Panduan Pembukuan anggaran

BAB I DEFINISI

A. Ke Kete tent ntua uan n Umum Umum

 Daerah adalah  Daerah adalah Kabuapaten Lampung Timur   Pemerintah Daerah adalah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.  Kepala Daerah adalah Daerah adalah Bupati Kabupaten Lampung Timur   Keuangan Daerah adalah Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan  pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.  Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi  perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, p ertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.  Kuasa Pengguna Anggaran adalah Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksnakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan ungsi !KPD.  Pejabat pelaksana teknis kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK  adalah pejabat pada unit kerja !KPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.  Bendahara penerimaan adalah penerimaan adalah pejabat ungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan "PBD pada !KPD.  Bendahara Pengeluaran adalah Pengeluaran adalah pejabat ungsional menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksnaan "PBD pada !KPD.  Entitas pelaporan adalah pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang #undangan wajib menyampaikan laporan  pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.  Dokumen pelaksnaan anggaran SKPD adalah SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksnaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Panduan Pembukuan Anggaran UPTD Puskesmas Rajabasa Lama 2017 Page 1

BAB II RUANG LINGKUP

". P$%&!%P P$%&!%P P'L"K!"&""& "PBD (. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan  prinsip)prinsip keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang  # undangan eekti, eesien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan a*as keadilan, kepatuhan, dan manaat untuk masyarakat. +. ang dimaksud dengan a. Dikelola secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti # bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan,  b. Taat pada peraturan perundang # undangan ada lah pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang # undangan, c. 'ekti merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. d. 'esien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendh untuk mencapai dengan hasil. e. 'konomis merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses inormasi seluas # luasnya tentang keuangan daerah, . Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk masyarkat mengetahui dan mendapatkan inormasi seluas # luasnya tentang keuangan daerah, g. Bertanggung jawab merupakan merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan  pelaksanan kebijakan yang dipercayakan kepadnya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. h. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya danatau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang i.

obyekti  Keptuhan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan

 proposional.  j. /anaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk  pemenuhan kebutuhan masyarakat.

0. !atuan kerja perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran # pengeluaran yang dibebankan kepada anggaran belanja daerah untuk keperluan a. Perayaan atau kegiatan hari besar 

Panduan Pembukuan Anggaran UPTD Puskesmas Rajabasa Lama 2017 Page 2

 b. Pmberian ucapan selamat, hadiahtanda mata, karangan bunga dan sebagainya untuk berbagai peristiwa c. %klan ucapan selamat dan sebagainya d. Pesta untuk berbagai peristiwa perangkat daerah. e. Pengeluaran lain)lain untuk kegiatankeperluan yang sejenisserupa dengan yang tersebut diatas 1. Penyelenggaraan kegiatan dalam bentuk a. $apat kerja, rapat dinas, seminar, pertemuan widya karya dan sejenisnya.  b. Upacara peletakan batu pertama, pembukuan, penutupan peresmian proyek kantor dan sejenisnya c. Penyambutan pejabat, dibatasi sampai pada hal hal yang sangat penting. 2. !atuan Kerja Perangkat Daerah 3!KPD4 sebagai pengguna anggaran, harus dapat menggunakannya secara eesien, tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu pelaksnaan serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III TATALAKSANA KEUANGAN

". Penerimaan Keuangan (. Prosedur penatausahaan penerimaan pendapatan +. Disetor tunai melalui bendahara penerimaan Panduan Pembukuan Anggaran UPTD Puskesmas Rajabasa Lama 2017 Page 3

Proses pencatatan pada bendahara penerimaan dimulai pada saat pembayaran tunai dari wajib pajak atau wajib retribusi diterima. Uraian prosedur 5 (.(. !urat ketetapan pajak daerah yang ditetapkan oleh kuasa BUD khusus penerimaan dan surat ketetapan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh pengguna anggaran. (.+. Berdasarkan !KP)D!K$)D yang diterima dan atau dokumen lain yang dipersamakan dengan !KP)D!K$)D, wajib pajak daerahwajib retribusi daerah menyetorkan uang ke bendahara penerimaan. (.0. Bendahara penerimaan menerima pembayaran uang dari wajib retribusi daerah serta mem6eriikasinya kesesuaian jumlahnya dengan !KP)D!K$)D (.1. Bendahara penerimaan membut tanda bukti pembayaranbukti lain yang sah (.2. Bendahara penerimaan kemudian mencatat penerimaan ini ke dalam buku  penerimaan dan penyetoran pada bagian penerimaan. (.7. Kemudian bendahara penerimaan membuat surat tanda setoran 3!T!4 yang berisi rincian pendapatan serta jumlah total pendapatan. (.8. Bendahara penerimaan menyetorkan uang ke bank selambatnya ( hari kerja  berikutnya dengan menggunakan !T! (.9. Bank menerima penyetoran uang, mem6alidasi !T! serta membuat nota kredit (.:. Berdasarkan !T! yang telah di6alidasi bank, bendahara penerimaan kemudian membukukan penyetoran ini dalam buku penerimaan dan penyetoran pada bagian  penyetoran dan membukukan !T! tersebut pada register !T!. 0..Prosedur pertanggungjawaban bendahara penerimaan diuraikan sebagai berikut 

Berdasarkan data dan bukti penerimaan dan pencatatan yang ada bendahara penerimaan secara periodic membuat laporan pertanggungjawaban 3LP;4 penerimaan administrati6e dan ungsional kepada pengguna anggaran yang disampaikan yang disampaikan





melalui PPK)!KPD paling lambat tanggal (< bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban 3LP;4 tersebut dilampiri dengan ) Buku penerimaan dan penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan ) $egister !T! ) Bukti penerimaan yang sah dan lengkap ) Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu Bendahara penerimaan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 3LP;4 peneimaan kepada pengguna anggaran melalui PPK)!KPD paling lambat tanggal (< bulan



 berikutnya. PPK !KPD akan melakukan 6eriikasi atas kebenaran LP; yang disampaikan oleh



 bendahara penerimaan. Bendahara dapat menyempurnakan laporannya apabila terdapat masukan dari PPK !KPD



ketika melakukan 6eriikasi atas pertanggungjawaban administrati6e. "pabila disetujui maka PPK !KPD membubuhkan para dan pengguna anggaran



menandatangani LP; sebagai bentuk pengesahan. Berdasarkan LP; yang disahkan pengguna anggaran bendahara penerimaan menyerahkan satu berkas laporan pertanggungjawaban kepada PPKD sebagai bentuk  pertanggungjawaban ungsional paling lambat tanggal (< bulan berikutnya. Panduan Pembukuan Anggaran UPTD Puskesmas Rajabasa Lama 2017 Page 4



PPKD c=. >ungsi akuntansi dan 6eriikasi kemudian melakukan 6eriikasi e6aluasi dan



analisis dalam rangka rekonsilisasi pendapatan Laporan pertanggungjawaban penerimaan administrasi dan ungsional pada bulan terakhir  tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut

B. Pengeluaran Keuangan Pembantu Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan uang  persediaan baik secara adminitrati kepada pengguna anggaran maupun secara ungsional kepada PPKD Uraian prosedur pertanggungjawaban uang persediaan oleh  bendahara pengeluaran pembantu dapat diuraikan sebagai berikut (. Bendahara pengeluaran pembantu mempertanggungjawabkan pengelolaan uang  persediaan yang dikelolanya kepada benadhara peng eluaran dengan membuat surat  pertanggungjawaban pengeluaran pembantu. +. Pengajuan surat pertanggungjawaban pengeluaran pembantu dilakukan pada saat  bendahara pengeluaran akan memintakan dana pengg anti atas uang persediaan yang dikelolanya 0. !urat pertanggungjawaban pengeluaran pembantu yang disampaikan kepada  bendahara pengeluaran. 1. Bendahara pengeluaran mencatat surat pertanggungjawaban pengeluaran pembantu yang diterima kedalam register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran  pembantu. 2. "pabila bendahara pengeluaran berdasarkan berdasarkan 6eriikasi e6aluasi dan analisis yang dilakukan menyatakan surat pertanggungjawaban beserta bukti dan dokumen yang menyertai telah lengkap dan sah. 7. Dalam !P; pengeluaran pembantu tersebut ditolak, maka bendahara pengeluaran mengembalikannya kepada bendahara pengeluaran pembantu untuk diperbaiki kembali. 8. Untuk keperluan pertanggungjawaban ungsional bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 2 bulan berikutnya. 9. Pertanggungjawaban pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 8 hari sebelum tahun tersebut berakhir. :. !elanjutnya prosedur berlanjut kepada prosedur pertanggungjawaban bendahara  pengeluaran ?. Pertanggungjawaban Prosedur dalam membuat dan menyampaikan !P; bendahara PPKD adalah sebagai berikut (. Beradasarkan buku kas umum dan buku pembantu lainnya, bendahara pengeluaran PPKD membuat !P; atas opengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabanya yang dituangkan ke dalam laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran  pembantu. Panduan Pembukuan Anggaran UPTD Puskesmas Rajabasa Lama 2017 Page 5

+. Dokumen !P; berserta Buku kas umum dan kelengkapannya kemudian diberikan ke PPK !KPD untuk dilakukan 6eriikasi 0. !etelah mendapatkan 6eriikasi dokumen !P; bendahara pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut kemudian disampaikan ke PPKD untuk kemudian mendapatkan pengesahan. 1. "pabila disetujui, PPKD selaku pengguna anggaran mendandatangai dokumen !P; tersebut sebagai bentuk pengesahan dan kemudian menyerahkan kembali kepada  bendahara pengeluaran PPKD.

BAB IV DOKUMENTASI

A. Dokumen Perencanaan

".(. $encana Kerja "nggaran

B.

Bendaara!an Pener"maan

B.(. !urat Ketetapan pajak daerah 3!KP)Daerah4 B.+. !urat ketetapan $etribusi daerah 3!K$)Daerah4 B.0. Tanda Bukti Pembayaran 3TBP4 B.1. !urat Tanda !etoran 3!T!4 B.2. Buku Penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan B.7. $egister !T! B.8. Laporan pertanggungjawaban administrati6e bendahara penerimaan B.9. Laporan Pertanggungjawaban ungsional benadahara penerimaan

#. Bendaara!an Pen$e%uaran Pem&antu Panduan Pembukuan Anggaran UPTD Puskesmas Rajabasa Lama 2017 Page 6

?.(. Buku Kas Umum Bendaharawan Pengeluaran Pembantu ?.+. Buku Pembantu !impananBank BPP ?.0. Buku Pembantu Kas ?.1. Buku Pembantu Panjar BPP ?.2. Buku Pembantu Pajak BPP ?.7. Buku Pembantu $incian @byek Belanja ?.8. Buku Pembantu $incian @byek Belanja per kegiatan ?.9. Laporan penutupan kas bulanan ?.:. Bukti Penerimaan !PT Pajak  D.

Pem&uku

D.(. Laporan Pertanggungjawaban uang persediaan bendahara pengeluaran pembantu D.+. Laporan Pertanggung jawaban tambahan uang persediaan bendahara pengeluaran  pembantu D.0. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu 3!P; belanja administrati4

Panduan Pembukuan Anggaran UPTD Puskesmas Rajabasa Lama 2017 Page 7