KEPUTUSAN DIREKTUR RSIA MUTIARA BUNDA CILEDUG NOMOR :213/PER/DIR/RSIA_MB/X/2018 :213/PER/DIR/RSIA_MB/X/2018 TENTANG PENETAPAN PANDUAN PRA-CONTRUCTION PRA-CONTRUCTION RISK RISK ASSESSMENT ASSESSMENT RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK MUTIARA BUNDA DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK MUTIARA BUNDA
Menimbang
Mengingat
:
:
1.
Bahwa dalam kegiatan Konstruksi/pembangunan berpotensi menimbulkan dampak pada setiap orang di Rumah sakit dan pasien dengan kerentanan tubuhnya dapat menderita dampak terbesar. Kebisingan dan getaran yang terkait dengan konstruksi dapat mempengaruhi tingkat kenyamanan pasien dan istirahat/tidur dapat pula terganggu, baik bau maupun debu yang mengubah kualitas udara.
2.
Bahwa untuk mencegah dan mengurangi mengurangi resiko perlu dilakukan Assessment resiko setiap ada kegiatan konstruksi, renovasi maupun demolisis/ pembongkaran bangunan, sehingga pada waktu pelaksanaan sudah ada upaya pengurangan resiko terhadap dampak konstruksi, renovasi dan demolis tersebut.
1.
Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2.
Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3.
Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4.
Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
5.
Keputusan Menteri Kesehatan 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
RI No. Persyaratan
6.
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
7.
Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1439/Menkes/SK/XI/2002 tentang Penggunaan Gas Medis Pada Sarana Pelayanan Kesehatan, Menteri Kesehatan RI.
8.
Kepmenkes No. 1217/Menkes/SK/IX/2001 tentang Pedoman Pengamanan Dampak Radiasi,
9.
Kepmenkes No. 1335/Menkes 1335/Menkes/SK/X/2002 tentang Standar Operasional Pengambilan dan Pengukuran Kualitas Udara Ruangan Rumah Sakit.
10. Kepmenkes RI No.1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri. 11. Kepmenkes RI No. 907/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air Minum. 12. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. 13. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no. 28 th 2002 tentang Bangunan gedung. 14. Peraturan menteri pertambangan dan energy no. 01.P/40/M.PE/1990 tentang instalasi ketenagalistrikan; 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaaratan Teknis Bangunan Gedung. 16. Peraturan menteri kesehatan no. 363/Menkes/Per/IV/1998 tentang Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan.
17. Peraturan menteri kesehatan no. 66 tahun 2016 tentang K3 RS.
MENETAPKAN
Menetapkan
:
Pertama
:
ebijakan Kepala Rumah Sakit Tentang Panduan Praontruction Risk Assessment RSIA Mutiara Bunda iledug.
Kedua
:
ebijakan Pra-Contruction Risk Assessment di RSIA utiara Bunda Ciledug sebagaimana tercantum dalam ampiran Ketetapan ini.
Ketiga
:
etetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan pabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan alam penetapan ini akan diadakan perbaikan ebagaimana mestinya.
Tangerang, 12 Oktober 2018 Direktur RSIA Mutiara Bunda
dr. Mukmin, MKes
BAB I DEFINISI
Proses pembangunan dan renovasi merupakan hal yang tidak te rhindarkan dari operasional rumah sakit. Adapun proses yang ada pada PCRA renovasi bangunan adalah:
1. Pembangunan adalah proses membuat struktur bangunan atau prasarana yang sebelumnya tidak ada dalam pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda menjadi ada. 2. Renovasi adalah proses perbaikan suatu struktur bangunan maupun prasaranayang sebelumnya sudah ada dalam bangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda. 3. System Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) / Sistem Tata Udara Sistem yang mengondisikan lingkungan melalui pengendalian suhu, kel embapan, arah pergerakan udara dan mutu udara. 4. Kelembapan nisbi adalah parameter untuk menyatakan banyaknya uap di dalam udara berupa nisbah antara tekanan uap yang ada saat itu dan tekanan uap maksimum yang mungkin dicapai dalam suhu dan tekanan udara saat itu. 5. Kelembapan udara adalah banyaknya kandungan uap di atmosfer. 6. Infection Control Risk Assesment (ICRA) adalah proses untuk menetukan potensial terjadinya penularan infeksi yang dapat terjadi dari udara dan air melalui kontaminasi geologis di fasilitas selama adanya kegiatan pemeliharaan, pembongkaran, perbaikan. Pembangunan dan renovasi bangunan dapat mempertimbangkan. a. Identifikasi hazard b. Analisa risiko terkait hazard tersebut 7. Menentukan/ memutuskan cara untuk mengeliminasi dan mengendalikan hazard Suatu kegiatan membangun sarana atau prasarana dalam sebuah bidang arsite ktur atau teknik sipil
Adapun tujuan PCRA adalah :
1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan maupun renovasi di lingkungan RSIA Mutiara Bunda Ciledug 2. Mencegah dan pengendalian bahaya selama berlangsungnya pengerjaan proyek. 3. Sebagai acuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja. 4. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit meliputi, kualitas pelayanan, manajemen risk clinical governance.
Sasaran PCRA adalah :
Seluruh tugas dapat mengerti dan mampu melaksanakan pembangunan maupun renovasi di lingkungan RSIA Mutiara Bunda Ciledug sesuai panduan pembangunan atau renovasi dengan mengutamakan keselamatan pasien, karyawan dan masyarakat disekitar RSIA Mutiara Bunda Ciledug
Landasan Hukum
1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit a. Pasal 7 tentang persyaratan; b. Pasal 8 tentang Lokasi; c. Pasal 9 tentang Bangunan; d. Pasal 11 tentang Prasarana 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang K3 Rumah Sakit.
BAB II RUANG LINGKUP
Adapun ruang lingkup Pre-Contruction Risk Assesment (PCRA) renovasi bangunan adalah : 1. Alur Pembangunan atau Renovasi a. Melakukan tinjauan terhadap lokasi yang akan dibangun. b. Pembuatan rencana anggaran belanja. c. Mengajukan usulan pembangunan atau renovasi (proposal). d. Permohonan persetujuan ke Direktur rumah sakit dan Direktur PT (membuat analis terhadap pelayanan) e. Mengerjakan proyek pembangunan dan renovasi. f.
Pembersihan lokasi pembangunan atau proyek.
g. Serah terima kepada user. 2. Penanggung Jawab Proses Pembangunan atau Renovasi dan Uraian Tugas a. Pelaksanaan pembangunan atau renovasi Swakelola/pihak ketiga. b. Penanggung jawab pekerjaan rumah sakit/pihak ketiga (vendor) c. Uraian tugas penanggung jawab pembangunan dan renovasi. 3. Identifikasi area yang akan dilakukan Pembangunan dan Renovasi. Proses mencari informasi yang berkaitan dengan pembangunan atau renovasi. 4. Analisa Dampak Proses Pembangunan dan Renovasi Terhadap Pela yanan Melakukan kajian dan informasi yang didapat pada saat melakukan identifikasi. 5. Langkah-langkah PCRA Renovasi/Pembangunan. 6. Pelaksanaan Proses Pembuangan. 7. Laporan dan Dokumentasi. 8. Lampiran-lampiran.
BAB III TATA LAKSANA
A. Alur Pembangunan Atau Renovasi
Pembangunan atau renovasi dikerjakan oleh RSIA Mutiara Bunda Ciledug
Ka.Unit/Ruangan/
Ka. Bag/ Ka.Sie
Instalasi
1. Internal
Ka.Bag Umum:
2.Pihak
1. Melakukan penggambaran
ketiga/Vendor
2. Menyusun RAB (Budget)
Inspeksi oleh Ka. Unit PSRS, K3RS, KPPI, Kesling
3. Persetujuan ke Direktur RS 4. Waktu Pelaksanaan 5. Pemberitahuan ke K3, KPPI 6. Dll.
Analisa dampak terhadap pelayanan (melibatkan K3RS KPPI keslin
Pengerjaan proyek pembangunan/renovasi
Serah Terima
Evaluasi dari Komite K3
Pembersihan sisa proyek
B. Uraian Tugas Penanggung Jawab Pelaksana Pembangunan Atau Renovasi
1. Pelaksanaan Pembangunan atau renovasi a. Swakelola Pelaksana pembangunan atau renovasi dilakukan sendiri oleh pihak RS IA Mutiara Bunda Ciledug b. Pihak ketiga/vendor Pelaksana pembangunan diserahkan kepada pihak lain di luar (pihak ketiga) tidak dilakukan oleh RSIA Mutiara Bunda Ciledug 2. Penanggung jawab proses pembangunan dan renovasi terdiri dari pihak RSIA Mutiara Bunda Ciledug a. Penanggung jawab : Kepala Bagian Umum atau Kepala Unit IPSRS b. Tugas : 1) Menyusun perencanaan proses pengerjaan termasuk menyusun gambar teknik dan anggaran. 2) Melakukan analisa dampak terhadap proses pelayanan bersama dengan Komite PPI dan Kesehatan dan Keselamatan rumah sakit (K3RS). 3) Melakukan koordinasi dengan pihak user selama proses pengerjaan. 4) Melakukan pengawasan terhadap pihak kontraktor ke user setelah pekerjaan selesai. 5) Mengawasi proses serah terima dari kontraktor ke user setelah pekerjaan selesai. 6) Melakukan dokumentasi proses kontruksi/ renovasi. 3. Pihak Kontraktor a. Penanggung Jawab Pimpinan proyek atau perwakilan perusahaan kontraktor yang bertanggung jawab atas proses pengerjaan. b. Tugas 1) Berkoordinasi dengan pihak RSIA Mutiara Bunda Ciledug
dalam
perencanaan pengerjaan sehubungan dengan hasil analisa dampak serta melakukan antisipasi terhadap kemungkinan dampak tersebut. 2) Berkoordinasi dengan pihak Rumah Insan Permata sehubungan dengan pengadaan dan penempatan material yang diperlukan untuk proses kontruksi dan renovasi yang akan dilakukan.
3) Memastikan bahwa seluruh pekerja dan proses pengerjaan yang terjadi mengikuti standar keselamatan dan pencegahan serta pengendalian infeksi yang berlaku di RSIA Mutiara Bunda Ciledug 4) Mengawasi pengerjaan proyek dari hari ke hari. 5) Memastikan bahwa proses pengerjaan berlangsung sesuai dengan rencana. 6) Melakukan pembersihan berkala sesuai perencanaan. 7) Melakukan koordinasi harian dengan pihak RSIA Mutiara Bunda Ciledug 8) Melakukan penyerahan hasil proyek kepada pihak RSIA Mutiara Bunda Ciledug
c. Identifikasi Perencanaan Pembangunan Atau Renovasi 1. Fasilitas yang akan dibangun. Pembangunan atau renovasi diluar gedung atau didalam gedung dengan menyebutkan unit atau area. 2. Luas area yang akan dibangun Disebutkan dengan besaran ukuran misalkan m 2 3. Material apa yang digunakan, contoh : semen, kayu, batu bata dll 4. Lama pekerjaan : hari, minggu, bulan, atau tahunan. 5. Unit terkait dalam pembuatan pembangunan atau renovasi. 6. Izin-izin yang terkait dengan pembangunan atau renovasi contohnya : IMB, Izin Penggunaan Air Tanah dll. 7. Hasil koordinasi atau notulen rapat dengan K3RS dan Komite PPI. 8. Potensi kecelakaan kerja yang kemungkinan terjadi seperti: terjatuh tertimpa, terpotong, terlindas, dll .
d. Penilaian Risiko Pembangunan Atau Renovasi Terhadap Pelayanan Penilaian dampak : 1. Penilaian dampak dilakukan seobjektif mungkin dengan mengumpulkan informasi sebelum menilai risiko dari suatu aktivitas. 2. Informasi tentang suatu aktifitas (durasi, frekuensi, lokasi dan siapa yang melakukan). 3. Tindakan pengendalian risiko yang telah ada peralatan atau mesin yang digunakan untuk melakukan aktivitas. e. Langkah-langkah PCRA Renovasi/Pembangunan
1. Langkah 1 : Meeting Koordinasi Proyek
Adalah melakukan pertemuan dengan seluruh pihak terkait proyek renovasi/ pembangunan. Saat pertemuan ini dibahas mengenai proyek yang akan dilaksanakan, mulai dari denah proyek, jadwal proyek, pekerja proyek dan jenis proyek.
2. Langkah 2 : Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko
Selanjutnya adalah tahap identifikasi bahaya disetiap kegiatan proyek, dari peletakan batu pertama hingga serah terima hasil pekerjaan. Pada tahap ini diharapkan kontraktor menyerahkan atau menjelaskan seluruh tahapan proses pembangunan/ renovasi. Kemudian K3RS akan melakukan identifikasi bahayanya dan penilaian risikonya. Risiko yang sudah teridentifikasi harus ditentukan peringkatnya (grading) dengan memperhatikan : a. Tingkat peluang/ frekuensi kejadian (likelihood) Tingkat Risiko 1 2 3 4 5
Deskripsi peluang/Frekuensi Sangat jarang/rare (> 5 tahun/kali) Jarang/unlikeliy (> 2-5 tahun/kali) Sedang (1-2 tahun/kali) Sering/likely (beberapa kali/tahun) Sangat sering/almost certain (tiap minggu/bulan)
b. Tingkat dampak yang dapat/ sudah ditimbulkan (consequence) Rating Konsekuensi
Tingkat Konsekuensi
Efek Terhadap Manusia
5
Fatality
Cacat tetap atau dapat mengakibatkan kematian
Efek Efek Pada Terhadap Lingkungan Perusahaan Perusahaan Menimbulkan berenti/ tutup kerusakan atau rugi lingkungan mulai dari Rp yang sangat 1 miliar ke besar dalam atas luas, bersifat permanen (berdampak jangka panjang dan tidak direhabilitasi) serta memberikan dampak langsung
4
Berat
Epidemic, cedera yang berakibat hari hilang dan berakibat cacat sebagian
Menghentikan proses di beberapa bagian atau rugi
3
Sedang
Cedera yang berakibat hari hilang (lost time) tanpa berakibat cacat
Mengehentika n proses di suatu bagian atau rugi < Rp 100juta dan mulai dari Rp 1juta
2
Ringan
Cedera ringan mendapat P3K atau perawatan medis dan dapat berkerja kembali di waktu shiftnya
Menghentikan proses sebagaian kecil atau rugi < Rp 1 juta dan mulai dari Rp 1juta
1
Near miss
Hanya memerlukan penanganan P3K
Tidak ada pengaruh
terhadap masyarakat luas Menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar dan luas, terus menerus dalam jangka waktu yang panjang dapat direhabilitasi tetapi memerlukan biaya yang mahal Menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar (melebihi nilai baku mutu lingkungan/ ketentuan lainnya) dan luas (menyebar sampai keluar lokasi/ tempat kejadian) namun tidak bersifat permanen Menimbulkan kerusakan lingkungan di wilayah setempat yang dapat segera ditangani dan tidak bersifat permanen Tidak ada polusi yang signifikan dan dapat diabaikan
3. Langkah 3 : Analisa Risiko
Analisa dilakukan dengan menentukan skor risiko tersebut untuk menentukan prioritas penanganan dan level manajemen yang harus bertanggung jawab untuk mengelola/ mengendalikan risiko tersebut termasuk dalam kategori biru/hijau/kuning/merah. a. Risiko atau insiden yang sudah dianalisis akan dievaluasi lebih lanjut se suai skor dan grading yang didapat dalam analisis. b. Penentuan tingkat memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dan meliputi proses berikut: 1) Menilai secara objektif beratnya/dampak/akibat dan memerlukan suatu skor 2) Menilai secara objektif kemungkinan/peluang/frekuensi suatu peristiwa terjadi dan menentukan suatu skor. 3) Mengalihkan dua parameter untuk memberi skor risiko c. Penilaian risiko akan dilaksanakan sebagai berikut : 1) Risiko dinilai oleh K3RS, yang akan mengindentifikasi bahaya, efek yang mungkin terjadi dan pemeringkatan risiko. 2) Risiko dinilai oleh unit/bagian/instalasi/bagian/komite terkait. 3) Setelah risiko ditetapkan, maka kemudian risiko akan dilakukan grading/pemeringkatan untuk mendapatkan nilai tingkat peluang terjadi dan tingkat dampaknya. Setelah didapat, maka akan dikalikan dengan rumus berikut : Skor risiko = dampak x peluang d. Analisa Risiko 1. Risiko dinilai oleh K3RS 2. Risiko dinilai oleh unit/instalasi/bagian/komite terkait. Setelah mendapatkan skor risiko, maka K3RS akan menganalisa risiko tersebut dengan menggunakan Risk Grading Matrix.
Risk Grading Matrix
Frekuensi/ likelihood Nearmiss 1
Sangat sering terjadi (tiap minggu/bulan) 5 Sering terjadi (beberapa kali/tahun) 4 Sedang (sekali dalam 1-2 tahun) 3 Jarang terjadi (terjadi 2-5 tahun sekali) 2 Sangat jarang terjadi (terjadi >5 tahun sekali) 1
Potential consequences Ringan Sedang Berat 2 3 4
Fatal 5
Moderate Moderate
High
Extreme
Extreme
Moderate Moderate
High
Extreme
Extreme
Low
Moderate
High
Extreme
Extreme
Low
Low
Moderate High
Extreme
Low
Low
Moderate High
Extreme
Keterangan : Extreme High Meoderate Low 4.
: : : :
Harus selalu monitor (setiap akan ada pekerjaan terkait/ setiap hari) Harus selalu dimonitor (seminggu sekali) Secara periodic dimonitor (sebulan sekali) Sesekali dimonitor (setiap enam bulan sekali)
Langkah 4: Menentukan Jenis Pengendalian Risiko
Setelah risiko sudah teranalisa, maka tahap selanjutnya adalah menentukan jenis pengendalian risiko. Menurut hierarki pengendalian bahaya, ada lima jenis cara pengendalian bahaya, yaitu : a. Eliminasi b. Subtitusi c. Rekayasa d. Administrasi e. Alat Pelindung Diri (APD)
5. Langkah 5: Menentukan Penanggung Jawab dan Tanggal Penyelesaian Pengendalian Risiko
Penanggung jawab merupakan orang yang ditunjuk untuk melaksanakan langkah pengendalian risiko dan untuk tanggal penyelesaian adalah waktu yang ditentukan untuk batas akhir pengerjaan langkah perbaikan sebelum pekerjaan proyek dilaksanakan.
6. Langkah 6: Pengesahan PCRA
Pengesahan PCRA dilakukan setelah dokumen PCRA lengkap. Dokumen PCRA sendiri terdiri dari : a. Formulir PCRA b. Dokumen ICRA c. Formulir Inspeksi Proyek Setelah dokumen tersebut lengkap, kemudian ditandatangani oleh Pimpinan Proyek, Ketua K3RS dan Direktur Rumah Sakit.
BAB IV DOKUMENTASI
Pencatatan penilaian kriteria risiko akibat dampak renovasi atau konstruksi dengan menggunakan metode PCRA dilakukan oleh IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit) dan K3RS bila terdapat proyek pemeliharaan, perbaikan, pembongkaran, konstruksi maupun renovasi di RSIA Mutiara Bunda Ciledug.
Pelaporan pemantauan penilaian kriteria risiko akibat dampak renovasi atau konstruksi dilakukan oleh K3RS bekerjasama dengan IPSRS dan dilaporkan ke Direktur setiap 6 (enam) bulan sekali.
Tangerang, 12 Oktober 2018 Menyetujui Direktur,
dr. Mukmin, M.Kes
Ketua K3RS
Syaiful Ichwan, S.Pd
