien tapi sudah tidak berbau dan tidak terlalu berbahaya. Bio Digester sesuai untuk limbah WC dan industri tahu/tempe, RPH dan ternak. Kelebihan: Ǧ

Efektif sebagai pengolahan awal

Ǧ

Kebutuhan lahan sedikit

Ǧ

Menghasilkan gas

Ǧ

Pengolahan lanjutan masih diperlukan

Ǧ

Biaya konstruksi dan perawatan rendah

Ǧ

Air hasil olahan tidak berbau

Kekurangan: Ǧ

Diperlukan tenaga ahli untuk desain, dan mengawasi pembangunan

Gambar 5.6 Bio Digester K r i t e r i a T e k n i s b a b Ͳ 5 |5


5.4.2. Baffled Reactor (Tangki Septic Bersusun) Baffled Reactor terdiri dari 2 (dua) macam yaitu 1. Baffled Reactor bersusun biasa Terdiri dari beberapa bak. Bak pertama untuk menguraikan materi yang mudah terurai, bak berikutnya untuk menguraikan materi yang lebih sulit, demikian seterusnya.

Gambar 5.6 Baffled Reactor Kelebihan: Ǧ

Lahan yang dibutuhkan sedikit karena dibangun di bawah tanah

Ǧ

Biaya pengoperasian dan perawatan murah dan mudah

Ǧ

Biaya pembangunan kecil

Ǧ

Efisiensi pengolahan limbah tinggi

Ǧ

Diperlukan tenaga ahli untuk desain dan pengawasan pembangunan

Kekurangan: Ǧ

Diperlukan tukang ahli untuk pekerjaan plester berkualitas tinggi



2. Anaerobic Filtered Baffled Reactor (Tangki Septik Bersusun dengan penyaring) Komponen ini sama seperti Tanki Septik Bersusun namun pengolahan limbahnya

dibantu

oleh

organisme

anaerobik

dengan

filter

(batu

vulkanik/gunung berapi)

Gambar 5.7 Anaerob Filter Reactor Kelebihan: Ǧ

Lahan yang dibutuhkan sedikit karena dibangun di bawah tanah

Ǧ

Efisiensi pengolahan limbah tinggi

Ǧ

Biaya konstruksi bisa menjadi besar jika bahan filter tidak ada di sekitar

Ǧ

Diperlukan tukang ahli untuk pekerjaan plester berkualitas tinggi.

Ǧ

Biaya pengoperasian dan perawatan murah dan mudah

Kekurangan: Ǧ

Diperlukan tenaga ahli untuk desain dan pengawasan pembangunan



5.5.

SISTEM PEMBUANGAN 5.5.1. Pembuangan ke Sungai Air limbah dapat dibuang ke sungai jika air tersebut telah memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan diantaranya pengolahan air limbah yang efisien sehingga air limbah yang dibuang tidak mencemari badan sungai.

Gambar 5.8 Pembuangan ke Sungai Kelebihan: Ǧ

Pilihan pembuangan paling murah

Ǧ

Tidak memerlukan pengoperasian dan perawatan

Ǧ

Konsumsi dan penggunaan air sungai mentah di bagian muara tidak

Ǧ

Kemungkinan kelebihan beban pada sungai sangat memungkinkan. Hal ini

Ǧ

Dapat diterapkan oleh masyarakat

Kekurangan: dianjurkan tergantung pada cara pengolahan dan derasnya aliran sungai.


PedomanPelaksanaan Sanitassi Perkotaan Beerbasis Masyaraakat

5 5.5.2. Pengu urasan Deng gan Truk Tin nja Jika lumpur tiidak diolah se etempat, makka harus dike eluarkan dan dibuang den ngan b bantuan jasa penguras. p Tru uk penguras ssebaiknya terrletak tidak lebih dari 50 m meter (untuk menyyesuaikan pa anjang selan ng pengurass = 50m). Truk penguras d dihubungkan kke bak pengo olah dengan pipa dan pom mpa sedot. Ha arus diperhattikan b bahwa pengurrasan hanya mengambil m lu umpur hitam m saja.

Gamba ar 5.9 Pengurrasan dengan n Truk Tinja K Kelebihan: Ǧ

Pilihan pembuangan be erbiaya murah h

Ǧ

Pembuang gan lumpur ya ang efisien dii pemukiman kota

Ǧ

Perlu jasa penguras

Ǧ

Ada kemu ungkinan pem mbuangan akh hir lumpur seccara tidak seh hat.

Ǧ

Masyaraka at tidak perlu melakukan p pengoperasian n dan perawa atan

K Kekurangan: Ǧ

Truk peng guras mungkin n belum terse edia





BAB 6

6.1.

TAHAPAN PELAKSANAAN

UMUM Pelaksanaan Program SPBM dilaksanakan melalui serangkaian tahapan kegiatan yang saling terkait. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan di tingkat kelurahan adalah: 1.

Tahap Persiapan Masyarakat a. Sosialisasi awal untuk menjelaskan tujuan, prinsip,pendekatan dan mekanisme program; b. Pelaksanaan Rembug Warga Kelurahan 1, untuk membentuk Pokjasan Kelurahan; Penandatanganan Surat Pernyataan Kesiapan Masyarakat untuk

menerima

dan

melaksanakan

program

sesuai

dengan

ketentuan/pedoman; serta penyusunan jadwal pelaksanaan tahapan kegiatan. 2.

Tahap Perencanaan Kegiatan a. Review PJM Pronangkis b. Pemetaan Sanitasi Tingkat Kelurahan c. Penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi/Community Sanitation Improvement Action Plan (CSIAP) d. Rembug Kelurahan 2 (Seleksi lingkungan dan Penetapan CSIAP) e. Pelaksanaan Pemetaan Kebutuhan Sanitasi di RT/RW terpilih f.

Pembentukan KSM Sanitasi di tingkat lokasi

T a h a p a n P e l a k s a n a a n b a b Ͳ 6 |1


g. Penyusunan RKM oleh KSM Sanitasi (pemilihan teknologi dan jenis sarana, penyusunan DED, RAB dan Jadwal Pelaksanaan) didampingi oleh fasilitator dan BKM h. Penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan (O&P)

3.

i.

Verifikasi RKM

j.

Penyusunan dokumen pencairan dana

Tahap Pelaksanaan Konstruksi a. Penandatanganan kontrak kerja b. Pelaksanaan Kegiatan Fisik c. Pengawasan Kegiatan d. Pelaporan Kegiatan e. Rembug Pelaksanaan Mingguan

4.

Tahap Paska Konstruksi a. Rembug Warga Paska Konstruksi b. Serah Terima Sarana Sanitasi c. Operasi dan Pemeliharaan

b a b Ͳ 6 |2T a h a p a n P e l a k s a n a a n


Gambar 6.1. Tahapan Kegiatan Program SPBM di tingkat Masyarakat

SosialisasiTk.Kelurahandan PenandatangananSurat PernyataanKesiapan Masyarakat

RembugKelurahan1, PembentukanPokjasan

x

Sosialisasimengenaitujuan,prinsip,pendekatandan mekanismeprogramdandilanjutkansecaramenerusselama pelaksanaantahapankegiatan

x

PenandatangananSuratPernyataanKesiapanMasyarakat dilakukanantaraBKM,pemerintahankelurahandiketahui olehperwakilanmasyarakatdandisaksikanolehperwakilan pemerintahdaerah/Satker

x

PembentukanPokjaSanitasi(Pokjasan)kelurahandan selanjutnyabersamaͲsamadenganBKMmenyusun CommunitySanitationImprovementActionPlan/CSIAP)

Tahap Persiapan

PemetaanSanitasi

PenyusunanCSIAPolehBKM danPokjasan RembugKelurahan2 (SeleksiLingkungan)

x

PemetaansanitasidilakukanditingkatRT/RWdengan menggunakanmetodaEHRA/MPAͲPHAST,hasildari PemetaanSanitasimenjadiinputpenyusunanCSIAPdan RKM

x

Seleksilokasipembangunansanitasidilakukansecara demokratisdenganmelibatkanseluruhmasyarakat denganmelihatprioritaspenangananwilayahrawan sanitaasitingkatRT/RW

x

LokasiyangterpilihselanjutnyamelaksanakanPemetaan KebutuhanSanitasiuntukmenentukantitik pembangunanInfrastruktur,membentukKSMSanitasi danKSMtersebutbertugasmenyusunRencanaKerja Masyarakat(RKM)yangdilengkapidenganpilihan teknologi,RAB,DEDdanjadwalpelaksanaankegiatan.

PenyusunanRKMolehKSM Sanitasi

PelaksanaanKonstruksi

PaskaKonstruksi(Operasi danPemeliharaan)

x

BKM/LKMmengirimkandokumenpencairandanayang dilengkapidenganCSIAPdanRKM,sertabuktidanaO&P, kepadaSatker/PPK

x

Jikadokumendisetujuiselanjutnyadilakukan penandatanganankontrak(SP3)antaraSatkerdanBKM/LKM

x

Pencairandanadilakukandalam3tahap(40%,40%dan20%)

x

SelanjutnyaBKM/LKMmenyalurkandanatersebutkeKSM Sanitasi

x

KSM Sanitasi melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan ke

x

BKMmenyerahkaninfrastrukturterbangun kepadaSatkerdanselanjutnyaSatker menyerahkansaranatersebutkepemerintahan kelurahan/masyarakat

x

KSMSanitasibertanggungjawabdalam pelaksanaankegiatanO&P

Tahap Perencanaan

Tahap Pelaksanaan

TahapOperasidan Pemeliharaan



6.2.

TAHAPAN PENYIAPAN WARGA 6.2.1. Sosialisasi Awal Tingkat Kelurahan Sosialisasi adalah upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai Program SPBM kepada masyarakat sebagai penerima program dan pelaksana kegiatan, serta kepada para

pelaku

masyarakat

dan

institusi

atau

lembaga

pendukung program di tingkat

kelurahan. Sosialisasi harus dilakukan melalui serangkaian kegiatan-kegiatan rembug/rapat atau pertemuan-pertemuan, baik pertemuan kelompok, keagamaan, arisan, maupun pertemuan-pertemuan lain yang ada di kelurahan, serta melalui penempelan poster-poster di lokasi kelurahan terpilih. Kegiatan ini juga menjadi sarana perkenalan FM dengan masyarakat serta melakukan kesempatan bagi FM untuk melakukan orientasi lapangan. Kegiatan sosialisasi di tingkat kelurahan dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Lurah, BKM, dan FM. Tujuan Sosialisasi Melalui kegiatan sosialisasi yang intensif diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanakan tahapan program, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan di kelurahan tidak hanya ditetapkan oleh aparat pemerintah kelurahan

atau

tokoh-tokoh

masyarakat,

namun

melibatkan

representasi

masyarakat. Pada kegiatan sosialisasi di tingkat kelurahan ini sekaligus penandatanganan

Surat

Pernyataan

Kesiapan

Masyarakat

dilaksanakan juga sebagai

bentuk

komitmen masyarakat untuk melaksanakan tahapan program sesuai dengan ketentuan/pedoman dan prinsi -prinsip pelaksanaan yang ditetapkan.



Narasumber dalam kegiatan sosialisasi tingkat kelurahan adalah FM, pihak Kecamatan, dan DPIU. Peserta Sosialisasi Kelurahan 1. Masyarakat umum 2. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Kelompok/Organisasi Masyarakat serta anggota masyarakat secara luas. 3. Pemerintahan

Kelurahan,

para

ketua

RT/RW

setempat,

Pemerintah

Kecamatan. Format-format untuk pelaksanaan sosialisasi dapat dilihat pada Lampiran Pedoman Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat Format 1.1 - 1.4 Setelah

sosialisasi

dilaksanakan,

BKM

dengan

dibantu

Lurah

dan

FM

mempersiapkan Rembug Tingkat Kelurahan I dengan menyebarkan undangan kepada para Aparat Kelurahan, pengurus RT/RW setempat, Tokoh Masyarakat, Aparat Kecamatan, dan DPIU. 6.2.2. Rembug Kelurahan I Rembug

Kelurahan

I

adalah

gong

permulaan kegiatan di tingkat kelurahan. Rembug Kelurahan I dipersiapkan dan dilaksanakan oleh BKM dengan didampingi oleh Lurah dan FM. Narasumber dalam kegiatan ini adalah FM, pihak Kecamatan, dan DPIU.



Tujuan Rembug Kelurahan I: Rembug Kelurahan bertujuan untuk menegaskan penjelasan prinsip-prinsip dan mekanisme

penyelenggaraan

Program

SPBM,

serta

untuk

menyamakan

persepsi/pandangan dalam pelaksanaan Program. Materi yang akan disampaikan pada Rembug Kelurahan I adalah: 1. Penjelasan mengenai prinsip, pendekatan dan mekanisme program; 2. Penjelasan mengenai Surat Pernyataan Kesiapan Masyarakat 3. Penjelasan mengenai tugas dan fungsi Pokjasan kelurahan Peserta Rembug Kelurahan I: 1. Masyarakat umum 2. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Kelompok/Organisasi Masyarakat serta anggota masyarakat secara luas. 3. Pemerintahan Kelurahan, Para Pengurus RT/RW setempat, Pemerintah Kecamatan. Persiapan pelaksanaan Rembug Kelurahan I: 1. BKM dibantu FM memfasilitasi kesepakatan antara Aparat Kelurahan dan Pengurus RT/RW mengenai waktu dan tempat Rembug Kelurahan 2. BKM dibantu FM menyebarkan undangan kepada Para Pengurus RT/RW, dengan menuliskan dalam undangan, bahwa pengurus disarankan mengajak perwakilan masyarakat, dengan mengutamakan kaum perempuan dan kelompok masyarakat miskin (Format 1.5 Lampiran) 3. BKM dibantu FM mengundang Aparat Desa terkait, Aparat Pemerintah Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Kelompok/Organisasi Masyarakat 4. BKM dibantu FM mengundang DPIU, Satker Kota dan Konsultan untuk bertindak sebagai nara sumber dan sebagai wakil Pemerintah dalam penandatanganan Kesepakatan Pakta Integritas 5. BKM dibantu FM membantu Aparat kelurahan dalam menyiapkan tempat pertemuan, peralatan dan materi yang diperlukan;



6. FM menyiapkan Daftar Hadir, membuat Notulensi serta pendokumentasian kegiatan Sosialisasi dan Penandatangan Pakta Integritas (Format 1.6-1.8 Lampiran). BOX6.1 CEKLISPERSIAPAN REMBUGKELURAHANI ; Menyiapkan undangan minimal satu minggu sebelum pelaksanaan pertemuan. Isi undangan menyebutkan waktu, tempat dan tujuan pertemuansecarajelas. ; Undanganditandatanganiolehpihakpenyelenggara. ; Konfirmasi Pemberitahuan Kehadiran Peserta (minimal 2 hari sebelum pelaksanaan). ; Tempatdanperalatantelahtersediadancukupmemadai. ; Konsumsisesuaiperkiraanjumlahpeserta ; Materi dan Bahan yang akan dibagikan telah tersedia sesuai perkiraan jumlahpeserta. ; Adakan pertemuan dengan penyelenggara dan penyaji lainnya untuk membicarakanrincianpelaksanaanpertemuandanperanmasingmasing. ; DaftarHadirdanalatpendokumentasian(kameraatauvideo) ; JadwalAcara

Proses Pelaksanaan Rembug Kelurahan I: 1. Perkenalan antara Nara Sumber dengan peserta undangan 2. FM mengedarkan daftar hadir kepada para peserta 3. Nara sumber memaparkan tentang Gambaran Umum, prinsip-prinsip serta mekanisme pelaksanaan Program SPBM, terutama sistem seleksi kampung dan proses RPA yang dilaksanakan di tingkat RT/RW 4. Diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya 5. Penjelasan mengenai pentingnya Surat Pernyataan Kesiapan Masyarakat 6. Pembentukan Pokjasan kelurahan 7. Penyepakatan jadwal pelaksanaan kegiatan berikutnya 8. FM membuat notulensi rapat dan pendokumentasian. T a h a p a n P e l a k s a n a a n b a b Ͳ 6 |7


BOX6.2CEKLISINFORMASIDANMATERIDALAMREMBUG KELURAHAN ; LatarBelakang,TujuandanSasaranProgramSPBM ; PrinsipͲPrinsipProgram. ;

SumberdanAlokasiDana.

; ;

MekanismePencairanDana. ParaPelakuProgramdantugasͲtugasnya

;

TahapanPelaksanaanKegiatan 1. TahapPenyiapanmasyarakat 2 . Tahap Perencanaan, ditekankan pada sistem seleksi lingkungan danpenjelasanmengenaiSurveyPemetaanSanitasi 3 . TahapPelaksanaanFisik 4 . TahapPascaPelaksanaanFisik

Catatan Untuk desa/kelurahan yang pernah mendapatkan bantuan pemberdayaan, dan pernah melaksanakan rembug–rembug penyiapan masyarakat, maka proses rembug penyiapan dilakukan dengan menekankan pada: a. Memperluas jangkauan penyebarluasan informasi pada kelompok lainnya. b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan progra-program sebelumnya terutama pada tingkat partisipasi masyarakatnya.



6.3.

TAHAP PERENCANAAN Tahap perencanaan merupakan lanjutan dari tahapan persiapan. Kegiatankegiatan dalam tahapan ini akan dilakukan di seluruh kelurahan dan di RT atau RW setempat. 6.3.1. Review PJM Pronangkis Pada awal pelaksanaan, di tingkat kelurahan diadakan review PJM Pronangkis yang telah disusun oleh BKM pada saat pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP). Review ini bertujuan untuk memeriksa apakah hal-hal yang berkaitan dengan penanganan permasalahan sanitasi telah dicantumkan di dalam PJM Pronangkis. Selanjutnya melalui pendampingan fasilitator SPBM, dilakukan revisi

PJM

Pronangkis untuk menajamkan rencana kegiatan

penanganan

permasalahan sanitasi yang akan dilaksanakan masyarakat. 6.3.2. Pelaksanaan Pemetaan Sanitasi Kelurahan Pemetaan Sanitasi Kelurahan dilakukan untuk melakukan pengumpulan data dan

informasi

mengenai

kondisi

pelayanan sanitasi kelurahan, kondisi kependudukan,

sampai

dengan

permasalahan sanitasi yang dihadapi sebagai bahan untuk menyusun CSIAP Pronangkis

dan

Rencana

Masyarakat.

Contoh

Format

Kerja dan

petunjuk yang digunakan dalam proses ini dapat dilihat dalam Format 2.1-2.4 Lampiran.



Data dan Informasi yang akan digali melalui Pemetaan Sanitasi Kelurahan ini adalah: 1. Kondisi wilayah, dilakukan dengan membuat peta sederhana kawasan desa, yang berisi: tata

letak tapak, status tanah dan status penguasaan, Peta

Jaringan Sanitasi serta Kondisi Prasarana dan Sarana Sanitasi yang ada, serta Permasalahan Sanitasi yang ada 2. Kondisi demografi, dilakukan dengan: pengumpulan data dan pemutakhiran data kependudukan; pengumpulan data sosial masyakarat seperti tingkat pendidikan, strata ekonomi, dan sebagainya; pengumpulan data permasalahan kependudukan yang mencakup permasalahan sosial seperti konflik antar penduduk; Pemetaan Sanitasi Kelurahan dilaksanakan oleh Pokja Sanitasi BKM

bersama

dengan KD dan FM serta relawan masyarakat dari masing-masing RT/RW. B O X 6 . 3 L a n g k a h p e la k s a n a a n P e m e t a a n S a n i t a s i K e l u r a h a n a d a l a h : 1. FM menjelaskan tentang arti penting Pemetaan Sanitasi, dimana melalui hal tersebutdapatdiperolehkondisisanitasisertapermasalahanyangdihadapi; 2. MenjelaskanformatperangkatyangakandigunakanuntukmemperolehdataͲdata yang mencakup pemetaan penduduk miskin, pemetaan batas tapak dan pemetaaninfrastruktursanitasi; 3. Melakukan Pemetaan Batas Tapak (lihat Format 3.19 lampiran 3). Pemetaan dibuat untuk melihat keadaan umum kampung dan lingkungannya yang menyangkutsaranaprasarana,keadaanfisiklingkungan,luasdantataletaklahanͲ lahan termasuk peruntukkannya, penyebaran daerah permukiman, aliran air, lembagaͲlembagayangadadidesa,sekolah,posyandu,puskesmas. 4. Melakukan Pemetaan Infrastruktur Sanitasi (lihat Format 3.20 lampiran 3). Pemetaan infrastruktur dibuat untuk melihat kondisi infrastruktur sanitasi kelurahansertaaksespelayananmasyarakatterhadapinfrastruktursanitasi.Pada pemetaaninfrastruktursanitasiperludipetakanpermasalahanmasyarakatdalam mengakses pelayanan infrastruktur, seperti penduduk/daerah yang mengalami kekurangan air bersih. Hasil pemetaan infrastruktur diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan permasalahan sanitasi yang dihadapi oleh masyarakatsecaramenyeluruh.



6.3.3. Penyusunan

Rencana

Aksi

Perbaikan

Sanitasi

(Community

Sanitation Improvement Action Plan/CSIAP) Dari hasil Pemetaan Sanitasi Kelurahan, kemudian

Pokja

Sanitasi,

KD

dan

didampingi oleh FM melakukan identifikasi permasalahan sanitasi

dan

kelurahan.

permasalahan,

pemetaan

kondisi

Hasil

identifikasi

kemudian

dicermati

bersama oleh Pokja Sanitasi dan KD yang didampingi FM untuk merumuskan kondisi sanitasi

kelurahan,

serta

menyusun

Rencana Perbaikan Sanitasi di tingkat Kelurahan

atau

Community

Sanitation

Implementation Action Plan (CSIAP). Penyusunan Rencana Perbaikan Sanitasi dilakukan dengan: 1. Penyusunan

daftar

identifikasi

masalah,

yang

dilakukan

dengan

mengkompilasi data dan permasalahan sanitasi yang kemudian disintesakan. 2. Penentuan daerah-daerah bermasalah, penentuan daerah bermasalah diidentifikasi dari hasil kompilasi data dan permasalahan sanitasi yang disusun yang kemudian dinilai skala prioritasnya dengan menggunakan Metoda Metaplan. Dengan menggunakan metaplan, penentuan daerah penerima manfaat program dapat dilakukan secara optimal; Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi/CSIAP ini disusun secara partisipatif oleh Pokjasan Kelurahan dan BKM dengan didukung oleh perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat

dan dilakukan konsultasi kepada pemerintah setempat,

masyarakat dan Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten/Kota. Hal yang perlu ditekankan pada tahap ini adalah bahwa usulan kegiatan yang muncul harus sesuai dengan Strategi

Sanitasi

Kabupaten/kota

yang

telah

disusun

oleh

pemerintah



kabupaten/kota, dalam hal ini maka masyarakat dengan didampingi oleh fasilitator

harus

berkoordinasi

dengan

tim

Pokja

Sanitasi/AMPL

tingkat

kabupaten/kota. CSIAP merupakan perencanaan partisipatif jangka menengah, dengan jangka waktu 3 tahun, mengenai rencana investasi pembangunan sarana sanitasi komunal, upaya peningkatan kualitas hygiene dan perilaku hidup bersih dan sehat tingkat

kelurahan

dari

hasil

pemetaan

sanitasi

serta

usulan

kegiatan

pembangunan skala kecil yang diusulkan oleh kelompok masyarakat. Hasil pemetaan sanitasi menjadi input penting dalam penyusunan perencanaan ini. Tata cara penyusunan CSIAP akan dijelaskan lebih lanjut di dalam lampiran pedoman pelaksanaan. Hasil dari perumusan masalah kemudian dijadikan bahan dalam Rembug Kelurahan II. 6.3.4. Rembug Kelurahan II Setelah pemetaan sanitasi dan penyusunan CSIAP, maka tahapan berikutnya adalah melakukan Rembug Kelurahan II. Kegiatan ini disiapkan oleh BKM dengan dukungan Kader Masyarakat dan FM. Rembug Kelurahan II dilaksanakan dalam bentuk diskusi terbuka untuk merumuskan prioritas titik lokasi penanganan permasalahan sanitasi. Tujuan Rembug Kelurahan II: 1. Merumuskan prioritas permasalahan yang terdapat di kelurahan; 2. Menentukan titik lokasi penanganan permasalahan; 3. Menentukan jenis infrastruktur yang akan dibangun; 4. Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pembangunan. Jenis infrastruktur yang akan dibangun harus disesuaikan dengan kriteria teknis program SPBM.



Proses yang dilakukan dalam Rembug Kelurahan II adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan kembali prinsip-prinsip Program SPBM; 2. Pemaparan kondisi dan permasalahan sanitasi kelurahan diperoleh dari hasil pemetaan sanitasi dan telah disusun di dalam CSIAP;

3. Verifikasi CSIAP oleh seluruh peserta; 4. Paparan FM mengenai Alternatif Solusi Permasalahan, dalam kerangka masa sekarang dan masa yang akan datang;

5. Peserta rembug kelurahan dibagi ke dalam beberapa kelompok diskusi dimana masing-masing

kelompok

tersebut

membuat

prioritas

penanganan

permasalahan (sesuai dengan Format Penentuan Prioritas);

6. Kemudian

dilakukan

pleno

untuk

membahas

Prioritas

Penanganan

Permasalahan;

7. Identifikasi Prioritas Lingkungan Penerima Manfaat berdasarkan skor hasil pemetaan sanitasi;

8. Penentuan titik lokasi dan jenis infrastruktur yang akan dibangun; 9. Pembuatan Berita Acara Rembug Kelurahan II yang dilakukan oleh BKM dan dibantu oleh Kader dan FM (Format 2.6 Lampiran ). Peserta Rembug Kelurahan II 1.

Masyarakat umum;

2.

Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Kelompok/Organisasi Masyarakat serta anggota masyarakat secara luas.

3.

Pemerintahan Kelurahan, Para Pengurus RT/RW setempat, Pemerintah Kecamatan, Pokjasan.



6.3.5. Rembug Tingkat RT/RW I (Penyiapan Pemetaan RPA) Tahapan perencanaan di tingkat lokasi program lokasi titik pembangunan sarana sanitasi

yang telah ditentukan

Rembug

Kelurahan

II

pada

sebelumnya

,

dimulai dengan Rembug Warga tingkat RT/RW I. Tujuan

kegiatan

ini

adalah

untuk

sosialisasi program di titik lokasi, dan persiapan pelaksanaan Pemetaan Sanitasi dengan RPA. Rembug warga tingkat RW dilaksanakan dalam bentuk diskusi terbuka yang diharapkan mampu menentukan waktu, tempat, dan partisipan dalam pelaksanaan RPA. Dalam Rembug Warga Tingkat RT/RW, sangat disarankan untuk mengundang FM atau perwakilan BKM sebagai narasumber dalam pertemuan. Tujuan Rembug RT/RW I 1. Menyebarluaskan informasi program sampai ke tingkat RT/RW serta menyampaikan hasil Rembug Kelurahan kepada masyarakat. 2. Merencanakan jadwal dan pelaksanaan Pemetaan Kebutuhan Sanitasi dengan metode RPA Proses yang dilakukan dalam Rembug Tingkat RT/RW I adalah sebagai berikut: 1.

Penjelasan kembali prinsip-prinsip Program Sanitasi Perkotaandi tingkat RT/RW.

2.

Paparan narasumber mengenai sistem seleksi lingkungan/kampung dalam program, dan pelaksanaan pemetaan sanitasi .

3.

Peserta

musyawarah

kemudian

menentukan

waktu

dan

pelaksanaan

pemetaan sanitasi dengan metode RPA.



6.3.6. Pelaksanaan Pemetaan Kebutuhan Sanitasi dengan RPA Setelah masyarakat menentukan jadwal dan waktu pelaksanaan Pemetaan Kebutuhan Sanitasi dengan RPA pada Rembug RT/RW I, kemudian BKM/Pokjasan dibantu FM dan Kader Masyarakat melaksanakan Pemetaan Sanitasi dengan metode RPA. RPA merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pemetaan kondisi sanitasi masyarakat, masalah yang mereka hadapi, serta kebutuhan untuk memecahkan masalah sanitasi secara cepat dan dilakukan secara partisipatif, atau bersama-sama masyarakat. Alasan penggunaan metode ini adalah : 1. Memposisikan masyarakat sebagai subyek 2. Memberikan ”ruang” kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keinginannya 3. Sebagai media pemberdayaan masyarakat pada tingkat bawah (grass root level). RPA dilakukan setelah kegiatan Rembug Warga tingkat RT/RW I.

RPA akan

dilakukan hanya jika ada permintaan dari masyarakat setelah mereka memahami konsep Program SPBM dalam Rembug Warga Tingkat RT/RW. Hal ini sesuai dengan pendekatan Demand Responsive Approach (DRA), yaitu permintaan menjadi salah satu indikator kebutuhan untuk memecahkan masalah sanitasi yang mereka hadapi. Tujuan Pemetaan Kebutuhan Sanitasi: Secara umum, tujuan pemetaan sanitasi adalah teridentifikasinya masalah sanitasi dan keinginan masyarakat untuk memecahkannya atas dasar kemampuan sendiri yang dilakukan secara partisipatif, sistematis, dan cepat. Tujuan akhirnya adalah terseleksinya masyarakat yang paling siap untuk implementasi program SPBM.



Untuk menilai kesiapan masyarakat,

dengan menggunakan metode RPA akan

diukur 5 (lima) variabel, yaitu : 1. Pengalaman membangun infrastruktur kampung 2. Kesiapan masyarakat untuk berkontribusi 3. Kelayakan teknis untuk infrastruktur sanitasi 4. Kesiapan lembaga setempat untuk mengelola sarana 5. Prioritas perbaikan sanitasi. Kegiatan Pemetaan Sanitasi dilaksanakan oleh KSM dengan didukung oleh kader masyarakat, perwakilan warga masyarakat. Penjelasan secara rinci mengenai metode RPA disajikan di dalam pedoman RPA, CSIAP dan RKM, serta format-format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan RPA dan Penyusunan RKM dapat dilihat pada Format 3.6-3.10 Lampiran Dari hasil RPA, KSM dapat menentukan titik yang paling tepat di RT/RW terpilih yang membutuhkan sarana sanitasi. Setelah itu KSM melanjutkannya dengan penyusunan RKM Untuk lebih jelasnya proses RPA dapat dilihat pada Annek 1 Buku Petunjuk Survey. 6.3.7. Rembug RT/RW II (Penetapan Titik Lokasi Infrastruktur dan Pembentukan KSM) Setelah titik pelaksaaan Pemetaan RPA, dilaksanakan Rembug RT/RW II untuk mempresentasikan hasil Pemetaan RPA, serta memilih Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM beranggotakan warga setempat, terutama yang akan memanfaatkan sarana sanitasi yang akan dibangun. Tujuan Rembug RT/RW II 1. Memaparkan hasil Pemetaan Kebutuhan Sanitasi dengan RPA kepada masyarakat, serta menentukan titik lokasi pembangunan 2. Membentuk KSM 3. Merencanakan jadwal dan pelaksanaan Penyusunan RKM b a b Ͳ 6 |16T a h a p a n P e l a k s a n a a n


Proses yang dilakukan dalam Rembug Tingkat RT/RW II adalah sebagai berikut: 1. Paparan

kembali

oleh

narasumber

mengenai

sistem

seleksi

lingkungan/kampung dalam program, dan pelaksanaan pemetaan sanitasi. 2. Pemaparan hasil Pemetaan Sanitasi kepada masyarakat . 3. Peserta Musyawarah kemudian memilih anggota KSM. 4. Peserta

musyawarah

kemudian

menentukan

waktu

dan

pelaksanaan

penyusunan RKM. KSM akan bertanggung jawab selama proses pelaksanaan program, mulai dari perencanaan (penyusunan RKM dan DED-RAB), pelaksanaan konstruksi, sampai penyelenggaraan sistem operasi dan pemeliharaan setelah konstruksi selesai. Selain itu KSM juga berperan dalam kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, setelah FM tidak bertugas di lokasi. Sehingga dalam membentuk maupun menyusun organisasinya disesuaikan dengan kepentingan kegiatan-kegiatan tersebut. Bentuk dan susunan pengurus sesuai dengan kehendak musyawarah masyarakat, dan ditetapkan melalui surat keputusan kelurahan yang diketahui oleh kecamatan setempat. Namun, apabila dibutuhkan, pembentukan/kepengurusan KSM dan AD/ART KSM dapat dilegalkan melalui notaris setempat. Contoh Bentuk Kelompok: Kelompok Pengelola terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Kontribusi, Seksi Operasi dan Pemeliharaan, Seksi Kampanye Kesehatan. Dengan tugas sebagai berikut: 1. Ketua: Ͳ

Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan.

Ͳ

Memimpin pelaksanaan tugas panitia dan kegiatan rapat-rapat.



2. Sekretaris: Ͳ

Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha serta dokumentasi;

Ͳ

Melaksanakan surat-menyurat;

Ͳ

Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap.

3. Bendahara: Ͳ

Menerima, menyimpan dan mengeluarkan/membayar sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan;

Ͳ

Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi serta laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola mingguan dan bulanan.

4. Seksi Tenaga Kerja Ͳ

Melakukan inventarisasi tenaga kerja;

Ͳ

Melakukan rekrutmen tenaga kerja;

Ͳ

Mengatur tenaga kerja di lapangan;

Ͳ

Mengatur dan mengkoordinir material yang diperlukan;

Ͳ

Pengawasan kepada pekerja dan bekerjasama dengan mandor.

5. Seksi Kontribusi: Ͳ

Melakukan penarikan kontribusi dari masyarakat berupa uang dan menyetorkan pada bendahara

6. Seksi Logistik: Ͳ

Bertanggung jawab terhadap keamanan material selama pembangunan;

Ͳ

Membuat laporan tentang keadaan material;

Ͳ

Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi.

7. Seksi Operasi & Pemeliharaan: Ͳ

Mengoperasikan dan memelihara sarana sanitasi yang telah dibangun;

Ͳ

Bertanggung jawab terhadap hal-hal teknis.



8. Seksi Kampanye Kesehatan: Ͳ

Mengorganisir kegiatan kampanye kesehatan di masyarakat;

Ͳ

Membantu dalam penyuluhan kesehatan masyarakat;

Ͳ

Melakukan monitoring terhadap upaya penyehatan lingkungan

Catatan : Untuk sebagai catatan, bahwa mekanisme kerja KSM tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disepakati oleh pengurus KSM dan selu-ruh calon pengguna/penerima manfaat. Sementara, status pembentukan KSM disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Lurah yang diketahui oleh Camat setempat. Untuk daerah tertentu, pembentu-kan KSM ini perlu legalitas notaris untuk kepentingan pembukaan reken-ing masyarakat. 6.3.8. Penyusunan RKM Rencana

kegiatan

masyarakat

(RKM) merupakan bukti dokumen resmi

perencanaan

perbaikan

sanitasi oleh masyarakat, sekaligus sebagai

dasar

dana/material

untuk

pencairan

dari

berbagai

stakeholder yang telah memberikan komitmen. RKM Sanitasi Perkotaan hanya akan dilakukan oleh masyarakat yang lingkungannya terseleksi sebagai titik lokasi pembangunan sarana sanitasi. Penyusunan RKM dilakukan dengan pendekatan partisipatif, artinya semaksimal mungkin melibatkan masyarakat dalam semua kegiatan yang dilakukan, baik manajemen maupun teknis. Pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknis diserahkan kepada tenaga ahli, namun tetap melibatkan masyarakat.



Dokumen RKM ini berisi mengenai Teknologi Sarana Sanitasi Terseleksi, Detailed Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Mekanisme dan Jadwal Pencairan Kontribusi, Konstruksi dan Supervisi, Capacity Building, Pengoperasian dan Perawatan (O&P), Struktur organisasi KSM SPBM,serta Penjaminan Sistem. Dalam penyusunan RKM ini, FM berkewajiban untuk memberikan bimbingan baik teknis dan manajemen kepada KSM Sanitasi. a. Rekomendasi Pilihan Sarana Sanitasi Rekomendasi Pilihan Sarana Sanitasi ini berisikan 1. Latar Belakang yang mendasari Kegiatan, didasarkan pada Hasil Survey; 2. Tujuan

dan

Sasaran

yang

hendak

dicapai

dengan

Pelaksanaan

Pembangunan Sarana Sanitasi.; 3. Manfaat Pekerjaan terhadap warga dan Lingkungan Hidup Desa; 4. Pelaksanaan Pekerjaan, baik yang berhubungan dengan Dana, Waktu, Pelaksana dan Pelaku-pelaku lain yang mungkin terlibat; 5. Kebutuhan Lahan untuk kegiatan yang diusulkan, serta mekanisme pelaksanaannya; 6. Mekanisme Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pengawasan; 7. Profil Lokasi Sasaran yang menunjukkan Kondisi Awal dan Data Prasarana Sanitasi setempat; Untuk

komponen-komponen

piihan

sanitasi

telah

dibahas

pada

bab

sebelumnya. Untuk jenis konstruksi yang tidak ada atau lebih rumit harus mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Satker PLP Kota setempat. b. Usulan Rencana Operasi dan Pemeliharaan Operasi dan Pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar Prasarana dan Sarana tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana.



Pelibatan masyarakat dalam Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan dilakukan dengan dibentuknya KSM Tujuan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Terbangun adalah: ͳȌ Tersedianya Infrastruktur yang tetap Berfungsi dengan Kualitas dan Umur Pelayanan yang sesuai dengan Rencana.

ʹȌ Pemeliharaan yang Tepat Waktu dan Tepat Sasaran, dapat Menghemat Biaya Pemeliharaan.

͵Ȍ Tersedianya Organisasi Pengelola yang Aktif dan berfungsi dengan baik.

Pada Tahap Persiapan Usulan RKM, Rencana Operasi dan Pemeliharaan Baru disusun sebagai Rencana Awal, mengingat

Sedangkan Finalisasi Rencana

Operasi dan Pemeliharaan dibahas dan ditetapkan melalui Rembug Warga Tingkat RT/RW III sebelum pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi c. Usulan Rencana Pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan Pada dasarnya Sumber Pendanaan Operasi dan Pemeliharaan adalah Warga Pemanfaat Infrastruktur dengan berlandaskan gotong royong dan kesadaran bahwa Pemeliharaan, Perbaikan dan Pengembangan Infrastruktur adalah Tugas bersama seluruh Warga Pemanfaat, bukan milik Pemerintah atau Aparat. Namun, Pembiayaan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan selain bersumber dari iuran warga diharapkan didukung oleh APBD. Pada Tahap Penyusunan RKM, Aspek Pembiayaan Baru disusun pada Tahap Identifikasi dari Rencana Pembiayaan. Sedangkan secara mendetail terhadap Aspek Operasi dan Pemeliharaan didiskusikan dalam Rembug Warga Tingkat RT/RW III. Contoh Penyusunan Usulan dapat dilihat di (Format 4.1-4.4 Lampiran).



6.3.9. Penyusunan DED dan RAB Setelah RKM, langkah selanjutnya adalah Penyusunan Rencana Teknis dan RAB yang dilaksanakan oleh BKM, KM dengan dibimbing oleh FM. Hasil dari Kegiatan ini harus dikonsultasikan dengan Satker PLP dan TAMK. Pada Tahap ini dilaksanakan: 1. Penyusunan Rencana Teknis; Hasil Penyusunan Rencana Teknis diwujudkan dalam Dokumen Rencana Teknis dan Gambar Desain Teknis (Format 4.8 Lampiran). Penyusunan Rencana Teknis harus mengacu kepada Petunjuk Teknis Sanitasi. 2. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB); Hasil Penyusunan RAB berupa Perhitungan Volume Pekerjaan, (berdasarkan Rencana Teknis yang telah disusun), harga dari berbagai macam bahan/ material, alat dan tenaga yang dibutuhkan pada suatu konstruksi (Format 4.9 Lampiran). Tujuan

Kegiatan

Penghitungan

Rencana

Anggaran

Biaya

adalah

untuk

Memprediksi Biaya Pelaksanaan. Melalui Penghitungan RAB dapat diketahui Taksiran Biaya setiap item/sub kegiatan. Perlu dicatat bahwa taksiran biaya yang dibuat bukanlah biaya sebenarnya. Biaya sebenarnya akan diperoleh pada saat pelaksanaan. Dalam penyusunan RAB, BKM dan KM dibimbing olehFM dan TAMK. 6.3.10. Pengajuan Dokumen Rencana Pembangunan Usulan RKM yang telah difinalisasi dan rencana DED serta RAB tersebut dikonsolidasikan dalam satu buku, dijilid dengan judul : Dokumen Rencana Pengajuan. Dalam dokumen rencana pembangunan, Semua hasil dari Penyusunan RKM, dikonsolidasikan 1. Profil lokasi 2. Ketersediaan Lahan



3. Penentuan Calon Pengguna 4. Pemilihan Teknologi Sanitasi 5. DED dan RAB 6. Mekanisme Pencairan Dana 7. Rencana Pengelolaan Keuangan Sanitasi Perkotaan(Rekening, Administrasi pembukuan BLM, Mekanisme pembelanjaan, Laporan keuangan) 8. Rencana Kerja Masyarakat Ͳ

Rencana Konstruksi

Ͳ

Rencana Kontribusi Masyarakat

Ͳ

Rencana Pelatihan

Ͳ Rencana Operasi dan Pemeliharaan. Usulan Dokumen Rencana Pembangunan ini diserahkan kepada DPIU disertai dengan Surat Pengantar Usulan Desa (Format 4.1 Lampiran). Verifikasi Dokumen Rencana Pembangunan Verifikasi Dokumen Rencana Pembangunan dilakukan oleh DPIU. Usulan dokumen harus selaras dengan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah, Kriteria Teknis yang ada dan Prioritas Pembangunan Daerah, dengan demikian tidak terjadi Pendanaan Pembangunan yang tumpang-tindih. Pada Verifikasi ini, dapat dilakukan kunjungan lapangan oleh DPIU untuk mengetahui Situasi dan Kondisi Lapangan (Format 4.5 Lampiran ). Verifikasi dan asistensi Dokumen disarankan agar tidak lebih dari 7 hari dihitung sejak masuknya dokumen ke DPIU Finalisasi Dokumen Rencana Pembangunan Finalisasi

dilakukan

oleh

KSM

dan

Kader

Masyarakat dengan Pendampingan dari FM dan DPIU. Finalisasi Usulan RKM/CSIAP dilakukan untuk Perbaikan

dan

Pembenahan

Usulan

RKM

berdasarkan hasil verifikasi oleh DPIU, terutama apabila ditemukan hal-hal yang belum sempurna.



Setelah dilakukan Finalisasi maka Dokumen Rencana Pembangunan dapat digunakan untuk pada tahap selanjutnya yaitu Pelaksanaan Fisik. 6.4.

TAHAP PELAKSANAAN FISIK Tahap pelaksanaan fisik dimulai dengan melaksanakan Rembug Warga Tingkat RT/RW III, Penandatanganan Kontrak Kerja, dan Pelaksanaan Fisik Infrastruktur. Dalam pelaksanaan fisik dilakukan supervisi yang terdiri atas pemantauan kegiatan dan

pelaporan.

Setelah

pelaksanaan

fisik

infrastruktur

selesai

dilakukan

penyelesaian kegiatan (finalisasi) dan serah terima hasil infrastruktur. Dalam melaksanakan kegiatan KSM difasilitasi oleh FM. 6.4.1. Rembug Warga Tingkat RT/RW III Rembug Warga tingkat RT/RW III (Rencana Pelaksanaan bertujuan

Pembangunan untuk

Infrastruktur

menetapkan

rencana

pelaksanaan pembangunan infrastruktur, serta finalisasi rencana Operasi dan Pemeliharaan.

Pemaparan Rencana Pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi disepakati secara swakelola (tidak menggunakan pihak ke-3/kontraktor), kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan

keahlian

atau

peralatan

tertentu.

Sehingga,

pelaksanaan

pembangunan dioptimalkan untuk memberikan tambahan pendapatan kepada masyarakat setempat dengan melakukan efisiensi penggunaan alat berat. Rencana pelaksanaan pembangunan sarana sannitasi yang disepakati mencakup besaran

upah,

jumlah

pekerja,

calon

pekerja,

mekanisme

pembayaran

upah/material dan rencana pengajuan pencairan secara mendetail.



Finalisasi Rencana Operasi dan Pemeliharaan Rencana Operasi dan Pemeliharaan yang disepakati meliputi rencana penyediaan dana yang harus masuk rekening pada saat pencairan dana BLM, rencana pengumpulan dana/iuran pemeliharaan termasuk besarannya dan mekanisme penyelenggaraan pemeliharaan infrastruktur. Rencana Operasi dan Pemeliharaan ini disepakati dan akan dilaksanakan oleh KSM. KSM mulai bekerja sejak tahap pelaksanaan pembangunan, sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan. Proses Pelaksanaan Rembug Warga RT/RW III 1.

KSM dibantu oleh Kader Masyarakat dan FM menyiapkan materi yang akan disampaikan di dalam Rembug RT/RW III antara lain mengenai: a.

Mekanisme dan rencana pelaksanaan pembangunan sarana sanitasi;

b.

Finalisasi

rencana

Operasi

dan

Pemeliharaan

serta

rencana

pendanaannya; c. 2.

Pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa;

KSM dibantu oleh KM dan FM dan perwakilan BKM melaksanakan Rembug Warga;

3.

Perwakilan BKM sebagai pimpinan musyawarah menjelaskan kembali prinsipprinsip penting program terutama tentang perlunya keterbukaan dalam pengelolaan kegiatan dan adanya hak masyarakat untuk melakukan pemantauan;

4.

Ketua KSM memaparkan rencana Pelaksanaan Kegiatan Fisik;

5.

Peserta musyawarah menyepakati rencana dan jadual pelaksanaan kegiatan, yang sebelumnya telah di cek dan (jika diperlukan) dirubah sesuai kondisi terkini,

kemudian

memberikan

wewenang

kepada

KSM

untuk

melaksanakannya; 6.

Identifikasi tenaga terampil dan pendaftaran calon pekerja untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan sendiri. Calon pekerja harus digolongkan menurut jenis kelamin. Orang yang tergolong kurang mampu harus mendapatkan prioritas. Pendaftaran tenaga kerja dapat diteruskan selama pelaksanaan bila terdapat calon tenaga kerja baru;



7.

Ketua KSM memaparkan rencana Operasi dan Pemeliharaan kepada warga;

8.

Peserta musyawarah menyepakati rencana Operasi dan Pemeliharaan serta rencana pendanaannya dan juga menyepakati pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur terbangun;

9.

Peserta menyepakati dana yang harus disiapkan sebesar 25% dari kebutuhan operasi dan pemeliharaan, sebagai syarat pencairan BLM tahap pertama;

10. Peserta menyepakati berita acara realisasi sumbangan/swadaya masyarakat (non-finansial) dan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa; 11. Ketua KSM menjelaskan kembali dan menyimpulkan pokok-pokok hasil diskusi Rembug Warga Tingkat RT/RW III; Penandatanganan Kontrak Kerja Setelah

Rembug

ditindaklanjuti

RT/RW dengan

III,

pelaksanaan

penandatanganan

kontrak kerja. Kontrak

Kerja

Pelaksanaan

berupa

Pekerjaan

Surat (SP3)

Perjanjian antara

BKM

dengan PPK PLP, Satker PLP. Dalam kontrak kerja, dinyatakan bahwa pembayaran dilakukan dimuka dan selanjutnya mempertimbangkan kemajuan pekerjaan di lapangan yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sesuai dengan Mekanisme Pencairan Dana untuk Pembangunan Swakelola dalam Perpres 54 tahun 2010. Tahap pertama sebesar 40% bisa dicairkan setelah RKM disetujui. Selanjutnya 30% berikutnya dibayarkan pada saat kemajuan pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 30%, dan sisanya sebesar 60% dibayarkan pada saat kemajuan pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 72%.



Satker PLP dapat melakukan penangguhan pencairan dana untuk Pencairan Tahap II dan III jika terjadi penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan dana di lapangan sampai dengan penyelesaian permasalahan oleh lembaga pengawasan fungsional (Inspektorat

Jenderal

dan/atau

BPKP).

Contoh

Surat

Kontrak

Kerja/Perjanjian dapat dilihat pada Format 7.1 lampiran. 6.4.2. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pelaksanaan Perdesaan

Pembangunan mulai

dilakukan

Infrastruktur segera

setelah

Penandatanganan Kontrak. Proses pembangunan ini dilaksanakan oleh KSM dengan

bimbngan

FM,

serta

dengan

pengawasan BKM. Proses Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur meliputi beberapa kegiatan yang terkait di dalamnya, seperti Perencanaan Pekerjaan, Penyiapan Lokasi, Pengadaan Material dan Barang, Pelaksanaan Konstruksi, Sewa Alat, dan Jumlah Tenaga Kerja, Jadwal Waktu Pelaksanaan serta Pengendalian Pengeluaran Dana oleh Pelaksana. (Contoh Rencana Jadwal Pelaksanaan dilihat pada Format 6.1 Lampiran). Perencanaan Pekerjaan Sebelum mulai melaksanakan pekerjaan konstruksi, diperlukan perencanaan pekerjaan meliputi perencanaan untuk tenaga kerja yang diperlukan, pengadaan material konstruksi, dan pengusahaan peralatan yang diperlukan. Urutan

umum

tentang

kegiatan

yang

harus

dilaksanakan

dan

memerlukan perencanaan adalah sebagai berikut: 1. Pengukuran Lapangan; 2. Pembersihan lahan,



3. Penyiapan lokasi, sebagai tindak lanjut dari land clearing, dengan pelaksanaan pemasangan patok benchmark; 4. Pengadaan dan pengelolaan material, yang terkait dengan mekanisme penyimpanan barang dan pengelolaan bahan dan alat; 5. Kegiatan finishing seperti tindakan perlindungan dari erosi, pembersihan akhir, dsb Sebelum membuat rencana kerja, berbagai informasi yang spesifik perlu dikumpulkan, untuk membuat suatu rencana kerja yang realistis. Tanpa rencana yang baik dan realistis, sulit untuk membuat estimasi berapa besar material, peralatan, dan tenaga kerja yang diperlukan dan tersedia. Dan tanpa adanya rencana kerja akan menghasilkan tenaga kerja yang tidak teratur dan tidak optimal, sehingga tidak akan mencapai hasil yang diharapkan (baik dalam kualitas dan kuantitas). Informasi yang diperlukan untuk dapat menyusun rencana kerja adalah sebagai berikut: 1. Tanggal awal dan tanggal penyelesaian; 2. Volume dan lokasi berbagai jenis pekerjaan yang dilaksanakan; 3. Kebutuhan masukan untuk tenaga kerja, material konstruksi, perkakas; 4. Ketersediaan tenaga kerja, peralatan, perkakas, dan material konstruksi 5. Informasi tentang awal dan akhir musim hujan secara umum.

Manajemen Tenaga Kerja Tenaga kerja yang termotivasi dengan baik penting artinya untuk keberhasilan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Peran pengawas penting artinya dalam memotivasi tenaga kerja. Ia dapat membantu memotivasi para pekerja dalam berbagai cara: 1. Menciptakan rasa pencapaian dan menunjukkan penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja;



2. Mendelegasikan tanggung jawab kepada pekerja serta member petunjuk dan pelatihan kepada pekerja sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. 3. Mengatur dan mengelola pekerjaan dengan cara yang efektif dan efisien, dan mengkomunikasikan serta berperilaku benar di depan pekerja; 4. Memastikan adanya kondisi kerja yang baik dan pantas di lapangan. Pengaturan Tenaga Kerja Pengaturan tenaga kerja di lapangan penting sekali bila kegiatan konstruksi dilaksanakan dengan menerapkan metode kerja Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community Driven Development). Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam mengatur tenaga kerja di tapak pekerjaan: 1. Mobilisasi Pekerja. Rencana kerja harus disiapkan jauh sebelumnya agar penduduk setempat dapat mempersiapkan diri apabila tenaga kerja mereka diperlukan. Kemudian tenaga kerja yang tersedia harus dipastikan agar jumlahnya tercukupi untuk pekerjaan yang direncanakan dalam hari atau minggu tertentu. Mobilisasi tenaga kerja diusahakan di sekitar tapak pekerjaan; 2. Menetapkan Kelompok Pekerja. Kelompok tenaga kerja dapat disusun untuk melaksanakan pekerjaan. Tergantung pada jenis dan volume pekerjaan, satu kelompok terdiri dari 10-25 pekerja. Tiap kelompok harus ada ketua kelompok; 3. Pengaturan Jarak Antar Kelompok Pekerja. Kelompok-kelompok pekerja sebaiknya tidak bekerja berdekatan satu dengan lainnya. Bila mereka bekerja terlalu terpisah, ini akan menyulitkan pengawasan. Jarak antara lokasi kerja berbagai kelompok pekerja sebaiknya diatur sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan;



4. Menugaskan

kegiatan-kegiatan

bagi

kelompok

pekerja.

Agar

dapat

menggunakan pengalaman dan ketrampilan yang diperoleh secara optimal, sebaiknya satu kelompok ditugaskan untuk bekerja terus dalam bidang dan kegiatan yang sama selama masa konstruksi. 5. Penyeimbangan kelompok. Beban agar kerja dibagi rata antara berbagai kelompok, dan memberikan kesembangan yang baik dalam pembagian tugas antara pekerja dalam kelompok tertentu. 6. Menetapkan tugas-tugas harian. Tujuannya untuk memungkinkan agar ratarata pekerja menyelesaikan kerja sehari dalam sekitar 75% dari jam kerja normal.

Metode ini hanya digunakan pada tahap awal, untuk selanjutnya

ditentukan melalui percobaan di tempat kerja. Penyiapan Lokasi Dalam pelaksanaan Program SPBM dimungkinkan adanya proses pengadaan lahan, yang dilakukan melalui mekanisme “hibah lahan” (voluntary donation), dengan merujuk pada ADB Policy on Involuntary Resettlement (1998) and Operation Manual (2006). Prinsip dasar yang dianut: 1. Akusisi tanah/lahan atau aset sedapat mungkin diminimalisasi; 2. setiap penduduk yang terkena pembebasan/pengadaan lahan harus secara layak memperoleh kompensasi dan rehabilitasi; 3. setiap

penduduk

diajak

berkonsultasi

dalam

mempersiapkan

rencana

pemindahan lahan (resettlement plan/rps) dan dalam pelaksanaannya harus melibatkan penduduk yang terkena dampak pembebasan lahan; 4. untuk kasus dimana dampak pembebasan lahan mengakibatkan lebih dari 10% aset ataupun lahan yang dimiliki, maka proyek (RIS-PNPM Mandiri) akan memberikan kompensasi yang memadai melalui rehabilitasi kepada penduduk terkena dampak pembebasan lahan dengan demikian penduduk tersebut dapat memperoleh kembali aset yang sama baik dari standar kehidupan yang layak, maupun pendapatan;



5. apabila masyarakat telah memutuskan untuk memberikan kontribusi lahan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, beberapa persyaratan safeguard yang harus dipenuhi adalah: Ͳ

Konsultasi yang memadai dengan para pemilik lahan: x Kepastian bahwa hibah tanah/lahan tidak mempengaruhi standar hidup dari penduduk yang terkena dampak pembebasan lahan; x Hibah tanah/lahan dikonfirmasikan sebelumnya secara lisan dan tertulis, serta tercatat dan diverifikasi oleh pihak independen (LSM maupun organisasi lain yang berbadan hukum); x Sudah dipersiapkan sistem tindak lanjut keluhan masyarakat; x Mekanisme safeguard terkait dengan pengadaan lahan dibahas melalui proses pengambilan keputusan sesuai dengan pedoman pelaksanaan diikuti oleh fasilitator dan konsultan serta menyebarluaskannya kepada masyarakat; x Penilaian khusus berkaitan perlindungan masyarakat yang berpotensi menjadi miskin akibat adanya proses pengadaan lahan akan dilakukan sejalan dengan penyiapan Subproject Resettlement Plan (RPs), terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak. Secara khusus masyarakat yang beresiko menjadi miskin tersebut akan diberikan pendampingan khusus dalam upaya mempertahankan kondisi sosial ekonomi mereka; x Harus dipersiapkan mekanisme dengar pendapat (hearing) dan penyelesaian pengaduan selama persiapan RPs; x Detail dari RPs harus disampaikan (disclosed) kepada penduduk yang terkena dampak pembebasan lahan dan kelompok masyarakat melalui musyawarah desa dan dicantumkan dalam format isian ringkasan RPs, ataupun selebaran yang mudah dimengerti oleh seluruh kelompok masyarakat, serta diletakkan pada papan pengumuman;



x Pelaporan

dan

pemantauan

yang

memadai

menganai

sistem

pengelolaan pemukiman kembali. Ͳ

Persyaratan dan Kriteria Secara umum penduduk yang terkena dampak pembebasan lahan dari pelaksanaan proyek dapat memperoleh

manfaat/dampak antara lain:

x Tidak terjadi penurunan standar hidup; x Hak, dan kepemilikan atas lahan tidak berubah; x Usaha masyarakat tidak mengalami kendala, baik dengan atau tanpa resettlement. Penduduk yang terkena dampak pembebasan lahan secara khusus dilindungi oleh ADB Social Safeguard Policy. Persyaratan kerangka resettlement dalam RIS-PNPM-Mandiri adalah: x Penduduk

yang

terkena

dampak

pembebasan

lahan

tidak

diperbolehkan dari penduduk miskin; x Penduduk yang terkena dampak pembebasan lahan yang dikategorikan miskin tidak terkena dampak negatif (langsung ataupun tidak langsung) dari adanya proyek. Sedangkan kebutuhan lahan proyek yang dilakukan dengan hibah ataupun melalui kesepakatan masyarakat harus dilaporkan dan dicatat secara mendetail termasuk kondisi sosial ekonomi dan dampak proyek bagi penduduk yang terkena dampak pembebasan lahan; x Setiap kegiatan pengadaan lahan/pemindahan kembali harus sesuai dengan kebijakan ADB, dan harus dicatat serta dilaporkan; x Seluruh informasi yang dibutuhkan harus dicantumkan dalam format pemukiman kembali yang dintegrasikan dalam RKM; x Setiap usulan kegiatan yang memerlukan adanya resettlement plan harus direview oleh komite khusus bagi ADB dan Pemerintah Indonesia sebelum proyek/kegiatan dilaksanakan.



x Prosedur

pemukiman

kembali,

setelah

masyarakat

menentukan

kegiatan melalui musyawarah desa, dengan prosedur: Ͳ Identifikasi pengadaan lahan dan dampak sosial ekonomi yang diakibatkannya; Ͳ Mengadakan konsultasi stakeholder dalam upaya meminimalisasikan dampak dan mengidentiikasi penduduk yang terkena dampak pembebasan lahan serta preferensi mereka; Ͳ Pengadaan

sensus

pembebasan lahan

dari

penduduk

yang

terkena

dampak

dan inventaris serta pengumpulan data dan

pengukuran terinci (Detailed Measurement Survey/DMS)

dari

seluruh aset yang terkena; Ͳ Pengumpulan data sosial ekonomi dari penduduk yang terkena dampak pembebasan lahan, serta memastikan bahwa tidak terjadi penurunan standar hidup dari penduduk yang terkena dampak pembebasan lahan; Ͳ Melaksanakan survey biaya pengantian (ganti rugi) dari aset yang diinformasikan

kepada

penduduk

yang

terkena

dampak

pembebasan lahan; Ͳ Menyediakan informasi proyek/kegiatan dan rencana pemukiman kembali dalam format sederhana dan mudah dimengerti oleh seluruh stakeholder; Ͳ Setiap hibah lahan, harus dilakukan konfirmasi secara tertulis kepada penduduk yang terkena dampak pembebasan lahan

dan

diverifikasi oleh pihak independen seperti LSM ataupun institusi yang legal; Ͳ Menyiapkan resettlement plan dengan informasi yang dibutuhkan dan jadual pelaksanaannya prosedur penanganan pengaduan, serta monitoring dan evaluasi;



Ͳ Menyampaikan resettlement plan kepada komite safeguard untuk disetujui sebelum pelaksanaan dan pekerjaan sipil. Ͳ

Tanggung Jawab Pelaksanaan Seluruh organisasi pelaksana Program SPBM bertanggung jawab penuh, dan implementasinya akan didukung oleh tenaga ahli safeguard di tingkat kabupaten yang akan mendukung FM yang akan mempersiapkan kegiatan dan pelaksanaan pelaporan. Komite Independen akan melakukan review, dan pembiayaan untuk penugasan kegiatan ini akan didanai dari pendanaan proyek.

Secara rinci, mekanisme LARF secara rinci akan di jabarkan dalam BOX 6.4 di halaman berikut:



BOX6.4M E K A N I S M E L A R F

1. Dalamperencanaanpembangunandesaakandisepakatiadaatautidakadanyakebutuhanlahan. 2. Apabila ada kubutuhan lahan, ditawarkan kepada masyarakat apakah lahan tersebut akan dihibahkanatautidak(nonhibah). a. LahanHibah Apabilalahanyangdiperlukantersebutmendapatkanhibahdaripemilik,makalangkah selanjutnya: Memeriksastatustanahtersebutsecarahukum Mengidentifikasiataumenetapkanluasnyalahan Melakukandiskusidanwawancaradenganpemilik Pengisianformulir/lembarhibah b. LahanNonHibah Apabilalahanyangdiperlukantersebutadalahpenggunalahantetapibukansebagaipemilik lahan (pengelola atau penggarap) perlu dilakukan Ressetlement Framework (RF), maka langkahselanjutnyaadalah: Identifikasipenggunalahan Identifikasiataupenetepanluaslahan Diskusidanwawancara Pada pelaksanaan Program SPBM apabila ditemukan bahwa pengadaan lahan harus menempuh sistem pengadaan non hibah, sedapat mungkin dilakukan penggantian usulan RKM. Hal ini mempertimbangkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka ProgramSPBMmerupakankegiatanyangsifatnyamerupakanprasaranadasardenganskala komunitas. 3. Apabilapenetapanlolasi atau lahanyangdiperlukan lebih kecilatau sama dengan10%dari luas lahanyangadaakandilanjutkandenganLandAcquisition(LA),denganlangkahsebagaiberikut: Melakukanpenetapanlokasidanluaslahan Melakukanpengukuran Menyusunpelaporan 4. Apabila penetapan lokasi atau lahan hibah yang diperlukan lebih besar dari 10% luas lahan yang ada maka akan dilanjutkan dengan Ressetlement Framework (RF). Langkah selanjutnya adalahmelakukan: Identifikasi adanya penurunan tingkat kehidupan masyarakat (hilangnya penghasilan, pekerjaandsb) MelakukanmusyawarahkhususAP.



Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan material yang akan digunakan dalam pembangunan fisik harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah disepakati dan disetujui dalam RKM dan RAB. Jika terjadi ketidaksesuaian volume yang diakibatkan oleh kondisi lapangan maka harus dilakukan revisi/perhitungan kembali terhadap RAB tersebut dengan meminta persetujuan kepada DPIU/PPK Tingkat Kabupaten. Dalam

pelaksanaan

pembangunan

infrastruktur,

penggunaan

alat

berat

diupayakan seminimal mungkin dengan mempertimbangkan biaya. Jika konstruksi yang dibangun membutuhkan alat berat maka harus diperhitungkan tingkat efesiensi dalam penggunaannya sehingga program ini benar-benar dapat memberikan pendapatan secara optimal kepada masyarakat. Mekanisme Pengadaan barang dan Jasa mengacu pada Perpres 54 tahun 2010. Dalam Perpress disebutkan bahwa pengadaan dengan penunjukan langsung bisa dilakukan untuk pengadaan barang dengan nilai maksimum 200 juta rupiah. Untuk Program SPBM, peraturan tersebut diaplikasikan dengen dirinci sebagai berikut, 1. Pengadaan barang yang bernilai kurang dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dapat dibeli langsung kepada penyedia barang dan bukti perikatnya cukup berupa kuitansi pembayaran dengan materai secukupnya. 2. Untuk pengadaan barang yang bernilai diatas Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dapat dilakukan dengan penunjukan langsung kepada 1 (satu) penyedia barang melalui penawaran tertulis dari penyedia barang yang bersangkutan, dan bukti perikatannya berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dengan materai secukupnya. 3. Untuk pengadaan barang yang bernilai di atas Rp 15.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta) dilakukan oleh panitia pengadaan yang berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari BKM dengan cara meminta dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari 3



(tiga) penyedia barang yang berbeda serta memilih penawaran dengan harga terendah, dan bukti perikatannya berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dengan materai secukupnya. 4. Dan untuk pengadaan barang yang bernilai diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh panitia pengadaan yang berjumlah 3 atau 5 orang yang berasal dari BKM dengan cara meminta dan membandingkan sekurangkurangnya 3 (tiga) penawaran dari 3 (tiga) penyedia dengan harga terendah, dan bukti perikatannya berupa Surat Perjanjian dengan materai secukupnya. Dokumen yang harus disiapkan dalam pembentukan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilihat dalam lampiran. Pada tahap ini, Fasilitator bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada panitia dan KSM agar pelaksanaan pengadaan material/sewa alat dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Tujuan pemantauan adalah untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan fisik agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang diharapkan. Dilakukan dengan pengumpulan informasi yang terkait pekerjaan fisik, seperti pengecekan kualitas material, pemantauan pelaksanaan konstruksi melalui pengukuran progress harian dan mingguan, pemantauan pemanfaatan dana, pemantauan jumlah pekerja yang berpartisipasi. Selain itu juga dilakukan pemantauan terhadap permasalahan dan kesulitan yang dihadapi selama pekerjaan konstruksi, misalnya kejadian alam seperti cuaca, ataupun bencana alam. Pengawasan pelaksanaan konstruksi dilaksanakan oleh KPP dan dibantu oleh FM, KD, PPIU dan DPIU (PPIU dan DPIU melakukan pengawasan dalam tinjauan langsung yang dilakukan secara berkala). Dalam tahap ini merupakan tahapan yang penting, untuk itu diharapkan masyarakat secara luas mampu melaksanakan fungsi kontrol untuk: (a)Pengendalian Mutu; (b)Pengendalian Kuantitas/Volume Pekerjaan; (c)Pengendalian Waktu; dan (d)Pengendalian Biaya.



a. Pengendalian Mutu Hal-hal yang terkait dengan pengendalian mutu adalah: Ͳ

Penyimpanan Bahan/Material Bahan-bahan

harus

disimpan

sedemikian

rupa

untuk

menjamin

perlindungan kualitas. Dan bahan-bahan yang disimpan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah diperiksa oleh pengawas. Ͳ

Metode Pengangkutan Material/Campuran Pengangkutan material harus diatur agar tidak terjadi gangguan di antara pelaksanaan berbagai pekerjaan. Bila perlu pengawas dapat mengenakan pembatasan bobot pengangkutan untuk melindungi setiap jalan dan infrastruktur yang ada di sekitar lokasi.

Ͳ

Pengujian/Pemeriksaan Material Material yang akan digunakan harus diinspeksi oleh pengawas. Bila perlu pengawas dapat melaksanakan pemeriksaan ulang material bahan-bahan yang telah tersimpan sebelumnya.

b. Pengendalian Kuantitas/Volume Pengawasan Kuantitas, dilakukan untuk mengecek bahan-bahan/campuran yang ditempatkan, dipindahkan, atau yang terpasang. Pengawas akan memeriksa

bahan-bahan/campuran

berdasarkan

atas

batas

toleransi

pembiayaan. Setelah pekerjaan memenuhi persyaratan baik kualitas dan peryaratan lainnya, maka pengukuran kuantitas dilakukan agar kuantitas pekerjaan benar-benar terukur dengan baik sesuai dengan pembiayaan dan disetujui oleh DPIU c. Pengendalian Waktu Di dalam pelaksanaan konstruksi, hubungan antara tenaga kerja, alat berat, dan jumlah jam per hari dengan waktu pelaksanaan penyelesaian sangat erat.



Ͳ

Jadual Pelaksanaan Jadual pelaksanaan yang dibuat BKM dicek oleh DPIU dan TAMK sebelum pekerjaan dimulai terhadap:

Kelayakan rencana target terhadap kondisi cuaca;

Metode konstruksi yang sistematis dan benar;

Pengendalian waktu oleh pengawas berdasarkan jadwal pelaksanaan tersebut

Dari jadual pelaksanaan tersebut dijabarkan kedalam target harian, kemudian di cek terhadap pencapaian target hariannya. Bila target harian tidak terpenuhi maka selisih volume harus di perogramkan/dikejar untuk hari berikutnya Bila dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan konstruksi dapat diselesaikan sesuai jadual. Ͳ

Alat Berat Jika alat berat dibutuhkan dalam pelaksanaan konstruksi, maka:

Ͳ

Kapasitas alat/kombinasi alat harus dihitung lebih dahulu

Bila perlu ditambahkan jumlah alat atau menambah jam kerja alat

Tenaga Kerja dan Jumlah Jam Kerja Jadwal kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan target waktu. Bila kondisi pekerjaan diperkirakan tidak bisa diselesaikan, maka tenaga kerja perlu ditambah atau lembur

d. Pengendalian Biaya Yang perlu di perhatikan dalam pengendalian biaya adalah pengukuran hasil pekerjaan yang dilakukan dengan akurat dan benar sehingga kuantitas biaya sesuai dengan gambar rencana



Pemakaian Jasa Kontraktor Pelaksanaan pekerjaan yang dianggap oleh masyarakat tidak mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri karena memerlukan keahlian dan peralatan khusus, setelah

dievaluasi

secara

bersama-sama

dengan

pihak

FM,

maka

KSM

diperbolehkan untuk melaksanakan beberapa komponen pekerjaan dengan disubkontrakkan melalui pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya KSM akan melakukan pengawasan terhadap kinerja subkontraktor dengan dibantu oleh FM. Dalam melakukan pengawasan, KSM juga akan melakukan pertemuan-pertemuan secara berkala dalam rangka memantau kemajuan pekerjaan yang telah dicapai oleh subkontraktor/pemasok serta permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan. Disamping pelaksanaan pekerjaan sendiri oleh masyarakat, KSM juga dapat secara langsung melakukan teguran-teguran di lapangan baik lisan maupun tertulis kepada subkontraktor terhadap kualitas pekerjaan maupun kemampuan tukang yang tidak memadai. Setiap kontrak yang selesai dilaksanakan oleh subkontraktor akan diperiksa oleh KSM terlebih dahulu dan dibantu oleh FM , kemudian akan dievaluasi oleh Tim penerima barang/jasa yang dibentuk oleh BKM. Panitia Penerima bertugas melakukan evaluasi atau pengecekan pekerjaan (Cek List

Pekerjaan)

yang

dikerjakan

oleh

pihak

kedua

atau

pihak

ketiga

(Subkontraktor/Pemasok) sesuai dengan spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja dalam kontrak.



Pelaporan Kegiatan Bagian lain dari Pengawasan Pelaksanaan adalah Pencatatan dan Pendokumentasian Hasil dan Proses di lapangan. Catatan dan Dokumentasi

ini

disusun

dalam

Bentuk

Laporan, yang harus dibuat secara sederhana dan seringkas mungkin dan dilakukan secara berkala. Hal-hal yang harus dimuat dalam laporan: 1. Laporan Harian (Progress, Pemasukan dan Penggunaan Material dan Cuaca). 2. Buku Kas, yang mencatat Semua Penerimaan dan Pengeluaran Dana. 3. Pengisian Buku Bimbingan (Instruksi). 4. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Keuangan. 5. Jumlah dan Asal Pekerja dan Penggunaan Material. 6. Kesesuian Waktu Pelaksanaan. 7. Foto yang menggambarkan Kondisi Lapangan (0%; 30%; 60%; 100%). Secara Terperinci, Format Pelaporan Pengawasan Pelaksanaan (Supervisi) Konstruksi dapat dilihat pada Format 8.1-8.8 Lampiran. Selain itu, BKM selaku Penanggung

Jawab

Pelaksanaan

Kegiatan

wajib

Melaporkan

Kemajuan

Pelaksanaan kepada masyarakat yang disampaikan melalui Forum Rembug Warga Mingguan dan Papan-papan Informasi di lokasi sasaran secara periodik setiap dua minggu. Rembug Warga Pelaksanaan a. Definisi Pelaksanaan Rembug Warga Pelaksanaan dilakukan untuk melaporkan dan membahas

mengenai

Laporan

Pelaksanaan

Kegiatan,

Kendala-kendala

Pelaksanaan dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Fisik kedepan serta agenda lainnya yang sekiranya diperlukan.



Rembug warga dilakukan secara rutin 1 (satu) minggu sekali dan hasilnya disebarluaskan melalui kegiatan penempelan informasi kegiatan. Dalam

pelaksanaanya,

BKM

serta

KM

memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan, laporan penggunaan material,

kendala-kendala

pelaksanaan

kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan fisik

kedepan.

melaporkan

Selain

itu,

perkembangan

KSM

dapat

pengumpulan

dana operasi dan pemeliharaan. Pelaksanaan musyawarah desa/rembug warga ini diharapkan dapat menjadi wadah pemecahan permasalahan serta wadah interaksi masyarakat sebagai pemilik kegiatan selain sebagai salah satu bentuk transparansi pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan. b. Langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam Rembug Warga Pelaksanaan 1) Mempersiapkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan oleh BKM: -

Pelaksanaan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Fisik;

-

Keuangan;

-

Laporan Penggunaan Material

-

Kendala-kendala Pelaksanaan Kegiatan

-

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Fisik Kedepan.

2) Menyimpulkan pokok-pokok untuk Rembug Warga Tingkat RT/RW IV. Keterbukaan Informasi a. Maksud Dalam Rangka mewujudkan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Program SPBM, KSM dan BKM berkewajiban menyampaikan Informasi dalam bentuk Penempelan Papan Informasi dan Pemasangan Papan Proyek.



Penempelan informasi ini dilakukan oleh BKM yang meliputi informasi tentang RKM, dan hasilhasil

rembug

warga,

laporan

kemajuan

pelaksanaan kegiatan dan keuangan, serta informasi-informasi informasi

melalui

lainnya. papan

Penempelan pengumuman

ditempatkan di lokasi strategis, misalnya di kantor desa/dusun, masjid, gereja, balai pertemuan dll, dengan bentuk dan ukuran yang mudah dibaca oleh masyarakat. Penempelan informasi dilakukan secara rutin 1 (satu) minggu sekali. Papan proyek memuat informasi tentang nama pelaksanaan kegiatan, jenis dan volume infrastruktur yang dibangun, pagu dana untuk setiap jenis kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Papan proyek ditempatkan di lokasi kegiatan yang mudah terlihat oleh masyarakat. b. Langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam Keterbukaan Informasi Menyiapkan Papan Informasi dan Pemasangan Papan Proyek oleh BKM yang meliputi: 1.

Informasi tentang Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM).

2. Hasil Musyawarah Desa dan Rembug Warga. 3.

Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Keuangan.

Setelah

Pelaksanaan

Fisik

selesai

BKM

diwajibkan

pula

untuk

membuat/mencantumkan Logo PU, ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat dan dapat disesuaikan dengan Kondisi Lapangan.



6.5.

TAHAP OPERASI DAN PEMELIHARAAN OLEH MASYARAKAT Secara Garis Besar Tahap Operasi dan Pemeliharaan Oleh Masyarakat di Tingkat Desa adalah sebagai berikut: 1. Rembug Warga Tingkat RT/RW IV. 2. Serah Terima Infrastruktur. 3. Operasi dan Pemeliharaan. 6.5.1. Rembug Warga Tingkat RT/RW IV Rembug Warga Tingkat RT/RW IV bertujuan untuk memberikan informasi hasil pelaksanaan kegiatan dan hasil pengelolaan dana bantuan oleh BKM kepada warga lokasi sasaran. Rembug dilaksanakan setelah pelaksanaan fisik selesai 100% atau pada saat batas waktu penyelesaian pekerjaan habis. Rembug Warga ini merupakan penilaian akhir SPBM

yang

pemeriksaan

akan

menjadi

Inspektorat

dasar

dalam

Jenderal/BPKP/

Bawasda. Forum

ini

mengundang

dipimpin

oleh

Lurah

Satker

PLP

Kota,

dengan DPIU,

Pemerintah Kecamatan, KSM, KM, LSM, Tokoh masyarakat desa, dan warga lokasi kegiatan dengan perwakilan Pengurus RT/RW. Dalam Rembug ini, BKMmenjelaskan secara rinci dan transparan laporan pertanggung-jawaba. Materi adalah Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) disertai dengan foto-foto pelaksanaan. Hasil Rembug Warga ini disampaikan kepada pemerintah desa dan kabupaten. Laporan pertanggung jawaban terdiri dari 2, jenis tergantung penyelesaiannya: 1. Apabila

pekerjaan

fisik

sudah

selesai

(mencapai

100%),

laporan

pertanggungjawaban BKM terdiri dari Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB). b a b Ͳ 6 |44T a h a p a n P e l a k s a n a a n


2. Apabila pelaksanaan kegiatan fisik tidak selesai pada waktunya (pada akhir tahun anggaran belum mencapai 100%) maka laporan pertanggungjawaban BKM harus terdiri dari Laporan Pembuatan Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB), Pembuatan

Berita

Acara

Status

Pelaksanaan

Kegiatan

(BASPK),

dan

Pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K). Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan kegiatan (LP2K) Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) adalah laporan yang ditandatangani oleh Ketua BKM dan diketahui KM dan FM untuk menyatakan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%) serta siap diperiksa oleh Satker PLP Kota. Kondisi 100% dapat dicapai setelah dilakukan Testing and Commisioning. Testing and Commisioning dilakukan bersama-sama Satker PLP Kota, FM, Pemerintah Desa dan KPP. Pada saat LP2K ditandatangani, seluruh administrasi baik pertanggung-jawaban dana maupun jenis administrasi lainnya harus sudah dilengkapi dan dituntaskan, termasuk realisasi kegiatan dan biaya (RKB). Lembar LP2K yang sudah ditandatangani diserahkan pada FM dengan tembusan kepada Satker Kabupaten untuk mendapatkan tindak lanjut berupa pemeriksaan di lapangan. Format LP2K dapat dilihat pada Format 10.1 Lampiran. Pembuatan Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) KSM bersama KM

harus membuat rincian realisasi kegiatan dan biaya berikut

rekapitulasinya dan disetujui Satker Kabupaten. Hal ini sebagai bentuk penjelasan tentang apa saja yang telah dilaksanakan di lapangan serta penggunaan dana bantuan BLM. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) harus dibuat sesuai dengan kondisi pada saat LP2K dibuat pelaksanaan di lapangan. Hal-hal yang harus dicatat meliputi hargaharga satuan, volume, jumlah HOK terserap, besar dan distribusi dana dari setiap kegiatan di luar infrastruktur seluruhnya. Catatan harus berdasar kepada kondisi aktual di lapangan dan sesuai dengan catatan pelaporan harian.



Pada prinsipnya pembuatan RKB merekap atau merangkum seluruh catatan penggunaan

dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibuat selama pelaksanaan.

Gambar-gambar yang dilampirkan dalam dokumen penyelesaian adalah denah atau lay out, peta situasi, detail konstruksi dan lain-lain yang juga bagian dari RKB. Jika terjadi perubahan pada infrastruktur terbangun, dilakukan perubahan pada gambar dan harus dituangkan dalam berita acara revisi. Format RKB dapat dilihat dalam Format 10.2 Lampiran Pembuatan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) Surat pernyataan penyelesaian kegiatan ini berisikan kesanggupan BKM untuk menyelesaikan kegiatan sampai dengan waktu yang direncanakan, dengan sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen dari Satker PLP Kota, Lurah dan DPIU. Format SP2K dapat dilihat pada Format 10.3 Lampiran. Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemukan adanya kekurangan dalam pelaksanaan termasuk dalam hal administrasi maka Satker PLP Kota/DPIU dapat memberikan kesempatan waktu kepada BKM untuk menyelesaikan kegiatan konstruksi dan atau melakukan perbaikan. Pembuatan Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) Apabila

sampai

batas

waktu

akhir

tahun

anggaran,

ternyata

kegiatan

pembangunan infrastruktur belum dapat diselesaikan, atau dana belum disalurkan seluruhnya, maka Ketua BKM dan FM dengan sepengetahuan Pejabat Pembuat Komitmen dari Satker Kabupaten, dan Kepala Desa membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai pengganti LP2K. BASPK menunjukkan kondisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai pada saat itu. Lampiran yang harus dibuat jika muncul BASPK, yaitu realisasi kegiatan dan biaya hingga saat itu maupun gambar-gambar infrastruktur terbangun hingga saat itu. Jika pada saat BASPK masih terdapat sisa dana yang belum terserap dari KPPN b a b Ͳ 6 |46T a h a p a n P e l a k s a n a a n


maka sisa dana tersebut tidak dapat ditarik kembali dan harus dikembalikan ke kas negara. Format BASPK seperti pada Format 10.4 Lampiran. Pembuatan Dokumen Penyelesaian Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi tentang laporan pertanggung-jawaban BKM selaku pelaksana program termasuk rincian realisasi penggunaan biaya oleh KSM dan lampiran pendukung lainnya. Dokumen dalam lampiran pendukung adalah gambar-gambar infrastruktur terbangun, laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan serta laporan kemajuan fisik. Dokumen tersebut harus sudah dapat diselesaikan oleh BKM bersama FM dan KM untuk disampaikan kepada Satker Kabupaten selambat-Iambatnya 1 (satu) minggu sejak tanggal serah terima pekerjaan. Jika sampai batas waktu tersebut dokumen penyelesaian belum bisa dituntaskan, maka Ketua BKM, FM dan Satker Kabupaten harus membuat Berita Acara Keterlambatan dan Kesanggupan penyelesaiannya untuk disampaikan kepada DPIU. 6.5.2. Serah Terima Infrastruktur Serah

Terima

dilakukan

Hasil

setelah

Pekerjaan

Pembangunan

Infrastruktur di Lapangan selesai dilaksanakan

dan

Operasionalisasi

Infrastruktur yang dibangun sudah sepenuhnya dapat berfungsi dan bermanfaat. Serah Terima Pekerjaan dari BKM kepada

KPA

(Satker

PLP

Kota)

dengan sepengetahuan Pemerintah Daerah (Dalam hal ini adalah Pemerintahan Kota dan Pemerintahan Kelurahan). Selanjutnya Pengelolaan Infrastruktur



Terbangun diserahkan oleh KPA kepada KPP untuk dimanfaatkan, dikelola dan dilestarikan oleh masyarakat. Urut-urutan adalah sebagai berikut : 1. BKM menyerahkan sarana kepada KPA 2. KPA mencatatkan infrastruktur kepada KPPN 3. KPA menyerahkannya kepada sarana sanitasi kepada KSM untuk dikelola secara swadaya, otomatis merubah status aset jadi milik warga. 6.5.3. Operasi dan Pemeliharaan Oleh Masyarakat Tahap Paska Pelaksanaan Fisik merupakan upaya oleh masyarakat untuk Menggunakan dan Memelihara Infrastruktur Fisik yang sudah diselesaikan secara Optimal dan Berkesinambungan, dengan bimbingan dari Pemerintah setempat. Kegiatan Pemeliharaan pada Program SPBM sangat

tergantung

Kemampuan

pada

Kemauan

Masyarakat

dan

dalam

Melaksanakan, Menggunakan, dan Memelihara Infrastruktur yang ada. Tujuan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan adalah sebagai berikut: 1. Prasarana dan sarana terbangun tetap berfungsi sesuai dengan kualitas dan umur pelayanan sesuai rencana; 2. Menjamin pemeliharaan yang tepat waktu dan tepat sasaran, serta penghematan biaya pemeliharaan; 3. Memberikan peluang kepada masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga masyarakat untuk mengoperasikan dan mengoptimalkan aset yang ada sebagai sumber daya serta meningkatkan kapasitas masyarakat dengan penciptaan eluang pelatihan teknis maupun non teknis.



Pelestarian Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggungjawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan pelestarian dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip Program SPBM. Hasil yang diharapkan dari upaya pelestarian kegiatan adalah: 1. Penerapan prinsip-prinsip Program SPBM dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di masyarakat; 2. Jaminan

berfungsinya

prasarana/sarana

sanitasi

terbangun

secara

berkelanjutan, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan produktifitas masyarakat; 3. Tumbuhnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendanaan untuk pemanfaatan dan pemeliharaan prasaran/sarana terbangun; 4. Meningkatnya

fungsi

kelembagaan

masyarakat

di

kelurahan

dalam

pengelolaan hasil kegiatan; 5. Tumbuhnya rasa memiliki terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Prosedur KSM harus mengembangkan prosedur, yang akan diikuti dalam pelaksanaannya. Selain prosedur pelaksanaan, KSM juga perlu untuk, untuk merumuskan peraturan, yang akan menetapkan hak dan kewajiban anggota dan pengelola, pemilihan pengurus dan mekanisme pemilihan, mengadakan pertemuan reguler, dan sebagainya. KSM berkewajiban membuat prosedur-prosedur tersebut secara rinci, transparan dan menyeluruh, dan didiskusikan kepada masyarakat.



BOX 6.5 Hal- hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan O&P x Organisasi : oleh KSM x Pendanaan : 1. Sebagian dana sudah dikumpulkan sejak awal 2. Dana dari pemanfaatan infrastruktur Mekanisme pendanaan disepakati dalam musyawarah x Pengoperasian 1. Pelatihan operasi prasarana oleh FM kepada tenaga pelaksana; 2. Mekanisme kebutuhan bahan untuk operasi dan tenaga pelaksana; 3. Penghitungan kebutuhan bahan untuk operasi (kasus untuk prasarana air minum dan sanitasi; x Pemeliharaan 1. Pelatihan pemeliharaan rutin dan berkala oleh FM; 2. Perawatan rutin; 3. Perawatan berkala;



BAB 7 7.1.

PENGENDALIAN

UMUM Pengendalian diperlukan agar proses pelaksanaan Program SPBM sesuai dengan prinsip, pendekatan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Pengendalian program bertujuan untuk: 1. Menjamin setiap proses pelaksanaan sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan; 2. Menjamin bahwa perencanaan dirumuskan melalui proses dan mekanisme yang benar; 3. Menjamin jenis dan lokasi kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan; 4. Mengendalikan pemanfaatan dana agar sesuai dengan perencanaan dan dikelola secara transparan; 5. Menjamin agar kualitas setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan; 6. Menjamin agar setiap pelaku dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing; 7. Menjamin ketepatan waktu pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengendalian

Program

SPBM

dilakukan

melalui

pengawasan/pemantauan,

pelaporan serta evaluasi, dengan strategi sebagai berikut: 1. Pengawasan/pemantauan secara ketat dan obyektif pada setiap proses tahapan kegiatan di setiap level pelaku;

P e n g e n d a l i a n b a b Ͳ 7 |1


2. Pelaporan di semua tingkatan pelaku dilaksanakan secara disiplin, akurat dan tepat waktu; 3. Pelaksanaan evaluasi secara regular didukung dengan pemberian sanksi untuk penegakan aturan; 7.2.

PEMANTAUAN Sesuai dengan prinsip transparansi dalam program ini, pemantauan akan terdiri dari: 1. Pemantauan Internal, dilakukan oleh seluruh unit pelaksana program pelaku di dalam sistem (Aparat Pemerintah/Struktural, Konsultan/Fungsional, serta masyarakat kelurahan sasaran); 2. Pemantauan Eksternal, dilakukan oleh pelaku di luar unit pelaksana kegiatan (LSM, Perguruan Tinggi, Ormas, Media Massa, dll). Dalam pengendalian program, pengawasan dilakukan melalui pemantauan (monitoring) secara berjenjang oleh pelaku-pelaku Program SPBM.

7.3.

PELAPORAN Pelaporan adalah konsolidasi dari rencana kegiatan dan tindak lanjut pemantauan yang telah dilakukan. Laporan ditulis secara sederhana, ringkas, dan dilakukan secara berkala. Selain memuat data hasil dan proses pelaksanaan di lapangan, laporan juga memuat foto/dokumentasi kegiatan, permasalahan, hambatan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan.

b a b Ͳ 7 |2P e n g e n d a l i a n


Gambar 7.1 Pelaporan Struktural Tim Pengendali PNPM Mandiri

Asian Development Bank

PUSAT

Laporan Pelaksanaan Program Tingkat Nasional

Ditjen Cipta Karya Laporan Pelaksanaan Program Tingkat Nasional

(LMP&LMK)

PROPINSI

Satker Pusat Laporan Rapat Kordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Propinsi (Bulanan)

Laporan Bulanan Tingkat Propinsi

Tim Koordinasi Propinsi

Laporan Bulanan Tingkat Propinsi

(LMP&LMK)

PPIU

Laporan Bulanan Tingkat

(LMP&LMK)

Satker

Laporan Rapat Kordinasi Pelaksanaan (2 mingguan)

Laporan Progress

(LMP&LMK)

Tim Koordinasi Kabupaten

KABUPATEN

Copy SP2D dan Dokumen Pendukung Kabupaten dan Propinsi

Laporan Manajemen Keuangan dan Proyek (LMP&LMK)

Laporan Kemajuan Pelaksanaan Propinsi (bulanan)

Laporan Pelaksanaan Program

Laporan E-Monitoring dan SAI

Laporan Manajemen Keuangan dan Proyek (LMP&LMK)

PCMU

Laporan Pelaksanaan Program Tingkat Propinsi

DPIU Laporan Pelaksanaan Kegiatan (bulanan)

Copy SP2D dan Dokumen Pendukung

Satker Laporan Progress Tingkat

(LMP&LMK)

Lap. Kemajuan Pelaksanaan Buku Kas

Laporan Pelaksanaan Kegiatan (bulanan)

DESA

Laporan Kemajuan Program Tiap Kuartal (QPR)

Laporan Keuangan Program Teraudit

APARAT

Lap. Penggunaan Dana LPJ BKM

OMS



7.4.

EVALUASI PROGRAM Evaluasi Program adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan identifikasi kendala-kendala, solusi dan alternatif tindakan penyelesaian yang dilakukan selama pelaksanaan program. Secara umum evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja program secara keseluruhan, dengan berbasis pada hasil penilaian indicator kinerja yang ditetapkan. 7.4.1. Indikator kinerja Program Indikator utama Program SPBM terdiri dari indikator output dan outcome, sebagai berikut: a. Output: x

Meningkatnya jumlah penduduk, terutama kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin, yang memiliki akses pelayanan prasrana/sarana sanitasi dasar

x

Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki kesadaran akan kebersihan dan sanitasi serta mampu mengelola limbahnya dengan benar

x

Terbentuknya organisasi masyarakat pengelola dan pemanfaat serta bertanggung jawab atas kelestarian infrastruktur terbangun, yang memiliki rencana operasional dan pemeliharaan.

b. Outcome: x

Meningkatnya kapasitas mayarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi).

x Menurunnya kejadian penyakit yang yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.



7.5.

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT Sebagai bagian dari Program PNPM Mandiri, maka pengelolaan pengaduan masyarakat dari Program Sanitasi Mandiri akan mengacu pada tata cara yang telah ditetapkan dalam Pedoman PNPM Mandiri. Program SPBM menganggap bahwa pengaduan/keluhan merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan program. Program SPBM memberi kesempatan kepada masyarakat atau pihak lain yang ingin menyampaikan pengaduan di tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan melalui unit pengelola pengaduan dengan secara lisan ( bertemu langsung atau telepon) atau tulisan (melalui surat, email, faximile atau SMS). Selain itu, masyarakat juga dapat mengirimkan pengaduannya secara langsung kepada Fasilitator, konsultan (RPMC/NPMC) atau kepada aparat pemerintah terkait. Akses yang lebih luas akan diberikan kepada masyarakat dengan penyediaan alamat/saluran untuk pengaduan yang dipasang di papan informasi di tiap kelurahan. Stakeholder di tingkat propinsi dan kabupaten/kota (PPIU dan DPIU) mempunyai kewajiban untuk memastikan informasi dan prosedur penyampaian pengaduan tersedia dan dipahami oleh masyarakat. Semua jenis pengaduan masyarakat harus dikelola dan

sesegera mungkin

mendapatkan penanganan dengan tanpa menimbulkan permasalahan baru. Penanganan pengaduan dan penyelesaian permasalahan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan pihak terkait pada tingkatan munculnya masalahbila pada tingkatan munculnya masalah, pengaduan belum terselesaikan, maka penanganan diserahkan pada tingkatan diatasnya.



Gambar 7.2 Bagan Alir Penanganan Keluhan



7.6.

TINDAK PENGAMANAN/SAFEGUARD Tindak pengamanan/safeguard dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pemantauan dengan mengacu pada persyaratan dari Asian Development Bank dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan karakteristik kegiatan, kerangka safeguard Program SPBM terdiri dari 3 komponen, yaitu: 7.6.1. Safeguard Pembebasan lahan dan pemukiman kembali, Kegiatan di dalam Program SPBM dikategorikan B, dengan pertimbangan bahwa pengadaan lahan dan pemukiman kembali, relokasi rumah dampak pada lahan yang subur atau aset produktif lainnya tidak diharapkan muncul. Dengan demikian penyediaan lahan yang dibutuhkan diharapkan melalui kontribusi masyarakat penerima manfaat. Executing agency memiliki tanggung jawab koordinasi terkait dengan kegiatan pemukiman kembali. Program ini akan mengikuti kebijakan, pedoman dan pengelolaan yang dikeluarkan oleh Tim Pengarah PNPM Mandiri. PPIU dan DPIU bertanggung jawab menjamin seluruh pelaksanaan kegiatan memenuhi kebijakan Safeguard dari ADB ( ADB’s Safeguard Policy Statement ) tahun 2009. Tim Koordinasi PNPM Mandiri tingkat kabupaten/kota akan mereview dan memantau rencana pemukiman kembali.



Meskipun demikian, jika sangat diperlukan dalam pelaksanaan Program SPBMI dimungkinkan adanya proses pengadaan lahan, yang dilakukan melalui mekanisme hibah lahan (voluntary donation), dengan merujuk pada ADB Policy on Involuntary Resettlement (1998) and Operation Manual(2006). Reviewdanpemantauankegiatanpembebasanlahandanpemukimankembaliakanmengacupada ADBLandAcquisitionandResetlementFramework(LARF). SecaraumumtanggungjawabpelaksanaanLARFdalampenyelenggaraanSPBMdilaksanakanoleh seluruh organisasi pelaksana SPBMdengan dukungan tenagaahli safeguarddi tingkat kabupaten sertafasilitator,selainitureviewdanevaluasiakanmelibatkankomiteindependen. Pemantauandanevaluasiakandilakukaninternaldaneksternal,secarainternalakandilaksanakan oleh seluruh organisasi pelaksana kegiatan,secara eksternal akan dilakukan melalui External MonitoringAgency(EMA)sebanyakduakaliselamapelaksanaanproyek.

7.6.2. Safeguard lingkungan, Kegiatan dalam Program SPBM telah dikategorikan sebagai lingkungan kategori B, dengan pertimbangan pembangunan prasarana/sarana dalam skala kecil sehingga sebagian besar dampak yang muncul adalah jangka pendek dan sementara sehingga mudah diatasi.

Dampak yang muncul antara lain i) dampak lokal,

misalnya pengangkutan material, (ii) dampak terhadap ketersediaan dan kualitas bbbair,(iii) dampak pada saat konstruksi (bising, getaran, debu,dll), serta (iv) dampak pada saat pengoperasian. Meskipun demikian stakeholder di tingkat kabupaten/kota harus melakukan langkah sistematis untuk menangani, mengurangi dan mengelola potensi resiko lingkungan yang tidak diinginkan, melakukan promosi manfaat lingkungan dan melakukan konsultasi publik dengan warga yang dikhawatirkan terkena potensi dampak dengan melibatkan stakeholder lainnya, dengan mengacu pada ketentuan perundangan dan ketentuan ADB (ADB Environmental Assessment and Review Framework (EARF).



7.6.3. Safeguard pada kelompok rentan/marjinal Kerangka safeguard pada komponen ini dimaksudkan sebagai upaya bagi stakeholder di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan langkah sistematis menangani, mengurangi dan mengelolan potensi resiko sosial yang tidak diinginkan, melakukan promosi manfaat sosial dan konsultasi publik. Program Sanimas PNPM Mandiri berbasis pada pemberdayaan masyarakat, dengan demikian sangat tidak diharapkan memberikan dampak negatif pada kelompok rentan/marginal/penduduk miskin. Sesuai dengan ADB Safeguard Policy Statement (2009) program ini masuk dalam kategori C, untuk itu tindakan pemastian terkait dengan kelompok rentan/marjinal yang harus dilakukan adalah : (i) dilibatkan dalam

pengembangan

pelaksanaan,

(ii)

kapasitas,

adanya

perencanaan,

keterwakilan

dalam

pelaksanaan organisasi

dan

paska

masyarakat

(BKM/LKM/KSM), (iii) mendapat kemudahan akses pelayanan prasarana/sarana terbangun, pelatihan dan sebagai tenaga kerja pada saat pelaksanaan konstruksi.

7.7.

KETERLIBATAN

PEREMPUAN,

KELOMPOK

RENTAN/MARJINAL

DAN

PENDUDUK MISKIN Sesuai dengan Loan Agreement dan Gender Action Plan antara Pemerintah dan ADB, pada saat pelaksanaan

minimal 40% peserta rembug tingkat kelurahan

dan minimal 30% fasilitator adalah perempuan. Upaya peningkatan keterlibatan dan peran serta perempuan, penduduk miskin dan kelompok rentan lainnya dilakukan melalui: 1. Pertemuan dengan kelompok-kelompok di masyarakat, termasuk dalam setiap rembug kelurahan/warga; 2. Pertemuan khusus dengan kelompok perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin ;



3. Menjamin keterwakilan kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin di dalam BKM/LKM/KSM 4. Keanggotaan BKM/LKM yang ada minimal 40% kaum perempuan; 5. Peningkatan peran serta

kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan

penduduk miskin di dalam menyusun PJM Pronangkis dan RKM, terutama di dalam penentuan prasarana/sarana sanitasi yang akan dibangun; 6. Peningkatan peran serta kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk miskin di dalam tahap pelaksanaan pekerjaan fisik; 7. Peningkatan peran serta kaum perempuan, kelompok rentan/marjinal dan penduduk

miskin

dalam

perencanaan

operasi

dan

pemeliharaan

prasarana/sarana sanitasi terbangun.



OPERASI DAN PEMELIHARAAN

BAB 8

8.1.

UMUM Setelah pembangunan prasarana/sarana sanitasi diselesaikan dan terimakan,

maka

tahapan

selanjutnya

adalah

tahapan

dan diserah

operasional

dan

pemeliharaan yang diakukan oleh KSM Sanitasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan dan pelestarian aset yang sudah dibangun melalui upaya pemeliharaan yang tepat. Tujuan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan adalah sebagai berikut: 1. Prasarana dan sarana terbangun tetap berfungsi sesuai dengan kualitas dan umur pelayanan sesuai rencana; 2. Menjamin

pemeliharaan yang tepat waktu dan tepat sasaran, serta

penghematan biaya pemeliharaan; 3. Memberikan

peluang

kepada

masyarakat/kelompok

masyarakat/lembaga

masyarakat untuk mengoperasikan dan mengoptimalkan aset yang ada sebagai sumber daya serta meningkatkan kapasitas masyarakat dengan penciptaan eluang pelatihan teknis maupun non teknis. Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggungjawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan pelestarian dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip Program SPBM. Hasil yang diharapkan dari upaya pelestarian kegiatan adalah: 1. Penerapan prinsip Program SPBM dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di masyarakat; O p e r a s i d a n P e m e l i h a r a a n b a b Ͳ 8 |1


2. Jaminan berfungsinya infrastruktur yang telah dibangun secara berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas hidup dan tingkat perekonomian masyarakat; 3. Tumbuhnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pembiayaan untuk pemanfaatan dan pemeliharaan; 4. Meningkatnya fungsi kelembagaan masyarakat di desa dan kecamatan dalam pengelolaan hasil kegiatan; 5. Tumbuhnya rasa memiliki terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Pelestarian prasarana dan sarana Sanitasi sangat bergantung pada kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur yang ada. Secara umum aspek yang perlu diperhatikan dalam pelestarian adalah pengelolaan prasarana/sarana, penyampaian pelayanan, dan tata cara.

8.2.

PENGELOLAAN Pengelolaan prasarana/sarana pada dasarnya merupakan aspek dan sendi utama pelestarian hasil kegiatan/infrastruktur terbangun. Pengelolaan prasarana/sarana sanitasi perlu memperhatikan beberapa hal: 1.

Kinerja prasarana/sarana yang dikelola;

2.

Jumlah prasarana/sarana yang tersedia;

3.

Jumlah prasarana/sarana yang digunakan;

4.

Sasaran perencanaan;

5.

Standar kriteria teknis prasarana/sarana.

Dari beberapa hal tersebut di atas, KSM Sanitasi berperan untuk menindak lanjuti pengoperasian dan pemeliharaan secara memadai. Melalui kegiatan Operasi dan Pemeliharaan tersebut diharapkan dapat dicapai umur teknis sesuai dengan target yang direncanakan serta standar perencanaan yang dipergunakan sebelumnya.

b a b Ͳ 8 |2O p e r a s i d a n P e m e l i h a r a a n


Dalam pelaksanaan pelestarian, diharapkan pemerintah kabupaten dapat berperan aktif memberikan dukungan teknis kepada masyarakat agar mereka mampu mengoperasikan dan memanfaatkan infrastruktur yang ada. Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan, maka KSM harus melakukan langkahlangkah berikut: 1.

Melakukan pemantauan rutin untuk mengetahui kondisi infrastruktur, mengetahui kerusakan sedini mungkin agar dapat disusun rencana perawatan dan pemeliharaan yang baik;

8.3.

2.

Melakukan rehabilitasi secara tepat waktu;

3.

Melakukan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala.

JANGKAUAN PELAYANAN KSM Sanitasi bertanggung jawab menjaga jangkauan pelayanan prasarana/sarana terbangun. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah: 1. Prasarana/sarana terbangun harus mampu melayani seluruh sasaran pelayanan atau pemanfaat, sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa; 2. KSM Sanitasi harus menjaga agar kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana/sarana terbangun sesuai dengan rencana.

8.4.

TATA CARA KSM Sanitasi perlu menyusun tata cara, yang akan menjadi acuan dalam melakukan kegiatannya. Selain tata cara untuk operasional kegiatan, juga diperlukan peraturan untuk organisasi KSM Sanitasi itu sendiri, dimana didalamnya diatur hak dan kewajiban anggota serta pengurusnya, lama periode kepengurusan serta mekanisme pemilihannya, musyawarah berkala untuk pertanggung-jawaban pengurus, dan sebagainya.

O p e r a s i d a n P e m e l i h a r a a n b a b Ͳ 8 |3


Tata cara ini disusun oleh pengurus KSM SANITASI bersama warga pemanfaat, dimusyawarahkan bersama dalam forum musyawarah/rembug warga, dan setelah dicapai mufakat disahkan oleh lurah. Setiap kelurahan dapat mengembangkan tata cara kerjanya sendiri, sesuai dengan kondisi dan budaya yang dianut di daerahnya masing-masing. Dalam upaya mencapai keberhasilan pengelolaan perlu didukung organisasi pengelolan yang handal, dimana organisasi tersebut harus: 1. Mampu mengorganisasikan anggotanya untuk mendukung program kerja yang telah dibuat; 2. Dapat

menjamin

kepentingan

pengguna

dan

mencarikan

alternatif

pemecahan permasalahan yang dihadapi; 3. Mampu melakukan hubungan kerja dengan lembaga lain; 4. Mampu menerapkan sanksi bagi pelanggar peraturan. Selain itu dalam upaya melestarikan prasarna/sarana terbangun perlu adanya kemampuan teknis, seperti: 1. Kemampuan menyusun rencana operasional dan pemeliharaan, misalnya untuk irigasi perdesaan dengan menyusun rencana tata tanam dan rencana pembagian air irigasi; 2. Kemampuan untuk mempelajari prinsip dasar cara kerja infrastruktur terbangun,

dan

melakukan

inventarisasi

kerusakan

serta

usulan

perbaikannya; 3. Kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pelaksanaannya.



8.5.

PENDANAAN Sumber dana berasal dari masyarakat pemanfaat berupa iuran dengan besaran sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan perhitungan kebutuhan biaya untuk operasional dan pemeliharaan serta rencana pengembangan, termasuk untuk biaya honor pengelola. Sumber pendanaan juga bisa diperoleh dari pihak luar (LSM, Perusahaan, Asosiasi Profesi,dll) yang tidak mengikat serta usaha lain yang sesuai dengan peraturan yang ada.

8.6.

DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Sesuai dengan kriteria penetapan lokasi sasaran, maka

pihak kabupaten/kota

terpilih harus memberikan pembinaan pada tahap pelestarian. Bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan teknis dan/atau bantuan pendanaan.

8.7.

PENGOPERASIAN SARANA SANITASI Berikut adalah tatacara pengoperasian dan pemeliharaan sarana sanitasi: 8.7.1. Sarana MCK Umum a.

Biaya pengoperasian dan pemeliharaan



Tabel 8.1 Contoh Biaya Pengoperasian dan Pemeliharaan

I.

Biaya Pengoperasian dan Pemeliharaan

No

Kebutuhan

Keterangan

1.

Operator & Penjaga

Pekerjaan

200.000

2.

Listrik

250 watt (pompa air dan lampu)

100.000

3.

Pengurasan IPAL

Rp. 250.000/2 tahun

11.000

4.

Peralatan Pembersih

Sabun dan Pembersih Lantai,dll

20.000

5.

Perbaikan Pompa

Rp. 100.000/tahun

9.000

6.

Lain-lain

Serok, lampu, keran, cat dinding, dll

Total Biaya Pengoperasian dan Pemeliharaan

Rp/bulan

20.000 360.000

II.

Iuran Pemakaian

No

Jenis Pemakaian

Iuran/pemakaian

Rata-rata per KK/hari

1.

Kamar Mandi

500-1000

Rp. 750 s/d Rp. 3000

2.

WC/Jamban

150-400

Rp. 750 s/d Rp. 2000

3.

Mencuci & Ambil Air

150-500



b b.

PENGOPERASIAN MCK

Jangan memasukkan n benda pada at karena Bu uang sampah h di tempat ya ang disediakan akan menyumbat saluran

Hindari air sabun ba aik dari dari air a mandi Ja angan memb buang bahan kimia karen na maupun n air cuci massuk ke dalam closet akkan mematika an bakteri

Gunaka an sabun cuci sehemat mungkin

Ja angan mencorat-coret dinding d Kama ar Mandi, WC, ma aupun tempatt cuci



c.

PEMELIHARAAN MCK OLEH OPERATOR

Bersihkan teras luar memakai pel 2 kali Bersihkan gayung dengan sabut atau perhari (gunakan pembersih jika sangat sikat tiap hari kotor)

Bersihkan saringan di lantai WC/KM dari Buang sampah di dalam KM/WC, dan kotoran padat/sampah kosongkan tempat sampah setiap hari



Bersihkan lantai dan dinding Km/WC Bersihkan kloset menggunakan sikat setiap hari kloset setiap hari (gunakan bahan pembersih jika sangat kotor saja)

menggunakan

sikat

Kuraslah bak dengan sikat setiap hari Bersihkan taman dengan sapi setiap (gunakan bahan pembersih jika sangat hari, & rapikan tanaman dan rumput 1 kotor saja) minggu sekali



Kuras dan bersihkan tangki/tandon air Bersihkan langit-langit Km/WC dari dari lumut dan kotoran air 1 minggu sarang laba-laba satu bulan sekali sekali



Periksa Bak Kontrol 1 kali per 6 bulan, jika terdapat kotoran padat/sampah, keluarkan, kemudian buang ke tempat sampah Buang kotoran padat dan kotoran mengapung tepat di bawah manhole IPAL 1 kali per 6 bulan dengan langkah-langkah sbb:

1. Mulailah dari inlet, kemudian 2. Ambil kotoran tepat di bawah manhole dilanjutkan ke bak-bak berikutnya



3. Gunakan alat T untuk mengumpulkan 4. Keluarkan semua kotoran yang kooran tepat di bawah manhole terkumpul sampai tidak ada yang tersisa

Mintalah tukang untuk memeriksa sebab-sebab kebocoran, serta memperbaikinya secepat mungkin



Test Kualitas Air Limbah 1 kali per 6 bulan dengan langkahlangkah sebagai berikut:

1. Telepon dinas terkait

2. Ambil sampel air limbah dari bak inlet dan bak outlet, masing-masing 2 liter dalam botol terpisah

3. Bawalah 2 botol sampel tersebut ke laboratorium yang di rujuk. Mintalah pemeriksaan untuk kadar: Ph, BOD5, COD, TSS, lemak.



d.

PENGURASAN IPAL MCK 1 kali per 2 tahun, pengurasan dengan truk tinja:

1. Telepon perusahaan jasa pengurasan tinja

2. Buka semua tutup manhole pada IPAL

3. Angkat kotoran mengapung dan buang ke tempat sampah

4. Masukkan pipa sedot dari truk tinja sampai ke dasar bak, sedot mulai dari bak pertama



5. Lumpur yang disedot adalah lumpur yangberwarna hitam

6. Hentikan pengurasan jika lumpur sudah berwarna coklat



8.7.2. Sistem Komunal a.

BIAYA PENGOPERASIAN Tabel 8.2 Contoh Biaya Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Komunal Biaya Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Saluran Komunal-untuk 750 jiwa Biaya Pengoperasian dan Pemeliharaan

Rp/bulan

I. Jamban

Biaya

II. Sambungan dari Rumah

pengoperasian dan perawatan menjadi tanggung-jawab setiap pengguna (kk)

III. Pipa Utama dan IPAL 1.

Operator Inspeksi 4x/bulan di IPAL, Pipa

100.000

Utama, Pipa Sekunder, @Rp. 25.000/inspeksi 2.

Pengurasan tiap 2 thn Rp. 250.000

11.000

3.

Lain-lain: Perbaikan pipa, bak kontrol,

45.000

IPAL. Asumsi : perbaikan pipa 40m setiap 2 tahun Total Biaya Pengoperasian dan Pemeliharaan

156.000



b b.

PENGOPERASIAN SIST TEM KOMUNA AL h-limbah yang masuk ad dalah IPAL akan berfungsi dengan baikk jika limbah an tempat membuang g semua je enis limbah yang benar. IPAL buka sampah.

Janga an memasukkkan limbah pa adat ke jamb ban karena akkan menyumb bat saluran

Jangan membuang minyyak bekas ke saluran pem mbuangan da apur karena ketika mengering, lemba aknya dapat menyumbat pipa

Janga an membuang bahan kimia ke saluran karen na akan mem matikan bakterri di IPAL

Jangan menanam pohon n di dekat saluran pem mipaan komunal dan IPAL karena bisa a merusak pip pa



Gunakan secukupnya sabun cuci dan pembersih, baik untuk sistem pengolahan dan penghematan

Buanglah limbah cair saja dari kamar mandi dan dapur. Dan beri saringan untuk memisahkan limbah padat

Ambil kotoran mengapung dari bak penangkap lemak setiap 3 hari sekali

x x x

Periksa bak kontrol di rumah setiap 3 hari sekali Buang limbah padat, pasir/lumpur, dengan serok/sekop, NPMCulkan dalam tas plastik Bawa ke tempat pembuangan sampah



Bawa ke tempat pembuangan sampah



c.

PEMELIHARAAN SISTEM KOMUNAL OLEH OPERATOR

Periksa setiap bak kontrol pada sistem perpipaan 1 minggu sekali

Buang limbah padat dan kotoran yang mengapung

Jika tidak ada aliran air dalam bak kontrol, mungkin pipa tersumbat atau rusak x hentikan kegiatan di rumah x buka pemipaan, minta tukang untuk mmperbaiki kerusakan

Jika ada luapan air dari bak kontrol, mungkin pipa tersumbat x hentikan kegiatan di rumah, segera perbaiki jika ada kerusakan pipa x sogok dari bak kontrol ke bak kontrol lain



Minta tukang untuk memperbaiki kerusakan secepatnya Perawatan Saluran Komunal 2 minggu sekali dengan :

Semua tutup bak kontrol dan manhole IPAL harus bisa dibuka untuk mmpermudah pengnoperasian dan pemeliharaan



x x

Buang limbah padat dan kotoran mengapung dari bak inlet dengan sekop Kumpulkan semua kotoran, masukkan dalam plastik, dan buang ke tempat sampah.

Perawatan IPAL Komunal 2 minggu sekali: Buang kotoran padat dan kotoran yang mengapung tepat di bawah manhole dengan cara di bawah ini:

1. Mulailah dari inlet, kemudian dilanjutkan ke bak-bak berikutnya

2. Ambil kotoran tepat di bawah manhole



3. Gunakan alat T untuk mengumpulkan kooran tepat di bawah manhole

4. Keluarkan semua kotoran yang terkumpul sampai tidak ada yang tersisa

Tes Kualitas Air Limbah tiap 6 bulan sekali:

1. Telepon dinas terkait

2. Ambil sampel air limbah dari bak inlet dan bak outlet, masing-masing 2 liter 3. Bawalah 2 botol sampel tersebut ke laboratorium yang di rujuk. Mintalah pemeriksaan untuk kadar: Ph, BOD5, COD, TSS, lemak.



d.

PENGURASAN IPAL KOMUNAL 1 kali per 2 tahun, pengurasan dengan truk tinja:

1. Telepon perusahaan jasa pengurasan tinja

3. Angkat kotoran mengapung buang ke tempat sampah

2. Buka semua tutup manhole pada IPAL

dan 4. Masukkan pipa sedot dari truk tinja sampai ke dasar bak, sedot mulai dari bak pertama

5. Lumpur yang disedot adalah lumpur yangberwarna hitam.

6. Hentikan pengurasan jika lumpur sudah berwarna coklat



BAB 9 9.1.

PENUTUP

PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi seluruh pelaku yang terkait dalam implementasi Program SPBM pada berbagai tingkatan. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan di lapangan dapat dilihat pada buku Petunjuk Teknis.

P e n u t u p b a b Ͳ 9 |1


b a b Ͳ 9 |2P e n u t u p

LAMPIRAN-1

Format dan SOP Kegiatan Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM)

Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat

DEFINSIͲDEFINISIYANGDIGUNAKANDALAMSANITASI I. AIRMINUM JenisSumberAir Minum Perpipaan

SumurPompaTangan

Definisi Terlindungi Air minum yang diperoleh dari Ͳ sistem perpipaan yang dikelola oleh PAM, PDAM, BPAM, maupun instansi swasta lainnya atau dari hidranumumatautruktankiair. - Airminumyangdiperolehdari sumurpompatanganyangdi sekelilingsumurdiplester denganpanjangdanlebar minimal1,5meterdandiberi saluranairdisekelilingplesteran. - Berjaraklebihdari10mdari sumberpencemarsepertilubang resapantinjaatausampah.

SumurGali

- Airminumyangdiperolehdari sumurgaliyangdisekeliling sumurdibericincinsetinggi minimal0,5mdankedalaman minimal3mdaripermukaandan diplesterdenganjariͲjari minimal1,5meterdaribibir sumurdandiberisaluranair disekelilingplesteran. - Berjaraklebihdari10mdari sumberpencemarsepertilubang resapantinjaatausampah.

SumurBor

TidakTerlindungi

- Airminumyangdiperolehdari sumuryangmenggunakan pompalistrikuntukmenaikkan airnya,dengansumberairnya berasaldariairtanahpada kedalamandiatas25meter.

- Airminumyangdiperolehdari sumurpompatanganyang tidakdidiplesterdisekeliling sumur. - Berjarakkurangdari10mdari sumberpencemarseperti lubangresapantinjaatau sampah. - Airminumyangdiperolehdari sumurgaliyangdisekeliling sumurtidakdibericincindi atasdandibawahdantidakdi plesterdibibirsumur. - Berjarakkurangdari10mdari sumberpencemarseperti lubangresapantinjaatau sampah.

- Berjaraklebihdari10mdari sumberpencemarseperti lubangresapantinjaatau sampah.

- Berjaraklebihdari10mdari sumberpencemarsepertilubang resapantinjaatausampah. L a m p i r a n Ͳ 1 |1


JenisSumberAir Minum

Definisi Terlindungi

TidakTerlindungi

MataAir

- Airminumyangdiperolehdari mataairyangdilengkapidengan bangunanpelindung (broncaptering).

- Airminumyangdiperolehdari mataairyangtidakdilengkapi denganbangunanpelindung (broncaptering).Airdiambil langsungataumelalui pancuranairdaribambudan sejenisnya.

PenampunganAirHujan

- Airminumyangdiperolehdari menampungdariairhujan denganbakpenampungyang terlindung/tertutup.

Ͳ

Sungai/Irigasi

Ͳ

- Airminumyangdiperolehdari mengambillangsungdari sungaiatausaluranirigasiatau saluranterbukalainnya.

Kolam/Kolong/Empang

Ͳ

- Airminumyangdiperolehdari mengambillangsungdari kolamatauempangatau kolongataugenanganair terbukalainnya.

Danau

Ͳ

- Airminumyangdiperolehdari mengambillangsungdari danauataurawaͲrawa.

II. LIMBAHTINJA&URINE JenisLayanan

Definisi

SistemSaluranLimbah

Rumahtanggayangmembuanglimbahtinjadanurinenya kesistemsaluranlimbahkota/kawasan(sistemriol)

TangkiSeptik

Rumahtanggayangmembuanglimbahtinjadanurinenya melaluijambandanpembuanganakhirketankiseptik.

Cubluk

Rumahtanggayangmembuanglimbahtinjadanurinenya melaluijambandanpembuanganakhirkelubangcubluk.

MCKUmum

Rumahtanggayangmembuanglimbahtinjadanurinenya menggunakanfasilitasMCKumum/publik.

2|L a m p i r a n Ͳ 1


JenisLayanan

Definisi

Sungai/Irigasi

Rumahtanggayangmembuanglimbahtinjadanurinenya dengan pembuangan akhir ke sungai atau irigasi atau saluranterbukalainnya.

Kolam/Sawah/Empang/Kolong

Rumahtanggayangmembuanglimbahtinjadanurinenya dengan pembuangan akhir ke kolam atau sawah atau empangataukolongataurawaͲrawaataudanau.

LahanTerbuka/Kebun/Tegalan

Rumahtanggayangmembuanglimbahtinjadanurinenya dengan pembuangan akhir ke lahan terbuka atau kebun atau tegalan atau pekarangan, baik dengan digali terlebih dahulukemudianditimbunmaupuntidak.

III. LIMBAHRTBUKANTINJA&URINE JenisLayanan

Definisi

SistemSaluranLimbah

Rumah tangga yang membuang limbah rumah tangganya selain tinja dan urine ke sistem saluran limbah kota/kawasan(sistemriol)

SaluranTerbuka/Got

Rumah tangga yang membuang limbah rumah tangganya selaintinjadanurinekesaluranterbukaataugotdisekitar rumahnya.

Sungai/Irigasi

Rumah tangga yang membuang limbah rumah tangganya selaintinjadanurinekesungaiatauirigasi.

Kolam/Empang/Kolong

Rumah tangga yang membuang limbah rumah tangganya selaintinjadanurinekekolamatauempangataukolong.

Danau

Rumah tangga yang membuang limbah rumah tangganya selaintinjadanurinekedanauataurawaͲrawa.

Kebun/LahanTerbuka

Rumah tangga yang membuang limbah rumah tangganya selain tinja dan urine ke kebun atau lahan terbuka atau pekarangandisekitarrumahnya.

L a m p i r a n Ͳ 1 |3


IV. PEMBUANGANSAMPAH JenisLayanan

Definisi

DiangkutPetugas

Rumah tangga yang buangan sampahnya (limbah padat) diambil oleh petugas, dan juga termasuk yang dilakukan sendiri oleh anggota rumah tangga, untuk dibuang di tempat pembuangan sementara (TPS) atau tempat pembuanganakhir(TPA).

Ditimbun

Rumahtanggayangbuangansampahnya(limbahpadat)ke dalamlobangdikebunatauhalamanataulahanterbukadi sekitarrumahnyadanselanjutnyaditutupditimbundengan tanah(sanitarylandfill)

Dibakar

Rumah tangga yang buangan sampahnya (limbah padat) langsungdibakaratauditimbundahulukemudiandibakar.

Sungai/Saluran

Rumah tangga yang buangan sampahnya (limbah padat) dibuang langsung ke sungai atau saluran terbuka atau irigasi.

Kolam/Empang

Rumah tangga yang buangan sampahnya (limbah padat) dibuanglangsungkekolamatauempangataukolongatau genanganairterbukalainnya.

Danau

Rumah tangga yang buangan sampahnya (limbah padat) dibuanglangsungkedanauataurawaͲrawa.



KOPSURAT UNDANGANACARASOSIALISASI (Format1.1)

KepadaYth.: 1. KetuaRW/RT.......................................... 2. TokohMasyarakat.................................. 3. OrganisasiMasyarakat/BKM.................

Denganhormat, Sehubungan dengan Kelurahan .................................., telah menjadi Lokasi Sasaran Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Tahun 20.... dan akan mendapatkan Bantuan Dana yang digunakan untuk Peningkatan Kapasitas Perencanaan Masyarakat dan Kapasitas Pembangunan Masyarakat Desa; Pembangunan Infrastruktur Sanitasi melalui Bantuan Langsung Masyarakat; dan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kegiatan dan Kapasitas Monitoring dan Evaluasi maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Acara Sosialisasi yang akan dilaksanakanpada: Tanggal : ............................................................ Waktu : ........................s.d............................. Tempat : ............................................................ Acara : SosialisasiProgramSanitasiPerkotaanBerbasisMasyarakat(SPBM) Demikiankamisampaikan,atasperhatiandankehadiranBapak/Ibukamiucapkanterimakasih. Hormatkami, Lurah................................... (..................................................) NamaLengkap Tembusan: 1. BapakCamat(sebagailaporan) 2. TimKoordinasiKota(sebagailaporan) 3. DPIU(sebagailaporan) 4. SatkerKabupaten(sebagailaporan) 5. .................................................... L a m p i r a n Ͳ 1 |5


BERITAACARA SOSIALISASIPROGRAM (Format1.2)

Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Tahun 20...., di Kelurahan, Kecamatan , Kabupaten/Kota , Propinsi...........,makapadahariini: HaridanTanggal Waktu Tempat

: : pukuls.d.pukul. : ...

telahdiselenggarakanRembugSosialisasiyangdihadiriolehMasyarakatsebagaimanatercantum dalamDaftarHadirPesertaterlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Rembug Sosialisasi ini serta yang bertindak selaku unsur PimpinanRapatdanNarasumberadalah: A.

MateriatauTopik ¾ Penjelasanawalmengenaiprogramterutamamencakuptujuan,prinsip,pendekatandan mekanismeprogram ¾ Penjelasantentangartipentingnyapastisipasimasyarakat ¾ Penjelasantentangtahapanpelaksanaan ¾ Penjelasanrincitentangpernyataankesiapanmasyarakat

B.

UnsurPimpinanRapatdanNarasumber PemimpinRapat Notulen Narasumber

:........(jabatan:.....) :........(jabatan:.....) : 1. ................................jabatan:.................................. 2. ...............................jabatan:.................................. 3. ................................jabatan:.................................. 4. ...............................jabatan:.................................. SetelahdilakukanPembahasandanDiskusiterhadapMateriatauTopikdiatasselanjutnyaseluruh PesertaMemutuskandanMenyepakatibeberapasebagaiberikut: ............................................................................................................................... ........................ ............................................................................................................................... ........................ ............................................................................................................................... ........................ 6|L a m p i r a n Ͳ 1


Keputusan diambil secara: musyawarah mufakat / aklamasi dan pemungutan suara / voting * (pilihsalahsatu) Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakansebagaimanamestinya. .....................................,tanggal................................... PemimpinRembug/KetuaBKM Notulen (..) (..) NamaLengkap NamaLengkap Lurah (..) NamaLengkap

1. 2. 3. 4. 5. Dst.

Nama

Mengetahui:

Fasilitator Masyarakat (..) NamaLengkap

Menyetujui: WakildanPesertaSosialisasi Alamat

1. 3. 5.

TandaTangan 2. 4.



DAFTARHADIRPESERTA SosialisasiProgram Format1.3 Propinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan No.

: : : :

RT/RW : Tanggal : NamaFasilitator : Masyarakat

Nama

Jenis Kelamin

AlamatLengkap

Organisasi/ Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

* dst x DaftarHadirPesertaRembugSosialisasiinidisesuaikandenganJumlahPesertayangHadir dalamRembugWarga. Disetujui: Kelurahan (..) NamaLengkap

Dibuat: FasilitatorMasyarakat (..) NamaLengkap



NOTULENSISOSIALISASIPROGRAM (Format1.4) Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan Acara

PemimpinRapat Narasumber

: : : : :SosialisasiProgram

RT/RW Tanggal NamaNotulen

: : :

: .jabatan. : 1. ................................jabatan................................... 2. ................................jabatan................................... 3. ................................jabatan...................................

AgendaAcara : Penjelasandandiseminasiinformasitentangprogramsecaraluasdimasyarakatdesa AcaradibukaolehPemimpinRapatpadapukul.................... PenjelasanMateriAcarayangdiberikanolehNarasumber,meliputi:

AcaraselanjutnyaadalahSesiTanyaJawabantaraPesertadenganNarasumber:



Kesimpulan/Kesepakatan: BerdasarkanPemaparanNarasumberdanTanyaJawabantaraPesertadenganNarasumber,dapat disimpulkan/disepakati: 1.............................................................................................................................. .......... 2.............................................................................................................................. .......... 3.............................................................................................................................. .......... Acaraditutuppadapukul.................

Demikiannotulensiinidibuatuntukdipergunakanseperlunya.

PemimpinRembug/KetuaBKM (..) NamaLengkap Lurah (..) NamaLengkap

Mengetahui:

Notulen (..) NamaLengkap

FasilitatorMasyarakat (..) NamaLengkap



KOPSURAT UNDANGANACARAREMBUGKELURAHANI (Format1.5)

KepadaYth. 1. SeluruhKepalaKeluargaMasyarakatKelurahan.......................................... 2. TokohMasyarakat 3. OrganisasiMasyarakat Denganhormat, Sehubungan dengan Kelurahan .................................., telah menjadi Lokasi Sasaran Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Tahun 20.... dan akan mendapatkan Bantuan Dana yang digunakan untuk Peningkatan Kapasitas Perencanaan Masyarakat dan Kapasitas Pembangunan Masyarakat Desa; Pembangunan Infrastruktur Sanitasi melalui Bantuan Langsung Masyarakat; dan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kegiatan dan Kapasitas Monitoring dan Evaluasi maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rembug Kelurahan yang akan dilaksanakanpada: Tanggal : ............................................................ Waktu : ........................s.d............................. Tempat : ............................................................ Acara : SosialisasiProgramMenyeluruh PemilihanPokjaSanitasi PenandatangananSuratPernyataanKesiapanWarga Demikiankamisampaikan,atasperhatiandankehadiranBapak/Ibukamiucapkanterimakasih. Hormatkami, Lurah................................... (..................................................) NamaLengkap Tembusan: 1. BapakCamat(sebagailaporan) 2. TimKoordinasiKota(sebagailaporan) 3. DPIU(sebagailaporan) 4. SatkerKabupaten(sebagailaporan) L a m p i r a n Ͳ 1 |11


BERITAACARA REMBUGKELURAHANI (Format1.6) Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Tahun 20.., di Kelurahan., Kecamatan , Kabupaten/Kota ,Propinsi...........,makapadahariini: HaridanTanggal Jam Tempat


telahdiselenggarakanRembugKelurahanIyangdihadiriolehPerwakilanWargatiapRTdanRW serta Tokoh Masyarakat/ Organisasi Masyarakat di kelurahan sebagaimana tercantum dalam DaftarHadirPesertaterlampir. MateriatauTopikyangdibahasdalamRembugKelurahanIinisertayangbertindakselakuunsur PimpinanRapatdanNarasumberadalah: A. MateriatauTopik ¾ Penjelasan awal mengenai program terutama mencakup prinsip dan pendekatan program ¾ Penjelasantentangartipentingnyapastisipasimasyarakat ¾ Penjelasantentangtahapanpelaksanaan ¾ PenjelasanrincitentangSuratPernyataanKesiapanWarga ¾ PemilihanPokjaSanitasi ¾ PenandatangananSuratPernyataanKesiapanWarga B. UnsurPimpinanRapatdanNarasumber PemimpinRapat :.dari. Notulis/Sekretaris :.dari.. Narasumber : 1. ................................dari.................................. 2. ................................dari.................................. 3. ................................dari.................................. SetelahdilakukanPembahasandanDiskusiterhadapMateriatauTopikdiatasselanjutnyaseluruh PesertaMemutuskandanMenyepakatibeberapahalyangditetapkanmenjadiKeputusanAkhir dariRembugKelurahanI,yaitu: ............................................................................................................................... ......................... ............................................................................................................................... ......................... 12|L a m p i r a n Ͳ 1


Keputusandiambilsecara:musyawarahmufakat/aklamasidanpemungutansuara/voting* Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakansebagaimanamestinya. .....................................,tanggal................................... PemimpinRembug/KetuaBKM Notulis/Sekretaris (..) (..) NamaLengkap NamaLengkap Kelurahan (..) NamaLengkap

Nama

Mengetahui:


Menyetujui: WakildanPesertaRembugKelurahanDesaI Alamat TandaTangan

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Dst.

L a m p i r a n Ͳ 1 |13


DAFTARHADIRPESERTA REMBUGKELURAHANI (Format1.7) Propinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan No

: : : :

Tanggal : NamaFasilitator : Masyarakat

Nama

Jenis Kelamin

AlamatLengkap

Organisasi/ Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

* dst x DaftarHadirPesertaRembugKelurahanIinidisesuaikandenganJumlahPesertayangHadir dalamRembugKelurahanI. Disetujui: Dibuat: Lurah KetuaBKM.. (..) (..) NamaLengkap NamaLengkap Mengetahui: FasilitatorMasyarakat (..) NamaLengkap



NOTULENSIREMBUGKELURAHANI (Format1.8)

Provinsi : Tanggal : Kabupaten/Kota : NamaNotulis/ : Kecamatan : Sekretaris Kelurahan : Acara :REMBUGKELURAHANI PemimpinRapat : .dari. Narasumber : 1. ................................dari................................... 2. ................................dari................................... AgendaAcara : ¾ Penjelasan awal mengenai program terutama mencakup prinsip dan pendekatan program ¾ Penjelasantentangartipentingnyapastisipasimasyarakat ¾ Penjelasantentangtahapanpelaksanaan ¾ PenjelasanrincitentangSuratPernyataanKesiapanWarga ¾ PemilihanPokjaSanitasi ¾ PenandatangananSuratPernyataanKesiapanWarga AcaradibukaolehPemimpinRapatpadapukul.................... PenjelasanMateriAcaradiberikanolehNarasumber,meliputi: 1. Penjelasantujuan,sasarandanprinsipͲprinsipSanitasiPNPM 2. PenjelasanPendekatanProgram,yangjugamenjelaskanhalͲhalpokoksebagaiberikut: ¾ Program dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat harus berpartisipatif dalam seluruh tahapan pelaksanaan, termasuk terlibatdalampengawasanpadapelaksanaannya. ¾ Program harus dilaksanakan secara transparan/terbuka sehingga perlu dilakukan penyebarluasaninformasiataspemanfaatandananya. ¾ Kegiatan pembangunan infrastruktur tidak boleh dikontraktualkan, tetapi dilaksanakansendiriolehmasyarakatsecaraswakelola. L a m p i r a n Ͳ 1 |15


3. Menjelaskankomponendankriteriainfrastruktur: ¾ Jumlah dana bantuan Rp. 350 juta digunakan untuk membangun infrastruktur sanitasi,denganjenisinfrastrukturnyadipilihdandisepakatiolehmasyarakat. ¾ JenisinfrastruktursanitasiyangdiperbolehkanadalahMCKumumdanIPALKomunal. ¾ Masyarakat dalam memilih infrastruktur harus sesuai dengan kriteria yaitu dimanfatkan oleh sebagian besar masyarakat dan berdampak pada peningkatan kesehatanmasyarakat. 4. MenjelaskanhalͲhalpokoksebagaiberikut ¾ Pengambilan keputusan baik dalam pemilihan KSM, pemilihan jenis kegiatan di dasarkan pada hasil musyawarah desa bukan atas dasar keputusan Lurah atau elitͲ elit/tokohditingkatRT/RW. ¾ Masyarakat harus berperan aktif baik lakiͲlaki maupun perempuan dalam setiap pelaksanaan tahapan. Masyarakat harus memberikan pendapat atau usulan atau masukandalamsetiapmusyawarahdesa. ¾ Masyarakatharusmenyiapkandanapemeliharaanyangbesarannyatidakditentukan, sesuaidengankemampuanmasyarakat. ¾ Dalampembangunanfisik,diutamakanmenggunakantenagakerjalokaldanmaterial lokal. ¾ Pengadaan material akan dilakukan oleh panitia pengadaan untuk mendapatkan materialdengankualitasyangbaiktetapidenganhargayangmurah. ¾ HasilͲhasilmusyawarahdesadanpenggunaandanaBLMagardipublikasikandipapan informasiagarmasyarakatdapatmengetahuinya. AcaraselanjutnyaadalahSesiTanyaJawabantaraPesertadenganNarasumber. Penanya1:............................................................................................................. Penanya2:............................................................................................................. JawabandariNarasumber: ............................................................................................................................... ............................... ............................................................................................................................... ............................... Kesimpulan/Kesepakatan: BerdasarkanPemaparanNarasumberdanTanyaJawabantaraPesertadenganNarasumber,dapat disimpulkan/disepakati: 1................................................................................................................................ ........ 2................................................................................................................................ ........ Acaraditutuppadapukul................. Demikiannotulensiinidibuatuntukdipergunakanseperlunya. 16|L a m p i r a n Ͳ 1


BERITAACARA PenandaTangananSuratPernyataanKesiapanMasyarakat (Format1.10)

SesuaidenganRembugKelurahanuntukProgramSanitasiPerkotaanBerbasisMasyarakat(SPBM) Tahun 20...., yang diselenggarakan di Kelurahan ................................., Kecamatan ...................................., Kabupaten/Kota ................................, Provinsi ....................., pada hari ...................., tanggal ......, bulan ............................. tahun ............, jam ............... s.d. ................., tempat................................................................................................. MakadenganinimasyarakattelahMemutuskan/Menyepakatiyaitu: 1. MenerimaBantuanDanaProgramSanitasiPerkotaanBerbasisMasyarakat(SPBM)20....dan sanggup melaksanakannya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan, serta tidak melakukan PemotonganDanaBLMyangdisalurkankepadamasyarakat. 2. Sepakatuntuktidakmemberiataspungutanapapunkepadapihaksiapapun. 3. Bilamana ditemukan Penyalahgunaan Dana berdasarkan Hasil Pemeriksaan / Audit Tim Pemeriksa maka masyarakat desa secara menyeluruh harus menyelesaikan temuan dan mengoptimalkanmanfaatBLMbagimasyarakat Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakansebagaimanamestinya. .....................................,tanggal..............................................,20.... Lurah............................. KetuaBKM. (..) (..) NamaLengkap NamaLengkap

Nama

Menyetujui: WakilMasyarakat Alamat

TandaTangan

1.

1.

2.

2.

3.

3.

L a m p i r a n Ͳ 1 |17


PETUNJUKPENGISIANHASILIDENTIFIKASIPERMASALAHAN

1. Lokasi(RT/RW)

:

2. JumlahKK 3. JumlahKKMiskin 4. PermasalahandanPotensi

: : :

5. Kebutuhan

:

6. JumlahPemanfaat

:

Diisi dengan Nomor RT/RW yang ada di Kelurahan. Seluruh RT/RWyangadaharusdiidentifikasi. DiisidenganDataJumlahKKterbaru. DiisidenganDataJumlahKKMiskinyangadadiKelurahan Diisi dengan Permasalahan Sanitasi yang ditemui pada RT/RW bersangkutan, diuraikan pula Potensi yang dimiliki RT/RWuntukmemecahannya,padamasingͲmasingKategori Permasalahan. Program Pembangunan yang dibutuhkan untuk mengatasi PermasalahanSanitasiterkait. Diisi dengan Jumlah KK yang akan menerima Manfaat dari ProgramPembangunanyangdibutuhkantersebut.


RT/RW

Total

2.

3.

Jumlah KK

JumlahKK Miskin

a.Infrastruktur b.Ekonomi c.Sosial d.Kelembagaan

a.Infrastruktur b.Ekonomi c.Sosial d.Kelembagaan

PermasalahandanPotensi

Kebutuhan a.Infrastruktur b.Ekonomi c.Sosial d.Kelembagaan a.Infrastruktur b.Ekonomi c.Sosial d.Kelembagaan

HASILIDENTIFIKASIPERMASALAHAN (Format2.1) JumlahPemanfaat(KK)

L a m p i r a n Ͳ 1 |19

RT/RW

1.

Dst

Lokasi(RT/RW)

No.



MATRIKSPEMETAANSWADAYA (Format2.2) No INFORMASI URAIAN 1 Peta dan Profile Lingkungan a. KantungͲ kantungNonhiginisdiTingkatRT/RW NonHigienis b. PenyebabBuruknyaSanitasi c. ProfilRumahTanggasekitar(pendapatan,pola kebersihan,kebiasaan) d. DemografiMasyarakatMiskin(jumlahKKmiskin,usia, Pendidikan,Gender,dll) e. KeterlibatandalamProgramKemiskinansebelumnya 2 Peda dan Profil Potensi a. Orangyangdipercaya,dianggapjujurolehmasyarakat Relawan dan Sumber Daya b. FigurͲfigurrelawan,ikhlastanpapamrih Manusia c. MemilikiKepedulian,empatiyangtinggiterhadap nasibmasyarakatmiskin d. Pemudadanperempuanyangaktifsertamemiliki komitmenkemasyarakat e. FigurͲfigurPemimpinFormaldanPemimpinInformal masyarakat f. BerpotensiKeahlian g. KemampuanEkonomidll. 3 Peta dan Profil Masalah a. AksesSaranaSanitasi(saluranpembuangan,MCKdll) Sanitasi b. AksesAirBersih c. AksesPendidikan d. AksesKesehatan e. Perumahan 4 Peta dan Profil Potensi a. AksesModal Masyarakat b. KelembagaanEknomidanKeuangan 5 Peta dan Profil Masalah serta a. NilaiͲ nilaiSosial PotensiSosialdanBudaya b. MasalahSosial c. KondisiGizidanKesehatan d. HubungandenganRT/RWlain 6 Peta dan Profil Kelembagaan a. OrganisasiMasyarakat,Pemuda,Perempuan Setempat b. OrganisasiSosial,KeagamaandanPolitik c. OrganisasiPemerintahaanLokal d. NormaͲnormaLokal(tradisi,kebiasaan,kepercayaan dll) 7 Peta dan Profil Kebutuhan a. PrioritasMasalahsanitasimendesakditangani Masyarakat b. PeluangͲpeluangyangada



PEMETAANBATASTAPAK (Format2.3) Kelurahan :.. Kecamatan :.. Kabupaten :.. Propinsi :.. Berdasarkan Hasil Masukan Masyarakat dalam Kegiatan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat(SPBM)Tahun20....yangdilakukanolehMasyarakatdanPerangkatKelurahanpada hari ...., tanggal , bulan., tahun..., maka bersama ini disampaikanPertimbanganberupaPemetaanBatasTapakKelurahansebagaiberikut: A. Statistik No.

DataPenduduk

1. 2. 3. 4. 5.

JumlahPenduduk JumlahPendudukWanita JumlahPenganggur JumlahKeluargaPraKSdanKS1 JumlahKeluargaSejahtera(NonPra /KS1) JumlahRT JumlahRW JumlahDusun

6. 7. 8

DataYangDiperiksa BKBNtahun Kel.Tahun PODES20.... .. ..

B. KeterlibatanSebagaiLokasiSasaranProgramLain No. 1. 2. 3.

Program ProgramPengembanganKecamatan (PKK) ProgramSanitasiLainnyayang bersumberdariDanaPemerintah Daerah(Sebutkan) Lainnya..(sebutkan)

PODES2008

BKBNTahun ..

Kel.Tahun..

L a m p i r a n Ͳ 1 |21


C. BatasWilayah No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

BatasDesa SumberDayaSaranadanPrasarana KeadaanFisikLingkungan LuasdanTataLetakLahantermasukPeruntukannya PenyebaranDaerahPermukiman AliranAir LembagayangadadiDesa Sekolah Posyandu,Puskesmas PewarnaanmerahuntukRT/RWdengankondisi sanitasiburuk

MasukandalamPeta

*) Bentuk dan Tampilan Format dapat disesuaikan dengan Kebutuhan serta dilengkapi dengan Uraian Deskriptif.



PRIORITASMASALAH,POTENSISANITASIKELURAHAN (Format2.4) Kelurahan Kecamatan Kab/Kota Provinsi

:.. :.. :.. :..

BerdasarkanKesepakatanpesertadalamdiskusimengenaiPembahasanHasilPemetaanSanitasi di Tingkat Kelurahan pada hari .., tanggal .., bulan .., tahun , pukul bertempat di maka bersama ini ditetapkan dan disahkan DaftarPrioritasMasalahSanitasidanPotensiSanitasiKelurahansebagaiberikut: PrioritasUraian PotensiSanitasi danMasalah Wilayah

No

Lokasi TempatTinggal (RT/RW)

ProfildanKarakteristikPotensiMasalahInfrastruktur Kelembagaan Prasarana AksesModal Akses dan danSarana danLembaga Kesehatan, Organisasi Sanitasi Ekonomi/ Pendidikan yangada Keuangan danSosial Masyarakat

x BentukdanTampilanTabeldisesuaikandenganKebutuhansertadilengkapidenganPetadan UraianDeskriptif

DataKondisiPrasaranadanSaranaSanitasiYangada No.

PrasaranadanSarana Sanitasi

Kondisi (sebutkanlokasidan datalainnya)

Masalah (sebutkanlokasidan datalainnya)

Potensi (sebutkanlokasidan datalainnya)

L a m p i r a n Ͳ 1 |23


BesertaDaftarPrioritasMasalahdanPotensiinijugadilampirkanRisalah/NotulensiPertemuan, DaftarHadirPesertaPertemuan,PetaSanitasisertaProfilWilayahyangdirumuskanmasyarakat danlampiranlainnya Demikian Daftar Prioritas ini dibuat untuk dijadikan Dasar Pertimbangan dalam Pelaksanaan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) 2010 di Desa kami, khususnya bagi ProsesPenyusunanCSIAPdanUsulanKegiatanPembangunan. ...,tanggal...

FasilitatorMasyarakat () NamaJelas

PerwakilanPeserta () NamaJelas

Mengetahui: KetuaTimPemetaan () NamaJelas PerwakilanPeserta () NamaJelas

Pimpinan Pertemuan/KetuaBKM (.) NamaJelas Lurah () NamaJelas



UndanganRembugRT/RWI (Format3.1) KepadaYth. SeluruhKepalaKeluargaRT/RW............

Denganhormat, Sehubungan dengan RT/RW ......................, telah terpilih menjadi lokasi pembangunan infrastruktir sanitasi untuk Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat Tahun 20.... maka kamimengundangBapak/IbuseluruhwargaRT/RW...............................................................,untuk menghadiriAcaraRembugRT/RWIyangakandilaksanakanpada: Tanggal

: ............................................................

Jam

: ........................s.d.............................

Tempat

: ............................................................

Acara

: ͲSosialisasiHasilRembugKelurahanII ͲMerencanakanPemetaanKebutuhanSanitasiMasyarakat

Demikiankamisampaikan,atasperhatiandankehadiranBapak/Ibukamiucapkanterimakasih. Hormatkami, Lurah................................... (..................................................) NamaLengkap Tembusan: 1. BapakCamat(sebagailaporan) 1. TimKoordinasiKabupaten/Kota(sebagailaporan) 2. DPIU(sebagailaporan) 3. SatkerKabupaten(sebagailaporan)

L a m p i r a n Ͳ 1 |25


BERITAACARA RembugRTRWI (Format3.2)

Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat Tahun 20...., di RT/RW..........., Desa ., Kecamatan , Kabupaten/Kota ,Propinsi...........,makapadahariini: HaridanTanggal Jam Tempat


telah diselenggarakan Rembug RT/RW II yang dihadiri oleh warga seluruh RT/RW sebagaimana tercantumdalamDaftarHadirPesertaterlaRembugRT/RWiniadalah: A. MateriatauTopik ¾ Penjelasan awal mengenai program terutama mencakup prinsip dan pendekatan program ¾ Penjelasantentangartipentingnyapastisipasimasyarakat ¾ Penjelasantentangtahapanpelaksanaan ¾ PenjelasantentangPemetaanKebutuhanSanitasidenganRPA ¾ PenjelaskanmengenaiPemetaanKebutuhanSanitasidanPenyusunanRKM B. UnsurPimpinanRapatdanNarasumber PemimpinRapat Notulis/Sekretaris

:.dari. :.dari..

SetelahdilakukanPembahasandanDiskusiterhadapMateriatauTopikdiatasselanjutnyaseluruh PesertaMemutuskandanMenyepakatibeberapahalyangditetapkanmenjadiKeputusanAkhir dariRembugRT/RWI,yaitu: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

Keputusandiambilsecara:musyawarahmufakat/aklamasidanpemungutansuara/voting* Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakansebagaimanamestinya. .....................................,tanggal................................... 26|L a m p i r a n Ͳ 1


PemimpinMusyawarah/KetuaBKM (..) NamaLengkap Lurah (..) NamaLengkap

Nama

Notulis/Sekretaris (..) NamaLengkap

Mengetahui:


Menyetujui: WakildanPesertaRembugRT/RWII Alamat

TandaTangan

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Dst.

L a m p i r a n Ͳ 1 |27


DAFTARHADIRPESERTA RembugRT/RWI (Format3.3) Propinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan No.

x

: : : :


Nama

Jenis Kelamin

AlamatLengkap

Organisasi/ Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

* dst

Daftar Hadir Peserta Rembug RT/RW I ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang Hadir dalamRembugRT/RWI. Disetujui: Lurah (..) NamaLengkap

Dibuat: KetuaBKM (..) NamaLengkap

Mengetahui: FasilitatorMasyarakat (..) NamaLengkap 28|L a m p i r a n Ͳ 1


NOTULENSIREMBUGRT/RWI (Format3.4) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Acara

: : : : :RembugRT/RWI

PemimpinRapat

Tanggal NamaNotulis/ Sekretaris

: :

: .dari.

AgendaAcara : ͲSosialisasiHasilRembugKelurahanI Ͳ Memilih dan menetapkan KSM dan keanggotaanya sebagai penanggung jawab pelaksanaanpembangunandilokasiterpilih; ͲMerencanakanPemetaanKebutuhanSanitasiMasyarakat ͲMerencanakanJadwalpelaksanaanpenyusunanRKM AcaradibukaolehPemimpinRapatpadapukul.................... Penjelasan Materi Acara diberikan oleh Pemimpin Rapat, mengulangi apa yang sudah disampaikanpadaRembugKelurahanIsebelumnyameliputi: 1. Penjelasantujuan,sasarandanprinsipͲprinsipSanitasiPNPM 2. PenjelasanPendekatanProgram,yangjugamenjelaskanhalͲhalpokoksebagaiberikut: ¾ Program dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat harus berpartisipatif dalam seluruh tahapan pelaksanaan, termasuk terlibatdalampengawasanpadapelaksanaannya. ¾ Program harus dilaksanakan secara transparan/terbuka sehingga perlu dilakukan penyebarluasaninformasiataspemanfaatandananya. ¾ Kegiatan pembangunan infrastruktur tidak boleh dikontraktualkan, tetapi dilaksanakansendiriolehmasyarakatsecaraswakelola. 3. Menjelaskankomponendankriteriainfrastruktur: ¾ Jumlah dana bantuan Rp. 350 juta digunakan untuk membangun infrastruktur sanitasi,denganjenisinfrastrukturnyadipilihdandisepakatiolehmasyarakat. ¾ Jenis infrastruktur sanitasi yang diperbolehkan adalah MCK umum, Saluran pembuangankomunal,danIPALKomunal.

L a m p i r a n Ͳ 1 |29


¾ Masyarakat dalam memilih infrastruktur harus sesuai dengan kriteria yaitu dimanfatkan oleh sebagian besar masyarakat dan berdampak pada peningkatan kesehatanmasyarakat. 4. MenjelaskanhalͲhalpokoksebagaiberikut ¾ Masyarakat harus berperan aktif baik lakiͲlaki maupun perempuan dalam setiap pelaksanaan tahapan. Masyarakat harus memberikan pendapat atau usulan atau masukandalamsetiaprembugyangdilaksanakan. ¾ MenjelaskantentangPemetaanKebutuhanSanitasi,tujuan,danpelaksanaannya, ¾ Masyarakatharusmenyiapkandanapemeliharaanyangbesarannyatidakditentukan, sesuaidengankemampuanmasyarakat. ¾ Dalampembangunanfisik,diutamakanmenggunakantenagakerjalokaldanmaterial lokal. ¾ Pengadaan material akan dilakukan oleh panitia pengadaan untuk mendapatkan materialdengankualitasyangbaiktetapidenganhargayangmurah. ¾ HasilͲhasilrembugdanpenggunaandanaBLMagardipublikasikandipapaninformasi agarmasyarakatdapatmengetahuinya. AcaraselanjutnyaadalahSesiTanyaJawabantaraPesertadenganNarasumber. Penanya1:............................................................................................................. Penanya2:............................................................................................................. JawabandariNarasumber: ............................................................................................................................... ............................... ............................................................................................................................... ............................... ................................................................................................. Kesimpulan/Kesepakatan: BerdasarkanPemaparanNarasumberdanTanyaJawabantaraPesertadenganNarasumber,dapat disimpulkan/disepakati: 1.............................................................................................................................. .......... 2.............................................................................................................................. .......... AcaraSelanjutnyaadalahpemilihananggotaKSMdanKaderMasyarakatolehwargasetempat Acaraditutuppadapukul................. Demikiannotulensiinidibuatuntukdipergunakanseperlunya.



LembarCeklistKondisiSanitasiKampung (UntukRPA) (Format3.5)

LembarCeklisSanitasiKampunginidigunakanuntukmemetakankondisiSanitasiKampung. Lembar ini digunakan dalam metode Transect Walk untuk Pemetaan Kebutuhan Sanitasi, dan PenyusunanRKMolehKSM. DataTeknis SaluranAir Hujan/Drainase

Check

Deskripsi

Airbiasamengalir/menggenang

Terjadipenyumbatan

Adabautidaksedap

Kedalamandasarsaluran

cm

LebarSaluran

cm

Ketinggianairdaridasarsaluran

cm

Materialsaluran

Keterangan

SumberAir

JumlahrumahpemakaiPAM

KondisiPAM:

JumlahSumur

KedalamanSumur

Buah

Kedalamanairdimusimhujan

m

Kedalamanairdimusimkemarau

m

SumberAirLainnyaÆ

m

Kondisi:

Keterangan:

(sebutkan)

KondisiTanah

JenisTanah: (lempung/liat/cadas/pasir/batu/kapur/biasa)

LokasiPemukiman:(Bantaransungai/bantaran rel/areaindustri/permukiman

L a m p i r a n Ͳ 1 |31


DataTeknis

Check

Deskripsi

nelayan/perumnas/kampungkota/kampungdesa) LainͲlainÆ (sebutkan) TinggiAirTanah KetersediaaLahan

m

AdaLahan/TidakAdaLahan UkuranLuas

2

m

KepemilikanTanah

KM/WC

Septictank/ pengolahanlimbah

Ada/Tidakadasungaididekatnya

m

UkuranLuas

m

Kepemilikantanah

m

Ada/tidakadasungaididekatnya,jarak

m

Ada/tidakadasaluran/gotdidekatnya,jarak

m

Ada/tidakadasungaididekatnya,jarak

m

Ada/tidakadasumurdidekatnya,jarak

m

Ada/tidakadarumahdekatnya,jarak

m

Ada/tidakadaMCKdidekatnya,jarak

m

Ada/tidakadaindustri/pabrikdidekatnya,jarak

m

Ada/tidakadakebun/sawahdidekatnya,jarak

m

Ada/tidakadatiaprumah

Ada/tidakadaMCKumum

KebiasaanbuangairselaindiKM/WC/MCKumum, sebutkan

KeterangankondisiKM/WC/MCKumum

AirlimbahdariKM/WClangsungdisalurkanke sungai/danau/salurankota/septictank

AirlimbahdariKMCKlangsungdisalurkanke sungai/danau/salurankota/septictank

Ada/tidakadaperesapandaritangkiseptik

Aiirdariperesapandisalurkanke sungai/danau/salurankota/diresapkanketanadan kebun



DataTeknis

Check

Ada/tidakadabaudariseptiktank/pengolahan limbahyangada Topografi/bentuk mukatanah

Struktur Permukiman

Ketersediaan tenagabangunan

Deskripsi

Keterangan

Ada/tidakadakemiringantanah

Adaaliranairmenggenang

Adakemiringanjalan

Ada/tidakadainstalasiyangtertanam(pipa air/listrik/telepon/gas/airlimbah)

Keterangan

Ada/tidakadajarakantarruman,jarak

Ada/tidakadajalanyangcukupuntukkeluarmasuk mobilangkutbahanbangunankelokasipengolahan limbah

Jauh/dekatjarakangkutmaterialdaripenjualbahan bangunankelokasipengolahanlimbah

Ada/tidakadapekerja/tukang

Ketersediaanbahan Ada/tidakadabaanbangunanditempat bangunan Ͳair:

Ͳbata: Ͳpasir:

Tradisisosialpelaksanaanpembangunanpadabulan ...................

Pengaruhkultur sosialterhadap pelaksanaan pembangunan

Ada/tidakadapenggantipekerja/tukang

L a m p i r a n Ͳ 1 |33


Disetujui: Lurah (..) NamaLengkap


Mengetahui: FasilitatorMasyarakat (..) NamaLengkap


b. Prioritas perbaikan sanitasi Problem dalam analisi dan perencanaan tree masyarakat

4

Kesiapanlembagasaatini

Diagram Venn

Skor

Bobot

KampungA

Skor


Nilai

Bobot

KampungB

Nilai

Bobot

Nilai


Skor

Kampungc

L a m p i r a n Ͳ 1 |35


*JumlahkampungmengikutiyangadadiKelurahanTersebut

a.

KapasitasKelembagaan:

3 Pengalaman membangun Timeline prasarana secara gotongͲ royong

Kesediaan Pemakai mendanai Ladder perbaikanSanitasi

2

Transect Walk

Teknik

KelayakanTeknis

Indikator

ContohFormatKonsolidasiSkorPemetaanSanitasi (Format3.6)

1

No



UndanganRembugRT/RWII (Format3.7) KepadaYth. SeluruhKepalaKeluargaRT/RW............

Denganhormat, Sehubungan dengan RT/RW ......................, telah terpilih menjadi lokasi pembangunan infrastruktir sanitasi untuk Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat Tahun 20.... maka kamimengundangBapak/IbuseluruhwargaRT/RW...............................................................,untuk menghadiriAcaraRembugRT/RWIIyangakandilaksanakanpada: Tanggal

: ............................................................

Jam

: ........................s.d.............................

Tempat

: ............................................................

Acara

: ͲPenetapanLokasiPembangunanInfrastrukturSanitasi ͲMemilihAnggotaKelompokSwadayaMasyarakat ͲMerencanakanwaktupelaksanaanrembugpenyusunanRKM

Demikiankamisampaikan,atasperhatiandankehadiranBapak/Ibukamiucapkanterimakasih. Hormatkami, Lurah................................... (..................................................) NamaLengkap Tembusan: 1. BapakCamat(sebagailaporan) 2. TimKoordinasiKabupaten/Kota(sebagailaporan) 3. DPIU(sebagailaporan) 4. SatkerKabupaten(sebagailaporan)



BERITAACARA RembugRTRWII (Format3.8)

Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat Tahun 20...., di RT/RW..........., Desa ., Kecamatan , Kabupaten/Kota ,Propinsi...........,makapadahariini: HaridanTanggal Jam Tempat


telah diselenggarakan Rembug RT/RW II yang dihadiri oleh warga seluruh RT/RW sebagaimana tercantumdalamDaftarHadirPesertaterlaRembugRT/RWiniadalah: A. MateriatauTopik ¾ PejelasanmengenaihasilPemetaanKebutuhanSanitasidenganmetodeRPA ¾ PenetapanlokasiPembangunanInfrastrukturSanitasi ¾ MemilihdanmenetapkanKSMdankeanggotaanyasebagaipenanggungjawabkegiatan dilokasisasaran; ¾ PenjelaskanmengenaiPenyusunanRKMdanmerencanakanpelaksanaannya B. UnsurPimpinanRapatdanNarasumber PemimpinRapat Notulis/Sekretaris

:.dari. :.dari..

SetelahdilakukanPembahasandanDiskusiterhadapMateriatauTopikdiatasselanjutnyaseluruh PesertaMemutuskandanMenyepakatibeberapahalyangditetapkanmenjadiKeputusanAkhir dariRembugRT/RWI,yaitu: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

Keputusandiambilsecara:musyawarahmufakat/aklamasidanpemungutansuara/voting* Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakansebagaimanamestinya. .....................................,tanggal................................... L a m p i r a n Ͳ 1 |37


PemimpinMusyawarah/KetuaBKM (..) NamaLengkap Lurah (..) NamaLengkap

Nama

Notulis/Sekretaris (..) NamaLengkap

Mengetahui:


Menyetujui: WakildanPesertaRembugRT/RWII Alamat

TandaTangan

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Dst.



DAFTARHADIRPESERTA RembugRT/RWII (Format3.9) Propinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan No.

: : : :


Nama

Jenis Kelamin

AlamatLengkap

Organisasi/ Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

* dst x Daftar Hadir Peserta Rembug RT/RW I ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang Hadir dalamRembugRT/RWI. Disetujui: Lurah (..) NamaLengkap


Mengetahui: FasilitatorMasyarakat (..) NamaLengkap L a m p i r a n Ͳ 1 |39


NOTULENSIREMBUGRT/RWII (Format3.10) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa Acara

: : : : :RembugRT/RWI

PemimpinRapat AgendaAcara jawab


: :

: .dari.

: ͲPemaparanHasilPemetaanKebutuhanSanitasidenganRPA ͲMenetakanlokasipembangunanInfrastrukturSanitasisesuaiskorRPA Ͳ Memilih dan menetapkan KSM dan keanggotaanya sebagai penanggung pelaksanaanpembangunandilokasiterpilih; ͲMerencanakanJadwalpelaksanaanpenyusunanRKM

AcaradibukaolehPemimpinRapatpadapukul.................... PenjelasanMateriAcaradiberikanolehPemimpinRapatmeliputi: 1. PenjelasanTentangHasilRPAsebagaiberikut: ¾ PenjelasanmengenaipelaksanaanRPA ¾ PemaparanhasilskorRPA ¾ Kemudian para peserta menetapan lokasi pemilihan Pembangunan Infrastrutur SanitasiberdasarkanpemaparanSkorRPA. 2. MenjelaskankepadapesertamengenaiKSMdananggotanya ¾ Pengambilan keputusan baik dalam pemilihan KSM, pemilihan jenis kegiatan di dasarkan pada hasil musyawarah desa bukan atas dasar keputusan Lurah atau elitͲ elit/tokohditingkatRT/RW. ¾ MenjelaskanmengenatugasdantanggungjawabKSMdalamprogramSPMB ¾ MenjelaskanmengenaikeanggotaanKSM 3. ProsesPemilihanKSMemudiandilanjutkandenganpemilihanKSMdananggotanya 4. PenjelasanmengenaiprosespenyusunanRKMkepadapesertarembug ¾ MenjelaskankepadamasyarakatapaituRKMdanbagaimanaprosespenyusunannya ¾ Menjelaskan kepada masyarakat jenis infrastruktur sanitasi yang diperbolehkan adalahMCKumum,danIPALKomunal. 40|L a m p i r a n Ͳ 1


¾ Masyarakat dalam memilih infrastruktur harus sesuai dengan kriteria yaitu dimanfatkan oleh sebagian besar masyarakat dan berdampak pada peningkatan kesehatanmasyarakat. AcaraselanjutnyaadalahSesiTanyaJawabantaraPesertadenganNarasumber. Penanya1:............................................................................................................. Penanya2:............................................................................................................. JawabandariNarasumber: ............................................................................................................................... ............................... ............................................................................................................................... ............................... ................................................................................................. Kesimpulan/Kesepakatan: BerdasarkanPemaparanNarasumberdanTanyaJawabantaraPesertadenganNarasumber,dapat disimpulkan/disepakati: 1.............................................................................................................................. .......... 2.............................................................................................................................. .......... AcaraSelanjutnyaadalahpemilihananggotaKSMdanKaderMasyarakatolehwargasetempat Acaraditutuppadapukul................. Demikiannotulensiinidibuatuntukdipergunakanseperlunya.

L a m p i r a n Ͳ 1 |41


BERITAACARA PELAKSANAANPROSESSELEKSIKAMPUNG/LOKASIKEGIATAN KABUPATEN/KOTA (FORMAT3.11) Pada hari ..... tanggal .... bulan ........ tahun ....... bertempat di Ruang Rapat Kantor . Kabupaten/Kota .. yang beralamat di jalan telah dilaksanakan Seleksi Kampung dalam rangka implementasi Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM). Seleksi tersebut telah dilaksanakan berdasarkan hasil Pemetaan Kebutuhan Sanitasi dengan metode Rapid Participatory Assesment/RPA. Seluruh proses seleksi telah dilaksanakan secara fair, transparandandemokratisolehmasyarakatsendiri. Seleksikampungtersebuttelahdiikutioleh....(....(terbilang))kampung,yaitu: 1.Kampung................skor......... 2.Kampung................skor......... 3.Kampungskor. 4........................dst SesuaidenganhasilskoryangdikumpulkanolehmasingͲmasingkampung,makatelahdisepakati bersama bahwa kampung yang paling siap untuk pelaksanaan Program SPBM adalah Kampung Demikianberitaacarainidibuatagardapatdigunakansebagaimanamestinya. .,.. Beritaacarainiditandatanganioleh: 1.

Lurah..........................................

2.

KetuaBKM.................................

3.

SekretarisBKM..........................

4.

WakilMasyarakat....................



HASILPEMILIHANKSM(Ketua,Sekretaris,Bendahara)danKader Masyarakat(KM) (Format3.12) Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan RT/RW

: : : : :

Acara Tanggal

:PemilihanKSMdanKD :

A. KelompokSwadayaMasyarakat(KSM) HasilPenghitunganSuaraPemilihanKetuaKelompokSwadayaMasyarakat No. Nama PerolehanSuara 1. 2. 3. TotalSuara *DalamOMSharusmelibatkan40%KaumWanita HasilPenghitunganSuaraPemilihanSekretarisKelompokSwadayaMasyarakat No. Nama PerolehanSuara 1. 2. 3. TotalSuara *DalamOMSharusmelibatkan40%KaumWanita HasilPenghitunganSuaraPemilihanBendaharaKelompokSwadayaMasyarakat No. Nama PerolehanSuara 1. 2. 3. TotalSuara *DalamOMSharusmelibatkan40%KaumWanita L a m p i r a n Ͳ 1 |43


HasilPenghitunganSuaraPemilihanAnggotaKelompokSwadayaMasyarakat No. Nama PerolehanSuara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. TotalSuara *DalamKSMharusmelibatkan40%KaumWanita A. Kader Masyarakat (KM) HasilPenghitunganSuaraPemilihanKaderMasyarakat(KM) No. Nama PerolehanSuara 1. 2. 3. TotalSuara

,tanggal..

Lurah (..) NamaLengkap KetuaRT/RW (..) NamaLengkap

Mengetahui:

PokjaSanitasi (..) NamaLengkap FasilitatorMasyarakat (..) NamaLengkap



A. DataPertemuan 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10.

LembarKerjaKlasifikasiKesejahteraan (Format3.13)

NamaKelurahan Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi Kegiatan Tanggal NamaFM JumlahPesertayangHadir Perempuan LakiͲlaki Waktudimulai

RT/RW

AnakPerempuan

AnakLakiͲlaki

B. KategoriTingkatKesejahteraan Indikator Mampu Menengah PolaMakan Aset/Kepemilikan KomposisiRumah Tangga* Pekerjaan Aksesterhadap pelayanan PendidikanFormaldan NonͲFormal RasaAmanSosialdan PsikologisMasyarakat LainͲLain** * Termasukbilakepalarumahtanggaadalahperempuan **PeriksaKesehatan,Suku,KelompokAgama,KelasSosial

TidakMampu

L a m p i r a n Ͳ 1 |45


C. KomposisiMasyarakatBerdasarkanKlasifikasiKesejahteraan Kode Pertanyaan Jumlah P.1 JumlahRumahTanggaMampu P.2 JumlahRumahTanggaMenengah P.3 JumlahRumahTanggaTidakMampu D. CatatanUntukPembuatRencanaKegiatanMasyarakat

WaktuSelesai






LembarKerjaPemetaanOlehMasyarakat (PenyusunanRKM) (Format3.14)

LembarPengamatan 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10.

NamaKelurahan Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi Kegiatan Tanggal NamaFM JumlahPesertayangHadir Perempuan LakiͲlaki Waktudimulai

RT/RW

AnakPerempuan AnakLakiͲlaki

AnalisisKelompokTerhadapHasilKeluaranPemetaan Kesimpulan Masukanuntukpembuatan RKM Kecukupandankesetaraanterhadap aksessanitasi Isu

WaktuSelesai

Disetujui: Lurah (..) NamaLengkap Mengetahui: KetuaBKM (..) NamaLengkap

Dibuat: KSM (..) NamaLengkap Mengetahui: FasilitatorMasyarakat (..) NamaLengkap

L a m p i r a n Ͳ 1 |47


LembarKerja SurveyPartisipasidanKontribusi (Format3.15)

A. PartisipasiSaatdanPascaPembangunan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

NamaKelurahan Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi Kegiatan Tanggal JumlahPesertaPerempuan PosisidalamOrganisasi JumlahPesertaLakiͲlaki PosisidalamOrganisasi WaktuDimulai

RT/RW

B. JenisdanPembagianKontribusidarisdudutGenderdanKemiskinan

TipeKontibusi

TidakBerkontribusi SatuJeniskontribusi(Uang, BahanͲbahan,atautenaga) DuaJeniskontribusi TigaJeniskontribusi Lebihdaritigajeniskontribusi

Perempuan Miskin

LakiͲLaki Miskin

Perempuan Kaya

LakiͲlaki Kaya

Disetujui: KetuaRT/RW (..) NamaLengkap Mengetahuii: KetuaBKM (..) NamaLengkap

Dibuat: KSMSanitasi (..) NamaLengkap Mengetahui: FasilitatorMasyarakat (..) NamaLengkap



C. AnalisaTemuandalamDiskusi

Kesetaraandalamkontribusi,termasukolehperempuandankelompokmiskin: Monitoringdancontrolterhadapkontribusidaridalam(darisumbanganrumahtangga): Monitoringdancontrolterhadappengerjaanolehpihakluar(kontraktor,instansilain): Perananperempuandalammonitoring: AparelevansitemuaniniuntukpembuatanRKM



L a m p i r a n Ͳ 1 |49


LembarKerja PembagianPeranBerdasarkanGender (SiapaMelakukanApa) (Format3.16)

1.

NamaKelurahan Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi Kegiatan Tanggal JumlahPesertaPerempuan JumlahPesertaLakiͲlaki WaktuDimulai

2. 3. 4. 5. 7. 9.

RT/RW

TabelVisualSiapaMelakukanApadalampengoperasiandanpemeliharaanSarana Tugas No. Kegiatan Keterangan LakiͲlaki& LakiͲlaki Perempuan Perempuan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.



AnalisaTemuandanRelevansinyauntukRKM

WaktuSelesai:



L a m p i r a n Ͳ 1 |51


LembarKerjaLadderII (PembagianKerjaBerdasarkanGender) Format3.17 1.

NamaKelurahan

2.

Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi

3.

Kegiatan

4.

Tanggal

5.

JumlahPesertaPerempuan

6.

PosisidalamOrganisasi

7.

JumlahPesertaLakiͲlaki

8.

PosisidalamOrganisasi

9.

WaktuDimulai

Siapa

Kegiatan

LakiͲlaki

RT/RW

Upah

Perempuan

Dibayar

Keahlian Tak Dibayar

Ahli

Ket.

TidakAhli



AnalisaTemuandanDiskusi

Kesetaraandalampembagian kerjadanupah BerdasarkanGender BerdasarkanTingkatEkonomi ApaRelevansinyauntuk PenyusunanRKM WaktuSelesai

: : : :



L a m p i r a n Ͳ 1 |53


BERITAACARA KEBUTUHANLAHANLARF (Format3.18) Dalam Rangka Memperlancar Pelaksanaan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Tahun 20.... di RT/RW........., Kelurahan, Kecamatan ,Kota,Propinsi,makapadahariini: HaridanTanggal : Jam :pukuls.d.pukul.... Tempat : Telah diselenggarakan Rembug Penyusunan RKM ke Yang dihadiri oleh warga RT/RW serta

TokohMasyarakat/OrganisasiMasyarakatsetempatsesuaidengandaftarhadirterlampir. BerdasarkanHasilRembug,diperlukanadanya: PengadaanLahanuntuk

:

LuasLahan

:

LahanMilik

:

PerwakilanWarga () NamaJelas KetuaBKM () NamaJelas

Mengetahui: KetuaKSM () NamaJelas

KetuaRT/RW () NamaJelas

Lurah () NamaJelas



LandAcquisitionResettlementFramework(LARF) PEMILIKLAHANUNTUKHIBAH (Format3.19) PengadaanLahanuntuk

:..

LuasLahan

:..

LahanMilik

:..

DenganKebutuhantersebut,makaPemilikLahandenganinibersediauntukMemanfaatkanLahan Mereka untuk digunakan bagi kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) untuk Kepentingan Pembangunan prasarana ..tersebut. Dalam Rangka melengkapi Persyaratan Hibah tersebut, bersama ini saya sampaikan Dokumen Ͳ dokumenPendukung,seperti: 1. 2. 3. 4.

KepemilikanLahanYangSahSecaraHukum. HasilDiskusidenganWarga(BeritaAcara).

Demikian, saya sampaikan Surat ini untuk mendukung Pelakanaan Pembangunan ..

Mengetahui:

PemilikLahan (..) NamaJelas

PerwakilanWarga () NamaJelas

KetuaKSM (.) NamaJelas

KetuaBKM (..) NamaJelas

Lurah (..) NamaJelas

L a m p i r a n Ͳ 1 |55


CONTOHSURATPENGANTAR USULANRENCANAKEGIATANMASYARAKAT(RKM) (Format4.1)

Lampiran:1bundel Tanggal:..20...... KepadaYth. TimPelaksanaKabupaten/Kota: Selaku Tim Verifikasi Usulan Kegiatan Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Tahun 20...... Denganhormat, Melalui surat ini, kami sampaikan bahwa kami telah mengajukan Usulan Rencana Kegiatan Masyarakat RT/RW, Kelurahan.., yang merupakan syarat dari pelaksanaan ProgramSanitasiPerkotaanBerbasisMasyarakat(SPBM)Tahun2010. UsulanKegiataninimerupakanhasildarirangkaiankegiatanRembugPenyusunanRKMyangtelah diadakandi: RT/RW :.............................................................. Kelurahan :.. Kecamatan :.. Kabupaten :.. Padatanggal :s/d dan telah ditindaklanjuti agar sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Adapun Usulan KegiataninikamiajukanagardapatdilakukanprosesverifikasidiTingkatKabupaten/Kotasesuai denganmekanismeyangtelahditentukan. Demikiansuratinikamisampaikan.Atasperhatiandankerjasamanyadiucapkanterimakasih. KetuaBKM KetuaKSM (..) (..) NamaJelas NamaJelas Tembusan: 1.KetuaTimPelaksanadiTingkatKabupaten 2.KepalaSatuanKerjaSPBM20....TingkatKabupaten/Kota 3.TenagaAhliManajemenKabupaten/Kota(TAMK) 4.Lurah 5.Camat 6.Arsip 56|L a m p i r a n Ͳ 1


CONTOHCOVERUSULANRKM (Format4.2)

ProgramSanitasiPerkotaanBerbasisMasyarakatTahun20....

JENISKEGIATAN:

(PembuatanMCKUmum)*

LOKASI: RT/RW KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA NAMABKM DISUSUNOLEH: KSMRT/RW

:.. :.. :.. :.. :..

:

*DiisisesuaidenganUsulanRKM

KementerianPekerjaanUmum DirektoratJenderalCiptaKarya Tahun20......

L a m p i r a n Ͳ 1 |57


CONTOHFORMATUSULAN RENCANAKEGIATANMASYARAKAT (Format4.3) RT/RW :.......................................... Kabupaten/Kota :.. Kekurahan :. Propinsi :.. Kecamatan :. 1. LatarBelakangKegiatan Dalam Latar Belakang dipaparkan tentang Kondisi Prasarana dan Sarana Sanitasi RT/RW tersebut. 2. Maksud,TujuandanSasaranKegiatan 2.1 Maksud Menjelaskan Hasil atau Manfaat apa yang diharapkan dari Kegiatan Infrastruktur ini secaraumum. 2.2 Tujuan Menjelaskan Tujuan yang hendak dicapai dari Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur ini (misalnya Pembangunan Sarana Infrastruktur ini untuk mencegah BAB sembarangan danmeningkatkankesehatanlingkungandanmasyarakat) 2.3 Sasaran Adalah Pemaparan Target yang ingin dicapai, manfaat yang akan diperoleh (misalnya berkaitandenganPeningkatanKesehatanMasyarakatdansebagainya). 3. RincianKegiatan 3.1 Jenis(Paket)Kegiatan DalambagianinidijelaskantentangJenisKegiatanyangdilakukan. 3.2 LokasiKegiatan MenjelaskandimanaKegiatanakandilaksanakan,perludilampirkanPetaRT/RWyang menunjukkanDetilLokasi. 3.3 WaktuPelaksanaanKegiatan Rencana waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur 3.4 PelaksanaKegiatan Menjelaskan siapa yang menjadi Pelaksana Kegiatan, berupa susunan anggota KSM,KMdanFasilitatorMasyarakat. 3.5 JumlahPemanfaat a. KK(berdasarkanKepalaKeluarga) b. Jiwa c. %orangmiskin(dariPemanfaatseluruhnya) 58|L a m p i r a n Ͳ 1


4.

5.

6.

3.6 KetersediaanLahandanBahan a. LuasLahan b. KondisiLahan c. KepemilikanLahan d. JenisdanJumlahBahan e. KetersediaanBahan RencanaOperasidanPemeliharaan MenjelaskantentangPandanganmasyarakatkedepanterhadapInfrastrukturyangdibangun. Yaitu tentang Pelestarian atau Keberlanjutan Infrastruktur terkait, bagaimana Operasionalisasi, Pengelolaan dan Pemeliharaannya serta memaparkan kepada siapa yang bertanggungjawabdalampenyelenggaraanKegiatanOperasidanPemeliharaan. RencanaPendanaanOperasidanPemeliharaan Menjelaskan tentang Kesanggupan masyarakat dalam melakukan Pendanaan terhadap Infrastrukturterbangun.YaitudenganmenjelaskankepadasiapaPembebananPendanaandi tujukan serta menjelaskan kesanggupan masyarakat dalam melakukan Pendanaan Kegiatan OperasidanPemeliharaan. Lampiran: a. DaftarPenerimaManfaat(langsungdan/atautidaklangsungsesuaiJenisKegiatan) b. CeklistKelengkapanDokumenUsulanRKM c. FormulirVerifikasi d. AnalisisPrioritasUsulanKegiatan

DisiapkanolehKelompokSwadayaMasyarakat(KSM)berdasarkanrangkaiaRembugPenyusunan RKMRT/RW.............,Kelurahan,Kecamatan, Kabupaten/Kota,Propinsi 1. (KetuaKSM) 2. (AnggotaKSM) 3. (AnggotaKSM) 4. (KaderMasyarakat) Mengetahui: Lurah FasilitatorMasyarakat (.....................................................) (.....................................................) (NamaJelas) (NamaJelas) KetuaBKM (.....................................................) (NamaJelas) L a m p i r a n Ͳ 1 |59


DAFTARPENERIMAMANFAAT (Format4.4) Kegiatan Infrastruktur

No

Lokasi

HasilyangDiharapkan DampakKegiatan PenerimaManfaat

tanggal,.. FasilitatorMasyarakat ()

KSM ()

Lurah ()

KaderMasyarakat ()

KetuaBKM ()



PETUNJUKPENGISIANCHECKLISTPEMERIKSAANKELENGKAPAN DOKUMENUSULANRKM

Cek list ini diisi oleh Tim Verifikasi di Kecamatan guna Memeriksa Kelengkapan Dokumen atau Administrasi Usulan Kegiatan yang diajukan KSM dan KM. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakanFormuliratauCeklistyangsudahdisediakanlangsungdihadapanKSMdanKM. 1. TuliskannamaRT/RW,Keluraan,Kecamatan,Kabupaten/KotadanPropinsidarilokasiyang mengajukanUsulanKegiatan. 2. DarikesepuluhitemuraianyangmerupakanisiUsulanRencanaKegiatanMasyarakat(RKM) dinilai atau diverifikasi oleh Tim Verifikasi berdasarkan Kelayakannya. Jika ada, masih diklasifikasikandalamkategorilayak,kurangatausalah. 3. Penjelasan dan Rekomendasi diisi sesuai dengan Bobot Kelayakan masing Ͳmasing Isi Proposal.Jadi,apabilamembutuhkanrevisi,dapatditulisdikolomini. KesimpulanPemeriksaan DokumenUsulan/RKMRT/RWyangdiajukantersebutdinyatakan: 1. LAYAK atau TELAH MEMENUHI SYARAT apabila Dokumen lengkap serta Tingkat Kelayakan Tinggi (prosentase dokumen layak lebih besar dibanding yang tidak layak), maka usulan dapatdilanjutkandenganProsesVerifikasi,atau 2. KURANGLAYAKatauBELUMMEMENUHISYARATapabiladalamDokumenmasihterdapat banyakKekurangan,TingkatKelayakanRendahdanbanyakDokumen/itemyangtidakada; makaperludiperbaikiduluolehDesayangbersangkutan. Tanggal dan Lokasi Pemeriksaan mohon dicantumkan secara jelas di Akhir Dokumen, lengkap denganNama,JabatandanTandaTanganPemeriksa.

L a m p i r a n Ͳ 1 |61


CHECKLISTPEMERIKSAAN KELENGKAPANDOKUMENUSULANRKM (Format4.5) RT/RW :.......................................... Kelurahan : ..... Kecamatan :... No.

Uraian

1. 2.

SuratPengantar Cover/SampulProposal PetaSanitasiHasilPemetaanSanitasi Masyarakat a.TandapadaLokasiKegiatan b.KeteranganpadaPeta HasilAnalisisMasalahSanitasi DaftarUsulanRembugRKM BeritaAcaraRembugRKM DaftarHadirRembugRKM SumbanganMasyarakat DaftarSumbangan

3.

Kabupaten/Kota Propinsi

: :

PemeriksaanIsiProposalDesa Ada Tidak Ada Layak Kurang Salah

Penjelasandan Rekomendasi

4. 5. 6. 7. 8. 9. KESIMPULANPEMERIKSAAN: BahwaDokumenUsulanRKMDesatersebutdiatasdinyatakan*): 1.LAYAKatauTELAHMEMENUHISYARATmakabisadilanjutkandenganProsesVerifikasi. 2.KURANGLAYAKatauBELUMMEMENUHISYARATmakaperludiperbaikiduluolehDesa Dibuatdi..tanggal DiperiksaOleh: Nama Jabatan TandaTangan 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. *)coretyangtidakperlu



PETUNJUKPENGISIANFORMULIRVERIFIKASIUSULAN

Formulir ini diisi oleh Tim Pelaksana di Tingkat Kabupaten/Kota setelah semua Persyaratan dan DokumenUsulandinyatakanlengkap.DidalamFormuliriniterdapatbeberapapanduan/uraian yangmerujukpadacatatanͲcatatanyangbergunabagiProsesVerifikasi.MasingͲmasinguraian tersebutadalah: Usulan merupakan Hasil Keputusan Rembug Penyusunan RKM, dibuktikan dengan Salinan BeritaAcara. 2. TumpangTindihatauberkaitandenganProyekPemerintahlainnya. 3. AdaMasalahKepemilikanTanah/GantiRugi. 4. BanyaknyaPenerimaManfaatш2/3JumlahPendudukRT/RW. 5. AdaDaftarPenerimaManfaatdanDaftartersebutsesuaidenganJumlahPenerimaManfaat yangditemukandilapangan. 6. Sebanyak60%PenerimaManfaatadalahMasyarakatMiskin. 7. SwadayaMasyarakat,jelaskan. 8. LayaksecaraLingkungan: 8.1 TidakmenyebabkanErosi,LongsoratauBanjir. 8.2 TidakmenyebabkanKerusakandanKelangsunganHidupTumbuhan. 8.3 TidakmenyebabkanKerusakandanKelangsunganHidupHewan. 9. LayaksecaraTeknis: 9.1 MenggunakanTeknologiyangrelatifsederhana. 9.2 Banyakmelibatkantenagakerjamasyarakatsetempat. 9.3 Bahan,Alat,danTenagaAhlimudahdidatangkan. 9.4 Dapatdioperasikandandipeliharaolehmasyarakat. 10. KesimpulanUsulanLayakdenganSyarat/Alasantidaklayak. 1.

Kesepuluh item uraian ini dinilai dan harus dijawab dengan ya atau tidak, yang cukup dicantumkandenganmemberitandacheck(я)padakotakkecildisampingkanan. Perlu diperhatikan untuk memberi catatan Ͳ catatan kecil pada masing Ͳ masing uraian, untuk mendapatkangambaranyangjelasmengenaiUsulanKegiatanyangdiajukan. PadaAkhirDokumenHarusDiberikanKesimpulanRekomendasi/CatatandariTimVerifikasiyang bergunabagiKeberlangsunganProsesVerifikasidanjugaFinalisasiUsulannantinya.

L a m p i r a n Ͳ 1 |63


FORMULIRVERIFIKASIUSULAN (Format4.6)

RT/RW :.......................................... Kelurahan : ..... Kecamatan :...

Kabupaten/Kota Propinsi

: :

Kriteria 1. UsulanmerupakanHasilRembugPenyusunanRKM,dibuktikan denganSalinanBeritaAcara. Catatan: 2. TumpangTindihatauberkaitandenganProyekPemerintahlainnya. Catatan: 3. AdamasalahKepemilikanTanah/GantiRugi. Catatan: 4. BanyaknyaPenerimaManfaatш2/3JumlahPendudukDesa. Catatan: 5. AdaDaftarPenerimaManfaatdanDaftartersebutsesuaidengan JumlahPenerimaManfaatyangditemukandilapangan. Catatan: 6. Sebanyak60%PenerimaManfaatadalahMasyarakatMiskin. Catatan: 7. SwadayaMasyarakat,jelaskan. Catatan:

Penilaian Ya

Tidak



Penilaian

Kriteria

Ya

8. LayaksecaraLingkungan. a.TidakmenyebabkanErosi,LongsoratauBanjir b.TidakmenyebabkanKerusakandanKelangsunganHidup Tumbuhan c.TidakmenyebabkanKerusakandanKelangsunganHidupHewan Catatan: 9. Layaksecarateknis a.Menggunakanteknologiyangrelatifsederhana b.Banyakmelibatkantenagakerjamasyarakatsetempat. c.Bahan,alat,dantenagaahlimudahdidatangkan. d.Dapatdioperasikandandipeliharaolehmasyarakat. Catatan: 10. KesimpulanUsulan LayakdenganSyarat/Alasantidaklayak(coretyangtidaksesuai): Catatan:

*)coretyangtidakperlu

Tidak

Tanggal:20.... DibuatOleh: KetuaDPIU (..........................................................) NamaTerang

L a m p i r a n Ͳ 1 |65


CHECKLISTPEMERIKSAANDAMPAKLINGKUNGAN (Format4.7) RT/RW : Kelurahan : Kecamatan : Kabupaten/Kota : Propinsi : JumlahPenduduk : jiwa LuasWilayah : ha JumlahKepalaKeluarga : kk NO. DAFTARPERTANYAAN Ya Keterangan LokasiProyek A. 1. LokasiKawasanPadatPenduduk. 2. KawasanPusatKegiatan. Lokasi Proyek berada pada Kawasan Khusus / Rawan terhadap 3. Lingkungan .KawasanCagarBudaya .KawasanLindung .DaerahRawa .HutanBakau .Muarasungai .KawasanPenyangga .KawasanLindungPengembanganBiodiversity .Pantai B. DampakLangsungProyekTerhadapLingkungan Kerusakan Monumen Bersejarah atau Tempat Bersejarah dan 1. KehancuranBangunantersebut? Terputusnya Akses dan Hubungan dengan Sarana dan Prasarana; 2. Ketidakharmonisan Lingkungan akibat Kebisingan, Bau dan GangguanSerangga,Tikusdanlainlain? 3. PerpindahanPendudukdenganpaksa(Involuntary)? Pencemaran Air Tanah akibat Pengolahan Limbah yang tidak 4. memenuhisyaratdiolah? 5. GenanganAirLimbahbelumdiolahmenggangguLingkungan? 6. KebisingandanPencemaranUdaraselamaKegiatankonstruksi? 7. MasuknyaBahanBerbahayakedalamSaluranLimbah? Kapasitas Kawasan Penyangga yang tidak mampu mengurangi 8. DampakKebisingandanPolusilainnya? 66|L a m p i r a n Ͳ 1


NO. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

DAFTARPERTANYAAN Konflik Sosial antara Pekerja Pendatang dengan Pekerja Pribumi (masyarakatsetempat)? Penutupan jalan dan adanya genangan air selama proses penggalianpadamusimhujan? KebisingandanPencemaranUdaraselamaaktivitasKonstruksi? GangguanlaluͲ lintasakibatPengangkutanMaterialdanLimbah? GangguanaliranlumpurselamaPekerjaanKonstruksi? AncamanterhadapKesehatanMasyarakatakibatKegagalanSistem PengolahanLimbah? Penurunan Kualitas Air akibat dari Pembuangan Limbah secara langsung(tanpamelaluisistempengolahan)? Pencemaran Air Baku akibat Pembuangan Endapan Limbah pada permukaantanah?

Ya

Keterangan

L a m p i r a n Ͳ 1 |67


PENYUSUNANRANCANGANTEKNIS(DED)DANRAB A. PENDAHULUAN Secaraumum,DokumenDEDadalahPenyusunanLaporansuatuPekerjaanyangberupaGambar Kerja secara lengkap dan terdiri dari berbagai Skala Gambar, dalam Pelaksanaan Penyusunan DokumenDEDmelaluiTahapanKegiatansebagaiberikut: 1. 2. 3. 4.

PekerjaanPersiapan SurveyLapangan AnalisisdanPerencanaan PenyusunanRancanganTeknis(DetailedEngineeringDesign/DED)

B. SISTEMATIKAPELAKSANAANDED 1.

Persiapan Pekerjaan Persiapan meliputi Kegiatan Mobilisasi Personil, Peninjauan Lokasi Kegiatan (survey pendahuluan), Penyusunan Rencana Kerja yang meliputi Waktu dan Lama PengukuranLokasidanMemantapkanRencanaKerjadalamPelaksanaanPerencanaan.Pada Pekerjaan Persiapan ini juga dilakukan Penilaian Kondisi Awal pada Lokasi yang akan direncanakan,yangmeliputi: 1. MelakukanPengamatanKondisiEksisting.

2. 2.

MengkajibeberapaFasilitasPelengkap/PendukungatauFaktorͲfaktoryangdapat mempengaruhiPerencanaanTeknis.

SurveyLapangan Untuk lebih memahami Permasalahan dan Perencanaan, maka perlu diadakan Survey Lapangan di lokasi Kegiatan. Survey Lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan Kelengkapan Data yang dibutuhkan untuk Analisis. Beberapa survey yang akan dilakukan disesuaikandenganJenisdanKriteriadariDEDyangakandisusun.

3.

AnalisisdanPerencanaan Berdasarkan Data yang didapat dari Hasil Survey kemudian dilakukan Analisis untuk PengambilanKeputusandidalamPerencanaansuatuKegiatan.DalamPerencanaantentunya sangat dibutuhkan Data Ͳ data yang Akurat sehingga nantinya akan sesuai dengan diharapkan.



4.

PenyusunanDED 1. MenyusunRencanaTeknisBesertaGambarTeknisnya MeliputiKegiatanPerencanaanTeknisyaituPerencanaansesuaidenganJenismasingͲ masing Kegiatan yang berhubungan langsung dengan masalah Ͳ masalah Teknis, kemudiandilanjutkandenganPenyusunanGambarKerja/RencanaTeknis.Gambar Kerja ini disusun berdasarkan hasil yang didapat dari Perencanaan Teknis DED dan dibuatrapidalamsatubentukalbumgambar. 2. MenyusunSpesifikasiTeknisKegiatan Pada Kegiatan ini akan disusun Spesifikasi Teknis dari Bahan Bangunan dan Syarat PelaksanaanyangberhubungandenganDesainTeknis.

C. SISTEMATIKARENCANAANGGARANBIAYA Pada Dasarnya Anggaran Biaya merupakan Bagian terpenting dalam menyelenggarakan suatu Kegiatan. Membuat Anggaran Biaya berarti Menafsir atau Mengira Ͳ ngirakan Harga dari suatu barang,bangunanataubendayangakandibuatdengantelitidansecermatmungkin. YangdimaksuddenganRencanaAnggaranBiaya(Begrooting)suatuBangunanatauProyekadalah PerhitungananyaknyabiayayangdiperlukanuntukBahandanUpah,sertaBiayaͲbiayalainyang berhubungandenganPelaksanaanBangunanatauProyektersebut. Anggaran Biaya merupakan Harga dari Bangunan yang dihitung dengan teliti, cermat dan memenuhi syarat. Anggaran Biaya pada Kegiatan yang sama akan berbeda Ͳ beda di masing Ͳ masingdaerah,disebabkankarenaperbedaanHargaBahandanUpahTenagaKerja. SebagaicontohmisalnyaHargaBahandanUpahTenagaKerjadiPadang,berbedadenganHarga Bahan dan Upah Tenaga Kerja di Medan, Pekan Baru, Palembang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. SecaraumumPelaksanaanPerhitunganAnggaranBiayadapatdilihatpadaTabelberikutini:

L a m p i r a n Ͳ 1 |69


1.

Persiapan BeberapahalyangharusdipersiapkandalamPerhitunganRencanaAnggaranadalahsebagai berikut: a. Bestek. Gunanya untuk Menentukan Spesifikasi Bahan dan Syarat Ͳ syarat Teknis. Bestek adalahUraianyangsejelasͲjelasnyatentangPelaksanaanBangunanyangterdiridari:

x x x

KeterangantentangProyekyangakandibangun. KeterangantentangmelaksanakanbagianProyektersebut. KeteranganmengenaiAdministrasiProyek. b. GambarBestek. Gunanya untuk Menentukan / Menghitung Besarnya masing Ͳ masing Volume Pekerjaan.Gambarbestekterdiridari:

x

2.

Gambar Rencana dengan Perbandingan tertentu, biasanya digunakan skala 1:100. x Gambar Ͳ gambar Penjelasan dengan skala 1:5 dan 1:10 bagi Konstruksi Ͳ konstruksiyangsulit. Dengan adanya Bestek dan Gambar Bestek, maka Pelaksana dapat membayangkan BentukdanMacamBangunanyangdiinginiolehPemberiTugas b. HargaSatuanPekerjaan. Didapat dari Harga Satuan Bahan dan Harga Satuan Upah berdasarkan Perhitungan Analisa BOW. BOW adalah Suatu Ketentuan dan Ketetapan Umum yang ditetapkan olehDir.BOWuntukMenghitungAnggaranBiaya. TataCaraPerhitunganRAB Sebagai langkah lanjut dalam Pelaksanaan Perhitungan RAB setelah dilakukan Persiapan denganDataͲdataGambaradalah:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

3.

TenagaKerja HargaBahan AnalisaSatuanPekerjaan VolumePekerjaan JumlahTiapJenisPekerjaan RAB TenagaKerja YangdimaksuddenganTenagaKerjaadalahBesarnyaJumlahTenagayangdibutuhkanuntuk Menyelesaikan bagian Pekerjaan dalam satu kesatuan Pekerjaan. Besarnya Harga Pekerja tergantungdarimasingͲmasingkeahlianyangdimilikiolehpersoniltersebutdanbervariasi padasetiapdaerah.



HargaTenagaKerjadihitungperharikerjayaitu8jamperhari. (contohperhitungan) o

Mandor

Rp.35.000/hari

o

KepalaTukang

Rp.30.000/hari

o

TukangBatu

Rp.25.000/hari

o

TukangKayu

Rp.25.000/hari

o

Pekerja(PembantuTukangBatu/Kayu)

Rp.17.000/hari

MisaldalamAnalisaBOWdapatdilihatContohsebagaiberikut,BesarnyaJumlahTenagayang dibutuhkanuntukmenggali1m³tanah. DalamanalisaA.1diperlukantenaga: o o

0,75pekerja 0,025mandor

Indeks (angka) 0,75 dan 0,025 di atas mempunyai pengertian bahwa 0,75 Pekerja bekerja bersamaͲsamadengan0,025Mandorakanmenghasilkan1m³galiantanahdalamsatuhari. 4.

HargaBahan/Material YangdimaksuddenganBahandanMaterialadalahBesarnyaJumlahBahanyangdibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan. Besarnya Harga BahandanMaterialtergantungbervariasipadasetiapdaerahmisalnyahargaSemen,Pasir, Batu Kali dan sebagainya. Harga Bahan dihitung dengan satuan per unit, buah atau m³ disesuaikandenganJenisBahantersebut. (contohperhitungan) o o o o

Semen BatuKali Pasir BatuBata

Rp.25.000/zak Rp.65.000/m³ Rp.75.000/m³ Rp.250/buah

Sedangkan untuk Kebutuhan Bahan dapat dilihat dari Analisa BOW sebagai berikut; untuk Pekerjaan1m3PasanganBatuKalidengancampuran1semen:4pasir. DalamAnalisaG.32hdiperlukanBahan: o o o

1,2m³batukali 4,0715zaksemen 0,522m³pasir

Indeks(angka)1,2;4,0715dan0,522diatasmempunyaipengertianbahwa1,2m³BatuKali dan4,0715ZakSemenserta0,522m³Pasirakanmenghasilkan1m³PasanganBatuKali. L a m p i r a n Ͳ 1 |71


5.

AnalisaSatuanPekerjaan Yang dimaksud dengan Harga Satuan Pekerjaan adalah Jumlah Harga Bahan dan Upah Tenaga Kerja berdasarkan Perhitungan Analisa suatu Kegiatan. Harga Bahan didapat dipasaran,dikumpulkandalamsatudaftaryangdinamakanDaftarHargaSatuanBahan.Upah TenagaKerjadidapatkandilokasidikumpulkandandicatatdalamsatudaftaryangdinamakan DaftarHargaSatuanUpah. Ada Tiga istilah yang harus dibedakan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu:HargaSatuanBahan,HargaSatuanUpahdanHargaSatuanPekerjaan.HargaSatuan Pekerjaandihitungberdasarkansatuanperpekerjaan.SebagaicontohadalahHargaSatuan Pekerjaanuntuk1m3PasanganBatuKalidengancampuransemen1semen:4Pasir. DariKomposisicampurandiatas,kitadidapatkananalisaG32hyangberbunyiberikut"1m³ Pasangan macam A memakai perekat 1 Semen Portland, 4 Pasir (G 19). Kemudian Perhitungandilakukansebagaiberikut:

1,2m³BatuKali 4,0715ZakSemen 0,522m3Pasir 1,2TukangBatu 0,12KepalaTukangBatu 3,6Pekerja 0,18Mandor AnalisaSatuanPekerjaan

@Rp65.000 =Rp78.000 =Rp101.787,50 @Rp25.000 @Rp75.000 =Rp39.150 Bahan =Rp218.937,50 @Rp25.000 =Rp30.000 @Rp30.000 =Rp3.600 @Rp17.000 =Rp61.200 @Rp35.000 =Rp6.300 Upah =Rp101.100 =Bahan+Upah =Rp218.937,5+Rp101.100 =Rp320.037,50

SehinggadapatdilihatbahwaHargaSatuanPekerjaanPasanganBatuKalidenganCampuran Semen;1Semen:4PasiradalahRp320.037,50/m³. 6.

VolumePekerjaan Yang dimaksud dengan Volume Pekerjaan adalah Menguraikan secara Rinci Besar Volume atau Kubikasi suatu Pekerjaan. Menguraikan, berarti Menghitung Besar Volume masing Ͳ masing pekerjaan sesuai dengan Gambar Bestek dan Gambar Detail. Seperti dijelaskan sebelumnya, untuk Menghitung Volume masing Ͳ masing pekerjaan terlebih dahulu harus dikuasaitatacaraMembacaGambarBestekberikutGambarDetail/Penjelasan.Perhitungan Volume adalah Perhitungan untuk Menghitung Isi, Luas dan Keliling suatu benda sehingga perludiketahuiRumusdanSatuanbendayangakandipergunakanseperti:



o o o

SatuanPanjang SatuanLuas SatuanIsi

:cm,m,hm,km,inchdanmile. :cm²,ca,are,ha. :dm³,m³danlainͲlain.

BerikutadalahRumusyangbiasadipergunakanyaitu: o o

PerhitunganLuas :p(panjang)xl(lebar) PerhitunganIsi :p(panjang)xl(lebar)xt(tinggi)

MisalkanKubusdiatasadalahPasanganBatuKalidenganCampuran1semen:4pasir Ukuran: p=3m;l=1m;t=2m makaVolumePekerjaanPasanganBatuKaliadalah:pxlxt v=3x1x2=6m³ 7.

RencanaAnggaranBiaya Anggaran Biaya yang dihitung adalah Jumlah dari masing Ͳ masing Hasil perkalian Volume dengan Harga Satuan Pekerjaan yang bersangkutan. Secara umum dapat disimpulkan sebagaiberikut: RAB=VolumexHargaSatuanPekerjaan SebagaicontohdapatdilihatkembaliuntukPekerjaanPasanganBatuKalidenganCampuran 1semen:4pasirsebagaiberikut:

o o

HargaSatuanPekerjaan VolumePekerjaan

=Rp.320.037,50/m³ =6m³

JadiHargaPekerjaanPemasanganBatuKaliKomposisi1Semen:4Pasiradalahsebesar=6 m³xRp320.037,50/m3=Rp1.920.225,

L a m p i r a n Ͳ 1 |73

74|


CONTOHBINGKAIGAMBARDESAIN(Format4.8)

SanitasiPerkotaan BerbasisMasyarakat

Propinsi

TA.2010

Kabupaten

..........................

Kecamatan

..........................

Desa

..........................

JenisPrasarana

..........................

Lokasi

..........................

..........................

..........................

JUDULGAMBAR:

DibuatOleh: KSMSanitasi (______________)

DiperiksaOleh: Fasilitator (______________) DiverivikasiOleh TARPMC (______________)

DiketahuiOleh: KepalaDesa (______________)

Lembarke....dari......

L a m p i r a n Ͳ 1


PETUNJUKPENYUSUNANDANPENGISIAN RENCANAANGGARANBIAYA (Format4.9) Rencana Anggaran Biaya merupakan Dokumen Perhitungan Volume Pekerjaan berdasarkan RencanaTeknis,HargadariberbagaimacamBahan/Material,AlatdanTenagayangdibutuhkan padasuatuKonstruksi.MelaluiRABdapatdiketahuiTaksiranBiayasetiapitem/subKegiatan. RAB disusun oleh OMS dan KD yang didukung oleh Satker Tingkat Kabupaten dan/atau Tim PelaksanadiTingkatKabupaten,demimendukungtidakterjadiDeviasiyangterlaluBesarantara BiayasebenarnyadenganRAB. LangkahͲlangkahTeknisdalamPerhitunganRABdapatdilihatpadabukuPelaksanaan. FormulirRABinimemuatPerhitunganDasarRAB.

1. 2. 3. 4. 5.

TuliskanNamaPropinsi,Kabupaten,KecamatandanDesayangbersangkutan. PadaKolom1(Uraian)merupakanUraiandalamBentukBahan,UpahdanAlat. Kolom2(Volume)merupakanBesarVolumeyangada,dihitungsecaraTotal. Kolom3(Satuan)merupakanSatuanyangdigunakan. Kolom 5 (Jumlah Total) didapat dari Volume dikalikan dengan Harga Satuan yang kemudianditotalkan. Demikianlah RAB ini dibuat oleh OMS dan KD dengan diketahui Kepala Desa, diperiksa dan disetujuiolehFasilitatorMasyarakat.

L a m p i r a n Ͳ 1 |75


RENCANAANGGARANBIAYA (Format4.10) Propinsi Kabupaten Kecamatan Kelurahan RT/RW

: : : : :

No.RAB Program JenisKegiatan Ukuran/Dimensi VOLUME

URAIAN BAHAN 1. 2. 3. 4. ALAT 1. 2. 3. 4. UPAH 1. 2. 3. 4. TOTALBIAYA

Total

DariSwadaya

SumberDana

: :SanitasiPerkotaanBerbasisMasyarakat : : HARGA JUMLAHTOTAL Satuan SATUAN (Rp) DariDana (Rp) SubTotal1) SubTotal2) SubTotal3) DanaBantuanSosial: Swadaya:

Catatan: 1. Sumbangan dalam bentuk Bahan, Upah dan Alat ditulis dalam Kolom Volume dari swadaya. 2. NilaiRABdidapatdariKolomVolumedariDanadikalikandenganKolomHargaSatuan yangkemudianditotalkan. 76|L a m p i r a n Ͳ 1


3.

4.

Sumbangan dalam bentuk Uang dimasukan pada baris terbawah (sumber dana dari swadaya). SwadayadalambentukLahanditulisdalamFormatlain.

DiperiksaOleh: FasilitatorMasyarakat (.) NamaJelas

DibuatOleh:

KSM (.) NamaJelas Mengetahui: KetuaBKM (.) NamaJelas

KaderMasyarakat (.) NamaJelas

L a m p i r a n Ͳ 1 |77


DAFTARHARGASATUANBAHAN/ALAT (Format4.11) Desa Kecamatan Kabupaten Propinsi

JenisBahan/ Material

No.

:. :. :. :.

Satuan

HargaSatuanBahan HasilSurvey Realisasi Supl.I Supl.II Supl.III Pelaksanaan

DiperiksaOleh: FasilitatorMasyrakat

DibuatOleh: KSM

(..) NamaJelas

(..) NamaJelas

Keterangan



RENCANAPENGGUNAANALATBERAT(Optional) (Format4.12)

DiperiksaOleh:

FasilitatorMasyarakat (.) NamaJelas

Mengetahui: KetuaBKM (.) NamaJelas

KepalaDesa (.) NamaJelas

DibuatOleh: OMS (.) NamaJelas

L a m p i r a n Ͳ 1 |79


PEMERIKSAANDESAINDANRAB (Format4.13)

DiverifikasiOleh: TARPMC (..) NamaJelas



KOPSURAT UNDANGANACARARembugRT/RWIII (Format5.1) KepadaYth. 1. SeluruhKepalaKeluargaMasyarakatRT/RW.......................................... 2. TokohMasyarakat 3. OrganisasiMasyarakat

Denganhormat, Sehubungan dengan RT/RW.................................., telah terpilih menjadi lokasi Sasaran Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Tahun 20...... dan akan mendapatkan Bantuan Dana yang digunakan untuk Peningkatan Kapasitas Perencanaan Masyarakat dan Kapasitas Pembangunan Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur Sanitasi melalui bantuan langsung masyarakat, dan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kegiatan dan Kapasitas Monitoring dan Evaluasi, maka kami mengundang Bapak / Ibu seluruh Masyarakat..............................................................., untuk menghadiriAcaraRembugRT/RWIIIyangakandilaksanakanpada: Tanggal

: ............................................................

Jam Tempat

: ........................s.d............................. : ............................................................

Acara

: ............................................................

Demikiankamisampaikan,atasperhatiandankehadiranBapak/Ibukamiucapkanterimakasih. Hormatkami, Lurah................................... (..................................................) NamaJelas Tembusan: 1. BapakCamat(sebagailaporan) 2. TimKoordinasiKabupaten(sebagailaporan) 3. DPIU(sebagailaporan) 4. SatkerKabupaten/Kota(sebagailaporan) 5. ....................................................

L a m p i r a n Ͳ 1 |81


BERITAACARA RembugRT/RWIII (Format5.2) Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Tahun 20.., di RT/RW................., Kelurahan., Kecamatan, Kabupaten/Kot,,Provinsi...........,makapadahariini: HaridanTanggal : Jam : pukuls.d.pukul. Tempat : ... telah diselenggarakan Rembug RT/RW III yang dihadiri oleh Masyarakat RT/RW serta Tokoh Masyarakat/OrganisasisetempatsebagaimanatercantumdalamDaftarHadirPesertaterlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam Rembug RT/RW III ini serta yang bertindak selaku unsur PimpinanRapatdanNarasumberadalah: A. MateriatauTopik

.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

B. UnsurPimpinanRapatdanNarasumber PemimpinRapat :.dari. Notulis/Sekretaris :.dari.. Narasumber : 1. ................................dari.................................. 2. ................................dari.................................. 3. ................................dari.................................. SetelahdilakukanPembahasandanDiskusiterhadapMateriatauTopikdiatasselanjutnyaseluruh PesertaMemutuskandanMenyepakatibeberapahalyangditetapkanmenjadiKeputusanAkhir dariRembugRT/RWII,yaitu: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Keputusandiambilsecara:musyawarahmufakat/aklamasidanpemungutansuara/voting* 82|L a m p i r a n Ͳ 1


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakansebagaimanamestinya. .....................................,tanggal................................... PemimpinMusyawarah/KetuaBKM Notulis/Sekretaris (..) (..) NamaJelas NamaJelas Lurah (..) NamaJelas

Mengetahui:

FasilitatorMasyarakat (..) NamaJelas

Menyetujui: WakildanPesertaMusyawarahDesaIII Nama

Alamat

TandaTangan

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Dst.

L a m p i r a n Ͳ 1 |83


DAFTARHADIRPESERTA REMBUGRT/RWIII (Format5.3) Propinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan RT/RW No.

: : : : :

Tanggal NamaFasilitator Masyarakat

Nama

Jenis Kelamin

AlamatLengkap

: :

Organisasi/ Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

* dst

* Daftar Hadir Peserta Musyawarah Desa III ini disesuaikan dengan Jumlah Peserta yang Hadir dalamMusyawarahDesaIII. Disetujui: Lurah (..) NamaJelas

Dibuat: FasilitatorMasyarakat (..) NamaJelas



NOTULENSIREMBUGRT/RWIII (Format5.4) Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa RT/RW Acara

: : : : : :RembugRT/RWIII


: :

PemimpinRapat : .dari. Narasumber : 1. ................................dari................................... 2. ................................dari................................... AgendaAcara : ............................................................................................................................... ............................... ............................................................................................................................... ........... AcaradibukaolehPemimpinRapatpadapukul.................... PenjelasanMateriAcaradiberikanolehNarasumber,meliputi: 1. PenandatanganPerjanjianPelaksanaanSecaraSwakelola 2. Menetapkanrencanapelaksanaanpembangunaninfrastruktur(jadwal,tenagakerja,material, dll) 3. Menetapkan rencana Operasi dan Pemeliharaan (skenario/mekanisme pengumpulan dana O&Mharusdisepakati). 4. MemilihdanmenetapkanPanitiaPengadaanBarang/Jasa(jikaada) AcaraselanjutnyaadalahSesiTanyaJawabantaraPesertadenganNarasumber. Penanya1:............................................................................................................. Penanya2:............................................................................................................. JawabandariNarasumber: ............................................................................................................................... ............................... ............................................................................................................................... ........... Kesimpulan/Kesepakatan: BerdasarkanPemaparanNarasumberdanTanyaJawabantaraPesertadenganNarasumber,dapat disimpulkan/disepakati: 1................................................................................................................................ ........ 2................................................................................................................................ ........ Acaraditutuppadapukul................. Demikiannotulensiinidibuatuntukdipergunakanseperlunya.

L a m p i r a n Ͳ 1 |85


PETUNJUKPENGISIAN RENCANAJADUALPELAKSANAANDANKURVAͲS

Formulir ini dibuat oleh KSM, selaku Pelaksana, dibuat sebagai Acuan untuk Penilaian Prestasi Pekerjaan.FormulirinimerupakanTindakLanjutdariHasilPerhitunganRAB. PetunjukPengisianFormuliriniadalahsebagaiberikut: 1. Kolom Uraian Pekerjaan diisi Sub Bagian Pekerjaan yang disusun sesuai Urutan Waktu Pelaksanaan. 2. Kolom Volume diisi sesuai dengan Angka yang menunjukkan Volume masing Ͳmasing Pekerjaan. 3. Kolom Satuan diisi sesuai dengan Satuan yang dipakai untuk Mengukur Volume Pekerjaan, misalnyam,m²,liter,LumpSump,dsb. 4. KolomHargaSatuandiisisesuaiNilaiHargaSatuanyangdidapatdariPerhitunganRAB. 5. KolomJumlahHargaadalahJumlahHasilPerkalianantaraNilaiVolumePekerjaandikalikan NilaiHargaSatuan. 6. KolomBobotadalahJumlahProsentaseyangdidapatdariJumlahHargadibagiJumlahTotal HargaseluruhPekerjaandikalikan100%. 7. Kolom Waktu Pelaksanaan adalah Penempatan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan disesuaikan dengan Minggu Kalender Pelaksanaan; Waktu Pelaksanaan Pekerjaan didapat dari Nilai VolumePekerjaandibagiJumlahRencanaHOK;diisidenganmembuatgarissepanjangwaktu yangdiperlukanuntukPelaksanaanPekerjaanpadaKolomMingguKalenderPelaksanaan. 8. Bobot / Minggu adalah Jumlah Rencana Pencapaian Bobot pada suatu Minggu Kalender Pelaksanaan; diisi dengan Menjumlah Bobot Rencana seluruh Pekerjaan yang ada pada minggutersebut. 9. BobotKumulatifadalahJumlahAkumulasiNilaiBobot/Minggu. 10. Kurva Ͳ S adalah Grafik Cartessius yang dibuat dari Gabungan Poin Ͳ poin Rencana Pencapaian Bobot Tiap Minggu Kalender, dengan Koordinat x adalah Minggu Kalender dan KoordinatyadalahNilaiProsentaseBobotKumulatif(0Ͳ100).


No

(...............................................) NamaJelas

DiperiksaOleh: FasilitatorMasyarakat

/

/

(%)

Bobot

KSM

1

2

/

4

KM

10

(...............................................) NamaJelas

DibuatOleh:

3

:

:

WaktuPelaksanaan Mingguke 5 6 7 8 9

MasaKerja

JenisKegiatan

(...............................................) NamaJelas Mengetahui: KetuaBKM (...............................................) NamaJelas

Bobot/Minggu BobotKumulatif

(Rp)

(Rp)

: Jumlah Harga

/

Harga Satuan

Kecamatan

Satuan

Jumlah

Volume

/

:

RENCANAJADUALPELAKSANAANDANKURVAͲS (Format6.1)

11 12

L a m p i r a n Ͳ 1 |87

Uraian Kegiatan

RTͲRW/ Kelurahan Kabupaten/Kota

RISͲPNPMMandiriIITahun2010

13



COVER SURATPERJANJIANPELAKSANAANPEKERJAAN(SP3) PROGRAMSANITASIPERKOTAANBERBASISMASYARAKATTAHUN20.... (Format7.1)

KELURAHAN KABUPATEN/KOTA

:KECAMATAN

:

:PROPINSI

:



SURATPERJANJIANPELAKSANAANPEKERJAAN(SP3) PROGRAMSANITASIPERKOTAANBERBASISMASYARAKATTAHUN20...... (Format7.1)

Antara

SatkerPembangunanLingkungandanPermukimanTingkatKabupaten/Kota ........................................................................ dengan BKM ........................................................................ Nomor:.................................. Pada hari ini ...................., tanggal ......., bulan ............................., tahun ............., bertempatdi...........................................,yangbertandatangandibawahini: 1. NAMA :........................................................................................................... JABATAN :PembuatKomitmen,SatuanKerjaPembangunanLingkungan danPermukimanTingkatKabupaten/Kota ALAMAT :.......................................................................................................... INSTANSI

:..........................................................................................................

NIP.

:.......................................................................................................... Dalam hal ini bertindak di dalam Jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Tahun 20.... Kabupaten/Kota ..berdasarkan Surat Keputusan ............................ nomor : ............, tanggal ..............................., selanjutnyadisebutPIHAKPERTAMA. :..........................................................................................................

2. NAMA JABATAN

:KetuaBKM

ALAMAT

:.......................................................................................................... Dalam hal ini bertindak di dalam Jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Warga Kelurahan ........................................., sesuai dengan Hasil Rembug Kelurahan I, pada hari ......................, tanggal .........,bulan.................,tahun.........,selanjutnyadisebutPIHAKKEDUA.

L a m p i r a n Ͳ 1 |89


PetunjukPengisian CATATANHARIANKEGIATAN (Format8.1) Catatan Harian Kegiatan ini diisi oleh KSM setiap harinya, untuk menunjukkan Progress Kegiatan dan membantu Proses Pemantauan dari hari kehari. Dalam Catatan Harian ini terdapat Uraian Pekerjaan, Rencana Kerja untuk hari ini, Realisasinya, Realisasi Kumulatif, Jumlah HOK (Kontrol Absensi),KondisiCuaca,danCatatan/Keteranganlain. 1. Tuliskan Nomor RT/RW, Nama Kelurahan , Kecamatan dan Kabupaten tempat KSM bekerja. 2. TuliskanJenisKegiatan,MasaKerja,TanggalKerja(tanggalhariini),NamaPelaksanadan NamaPendampingdiatasTabel. 3. Kolom 2 (Uraian Pekerjaan); mohon diuraikan jenis pekerjaan yang akan dan telah dilakukanhariini. 4. Kolom 3 Ͳ 4 (Rencana); mohon dicantumkan Rencana Kegiatan untuk hari ini dalam VolumedanSatuannya. 5. Kolom5Ͳ6(RealisasiHariIni);setelahmerujukpadaRencana,mohondituliskanRealisasi dari Perencanaan hari ini dalam Volume dan Satuan. Dari sini akan terlihat Progress / Prestasipekerjaan. 6. Kolom 7 Ͳ 8 (Realisasi Kumulatif); merupakan Perhitungan Kumulatif dari hari Ͳ hari sebelumnya. 7. Kolom 9 Ͳ 11 (Jumlah HOK); mohon dituliskan Jumlah HOK pada hari ini, sesuai dengan JabatandanPorsiPekerjaannya(pekerja/tukang/mandor). 8. Kolom 12 (Cuaca); dicantumkan Kondisi Cuaca pada hari ini, berguna untuk memantau apakahPelaksanaantergangguolehcuaca. 9. Kolom13(Catatan);dicantumkanbeberapaCatatanapabilaperlu. Catatan Harian kegiatan ini dibuat oleh KSM diperiksa oleh FM dan diketahui oleh KM, dan disimpan sebagai arsip dalam sebuah buku administrasi KSM, dan menjadi alat bantu untuk menyusunlaporanͲlaporanselanjutnya.


Pekerja 9

12

Cuaca

(.......................................)

Dibuat Oleh : (KSM)

Jumlah HOK Mdr/Kk Tukang 10 11

Tanggal Kerja : Pelaksana :: Pendamping :

13

Catatan

L a m p i r a n Ͳ 1 |91

(.......................................)

Realisasi Kumulatif Satuan Volume 7 8

(.......................................)

Realisasi Hari ini Satuan Volume 5 6

Diperiksa Oleh : (FM)

2

1

Rencana Satuan Volume 3 4

: : :

Berbasis :

CatatanHarianKegiatan (Format8.2)

Mengetahui : (TA RPMC)

Uraian Pekerjaan

No.

Program Sanitasi Perkotaan RT/RW/ Desa / Kec. / Kab. / Propinsi Jenis Kegiatan Masa Kerja



PetunjukPengisian DaftarHadirPekerjaHarianDanPenerimaanInsentif

Formulir ini diisi oleh Ketua KSM bekerja sama dengan mandor dan ditandatangani oleh bendahara mengenai Jumlah Penerimaan Insentif, dan oleh karenanya berkaitan dengan Daftar Hadir Pekerja Harian. Formulir ini menjelaskan tentang Daftar Hadir Pekerja Harian di Lokasi KegiatandanJumlahInsentifyangharusdiberikanperkurunwaktutertentu. Keterangansingkatan: HOK :HariOrangKerja Pk :Pekerja Tk :Tukang Kk/Md :KepalaKelompok/Mandor 1. TuliskanNomorRT/RW,NamaDesa/Kecamatan,JenisKegiatan/JenisPrasarana,Lokasi Kegiatan,TanggalKerja(tgl...s/dtgl...),danMasaKerja(...hari). 2. InsentifuntukmasingͲmasingpekerja/tukang/mandor;mohondituliskanJumlah InsentifuntukmasingͲmasingpekerjadihitungdariposisiklasifikasinya,yangdapat digunakansebagaiDasarPerhitunganJumlahInsentif. 3. Nama,Kategori,Asal,HOKdiisidenganmencantumkantanda()padamasingͲmasing kolomyangbersangkutan,sesuaidengankondisisebenarͲbenarnya. 4. JumlahHOKmerupakanPenjumlahanharidimanapekerja/tukang/mandorbekerja. 5. JumlahInsentif(Rp)merupakanPerhitungandariJumlahHOKdikalikandenganInsentif untuk1tenagakerja. 6. TanggalPembayaran;mohondituliskanTanggalPembayaranInsentifbagimasingͲ masingpekerja. Contoh: Kategori Asal Jumlah HariOrang HOK Kerja(HOK) Jumlah MenurutTanggal Kk Insentif No. Nama L P Kk/ dl lr PkTk / (Rp) Md ds ds Pk Tk M 1 2 3 4 5 6 7 d 1. Sugimin 5 2.



DAFTARHADIRPEKERJAHARIANDANPENERIMAANINSENTIF (Format8.3) RT/RW / Kelurahan : ______________________ Jenis Kegiatan : ______________________

Kategori

Lokasi Kegiatan : ______________________ Tanggal Kerja : ______________________ Masa Kerja : ______________________

Insentifuntuk1(satu)HOKPekerja: _____________________ Insentifuntuk1(satu)HOKTukang: _____________________ Insentif untuk 1 (satu) HOK Kep. Kelompok / Mandor : ____________________

Jumlah HOK Jumlah Tanda Kk Kk Insenti tangan/ No. Nama / f CapJempol Pk Tk / M PkTk 1 1 1 1 2 2 2 2 (Rp) TanganKiri M 1 2 3 4 5 6 7 8 91011 1 2131415 21 24 25 27 28 29 30 d 6 7 8 9 0 2 3 6 d 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 Juml Jumlah: ah:

HariOrangKerja(HOK) MenurutTanggal

FM (.........................)

TanggalPembayaran:......................................2010 KM Bendahara KetuaKSM (......................................) (.......................................) (.......................................)

L a m p i r a n Ͳ 1 |93

Tanggal

Uraian Material

: :

: : :

Catatan

Dibuat Oleh :

Paraf Pengambil Penanggung Material Jawab Stok


Material Stok Material Keluar Material Masuk Vol. Sat. Vol. Sat. Vol. Sat.

Diperiksa Oleh :

KSM

(....) (...)

TA RPMC

No. Kontrak Lokasi Kerja Pelaksana

CATATAN HARIAN PENGGUNAAN MATERIAL (Format 8.4)

KM

Sumber Dana RIS-PNPM Swadaya (Rp) (Rp)

Program Sanitasi PNPM Mandiri Tahun: : RT/RW/ Kel. / Kec. / Kab. / Propinsi Jenis Kegiatan Masa Kerja

No.

Disetujui Oleh :

FM

(....) (........)



PetunjukPengisian LaporanMingguanPrestasiKemajuanPelaksanaan Formulir ini dibuat oleh KSM, selaku Pelaksana, dibuat tiap satu minggu Pelaksanaan terhitung dari mulainya Pelaksanaan. Formulir ini merupakan Rekap dari Catatan Kegiatan Harian, yang harus diisi oleh KSM setiap hari. Laporan ini diperiksa oleh FM, dan KM selaku Pengawas dari Masyarakat,danharusdiketahuiolehTAMK,selakuKonsultanPendamping. PetunjukPengisianFormuliriniadalahsebagaiberikut: 1. Kolom Uraian Pekerjaan, Volume, Satuan, Harga Satuan, Jumlah Harga, dan Bobot diisi sesuai Urutan Pekerjaan, seperti yang dimuat dalam Formulir Rencana Jadual Pelaksanaan. 2. KolomHasilPekerjaan,terdiridari4subkolom, MingguLalu,diisisesuaidenganbobotkemajuanyangsudahdicapaiminggulalu; MingguIni,diisisesuaidenganbobotkemajuanyangsudahdicapaimingguini; Jumlah,merupakanhasilpenjumlahanbobotkemajuanminggulaludenganminggu ini; Sisa,merupakanhasilpengurangandarinilaikolomBobotdengansubkolomjumlah 3. Kolom Prosentase Kemajuan Tiap Pekerjaan adalah Nilai Prosentase yang didapat dari nilaisubkolomjumlahdibaginilaikolomBobotdikalikan100%; 4. KolomProsentaseTerhadapSeluruhPekerjaanadalahNilaiKolomProsentaseKemajuan TiapPekerjaandikalikanNilaiJumlahHargadibagiTotalJumlahHargadikalikan100%. 5. Prestasi Rencana diisi sesuai dengan Nilai Bobot Rencana pada minggu tersebut yang diajukandalamRencanaJadualPelaksanaan. 6. Deviasi Rencana adalah Nilai Total Jumlah Bobot Terlaksana pada minggu tersebut dikurangi Nilai Prestasi Rencana, bila nilainya minus berarti Pelaksanaan mengalami KeterlambatandariRencana.

L a m p i r a n Ͳ 1 |95

Satuan

Program Sanitasi PNPM Mandiri Tahun RT/RW/ Kel. / Kec. / Kab./ Propinsi

Volume


: :

Dibuat Oleh : KSM

Prosentase Kemajuan Prosentase Thd Seluruh Kemajuan Tiap Pekerjaan Pekerjaan

Jenis Kegiatan Masa Kerja

REKAPITULASI MINGGUAN KEMAJUAN PELAKSANAAN MINGGUAN (Format 8.5) : :

Harga Jmlh Hasil Pekerjaan Bobot Satuan Harga (Rp) (Rp) (%) Mg Lalu Mg Ini Jmlh Sisa

Disetujui Oleh : KM

(.) Nama Jelas

Uraian No. Kegiatan

Diperiksa Oleh : FM

Nama Jelas

(.)

Jumlah

Verifikasi Oleh TA RPMC

Nama Jelas

(.)

Prestasi Rencana Deviasi Prestasi

Nama Jelas

(.)


Satuan

(.)

Nama Jelas

Nama Jelas

Jumlah Harga (Rp)

(.)

Harga Satuan (Rp)

Diperiksa Oleh : FM

Jumlah

Volume

Verifikasi Oleh TA RPMC

Uraian Kegiatan

: :

(%)

Bobot Bln Ini Jmlh

Nama Jelas

(.)

Disetujui Oleh : KD

Bln Lalu

Hasil Pekerjaan

: :

Prosentase Kemajuan Thd Seluruh Pekerjaan

(.) Nama Jelas

Dibuat Oleh : KSM

Prestasi Rencana Deviasi Prestasi

Sisa

Prosentase Kemajuan Tiap Pekerjaan

Jenis Kegiatan Masa Kerja

LAPORANKEMAJUANPELAKSANAANBULANAN (Format8.6)

L a m p i r a n Ͳ 1 |97

No.

Program Sanitasi PNPM Mandiri Tahun RT/RW/ Kel. / Kec. / Kab. / Propinsi



LAPORANMASALAHYANGDIHADAPIDILOKASI (Format8.7) Bulan: Propinsi: Kabupaten/Kota: Kecamatan:

Kelurahan: RT/RW:

UpayayangDilakukan UntukMenyelesaikan Masalah

Bantuanyangdiharapkan DalamPenyelesaian Masalah

No.

KendaladanMasalah

Tanggal:................................20....

(_______________________) KetuaKSM

(______________________) KaderMasyarakat


Kelurahan

Masalah Jenis/Derajad

TanggalPenanganan

Tgl.InformasiMasuk/

Tanggal:..................................20..... (__________________) FasilitatorMasyarakat

PenyelesaianMasalah

REKAPITULASIPERMASALAHAN TINGKATKECAMATAN (Format8.8)

StatusMasalah

L a m p i r a n Ͳ 1 |99

NB:Statusmasalahdiisi:Belumselesai/Proses/Selesai

No.

Propinsi: Kota/Kabupaten: Kecamatan:



Kelurahan

Masalah

Jenis/Derajat

PenyelesaianMasalah

Tgl.Informasi Masuk/Tanggal StatusMasalah Penanganan

REKAPITULASIMASALAHDANTINDAKLANJUTTINGKATKABUPATEN/KOTA (Format8.9)

Kecamatan

Propinsi: Kabupten/Kota: Kecamatan: No.

Tanggal:..20....

NB:Statusmasalahdiisi:BelumSelesai/Proses/Selesai

(___________________________) TA RPMC

100|L a m p i r a n Ͳ 1


CatatanHarianFasilitatorTeknik (Format9.1) NamaFasilitatorTeknik: Hari/Tanggal

: URAIAN

LOKASI

Aktifitas:

Tujuan:

Sasaran:

Hasil:

Permasalahan:

TindakLanjut:

DiverifikasiOlehDiketahuiOleh TARPMC KetuaKSM

(...)

NamaJelas

DibuatOleh FasilitatorTeknik

(...)

NamaJelas

(...)

NamaJelas

L a m p i r a n Ͳ 1 |101


CatatanHarianFasilitatorPemberdayaan (Format9.2)

NamaFasilitatorPemberdayaan : Hari/Tanggal

: URAIAN

LOKASI

Aktifitas: Tujuan: Sasaran: Hasil: Permasalahan: TindakLanjut: DiverifikasiOlehDiketahuiOleh

TARPMC

KetuaKSM

FasilitatorPemberdayaan

(...) NamaJelas

(...) NamaJelas

(...) NamaJelas

DibuatOleh

102|L a m p i r a n Ͳ 1


EVALUASIKEMAMPUANORGANISASIWargaSETEMPAT (Format9.3)

belum dapat dinilai

Tidak Relevan atau

Tidak Mampu

UR AIAN

Nama Fasilitator Masyarakat : ……………………………………..

Kurang Mampu

…………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………………………

Cukup Mampu

: : : :

Sangat Mampu

Provinsi Kabupaten Kecamatan Kelurahan

Struktur dan Organisasi : Peranan dan Dukungan Kelurahan Peranan Ketua Pokja Sanitasi Peranan Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pokja Kemampuan KM Peranan Ketua KSM Peranan Sekretaris, Bendahara dan Anggota KSM Pengaturan Biaya Umum Partisipasi Masyarakat : Pengambilan Keputusan selalu melalui Musyawarah Penggerakan Peran Perempuan Pemerataan Kesempatan Kerja Penciptaan / Perwujudan Keterbukaan atau Transparansi Pembangkitan Kontribusi Swadaya Masyarakat Kemampuan Administrasi : Pembuatan RPD untuk Penarikan Dana Pertanggungjawaban Dana termasuk LPD Pembukuan Keuangan Pembuatan Laporan (Pelaporan) Pengarsipan Pengelolaan Pelaksanaan : Pengaturan Logistik (bahan, alat, tenaga kerja & dukungan dana) Stabilisasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan sesuai Jadwal Pengendalian Kualitas Pembuatan Rencana Pelestarian / Pemeliharaan

……………………..………..,

Keterangan

: diisi dengan tanda V pada masing-masing keterangan

………………………..... 20....

Mengetahui : T A RPMC

Dibuat Oleh : Fasilitator Masyarakat

( ……………….……… ) Nama Jelas

( ……………….……… ) Nama Jelas

L a m p i r a n Ͳ 1 |103


PETUNJUKPENGISIAN PARTISIPASIMASYARAKAT

Formulir ini diisi oleh Fasilitator Masyarakat setiap bulannya. Formulir ini menjelaskan tentang PartisipasiMasyarakatdidalamProgramSPBMTahun20....... 1. TuliskanNamaanda,Tanggalpengisian,Kecamatan,Kabupaten/KotadanPropinsi. 2. Tanggal Pelaksanaan Kegiatan Isilah Tanggal Pelaksanaan Kegiatan. Jika Kegiatan membutuhkanWaktubeberapalama,mohontuliskanJangkaWaktuKegiatantersebut,contoh:4 Ͳ20Juni,2010. 3. JumlahorangyangberperanAktifdisetiapKegiatanDaftarHadir,tulislahberapaorangyang hadirpadasetiapKegiatan,jumlahLakiͲlaki,PerempuandanOrangMiskin. 4. Kualitas Partisipasi Tabel sesi pertama akan menunjukkan Kualitas Partisipasi Masyarakat padasetiapKegiatan. x PartisipasiSangatAktif Semuaatausebagianbesarpeserta(lebihdari70%)turutterlibatdalamTahapan PerencanaandanPelaksanaanKegiatan. Setiaporangbebasuntukmengemukakanpendapatnyadanberperansangataktif.Semua orangdilibatkandalamPengambilanKeputusan. Dalam setiap Pertemuan, mereka mengajukan pertanyaan dan merasa tertarik serta antusiasdenganprogramini. KelompokPerempuandanOrangMiskinberpartisipasiSangatAktifdalamsetiapTahapan. x PartisipasiAktif Lebihdariseparuh(51Ͳ70%)wargadesaturutterlibatdalamTahapanPerencanaandan PelaksanaanKegiatan. Setiaporangbebasuntukmengemukakanpendapatnyadanberperanaktif.Hampirsemua orangdilibatkandalamPengambilanKeputusan. x PartisipasiRataͲrata Partisipasimasihterbataspadasedikitorangataupadabeberapaelitdesasaja. HanyasebagiankecilorangataubeberapaelitsajayangterlibatdalamPerencanaandan PengambilanKeputusan. Hanyaadabeberapaorangyangmerasabebasuntukmengungkapkanpendapatnyadan berperanaktif.ProsesPengambilanKeputusandidominasiolehparaelitdesaatauhanya melibatkanbeberapaorangsaja. Hanyasedikitperempuandanorangmiskinyangikutberpartisipasi. x PartisipasiRendah Partisipasiterbatashanyapadasatuatauduaelitdesayangmempunyaipengaruh.Tidak satupunwargadesayangmerasabebasuntukmengemukakanpendapatnyadanberperan aktif.Satuatauduaorang/elitdesayangmembuatkeputusan. KelompokPerempuandanorangmiskinsulitberpartisipasidalamTahapPerencanaandan PengambilanKeputusan. 5. Komentar Umum Mohon dituliskan seluruh maupun beberapa komentar umum dari setiap aktifitas. 104|L a m p i r a n Ͳ 1

TANGGAL PELAKSANAAN Jumlah

Laki - laki

Perempuan

Rumah Tangga Miskin

Rendah

Rata - rata

Aktlf

Sangat Aktif

Rendah

Rata - rata

Aktlf

Sangat Aktif

Rata - rata Rendah

Aktlf

Sangat Aktif

Rendah

Rata - rata

Aktlf

Sangat Aktif

Rendah

Rata - rata

Aktlf

Sangat Aktif

Rendah

Rata - rata

Aktlf

Sangat Aktif

Rendah

Rata - rata

Aktlf

Sangat Aktif

Rendah

Rata - rata

Aktlf

Sangat Aktif

Rendah

Rata - rata

Aktlf

Sangat Aktif

KUALITAS PARTISIPASI CEKLIST

: ________________________

: ________________________

JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI KEGIATAN

Kecamatan

Tanggal

PEMANTAUAN PARTISIPASI MASYARAKAT (Format 9.4)

Propinsi

: ___________

: ___________

KOMENTAR UMUM

Kabupaten/Kota

L a m p i r a n Ͳ 1 |105

OPERASI DAN PEMELIHARAAN (JUMLAH ORANG YANG BERPARTISIPASI DALAM KEGIATAN PELESTARIAN)

REMBUG RT RW IV PERTANGGUNG JAWABAN BKM, dan KSM

REMBUG WARGA PELAKSANAAN

REMBUG RT RW III PERSIAPAN PELAKSANAAN

REMBUG RT RW II PEMBENTUKAN KSM SETEMPAT dan PENYUSUNAN CSIAP

REMBUG KELURAHAN II PEMILIHAN LOKASI KEGIATAN

REMBUG RT RW I MOBILISASI MASYARAKAT TK LOKASI

REMBUG KELURAHAN I MOBILISASI MASYARAKAT dan PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN KESIAPAN

SOSIALISASI PROGRAM

KEGIATAN

Nama Fasilitator Masyarakat : ___________________



LAPORANPENYELESAIANPELAKSANAANKEGIATAN(LP2K) (Format10.1)

Tanggal: Kepada: PejabatPembuatKomitmenSatker Kabupaten/Kota................................................................................ ProgramSanitasiPerkotaanBerbasisMasyarakat(SPBM)Tahun20...... Denganhormat, Kamiyangbertandatangandibawahini: I. Nama : Alamat : Jabatan :KetuaPokjaSanitasi Kelurahan :. Kecamatan :. Berdasarkan Keputusan Rembug RT/RW IV, di RT/RW............, Kelurahan.., pada hari,tanggal..,bulan..,tahun........ II. Nama Alamat Jabatan

: : :KaderMasyarakat

MelaporkanbahwaseluruhJenisKegiatantelahselesaidilaksanakan(Kondisi100%)padahari..., tanggal ., bulan ., tahun .. dan telah dilakukan Testing and Commisioning pada hari ...,tanggal.,bulan.,tahun... Sebagaibahanperiksa,bersamainikamilampirkanRealisasiKegiatandanBiaya(RKB),danGambarͲgambar Infrastrukturyangtelahterbangun. DibuatOleh: KaderMasyarakat KetuaKSM (..) (..) NamaJelas NamaJelas Diketahui: Diketahui: Kelurahan KetuaBKM (..) (..) NamaJelas NamaJelas Tembusan: 1.FasilitatorMasyarakat 2.Desa 3.Arsip 106|L a m p i r a n Ͳ 1


REALISASIKEGIATANDANBIAYA (Format10.2) Propinsi Kel./Kab./Kec.

: :

Uraian 1.Bahan 1.1. 1.2 1.3. 2.Peralatan 2.1. 2.2 2.3. 3.Upah 3.1. 3.2 3.3.

DBS/Swadaya

JenisKegiatan Ukuran/Dimensi

Volume

Sumber Pembiayaan

:. :.

HargaSatuan JumlahTotal (Rp) (Rp) Subtotal1) Subtotal2) Subtotal3) TotalBiaya 1DanaHibah Infrastruktur 2Swadaya Satuan

.,tanggal..20

Diketahui: Lurah (..................................) NamaJelas

DibuatOleh: KSM BKM (..................................) (..................................) NamaJelas NamaJelas DiperiksaOleh: TARPMC Fasilitator (..................................) (..................................) NamaJelas NamaJelas

L a m p i r a n Ͳ 1 |107


SURATPERNYATAANPENYELESAIANPELAKSANAANKEGIATAN(SP3K) (Format10.3) Kamiyangbertandatangandibawahini: I. Nama :.. Alamat :.. Jabatan :KetuaBKM Desa :.. Kecamatan :.. BerdasarkanKeputusanRembugT/RWIV,diRT/RW...................,Kelurahan.., padahari,tanggal..,bulan..,tahun........ II. Nama : .. Alamat : .. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLP Tingkat Kabupaten/Kota Menyatakan bahwa Pelaksanaan Program Santasi PNPM Mandiri Tahun 20...... di Kelurahantelahselesai. Tanggal. DibuatOleh: KetuaBKM KepalaSatker Kabupaten/Kota (......................................) (......................................) NamaJelas NamaJelas Mengetahui: Kelurahan (......................................) NamaJelas

108|L a m p i r a n Ͳ 1


SURATPERNYATAANPENYELESAIANKEGIATAN(SP2K) (Format10.4)

Kepada: TimPelaksanaKabupaten RuralInfrastructureSupportͲPNPMMandiriIITahun2010Kabupaten:. Pada hari .,tanggal ........, bulan ....................., tahun .......... bertempat di Desa ................................... Kecamatan .......................... Kabupaten ........................... Propinsi .................................................. Kamiyangbertandatangandibawahinimewakilidanatasnamamasyarakatdesamenyatakanbahwa DokumenPenyelesaianyangberisitentangSuratPernyataanPenyelesaianPelaksanaanKegiatan(SP3K), Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), serta Rincian Realisasi Penggunaan Biaya dan LampiranPendukunglainnyabelumdapatdiselesaikan,dikarenakan: ............................................................................................................................... ......................................... ............................................................................................................................... ......................................... ............................................................................................................................... ......................................... ............................................................................................................................... ......................................... ....................... BersamadenganBeritaAcaraini,kamisampaikankesanggupanuntukmenyelesaikanPenyelesaianFisik padatanggal............................................. DibuatOleh: KetuaBKM (......................................) NamaJelas Mengatahui: PejabatPembuatKomitmen KepalaDesa SatkerKabupaten (......................................) (......................................) NamaJelas NamaJelas L a m p i r a n Ͳ 1 |109


BERITAACARASTATUSPELAKSANAANKEGIATAN(BASPK) (Format10.5)

Pada hari ini .....................,tanggal ......,bulan ...................,tahun......... bertempat di RT/RW....................., Kelurahan........................., Kecamatan.., Kabupaten..................................,Propinsi................................. Kamiyangbertandatangandibawahini: Nama :......................................................................................................... Alamat :......................................................................................................... Jabatan :KetuaPokjaSanitasi menyatakan bahwa Kegiatan Pembangunan Prasarana Sanitasi belum dapat diselesaikan, dengan Status Kemajuan Fisik ...............%, dimana Penyerapan Dana telah mencapai ...................% atau Rp. .......................................,00 Rincian dari Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan ditandatanganinya BASPK, sebagaimana tercantumdalamLampiranBeritaAcaraini,yaituberupaRealisasiKegiatandanBiaya(RKB)danGambar ͲgambarInfrastrukturterbangunhinggaditandatanganinyaBeritaAcaraini. Laporan mengenai Penyelesaian Pekerjaan akan kami sampaikan setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan kesanggupan kami untuk menyelesaikan pekerjaan, yang tertuang dalam Surat Pernyataan PenyelesaianKegiatan(SP2K). Tanggal................................................. DibuatOleh: FasilitatorMasyarakat KetuaBKM (......................................) (......................................) NamaJelas NamaJelas Mengetahui: Lurah PPKSatkerKabupaten/Kota (......................................) (......................................) NamaJelas NamaJelas

110|L a m p i r a n Ͳ 1


KOPSURAT UNDANGANACARAREMBUGRT/RWIII (Format10.6) KepadaYth. 1. SeluruhKepalaKeluargaWargaRT/RW.......................................... 2. TokohMasyarakat 3. OrganisasiMasyarakat Denganhormat, Sehubungan dengan RT/RW .............., Kelurahan...................., telah menjadi Lokasi Sasaran Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Tahun 20 dan telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan prasarana dengan Mekanisme Swakelola / Padat Karya oleh Masyarakat, maka kami mengundang Bapak / Ibu seluruh Masyarakat Desa ..............................................................., untuk menghadiriAcaraRembugRT/RWIVyangakandilaksanakanpada: Tanggal : ............................................................ Jam : ........................s.d............................. Tempat : ............................................................ Acara : ............................................................ Demikiankamisampaikan,atasperhatiandankehadiranBapak/Ibukamiucapkanterimakasih. Hormatkami, Lurah................................... (..................................................) NamaJelas Tembusan: 1. BapakCamat(sebagailaporan) 2. TimKoordinasiKabupaten(sebagailaporan) 3. DPIU(sebagailaporan) 4. SatkerKabupaten(sebagailaporan) 5. .................................................... L a m p i r a n Ͳ 1 |111


BERITAACARA REMBUGRT/RWIII (Format10.7)

Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Tahun 20......, di RT/RW..........., Kelurahan., Kecamatan, Kabupaten/Kota , Propinsi ..........., maka pada hari ini : Hari dan Tanggal Jam Tempat

: : :

pukul s.d. pukul . ...

telah diselenggarakan Rembu RT/RW IV yang dihadiri oleh warga RT/RW serta Tokoh Masyarakat/Organisasi Masyarakat setempat sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Peserta terlampir. Materi atau Topik yang dibahas dalam rembug ini ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah : A. Materi atau Topik Memberikan informasi hasil pelaksanaan kegiatan dan hasil pengelolaan dana bantuan oleh KSM kepada masyarakat lokasi sasaran B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber Pemimpin Rapat : . dari . Notulis / Sekretaris : . dari .. Narasumber : 1. ................................ dari .................................. 2. ................................ dari .................................. 3. ................................ dari .................................. 4. ................................ dari .................................. Setelah dilakukan Pembahasan dan Diskusi terhadap Materi atau Topik di atas selanjutnya seluruh Peserta Memutuskan dan Menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi Keputusan Akhir dari Rembug RT/RW IV, yaitu : 1. Menerima / Menolak Laporan Pertanggungjawaban KSM. . Keputusan diambil secara: musyawarah mufakat / aklamasi dan pemungutan suara / voting * 112|L a m p i r a n Ͳ 1


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................................... , tanggal ................................... Pemimpin Musyawarah/Ketua BKM

Notulis / Sekretaris

(..) Nama Jelas

(..) Nama Jelas Mengetahui :

Lurah

(..) Nama Jelas

Fasilitator Masyarakat

(..) Nama Jelas TA RPMC

(..) Nama Jelas

Menyetujui : Wakil dan Peserta Rembug RT/RW IV Nama

Tanda Tangan

Alamat

1.

1.

2.

2.

3.

3.

L a m p i r a n Ͳ 1 |113


DAFTARHADIRPESERTA MUSYAWARAHDESAIII (Format10.8) Propinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan No.

: : : :

Tanggal NamaFasilitator Masyarakat

Nama

Jenis Kelamin

AlamatLengkap

: :

Organisasi/ Jabatan

Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

* dst

*DaftarHadirPesertaRembugRT/RWIVinidisesuaikandenganJumlahPesertayangHadir. Disetujui: Lurah (..) NamaJelas

Dibuat: FasilitatorMasyarakat (..) NamaJelas

114|L a m p i r a n Ͳ 1


NOTULENSIREMBUGRT/RWIV (Format10.9) Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan RT/RW Acara

: : : : : :RembugRT/RWIV


: :

PemimpinRapat : .dari. Narasumber : 1. ................................dari................................... 2. ................................dari................................... 3. ................................dari................................... AgendaAcara : ............................................................................................................................... ......................................... ............................................................................................................................... ......................................... ............................................................ AcaradibukaolehPemimpinRapatpadapukul.................... PenjelasanMateriAcaradiberikanolehNarasumber,meliputi: 1................................................................................................. 2................................................................................................. AcaraselanjutnyaadalahSesiTanyaJawabantaraPesertadenganNarasumber. Penanya1:............................................................................................................. Penanya2:............................................................................................................. JawabandariNarasumber: ............................................................................................................................... ......................................... ............................................................................................................................... ............................... Kesimpulan/Kesepakatan: Berdasarkan Pemaparan Narasumber dan Tanya Jawab antara Peserta dengan Narasumber, dapat disimpulkan/disepakati: 1................................................................................................................................ . 2................................................................................................................................ . Acaraditutuppadapukul.................

Demikiannotulensiinidibuatuntukdipergunakanseperlunya. L a m p i r a n Ͳ 1 |115


ADMINISTRASIKELOMPOKSWADAYAMASYARAKAT(KSM) BUKUANGGOTA Penjelasan: 1. BukuAnggotamerupakanBuktikeanggotaanKSM; 2. KolomTanggal:diisiAktivitasanggotadalammelakukaniuran; 3. KolomNama:diisidenganNamaanggota; 4. KolomIuranWajib:diisiJumlahIuranwajibyangdisetorkananggotaperbulannya; 5. KolomIuranSukarela:diisiJumlahIuranSukarelayangdisetorkanolehanggotaperbulannya; 6. KolomJumlah:diisiJumlahTotalsetoranmasingͲmasinganggotaperbulannya; 7. KolomParaf:diisidenganTandatangananggotasetelahmenyerahkansetoran/iuran. ContohPembuatan: BUKUANGGOTA Bulan : Januari20...... Kegiatan : IuranI Setoran No. Nama Jumlah Paraf Wajib Sukarela 1. Sudjatmiko

20.000

5.000

25.000

2. PetrusBuletUjan

20.000

Ͳ

20.000

3. Rumiatun

20.000

10.000

30.000

4. AsihKosasih

20.000

15.000

35.000

5. BudiHerianto

20.000

Ͳ

20.000

6. RagilHidayat

20.000

Ͳ

20.000

7. Djauhari

20.000

Ͳ

20.000

8. Dst.

Jumlah

170.000

Mengetahui: KetuaKSM Bendahara (.....................................) (.....................................)

116|L a m p i r a n Ͳ 1


BUKUANGGOTA (Format11.1) Bulan Kegiatan No.

:..... :IuranI Setoran Wajib Sukarela

Nama

Jumlah

Paraf

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

10.

11.

12.

13.

Jumlah

Mengetahui: KetuaKSM Bendahara (.....................................) (.....................................)

L a m p i r a n Ͳ 1 |117


BUKUKASHARIAN Penjelasan : BukuKasHarianmerupakanCatatanKeluarMasuknyauangsesuaidengantransaksiyangterjadi,Tata CaraPengisiandapatdijabarkansebagaiberikut: 1. KolomTanggal:diisidenganTanggalterjadinyaTransaksi,dilakukansecaraberurutandariawal hinggaakhirbulan; 2. Kolom Keterangan: diisi Jenis Transaksi apa yang dilakukan (missal : iuran anggota, pembeliaan bahanbakargenset,pembayaranhonorpekerja,perawatan,dll); 3. Kolom No. Bukti : diisi dengan Penomeran Bukti Transaksi yang dapat berupa Nota Ͳ nota PembayaranataupunKuitansiͲkuitansi; 4. KolomDebet:diisiJenisTransaksiyangtermasukdalamKategoriPenerimaan; 5. KolomKredit:diisiJenisTransaksiyangtermasukdalamKategoriPengeluaran; 6. Kolom Saldo : diisi Pengurangan dari kolom debet (+) dan kredit (Ͳ), kolom saldo tidak boleh minus.

ContohPembuatan:

BUKUKASHARIAN

Bulan:Januari20.... Tanggal

1.

SaldoAwal

Ͳ

500.000

Ͳ

500.000

2.

5

IuranWajibanggota

1

150.000

Ͳ

650.00

3.

5

IuranSukarelaAnggota

2

50.000

4.

9

BensinGenset20Lt

3

Ͳ

5.

Dst.

No. Bukti

No.

Keterangan

Jumlah

Debet

Kredit

Saldo

700.000 100.000

600.000

700.000

100.00

600.000

Mengetahui:

KetuaKSM (.....................................)

Bendahara (.....................................)

118|L a m p i r a n Ͳ 1


BUKUKASHARIAN (Format11.2) Bulan:Januari2010 No.

Keterangan

No. Bukti

Debet

Kredit

Saldo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

14.

13

Tanggal

Jumlah

700.000

100.00

600.000

Mengetahui:

KetuaKSM (.....................................)

Bendahara (.....................................)

L a m p i r a n Ͳ 1 |119


PETUNJUKPENGISIAN LAPORANMANAJEMENKEUANGANKABUPATEN (LMKKABUPATEN) Formulir inidibuat oleh Satker PLP Kabupaten/Kota, selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) di Tingkat Kabupaten/Kota, sebagai Acuan Penilaian KetertibanAdministrasidanPertanggungjawabanPenggunaanKeuanganProyek. PetunjukPengisianFormuliriniadalahsebagaiberikut: 1. Periode Laporan maksimal adalah 1 (satu) mingguan kalender, sehingga Periode Laporan akan meliputitanggalmulais/dtanggalberakhirnyaperiodetertentu,denganbataswaktumaksimal1 (satu)mingguankalender. 2. LaporanManajemenKeuanganKabupaten/Kota(LMKKabupaten/Kota)meliputibeberapabagian, yaitu (a) Nama Kecamatan dan Kelurahan, (b) Rekapitulasi Data Rencana Anggaran Biaya (RAB), yangmeliputiAlokasiDanaHibahnonInfrastrukturuntukKomponenPekerjaanSipil,danRencana DanaSwadayaMasyarakatuntukKomponenPekerjaanSipildanOperasional,sertaTotalDana,(c) Rekening BKMͲPokja Sanitasi, yang meliputi : Nama Bank, Nomor Rekening Bantuan dan Nama Pemilik Rekening, (d) Pencairan Dana Hibah Infrastruktur, yang meliputi Tahapan Pencairan (I, II, atau III), Nomor dan Tanggal Surat Perintah Membayar (SPM) dan Nomor dan Tanggal Surat PerintahPencairanDana(SP2D),(e)RealisasiPenggunaanatauPengeluaranDana,yangmeliputi: Realisasis/dperiodelalu,RealisasipadaperiodeinidanRealisasis/dperiodeini,sertaPencatatan danBukti. 3. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Kecamatan dan Kelurahan. Nomor Urut Kecamatan diurutkan berdasarkan Urutan Kecamatan. Nomor Urut Desa diurutkan berdasarkan Urutan Desa pada masingͲmasingKecamatan. 4. Kolom2,diisidenganNamaKecamatandanNamaKelurahan.NamasatuKecamatandiikutidengan KelurahanͲkelurahannya, dilanjutkan dengan Kecamatan lainnya yang diikuti dengan kelurahanͲ kelurahannya,danseterusnya. 5. Kolom 3, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Pekerjaan Sipil yang bersumber Dana Hibah InfrastrukturyangTertuangdidalamRAB. 6. Kolom4,diisidenganTotalDanauntukKomponenBiayaOperasionalyangbersumberdariAPBN yangTertuangdidalamRAB. 7. Kolom5, diisidenganTotal Dana untukKomponenPekerjaanSipilyangbersumber dari Swadaya MasyarakatyangtertuangdidalamRAB. 8. Kolom 6, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Biaya Operasional yang bersumber Swadaya MasyarakatyangTertuangdidalamRAB. 9. Kolom7,diisidenganTotalDana,yangmerupakanPenjumlahanKolom3,Kolom4,Kolom5dan Kolom6. 10. Kolom 8, diisi dengan Nama Bank, dimana BKMͲPokja Sanitasi membuka Rekening untuk PenyaluranDanaHibahInfrastruktur. 120|L a m p i r a n Ͳ 1


11. Kolom9,diisidenganNomorRekeningBKMͲPokjaSanitasidiBankyangdisebutKolom8,dimana melaluiRekeningtersebutDanadisalurkankeBKM. 12. Kolom 10, diisidenganNamaPemilikRekening BKM.Rekeningatas Nama BKM,dengan Pemberi tandatanganKetuadanBendaharaBKM.RekeningatasNamapribaditidakdibenarkan. 13. Kolom11,diisidenganTahapPencairanDanaTerakhiryangtelahdilakukansampaidenganPeriode Laporanini,yangkemungkinannyameliputi:PencairanDanaTahapI,TahapIIatauTahapIII. 14. Kolom12,diisidenganJumlahDanayangdicairkansesuaidenganTahapPencairanpadaKolom11. 15. Kolom 13, diisi dengan Nomor dan Tanggal SPM untuk Pencairan Dana sesuai dengan Tahapan PencairanpadaKolom11. 16. Kolom 14, diisi dengan Nomor dan Tanggal SP2D untuk Pencairan Dana sesuai dengan Tahapan PencairanDanapadaKolom11. 17. Kolom 15, diisi dengan Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana Hibah Infrastruktur sampai denganperiodelalu.(BilaperiodelalubelumterjadiPengeluaranatauPenggunaanDana,terutama untukLMKyangpertamakali,makakolom15dikosongkan). 18. Kolom16,diisidenganRealisasiPenggunaanatauPengeluaranDanapadaPeriodeLaporanini. 19. Kolom 17, disi dengan Kumulatif Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana sampai dengan periodeini,yaitudenganmenjumlahkanperiodelalu(Kolom15)denganpadaperiodeini(Kolom 16). 20. Kolom 18, disi dengan Persentase Kumulatif Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana Hibah InfrastrukturterhadapTotalAlokasiDanaHibahInfrastruktur. 21. Kolom 19, diisi dengan Jumlah Realisasi Swadaya Masyarakat. Swadaya Masyarakat dapat berbentuk Dana (tunai), atau Peralatan, Bahan dan Tanah yang diuangkan atau dinilai dalam bentukuang(Rp). 22. Kolom 20, disi dengan Pencatatan Penggunaan atau Pengeluaran Dana pada periode ini didalam BukuKasUmum.Olehkarenaituisiannyaberupapilihan,dicatat(ya)atautidakdicatat(Tidak). 23. Kolom21,diisidengankeberadaanbuktiͲbuktiPenggunaanatauPengeluaranDana,sepertibukti notaataukwitansi.Olehkarenaitu,isiannyaberupapilihan,adaatautidakada.

L a m p i r a n Ͳ 1 |121


LAPORANMANAJEMENKEUANGANKABUPATEN/KOTA (LMKKABUPATEN) (FORMAT12.1)

Pe k. Sip il (6)

Oper asio nal (7)

Tot al

(8)

Na ma Ban k

(9)

No. Re k.

Rekening BKM

:

Operasio nal

(5)

Swadaya

Pek . Sipil (4)

RAB Dana Hibah Infrastruktur

(3)

(12)

(13)

Pencairan Dana Hibah

(11)

(14)

Dana Hibah

Realisasi Penggunaan Dana

(15)

(16)

(17)

Kumulatif Nam Tahap Nomo Nomo Realisasi s/d a Jumlah Pencaira r& r& Realisas Realisa Periode Ini Pemil Dana n Tgl. Tgl. i s/d si ik (Rp) % (I/II/III) SPM SP2D Periode Periode Rek. Jumla Thd Lalu Ini h Total Hibah (18) (10)

(19)

(20)

(21)

Pencatat Swadaya an dalam Kelengkap BKU an Bukti (Ya/Tida (Ya/Tidak) k)

Pencatatan dan Bukti

LAPORANMANAJEMENKEUANGANKABUPATEN/KOTA (LMKKABUPATEN/KOTA)PERIODE:..S/D...20...... KABUPATEN : JUMLAH :. KECAMATAN JUMLAH KELURAHAN :....

(2)

Nama Kecamatan / Kelurahan

PROPINSI

No.

(1)

JUMLAH

122|L a m p i r a n Ͳ 1


PETUNJUKPENGISIAN LAPORANMANAJEMENPROYEKKABUPATEN/KOTA (LMPKABUPATEN/KOTA) FormulirinidibuatolehSatkerPLPKabupaten/Kota,selakuPenanggungJawabPengelolaanPelaksanaan Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) di Tingkat Kabupaten/Kota, sebagai Acuan Penilaian KemajuandanPertanggungjawabanPelaksanaanProyek. PetunjukPengisianFormuliriniadalahsebagaiberikut: 1. PeriodeLaporanmaksimaladalah1(satu)bulankalender,sehinggaPeriodeLaporanakanmeliputi tanggal mulai s/d tanggal berakhirnya periode tertentu, dengan batas waktu maksimal 1 (satu) bulankalender. 2. Laporan Manajemen Proyek Kabupaten/Kota (LMP Kabupaten/Kota) meliputi beberapa bagian, yaitu(a)NamaKecamatandanKelurahan,(b)KontrakatauPerjanjianPemberianBantuanantara Satker dengan BKM, yang meliputi : Nomor dan Tanggal Kontrak, Waktu Pelaksanaan (mulai s/d selesai),sertaSector/JenisPekerjaan,VolumePekerjaandanNilaiatauJumlahDanaTerkontrak, yangtertuangdidalamRABdanmerupakanbagiantidakterpisahkandenganKontrak,(c)Kemajuan PelaksanaanFisik(Kontrak),yangmeliputi:PencapaianKemajuanFisikatauVolumePekerjaans/d periodelalu,PencapaianFisikatauVolumePekerjaanpadaperiodeini,danPencapaianKemajuan FisikatauVolumePekerjaans/dperiodeini,(d)KeberadaanDataPendukungKemajuanFisikpada periodeini,yangmeliputi:LaporanPenggunaanMaterialdanPenggunaanPekerja(HOK). 3. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Kecamatan dan Kelurahan. Nomor Urut Kecamatan diurutkan berdasarkan Urutan Kecamatan. Nomor Urut Desa diurutkan berdasarkan Urutan Desa pada masingͲmasingKecamatan. 4. Kolom2,diisidenganNamaKecamatandanNamaKelurahan.NamasatuKecamatandiikutidengan kelurahanͲkelurahannya, dilanjutkan dengan Kecamatan lainnya yang diikuti dengan kelurahanͲ kelurahannya,danseterusnya. 5. Kolom 3, diisi dengan Nomor Kontrak atau Nomor Perjanjian Pemberian Bantuan antara Sakter denganBKM. 6. Kolom 4, diisi dengan Tanggal Kontrak atau Tanggal Penandatanganan Perjanjian Pemberian BantuanantaraSatkerdenganBKM. 7. Kolom5,diisidenganTanggaldimulainyaPelaksanaanKontrakatauPerjanjianPemberianBantuan. 8. Kolom6,diisidenganTanggalberakhirnyaWaktuPelaksanaanKontrakatauPerjanjianPemberian Bantuan. 9. Kolom7,diisidenganSektoratauJenisPekerjaanFisik,misalnya:Jalan,Irigasi,dll. 10. Kolom 8, diisi dengan Volume untuk Sector atau Jenis Pekerjaan, misalnya Jalan dengan Volume 1100M. 11. Kolom9,diisidenganJumlahDanaatauNilaiKontrakdariSumberDanaHibahInfrastrukturuntuk setiapJenisPekerjaan.

L a m p i r a n Ͳ 1 |123


12. Kolom 10, diisi dengan Jumlah Dana atau Nilai Kontrak dari Sumber Swadaya Masyarakat untuk setiapJenisPekerjaan. 13. Kolom11,diisidenganTotalDanaatauNilaiKontrakuntuksetiapJenisPekerjaan,yangmerupakan PenjumlahanKolom9denganKolom10. 14. Kolom 12, diisi dengan Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiapJenisPekerjaansampaidenganperiodelalu. 15. Kolom 13, diisi dengan % Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode lalu, yaitu dengan membandingkan Kumulatif PencapaiansampaidenganperiodelaludenganVolumeTotal. 16. Kolom 14, diisi dengan Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaanpadaperiodeini. 17. Kolom15,diisidengan%PencapaianatauKemajuanFisikatauVolumePekerjaandarisetiapJenis Pekerjaan pada periode ini, yaitu dengan membandingkan Pencapaian pada periode ini dengan VolumeTotal. 18. Kolom 16, diisi dengan Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiapJenisPekerjaansampaidenganperiodeini,yangmerupakanPenjumlahan. 19. Kolom 17, diisi dengan % Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode ini, yaitu dengan membandingkan Kumulatif PencapaiansampaidenganperiodeinidenganVolumeTotal. 20. Kolom18,diisidenganLaporanPenggunaanMaterial,denganpilihanadaatautidakada. 21. Kolom19,diisidenganDaftarHadirPekerja(HOK),denganpilihanadaatautidakada. 22. Kolom20,diisidenganmasalahͲmasalahyangtimbuldalamPelaksanaanselamaperiodelaporan ini. 23. Kolom21,diisidenganTindakTurunTangan(TTT)atasmasalahyangtimbulpadasetiapdesa.

124|L a m p i r a n Ͳ 1

LAPORANMANAJEMENPROYEKKABUPATEN (LMPKABUPATEN/KOTA) (Format12.2)

(2)

No.

(1)

(3)

Nom or

(4)

Tang gal

(5)

Tgl Mul ai (6)

Tgl Seles ai (7)

Sektor / Jenis (8)

Volu me (9)

Hiba h (10)

Swada ya

Nilai (Rp)

(11)

Tota l

Sektor, Volume, Nilai dan Sumber Dana

Kontrak

(12)

Volu me

Volu me (14)

% (1 3)

Progres s/d Periode Lalu

(1 5)

%

Progres pada Periode Ini

(16)

Volu me

(1 7)

%

Progres s/d Periode Ini

Kemajuan Pelaksanaan Kontrak

(18)

(19)

Laporan Daftar Pengguna Hadir an Pekerja Material (HOK) (Ada/Tdk)

Data Pendukung Pelaksanaan

(20)

(21)

Masalah Pelaksanaan dan Tindak Turun Tangan Tinda Masalah k Pelaksan Turun aan Tang an

L a m p i r a n Ͳ 1 |125

JUMLAH

Nama Kecamatan / Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

LAPORANMANAJEMENPROYEKKABUPATEN(LMPKABUPATEN/KOTA)PERIODE:..S/D...20...... JUMLAH KABUPATEN/KOTA :. KECAMATAN :. PROPINSI :. JUMLAH :. KELURAHAN



PETUNJUKPENGISIAN LAPORANMANAJEMENKEUANGANPROPINSI (LMKPROPINSI) FormulirinidibuatolehSatkerPLPPropinsi,selakuPenanggungJawabPengelolaanKeuanganProgram SanitasiPerkotaanBerbasisMasyarakat(SPBM)diTingkatPropinsi,sebagaiAcuanPenilaianKetertiban AdministrasidanPertanggungjawabanPenggunaanKeuanganProyek. PetunjukPengisianFormuliriniadalahsebagaiberikut: 1. Periode Laporan maksimal adalah 1 (satu) minggu kalender, sehingga periode laporan akan meliputitanggalmulais/dtanggalberakhirnyaperiodetertentu,denganbataswaktumaksimal1 (satu)minggukalender. 2. LaporanManajemenKeuanganPropinsi(LMKPropinsi)meliputibeberapabagian,yaitu(a)Nama Kabupaten, Kecamatan dan Desa, (b) Rekapitulasi Data Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang meliputi Alokasi Dana Hibah Infrastruktur untuk Komponen Pekerjaan Sipil, dan Rencana Dana Swadaya Masyarakat untuk Komponen Pekerjaan Sipil dan Operasional, serta Total Dana, (c) RekeningBKM,yangmeliputi:NamaBank,NomorRekeningBantuandanNamaPemilikRekening, (d)PencairanDanaHibahInfrastruktur,yangmeliputiTahapanPencairan(I,II,atauIII),Nomordan Tanggal Surat Perintah Membayar (SPM) dan Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),(e)RealisasiPenggunaanatauPengeluaranDana,yangmeliputi:Realisasis/dperiodelalu, RealisasipadaperiodeinidanRealisasis/dperiodeini,sertaPencatatandanBukti. 3. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Nomor Urut Kabupaten/KotadiurutkanberdasarkanUrutanKabupaten/Kota.NomorUrutKecamatandiurutkan berdasarkan Urutan Kecamatan pada masing Ͳ masing Kabupaten/Kota. Nomor Urut Kelurahan diurutkanberdasarkanUrutanKelurahanpadamasingͲmasingKecamatan. 4. Kolom2,diisidenganNamaKabupaten/Kota,diikutidenganNamaKecamatantertentu,danpada Kecamatan tertentu tersebut diikuti dengan Nama Ͳ nama Kelurahan Penerima Dana Hibah InfrastrukturpadaKecamatanbersangkutan,dilanjutkandenganKabupaten/Kotalainnya. 5. Kolom 3, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Pekerjaan Sipil yang bersumber Dana Hibah InfrastrukturyangTertuangdidalamRAB. 6. Kolom4,diisidenganTotalDanauntukKomponenBiayaOperasionalyangbersumberDanaAPBN yangTertuangdidalamRAB. 7. Kolom 5, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Pekerjaan Sipil yang bersumber Swadaya MasyarakatyangTertuangdidalamRAB. 8. Kolom 6, diisi dengan Total Dana untuk Komponen Biaya Operasional yang bersumber dari SwadayaMasyarakatyangTertuangdidalamRAB. 9. Kolom7,diisidenganTotalDana,yangmerupakanPenjumlahanKolom3,Kolom4,Kolom5dan Kolom 10. Kolom8,diisidenganNamaBank,dimanaBKMmembukaRekeninguntukPenyaluranDanaHibah Infrastruktur. 126|L a m p i r a n Ͳ 1


11. Kolom 9, diisi dengan Nomor Rekening OMS di Bank yang disebut Kolom 8, dimana melalui RekeningtersebutDanadisalurkankeOMS. 12. Kolom 10, diisi dengan Nama Pemilik Rekening KSM. Rekening atas Nama KSM, dengan Pemberi tandatanganKetuadanBendaharaKSM.RekeningatasNamapribaditidakdibenarkan. 13. Kolom11,diisidenganTahapPencairanDanaterakhiryangtelahdilakukansampaidenganperiode laporanini,yangkemungkinannyameliputi:PencairanDanaTahapI,TahapIIatauTahapIII. 14. Kolom12,diisidenganJumlahDanayangdicairkansesuaidenganTahapPencairanpadaKolom11. 15. Kolom 13, diisi dengan Nomor dan Tanggal SPM untuk Pencairan Dana sesuai dengan Tahapan PencairanpadaKolom11. 16. Kolom 14, diisi dengan Nomor dan Tanggal SP2D untuk Pencairan Dana sesuai dengan Tahapan PencairanDanapadaKolom11. 17. Kolom 15, diisi dengan Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana Hibah Infrastruktur sampai denganperiodelalu.(BilaperiodelalubelumterjadiPengeluaranatauPenggunaanDana,terutama untukLMKyangpertamakali,makakolom15dikosongkan). 18. Kolom16,diisidenganRealisasiPenggunaanatauPengeluaranDanapadaperiodelaporanini. 19. Kolom 17, disi dengan Kumulatif Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana sampai dengan periodeini,yaitudenganMenjumlahkanperiodelalu(Kolom15)denganpadaperiodeini(Kolom 16). 20. Kolom 18, disi dengan Persentase Kumulatif Realisasi Penggunaan atau Pengeluaran Dana Hibah InfrastrukturterhadapTotalAlokasiDanaHibahInfrastruktur. 21. Kolom 19, diisi dengan Jumlah Realisasi Swadaya Masyarakat. Swadaya Masyarakat dapat berbentuk Dana (Tunai), atau Peralatan, Bahan dan Tanah yang diuangkan atau dinilai dalam bentukuang(Rp). 22. Kolom 20, disi dengan Pencatatan Penggunaan atau Pengeluaran Dana pada periode ini didalam BukuKasUmum.Olehkarenaituisiannyaberupapilihan,dicatat(ya)atautidakdicatat(Tidak). 23. Kolom21,diisidengankeberadaanBuktiͲbuktiPenggunaanatauPengeluaranDana,sepertiBukti NotaatauKwitansi.Olehkarenaitu,isiannyaberupapilihan,adaatautidakada.

L a m p i r a n Ͳ 1 |127


LAPORANMANAJEMENKEUANGANPROPINSI (LMKPROPINSI) (Format12.3)

Pe k. Sip il (6)

Operasio nal

(7)

Tota l

(8)

Na ma Ban k

(9)

No. Re k.

(12)

(13)

(14)

Pencairan Dana Hibah

(11)

(17)

(19)

Pencatatan dan Bukti

(20)

(21)

Pencatat Swadaya an dalam Kelengkap BKU an Bukti (Ya/Tida (Ya/Tidak) k)

Realisasi Penggunaan Dana Dana Hibah

(16)

Kumulatif Nam Tahap Nomo Nomo Realisasi s/d a Jumlah Pencaira r& r& Realisas Realisa Periode Ini Pemil Dana n Tgl. Tgl. i s/d si ik (Rp) % (I/II/III) SPM SP2D Periode Periode Rek. Thd Jumla Lalu Ini h Total Hibah (18) (10)

Rekening BKM

:..

RAB

Operasio nal

(5)

Swadaya

Pe k. Sip il (4)

Dana Hibah Infrastruktur

(3)

(15)

LAPORANMANAJEMENKEUANGANPROPINSI(LMKPROPINSI)PERIODE:.S/D...20...... PROPINSI :.. JUMLAH : KECAMATAN JUMLAH KELURAHAN :

(2)

Nama Kabupaten/Kota / Kecamatan / Kelurahan

JUMLAH KABUPATEN/KOTA

No.

(1)

JUMLAH

128|L a m p i r a n Ͳ 1


PETUNJUKPENGISIAN LAPORANMANAJEMENPROYEKPROPINSI (LMPPROPINSI) (Format12.4) Formulir ini dibuat oleh Satker Propinsi, selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Pelaksanaan Program SanitasiPerkotaanBerbasisMasyarakat(SPBM)diTingkatPropinsi,sebagaiAcuanPenilaianKemajuan danPertanggungjawabanPelaksanaanProyek. PetunjukPengisianFormuliriniadalahsebagaiberikut: 1. PeriodeLaporanmaksimaladalah1(satu)bulankalender,sehinggaperiodelaporanakanmeliputi tanggal mulai s/d tanggal berakhirnya periode tertentu, dengan batas waktu maksimal 1 (satu) bulankalender. 2. Laporan Manajemen Proyek Propinsi (LMP Propinsi) meliputi beberapa bagian, yaitu (a) Nama Kabupaten, Kecamatan dan Desa, (b) Kontrak atau Perjanjian Pemberian Bantuan antara Satker denganBKM,yangmeliputi:NomordanTanggalKontrak,WaktuPelaksanaan(mulais/dselesai), serta Sektor / Jenis Pekerjaan, Volume Pekerjaan dan Nilai atau Jumlah Dana Terkontrak, yang tertuang didalam RAB dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Kontrak, (c) Kemajuan PelaksanaanFisik(Kontrak),yangmeliputi:PencapaianKemajuanFisikatauVolumePekerjaans/d periodelalu,PencapaianFisikatauVolumePekerjaanpadaperiodeini,danPencapaianKemajuan FisikatauVolumePekerjaans/dperiodeini,(d)KeberadaanDataPendukungKemajuanFisikpada periodeini,yangmeliputi:LaporanPenggunaanMaterialdanPenggunaanPekerja(HOK). 3. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Nomor Urut Kabupaten/Kota diurutkan berdasarkan Urutan Kecamatan. Nomor Urut Kecamatan diurutkan berdasarkan Urutan Kecamatan untuk setiap Kabupaten/Kota. Urutan Kelurahan diurutkan berdasarkanUrutanKelurahanpadasetiapKecamatan. 4. Kolom 2, diisi dengan Nama Kabupaten, Kecamatan dan Nama Kelurahan. Nama satu Kabupaten diikuti dengan Nama satu Kecamatan, dan setelah Nama Kecamatan diikuti nama kelurahanͲ kelurahandariKecamatanyangbersangkutan,danseterusnya. 5. Kolom 3, diisi dengan Nomor Kontrak atau Nomor Perjanjian Pemberian Bantuan antara Satker denganBKM. 6. Kolom 4, diisi dengan Tanggal Kontrak atau Tanggal Penandatanganan Perjanjian Pemberian BantuanantaraSatkerdenganBKM. 7. Kolom5,diisidenganTanggaldimulainyaPelaksanaanKontrakatauPerjanjianPemberianBantuan. 8. Kolom6,diisidenganTanggalberakhirnyaWaktuPelaksanaanKontrakatauPerjanjianPemberian Bantuan. 9. Kolom7,diisidenganSektoratauJenisPekerjaanFisik,misalnya:Jalan,Irigasi,dll. 10. Kolom 8, diisi dengan Volume untuk Sector atau Jenis Pekerjaan, misalnya Jalan dengan Volume 1100M.

L a m p i r a n Ͳ 1 |129


11. Kolom9,diisidenganJumlahDanaatauNilaiKontrakdariSumberDanaHibahInfrastrukturuntuk setiapJenisPekerjaan. 12. Kolom 10, diisi dengan Jumlah Dana atau Nilai Kontrak dari Sumber Swadaya Masyarakat untuk setiapJenisPekerjaan. 13. Kolom11,diisidenganTotalDanaatauNilaiKontrakuntuksetiapJenisPekerjaan,yangmerupakan PenjumlahanKolom9denganKolom10. 14. Kolom 12, diisi dengan Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiapJenisPekerjaansampaidenganperiodelalu. 15. Kolom 13, diisi dengan % Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode lalu, yaitu dengan membandingkan Kumulatif PencapaiansampaidenganperiodelaludenganVolumeTotal. 16. Kolom 14, diisi dengan Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaanpadaperiodeini. 17. Kolom15,diisidengan%PencapaianatauKemajuanFisikatauVolumePekerjaandarisetiapJenis Pekerjaan pada periode ini, yaitu dengan membandingkan Pencapaian pada periode ini dengan VolumeTotal. 18. Kolom 16, diisi dengan Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiapJenisPekerjaansampaidenganperiodeini,yangmerupakanPenjumlahan. 19. Kolom 17, diisi dengan % Kumulatif Pencapaian atau Kemajuan Fisik atau Volume Pekerjaan dari setiap Jenis Pekerjaan sampai dengan periode ini, yaitu dengan membandingkan Kumulatif PencapaiansampaidenganperiodeinidenganVolumeTotal. 20. Kolom18,diisidenganLaporanPenggunaanMaterial,denganpilihanadaatautidakada. 21. Kolom19,diisidenganDaftarHadirPekerja(HOK),denganpilihanadaatautidakada. 22. Kolom20,diisidenganmasalahͲmasalahyangtimbuldalamPelaksanaanselamaperiodelaporan ini. 23. Kolom21,diisidenganTindakTurunTangan(TTT)atasmasalahyangtimbulpadasetiapkelurahan.

130|L a m p i r a n Ͳ 1

LAPORANMANAJEMENPROYEKPROPINSI (LMPPROPINSI) (Format12.4)

(1)

(3)

Nom or

(4)

Tang gal

(5)

Tgl Mul ai (6)

Tgl Seles ai

Waktu Pelaksanaan

(7)

Sektor / Jenis

(8)

Volu me

(9)

Hiba h (10)

Swada ya

Nilai (Rp)

(11)

Tota l

Sektor, Volume, Nilai dan Sumber Dana

Kontrak

(12)

Volu me (14)

% (1 3)

(15 )

%

Progres pada Periode Ini

Volum e

Progres s/d Periode Lalu

(16)

Volum e

(1 7)

%

Progres s/d Periode Ini

Kemajuan Pelaksanaan Kontrak

(18)

(19)

Laporan Penggun Daftar Hadir aan Material Pekerja (Ada/Tdk (HOK) )

Data Pendukung Pelaksanaan

(20)

Masalah Pelaksan aan

(21)

Tindak Turun Tanga n

Masalah Pelaksanaan dan Tindak Turun Tangan

L a m p i r a n Ͳ 1 |131

JUMLAH

(2)

No.

Nama Kabupaten / Kecamatan / Kelurahan

LAPORANMANAJEMENPROYEKPROPINSI(LMPPROPINSI)PERIODE:S/D.20...... JUMLAH PROPINSI :. KECAMATAN :. JUMLAH KABUPATEN/KOTA :. JUMLAH :. KELURAHAN


LAMPIRAN-2

PetunjukSurvey,RPAdanPenyusunanRKM SanitasiPerkotaanBerbasisMasyarakat(SPBM)


SURVEYPEMETAANSANITASIdanPENYUSUNANRKM A. Umum 1.

ApaituSurveyPemetaanSanitasi Survey Pemetaan Sanitasi adalah sebuah survai partisipatif di tingkat Kelurahan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana sanitasi, kesehatan/higinitas, sertaperilakumasyarakatyangdapatdimanfaatkanuntukpengembanganprogramsanitasi danadvokasiditingkatkelurahan.

2.

TujuanSurvey a. TujuanSecaraUmum Mendapatkan gambaran jelas tentang sarana dan prasarana sanitasi dan perilaku masyarakat yang berisiko terhadap kesehatan tingkat kelurahan berdasarkan data primer. b. TujuanSecaraKhusus x x

x

x 3.

Untuk melengkapi/menyempurnakan data primer tentang sanitasi dan higinitas di tingkatkelurahanyangdianggaptidakmemadai. Untuk mengangkat isu sanitasi dan higinitas di tingkat kelurahan supaya mendapatkan perhatian yang selayaknya. Selama ini isu sanitasi dan higinitas dianggapkurangpentingsepertitertangkappadaprosesMusrenbang. Untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas cakrawala Pokja/masyarakat tentang isu sanitasi dan higinitas. Ini akan menambah amunisi untuk proses advokasiisusanitasidanhiginitasbagisemuastakeholder. Untuk membuka lebarͲlebar ruang dialog tentang isuͲisu sanitasi dan higinitas di antarasemuastakeholder,termasukmasyarakatdanpengambilkeputusan.

PrinsipͲprinsipSurvey PrinsipͲprinsipSurveyPemetaanSanitasiadalah: x Partisipatif(melibatkanmasyarakat),tetapiharustetapkredibeldimatapengambil keputusan.(Surveikuantitatifyangketat) x Kolaboratif(bekerjasama)antara: Ͳ AnggotaPokja Ͳ Kaderdimasyarakat,dan Ͳ Konsultan x Sadarjender,yaitumembukaruangpartisipasiseluasͲluasnyabagikaumperempuan. x Mengambilpelajarandarisurvaisebagaibahanadvokasi.



B. LangkahSatu:Persiapan AgarProsesSurveyPemetaanSanitasimemperolehHasilyangOptimal,danmemperkecilResiko Kegagalan, serta Mempermudah Pelaksanaan di lapangan, maka perlu Persiapan yang baik . Di bawah ini dijelaskan mengenai Langkahlangkah minimal yang harus dilaksanakan sebelum mengawaliProsesPemetaan. 1.

Kegiatan1:PembentukanTimPemetaanSanitasi Pada Tahap yang Pertama, perlu disepakati dengan Tim Inti (Relawan), siapa yang akan memfasilitasikeseluruhanKegiatanPemetaanSanitasiKelurahan. Dalam Pelaksanaannya, tidak mungkin keseluruhan warga masyarakat menjadi Fasilitator Masyarakat dalam Proses Pemetaan, maka harus dikembangkan Tim yang akan terlibat untukMemfasilitasidanMengorganisirProsesyangdisebutdenganTimPemetaanSanitasi Kelurahan. AnggotaTiminiterdiridari:

2.

(1)

RelawanrelawanwargayangmaumenyumbangkanWaktu,Tenaga,danPikirannya.

(2)

Tim Fasilitator Masyarakat; dan apabila dirasa perlu dan memungkinkan jumlah Tim PemetaanSanitasiinidapatditambahdenganmelibatkan

(3)

LembagalembagaatauindividuyangmempunyaiKepeduliandanatauKemampuan dalam Hal Ͳ hal Penggalian Informasi dan Kajian yang sifatnya Teknis (sebagai narasumber untuk bidang Ͳ bidang Teknis tertentu ). Juga akan sangat membantu apabilaterdapatanggotaTimyangAhlidiBidangIlmuSosialKemasyarakatan.

Kegiatan2:Bimbingan(Coaching)TimPemetaanSanitasi Proses Kemampuan Tim Pemetaan Sanitasi, dilaksanakan melalui Bimbingan dari Tim FasilitatorMasyarakatatauPihakpihaklainyangmempunyaikompetensidalambidangini, yangbersediabekerjasecarasukarela. Dengandemikian,keterlibatanmasyarakat(relawan)sebagaianggotaTimPemetaanSanitasi benar Ͳ benar dapat berarti. Proses Pembekalan terhadap Tim Pemetaan Sanitasi ini perlu disesuaikan dengan karakter masyarakatnya. Untuk kepentingan Bimbingan Fasilitator Masyarakat mengembangkan Panduan Coaching, dengan Penjelasan penjelasan yang sederhanadanmudahdipahami,sebaiknyadihindaripenggunaanbahasaasingdankonsep yangabstrak.



3.

Kegiatan3:PengembanganBahanbahanSosialisasi Tim Fasilitator Masyarakat (bersama dengan Tim Pemetaan Sanitasi), harus menyiapkan bahanbahan yang diperlukan untuk mensosialisasikan siklus Pemetaan Sanitasi. Materi Sosialisaitidak hanyamenyangkutProsedurPelaksanaanPemetaanSanitasiakantetapijugamengenai: ¾ MengapaSiklusPemetaanSanitasidilakukan? ¾ ApaHubungannyaSiklusPemetaanSanitasidenganDaurProgramPartisipatif? ¾ MengapaharusPartisipatif? ¾ ApaManfaatPemetaanSanitasiuntukMasyarakat?

4.

Kegiatan4:KegiatanPengkajianDataSekunder Data ini antara lain mencakup keterangan mengenai Keadaan Masyarakat dan Lingkungan tempat masyarakat tinggal, yaitu : Topografi dan Tataguna Lahan, Jenis jenis Mata PencaharianMasyarakat,JumlahdanPerubahanPendudukdaritahunketahun,Kualitasdan Fasilitas Pendidikan, Kualitas dan Fasilitas Kesehatan, Lembaga lembaga Masyarakat dan Kegiatannya,danlainlainyangdianggapperlu.

5.

Kegiatan5:PenyusunanRancanganKajian RancanganPemetaanSanitasi,berbedadenganDesainPenelitianyangdilakukanolehPara Peneliti yang sudah Baku dan Standar. Rancangan yang disusun bukan bentuk baku melainkanhanyasekedaracuanbagipekerjaandilapangan.PenyesuaianͲpenyesuaianakan dilakukanolehTimPemetaanSanitasisesuaidenganProsesdiLapangan. a. PenetapanTujuanPenerapanPemetaanSanitasi(PS) Tujuan ini dicantumkan sebagai Hasil yang ingin dicapai dalam menyelenggarakan KegiatanPenerapanPemetaanSanitasi. b. PenentuanKebutuhanInformasi Setelah merumuskan Tujuan Pemetaan Sanitasi, kemudian dilakukan Penentuan Kebutuhan Informasi yang dianggap penting untuk dikaji di Lapangan. Penentuan InformasiinidiperlukanuntukmenghematWaktu,Tenaga,sertaBiaya,jugadiharapkan dapat memaksimalkan Proses dan Hasil Lapangan. Tanpa Kegiatan ini bisa jadi kita banyakmembuangwaktuuntukmengumpulkanberbagaiInformasiyangternyatatidak diperlukan.



c. PemilihanMetode/Teknik BeberapahalyangperludiperhatikandalamPemilihanTeknik/Metode: ¾ Walau setiap Teknik yang ada biasa digunakan untuk mengkaji Informasi tertentu, tetapisebenarnyabisadisesuaikandenganJenisInformasilain. ¾ Sebuah Teknik Kajian dikatakan memiliki Penekanan khusus untuk Mengkaji Informasitertentusebenarnyatidaktepat.Memangbenar,sebuahtekniktelahbiasa dipergunakan untuk Mengkaji Informasi tertentu, tetapi sebenarnya tidak harus demikiankarenabisadilakukanpenyesuaianͲpenyesuaian. ¾ Sebuah Informasi juga tidak hanya diperoleh dari sebuah teknik saja, tetapi dapat puladilengkapidenganhasilyangdidapatmelaluiteknikͲtekniklainnya. d. PenentuanSumberInformasi ¾ Adaduametodepengumpulaninformasiyangdilakukan: x Wawancara/interview x Pengamatan/observasi Pengumpulaninformasidiharapkandapatdiselesaikan30Ͳ40menitperrumah tangga ¾ Unitofrespondent Unitrespondenadalahibu(perempuanmenikahataujanda)berusiaantara1860 tahun,denganasumsiIbulebihmengetahuikondisirumah.Pemilihanibu berdasarkanurutan/tabelprioritassebagaiberikut:(1)kepalarumahtangga(orang tuatunggal/janda);(2)istrikepalarumahtangga,(3)anakrumahtangga,dan(4) adik/kakakkepalarumahtangga.Jumlahenumeratoradalah2orangperkelurahan e. MetodeSampling ¾ Dilakukansecaraacak/randombertahapdansistematis ¾ Satuansamplingprimer(primarysamplingunit)adalahRukunTetangga(RT) ¾ PemilihanrumahdiRTterpilihdilakukandengancararandomsistematis: berdasarkanangkaloncatanmulaidariangkaacaktertentu(biladaftarrumah tanggatersedia/rumahditatarapih) ¾ RespondenadalahIbuyangdipilihberdasarkantabelprioritas.Urutuanprioritas adalah x Status(kepalakeluarga,istri,anak,adik/kakakkepalarumahtangga) Ærespondenutama x UsiaÆrespondentambahanbilaadabeberapaorang 4|L a m p i r a n Ͳ 2


6.

Kegiatan6:PembagianTugasTimPemetaanSanitasi Tugastugas Utama yang diselenggarakan oleh Tim Pemetaan Sanitasi adalah : Penyiapan BahanͲbahan Sosialisasi kepada warga masyarakat, Sosialisasi Kegiatan Pemetaan Sanitasi, merumuskan Tujuan dan Menyusun Rencana Kegiatan serta Membahas dan Menyepakatinya bersama masyarakat, memandu dan memfasilitasi pelaksanaan sesuai tujuan, serta mempersiapkan perangkat perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakannya.

7.

Kegiatan7:Penentuanwaktudantempat Waktu Pelaksanaan Kajian disepakati bersama masyarakat agar bisa berjalan dengan baik dan disesuaikandenganKetersediaanWaktuMasyarakat.Biasanya,WargaMasyarakattidakbisa mengikuti pertemuan sepanjang hari karena harus bekerja. Dengan demikian, sampaikan kepadamasyarakatperkiraanlamanyawaktukegiatan,danwaktuͲwaktupertemuanyang mungkin dilakukan pada setiap harinya. Sedangkan penyepakatan tempat , terdiri dari tempatanggotaTimPemetaanSanitasiyangberasaldariLuarLokasiKelurahan/Desadan Tempat Ͳtempat yang memungkinkan untuk menyelenggarakan pertemuan masyarakat. Biasanyamasyarakatsendiriyangakanmengaturpenyediaantempatini.

8.

Kegiatan8:PersiapanAlatalatdanBahan AlatalatdanBahanyangdiperlukandalamKegiatanKajianadalah:kertasbesar(plano), spidol besar beberapa warna, spidol kecil beberapa warna, lem, selotif, gunting, alat tulis, serta bahan bahan lokal bisa berupa biji Ͳ bijian, kerikil, ranting dan sebagainya sesuai dengan kondisi wilayah setempat. Akan sangat baik apabila Tim Pemetaan Sanitasi juga Mendokumentasikan Kegiatan dalam bentuk Rekaman Diskusi dan Pemotretan yang bisa dipergunakan kembali sebagai Bahan Diskusi dengan masyarakat apabila suatu saat diperlukan.

C. LangkahDua:Pelaksanaan 1.

Kegiatan1:Sosialisasi(KunjunganPersiapandanPengakraban) Meskipun Tim Fasilitator mendampingi masyarakat, akan tetapi kegiatan ini tetap penting untuk dilakukan, sebagai Kegiatan Sosialisasi yang menerus. Kegiatan Pengakraban ini seharusnyaakanlebihmudahdilakukankarenasebenarnyasebagianbesarsudahterjadidan sebagianbesaranggotaTimPemetaanSanitasiadalahwargasetempat.



2.

Kegiatan2:PetemuanAwaldenganWargaMasyarakat WalaupunsebagianbesarTimPemetaanSanitasiadalahanggotamasyarakatsetempat,akan tetapi sebaiknya Tim ini memperkenalkan diri terlebih dahulu, dalam kaitannya dengan perannyasebagaiTimPemetaanSanitasi.Perkenalaninibisadilaksanakandalampertemuan pertemuankecilataupunpertemuandiTingkatKelurahan/Desa.

3.

Kegiatan3:PengumpulanInformasi Informasi setiap Teknik selalu saling melengkapi; Artinya Pengkajian Pertama selalu dijadikan Dasar atau Bahan Pemilihan Topik Kajian selanjutnya. Begitu juga dengan pengkajian berikutnya, selalu menggunakan bahan bahan diskusi sebelumnya. Dengan demikian tidak terjadi banjir informasi yang tidak perlu, dan proses seleksi dan mempersempitbahasankedalamsejumlahtopiktertentuyangpalingpentingberlangsung berdasarkanhasildiskusi.

4.

Kegiatan4:PendokumentasianHasilKajian SetiapkalidilakukanDiskusiTeknik,terdapatanggotaTimPemetaanSanitasiyangmencatat. Gambargambar dan Baganbagan yang dibuat pada saat melakukan Kajian juga dikumpulkan dengan baik karena akan dipergunakan sebagai bahan diskusi pada saat PerumusanMasalahTingkatDesa/Kelurahan.

D. LangkahTiga:LokakaryaKelurahanUntukmenyusunRKM 1.

Kegiatan1:PersiapanBahan SeluruhInfromasiHasilKajianTingkatRT/RWdikumpulkanolehTimPemetaanSanitasidan dikajibersama.Untukmempermudahproses,ditulismasingͲmasingpadaselembarkertas besarmengenai: ¾ BerbagaiMasalahyangterkumpuldariKeseluruhanTeknik. ¾ BerbagaiPotensiyangterkumpuldariseluruhPenerapanTeknik.

2.

Kegiatan2:PenyepakatanWaktu SepakatiWaktuLokakaryadenganperwakilanmasyarakatsetempat,agarwaktupertemuan tidakmengganggu.Biasanya,pertemuaninibisasampaiseharipenuh.



3.

Kegiatan3:PersiapanTeknis PersiapanTeknisyangperludilakukanantaralainadalah: ¾ MenyepakatiJadwalPertemuandenganperwakilanmasyarakat. ¾ Mengundang berbagai kelompok masyarakat untuk Hadir dalam pertemuan (lisan / menyebarkanundangan). ¾ MempersipakanTempatPertemuan(yangagakluas). ¾ MempersiapkankonsumsibersamamasyarakatdanpihakKelurahan. ¾ Mempersiapkan Alat dan Bahan : kartu kartu, kertas besar, lem, selotif dan alat tulis.

4.

Kegiatan4:Pelaksanaan a. Pembukaan,PenyampaianMaksuddanTujuan Setelah Peserta Pertemuan terkumpul, maka Ketua Tim Pemetaan Sanitasi akan menyampaikan kembali Maksud dan Tujuan dari pertemuan ini. Juga biasanya dari pemukamasyarakat,sepertiLurahdanTokohsetempat,akanmenyampaikansambutan singkat. b. PenyajianSeluruhHasilInfromasi TahapselanjutnyaadalahPenyampaianseluruhHasilKajiankepadapesertapertemuan. Apabila Kajian dilakukan oleh Tim Pemetaan Sanitasi beserta masyarakat per RW, Penyampaiannya dilakukan oleh masing Ͳ masing RW. Seorang anggota masyarakat, mewakili RW masingͲ masing menyampaikan dalam bentuk rangkuman, dan menyampaikan masalah masalah utama yang ditemukan di Dusunnya / RW, serta potensiyangada. Setiaptemuandiskusikandenganpeserta. c. PengorganisasianMasalah Masalah masalah yang muncul di masyarakat akan sangat beragam topik Ͳtopiknya. Topiktopikyangmunculpastiberagamdenganberbagaiisuyangsebetulnyabisajadi saling berkaitan. Semua masalah yang ada ditulis dalam kertas plano (dikumpulkan), kemudian dikelompokkan berdasarkan kepada isu besar yang sama, misal kesehatan, pendidikan,dansebagainya.



Setelah semua masalah dikelompokkan kemudian ditarik hubungan sebab akibatnya menjadi pohon masalah, seperti yang dilaksanakan dalam refleksi kemiskinan, akan tetapidalamkegiataninimasalahmasalahyangmunculsudahlebihjelaskarenahasil kajian yang mendalam. Masalah masalah tersebut kemudian dirumuskan menjadi masalahTingkatKelurahan. LangkahlangkahPengorganisasianMasalah Masalah masalah yang muncul di masyarakat akan sangat beragam topik topiknya. Karenatidakmungkinuntukmenanganisemuamasalahsecarasekaliguspadasaatyang bersamaan,perludilakukanseleksidenganProsesPengorganisasianMasalah. 1) PengumpulanMasalah Setelah penyajian seluruh hasil kajian, masalah masalah yang muncul kemudian ditampilkanseluruhnyadiataskertaslebaryangditempelkandidinding.Masalah masalah dapat saja dikurangi atau di drop atas usulan peserta, karena menurut merekatidaklayakdibahas. 2) PengelompokkanMasalah TujuandilakukannyaPengelompokkanMasalahiniantaralain: ¾ MenyederhanakantampilanseluruhPermasalahan. ¾ MendiskusikanPembidanganPembangunanDesa/Kelurahan. ¾ MendiskusikanBidang/Aspekkehidupanapayangpalingbanyakmasalah. 3) KajianHubunganSebabAkibatMasalah: TujuanKajianHubunganSebabAkibatantaraMasalahͲmasalahyangada,yaitu: ¾ Mengkajimasalahmasalahmanayangmenjadipenyebabdarimasalahyanglain. ¾ Mengkaji masalah masalah yang paling banyak menyebabkan masalah lainnya, disebutsebagaiakarmasalah. ¾ Mengkajimasalahmasalahmanayangmenjadiakibatmasalahyanglain. ManfaatKajianHubunganSebabAkibatantaralainadalah: ¾ MasyarakatmelihatPermasalahanyangmerekahadapisecaramenyeluruhdalam bentukvisual(baganhubungansebabakibatmasalah). ¾ Masyarakat menilai Permasalahan itu sebagai suatu keadaan yang tidak bisa dipisahͲpisahkansehinggaperludipecahkanbersama. 8|L a m p i r a n Ͳ 2


4) Pendokumentasian Seluruh kegiatan lokakarya ini didokumentasikan, termasuk Hasilhasil PengorganisasianMasalahyangakandipakaisebagaiDasarPenyusunanRKM



PetunjukPelaksanaanPemetaanKebutuhanSanitasiMasyarakat

A. Penjelasan Pemetaan kebutuhan sanitasi masyarakat di RT/RW terpilih dalam program SPBM dapat menggunakan metode Rapid Participatory Assessment (RPA). Dengan metode ini, masalah sanitasi yang hadapi, serta kebutuhan untuk memecahkan masalah sanitasi secara cepat dan dilakukansecarapartisipatif,ataubersamaͲsamamasyarakat. Metode ini digunakan karena sesuai dengan pendekatan Demand Responsive Approach, yaitu permintaan menjadi salah satu indikator kebutuhan untuk memecahkan masalah sanitasi yang merekahadapi.DalammetodeRPA: 1) Memposisikanmasyarakatsebagaisubyek. 2) Memberikanruangkepadamasyarakatuntukmenyampaikanaspirasidankeinginannya. 3) Sebagaimediapemberdayaanmasyarakatpadatingkatbawah(grassrootlevel). PemetaansanitasidenganRPAakandilakukanhanyajikaadapermintaandarimasyarakatsetelah merekamemahamikonsepSPBMdalamRembugWargaTingkatRT/RWI. 1.

TujuanPemetaanKebutuhanSanitasidenganmetodeRPA: TeridentifikasinyamasalahsanitasidankeinginanmasyarakatbaiklakiͲlakidanperempuan, maupunkelompokkayaͲmiskinuntukmemecahkannyaatasdasarkemampuansendiriyang dilakukansecarapartisipatif,sistematis,dancepat. Tujuan akhirnya adalah terseleksinya masyarakat yang paling siap untuk implementasi programSanitasiPerkotaanBerbasisMasyarakat.

2.

VariabledalamPemetaanSanitasi: Untukmenilaikesiapanmasyarakat,dalamPemetaanSanitasiakandiukur5(lima)variabel, yaitu: 1) 2) 3) 4) 5)

Pengalamanmembanguninfrastrukturkampung Kesiapanmasyarakatuntukberkontribusi Kelayakanteknisuntukinfrastruktursanitasi Kesiapanlembagasetempatuntukmengelolasarana Prioritasperbaikansanitasi.



Tabel1.Informasidanukuranyangdigunakan dalamRPA

1

Pengalamanmembanguninfrastrukturkampung

MetodeRPA Yangdigunakan Timeline

2

KesiapanmasyarakatuntukberkontriͲbusi

Ladder

3

Kelayakanteknisuntukinfrastruktursanitasi

TransectWalk

4

Kesiapanlembagasetempatuntukmengelola

VennDiagram

5

Prioritasperbaikansanitasi

ProblemTree

No

JenisInformasi

Gambar2.SkemaPelaksanaanRPA L a m p i r a n Ͳ 2 |11


3.

PartisipanSurvey PartisipanRPAterdiridarimaksimum20orangberasaldariberbagaikomponenmasyarakat yang ada di kampung yang bersangkutan, yaitu perempuan, lakiͲlaki, kayamiskin, dan tokoh formal maupun informal. Prinsipnya semakin banyak komponen masyarakat yang terlibatdalamprosespelaksanaanRPAiniadalahsemakinbaik.

4.

PenetapanSkordanPembobotan(Nilai) DalammetodeRPA,setiapindikatordalamvariabelakandiberiskor.Kemudianskortersebut akan dikonversikan ke dalam nilai. Skor berkisar antara 0, 1, 2, 3, dan 4; sedangkan Nilai berkisar antara 0, 25, 50, 75, dan 100. Nilai tersebut merupakan kuantifikasi dari setiap pernyataanyangbersifatkualitatif.Penetapanskordanpembobotan(nilai)inipentingdalam rangka penyederhanaan dalam memberikan penilaian tentang kondisi masyarakat secara obyektif.SkorinisangatpentinggunanyadalamSelfͲselectionStakeholderMeeting,dimana penentuankampungyanglolosseleksididasarkanpadatotalskoryangdimilikiolehmasingͲ masingkampung.Logikanya:semakinmiskinkondisikampungdansemakinbesartingkat keswadayaan masyarakat, maka semakin tinggi skornya, dan begitu pula sebaliknya. Kampung dengan skor nilai tertinggi yang dianggap paling siap dan paling membutuhkan untukimplementasiSanitasiPerkotaanBerbasisMasyarakat.

B. PersiapanPemetaanSanitasi Sebelumpelaksanaanpemetaansanitasi,adabeberapahalyangharusdisiapkanyaitu: 1.

PenentuanWaktudanTempat Waktu pelaksanaan Pemetaan paling tidak 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Rembug WargaPemilihanKSM. Tempat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemetaan Sanitasi adalah tempat pertemuan besar(untukpertemuanawal/introduksidanpertemuanakhir/presentasihasil)dantempat pertemuankecil(untukpenerapanteknikͲteknikRPA).Tempatpertemuaninidiusahakandi tempatyangluasdanmudahdijangkau/diaksesolehmasyarakat.

2.

AlatdanBahanyangperludisiapkan AlatdanbahanyangdiperlukanuntukkegiatanPemetaanterdiridari:Kertaslebar(plano), Kain lebar, Spidol besar aneka warna, Spidol kecil aneka warna, Lem/perekat, Selotip, Gunting, Alat tulis, BahanͲbahan lokal seperti bijiͲbijian atau kacangͲkacangan, Lampu (jika ada kegiatan di malam hari). Akan sangat baik jika ada rekaman video/kamera yang dapat dipergunakanuntukmelengkapilaporan.



C. PelaksanaanPemetaanKebutuhanSanitasidenganRPA 1.

PemetaanSanitasi Pemetaan kampung adalah salah satu teknik PRA (participatory rural apͲpraisal) untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengungkapkan keadaan wilayah di kampung mereka beserta lingkungannya. Hasil yang diharapkan adalah peta atau sketsa keadaan sumber daya umum kampungataupetadengantopiktertentu(petasanitasi). Media pemetaan dapat dilakukan di atas tanah, papan tulis atau di atas kerͲtas. Metode penyusunan peta kampung umumnya menggunakan simbolͲsimbol dan peralatan yang sederhanasepertitongkat,batuͲbatuan,daunͲdaunandanbijiͲbijian.Untukmenggambardiatas mediatanah,yangperludiperhatikanadalahproporsiluaslahanyangakandigunakansehingga banͲyakorang/masyarakatyangdapatterlibat.Jikadigambarditanah,hasilnyaharusdigambar kembalidiataskertasagarhasilnyatidakhilang.Untukitulebihefektifdanefisienpenggambaran petasanitasilangsungdiataskertasbesar/plano. Tahapandalampembuatanpetakampungyaitu: x

Menyepakatitopikpeta(petasanitasi)danwilayahyangakandigambar;

x

MenyepakatisimbolͲsimbolyangakandigunakan;

x

Menyiapkanbahanyangdibutuhkan;

x

BersamaͲsamamenggambarbatasanͲbatasanwilayahdanbeberapatitiktertentu(contoh: jalan,sungai,rumahibadah,sekolah,pasar,kantordesa,WC,tempatsampah,tempat publik/nongkrong,warungdsb);

x

MelengkapipetadengandetailͲdetailsesuaitopikpeta(sanitasi);

x

Mendiskusikankeadaan,masalahͲmasalah,sebabdanakibatnya;

x

Menyimpulkanapayangdibahasdalamdiskusi;

x

Mendokumentasisemuahasildiskusi;

x

Jikapembuatanpetadandiskusisudahselesai,petadigambarkembalidiataskertas(secara lengkapdansesuaipetamasyarakat).

2.

PenelusuranKegiatanSanitasi(TIMELINE) Penelusuran Kegiatan Sanitasi bertujuan untuk mengenali dan mengkaji pengalaman masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan sanitasi dasar, serta mengetahui inisiator kegiatandansumberpendanaannya.

L a m p i r a n Ͳ 2 |13


ProsesPenelusuranTimelineadalah: 1) FMataumenerangkanmaksuddanprosespelaksanaankegiatan 2) FMmencairkansuasanadenganmengajakpesertaRPAberdiskusidengantopikyang ringandanumum 3) Setelah peserta memiliki gambaran, FM meminta peserta untuk menulis di kertas metaplanyangditempelkandikaintempelsesuaidenganketeranganyangdimaksud 4) FM memfasilitasi masyarakat menetapkan titik waktu pertama menurut tahun dengan cara mencantumkan diatas kertas kartun bulat karena sering terjadi halͲhal yangdiingatmasyarakatwaktunyameloncatͲloncat; 5) FMmemfasilitasidiskusisecaraurut,menurutterjadinyapembangunan 6) FM mencatat seluruh masalah, potensi, dan informasi yang muncul dalam diskusi dengancermat. Tabel3.TabelTimeLine No ProyekPembangunan 1.

2.

Tahun

Pendanaan

Informasiyangdiharapkandarikegiatantimelineadalah: 1) Sejarahterbentuknyapembangunanbersangkutan,asalͲusulperintispembangunan, perkembanganyangterjadidansiapayangterlayani. 2) Terjadinyawabahpenyakit(malaria,muntaber,DB,dsb) 3) Sejarahorganisasikelurahandansistempengorganisasianpadasaatmelaksanakan pembangunan. 14|L a m p i r a n Ͳ 2


Tabel4.IndikatordanVariabelPenilaianTimeline (PengalamanMembangunPrasaranaSecaraGotongRoyong) Pilihan

Skor

Konvensike

Tidakadapengalaman/belumpernah dilakukan Pernahdilakukan,berbentukhibah/bantuan luar Pernahdilakukan,masyarakatberkontribusiin kind(tenagadanmaterial) Pernahdilakukan,masyarakatberkontribusi uangdaninkind(tenagadanmaterial) Pernahdilakukan,masyarakatberkontribusi uangdaninkind(tenagadanmaterial),panitia pembangunandanpengelolaanyangdibentuk masihadasampaisekarang

0

0

1

25

2

50

3

75

4

100

3.

PenilaianKesediaanBerkontribusi(metodeLADDERI) Penilaian kesediaan Berkontribusi bertujuan untuk mengenali dan mengkaji manfaat dan nilai guna iuran yang dirasakan oleh masyarakat dalam kegiatan pembangunan sarana sanitasikampung;sertadigunakanuntuk menilaikesiapanmasyarakatberkontribusidalam pembangunaninfrastruktursanitasi. Prosespenilaianadalah: 1. ProsesKegiataninidilakukansecaraterpisahantaramasyarakatlakiͲlakidanperempuan, danantarmasyarakatkayadanmiskin(jikamemungkinkan). 2. FMmenjelaskantujuan,maksud,dancarapenerapanteknikini. 3. Mulai berdiskusi mengenai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap sarana sanitasiyangadasaatini,kemudianditulispadakertasflipchart(satukartusatumanfaat) dengantulisan,simbol,ataugambar. 4. FM memfasilitasi dan mengarahkan peserta untuk memberikan penilaian atas manfaat yang dapat dirasakan dibandingkan dengan besarnya iuran yang telah mereka berikan terhadappembangunansaranasanitasi. 5. GunakanbijiͲbijianuntukmenghitungskor.

L a m p i r a n Ͳ 2 |15


6. Skor untuk nilai manfaat dan nilai iuran dijumlahkan dan diisikan ke kolom total, lalu dibuatrataͲratanya. 7. Berdasarkan hasil analisis ini, FM mengajak peserta untuk menilai kesanggupan mereka untuk berkontribusi terhadap pembangunan/perbaikan sarana sanitasi yang akan dilakukan dengan cara memilih kartuͲkartu yang didalamnya sudah ada nilai yang disediakanolehFM. 8. Kartuyangdipilihadalahnilaiyangdimilikiolehmasyarakatyangnantiakandijumlahkan denganskoryanglainpadasesiCommunitySelfͲselectionStakeholdersMeeting.

Tabel5.ContohTabelLadderͲ1

1

ProyekPembangunan SaranaSanitasi

2

dst

No

TotalSkor=

RataͲrata=

Manfaat (1Ͳ10)

BiayaDibayarkan (1Ͳ10)

Informasiyangdiharapkandarikegiatanledder1adalah: 1. Pandangan kelompok mengenai keberadaan setiap jenis manfaat yang dialami oleh mereka. 2. Urutan manfaatͲmanfaat dengan memperhatikan kesesuaian kontribusi (dalam bentuk uang,waktu,tenaga,hartabenda,ataubentuklainnya). 3. ManfaatͲmanfaatyangmemperhatikanisugenderdanpelaksanaanpembagiannya. 16|L a m p i r a n Ͳ 2


Tabel6.IndikatordanVariabelpenilaianLADDER1 (KesediaanMasyarakatUntukMengeluarkanBiaya) Pilihan

Skor

Konversike

Tidakbersediamemberikankontribusi

0

0

Bersediamemberikankontribusihanyauntuk biayapembangunantoilet

1

25

2 Bersediamemberikankontribusiuntuk pembangunanprasaranadansaranaserta biayapengoperasiandanperawatankomponen lainnya

50

3

75

4

100

Bersediamemberikankontribusiuntukbiaya pembangunantoilet,biayapengoperasiandan perawatankomponenterpilihlainnya,dan sebagiandaribiayapembangunankomponen lainnya Bersediamemberikankontribusiuntukbiaya pembangunantoilet,biayapengoperasiandan perawatankomponenterpilihlainnya,dan seluruhdaribiayapembangunankomponen lainnya

4.

KesiapanTeknis(metodeTransectWalk) Penilaian bertujuan untuk mengenali dan mengkaji kondisi sarana sanitasi kampung yang sudahada,untukmenilaitingkatkepuasanmasyarakatterhadapfasilitassanitasiyangada, dan menilai tingkat kelayakan teknis sebagai prasyarat pembangunan infrastruktur sanitasi yang direncanakan dengan cara melakukan observasi langsung oleh FM bersamaͲsama denganmasyarakat.TugasFMdanmasyarakatdikegiatantransectwalkadalah: 1. Menentukan,mengobservasisertamelakukandiskusidenganmasyarakat,antaralain: Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ

LokasiyangdicalonkanmasyarakatuntukbangunanProgramSanitasiPerkotaan; Saranasanitasiyangdigunakanmasyarakatsaatini:jamban,sungai,kolam,dsb; Polapenggunaansaranasanitasi; Ketersediaanlahan; Mukaairtanah;

L a m p i r a n Ͳ 2 |17


Ͳ Ͳ

Materiallokal; Salurandrainase. (contohceklistteknisdapatdilihatpadalampiran3.6)

2. Mencatat semua sanitasi yang dibangun oleh proyek sebelumnya atau oleh pribadi. Secara acak pilihlah titik dengan proporsional (10% dari total) dari masingͲmasing kategori. 3. Melakukan observasi dan pencatatan kualitas konstruksi dengan menggunakan formatobservasijamban/sanitasi,kemudianmendiskusikandenganmasyarakatyang ada di sekitar lokasi sarana sanitasi/jamban tentang pemeliharaan (keberadaan dan keteraturannya), lingkup dan pemakaian, serta konflik kepentingannya. Kemudian catat hasil temuannya. Untuk lokasi yang pernah mendapat proyek jamban/sarana sanitasi, perlu dipilih secara acak jamban/sarana sanitasi yang dibangun sebelum, selama, dan setelah intervensi proyek dengan cara menjumlahkan semua jamban/sarana sanitasi pada ketiga kategori tersebut dan digambarkan persentase perbandingan masingͲmasing kategori. Penilaian menggunakan checklist terhadap kualitaskonstruksi,operasi,danpemeliharaansertamenggunakanjambankeluarga. 4. Menilaikepuasanlayananyangditerima(demandresponsiveness),dengan menggunakanskalapenilaiandarisetiaprumahtanggayangdikunjungiselama transect.Masyarakatdapatmembantumemilihaspekpenilaiankepuasanlayanan. 5. Menilaikepuasanpenggunaansaranameliputitingkatakseslayanan,desain, penggunaanuntukanakͲanak,kualitaskonstruksi,kemudahanpenggunaandan pemeliharaan,nilaimanfaatyangdirasakandarikontribusiuntukmemperoleh layanantersebut,laporanmengenailayanankepadapenggunadengancatatan terpisahuntukpriadanwanita. 18|L a m p i r a n Ͳ 2


Tabel7.IndikatordanVariabelpenilaianTRANSECTWALK KondisiDrainase Pilihan

Skor

Konversi

Adadrainase,rancangannyabaik,dibersihkansecara rutin,danberfungsisecarabaik,tidakadagenangan samasekali Adadrainase,rancangannyabaik,dibersihkansecara rutin,danberfungsisecarabaik,tidakadagenangan dalamwaktulama Adadrainase,tapiairnyamasihtertampungdalam kolam(tidakmengalir,danairjugasedikitmengalirke jalan) Adadrainase,rancangannyaburuk,rusakatau mampet,adagenanganairatauairjugasedikit mengalirkejalan Tidakadadrainase,airkotoryangberadadisarana umum(ataupribadi),adagenanganair,airjuga mengalirkejalan

0

0

1

25

2

50

3

75

4

100

Skor

Konversi

Tersediatoilet/jambandirumahmasingͲmasing

0

0

AdaMCKyangberfungsi,digunakansebagiankcil penduduk,ATAUsetengahdarikeseluruhanrumah telahmempunyaitoilet/jamban+tankisepticsendiri AdaMCKyangberfungsi,digunakansebagianbesar penduduk,ATAUhanyasebagiankecilrumahyang mempunyaitoilet/jamban+tankisepticsendiri Sebagiankecilpendudukbuangairditempat terbuka/sungai,ATAUsebagiankeciljambandialirkan kesungai Sebagianbesarpendudukbuangairditempat terbuka/sungai,ATAUsebagianbesarjambandialirkan kesungai

1

25

2

50

3

75

4

100

Pilihan

Toilet/Jamban

L a m p i r a n Ͳ 2 |19


Pilihan

KetersediaanAir

Skor

Konversi

Airtidakmencukupimeskipununtukminum

0

0

Airhanyamencukupiuntukminum

1

25

Airhanyamencukupiuntukminum,masak,dan mencuci Airhanyamencukupiuntukminum,masak,dan mencuci,danmandi Airhanyamencukupiuntuksemuakebutuhan

2

50

3

75

4

100

Skor

Konversi

Tidaktersedialahanmilikperoranganataunegaradi dalamataudidekatkampung Adalahanmilikperorangan(100Ͳ200m2)didekat kampung Adalahanmiliknegara(100Ͳ200m2)didekatkampung

0

0

1

25

2

50

Adalahanmilikperorangan(100Ͳ200m2)didalam kampung Adalahanmiliknegara(100Ͳ200m2)didalamkampung

3

75

4

100

Kondisi

KetersediaanLahan

5.

KesiapanLembagaSetempat(VennDiagram) Penilaian ini bertujuan untuk mengenali dan mengkaji keberadaan lembaga lokal yang ada dalammasyarakat,manfaatdantingkatkedekatanhubungannyadenganmasyarakat.Secara khusus dapat digunakan pula untuk menilai tingkat kesiapan masyarakat untuk mengelola sanitasisecarakelembagaanlokal.Venndiagramdilaksanakanmasyarakatdengandifasilitasi FASKEL. LangkahͲlangkahkegiatanvenndiagramsebagaiberikut: 1. MemintawargamenuliskanorganisasiͲorganisasiataulembagaͲlembaga kemasyarakatanyangadadikampungmereka; 2. Diskusikandanurutkanorganisasiataulembagayangadaberdasarkannilai pentingnyadalammetaplanberbedaukuran(makinpenting,ukurankertasmakin besar);



3. Diskusikandanurutkanorganisasiataulembagayangadamenurutkedekatannya denganwarga; 4. BuatLingkaranatauorbitsesuaibanyaknyaorganisasiataulembaga; 5. Tempatkanorganisasiterdekatdilingkaranpertamadanseterusnya. Tabel8.ContohDiagramVenn

Organisasi/Lembaga

TingkatKedekatanDenganMasyarakat

A

3

B

1

C

4

D

2

C

MASYARAKAT

A

D

B

Gambar2IndikatorPenilaianDiagramVenn L a m p i r a n Ͳ 2 |21


Tabel9.KetersediaanLembagaͲlembagaSetempatBerdasarkanhasilDiagramVenn

Pilihan

Skor

Konversi Ke

Tidakadalembagalokalyangsangatpentingataubermanfaat bagisebagianbesarmasyarakat Adalembagalokalyangpentingdanbermanfaatuntuksebagian besarmasyarakat,tapitidakdekatdenganmasyarakat Adalembagalokalyangpentingdanbermanfaatuntuksebagian besarmasyarakat,rutinberinteraksidenganmasyarakat,tapi tidakmendapatpengakuanresmidaripemerintah Adalembagalokalyangpentingdanbermanfaatuntuksebagian besarmasyarakat,rutinberinteraksidenganmasyarakat,dan mendapatpengakuanresmidaripemerintah Adalembagalokalyangpentingdanbermanfaatuntuksebagian besarmasyarakat,rutinberinteraksidenganmasyarakat,dan mendapatpengakuanresmidaripemerintah,sertamemiliki akseskeuangan(memilikirekeningbank,memanfaatkan layananpembukuan)

0

0

1

25

2

50

3

75

4

100

6.

RencanaPembangunanSanitasi(ProblemTree) Kegiatan problem tree bertujuan untuk mengkaji dan mengenali masalahͲmasalah sanitasi yang ada di masyarakat dan hubungan sebabͲakibat yang timbul dalam masalah sanitasi yangmerekahadapi;menentukanmasalahͲmasalahintisanitasi(sanitationcoreproblems); serta mengkaji ide/gagasan/rencana masyarakat untuk memecahkan masalah sanitasi yang merekahadapi.ProblemtreedilaksanakanolehmasyarakatdengandifasilitasiolehFM. LangkahͲlangkahproblemtreesebagaiberikut: 1. Jelaskanmaksud,tujuan,danproseskajianmasalahsanitasi; 2. Tulismasalahsecarasingkat,padatdanjelassesuaipandangan/perasaanmasyarakat padakartuͲkartudantempelkanpadapapan; 3. Mintalahkepadamasyarakatuntukmenentukanmasalahinti; 4. Teliti kartuͲkartu lainnya yang menyebabkan terjadinya masalah inti tersebut dan letakkankartuͲkartutersebutdibawahmasalahinti;



5. Minta warga menulis di kartu lain halͲhal yang menjadi akibat dari masalah inti tersebut,laluletakkankartuͲkartutersebutdiatasmasalahinti; 6. Lakukan analisis hubungan sebabͲakibat dengan cara memberi tanda panah antara kartusatudengankartulaindantetapmengacupadacoreproblemnya; 7. Periksalah diagram secara keseluruhan, dan apabila diperlukan, perbaikilah untuk menjaminkeabsahandankelengkapananalisispermasalahansanitasi. 8. Tanyakan kepada mereka tentang ide/gagasan/rencana/action plan perbaikan sanitasi,lalutulislahdikertaslain.

Gambar3.ProblemTree

Tabel10IndikatordanVariabelpenilaianPROBLEMTREE (RencanaPerbaikanSanitasi)

Sanitasitidakmunculdalamanalisismasyarakat

0

Konversi ke 0

Sanitasi muncul tapi tidak dibahas lebih lanjut dalam analisis Sanitasimunculdanbeberapapemecahannyadibahas dalamanalisis Sanitasi dan pilihan pemecahannya dibahas, tetapi tidakadarencanakerjakhusus Sanitasi dan pilihan pemecahannya dibahas, dan rencanakerjakhusustelahdisusunolehmasyarakat

1

25

2

50

3

75

4

100

Pilihan

Skor

L a m p i r a n Ͳ 2 |23


Kota/ kabupaten terseleksi, 7 MoU ditandatangani

1-2 masyarakat terseleksi per kota/ kabupaten

Kota/ kabupaten terseleksi, 7 MoU ditandatangani

TFL Terseleksi

RPA oleh TFL dan Konsultan terlaksana di maks.3 per kota/kabupaten yang mengirimkan EoI

Presentasi kepada stakeholder masyarakat terselenggara

Pertemuan stakeholder seleksi sendiri masyarakat kota/kab. terlaksana & MoU

Briefing TFL Oleh Konsultan

Gambar4.OverviewPelaksanaanRPAdalamtahapImplementasiSPBM

D. KonsolidasiHasilPemetaan Hasil RPA ini dikonsolidasikan dalam suatu bentuk tabel penilaian, dan dipresentasikan pada Rembug RT/RW dan dibuat dalam Berita Acara dengan contoh format dapat dilihat dalam lampiran3.8

No 1 2 3 4

Tabel10.KonsolidasiSkorPenilaian Indikator KelayakanTeknis

Teknik

Transect Walk Kesediaan Pemakai mendanai LadderI perbaikanSanitasi KapasitasKelembagaan: a. Pengalaman membangun Timeline prasarana secara gotongͲ royong b. Kesiapanlembagasaatini Diagram Venn Prioritas perbaikan sanitasi Problem dalam analisi dan perencanaan tree masyarakat

KampungA Skor

Bobot

KampungB Nilai

Skor

Bobot

Nilai

69.00

35%

24.15

75.00

35%

26.25

CS1.1

75.00

20%

17.50

CS4.1

100.00

CS5.1

75.00

10%

7.50

75.40

CS3.1Ͳ CS3.4 CS2.1

69.0 0 75.0 0

35%

24.15

35%

26.25

CS3.1Ͳ CS3.4 CS2.1

CS1.1

100. 00

20%

20.00

CS4.1

100. 00 100. 00

CS5.1

10%

10.00 80.40



PetunjukPenyusunanRKM A. Penjelasan Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) merupakan bukti dokumen resmi perencanaan perbaikan sanitasi oleh masyarakat, sekaligus sebagai dasar untuk pencairan BLM. RKM ini dibuat oleh KelompokSwadayaMasyarakat(KSM Penyusunan RKM dilakukan dengan pendekatan partisipatif, artinya semaksiͲmal mungkin melibatkan masyarakat dalam semua kegiatan yang dilakukan, baik manajemen maupun teknis. Pekerjaan yang membutuhkan keahlian teknis diserahkan kepada tenaga ahli, namun tetap melibatkanmasyarakat. Dokumen RKM ini berisi mengenai Teknologi Sarana Sanitasi Terseleksi, DeͲtailed Engineering Design(DED)danRencanaAnggaranBiaya(RAB),KelompokSwadayaMasyarakat(KSM)SANIMAS, Mekanisme dan Jadwal Pencairan Kontribusi, Rencana Kerja Masyarakat (RKM), Konstruksi dan Supervisi, Capacity Building, Pengoperasian dan Perawatan (O & M), serta Penjaminan Sistem. RKMinikemudiandiajukanolehKSM,untukkemudiandiverifikasidandisetujuiolehDPIU. Dalam penyusunan RKM ini, FM berkewajiban untuk memberikan bimbingan baik teknis dan manajemenkepadaPokjaSanitasi. 1.

TujuanSecaraUmum Teridentifikasinya kebutuhan masyarakat, baik lakiͲlaki dan perempuan, maupun kelompok kayaͲmiskin untuk memecahkan masalah sanitasi yang ada berdasarkan kemampuan masyarakatitusendiri.

2.

TujuanSecaraKhusus 1) Mengumpulkan informasi sanitasi secara kwantitatifͲsistematis dengan menggunakan alatͲalat participatory, untuk menilai kesinambungan dan ketanggapan terhadap kebutuhan; 2) Teridentifikasinyamekanismeuntukmengenalsejumlahindikatoruntukkesinambungan denganmemperhatikanperlengkapanpelayanansanitasisertaprosesuntukmelakukan participatoryassessment; 3) Teridentifikasinya informasi tentang kesetaraan akses pada pelayanan yang ada, partisipasidalampengambilankeputusan,kebutuhandan kepuasanpengguna,kualitas pelayanandanpengelolaanolehmasyarakat; 4) Teridentifikasinya kebutuhan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dengan tujuanagarpelayanandapatberkesinambungan;

L a m p i r a n Ͳ 2 |25


5) Teridentifikasinya kebutuhan dan rencana masyarakat untuk memecahkan masalah sanitasi.; 3.

PersiapanPelaksanaan 1) PersiapanTimFasilitator Ͳ Siapaberperansebagaiapadankapan Ͳ Penyiapanlogistik,materidanalatͲalatuntukRKM Ͳ Kontakpersondimasyarakat 2) Menentukanwaktudantempat 3) Melaksanakanpertemuansesuaijadwaldankesepakatan 4) Komunikasidankoordinasidengansemuastakeholde

4.

TopicdanMetodeYangDigunakan Topikdanmetodeyangdigunakanadalahsebagaberikut Tabel11TopikdanmetodepenyusunanRKM

No

Topik

Penentuan

1

Penentuan calon penerima manfaat Wealth Classification program/pengunasarana CommunityMapping

2

PilihanTeknologi,DED,danRAB

Presentasi ICC, Transect Walk untukdatateknis

3

RencanaKontribusiMasyarakat

PresentasiopsiͲopsi,ladderͲ2

4

ProgramSanitasiPerkotaan

Presentasi opsiͲopsi KSM, Diagram Venn

5

RencanaTraining(CapacityBuilding)

PerticipatoryTrainingAssessment

dan



B. PelaksanaanRembugPenyusunanRKM 1.

TahapanPenyusunanRKMsebagaiberikut: 1) Klasifikasi Kesejahteraan, yaitu mengklasifikasi jumlah penduduk kampung ke dalam kategori tingkat kesejahteraan (kaya, menengah, miskin) menurut kriteria khusus dan istilahsetempat; 2) Pemetaan Sanitasi Kampung oleh Masyarakat, yaitu mempelajari keadaa masyarakat menyangkutsaranaairbersihdansanitasi; 3) Partisipasi dan Kontribusi, yaitu menilai dan menganalisa kesetaraan dan transparansi penggunasaatdanpascapembangunansarana; 4) Siapa Melakukan Apa, yaitu mengetahui peranan lakiͲlaki dan perempuan pada tahap perencanaan,pembangunan,danpemeliharaansarana; 5) PembagianKerjaberdasarkanPeranGender,yaitumenilaidanmenganalisapembagian kerja,jenispekerjaan,danpekerjaanyangdibayaratautidak. Pocket Voting

RPA

Klasifikasi Kesejahteraan

Siapa melakukan apa

Pemetaan Masyarakat

Perilaku yang baik dan kurang baik terhadap kesehatan Contamination Route

Ladder 2

Perjalanan Transect Masyarakat yang tidak terlayani

Kalender Musim

Pengelolaan dan Pengambilan Keputusan

Pertisipasi saat pembangunan infrastruktur

Pleno Besar

Pengambilan Keputusan

Rencana O&M Rencana Pelathian

Gambar5TahapanPenyusunanRKM L a m p i r a n Ͳ 2 |27


Presentasi teknis ICC dan Pilihan teknologi terseleksi

Penyusunan DED & RAB berdasarkan klasifikasi kesejahteraan

BKM Program Sanitasi Perkotaan Terbentuk

Skema dan mekanisme kontribusi disepakati

Rencana konstruksi, kontribusi, pelatihan, O&M tersusun

Minimal 1 Kampung terseleksi perkota/ kabupaten

Pembukaan Rekening Program

Finalisasi RKM (DED, RAB, rencana pendanaan dan pelatihan, rencana monitoring can OM

Minimal 1 Kampung terseleksi perkota/ kabupaten

Metode-metode partisipatif (CPA) yang terkait dengan kegiatan: seleksi teknologi, panitia Program Sanitasi, kontribusi, O&M terlaksana di tiap masyarakat

Gambar6KegiatanͲkegiatanpenyusunanRKM

2.

Peserta/Partisipan Partisipan terdiri dari berbagai komponen masyarakat yang ada di kampung yang bersangkutan, baik perempuan, lakiͲlaki, kayaͲmiskin, maupun tokoh formal dan informal. Semakin banyak komponen masyarakat yang terlibat dalam proses penyusunan RKM ini adalahsemakinbaik.

3.

WaktudanTempatPertemuan Waktu pelaksanaan rembug (hari, tanggal, dan durasi perͲpertemuan) disesuaikan dengan kesepakatan warga. Waktu yang dibutuhkan untuk implementasi RKM yang terdiri dari 6 Tahap adalah 20 jam efektif. Untuk tempat pertemuan, cukup luas, bersifat netral, dan mudahdiakses. Waktu pelaksanaan rembug (hari, tanggal, dan durasi perͲpertemuan) disesuaikan dengan kesepakatan warga. Keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk implementasi RKM yang terdiri dari 6 tools adalah 20 jam efektif. Dengan demikian, apabila dalam satu hari masyarakat bisa meluangkan waktu 2Ͳ4 jam (biasanya malam jam 19.00 s/d jam 23.00),



2Ͳ3kaliseminggu,makapenerapanRKMinibisaselesaidalam1bulanlebih.Untuktempat pertemuan, yang perlu diperhatikan adalah cukup luas, bersifat netral, dan mudah diakses olehmasyarakat.

ContohalokasiwaktuuntukpenyusunanRKMsebagaiberikut: Tabel13.AlokasiwaktupenyusunanRKM

Minggu ke 1

Kegiatan Ͳ Ͳ

Kebutuhan Waktu

Perkenalan tim: pendalaman tentang apa itu SPBM, bagaimanaprosesnya,siapapartisipannya, Kontrak belajar: Kapan, siapa dan berapa partisipan, bagaimana mengikuti proses, hasil yang hendak dicapai adalah: 1) Klasifikasikesejahteraan 2) PemetaanSosial

4Ͳ5jam

2

Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ

DiskusiHasilRKMPokjaSanitasiBKM PresentasiKatalogPilihanInformasi MengidentifikasikanPilihanTeknologiyangdipilih SiapaMelakukanApa Indentifikasitooldanhargamaterial

4Ͳ5jam

3

Ͳ Ͳ Ͳ

Reviewpertemuanlalu Memilihteknologiyangdiinginkan DED (rancang bangun terinci) dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) Kontribusi Partisipasisaatpembangunanpelayanan Pembagian kerja berdasarkan peran gender dan waktu kerja (ladderͲ2)

4Ͳ5jam

4Ͳ5jam

Ͳ Ͳ

Reviewpertemuanminggulalu DED (rancang bangun terinci) dan revisi RAB (Rencana AnggaranBiaya)lanjutan Kontribusilanjutan PembukaanrekeningProgramdanwaktukerja(ladderͲ2)

Ͳ Ͳ

Reviewpertemuanminggulalu Rencanapelatihan

4Ͳ5jam

Ͳ

FinalisasibukuRKM

Ͳ Ͳ Ͳ 4

5

Ͳ Ͳ

L a m p i r a n Ͳ 2 |29


C. TahapanPelaksanaanPenyusunanRKM 1.

KlasifikasiKesejahteraan(WealthClassification) a.

Tujuanklasifikasikesejahteraanadalah 1) Mengklasifikasikan jumlah penduduk RT/RW/Kelurahan kedalam kategori tingkat kesejahteraan(kaya,miskin,sedang),menurutkriteriakhusussetempatdanseͲsuai dengan istilah setempat, serta proporsi populasi masingͲmasing klasifikasi status sosialuntuktiapkategori; 2) Klasifikasi kesejahteraan digunakan untuk mengidentifikasi kelompok yang terliͲbat pelaksanaan forum discussion group (FGD), untuk memetakan akses orang miskin dan kaya terhadap sarana, fungsi dan pekerjaan, serta mengidentifikasi perbedaan tingkatpartisipasimasyarakatdansebagainya.

b. ProsesKlasifikasiKesejahteraan 1) Dimulai diskusi kelompok dengan menyertakan wanita dalam masyarakat, tentang bagaimanamembedakanrumahtanggadalamkomunitasmereka; 2) MencatattingkatanstatussosialyangadadimasyarakatsertamenetapkankriteͲria tiap tingkat status sosial, dengan media kertas dan spidol/pena fasilitator menͲ garahkan masyarkat untuk menggambar orang kayapada umumnya dalam masyarakat; 3) Setelah satu kelompok sibuk, fasilitator mengarahkan 2 (dua) kelompok untuk menggambar orang miskin dan menengah, hasil dari ketiga gambar tersebut dileͲ takkansecaraberderetdanterpisah; 4) Fasilitatormengarahkanmasyarakatuntukmendeskripsikansertamenulisdibawah masingͲmasing gambar tentang kriteria kaya, menengah dan miskin (minimal 67 kriteriapadamasingͲmasingstrata); 5) Fasilitator menggali keterangan rasional atau alasan khusus dibalik kriteria yang keluar.Setelahitudiklarifikasikankemasyarakattentangkebiasaanmereka,apakah mereka mengutamakan sumber tunggal? sosioͲekonomi mereka? serta seberapa jauhgeneralisasidapatdilakukan; 6) Denganmendistribusikan100benih/batu(menunjukkanpopulasitotalmasyaraͲkat) menurutketigastatussosial,dimanajumlahbenihpadapsetiaptingkatstatussosial menunjukkanprosentasepopulasipadatiapkategori; 7) Kelompok kemudian menulis karakteristik dan prosentase hasil diskusi dalam lemͲ baran kertas yang besar sebagai acuan pekerjaan berikutnya maupun pekerjaan yangmembutuhkanpengelompokkan. 30|L a m p i r a n Ͳ 2


Informasiminimumyangdiharapkanadalah: a. Kesepakatankriteriaklasifikasikeluargakaya,menengah,danmiskin; b. Perkiraandistribusikeluarga/rumahtanggauntuksetiapkategoriyangmuncul; c. Memberikaninformasidiatasuntukprosespemetaansosialdanidentifikasipeserta untukberpartisipasidalamkelompokterfokus. FormatLembarKerjauntukkegiataninidapatdilihatpadaFormat3.9Lampiran 2.

PemetaanSanitasiKampung Pemetaan sanitasi II ini dilaksanakan pada lokasi setiap kampung di kelurahan yang bersangkutan.PemetaanyangdilakukanpadaprosesSanitasiIIinilebihmendetaildaripada saatprosesPemetaanKebutuhanSanitasi. a.

Tujuan: 1) Mempelajari kondisi sarana air bersih dan sanitasi masyarakat (tradisional maupun yangberasaldaribantuan); 2) Mempelajariakseskeluargakaya,menengahdanmiskinterhadapsaranatersebut; 3) Mempelajari dari keluarga kelas sosial apa (kaya, menengah dan miskin) anggota badanpengelola,baiklakilakiatauperempuanyangbekerjadalambidangpelayaͲ nan sarana air bersih, sanitasi dan promosi hidup sehat/bersih, serta siapa yang pernahatauakanmendapatpelatihan.

b. Proses: 1) Minimal sehari sebelum proses pemetaan, fasilitator/pokja sanitasi berdiskusi dengan wakil masyarakat (laki atau perempuan) mengenai kelurahan yang akan dipetakan (dalam beberapa kasus, gambarkan peta secara umum), sistem penyediaanairbersihbaikyangtradisonalmaupunyangbaru(proyek),sertarumah keluarga kaya, menengah, maupun miskin berdasarkan kriteria yang telah dibuat pada saat klasifiͲkasi kesejahteraan. Kemudian pilih satu atau dua RT/RW/Lingkungan yang dipilih mewakili kelurahan, baik dari keluarga mampu maupuntidakmampu.Pastikanwargayangakanikutprosespemetaanberasaldari lokasi yang akan dipetakan, baik lakiͲlaki atau perempuan, serta si kaya maupun miskin; 2) Idealnyaacaradiadakandilokasiyangmudahdiaksesorangbanyak,cukup penerangandanjauhdarigangguancuaca;

L a m p i r a n Ͳ 2 |31


3) Fasilitatormenjelaskantujuandarikegiatanini,sertamengembangkanlegendayang akandigunakandalampemetaanini,seperti: Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ

Jalan,gang/lorong,jalansetapak; Rumah(tandaisesuaikategorikesejahteraanyangtelahdibuatmasyaraͲkat); TandaͲtandautamasepertisekolah,dll; Tempatibadah:Masjid,Gereja,Pura,dll; Sumberair:alamiataubuatan; SaranasanitasiumumdanrumahͲrumahyangmemilikijamban(bantuanatau lainnya); Rumahbadanpengelola(lakiͲlakiatauperempuan)pelayanansaranaairbersih danprogramsanitasi; Rumahmasyarakatyangtelahmenerimabantuanpelatihandalambentuk apapun.

4) Tandaidalampetamengenaiaksesmasyarakatterhadapsaranaairbersihmaupun sanitasi,baikmaupunburuk.Perlujugadiketahuipenyebabnya,kurangairataujauh dsb; 5) KelompoklakiͲlakidanperempuan,secaragabunganatauterpisah,tergantung hubungangender,menggambarpetapermukimansetempatdiataskertasbesar,dan dapatdilakukandiataslantaiatauditempeldipapan,sertadilakukandiruang terbuka; 6) Lakukanreproduksi(menyalin)hasilgambarpetakedalamkertas,setelahkegiatan selesai; 7) Kelompokdiskusimemberiskor/nilaimengenaikeadaanaksesterhadapsaranaair bersihdansanitasi; 8) Fasilitatormengisilembarisian,jumlahtitikairdanfasilitassanitasidalampeta; 9) PetatersebutdigunakanolehKSMuntukacuankegiatanlanjutan,terutamauntuk merencanakanjalurdanpartisipanyangterlibatdalamtransectwalk.



Gambar3ContohPemetaanSanitasi

HalͲhalyangperludiperhatikanpadaprosespemetaansanitasi: a. Ada perwakilan dari masingͲmasing lokasi (RT, RW, Banjar, LingkunͲgan) baik lakiͲlaki maupunperempuan; b. Media yang digunakan dapat memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk terlibat dalamkegiatanpemetaan,yakni: Ͳ

Mediacukupluas,sehinggagambar/simboltidakberhimpitan;

Ͳ

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di ruang umum sehingga tiap orang mudah untuk hadir(miskin/kaya);

Ͳ

Ruangkegiatanterlindungdarigangguancuaca(angin,hujan,dll).

c. Buatterlebihdulusimbol/legendayangdisepakatiolehmasyarakat. FormatlembarkerjapemetaandapatdilihatpadaFormat3.10Lampiran L a m p i r a n Ͳ 2 |33


3.

TransectWalkII Transect Walk II memiliki tujuan yang sama dengan transect walk pada proses RPA, yaitu untuk mengenali dan mengkaji kondisi sarana sanitasi kampung, menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap fasillitas sanitasi yang ada, serta menilai tingkat kelayakan teknis sebagai sebagai prasyarat pembangunan infrastruktur sanitasi yang direncanakan dengan caramelakukanobservasilangsungolehFMbersamaͲsamadenganmasyarakat. Proses: 1. 2.

4.

Dilakukandilokasiyangtelahdisepakatiolehmasyarakatpenerimabantuankegiatan; KegiatantransectwalkIIdilakukanlebihdetaildarikegiatantransectwalkawal(RPA), sertamendapatkesepakatandanpersetujuandarimasyarakat.

SurveyPartisipasidanKontribusi a.

Tujuankegiatansurveypartisipasidankontribusiadalah: 1. Menilai dan menganalisa kesetaraan dan transparansi kontribusi pengguna saat pembangunandanpaskapembangunansarana; 2. Menilai dan menganalisa komposisi serta pengaruh badan pengelola masyarakat selama pembangunan sarana layanan, termasuk keterwakilan gender, kemiskinan maupunkontrolmerekasaatpelaksanaan.

b. Proses/Tahapankegiatan: 1. Pemberian nilai sejarah pembangunan pelayanan yang dilakukan oleh lakiͲlaki maupun perempuan yang tinggal dalam masyarakat serta mengetahui sejarah dari pengalamannya.Sebagaicontoh,lakiͲlakidanperempuanyangterlibatdalambadan pengelolasetempatataumasyarakatyangterlibatdalampembangunan; 2. FasilitatormenanyakankepadapesertaartikontribusiolehlakiͲlakidanperempuan. ApakahlakiͲlakidanperempuanpunyapengertianyangbedatentangkontribusi; 3. Melakukandiskusikelompok,membahastentangsiapaberkontribusiapapadasaat pembangunan. Bentuk kontribusi dapat berupa tenaga kerja, seperti menggali loͲ bang, sumbangan berupa bahanͲbahan setempat maupun uang, disamping juga dalambentukbahanmakananuntukparapekerjadantukang; 4. Apabilakelompokmiskinmemberikontribusilebihsedikit,makaperlumencaritahu bagaimana keputusan tersebut dibuat : oleh satu orang, tokoh elit setempat, atau lakiͲlakidanperempuananggotamasyarakat.JikapenentuanvariasikontriͲbusiyang disesuaikan dengan kemampuan membayar hanya dilakukan oleh elit, maka ada 34|L a m p i r a n Ͳ 2


kemungkinan mereka yang berkontribusi lebih besar akan menggunaͲkan hal tersebutsebagaialasanuntukmelakukankontrolterhadappelayanan; 5. Perlu diketahui sumber pendapatan dari kaum lakiͲlaki maupun perempuan, pengelolaan pengeluaran rumah tangga, maupun pola kontribusi untuk pelayaͲnan saranasanitasipadasuatulingkunganmasyarakat. Contohlembarkerja,PartisipasiSaatdanPascaPembangunanSaranadapatdilihatpada Format3.11Lampiran 5.

SurveySiapaMelakukanApa(PembagianPeran) a.

Kegiataninibertujuan: 1. MengetahuiperanlakiͲlakidanperempuanpadatahapperencanaan,pembangunan danpemeliharaansaranasanitasi; 2. Membangun kesadaran dan pengertian tugasͲtugas rumah tangga dan keͲ masyarakatanyangdilakukan,baikolehperempuanmaupunlakiͲlaki; 3. Mengidentifikasi perubahan tugas yang sangat diperlukan dan layak yang telah dialokasikan.

b. Proses/TahapKegiatan: 1. Fasilitatormemfasilitasidiskusikelompokuntukmengulangpelajaranapayangtelah diperolehpadapertemuansebelumnya; 2. Membagikelompok,denganmasingͲmasingkelompokberanggotakansebanyak5Ͳ8 peserta; 3. SetiapkelompokdiberigambarseoranglakiͲlaki,perempuan,pasanganlakiͲlakidan perempuan secara bersamaͲsama, serta satu set gambar yang memperlihatͲkan tugas yang berbeda. Setelah itu, kelompok berdiskusi tentang siapa biasanya yang melakukanpekerjaantersebut. Apabila kelompok setuju, tempatkan gambar tersebut di bawah gambar lakiͲlaki, perempuanataupasanganlakiͲlakidanperempuanyangmenjadipilhankelompok. Untuk gambar pasangan lakiͲlaki dan perempuan artinya keduanya melakukan pekerjaantersebut; 4. Memfasilitasi kelompok untuk bekerja dengan gambar yang mereka miliki dan mendiskusikantemuanͲtemuanmereka.Kelompokbisamelepasdanmenempelkan kertasyangmenggambarkantugaslakiͲlakidanperempuandiataskertaskosong. L a m p i r a n Ͳ 2 |35


5. MasingͲmasingkelompokmempresentasikanpilihanmereka,denganmenjeͲlaskan pilihanmerekadanmenjawabbeberapapertanyaan,diantaranyameliputi: Ͳ

Siapamelakukanapa;

Ͳ

BebankerjaantaralakiͲlakidanperempuan;

Ͳ

Bagaimanaperbedaanbebankerjayangadabisamempengaruhialokasi pekerjaanuntukmenanggulangipenularanpenyakitdiare;

Ͳ

KeuntungandankerugianpergantiantugasyangdilakukanolehlakiͲlakidan perempuan;

Ͳ

HalͲhalpotensialuntukperubahantugasyangdilakukanolehlakiͲlakidan perempuan

6. Menugaskantiapkelompokuntukmengidentifikasiperanmanayangakanmerubah atau memodifikasi halͲhal yang layak untuk mengembangkan saniͲtasi dan kesehatan pribadi, merekam kesimpulanͲkesimpulan hasil identifiͲkasi tersebut untukdimanfaatkanpadakegiatanmonitoringselanjutnya; 7. Memfasilitasi diskusi kelompok tentang apa yang menjadi pembelajaran dari kegiatanini,sertaapayangmasyarakatsukadantidaksukadarikegiatanini. Contoh lembar kerja, pembagian kerja berdasarkan gender : Siapa Melakukan Apa dapat dilihatpadaFormat3.12Lampiran 6.

PembagianKerjaBerdasarkanGenderdanWaktuKerja(LadderII) a.

Pembagiankerjaberdasarkangenderdanwaktukerja(ladderII)bertujuan: 1. Untukmenilaidanmenganalisapembagiankerja,jenispekerjaansertamenentukan pekerjaan yang perlu dibayar atau tidak, terkait dengan pelayanan sarana antara perempuandanlakiͲlaki,sertakayadanmiskin; 2. Sebagaialatkajiulangbagidatadaritoolslain.

b. Proses/tahapankegiatan: 1. Fasilitatormelakukan diskusi kelompok terfokus lakiͲlaki dan perempuan, kaya dan miskin; 2. Kelompok menentukan tugas/pekerjaan yang berhubungan dengan sarana sanitasi yang ada, dengan cara peserta menuliskan tiap jenis pekerjaan pada sebuah kartu. Peserta dengan kemampuan baca tulis rendah dapat membuat gambar dari 36|L a m p i r a n Ͳ 2


pekerjaanatautugasyangterkaitdengankonstruksi,pemeliͲharaandanmanajemen saranayangtelahdibangun; 3. Dengan diskusi kelompok, kemudian menentukan mana pekerjaan yang memͲ butuhkankeahlian/pelatihansepertipengelolaanadministrasikeuangandansistem iuran.Dilihatdarisisistatuspekerjaan,memimpinrapatmemilikistatusyangpaling tinggi, sedangkan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan fisik seperti membersihkan sarana dan memperbaiki kerusakan merupakan pekerͲjaan dengan statusrendah 4. Fasilitator membuat gambarͲgambar yang terkait dengan pembangunan dan pemeliharaansarana.Jikakelompokdiskusitidaksetujudenganartisebuahgambar, maka sisihkan gambar tersebut. Sebaliknya, jika ada ide kelompok yang belum ditunjukkanolehgambar,makafasilitatormembuatgambarterseͲbutataumenulis dikertasbaru 5. Dengan menggunakan potongan kertas berwarna, batu, bijiͲbijian atau bahan lokal lainnyapesertamenandakanpekerjaanyangdilakukanolehperempuandanlakiͲlaki, sertapekerjaanyangdibayarmaupuntidakdibayar; 6. Fasilitatormemfasilitasidiskusihasiltemuandanhasildaripertemuan. Contohlembarkerja,pembagiankerjaberdasarkangenderdanwaktukerja/LadderͲ2dapat dilihatpadaFormat3.13 7.

PenyusunanUsulanRKM Darihasilsurveydiatas,KSMbersamaKaderMasyarakatmengonsolidasikannyadalamsuatu Dokumen Usulan RencanaKegiatan Masyarakat (RKM)dengan bimbinganFM. UsulanRKM akan memuat Rekomendasi Sarana Sanitasi, Rencana Operasi dan Pemeliharaan, termasuk RencanaPembiayaanOperasidanPemeliharaan. a.

PilihanSaranaSanitasi PilihanSaranaSanitasiiniberisikan 1. LatarBelakangyangmendasariKegiatan,didasarkanpadaHasilSurvey; 2. Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai dengan Pelaksanaan Pembangunan SaranaSanitasi.; 3. ManfaatPekerjaanterhadapwargadanLingkunganHidupDesa; 4. Pelaksanaan Pekerjaan, baik yang berhubungan dengan Dana, Waktu, Pelaksana danPelakuͲpelakulainyangmungkinterlibat;

L a m p i r a n Ͳ 2 |37


5. Kebutuhan Lahan untuk kegiatan yang diusulkan, serta mekanisme pelaksanaannya; 6. MekanismePelaksanaan,PengelolaandanPengawasan; 7. ProfilLokasiSasaranyangmenunjukkanKondisiAwaldanDataPrasaranaSanitasi setempat; Untukjeniskonstruksiyangtidakadaataulebihrumitharusmendiskusikannyaterlebih dahuludenganSatkerPLPKotasetempat. b. UsulanRencanaOperasidanPemeliharaan TujuanKegiatanOperasidanPemeliharaanInfrastrukturTerbangunadalah: 1) Tersedianya Infrastruktur yang tetap Berfungsi dengan Kualitas dan Umur PelayananyangsesuaidenganRencana. 2) Pemeliharaan yang Tepat Waktu dan Tepat Sasaran, dapat Menghemat Biaya Pemeliharaan. 3) TersedianyaOrganisasiPengelolayangAktifdanberfungsidenganbaik. Rencana Operasi dan Pemeliharaan Baru disusun sebagai Rencana Awal. Sedangkan Finalisasi Rencana Operasi dan Pemeliharaan dibahas dan ditetapkan melalui Rembug WargaTingkatRT/RWIIIsebelumpelaksanaanPekerjaanKonstruksi c. UsulanRencanaPembiayaanOperasidanPemeliharaan Pada TahapPenyusunanRKM,AspekPembiayaanBaru disusunpada TahapIdentifikasi dari Rencana Pembiayaan. Sedangkan secara mendetail terhadap Aspek Operasi dan PemeliharaandidiskusikandalamRembugWargaTingkatRT/RWIII. ContohPenyusunanUsulandapatdilihatdi(Format4.1Lampiran). 8.

PenyusunanDEDdanRAB. Penyusunan Rencana Teknis dan RAB yang dilaksanakan oleh BKM, KM dengan dibimbing olehFM.HasildariKegiataniniharusdikonsultasikandenganSatkerPLPdanTAMK. Tahapinidilaksanakan: 1. Penyusunan Rencana Teknis; Hasil Penyusunan Rencana Teknis diwujudkan dalam Dokumen Rencana Teknis dan Gambar Desain Teknis (Format 4.8 Lampiran). PenyusunanRencanaTeknisharusmengacukepadaPetunjukTeknisSanitasi. 2. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB); Hasil Penyusunan RAB berupa Perhitungan Volume Pekerjaan, (berdasarkan Rencana Teknis yang telah disusun),



harga dari berbagai macam bahan/ material, alat dan tenaga yang dibutuhkan pada suatukonstruksi(Format4.10Lampiran). 9.

PengajuanDokumenRencanaPembangunan Usulan RKM yang telah difinalisasi dan rencana DED serta RAB tersebut dikonsolidasikan dalamsatubuku,dijiliddenganjudul:DokumenRencanaPengajuan.Isinyaadalah: 1. Profillokasi 2. KetersediaanLahan 3. PenentuanCalonPengguna 4. PemilihanTeknologiSanitasi 5. DEDdanRAB 6. MekanismePencairanDana 7. RencanaPengelolaanKeuanganSPBM(Rekening,AdministrasipembukuanBLM, Mekanismepembelanjaan,Laporankeuangan) 8. RencanaKerjaMasyarakat Ͳ

RencanaKonstruksi

Ͳ

RencanaKontribusiMasyarakat

Ͳ

RencanaPelatihan

Ͳ

RencanaOperasidanPemeliharaan.

UsulanDokumenRencanaPembangunaninidiserahkankepadaDPIUdisertaidenganSurat PengantarUsulanKelurahan(Format4.1Lampiran).

L a m p i r a n Ͳ 2 |39

Pedoman Pelaksanaan Sanitasi

Recommend Documents