PANDUAN WAWANCARA PENDAMPING LOKAL DESA
WAWASAN TETANG UU DESA NOMOR 06 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014
PERATURAN PEMERINTAH DAN UU NOMOT 6 TAHUN 2016
Pendamping lokal desa adalah pendamping profesional yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaran kerja sama antar desa, pembangunan badan usaha milik desa (BUMD) dan pembangunan yang berskala desa. Tujuan menjadi pendamping lokal desa adalah Motifasi menjadi pendamping lokal desa adalah Visi-misi program pendamping desa
KISI-KISI WAWANCARA No.
Uraian
1.
Wawasan atau pemahaman tentang uu desa nomor 6 tahun 2014
2.
Wawasan pemberdayaan desa
Keterangan Spirit/semangat uu desa Pengetahuan tentang UU desa
Mekanisme musawarah desa untuk pembentukan peraturan desa
Struktur organisasi desa, sosial, ekonomi dan pengembangan desa
Kerja sama antar desa
Wawasan mengenai “desa membangun” dan “membangun desa”
pg.
1
3.
Wawasan mengenai potensi (penghijauan, bantuan perumahan, bantuan sarana air bersih, dll) dan pembangunan di desa
Wawasan mengenai perencanaan pembangunan desa
Wawasan mengenai pengertian dan kegunaan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM Desa) penetapanya setiap 6 tahun, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) penetapanya dan berlaku setiap tahunan, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) penetapanya dan berlaku setiap tahunan.
Wawasan mengenai proses menyelenggarakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa
Tantangan-tantangan sebagai seorang PLD dan bagaimana cara mengatasi persoalan yang dihadapi
sebagai seorang pendamping kita aparat desa bekerja tidak sesuai juknis apa yang harus kita lakukan.?
4.
Komitmen dan motivasi kerja
Mengakui komitmen dan motivasi kerja dalam pendampingan masyarakat Desa
Alasan utama menjadi PLD
Tujuan menjadi PLD
pg.
2
Target yang ingin dicapai
dalam pendampingan masyarakat adalah menyukseskan program pemerintah dan memperdayakan masyarakat desa 5.
Kesediaan menyediakan waktu Jika kita lulus apa yang kita akan buat secara penuh jika kita di tempatkan di lokasi yang jauh dari keluarga dan istri anak-anak kita, apakah kita membawah mereka ke lokasi tugas atau tinggal di rumah kita sebelumnya.? Apa tanggapan kita sebagai seorang PLD.?
6.
Pemahaman terhadap budaya dan bahasa daerah calon PLD
Pemahaman mengenai kebudayaan dan tradisi
arti
Bahasa dan adat istiadat dalam Desa
Pengembangan Budaya dan Tradisi lokal Desa
Penetapan RKPDES. hasil RKPDES melalui musdus. Tahapan Penetapan RKPDes:
musyawarah Dusun (Musdus)
Musyawarah Desa (Musdes)
Nama Camat Amanuban Timur adalah David G. Kase,SH jumlah Desa di TTS adalah 266 Desa.
Menceritrakan secara garis besar tentang program atau inti dari pekerjaan yang pernah di kerjakan :
pg.
3
1. pernah bekerja sebagai seorang fasilitaror kecamatan dalam pekerjaan perumahan syawadaya masyrakat berpenghasilan rendah, pekerjaan ini dimulai dari survei awal untuk mengecek data, pengambilan gambar baik foto maupun Video untuk dinilai apa benar nama-nama yang diusulakan benar-benar layak untuk menerima program ini secara penuh atau hanya peningkatan mutu pekerjaan yang ingin kita laksanakan. bantuan perumahan stimulan ini dikususkan untuk memperdayakan masyarakat desa. 2. sebagai pengawas pekerjaan fisik berskala masyarakat melalui program PPIP berupa pembangunan jalan sertu di Desa Pisan ini dimulai dari survei awal dan pengukuran dari titik 0 – 3.000 M, utk membuktikan keakuratan data sesuai RAB yang di terima dari Suplayer dan program. setelah itu penggusuran atau pembukaan jalan baru dari titik 0-3000, pemberisihan untuk melakukan pematokan lebar dan patokan serta pemetaan ruas jalan ynag ingin di tabur sertu gunung. selanjutnya angkutan material sertu dilakukan, penebaran material sertu dengan menggunakan tangaan manusia, persiapan batu pinggir, TP Lunak, kerapian serta penyiraman air di seluruh ruas jalan untuk penggilasan atau pemerataan, dan setelah pekerjaan ini dilakukan maka dari tangan pengawas diserahkan ke tangan suplayer untuk urusan selanjutnya. selama massa pemeliharaan dilakukan saya mengawasi segala ancaman atau 3. pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan umum yang dilakukan oleh penyelenggaraa pemilu di kecamatan amanuban timur. dalam proses pengawasan pemilihan umum ini
pg.
4
Secara kelembagaan UU Desa tidak membedakan antara self government community (masyarakat berpemerintahan) dengan local self government (pemerintahan lokal). pengelolaan dana harus Tapi juga membutuhkan peran masyarakat yang cerdas dan aktiv berdialektika di dalamnya, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan desa. VISI Menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terus berkontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan desa melalui teknologi, kreatifitas, serta inovasi guna menjadikan desa di seluruh INDONESIA menjadi DESA MANDIRI. MISI 1. KONSULTASI – Memberikan layanan konsultasi terkait perencanaan dan pembangunan desa agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. 2. PELATIHAN – Menyelenggarakan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM ! 3. SISTEM – Mengembangkan Sistem yang tepat guna menjadi dasar pengembangan desa 4. PENDAMPINGAN – Melakukan Pendampingan agar program yang dilakukan terarah dan sesuai dengan focus tujuan desa menuju Desa Mandiri. Lantas, apa perbedaan mendasar antara ‘Desa Membangun’ dengan ‘Membangun Desa’? Menteri Marwan menjelaskan bahwa 'Desa Membangun' menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, yaitu pihak yang merencanakan, melaksanakan, dan sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam posisi ini, pemerintah yang lebih tinggi bertugas memperkuat, memonitor, dan mengawasi. Hal ini merupakan penjabaran dari prinsip subsidiaritas. Dalam UU Desa dimaknai bahwa desa membangun terutama dilaksanakan untuk kewenangan asal-usul dan kewenangan skala lokal desa. Sedangkan ‘Membangun Desa’ lanjut Marwan, adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di luar desa (kabupaten/pusat) dengan melibatkan masyarakat di desa. “Pembangunan desa terutama dilakukan untuk mengembangkan kawasan pedesaan atau pembangunan yang melibatkan beberapa desa (antar desa),” jelasnya. Lebih jauh ditegaskan bahwa konsep Desa Membangun merupakan tahapan proses yang harus dilakukan oleh desa. Ada tujuh tahap proses 'Desa Membangun' yang dirangkum dalam tiga pasal UU Desa. Meliputi Penyiapan Rencana (Pasal 80) yang meliputi Informasi Dasar dan Penilaian Kebutuhan Masyarakat. Kemudian Musyawarah Desa (Pasal 80) yang mencangkup keterlibatan Pemerintah Desa, BPD, dan Kelompok Masyarakat, serta Menetapkan Prioritas, Program, dan Kegiatan. Sedangkan tiga tahap selanjutnya dirangkum dalam Penetapan Rencana (Pasal 79) yang meliputi RPJMDes dan
pg.
5
RKPDes ditetapkan oleh Perdes, 1 Desa, 1 Rencana, dan Rencana adalah Pedoman APBDesa. Peran para tenaga Pendampingan Desa ini sangat penting dalam fasilitasi pemberdayaan pembangunan desa menuju desa mandiri. Inilah Tujuan Pendampingan Desa tersebut:
Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa; Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor; dan Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.
pg.
6
