PBB Perdesaan Perkotaan(P2) sebagai Pajak Daerah
A. Pengertian dan Dasar Hukum PBB Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang selanjutnya disebut disebut Pajak Pajak Daerah Daerah sebagaima sebagaimana na diatur diatur dalam dalam UU No.28 No.28 ahun 2!!" tentang PD#D yang berlaku berlaku sejak tanggal tanggal $ %anuari %anuari 2!$!. 2!$!. Pelaksa Pelaksanaan naan pelimpahan pelimpahan PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah tersebut dilakukan se&ara bertahap' yang diatur oleh enteri Keuangan bersamasama dengan enteri Dalam Negeri dalam jangka *aktu paling lama +(empat) tahun sejak diberlakuknya diberlakuknya UU PD#D atau sejak tanggal $ %anuari 2!$! sampai *aktu paling lama tanggal ,$ Desember 2!$,' artinya pada tanggal $ %anuari 2!$+ Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan sudah diterapkan se&ara menyeluruh di seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di -ndonesia. Dalam masa transisi tahapan pelimpahan tersebut' ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah diatur dalam Undangundang $2 tahun tahun $"8 $"8 tentan tentang g Pajak ajak Bu Bumi mi dan Bangu Bangunan nan sebaga sebagaima imana na telah telah diuba diubah h dengan UndangUndang Nomor $2 ahun $""+ termasuk peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sampai dengan tanggal ,$ Desember 2!$,' sepanjang dalam kurun kurun *aktu *aktu tersebut tersebut belum ada Peraturan Peraturan Daerah Daerah yang mengatur tentang hal tersebut. /ejak berlakunya UU PD#D pada tanggal $ %anuari 2!$! ada daerah yang sejak $ %anuari 2!$$ sudah menerapkan PBB sektor Perdesaan Perdesaan dan Perkotaan Perkotaan tersebut seba sebaga gaii Pajak ajak Daer Daerah ah'' yait yaitu u Kota ota /ura /uraba baya ya.. 0alau alaupu pun n ada ada perm permas asal alah ahan an permasalahan yang mun&ul' namun pendapatan asli daerah untuk /urabaya yang berasal dari PBB P2 sudah $!!1(seratus persen) menjadi milik Pemerintah Daerah /urabaya' dan tentunya hal itu bisa menjadi &ontoh atau pilot proje&t bagi daerah daerah lain dalam memungut PBB P2. Beberapa hal pokok mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam pasal sampai dengan pasal 8+ UndangUndang Nomor 28 ahun 2!!" tentang Pajak Daerah dan #istribusi Daerah yang terdapat perbedaan atau persamaannya jika dibandingkan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Bangunan yang diatur diatur dalam dalam Undangu Undangundan ndang g Nomor Nomor $2 ahun $"8 yang diubah diubah dengan dengan Undangu Undangundan ndang g Nomor Nomor $2 ahun $""+ tentang tentang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan ada bebearap hal yang perlu di&ermati.
B. Persamaan dan Perbedaan pengenaan PBB P2 berdasarkan UU PDRD dengan UU PBB Persamaan
Beberapa persamaan mengenai ketentuan pemungutan PBB sebagai Pajak Pusat dan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah' sebagai berikut3 $. Penda4taran 5bjek dan /ubjek PBB dan Penerbitan /PP PBB 2.
Pengertian tentang bumi dan bangunan sebagai objek PBB Pengertian tentang 6bangunan6 dalam UU PBB ada pada pasal penjelasan' tetapi dalam UU PD#D langsung diuraikan dalam klausul ayat dan ditambah jenis bangunan 6 menara6 sebagai pengganti dari jenis bangunan 6 fasilitas lain yang memberi manfaat6 ,.
5bjek yang dike&ualikan dari pengenaan PBB /ea&ara umum tidak ada perbedaan' tetapi dalam UU PD#D ada penegasan tentang objek yang tidak dikenakan PBB P2 yaitu objek pajak yang digunakan Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan +. Dasar Pengenaan Pajak . Pengertian tentang N%5P 7. /aat' ahun dan empat erutang Pajak
Perbedaan
Beberapa persamaan mengenai ketentuan pemungutan PBB sebagai Pajak Pusat dan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah' sebagai berikut3 $. /ektor yang dikenakan PBB 5bjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi danatau Bangunan yang dimiliki' dikuasai' danatau diman4aatkan oleh orang pribadi atau Badan' ke&uali ka*asan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan' perhutanan' dan pertambangan. 2. Ke*enangan menetapkan Nilai %ual 5bjek Pajak(N%5P) PBB Perdesaan dan Perkotaan Nilai %ual 5bjek Pajak sebagai dasar pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah setiap tiga tahun' dan satu tahun untuk objek pajak tertentu sesuai dengan perkembangan *ilayahnya. ,. ari4 Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan ari4 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi !',1(nol koma tiga persen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah(Perda). Penerapan tari4 pajak tersebut diatas' dimana terdapat klausul yang menyebutkan 9
paling tinggi:' apabila kita &ermati mempunyai beberapa memungkinkan timbul permasalahan di masyarakat' yaitu3
makna
yang
a. Penerapan tari4 tersebut lebih bersi4at ;eksibel' yang dapat berubah setiap periode lima tahunan' seiring dengan pergantian pemerintah daerah' dan masing masing daerah kabupatenkota memungkinkan penerapan tari< yang tidak sama. b. =leksibiltas dalam penerapan tari4 akan memun&ulkan ketidakseimbangan antara daerah kabupatenkota satu dengan daerah kabupatenkota lain' sehingga menimbulkan permasalahan rasa keadilan dikalangan masyarakat terutama daerah yang berbatasan' karena bisa saja terjadi suatu daerah menetapkan tari4 sebesar !'$1 dan daerah lain yang berbatasan menetapkan tari4 sebesar !'21. &. Pemerintah Daerah kotakabupaten dapat menerapkan tari4 !1(nol persen) jika diperlukan' karena undangundang tidak memberi batasan minimal dalam penetapan tari4 PBB Perdesaan dan Perkotaan' sebaliknya daerah kotakabupaten tertentu apabila sektor pajak ini menjadi primadona sumber pendapatan daerah' maka dapat menerapkan tari4 maksimal sebesar !',1(nol koma tiga persen). +. Nilai %ual 5bjek Pajak idak Kena Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan a. Untuk memberi rasa keadilan di masyarakat' ditetapkan Nilai %ual 5bjek Pajak idak kena Pajak(N%5PKP) yang besarnya paling rendah #p. $!.!!!.!!!(sepuluh juta rupaiah) untuk setiap wajib pajak . Ketentuan tentang N%5PKP tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berbeda dengan ketentuan dalam UU PBB N%5PKP ditetapkan dan disesuaikan oleh enteri Keuangan tanpa melalui persetujuan DP#. b. N%5PKP untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud UU PD#D digunakan untuk pengurang dari Nilai %ual 5bjek Pajak Bangunan' bukan sebagai pengurang N%5P otal (anah dan Bangunan). &. N%5PKP diberikan kepada setiap *ajib pajak bukan setiap objek pajak. >pabila *ajib pajak orang pribadi atau badan mempunyai hak' memiliki' menguasai danatau memperoleh man4aat dari tanah danatau bangunan lebih dari satu objek' maka hanya diberi pengurang satu kali saja. Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah dapat menetapkan N%5PKP setinggi tingginya' karena UU PD#D hanya memberi batasan minimal tetapi tidak memberi matasan maksimal. . #umus penghitungan PD PBB Perdesaan dan Perkotaan #umus penghitungan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Undangundang nomor 28 tahun 2!!" tentang Pajak Daerah dan #istribusi Daerah' sebagai berikut3
PBB Terutang! ""#$%P Tana&'m2 ( ) T& * "#$%P Bangunan'm2( )B&+ #$%PT,P Bangunan&&( Tarif Pajak
Keterangan 3 PBB erhutang 3 Besarnya Pajak erhutang N%5P anah 3 Nilai %ual 5bjek Pajak anahm2 N%5P Bangunan 3 Nilai %ual 5bjek Pajak Bangunanm2 ? 3 ?uas anah(m2) ?B 3 ?uas Bangunan(m2) N%5PKP 3 Nilai %ual 5bjek Pajak idak Kena Pajak dikurangkan dari N%5P bangunan 7. @asil penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan @asil penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan $!!1(seratus persen) menjadi milik Pemerintah Daerah KabupatenKota sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan di daerah masing masing dengan penuh tanggung ja*ab. . @akhak 0ajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan @ak *ajib pajak merupakan 4asilitas yang diberikan kepada *ajib pajak' dimana hak tersebut dapat digunakan atau tidak digunakan oleh *ajib pajak' diantaranya 3 a. Keberatan dan banding erhadap /PP dan /KPD PBB Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan Kepala Daerah' 0ajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk' apabila dalam /PP dan /KPD tersebut ada yang tidak sesuai dengan data atau menurut perhitungan 0ajib Pajak. Keberatan diajukan se&ara tertulis dalam bahasa -ndonesia dengan disertai alasan alasan yang jelas' dalam jangka *aktu paling lama ,(tiga) bulan sejak tanggal diterimanya /PP dan /KPD tersebut oleh 0ajib Pajak' dan keberatan dapat diajukan apabila 0ajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh 0ajib Pajak. 0ajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
b. Pengurangan' penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan /PP dan /KPD /egala sesuatu yang berkaitan dengan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi' pengurangan atau pembatalan /PP dan /KPD' /PD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
D. -onto Pengitungan PD PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daera berdasarkan UU #o.2 Taun 2//0 tentang PDRD a. PD PBB P2 objek tanah dan perumahan $). uan >mran membeli tanah tanpa bangunan pada tanggal 2! Nopember 2!$! seluas 2! m2' kemudian pada tanggal $ =ebruari 2!$$ dibangun rumah berlantai satu seluas $!! m2 dan bangunan selesai tanggal $ Desember 2!$$. >pabila N%5P bumi permeter ditetapkan .72.!!!m2 dan N%5P bangunan ditetapkan $.2!!.!!!'m2. >pabila Peraturan Daerah menetapkan tari4 PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar !',1 dan N%5PKP ditetapkan sebesar #p.$!.!!!.!!!'' Berapakah pajak yang harus dibayar uan >mran pada tahun 2!$$A
Penghitungan PBB P2 terutang objek tanah kosong sebagai Pajak Daerah3 $. N%5P Bumi 2! C .72.!!! #p.$.+!7.2!.!!!' 2. N%5P Bangunan ! ! ,. N%5P sebagai dasar pengenaan PBB #p.$.+!7.2!.!!!' +. N%5PKP Bangunan ! PBB yang terutang !.,1 C #p.$.+!7.2!.!!!' #p. +.2$8.!'
2). uan Bakri memiliki tanah dengan luas !! m2' N%5P3 #p..72.!!!m2 dan diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan 2 lantai dengan luas !! m2' dengan N%5P 3 #p.2.!!!.!!!m2. Kemudian pada /eptember 2!$! dilakukan pendataan oleh petugas dari KPP Pratama' dan ditemukan datadata tambahan sebagai berikut3 kondisi /angat Baik' jumlah > /plit $! buah'harga #p..!!!.!!!buah' listrik terpasang ,!.!!! 0att'nilai 2.2!!*att' perkerasan halaman 2!! m2'nilai #p.,!!.!!!m2 sumur bor ,! m'nilai #p.2.!!!m' panjang pagar batu bata $!! m tinggi 2' m' nilai #p.!.!!!m' penangkal petir nilai #p.$.!!m2.
>pabila Peraturan Daerah menetapkan tari4 PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar !'21 dan N%5PKP ditetapkan #p.$2.!!!.!!!' Berapakah pajak yang harus dibayar uan Bakri pada tahun 2!$$A Penghitungan N%5P Bangunan Nilai Bangunan induk !! m2 C #p.2.!!!.!!!' #p.$.!!!.!!!.!!!' > /plit $! C #p..!!!.!!!' #p. !.!!!.!!!' Perkerasan halaman 2!! m2 C #p.,!!.!!!' #p. 7!.!!!.!!!' /umur >rtesis ,! m C #p.2.!!!' #p. !.!!!' Penangkal petir !! m2 C #p. $.!!' #p. !.!!!' Pagar batu bata $!! m C #p.!.!!!' #p. .!!!.!!!' E %umlah Nilai bangunan sebelum disusutkan #p.$.$$7.!!.!!!' Penyusutan , 1 C #p.$.$$7.!!.!!!' #p. ,,.+".!!!' Nilai bangunan setelah disusutkan #p.$.!82.!!.!!!' ?istrik ,!.!!! * C #p.2.2!!' #p. 77.!!!.!!!' E Nilai bangunan #p.$.$+8.!!.!!!' Nilai permeter #p.$.$+8.!!.!!!3!! #p. 2.2"7.!$!' Nilai setelah konFersi #p. 2.2!!.!!!m2
Perhitungan PBB P2 terutang tanah dan rumah sebagai Pajak Daerah 3 $. N%5P Bumi !! C .72.!!!' #p.$.+!7.2!.!!!' 2. N%5P Bangunan !! C 2.2!!.!!!' #p.$.$!!.!!!.!!!' ,. N%5PKP bangunan #p. $2.!!!.!!!' +. N%5P Bangunan sbg dasar pengenaan PBB(2,) #p.$.!88.!!!.!!!' . N%5P sebagai dasar penghitungan PBB($E+) #p.2.+"+.2!.!!!' PBB yang terutang !'21 C #p.2.+"+.2!.!!!' #p. +."88.!!'
b. PD PBB P2 objek Perkantoran
P >B memiliki gedung perkantoran dengan spesiGkasi sebagai berikut 3 ?uas tanah $2.!! m2' N%5P #p. 2.!!!.!!!'m2 Bangunan 2! lantai termasuk basement luas !.!!! m2' N%5P #p..!!!.!!!'m2 Bangunan parkir lantai luas $!.!!! m2' N%5P #p.+.!!.!!!'m2 ?uas perkerasan halaman 2.!!! m2' N%5P #p.$!.!!!'m2 ?istrik $! kF ' Nilai #p.2.2!!'*att Bangunan utama menggunakan > sentral' Nilai#p.$!!.!!!'m2 Panjang pagar batu bata $+!m' tinggi 2 m' nilai #p.!.!!!'m2 /umur artesis $! m nila #p.$!!.!!!m >pabila Pemerintah Daerah menetapkan tari4 PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar !'21(nol koma dua persen) dan N%5PKP ditetapkan #p.$2.!!!.!!!' Berapakah pajak yang harus dibayar P >B pada tahun 2!$$A %a*ab 3 Penghitungan N%5P Bangunan Nilai Bangunan induk !.!!! m2 C #p..!!!.!!!' #p.2!.!!!.!!!.!!!' Nilai Bangunan parkir $!.!!! m2 C #p. +.!!.!!!' #p. +.!!!.!!!.!!!' > /entral +.!!!m2 C #p.$!!.!!!' #p. +!.!!!.!!!' Perkerasan halaman 2.!!! m2 C #p.$!.!!!' #p. ,!!.!!!.!!!' /umur >rtesis $! m C #p.$!!.!!!' #p. $.!!!.!!!' Penangkal petir !! m2 C #p. $.!!' #p. !.!!!' Pagar batu bata $!! m C #p.!.!!!' #p. .!!!.!!!' E %umlah Nilai bangunan sebelum disusutkan #p. $.$$7.!!.!!!' Penyusutan , 1 C #p.$.$$7.!!.!!!' #p. ,,.+".!!!' Nilai bangunan setelah disusutkan #p. $.!82.!!.!!!' Nilai bangunan setelah disusutkan #p. $.!82.!!.!!!' ?istrik ,!.!!! * C #p.2.2!!' #p. 77.!!!.!!!' E %umlah Nilai bangunan #p. $.$+8.!!.!!!'
Nilai permeter #p.$.$+8.!!.!!!3!! #p. 2.2"7.!$!' Nilai setelah konFersi #p. 2.2!!.!!!m2
Perhitungan PBB P2 terutang objek perkantoran sebagai Pajak Daerah3 $. N%5P Bumi !! C .72.!!! #p.$.+!7.2!.!!!' 2. N%5P Bangunan !! C 2.2!!.!!! #p.$.$!!.!!!.!!!' ,. N%5PKP bangunan #p. $2.!!!.!!!' +. N%5P Bangunan sebagai dasar pengenaan PBB(2,) #p.$.!88.!!!.!!!' . N%5P sebagai dasar penghitungan PBB($E+) #p.2.+"+.2!.!!!' PBB yang terutang 2!$! !'21 C #p.2.+"+2!.!!!' #p. +."88.!!'
&. PD PBB P2 objek >partemen#umah /usun uan >kbar membeli satu unit >partemen dengan luas bangunan ! m2' apabila N%5P Bumi #p. 2!.!!!.!!!m2' dan N%5P Bangunan #p.+.!!.!!!m2' N%5P KP ditetapkan #p.$2.!!!.!!!' ?uas Bumi induk 8.!! m2' luas bangunan bersama 2.!! m2' Nilai Perandingan Proposional(NPP) !.!21. >pabila Peraturan Daerah menetapkan tari4 PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar !',1(nol koma tiga persen) dan N%5PKP sebesar #p.$2.!!!.!!!' Berapakah PBB yang harus dibayar uan >kbarA %a*ab 3 ?uas Bumi bersama satu unit !'!21 C 8.!! m2 $ m2 ?uas Bangunan bersama satu unit !'!21 C 2.!! m2 m2
Penghitungan PBB P2 terutang objek apartemen sebagai Pajak Daerah3 $. N%5P Bumi ! ! 2. N%5P Bangunan ! C #p. +.!!.!!!' #p. ,$.!!!.!!!' ,. N%5P Bumi bersama $ C #p.2!.!!!.!!!' #p. ,+!.!!!.!!!' +. N%5P Bangunan bersama C #p. +.!!.!!!' #p. 22.!!.!!!'
. N%5PKP Bangunan #p. $2.!!!.!!!' 7. N%5P bangunan untuk penghitungan PBB((2E+)) #p. ,2.!!.!!!' . N%5P otal untuk penghitungan PBB(,E7) #p. 77.!!.!!!' PBB yang terutang !.,1 C #p.77.!!.!!!' #p. $.""7.!!'
d. PD PBB P2 objek Perikanan $) Usaha Bidang Perikanan Darat P >B yang bergerak pada suatu usaha bidang Perikanan Darat(ambak -kan Bandeng) di Kabupaten /itubondo yang data bumi dan bangunannya sebagai berikut3 >. Data ?uas dan Kelas anah 3 a. ?uas >real anah Pembudidayaan ikan3 anah ambak $!! ha' kelas >+! (#p ,.!!' m2) /tandar Biaya -nFestasi #p .,!!.!!!' ha. b. ?uas >real anah Hmplasemen3 >real Kamar pendingin !! m2' klas >,(#p$!.!!!' m2) >real untuk Iudang !! m2' klas >, >real Kantor 2!! m2' klas >, >real Perumahan .!!! m2' klas >,(#p2!.!!!' m2) %alan diperkeras 8.!!! m2' klas >,"(#p .!!!' m2) B. Data ?uas dan Kelas Bangunan 3 Bangunan Kmr Pendingin +!! m2' Klas >7(#p.!.!!!' m2) Bangunan Iudang +!! m2' Klas >"(#p.,$!.!!!' m2) Bangunan Kantor $! m2' Klas >8(#p.,7.!!!' m2) Bangunan Perumahan 2.!!! m2' Klas >(#p.+2".!!!' m2) %alan diperkeras 7.!!! m2' Klas >$$(#p.22.!!!' m2)
>pabila Pemerintah Daerah /itubondo melalui Peraturan Daerah menetapkan tari4 PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar !'21(nol koma dua persen) dan N%5PKP sebesar #p.$2.!!!.!!!' Berapa besarnya PBB atas 5bjek Pajak Pembudidayaan -kan Bandeng yang dilakukan P >B tersebutA %a*ab3 >. Penghitungan N%5P Bumi 3 a. >real anah Pembudidayaan ikan ambak $!! J $!.!!! J #p ,.!!' #p ,.!!.!!!.!!!' /B- $!! J #p .,!!.!!!' #p ,!.!!!.!!!' E %umlah nilai areal tanah budidaya ikan #p.+.!,!.!!!.!!!' b. >real anah Hmplasemen 3 >real Kamar Pendingin !! J #p $!.!!!' #p .!!!.!!!' >real Iudang !! J #p $!.!!!' #p .!!!.!!!' >real Kantor 2!! J #p $!.!!!' #p 2.!!!.!!!' >real Perumahan .!!! J #p 2!.!!!' #p $!!.!!!.!!!' %alan diperkeras 8.!!! J #p .!!!' #p +!.!!!.!!!'E %umlah Nilai tanah emplasemen #p. $2.!!!.!!!' %umlah otal N%5P Bumi (a E b) #p.+.$82.!!!.!!!' B. Penghitungan N%5P Bangunan 3 Bangunan Kmr Pendngn +!! J #p !.!!!' #p 2!2.!!!.!!!' Bangunan Iudang +!! J #p ,$!.!!!. #p $2+.!!!.!!!' Bangunan Kantor $! J #p ,7.!!!' #p +.!.!!!' Bangunan Perumahan 2.!!! J #p +2".!!!' #p 88.!!!.!!!' %alan diperkeras 7.!!!J #p 22.!!!' #p$.,!.!!!.!!!'E otal N%5P Bangunan #p2.88.!.!!!'
Perhitungan PBB P2 terutang usaha Perikanan Darat sebagai Pajak Daerah3
$. N%5P Bumi #p.+.$82.!!!.!!!' 2. N%5P Bangunan #p.2.88.!.!!!' ,. N%5PKP bangunan #p. $2.!!!.!!!' +. N%5P Bangunan dasar pengenaan PBB(2,) #p.2.7.!.!!!' . N%5P sebagai dasar penghitungan PBB($E+) #p.7.8.!.!!!' PBB yang terutang 2!$! !'21 C #p.7.8.!.!!!' #p. $,.$7.!!!'
2) Usaha Bidang Perikanan ?aut P. DH= mendapatkan hak pengelolaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyu*angi untuk melakukan penangkapan ikan laut dengan data bumi dan bangunan sebagai berikut 3 >. Data ?uas dan Kelas Bumi 3 a. ?uas >real Penangkapan ikan laut $! ha (batas titik koordinat laut) ?uas Perairan Pelabuhan khusus ha' klas >, (Korelasi garis kesamping #p $+! m2) b. ?uas >real anah Hmplasemen 3 >real Kamar Pendingin 8!! m2' Klas >, (#p $!.!!!'m2) >real Iudang 7!! m2' Klas >, >real Perkantoran ,!! m2' Klas >, >real ?aboratorium $! m2' Klas >, >real Dermaga 2.!!! m2' Klas >, B. Data ?uas dan Kelas Bangunan 3 Bangunan Kamar pendingin 7!! m2' Klas >7 (#p !.!!! m2) Bangunan Iudang !! m2' Klas >" (#p ,$!.!!!' m2) Bangunan Kantor 2!! m2' Klas >8 (#p ,78.!!!' m2) Bangunan ?aboratorium $! m2' Klas >7 Bangunan Dermaga 2.!!! m2' Klas >7
@asil Bersih setahun per @a sebelum tahun pajak berjalan #p $!.!!!.!!!' >ngka Kapitalisasi $! 1. >pabila Pemerintah Daerah Kabupaten Banyu*angi melalui Peraturan Daerah menetapkan tari4 PBB perdesaan dan Perkotaan sebebesar !'21 dan N%5PKP sebesar #p.$2.!!!.!!!' Berapa besarnya PBB yang harus dibayar oleh P DH= atas usaha penangkapan ikan tersebut A %a*ab3 >. Penghitungan N%5P Bumi 3 a. >real Penangkapan -kan >real Penangkapan -kan$! C #p $!!.!!!.!!!' #p.$.!!!.!!!.!!!' >real Pelabuhan ?aut C $!.!!! J #p $+!' #p. .!!!.!!!'E %umlah >real penangkapan ikan #p.$.!!.!!!.!!!' b. >real Hmplasemen 3 >real Kmr Pendingin 7!! J #p $!.!!!' #p 7.!!!.!!!' >real Iudang +!! J #p $!.!!!' #p +.!!!.!!!' >real Perkantoran ,! J #p $!.!!!' #p ,.!!.!!!' >real ?aboratorium $! J #p $!.!!!' #p $.!!.!!!' >real Dermaga $.!! J #p $!.!!!' #p $.!!!.!!!' E %umlah >real Hnplasemen #p. ,!.!!!.!!!' otal N%5P Bumi(aEb) #p $.!,.!!!.!!!' B. Penghitungan N%5P Bangunan 3 Kamar Pendingin 7!! J #p !.!!!' #p ,!,.!!!.!!!' Iudang +!! J #p ,$!.!!!' #p $2+.!!!.!!!' Kantor 2!! J #p ,7.!!!' #p ,.!!!.!!!' ?aboratorium $!! J #p !.!!!' #p !.!!.!!!' Dermaga $.!!! J #p !.!!!' #p !.!!!.!!!'
otal N%5P Bangunan #p $.7$7.!.!!!'
Perhitungan PBB P2 terutang usaha perikanan laut sebagai Pajak Daerah3 $. N%5P Bumi #p $.!,.!!!.!!!' 2. N%5P Bangunan #p $.7$7.!.!!!' ,. N%5PKP Bangunan #p. $2.!!!.!!!' +. N%5P Bangunan sebagai dasar pengenaan PBB(2,) #p.$.7!+.!.!!!' . N%5P sebagai dasar penghitungan PBB($E+) #p.2.7+$.!.!!!' PBB yang terutang 2!$! !'21 C #p.2.7+$.!.!!!' #p. .28,.!!'
http3amirislamudin.blogspot.&o.id2!$$!pbbperdesaanperkotaanp2sebagai pajak.html
