PEDOMAN KESEHATAN JIWA
UPT PUSKESMAS BINANGUN TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BINANGUN Jl.SSupriadi No.19 BinangunTilp.( 0342 ) 351006 BINANGUN Email:
KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS BINANGUN NO:
/
/
/2017
TENTANG PEDOMAN KESEHATAN JIWA
Menimb
: a.
ang
Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mencegah timbulnya bahaya gangguan kesehatan jiwa yang berada di lingkungan masyarakat;
b.
bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapka Keputusa Kepala Puskesmas;
: 1. Menging
2.
at
Undang – undangNomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan; Undang – undangRepublik
Indonesia
Nomor
18
Tahun
2014
tentangKesehatanJiwa; 3.
PeraturanMenteriKesehatanNomor
741
Tahun
2008
tentangStandarPelayanan Minimal BidangKesehatan di Kabupaten/Kota; 4.
PeraturanMenteriKesehatan
RI
nomor
tentangpusatkesehatanmasyarakat;
:
: Menetap
MEMUTUSKAN
kan :
75
tahun
2014
KESAT U KEPUTUSAN
KEPALA
PUSKESMAS
TENTANG
PEDOMAN
KESEHATAN JIWA. KEDUA Yang
dimaksuddengankesehatanjiwaadalahsuatukondisi
mental
sejahtera yang memungkinkanhidupharmonisdanproduktifsebagaibagian yang
utuhdarikualitashidupseseorang,
denganmemperhatikansemuasegikehidupanmanusiadengancirimenyada :
risepenuhnyakemampuandirinya, mampumenghadapitekananhidup yang wajar,
mampubekerjaproduktifdanmemenuhikebutuhanhidupnya,
dapatberperansertadalamlingkunganhidup, :
KETIGA
menerimadenganbaikapa
yang adapadadirinya, merasanyamandengan orang lain.
Menetapkan pedoman kesehatan jiwa sebagai petunjuk kegiatan oleh semua pelaksana program.
KEEMP
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
AT
ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Binangun Pada Tanggal : 2 Januari 2017 Kepala UPT. Puskesmas Binangun
drg. DESI NUR ARIANA NIP: 19771225 200501 2 009
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya atas kehendakNyalah Pedoman Kesehatan Jiwa Puskesmas Binangun ini dapat tersusun hingga selesai. Pedoman ini akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas bagi petugas. Diharapkan dengan adanya pedoman ini, dapat meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas Binangun dan meminimalisir terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan, serta menambah kualitas kesehatan lingkungan masyarakat. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 1. dr. Kuspardani, sebagai pelindung dalam pelaksanaan Manajemen Resiko di Kabupaten Blitar. 2. drg. Desi Nur Ariana, selaku Kepala Puskesmas Binangun. 3. Hari Sugianto, S.Sos, selaku Kepala Tata Usaha Puskesmas Binangun. 4. Teman-teman di pelayanan dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Saran
serta
kritik
membangun
tentunya
sangat
kami
harapkan
untuk
penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, smoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi teanaga medis maupun para medis dalam memberikan pelayanan di Puskesmas Binangun.
Penulis
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN.............................................................................................. SK..................................................................................................................................... KATA PENGANTAR...................................................................................................... DAFTAR ISI.................................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN................................................................................................ A. LATAR BELAKANG............................................ ....................................... B. TUJUAN ....................................................................................................... C. SASARAN..................................................................................................... D. RUANG LINGKUP...................................................................................... E. BATASAN OPERASIONAL.................................. ..................................... F. LANDASAN HUKUM................................................................................ BAB II KETENAGAAN................................................................................................ A. KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA........................................... B. DISTRIBUSI KETENAGAAN....................................... ............................ C. JADWAL KEGIATAN................................................................................ BAB III DENAH RUANG............................................................................................. BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN.................................................................. A. LINGKUP KEGIATAN KESEHATAN JIWA............................. ............. B. METODE.................................................................................................... C. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN KESEHATAN JIWA.................. BAB V LOGISTIK...................................................................................................... BAB VI KESELAMATAN SASARAN..................................................................... BAB VII PENGENDALIAN MUTU........................................................................... BAB VIII PENUTUP...................................................................................................
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Kesehatan Jiwa merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang terbebas dari gangguan jiwa, dan memiliki sikap positif untuk menggambarkan tentang kedewasaan sera kepribadiannya. Menurut data WHO pada tahun 2012 angka penderita gangguan jiwa mengkhawatirkan secara global, sekitar 450 juta orang yang menderita gangguan mental. Orang yang mengalami gangguan jiwa sepertiganya tinggal dinegara berkembang, sebanyak 8 dari 10 penderita gangguan mental itu tidak mendapatkan perawatan. Indonesia mengalami peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa cukup banyak diperkirakan prevalensi gangguan jiwa berat dengan psikosis / skizofrenia di Indonesia pada tahun 2013 adalah 1.728 orang. Adapun proposi rumah tangga yang pernah memasung ART gangguan jiwa berat sebesar 1.655 rumah tangga dari 14,3% terbanyak tinggal dipedesaan, sedangkan yang tinggal diperkotaan sebanyak 10,7%. Selain itu prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk umur lebih dari 15 tahun di Indonesia secara nasional adalah 6.0% (37.728 orang dari subyek yang dianalisis). Provinsi dengan prevalensi gangguan mental emosional tertinggi adalah Sulawesi Tengah (11,6%), sedangkan yang terendah dilampung (1,2%). Menurut WHO, kesehatan jiwa bukan hanya suatu keadaan tidak gangguan jiwa melainkan
mengandung
berbagai
karakteristik
yang
bersifat
positif
yang
menggambarkan keselarasan dan keseimbangan kejiwaan yang mencerminkan kedewasaan kepribadian yang bersangkutan. Sehat adalah keadaan sejahtera, fisik mental dan sosial dan tidak sekedar terbebas dari keadaan cacat dan kematian. Definisi sehat ini berlaku bagi perorangan maupun penduduk (masyarakat). Derajat kesehatan masyarakat dipengruhi oleh 4 faktor yang saling berinteraksi yaitu: lingkungan, perilaku, keturunan dan pelayanan kesehatan.
Kesehatan
jiwa
adalah
suatu
kondisi
mental
sejahtera
yang
memungkinkan hidup harmonis dan produktif sebagai bagian yang utuh dari kualitas hidup seseorang, dengan memperhatikan semua segi kehidupan manusia dengan ciri menyadari sepenuhnya kemampuan dirinya, mampu menghadapi tekanan hidup yang wajar, mampu bekerja produktif dan memenuhi kehidupan hidupnya, dapat berperan serta dalam lingkungan hidup, menerima dengan baik apa yang ada pada dirinya merasa nyaman bersama orang lain. Jadi kesehatan jiwa (mental) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesehatan secara keseluruhan. Meskipun penderita gangguan jiwa belum bisa disembuhkan 100%, tetapi para penderita gangguan jiwa memiliki hak untuk sembuh dan diperlakukan secara manusiawi. Tentang Kesehatan Jiwa telah dijelaskan bahwa upaya kesehatan jiwa bertujuan menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati
kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Gangguan kesehatan jiwa diwilayah Puskesmas Binangun data tahun 2016 pasung 3 orang, psikosa 55 orang, ODGJ ringan 630 orang. Pengertian, pengetahuan dan stigma masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa
dianggap hina dan
memalukan, pemahamanyang masih kurang tentang kesehatan jiwa di berbagai kalangan, didukung mayoritas oleh faktor kemiskinan keluarga. Gangguan jiwa merupakan bagian dari PTM (penyakit tidak menular), hal ini perlu dijelaskan kepada masyarakat tentang persepsi yang selama ini salah, sehingga masyarakat tidak perlu besikap mengucilkan orang dengan gangguan jiwa, karena gangguan jiwa bukanlah penyakit yang menular. B. Tujuan Pedoman Dengan pedoman pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan jiwa dan meningkatnya upaya untuk mencegah gangguan jiwa, terdeteksi dan tertanggulanginya masalah kesehaan jiwa secara dini.
C. Sasaran Sasaran dari pedoman ini adalah semua pemangku kepentingan terkait untuk bekerjasama
dalam
pelaksanaan
meningkatkan
pengetahuan,
kesadaran,
kemauan dan mengatasi masalah kesehatan khususnya masalah kesehatan jiwa di kecamatan Binangun.
D. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini meliputi pelaksanaan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan mengatasi masalah kesehatan khususnya masalah keperawatan kesehatan jiwa di kecamatan Binangun.
E. Batasan Operasional adapun batasanoperasional kesehatan jiwa yang digunakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa komunitas adalah sebagai berikut: 1. Keterjangkauan 2. Keadilan 3. Perlindungan hak azasi manusia 4. Terpadu, terkoordinasi dan berkelanjutan 5. Efekif 6. Hubungan lintas sektoral 7. Pembagian wilayah pelayanan
8. Kewajiban
F. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
BAB II
STANDAR KETENAGAAN
A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Dalam melaksanakan kegiatan kesehatan jiwa di puskesmas dilaksanakan oleh petugas kesehatan. Dalam melaksanakan kegiatan kesehatan jiwa perlu melibatkan sektor terkait yaitu camat,kepala desa dan sektor terkait lainnya dengan kesepakatan peran masing-masing dalam kegiatan kesehatan jiwa.
B. Distribusi Ketenagaan Petugas kesehatan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan jiwa di wilayah Kecamatan Binangun.
C. Jadwal Kegiatan Jadwal pelaksanaan kegiatan kesehatan jiwa disepakati dan disusun bersama dengan lintas program setiap satu bulan sekali dan lintas sektor terkait dalam pertemuan mini lokakarya tiap tiga bulan sekali.
BAB III
STANDAR FASILITAS
A. Denah Ruang Koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh petugas kesehatan. 1. Denah ruangan yang ada
BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN
A. Lingkup kegiatan perawatan kesehatan masyarakat: Secara sederhana batasan operasional pelayanan kesehatan jiwa dipuskesmas menerima kasus secara langsung maupun tidak langsung. Secara lansung kasus datang sendiri atau dibawa oleh keluarga atau pengantar. Secara tidak langsung kasus dirujuk oleh pihak lain yang ada dimasyarakat baik perorangan maupun lembaga. Kasus juga bisa dijemput oleh puskesmas setelah mendapat laporan atau perintah dari masyarakat. Selain itu, kasus juga dapat dirujuk dari fasilitas dengan tingkat yan lebih tinggi seperti rumah sakit atau lembaga non kesehatan yang ada dimasyarakat.
B. Metode Metode kesehatan jiwa dilakukan dengan cara /metode pendekatan utama yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa baik didalam maupun diluar gedung puskesmas.
C. Langkah-langkah kegiatan pelayanan kesehatan jiwa 1. Didalam puskesmas berturut-turut dilalui proses sebagai berikut: a.Pendaftaran b.Pemeriksaan fisik c. Penilaian psikiatrik d.Tindakan medis 2. Sedangkan pelayanan yang diperoleh a.Penyuluhan b.Deteksi dini c. Pelayanan kedaruratan psikiatri d.Pelayanan rawat jalan e.Pelayanan rujukan f. Pelayanan kunjungan rumah
1. Pelaksanaan: Dalam penyelenggaraan pelaksanaan kesehatan jiwa perawat bekerja sama dengan petugas kesehatan lain serta masyarakat. Kerjasama dengan petugas lain, terkait dengan kegiatan yang memerlukan kemampuan teknis tertentu yang bukan kewenangan perawat. Kerjasama denag kader atau masyarakat terutama dalam melaksanakan kegiatan yang dapat dilimpahkan kepada masyaakat.
2. Pemantauan dan evaluasi a. Pemantauan kegiatan iniberfungsi untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pelaksanan kesehatan jiwa dengan mekanisme, petugas membuat catatan secara berkala yang dilaporkan kepada kepala puskesmas dan kunjungan lapangan di beberapa lokasi dipilih. b. Evaluasi sebaiknya dlaksanakan pada setiap tahap menejerial mulai dari perencanaan,
pelaksanaan
dan
hasil
sekurang-kurangnya
pada
tiap
pertengahan tahun dan akhir tahun dengan mengunakan indikator pada setiap tahapan.
BAB V LOGISTIK
Kebutuhan dana dan logistik untuk pelaksanaan kegiatan puskesmas berasal dari dana BOK yang direncanakan dalam pertemuan mini lintas program dan lintas sektor dengan tahapan kegiatan dan metode pemberdayaan yang akan dilaksanakan.
BAB VI KESELAMATAN SASARAN
Dalam peencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan perlu diperhatikan keselamatan kerja karyawan puskesmas dan lintas sektor terkait
dengan melakukan
identifikasi resiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan resiko terhadap sasaran harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
BAB VII PENGENDALIAN MUTU
Kinerja pelaksanaan kesehatan jiwa di monitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 1. Jumlah keluarga yang dikunjungi atau diberikan pembinaan dan jenis masalah kesehatannya. 2. Kegiatan pelayanan keperawatan keluarga a. Periode kunjungan untuk setiap kasus b. Jenis pelayanan c. Jenis intervensi dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain
d. Jumlah klien yang ditemukan dan dirujuk kepelayanan kesehatan lain 3. Jumlah klien yang meninggal dan penyebab kematian 4. Perkembangan tingkat kemandirian keluarga 5. Perkembangan tingkat
kemampuan keluarga
dalam
penanganan masalah
kesehatan sesuai dengan kaidah kesehatan 6. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan
BAB VIII PENUTUP
Dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang maha mengabulkan renana kita semua, semoga kegiatan yang kami kemas dalam pedoman ini senantiasa memberi manfaat yang setinggi-tingginya kepada banyak pihak. Kami sadar kegiatan kami tidak akan berjalan lancar dan baik dengan dukungan dari berbagai pihak, dan pedoman ini masih kurang sempurna.Karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan demi perbaikan dikemudian hari.
