BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Gangguan jiwa dalam pandangan masyarakat masih identik dengan “gila” “gila” (psikotik) sementara kelompok gangguan jiwa lain seperti ansietas, depresi dan gangguan jiwa yang tampil dalam bentuk berbagai keluhan fisik kurang dikenal. Kelompok gangguan jiwa inilah yang banyak ditemukan di masyarakat. Mereka ini datang ke pelaynan
kesehatan kesehatan
umum
dengan
keluhan
fisiknya, sehingga petugas kesehatan sering kali terfokus pada keluhan fisik, melakukan berbagai pemeriksaan dan memberikan berbagai jenis obat untuk mengatasinya.
Masalah kesehatan jiwa
yang melatarbelakangi keluhan fisik tersebut sering kali terabaikan, sehingga pengobatan menjadi tidak efektif.
Masalah kesehatan jiwa tidak menyebabkan kematian
secara
langsung,
namun
akan
menyebabkan penderitaan berkepanjangan baik bagi individu, individu, keluarga, masyarakat dan negara karena penderitanya menjadi tidak produktif dan bergantung pada orang lain. Masalah kesehatan jiwa juga menimbulkan menimbulkan dampak sosial antara lain meningkatnya bunuh
diri,
kenakalan
angka
kekerasan,
penganiayaan penganiayaan remaja,
anak,
kriminalitas, perceraian,
penyalahgunaan
zat,
HIV/AIDS, perjudian, pengangguran dan lainlain. Oleh karena itu masalah kesehatan jiwa perlu ditangani ditangani secara serius. serius. Masalah kesehatan jiwa di masyarakat semakin kompleks
dan
semakin
meningkat,
maka
diperlukan pendekatan dan pemecahan masalah dengan persiapan dan langkah-langkah yang tepat. Masalah ini tidak dapat dan tidak mungkin mungkin diatasi oleh pihak/sektor kesehatan saja, tetapi membutuhkan suatu kerja sama yang luas secara
lintas program dan lintas sektor, termasuk peran serta
masyarakat
dan
kemitraan
swasta.
Pendekatan yang bersifat multidisipliner dengan pelaksanaan yang bersifat lintas sektor melalui perkembangan Indonesia,
upaya
khususnya
kesehatan sejak
jiwa
di
diberlakukannya
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pelaksanaan
upaya
pencegahan
dan
penanggulangan permasalahan kesehatan jiwa di masyarakat, dilakukan dengan persiapan dan langkah-langkah yang tepat, untuk itu perlu adanya
suatu
pedoman
program
pelayanan
kesehatan jiwa masyarakat. B. Tujuan Program
Pedoman ini disusun dengan tujuan : 1. sebagai acuan bagi petugas dalam pelaksanaan dan pengembangan program/kegiatan kesehatan jiwa masyarakat di wilayah kerja Puskesmas,
2. agar
program
pelayanan
kesehatan
jiwa
masyarakat dapat dikelola dengan baik dari aspek manajemen di tingkat Puskesmas maupun aspek pelayanan
kepada
masyarakatyang
meliputi
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. c.
Sasaran Program
sasaran dari program ini adalah petugas mampu untuk menangani kegiatan – kegiatan program kesehatan jiwa C. Ruang Lingkup Pelayanan Ruang lingkup pelayanan adalah Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) klinis bagi penderita jiwa di Puskesmas, dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pelayanan
Jiwa
Masyarakat
melalui
deteksi
dini
secara
aktif,
pengobatan/psikoterapi, pemantauan pengobatan, rujukan /rujukan balik dan rehabilitasi sosial berbasis pemberdayaan masyarakat serta kerja sama lintas program dan lintas sektor terkait.
Lingkup masalah jiwa yang
ditangani secara garis besar dibedakan menjadi : 1. Masalah kejiwaan yang terkait dengan makna dan nilai kehidupan manusia :
a. Masalah kesehatan jiwa yang berkaitan dengan life cycle kehidupan manusia mulai dari persiapan pranikah, anak dalam kandungan, balita, anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. b. Dampak dari menderita penyakit menahun yang menimbulkan disabilitas. c. Pemukiman yang sehat d. Pemindahan tempat tinggal 2. Masalah Psikososial yaitu masalah psikis atau kejiwaan yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial : a. Psikotik gelandangan b. Pemasungan penderita gangguan jiwa c. Masalah anak jalanan d. Masalah kenakalan remaja e. Penyalahgunaan NAPZA f. Tindak kekerasan sosial g. Stress pasca trauma h. Pengungsi/migrasi i. Masalah usia lanjut j. Masalah kesehatan kerja : kesehatan jiwa di tempat kerja, penurunan produktivitas, stress di tempat kerja, dan lain-lain. 3. Masalah gangguan jiwa :
a. Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan NAPZA b. Skizofrenia c. Gangguan afektif (depresi, mania) d. Ansietas/kecemasan, gangguan somatoform (psikosomatik) e. Gangguan mental organik (demensia/alzheimer, delirium, epilepsi, pasca stroke, dll) f. Gangguan jiwa anak dan remaja (gangguan perkembangan belajar, autisme, gangguan tingkah laku, hiperaktifitas, gangguan cemas dan depresi) g. Retardasi mental
D. Batasan Operasional Batasan
operasional
yang
digunakan
dalam
Pedoman
Pelayanan
Kesehatan Jiwa Masyarakat sebagai berikut : 1. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. 2. Gangguan Jiwa (Mental Disorder) adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa seseorang yang menunjukkan sindrom dan atau perubahan perilaku yang
berlebihan terjadi tanpa alasan masuk akal secara klinik bermakna dan dapat menimbulkan penderitaan atau hambatan di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. 3. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan,
dan/atau
kualitas
hidup
sehingga
memiliki
risiko
mengalami gangguan jiwa. 4. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. 5. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat. 6. Anamnesis adalah upaya mengumpulkan data mengenai penderita dan penderitaannya,
mengenai
keluhan-keluhannya,
riwayat
perjalanan
penyakit, latar belakang keluarga, kejadian sekarang dan terdahulu, yang
didapat
melalui pengamatan
dan wawancara.
Data
yang terkumpul
dijadikan bahan untuk mendapatkan suatu diagnosis penyakit/masalah. 7. Sikap mental merupakan kondisi kejiwaan, perasaan dan keinginan seseorang, yang mempengaruhi perilaku diwujudkan dalam perbuatan seseorang, dan tumbuh sebagai hasil dari proses tumbuh kembang individu sejak
masa
bayi/anak
dan
berkembang
melalui
pendidikan
dan
pengalaman hidup. 8. Kesehatan Jiwa Masyarakat adalah suatu orientasi kesehatan jiwa yang mencakup
semua
kegiatan
kesehatan
jiwa,
yang
dilaksanakan
di
masyarakat dengan menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif tanpa melupakan upaya kuratif dan rehabilitatif. 9. Lintas Sektor Terkait adalah komponen sektor baik kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah, organisasi (Ormas/LSM) yang mempunyai perhatian / ketertarikan terhadap kesehatan khususnya kesehatan jiwa masyarakat. 10.
Psikososial adalah setiap perubahan dalam kehidupan individu, baik
yang bersifat psikologik maupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik.
11.
Masalah Psikososial adalah masalah sosial yang mempunyai dampak
dan berpengaruh terhadap kondisi mental seseorang yang bermanifestasi dalam gangguan kesehatan, termasuk gangguan kesehatan jiwa. 12.
Psikotik Gelandangan adalah penderita gangguan jiwa kronis yang
keluyuran di jalan-jalan umum, dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak keindahan lingkungan. 13.
Pemasungan penderita gangguan jiwa adalah tindakan masyarakat
terhadap penderita gangguan jiwa (biasanya yang berat) dengan cara dikurung, dirantai kakinya, dimasukkan ke dalam balok kayu, dan lain-lain sehingga kebebasannya menjadi hilang. 14.
Anak
Jalanan
adalah
anak-anak
yang
menghabiskan
sebagian
waktunya untuk bekerja di jalanan kawasan urban. 15.
Penganiayaan Anak adalah perlakuan orang dewasa/anak yang lebih
tua dengan menggunakan kekerasan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab/pengasuhannya, yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian. 16.
Tawuran adalah kegiatan “sampingan pelajar” yang beraninya hanya
kalau bergerombol/kelompok dan sama sekali tidak ada gunanya, bahkan dapat dibilang merupakan tindakan pengecut.
17.
Kenakalan
Remaja
adalah
tingkah
laku
yang
melampaui
batas
toleransi orang lain dan lingkungannya, yang dapat melanggar hak asasi manusia sampai melanggar hukum. 18.
Penyalahgunaan NAPZA adalah pemakaian NAPZA yang bukan untuk
tujuan pengobatan atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan atau pengawasan dokter, digunakan secara berkali-kali, kadang-kadang atau terus menerus, seringkali menyebabkan ketagihan atau ketergantungan baik
secara
fisik/jasmani,
maupun
mental
emosional
sehingga
menimbulkan gangguan fisik, mental-emosional dan fungsi sosial. 19.
Kekerasan
sosial
adalah
suatu
tindakan
yang
dilakukan
oleh
sekelompok orang terhadap orang lain dalam lingkup masyarakat dengan menggunakan anggota tubuhnya atau alat bantu lainnya/benda yang berakibat
penderitaan
secara
fisik,
seksual
atau
psikologis
bahkan
kematian. 20.
Kekerasan pada perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan
pembedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dlam kehidupan pribadi.
21.
Stress Pasca Trauma adalah reaksi normal dari individu terhadap
kejadian yang luar biasa. 22.
Pengungsi/migrasi adalah orang atau sekelompok orang warga negara
Indonesia yang meninggalkan tempat tinggal akibat tekanan berupa kekerasan fisik dan atau mental akibat ulah manusia dan bencana alam guna mencari perlindungan maupun kehidupan yang baru. 23.
Usia Lanjut adalah makhluk sosial yang akan mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan masyarakat, dimana setiap perubahan psikososial baik yang datang dari dalam dirinya, keluarga maupun lingkungan masyarakat akan membawa dampak bagi derajat kesehatan jiwa usia lanjut yang bersangkutan.
E. Landasan Hukum 1. Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor
36
Tahun
2009
tentang
Republik
Indonesia
Nomor
18
Tahun
2014
tentang
Republik
Indonesia
Nomor
32
Tahun
2014
tentang
Kesehatan 2. Undang-Undang Kesehatan Jiwa 3. Undang-Undang
Pemerintah Daerah 4. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
220/Menkes/SK/III/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Pedoman Umum
Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) 5. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
HK.02.02/Menkes/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 6. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
406/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 9. Surat
Edaran
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
868/Menkes/E/VII/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) 10.
KeputusanGubernurJawa
Pembentukan
Tim
Tengah Nomor 440.05/125/2008
PengarahKesehatanJiwaMasyarakat
tentang (TP-KJM)
ProvinsiJawa Tengah. 11.
PeraturanGubernurJawa
TengahNomor 1
PenanggulanganPasung di ProvinsiJawa Tengah.
Tahun
2012
tentang
12.
KeputusanBupatiPurworejoNomor 188.4/381/2013 tanggal 26 Juni
2013
tentangPembentukan
Tim
PelaksanaKesehatanJiwaMasyarakatKabupatenPurworejo.
BAB II
STANDAR KETENAGAAN A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia
Semua
karyawan
Puskesmas
wajib
berpartisipasi dalam kegiatan Program Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dengan berpartisipasi promosi
kesehatan
atau
pemberdayaan
masyarakat serta deteksi dini suspek gangguan jiwa serta rujukannya ke Puskesmas. Pelaksana UKM Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat sebagai koordinator pelaksanaan program dan bertanggung jawab terhadap Penanggung Jawab (PJ) UKM Pengembangan. Pelaksana pelayanan
kesehatan
jiwa
masyarakat
harus
memiliki
kualifikasi : 1. Dokter umum untuk semua jenis kegiatan 2. Perawat umum yang telah mengikuti orientasi dan bimbingan teknis tentang kesehatan jiwa untuk
semua
kegiatan
UKM
Pelayanan
Kesehatan Jiwa Masyarakat, asuhan perawatan pasien jiwa pada pelayanan UKP, dan sebagian pelayanan
klinis
jiwa
atas
pendelegasian
wewenang dari dokter umum. 3. Bidan atau perawat umum lainnya untuk seluruh kegiatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat mulai promosi kesehatan, deteksi dini, rujukan kasus, pemantauan pengobatan, pemberdayaan masyarakat. B. Distribusi Ketenagaan Jumlah tenaga yang memenuhi kualifikasi SDM sebagai pelaksana Program Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas Banyuasin sebagai berikut : 1. Dokter umum : 1 orang
2. Perawat umum yang telah mengikuti orientasi program jiwa : 1 orang 3. Bidan/perawat umum lainnya : orang 4. Tenaga kesehatan lainnya : --- orang 5. Tenaga Non Kesehatan : --- orang
Dokter umum dan perawat umum merupakan pelaksana pelayanan kesehatan jiwa di UKP melalui Ruang Pemeriksaan Umum didukung dengan unit pelayanan pendukung misal kefarmasian, konseling, dan laboratorium. Perawat umum pelaksana Program Kesehatan Jiwa Masyarakat menjadi koordinator
pelaksanaan
UKM
Pelayanan
Jiwa
Masyarakat
dengan
koordinasi dan integrasi dengan UKM lainnya dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab (PJ) UKM Pengembangan.
C. Jadwal Kegiatan
Jadual
pelaksanaan
kesehatan
jiwa
kegiatan
masyarakat
di
pelayanan Puskesmas
disepakati bersama dengan sasaran dan sektor terkait melalui pertemuan mini lokakarya lintas sektor
tiap
kesepakatan
tiga
bulan
dilakukan
sekali. dengan
Penyusunan penyampaian
rencana kegiatan UKM Pelayanan Kesehatan
Jiwa Masyarakat oleh Puskesmas, kemudian didiskusikan dan disepakati bersama dengan lintas sektor.
Jadwal yang telah disepakati
disosialisasikan ke sasaran/masyarakat melalui media
komunikasi
yang
ditetapkan
(brosur,
pertemuan dengan masyarakat, pengumuman di Puskesmas).
Jadwal pelaksanaannya tersebut
diupayakan
semaksimal
mungkin
dapat
terintegrasi dengan kegiatan UKM lainnya sesuai sasaran
dan
jenis
kegiatan,
misal
penyuluhan/sosialisasi dan deteksi dini gangguan jiwa pada anak sekolah diintegrasikan dengan kegiatan
UKS/penjaringan
kesehatan
anak
sekolah, penyuluhan/sosialisasi dan deteksi dini gangguan jiwa pada usia lanjut diintegrasikan dengan kegiatan Posyandu Lanis atau Prolanis, dan sebagainya. Sedangkan pelayanan klinis kesehatan jiwa melalui Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas dilaksanakan setiap hari melalui
Ruang Pemeriksaan Umum oleh dokter dan atau perawat.
BAB III
STANDAR FASILITAS
A. DenahRuang
--denah ruang pemeriksaan umum diantara ruang – ruang di Puskesmas B. Standar Fasilitas
Peralatan atau standar fasilitas yang diperlukan antara lain : 1. Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar 2. Pedoman Umum Kesehatan Jiwa Masyarakat bagi Lintas Sektor Terkait 3. Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan 4. Pedoman Umum TPKJM 5. Peralatan diagnostik pemeriksaan umum, yang meliputi minimal : a. Stetoskop
b. Tensimeter c. Termometer d. Algoritma/Instrument penilaian gangguan jiwa/mental emosional 6. Prosedur pelayanan/kegiatan 7. Rekam Medis Pasien 8. Kit untuk penyuluhan : leaflet, peraga, dll 9. Kendaraan Operasional 10. Pakaian Fiksasi Pasien
BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN/KEGIATAN
A. Pelayanan klinis penderita jiwa di Upaya Kesehatan Perorangan 1. Tata Laksana Umum Pasien Jiwa a. Petugas menerima rekam medis pasien dan memastikan identitas pasien dengan identitas yang tertulis di rekam medis b. Petugas melakukan anamnesis c. Petugas menanyakan keluhan utama pasien kepada pasien/pengantar dan mencatatnya pada rekam medis
d. Petugas mengelompokkan keluhan ke dalam keluhan fisik murni (Fm), keluhan fisik disertai keluhan mental emosional atau fisik ganda (Fg), keluhan psiko-somatik (PS), atau keluhan mental-emosional (ME) dan diberi kode e. Bila keluhan utama termasuk PS, ME atau Fg lanjutkan dengan pertanyaan (aktif) f. Beri paraf dibawahnya dan lanjutkan dengan pemeriksaan rutin lainnya (tekanan darah, dll) g. Dokter
menetapkan
diagnosis
baik
fisik
maupun
mental
serta
mencantumkan kode diagnosis h. Dokter menulis resep obat di rekam medis dan kertas resep yang diberikan kepada pasien/pengantar. i. Dokter memberikan edukasi kepada pasien dan pengantar tentang penyakit dan tata laksana di rumah serta pesan untuk datang kembali. 2. Tata Laksana Khusus (berdasarkan diagnosisnya) B. Pendidikan/Penyuluhan ke Masyarakat atau Sektor terkait 1. Pendidikan/Penyuluhan di Kelompok Masyarakat Berbasis UKBM 2. Pendidikan/Penyuhan di Institusi Pendidikan dan lainnya C. Deteksi Gangguan Jiwa di Kelompok Masyarakat dan Sekolah
1. Skrining Gangguan Jiwa/Mental Emosional pada Kelompok Masyarakat Potensial 2. Skrining Gangguan Jiwa/Mental Emosional pada Anak Sekolah 3. Skrining Gangguan Jiwa/Mental Emosional di Kelompok Pekerja di Tempat Kerja D. Rujukan Kasus Gangguan Jiwa dari Masyarakat ke Puskesmas E. Perawatan Kesehatan Masyarakat (kunjungan rumah) ke Pasien Gangguan Jiwa 1. Kunjungan Rumah Pasien Gangguan Jiwa Baru 2. Kunjungan Rumah Pasien Gangguan Jiwa Pasca Rawat Inap 3. Kunjungan Rumah Pasien Gangguan Jiwa Mangkir Pengobatan F. Penanganan/evakuasi Kegawatdaruratan Jiwa 1. Evakuasi Pasien Jiwa Gaduh Gelisah 2. Rujukan Pasien Jiwa Gaduh Gelisah/Pasung G. Pemberdayaan Keluarga/Masyarakat dalam Program Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat 1. Pembentukan Tim Kesehatan Jiwa Komunitas Tingkat Kecamatan 2. Pembentukan Kader Kesehatan Jiwa melalui Konsep Desa Siaga 3. Pendampingan pengobatan dan kemandirian pasien jiwa oleh Kader 4. Family Gathering Pasien Gangguan Jiwa Tingkat Kecamatan
H. Rehabilitasi Sosial Pasien Gangguan Jiwa Berbasis Masyarakat 1. Edukasi terhadap keluarga dan tetangga Pasien tentang Komunikasi dan Pemberdayaan Pasien Gangguan Jiwa
BAB V
LOGISTIK
Kebutuhan dana dan logistik untuk pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat direncanakan oleh Pelaksana dan diusulkan ke Tim Perencanaan Tingkat Puskesmas melalui Penanggung Jawab UKM Pengembangan dengan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jiwa
Masyarakat
antara
lain
obat-obatan
dan
penyuluhan.
BAB VI KESELAMATAN SASARAN
bahan
atau
materi
Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan
Jiwa
Masyarakat
perlu
diperhatikan
keselamatan
pasien/sasaran dengan melakukan identifikasi risiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan risiko terhadap pasien/sasaran harus dilakukan untuk tiaptiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Identifikasi dan upaya pencegahan risiko terhadap pasien/sasaran dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat sebagai berikut : No Pelayanan/Kegiatan Jenis Potensial 1 Pelayanan UKP Pasien Gangguan Jiwa Kesalahan anamnesis hing terapi karena kendala kom 2
BAB VII KESELAMATAN KERJA
Dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat perlu diperhatikan keselamatan kerja petugas dengan melakukan identifikasi risiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan risiko
terhadap petugas harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Identifikasi dan upaya pencegahan risiko terhadap petugas dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat sebagai berikut : No Pelayanan/Kegiatan 1 Pelayanan UKP Pasien Gangguan Jiwa
Jenis Potensial Keselamatan jiwa akibat p terkendali atau tersi kesalahan komunikasi
2
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU
Kinerja pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jiwa
Masyarakat
dimonitor
dan
dievaluasi
dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual 2. Kesesuaian petugas yang melaksanakan kegiatan
3. Ketepatan metoda yang digunakan 4. Angka kepatuhan petugas terhadap SOP minimal 80% untuk kegiatan UKM dan 100% untuk pelayanan UKP. 5. ----dst Monitoring dilakukan oleh Penanggung Jawab UKM Pengembangan dan Kepala Puskesmas setiap bulan melalui pertemuan lokakarya mini. Sedangkan pembahasan permasalahan indikator yang belum tercapai dan memerlukan peran lintas sektor terkait akan dibahas dalam pertemuan lokakarya mini lintas sektor tiap tribulan.
BAB IX
PENUTUP
Pedoman ini sebagai acuan bagi karyawan puskesmas dan
lintas sektor
terkait dalam
pelaksanaan dan pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakatdengan tetap memperhatikan prinsip proses pembelajaran dan manfaat. Keberhasilan kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakattergantung pada komitmen yang kuat dari semua pihak terkait.
