PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS TINOMBO Jl. Hasanudin No.43 Desa Tinombo Kecamatan Tinombo Kode Pos (94475)
PEDOMAN PROGRAM KESEHATAN JIWA UPTD PUSKESMAS TINOMBO
1
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi robbil alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga pembuatan pedoman internal “Program Kesehatan Jiwa ” ini dapat terselesaikan. Penyusunan pedoman internal Puskesmas ............ tahun 2018
ini merupakan
tanggung jawab kami yang akan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan program di kecamatan ……. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan pedoman ini, kami juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan pedoman ini, masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penulisan pedoman selanjutnya. Akhir kata, semoga Pedoman ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 4
Mengetahui
Januari 2018
Penanggung Jawab UKM
Kepala Puskesmas, ASWINI DIMPLE SKM
HARYONO SKM 197910252006041015
197911042002122002
2
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Kegiatan dan kesibukan manusia sehari-hari tidak jarang membuat individu cenderung untuk menitikberatkan pentimgnya kesibukan/kegiatan itu. Malah mungkin ia agak mengalami obsesif-relatif dengan program hariannya. Oleh sebab itu, sering pula dianjurkan agar manusia menoleh kesejarah dan meninjau ke masa depan. Ini agar dy dapat meyakinkan diri bahwa relativitas dari problematik yang dihadapinya perlu diprioritaskan, sehingga ia dapat mengembangkan sense of evolution, progress and contribution dari kegiatan tersebut. Memasuki bidang psikiatri untuk kemudian bergiat dipelayanan kesehatan jiwa, seorang dokter sering merasa dirinya dirinya didorong oleh stimulasi intelektual; luasnya materi subjek, termasuk berbagai tantangan dan tuntutan manusiawi dan ilmiah;serta undangan untuk melaksanakan dengan para sejawatnya yang menguji sensitivitas interpersonal, toleransi dan fleksibilitas. Psikiatri jelas bukanlah merupakan suatu pancea untuk penderitaan manusia, tetapi yang penting disadari adalah bahwa kesehatan jiwa yaitu pengetrapan dari prinsip-prinsip psikiatri secara individual didalam kelompok maupun masyarakat dapat membantu meringankan dan memecahkan permasalahan manusiawi yang delikat. Oleh sebab itu bertentangan pendapat sebagian orang, psikiatri merupakan salah satu seni daya sentral dari ilmu kedokteran.ini sudah disari oleh rakyat dan bangsa Indonesia, yaitu sejak permulaan ditegaskan pelayanan kesehatan dan kesehatan jiwa secara sistematis dan integratif. Ditetapkan melalui undang-undang pokok kesehatan (nomor 9/1960); undang-undang kesehatan jiwa (nomor3/1966); dan lebih jelasnya lagi dalam undang-undang Narkotik (nomor.9/1976).
B.
Tujuan
Tujuan umum pedoman Pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dibuat agar menjadi pedoman bagi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab upaya dan pelaksana upaya kesehatan jiwa dalam menyelenggarakan kegiatan sehingga dapat melaksanankan kegiatan secara baik dan benar sesuai target kinerja yang ditetapkan. Tujuan khusus : 3
1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa seperti yang tercantum dalam undang-undang kesehatan jiwa No.3 tahun 1966. 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang berbagai gangguan dan penyakit jiwa dalam masyarakat. 3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan jiwa. 4. Mendorong masyarkat agar bergotong royong dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan jiwa 5. Menciptakan nilai dan norma social yang menunjang upaya untuk meningkatkan kondisi dan kegiatan kesehatan jiwa. 6. Mendapat dukungan dan kerja sama dari kelompok penentu dalam melaksanakan berbagai peraturan pemerintah yang menyangkut usaha-usaha kesehatan jiwa C.
Sasaran pelayanan
Penderita Psikiatri D.
Ruang lingkup pelayanan
Pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan Puskesmas Tinombo yaitu pendataan penderita psikiatri. E.
Batasan operasional
Upaya kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Batasan operasional untuk UKM kesehatan jiwa yaitu Masyarakat.
4
BAB II STANDAR KETENAGAAN A.
KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA
Struktur organisasi upaya kesehatan jiwa di Puskesmas Tinombo
B.
1.
Penanggung jawab
: Aswini Dimple, SKM
2.
Koordinator
: , Haryono, SKM
3.
Pelaksana pelayanan KESWA
: Fitriati, Amd. Kep
DISTRIBUSI KETENAGAAN
Pada dasarnya pelayanan kesehatan jiwa harus dilakukan oleh petugas yang memiliki
kualifikasi
pendidikan
dan
pengalaman
yang
memadai,
serta
memperoleh/memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dibidang yang menjadi tugas atau tanggung jawabna. Setiap pelayanan kesehatan jiwa harus menetapkan seorang atau sekelompok orang yang berrtanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemantapan mutu dan keamanan kerja. Tenaga yang ada di pelayanan kesehatan jiwa Puskesmas Tinombo :
C.
1.
Koordinator
:
2.
Pelaksana pelayanan KESWA
: sri wahyuni, Amd. Keb
JADWAL KEGIATAN
Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM kesehatan jiwa di Puskesmas ............ disusun dan disepakati dengan pihak-pihak yang terkait saat pertemuan lintas sektoral maupun lintas program.
5
BAB III STANDART FASILITAS
A.
DENAH RUANG
Di Puskesmas ............Tidak tersedia ruangan khusus untuk pemeriksaan pasien jiwa, semua tergabung pada klinik Umum
6
B.
STANDART FASILITAS/PERALATAN
1.
Bangunan Tidak ada
2.
Peralatan
Buku register
Ballpoint
7
BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN A.
LINGKUP KEGIATAN
Penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa di Puskesmas ............ meliputi pelayanan : 1. Promotif
Pengadaan media informasi
Pendataan sasaran penderita psikiatri.
Pertemuan lintas sektor membahas analisa penderita psikiatri.
2. Preventif
Tidak melakukan pelayanan
3. Kuratif
Rujukan kasus penderita psikiatri
4. Rehabilitatif
Upaya medis
Psikososial
edukatif
a. Pelayanan kesehatan jiwa Pelayanan kesehatan jiwa diluar gedung yaitu masyarakat yang menderita psikiatri. 1. Pencatatan Mencatat penderita psikiatri. b. Pelayanan kesehatan jiwa dalam gedung 1. Ruang Pendaftaran dan rekam medis Semua kunjungan diawali dengan mendaftar dengan pengambilan nomor urut berdasarkan nomor antrian. 2. Ruang poli umum Pelayanan pemeriksaan penderita psikiatri dilaksanakan diruang poli umum. 3. Pencatatan pelaporan dan evaluasi Dilakukan pencatatan kunjungan setiap hari, dilaporkan dan dievaluasi setiap bulan. c. Tata laksana pelayanan Pemeriksaan penderita psikiatri
8
BAB V LOGISTIK
Kebutuhan dana dan logistik untuk pelaksanaan kegiatan UKM kesehatan jiwa di Puskesmas ............ di dalam pertemuan loka karya mini Puskesmas dalam bentuk RUK dan RPK.
9
BAB VI KESELAMATAN SASARAN
Untuk menjamin keselamatan pasien maka dilakukan penerapan manajemen resiko. Manajemen resiko adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan : penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian serta komunikasi resiko. Manajemen resiko dapat memberikan manfaat optimal jika ditetapkan sejak awal kegiatan. Ruang lingkup proses manajemen resiko terdiri : penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola resikonya, identifiksai resiko, analisa diresiko, evaluasi resiko, pengendalian resiko, pemantauan dan kaji ulang. Koordinasi dan komunikasi. Hasil manajemen resiko: No Indetifikasi resiko
Analisis resiko
1
Bisa menyebabkan Diet
Hypertensi
stroke
Pencegahan resiko rendah
RTL
garam,
Control
dan
jaga pola makan dan minum
obat
gaya hidup 2
Informasi
Kesehatan persepsi Sarana dan pengertian
teratur
poster
leaflet informasi
dan Pengadaan leaflet
tentang kesehatan
pendampingan
oleh
tenaga kesehatan 3
Penangan medis
Keselamatan dalam Penanganan tindakan pengaman medis
sesuai SOP
medis
Membuat untuk
SOP semua
tindakan medis
Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien
Merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan ekst. KRITERIA:
a.
Tersedia proses untuk memproleh informasi tentang hal terkait dengan keselamatan pasien dalam perencanaan anggaran.
b.
Tersedia mekanisme identifikasi kendala komunikasi hal terkait manajemen informasi yang ada. 10
BAB VII KESELAMATAN KERJA
Keselamatan kerja merupakan program pelayanan lansia yang ditujukan untuk semua sasaran pelayanan kesehatan jiwa dan lingkungannyauntyk pencengahan dan pemberantasan penyakit yang terjadi saat pemberian pelayanan maupun setelah pemberian pelayanan. Hal tersebut dapat dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh tenaga kesehatan. Indicator penyebab keselamatan kerja yaitu keadaan tempat lingkungan kerja dan pemakaian peralatan kerja. No
identifikasi
penyebab
akibat
Pencegahan
1
terpleset
Lantai licin
Memar ringan
Pakai sepatu anti selip. Pemeliharaan dan
lantai
tangga,
pakai
jangan
sepatu
tinggi,
hak
hati-hati
berjalan dilantai basah atau tidak rata. 2
Mengangkat beban
Beban berat misal :
Cedera
pada Pakaian
penggotong
pasien mengangkat punggung
pasien jangan terlalu
beban dengan posisi
ketat
membungkuk
menghambat
sehingga
pergerakan,
sehingga
menganggkat
beban
dengan
posisi
mengbungkuk pergunakan bawah
tapi tungkai sambil
berjongkok. 3
Penularan infeksi
Kuman, bakteri dan
Jatuh sakit
virus 4
Terpapar kimia
bahan
Kebersihan
diri
petugas Alergi,
iritasi, Material
safety
data
keracunan,
sheet, penggunaan alat
kerusakan
pelindung
diri,
jaringan
menggunakan
alat 11
pelindung
pernafasan
dengan benar 5
Pendekatan
Tata letak peralatan Kelelahan
ergonomis
tidak sesuai
pekerjaan
Penempatan peralatan tidak yang
efisien
disesuaikan
dengan
tenaga
kesehatan.
Tindakan yang perlu dilakukan bagi petugas untuk keselamatan kerja adalah : 1.
Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan
2.
Menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai SOP
3.
Melakukan pencegahan infeksi sesuai SOP
4.
Melakukan pemeriksaan berkala dan khusus sesuai dengan perjalan di Puskesmas a. Setiap petugas wajib mendapat pemeriksaan berkala minimal setahun sekali b. Sedangkan untuk pemeriksaan khusus disesuaikan dengan jelas dan besar panjanan serta umur dari petugas tersebut. c. Adapun jenis pemeriksaan khusus yang perlu dilakukan antara lain sbb : 1)
Pemeriksaan audiometri
2)
Pemeriksaan gamaran darah tepi
3)
melakukan upaya preventif
4) pemeriksaan fungsi paru 5.
Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik petugas kesehatan : a.
Olahraga, senam kesehatan dan rekreasi
b.
Pembinaan mental
12
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU
Program pengendalian mutu adalah suatu proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, obyektif dan berpadudalam menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu pelayanan kesehatan berdasarkan standar yang telah ditetapkan , menetapkan dan melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta menilai hasil yang dicapai guna menyusun saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan mutu oelayanan kesehatan, A.
Tujuan pengendalian mutu dibedakan atas 2 macam yaitu :
1.
Tujuan umum
untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan 2.
Tujuan khusus : 1)
Diketahuinya masalah mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan
2)
Diketahuinya penyebab munculnya masalah mutu pelayanan kesehatan
3)
Tersusunnya upaya penyelesaian masalah dan penyebab masalah mutu pelayanan kesehatan yang ditemukan
4)
Terselenggaranya upaya penyelesaian masalah dan penyebab masalah mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan
5)
Tersusunnya saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan.
B.
Sasaran pengendalian mutu adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan.
Terdapat 4 unsur yang bersifat pokok yaitu : 1)
Unsur masukan Adalah semua hal yang diperlukan untuk terselenggranya suatu pelayanan kesehatan. Unsur masukan yang terpenting adalah tenaga, dana dan sarana. Apabila tenaga dan sarana (kuantitas dan kualitas) tidak sesuai dengan standart yang telah ditetapkan, serta jika dana yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, maka sulit diharapkannbermutunya pelayanan kesehatan.
2)
Unsur lingkungan Adalah keadaan sekitar yang mempengarungi penyelenggaraan pelayanan kesehatan unsure lingkungan yang terpenting adalah kebijakan, organisasi dan manajemen. Apabila kebijakan, organisasi dan manajemen tersebut tidak sesuai
13
dengan standart atau tidak mendukung, maka sulit diharapkan bermutunya pelayanan kesehatan. 3)
Unsur proses Adalah semua tindakan yang dilakukan pada waktu menyelenggarakan pelayanan kesehatan tindakan tersebut dibedakan atas 2 macam yaitu medis dan non medis. Sehingga apabila kedua tindakan tidak sesuai standart maka sulit diharapkan bermutunya pelayanan kesehatan.
4)
Unsur keluaran Adalah yang merujuk pada masalah penampilan pelayanan kesehatan, yang dibagikan atas 2 macam yaitu : penampilan aspek medis dan non medis pelayanan kesehatan. Untuk dapat menyenggarakan pengendalian mutu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan mutu pelayanan kesehatan. Mutu adalah kepatuhan terhadap standart yang ditetapkan. Perbedaan pemahaman berdasarkan penelitian oleh Robert dan prevorst tentang mutu pelayanan terbagi atas : 1.
Bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan, mutu lebih terkait padahal ketanggapan petugas memenuhi kebutuhan pasien, kelancaran komunikasi petugas denga pasien, keprihatinan serta keramahtamahan petugas dalam melayani pasien dana atau kesembuhan penyakit yang sedang diderita oleh pasien.
2.
Bagi penyelenggra kegiatan pelayanan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan lebih terkait pada hal kesesuaian pelayan kesehatan yang diselenggrakan perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir atau otonomi profesi dalam menyelenggrakan pelayanan kesehatan sesuai keluhan pasien
3.
Bagi penyandang dana pelayanan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan lebih terkait pada hal efesiensi pemakaian sumber daya, kewajaran pembiayaan dan kemampuan menekan biaya penyandang dana. Kegiatan pengendalian mutu dapat dibedakan atas 6 macam kegiatan yaitu : 1)
Menetapkan masalah dan prioritas masalah mutu pelayanan kesehatan. Masalah mutu adalah kesenjangan antara penampilan pelayanan kesehatan dengan standar yang telah ditetapkan. Langkah pokok yang harus dilakukan untuk menetapkan maslalah dan perioritas masalah antara lain :
Menyusun daftar masalah
mengg unakan tehnik curah
pendapat dan kelompok nominal
14
Melakukan konfirmasi daftar masalah
melakukan kajian
mutu dengan melakukan survey sederhana sehingga dapat tersusun daftar sebenarnya, dapat juga dilakukan dengan kajian data yang berasal dari laporan bulanan atau catat an medis.
Menetapkan masalah prioritas maslah mutu
Merumuskan pernyataan masalah mutu
dapat menjawab 5
pertanyaan pokok yaitu ; apa masalahnya, siapa yang terkena masalah, berapa besar masalahnya, dimasalah terjadi serta solusi bila masalah terjadi.
Menetapkan sumber masalah
menggunakan alat bantu
bagan waktu 2)
Melakukan
analisis
masalah
mutu
pelayanan
kesehatan
yang
diselenggarakan 3)
Melakukan
kajian
masalah
mutu
pelayanan
kesehatan
secara
mendalam 4)
Menetapkan dan menyusun upaya penyelesaian masalah
dengan
siklus PDCA(plan = rencanakan, Do = laksanankan, check = nilai/periksa, action = perbaikin/bertindak) 5)
Melaksanakan upaya penyelsaian masalah
6)
Melakukan pemantauan dan penilaian kembali masalah mutu pelayanan kesehatan yang diselenggrakan.
C.
Manfaat dari pengendalian mutu antara lain :
Dapat meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan Dapat mengatasi masalah kesehatan secara tepat
Dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan
Dapat mencegah pelayanan kesehatan dibawah stabdar ataupun yang berlebihan, sehingga biaya tambahan dan pemakaian sumber daya yang berlebihan dapat dicegah
Dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadapa pelayanan kesehatan
Dapat melindungi penyelenggara pelayanan kesehatan dan kemungkinan timbulnya gugatan hokum
15
BAB IX PENUTUP
Demikian pencapaian ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam menentukan langkahlangkah suatu kegiatan dalam penyelenggaraan UKM kesehatan jiwa di Puskesmas ............, sehingga penyelenggaraan dapat berjalan baik tanpa menyimpang dari apa yang seharusnya dan dapat mencapa target kinerja yang diharapkan.
16
