BAB I Definisi A. Ketentuan Umum 1. 2.
Daerah adalah Kota Metro Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
3. 4.
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah adalah Walikota Metro Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
5.
kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
6.
pengawasan keuangan. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksnakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
7.
dan fungsi SKPD. Pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
8.
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
9.
uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
10.
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksnaan APBD pada SKPD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang –undangan wajib
11.
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksnaan anggaran oleh pengguna anggaran. BAB II Ruang Lingkup
A. Prinsip Prinsip Pelaksanaan APBD 1
1. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang
–
undangan
efektif,n
efesien,
ekonomis,
transparan,
dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. 2. Yang dimaksud dengan : a. Dikelola secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti – bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, b. Taat pada peraturan perundang – undangan adalah pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang – undangan, c. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. d. Efesien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendh untuk mencapai dengan hasil. e. Ekonomis merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan daerah, f. Transparan merupakan
prinsip
keterbukaan
yang
memungkinkan
masyarakat untuk masyarkat mengetahui dan mendapatkan informasi seluas – luasnya tentang keuangan daerah, g. Bertanggung jawab merupakan merupakan
perwujudan
kewajiban
seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanan kebijakan yang dipercayakan kepadnya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. h. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan
distribusi hak dan kewajiban berdasarkan
pertimbangan yang obyektif i. Kepatuhan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proposional. j. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. 3. Satuan kerja perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran – pengeluaran yang dibebankan kepada anggaran belanja daerah untuk keperluan a. Perayaan atau kegiatan hari besar b. Pmberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga dan sebagainya untuk berbagai peristiwa c. Iklan ucapan selamat dan sebagainya d. Pesta untuk berbagai peristiwa perangkat daerah. 2
e. Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis/serupa dengan yang tersebut diatas 4. Penyelenggaraan kegiatan dalam bentuk a. Rapat kerja, rapat dinas, seminar, pertemuan widya karya dan sejenisnya. b. Upacara peletakan batu pertama, pembukuan, penutupan peresmian proyek kantor dan sejenisnya c. Penyambutan pejabat, dibatasi sampai pada hal hal yang sangat penting. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran, harus dapat menggunakannya secara efesien, tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu pelaksnaan serta dapat dipertanggungjawabkan.
BAB III Tata Laksana Keuangan A.
Penerimaan Keuangan 1. Prosedur penatausahaan penerimaan pendapatan 2. Disetor tunai melalui bendahara penerimaan Proses pencatatan pada bendahara penerimaan dimulai pada saat pembayaran tunai dari wajib pajak atau wajib retribusi diterima. Uraian prosedur : a. Surat ketetapan pajak daerah yang ditetapkan oleh kuasa BUD khusus penerimaan dan surat ketetapan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh pengguna anggaran. 3
b.
Berdasarkan SKP-D/SKR-D yang diterima dan atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKP-D/SKR-D, wajib pajak daerah/wajib retribusi
daerah menyetorkan uang ke bendahara penerimaan. c. Bendahara penerimaan menerima pembayaran uang dari wajib retribusi daerah serta memverifikasinya kesesuaian jumlahnya dengan SKP-D/SKR-D d. Bendahara penerimaan membut tanda bukti pembayaran/bukti lain yang sah e. Bendahara penerimaan kemudian mencatat penerimaan ini ke dalam buku penerimaan dan penyetoran pada bagian penerimaan. f. Kemudian bendahara penerimaan membuat surat tanda setoran (STS) yang berisi rincian pendapatan serta jumlah total pendapatan. g. Bendahara penerimaan menyetorkan uang ke bank selambatnya 1 hari kerja berikutnya dengan menggunakan STS h. Bank menerima penyetoran uang, memvalidasi STS serta membuat nota kredit i. Berdasarkan STS yang telah divalidasi bank, bendahara penerimaan kemudian membukukan penyetoran ini dalam buku penerimaan dan penyetoran pada 3.
bagian penyetoran dan membukukan STS tersebut pada register STS. Prosedur pertanggungjawaban bendahara penerimaan diuraikan sebagai berikut ; Berdasarkan data dan bukti penerimaan dan pencatatan yang ada bendahara penerimaan secara periodic membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) penerimaan administrative dan fungsional kepada pengguna anggaran yang disampaikan yang disampaikan melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) tersebut dilampiri dengan a. Buku penerimaan dan penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan
4.
berkenaan b. Register STS c. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap d. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu Bendahara penerimaan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) peneimaan kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal
5.
10 bulan berikutnya. PPK SKPD akan melakukan verifikasi atas kebenaran LPJ yang disampaikan oleh
6.
bendahara penerimaan. Bendahara dapat menyempurnakan laporannya apabila terdapat masukan dari PPK
7.
SKPD ketika melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban administrative. Apabila disetujui maka PPK SKPD membubuhkan paraf dan pengguna anggaran menandatangani LPJ sebagai bentuk pengesahan.
4
8.
Berdasarkan LPJ yang disahkan pengguna anggaran bendahara penerimaan menyerahkan satu berkas laporan pertanggungjawaban kepada PPKD sebagai
9.
bentuk pertanggungjawaban fungsional paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. PPKD cq. Fungsi akuntansi dan verifikasi kemudian melakukan verifikasi evaluasi
dan analisis dalam rangka rekonsilisasi pendapatan 10. Laporan pertanggungjawaban penerimaan administrasi dan fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut B. Pengeluaran Keuangan Pembantu Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan baik secara adminitratif kepada pengguna anggaran maupun secara fungsional kepada PPKD Uraian prosedur pertanggungjawaban uang persediaan oleh bendahara pengeluaran pembantu dapat diuraikan sebagai berikut ; 1.
Bendahara pengeluaran pembantu mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan yang dikelolanya kepada benadhara pengeluaran dengan membuat
2.
surat pertanggungjawaban pengeluaran pembantu. Pengajuan surat pertanggungjawaban pengeluaran pembantu dilakukan pada saat bendahara pengeluaran akan memintakan dana pengganti atas uang persediaan
3.
yang dikelolanya Surat pertanggungjawaban pengeluaran pembantu yang disampaikan kepada
4.
bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran pembantu
5.
yang
mencatat
diterima
surat
pertanggungjawaban
kedalam
register
pengeluaran
penerimaan
laporan
pertanggungjawaban pengeluaran pembantu. Apabila bendahara pengeluaran berdasarkan berdasarkan verifikasi evaluasi dan analisis yang dilakukan menyatakan surat pertanggungjawaban beserta bukti dan
6.
dokumen yang menyertai telah lengkap dan sah. Dalam SPJ pengeluaran pembantu tersebut ditolak, maka bendahara pengeluaran mengembalikannya kepada bendahara pengeluaran pembantu untuk diperbaiki
7.
kembali. Untuk keperluan
pertanggungjawaban
fungsional
bendahara
pengeluaran
pembantu menyiapkan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran paling lambat 8.
tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 7 hari sebelum tahun tersebut berakhir. 5
9.
Selanjutnya prosedur berlanjut kepada prosedur pertanggungjawaban bendahara pengeluaran
C. Pertanggungjawaban Prosedur dalam membuat dan menyampaikan SPJ bendahara PPKD adalah sebagai berikut ; 1. Beradasarkan buku kas umum dan buku pembantu lainnya, bendahara pengeluaran PPKD
membuat
SPJ
atas
opengelolaan
keuangan
yang
menjadi
tanggungjawabanya yang dituangkan ke dalam laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu. 2. Dokumen SPJ berserta Buku kas umum dan kelengkapannya kemudian diberikan ke PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi 3. Setelah mendapatkan verifikasi dokumen SPJ bendahara pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut kemudian disampaikan ke PPKD untuk kemudian mendapatkan pengesahan. 4. Apabila disetujui, PPKD selaku pengguna anggaran mendandatangai dokumen SPJ tersebut sebagai bentuk pengesahan dan kemudian menyerahkan kembali kepada bendahara pengeluaran PPKD.
6
BAB IV Dokumentasi A. Dokumen Perencanaan A.1. RSB A.2. RBA A.3. RKA A.4. RBA Definitif B. Bendaharawan Penerimaan B.1. Surat Ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah) B.2. Surat ketetapan Retribusi daerah (SKR-Daerah) B.3. Tanda Bukti Pembayaran (TBP)
B.4. Surat Tanda Setoran (STS) B.5. Buku Penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan B.6. Register STS B.7. Laporan pertanggungjawaban administrative bendahara penerimaan B.8. Laporan Pertanggungjawaban fungsional benadahara penerimaan
C. Bendaharawan Pengeluaran Pembantu C.1. Buku Kas Umum Bendaharawan Pengeluaran Pembantu C.2. Buku Pembantu Simpanan/Bank BPP C.3. Buku Pembantu Kas C.4. Buku Pembantu Panjar BPP C.5. Buku Pembantu Pajak BPP 7
C.6. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja C.7. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja per kegiatan C.8. Laporan penutupan kas bulanan C.9. Bukti Penerimaan SPT Pajak D. Pembuku D.1. Laporan Pertanggungjawaban uang persediaan bendahara pengeluaran pembantu
D.2. Laporan Pertanggung jawaban tambahan uang persediaan bendahara pengeluaran pembantu D.3. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu (SPJ belanja administratif)
8
