BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
LATAR BE BELAKANG MA MASALAH
Pasca dimenangkannya Malaysia dalam kasus pulau sipadan dan ligitan oleh International Court of Justice (ICJ) banyak pihak yang dikagetkan mengenai hal ini dan hal ini juga memancing kekecewaan dari masyarakat, dimana hal ini membuktikan masih terdapatnya kepedulian masyarakat mengenai tanah air. Melalui kasus tersebut kita mendapat pelajaran bahwa pemerintah belum sanggup untuk menjaga keutuhan tanah air. Karenanya banyak tuntutan dari masyarakat agar pemerintah cepat melakukan tindakan dan tegas dalam tindakannya mengenai hal ini. Banyak hal-hal yang menjadi latar belakang terjadinya pencaplokan terhadap wilayah Indonesia oleh Negara lain, diantaranya adalah : 1. Letak Letak Geograf Geografis is Indone Indonesia sia yang yang strate strategis gis 2. Struktur dari Indonesia Indonesia sendiri sendiri yang berbentuk berbentuk kepulauan kepulauan serta serta letaknya letaknya yang tidak teratur, dimana dari pulau-pulau tersebut masih banyak yang tidak berpenghuni. 3. Terdapat Terdapatnya nya batas-bat batas-batas as yang belum belum mendapat mendapat pengaku pengakuan an Internasional. Kedaulatan territorial sebuah Negara merupakan hal yang sangat penting, karena didalam wilayah itulah Negara mempunyai wewenang dalam melaksanakan hukum nasional dari Negara tersebut. Tanpa kedaulatan disuatu Negara, maka Negara tidak akan dapat melaksanakan yurisdiksi eksklusifnya keluar dari wilayahnya dan dapat mengganggu kedaulatan wilayah Negara lain. Inilah yang membuat kelompok kami tertarik untuk membahas mengenai hal ini, karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran mengenai wilayah, maka
Negara-negara semakin sadar akan peran dari wilayah tersebut, karena apabila dibiarkan maka akan berakibat fatal bagi Negara tersebut.
1.2
RUMUSAN MA MASALAH
Dalam membuat makalah ini, kami membatasi pembahasan kami yaitu : 1. Apakah Apakah yang yang dimaks dimaksud ud dengan dengan kedaulat kedaulatan an ? 2. Apa hubungan hubungan kedaul kedaulatan atan dan cara cara penduduka pendudukan n terhadap terhadap Island Island of Palmas (1928)
1.3
Tujuan Pembahasan
Tuj Tujuan pembuat uatan dari ari makal kalah ini yaitu aitu : 1. Agar kita kita mengeta mengetahui hui apa yang yang dimaksud dimaksud dengan dengan kedaulat kedaulatan an 2. Untuk Untuk memenuh memenuhii tugas tugas Hukum Hukum Intern Internasio asional nal
Island of Palmas Case (1928) Pulau Miangas ini adalah salah satu pulau terluar Indonesia yang memiliki luas 3, 15 km2 dan masuk dalam desa Miangas, Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud Propinsi Sulawesi Utara. Palmas atau yang biasa dikenal sebagai Pulau Miangas, adalah sebuah pulau yang bernilai ekonomis dan berlokasi strategis. Pulau ini memiliki panjang 2 mil, dengan lebar ¾ mil, dan berpopulasi sekitar 750 jiwa pada saat keputusan arbitrase mengenai sengketa perebutan pulau ini diturunkan. Pulau ini terletak diantara Mindanao, Filipina dan yang paling utara yaitu pulau Nanusa. Pada Pada tahun tahun 1898, 1898, Spanyo Spanyoll menyera menyerahkan hkan Filipin Filipina a ke Amerika Amerika Serikat Serikat dalam dalam sebuah Perjanjian Paris (1898) dan Palmas ikut diserahkan ke Amerika Serikat. Pertikaian perebutan status kepemilikan pulau ini muncul pada tahun 1906 antara Amerika Serikat dan Belanda. Amerika Serikat beranggapan bahwa pulau tersebut merupakan bagian dari dari Kepula Kepulaua uanF nFili ilipin pina a (the (th e Phil Ph illi lipp ppin ine e Arc Arc hipelag hipelago) o) yang yang dise disera rahk hkan an oleh oleh Spany Spanyol ol kepadanya kepadanya berdasarka berdasarkan n perjanjian perjanjian Paris tersebut tersebut seusai pengakhiran pengakhiran perang perang kedua negar negara. a. Seda Sedang ngka kan n piha pihak k Bela Beland nda a meng mengkla klaim im kepem kepemil ilika ikan n atas atas pula pulau u terse tersebut but
berdasarkan pendudukan atau pelaksanaan otoritas (pemerintahan)yang terus menerus, berlangsung lama dan selama itu tidak ada gangguan atau klaim dari pihak lain. Demi menyelesaikan kasus ini, kedua pihak setuju untuk tunduk kepada keputusan arbitrase yang mengikat pada 23 Januari 1928. Arbitrator dalam kasus ini adalah Max Huber, seseorang yang berwarga Negara Swiss. Persoalan yang ingin diselesaikan oleh arbitrator adalah untuk menyelesaikan apakah Pulau Miangas secara keseluruhan merupakanbagian dari wilayah Amerika Serikat atau Belanda. Masalah hukum yang hadir adalah apakah wilayah tersebut dimilikioleh si Penemu pertama walaupun mereka tidak menjalankan wewenangnya atas wilayah tersebut atau dimiliki oleh Negara yang secara nyata menjalankan kedaulatan atas Negara tersebut.
Proses Arbitrase Amerika dalam argumennya menyatakan Pulau Palmas adalah miliknya berdasarkan perjanjian yang sah dari penemu pertamanya yakni Spanyol. Amerika Serikat menyatakan bahwa Spanyol memiliki wewenang yang sah atas Palmas karena Palmas ditemukan oleh Spanyol ketika pulau tersebut dalam keadaan terra nullius yaitu wilayah yang tidak dikuasai oleh pihak manapun. Spanyol menyatakan
memiliki
wewenangnya atas pulau tersebut dikarenakan pulau tersebut adalah bagian dari Filipina dan telah diserahkan kepada Amerika Serikat dalam Perjanjian Paris (1898) setelah Spanyol kalah dalam Perang antara Spanyol dan Amerika. Arbitrator mencatat bahwa tidak ada hukum internasional yang baru yang menyatakan tidak berlakunya penyerahan legal suatu wilayah dengan cara penyerahan.Bagaimanapun juga, arbitrator mencatat bahwa Spanyol tidak dapat
memberikan apa yang tidak ia miliki dan
Perjanjian Paris kepada Amerika Serikat jika Spanyol tidak memiliki wewenang yang sah atasnya. Arbitrator menyimpulkan bahwa Spanyol sebagai pihak penemu memiliki kedaulatansah atas pulau Palmas bahkan dengan cara yang sederhana seperti sekedar menancapkan benderanya di pantai. Akan tetapi klaim yang diberikan Spanyol atas Palmas memang merupakan klaim yang lemah karena ia tidak pernah mengelola pulau tersebut, hanya menemukannya saja. Argument kedua dari Amerika Serikat adalah ia menyatakan bahwa dirinya memiliki wewenang atas Palmas karena letak Palmas lebih dekat dengan Filipina (yang
saat itu dimiliki oleh Amerika Serikat) daripada dengan Indonesia (yang saat itu dijajah Belanda). Max Huber menyatakan bahwa tidak ada satupun hukum positif Internasional pada saat itu yang mendukung pendekatan terra firma yang didkemukakan Amerika Serikat, dimana status kepemilikan suatu pulau/wilayah diberikan kepada daerah yang terdekat dengan pulau/wilayah tersebut. Di lain pihak, Belanda dalam pendiriannya menyatakan memiliki kedaulatan atas Palmas Karena ia telah menjalankan kewenangannya dipulau tersebut semenjak tahun 1677. Belanda berhasil membuktikan bahwa
Dutc hEast India Company telah
melakukan negosiasi dengan Pemimpin Lokal pulau tersebut sejak abad ke-17 atas kedaulatannya termasuk dalam bentuk mengembangkan agama Protestan dan melarang kebangsaan lain dipulau tersebut. Arbitrator mencatat bahwa Amerika gagal membuktikan kedaulatan Spanyol atas pulau tersebut kecuali dokumen yang secaraspesifik menyebutkan bahwa Spanyol adalah pihak penemu tersebut.
Keputusan Arbitrase Akhirnya, menurut kajian Weter (1979), DR. Max Huber memperkenalkan konsep hukum intertemporal dalam menangani sengketa dimana kaidah-kaidah hukum internasional diterapkan berdasarkan periodedan kasus tertentu, yaitu klaim dari pihak lawan harus dinyatakan sesuai dengan hukum yang berlaku ketika wilayah tersebut di temukan. Dalam halini bukanlah menyangkut pilihan hukum melainkan karena tidak adanya penerapan secara historis. Arbitrator, Max Huber. Mendukung posisi Belanda dan menyatakan bahwa Pulau Palmas secara nyata adalah milik Belanda. Untuk alasan ini,arbitrator sesuai dengan Pasal 1 dari Sebuah Perjanjian Khusus pada tanggal 23 Januari 1928 memutuskan bahwa Pulau Palmas atau Miangas secara keseluruhan adalah bagian dari wilayah Negara Belanda.
1. Syarat-syarat terbentuknya sebuah negara Negara adalah subyek hukum internasional asli ( original subject of international law), karena sejak awal, fokus utama hukum internasional adalah hak dan kewajiban negara. Dalam konteks unsur-unsur penting pembentuk negara, banyak sarjana yang mengemukakan pendapat mereka,
seperti HLA Hart yang memberikan pendapatnya tentang ciri-ciri tentang berdirinya suatu negara,yaitu memiliki : (1) Penduduk (2) Wilayah (3) Pemerintahan (4) Sistem hukum (5) Independensi
Pada
kesimpulannya,pendapat-pendapat
para
sarjana
tidak
jauh
berbeda dengan unsur-unsur yang sudah ditetapkan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo (Pan America) tentang Hak dan Kewajiban Negara 1933 yang berbunyi : “The State as a person of international law should possess the following qualifications : (a) A permanent population; (b) A defined territory; (c) A government;and (d) A capacity to enter into relations with other states.”
Berikut ulasan mengenai unsur-unsur tersebut : A. Rakyat yang Tetap Doktrin ini adalah satu dari tiga doktrin yang merupakan
Drei-
Elementen-Lehre atau doktrin tiga elemen yang dicetuskan oleh George Jellinek pada akhir abad 19. Yang dimaksud dengan unsur ini yaitu sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu sehingga merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diatur oleh suatu tertib hukum nasional. Syarat yang sangat krusial untuk unsur ini adalah bahwa rakyat ini harus terorganisir dengan baik. Tidak ada nominal yang disyaratkan untuk sebuah kelompok dapat dikatakan sebagai Negara. Naura contohnya hanya berpenduduk 10.000 penduduk sudah dianggap sebagai negara, atau juga Liechtenstein yang hanya 20.000 penduduk saja. Tergantung pada kontrol yang efektif dari pemerintah yang berdaulat, dan diskresi juga regulasi yang ditetapkan oleh negara itu dalam hal kependudukan.
B. Wilayah atau Daerah yang Tetap Adanya wilayah sangat penting bagi negara untuk mewujudkan kedaulatan dan menerapkan yurisdiksinya di dalam wilayah itu. Rakyat yang hidup berkeliaran dari suatu daerah ke daerah lain ( a wandering people) bukan termasuk ke dalam unsur ini. Meskipun hal ini bukan hal yang essensial untuk adanya suatu negara dengan ketentuan pengakuan tertentu mengenai apa yang dikarakteristikkan sebagai ketetapan dari wilayah
terkait
dan
penduduknya.
Contohnya
adalah
Israel
yang
mengambil wilayah PLO sehingga tidak ada lagi Negara tersebut setelah diambil Israel, namun masih diakui oleh negara-negara dalam bentuk penerimaan kantor-kantor perwakilan PLO di negaranya, atau ikut serta konferensi-konferensi atau perjajian internasional. Namun
pada
batasnya,karena
prinsipnya, hal
ini
suatu
penting
negara
untuk
harus
jelas
memperjelas
batas-
batas-batas
kedaulatan negara tersebut berlaku. Putusan pengadilan dalam Deutsche Continental Gas-Gesselschaft v Polish State (1929-1930), keputusan pengadilan melahirkan prinsip bahwa suatu negara dapat diakui sebagai negara asalkan dia mempunyai wilayah yang cukup konsisten.
C. Harus ada Pemerintah Yang dimaksud dengan pemerintah adalah sesorang atau beberapa orang
yang
mewakili
rakyat
dan
memerintah
menurut
hukum
negaranya.Unsur adanya pemerintah harus ada minimal pada waktu atau setelah negara tersebut menyatakan kemerdekaannya. Secara internal, keberadaan
pemerintah
yang
berdaulat
memiliki
kapasitas
untuk
menetapkan dan mempertahakan hukum konstitusionalnya. Sedangkan secara eksternal, pemerintah ini dapat mengambil tindakan-tindakan internasional tanpa bergantung pada negara lain. Permasalahan yang sering timbul, kapan suatu pemerintah diakui sebagia negara? Komisi Ahli Hukum Internasional berpendapat bahwa dua kondisi yang membuat suatu pemerintah dapat diakui menjadi negara, yaitu ketika organisasi politik (pemerintah) di negara tersebut menjadi
stabil danpemerintah memiliki
cukup kemampuan untuk menguasai
sendiri wilayahnya tanpa bantuan pihak asing.
D. Kemampuan untuk Mengadakan Hubungan Dengan Negara Lain Unsur
ini
merupakan
unsur
terpenting
dari
segi
hukum
internasional.Ciri ini pula yang membedakan negara dengan unit-unit lebih kecil seperti anggota-anggota federasi atau protektorat-protektorat yang tidak menangani sendiri urusan luar negerinya.
E. International Capacities Maksudnya yaitu suatu negara harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan pejabat-pejabatnya terhadap pihak/negara lain.
F. Merdeka Merdeka adalah unsur sentral dalam pengakuan sebagai negara,yang membuktikan bahwa negara itu mandiri dan tidak bergantung kepada negara lain.Hakim Huber menyatakan bahwa : “Sovereignty in the relations between states signifies independence…”
G. Keberlangsungan Negara Kriteria ini cukup penting karena membuktikan keberadaan suatu negara
baik
menurut
hukum
internasional
maupun
hubungan
internasional.
H. Efektivitas Maksudnya adalah suatu negara harus secara efektif mengarus urusan urusan di dalam negeri maupun menjalankan hubungan-hubungan luar negerinya.Secara internal, negara menerapkan kewenangannya dalam mengurus urusan administrasi di dalam negeri dan ke luar negeri untuk berhubungan dengan subyak hukum internasional lainnya.
I.
Pengakuan Dalam pasal pengakuan terhadap negara baru terdapat dua teori pengakuan :
a. Teori Konstitutif Teori ini berpendapat bahwa suatu negara menjadi subjek hukum internasional
hanya
melalui
pengakuan,
jadi
hanya
dengan
pengakuanlah suatu negara baru itu dapat diterima sebagai anggota masyarakat internasional. Dan karenanya memperoleh status sebagai subjek hukum internasional. Penganut teori ini, yaitu Oppenheim, Lauterpacht, Chen, Gugenheim, Anziloti, dan Hans Kelsen. Ada dua alasan yang melatarbelakangi teori ini. (i)
Mereka berpendapat bahwa hukum internasional lahir karena kesepakatan negara-negara.
(ii)
Bahwa suatu negara atau pemerintah yang tidak diakui tidak mempunyai
status
hukum
sepanjang
negara
atau
pemerintah itu berhubungan dengan negara-negara yang tidak mengakui. b. Teori Deklaratif Teori ini lahir sebagai reaksi dari teori konstitutif. Menurut teori ini pengakuan hanyalah merupakan penerimaan suatu negara baru oleh negara-negara lainnya. Suatu negara mendapatkan semuanya dalam hukum internasional bukan berdasarkan kesepakatan dari negaranegara yang telah ada terlebih dahulu. Namun berdasarkan situasisituasi nyata tertentu. Kemampuan tersebut secara hukum ditentukan oleh usaha-usahanya serta keadaan-keadaannya yang nyata dan tidak perlu
menunggu
negara
lain
mengakuinya.
Negara
tersebut
mempunyai kompetensi menurut hukum internasionalnya.
Suatu negara atau pemerintah tidak akan mendapatkan status hukum di negara lain kecuali negara tersebut diakui oleh negara yang bersangkutan (teori konstitutif). Namun hal ini tidak berarti bahwa negara atau pemerintah itu tidak ada sama sekali (teori deklaratif). Jadi suatu negara tetap ada meskipun tidak diakui namun negara tersebut hanya dapat mengadakan hubungan dengan negara yang mengakuinya.
Bentuk-Bentuk Pengakuan 1. Pengakuan Negara Baru
Pada dasarnya pengakuan terhadap negara baru tidaklah sulit. Kebanyakan negara diakui setelah negara tersebut merdeka dan memenuhi empat unsur negara menurut hukum internasional. Akan menimbulkan masalah jika suatu negara lahir diperoleh dengan cara-cara damai. 2. Pengakuan Pemerintah Baru Dalam
praktek
pengakuan
terhadap
negara
dan
pemerintah
biasanya berjalan bersama-sama. Namun karena adapula pengakuan terpisah
maka
pemberian
atau
penolakan
pemberian
pengakuan
terhadap pemerintah baru tidak ada hubungannya dengan pengakuan negara.
Sehingga
jika
suatu
negara
menolak
pengakuan
suatu
pemerintahan baru yang berkuasa di suatu negara tidak mengakibatkan negara
tersebut
kehilangan
statusnya
sebagai
subjek
hukum
internasional. Dalam memberikan pengakuan biasanya ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan negara untuk memutuskan mengakui atau tidak mengakui
pemerintahan
baru
tersebut.
Kriteria
tersebut
adalah
pemerintah yang permanen, pemerintahan yang ditaati oleh rakyatnya, dan penguasaan wilayah secara efektif.
Macam-macam Pengakuan Negara 1. Pengakuan Kolektif Ada dua bentuk pengakuan yaitu pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama oleh sekelompok negara dan pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru untuk menjadi peserta atau pihak ke dalam suatu perjanjian multilateral. 2. Pengakuan Terpisah Pengakuan itu diberikan kepada suatu negara baru namun tidak kepada pemerintahannya atau sebaliknya pengakuan diberikan kepada suatu pemerintahan baru yang berkuasa namun tidak kepada negaranya. 3. Pengakuan Mutlak Yaitu suatu pengakuan yang telah diberikan kepada suatu negara baru tidak dapat ditarik kembali. Institut hukum internasional dalam suatu
resolusi yang disahakan pada tahun 1936 menyatakan pengakuan de jure suatu negara tidak dapat ditarik kembali. 4. Pengakuan Bersyarat Yaitu pengakuan yang diberikan kepada suatu negara baru yang disertai dengan syarat-syarat tertentu untuk dilaksanakan oleh negara baru tersebut sebagai imbangan pengakuan. Ada dua macam, yaitu pengakuan
dengan
syarat-syarat
yang
harus
dipenuhi
sebelum
pengakuan diberikan dan pengakuan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi setelah pengakuan diberikan
Macam-Macam Pengakuan Pemerintahan Baru 1.
Pengakuan de facto Yaitu pengakuan yang diberikan oleh suatu negara semata-mata didasarkan
bahwa
pemerintah
tersebut
secara
nyata
berkuasa
diwilayahnya. 2.
Pengakuan de jure Yaitu pengakuan yang diberikan kepada suatu pemerintah baru apabila
negara
tersebut
tidak
ragu-ragu
lagi
terhadap
eksistensi
pemeirntah baru. Pengakuan diberikan berdasarkan atas penilaian faktorfaktor faktual dan faktor-faktor hukum.
Cara-cara Pemberian Pengakuan 1.
Pengakuan yang tegas (express recognition)
Deklarasi atau pernyataan umum (public statement or declaration) Dilakukan dengan mengirimkan pernyataan pengakuan terhadap pemerintah atau negara baru. Dilakukan dengan hanya mengirimkan nota diplomatik dan biasanya oleh negara yang mengakui.
Pengakuan oleh perjanjian Biasanya
dipraktekan
oleh
Inggris
di
dalam
memberikan
kemerdekaan kepada negara kolonial 2. Pengakuan diam-diam Tindakan-tindakan yang dapat menjadi indikasi bahwa suatu negara telah memberikan pengakuan secara diam-diam yaitu pemnhiriman
ucapan selamat kepada kepala negara yang baru, pengiriman perwakilan suatu negara untuk menghadiri pengangkatan atau pengambilan sumpah suatu negara yang baru, surat-menyurat untuk pembukaan tukarmenukar perwakilan diplomatik atau konsuler, perpanjangan hubungan diplomatik, memberikan suara voting kepada negara baru agar dapat diterima sebagai anggota PBB, dan membuat perjanjian dengan negara tersebut.
2. Kedaulatan Negara dan Hak Berdaulat Suatu negara dianggap memiliki kemerdekaan dan “kedaulatan” terhadap warga-warga negaranya dan urusan-urusannya dalam batasbatas wilayah teritorialnya.C.Gstarke mengatakan, istilah “kedaulatan” memiliki
cukup
bayak
penafsiran,
seperti
kedaulatan
merupakan
sisa(residuun) dari kekuasaan yang dimiliki dalam batas-batas yang ditetapkan dalam hukum internasional, juga kedaulatan merupakan masalah tingkatan yang membedakan antara negara-negara merdeka dan berdaulat dengan negara-negara atau kesatuam-kesatuan yang belum merdeka dan berdaulat, seperti protektorat dan wilayah jajahan. Jika suatu negara dikatakan merdeka,maka secara konkret dapat diberikan hak dan kewajiban internasional kepada negara tersebut menurut hukum internasional.
Hak dan Kewajiban Negara Pembahasan tentang hal ini didasarkan pada aliran kontrak sosial, yaitu bahwa hak sesorang dalam masyarakat berada di luar atau terlepas dari kekuasaan
negara.
Dasar
pemikiran
ini
lalu
dianalogikan
kepada
negara.Dalam hal ini, hak suatu megara tidak dipengaruhi dari pengaruh negara lain. Adapun hak dan kewajiban negara seperti yang dimuat dalam rancangan Deklarasi ILC 1949 adalah : A.
Hak-hak negara : 1.
Hak atas kemerdekaan
2.
Hak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap wilayah,orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya
3.
Hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara-negara lain
4.
Hak untuk menjalankan pertahanan diri atau kolektif
B. Kewajiban Negara : 1.
Kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalahmasalah yang terjadi di negara lain
2.
Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain
3.
Kewajiban untuk memperlakukan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia
4.
Kewajiban
untuk
menjaga
wilayahnya
agar
tidak
membahayakan perdamaian dan keamanan internasional 5.
Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai
6.
Kewajiban untuk tidak menggunakan kekuatan atau ancaman senjata
7.
Kewajiban untuk tidak membantu terlaksananya penggunaan kekuatan atau ancaman senjata
8.
Kewajiban untuk tidak mengakui wilayah-wilayah yang diperoleh melalui cara-cara kekerasan
9.
Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan itikad baik
10. Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional
Intervensi Berkaitan dengan hak dan kewajiban negara, isu intervensi merupakan permbahasan yang penting dalam hukum internasional. Intervensi selalu menjadi isu yang patut diangkat kepada hukum internasional menyatakan bahwa
setiap
negara
wajib
menghormati
kedaulatan
setiap
negara.
Intervensi seringkali didefinisikan sebagai campur tangan negara lain terhadap suatu negara yang mengakibatkan teganggunya kemerdekaan dan kedaulatan negara yang menjadi target intervensi.
Lauterpacht mengatakan bahwa intervensi adalah campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negara lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah kondisi nyata di negara tersebut. Larangan intervensi sudah merupakan suatu prinsip umum hukum internasional yang diterima secara umum.Fungsi dari adanya larangan ini adalah agar terciptanya hubungan antar negara yang damai. Dasar hukum dari prinsip non-intervensi terdapat dalam : 1. Piagam PBB Pasal 2 (7) dan pasal 2(4) Piagam PBB mensyaratkan bahwa PBB dilarang
untuk
ikut
campur
dalam
urusan
domestik
suatu
negara,kecuali dalam rangka memelihara perdamaian menurut Bab VII Piagam. 2. Rancangan ILC mengenai Hak-hak dan Kewajiban Negara 1949 Pasal 3 pada rancangan ini menyatakan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menahan diri untuk mengintervensi ke dalam urusan dalam atau luar negeri negara lain. 3. Konferensi Asia Afrika 1955 Keputusan akhir KAA 1955 yang disebut sebagai “Dasa Sila Bandung”, memuat larangan intervensi, yang dinyatakan sebagai berikut : a. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. b. Setiap negara tidak
melakukan
tekanan-tekanan terhadap
negara lain. c. Tidak melakukan agresi atau ancaman agresi atau kekerasan senjata terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara lain.
Beberapa putusan Mahkamah Internasional juga menyatakan bahwa campur tangan asing terhadap urusan dalam negeri negara lain juga dilarang seperti dalam kasus Nicaragua vs USA yang memutuskan USA bersalah ikut mencampuri urusan dalam negeri negara Nicaragua.
Jenis-jenis intervensi dapat dikenal tiga macam, yaitu :
1. Intervensi Internal Misal negara A mencampuri persengketaan antara pihak-pihak bertikai di negara B,dengan cara mendukungg salah satu pihak. 2. Intervensi Eksternal Negara A ikut campur tangan dengan mengadakan hubungan dengan negara lain, umunya dalam keadaan bermusuhan, misalnya adalah ketika Italia melibatkan diri dalam Perang Dunia II dengan memihak Jerman dan melawan Inggris. 3. Intervensi Penghukuman (Punitive) Merupakan suatu tindakan pembalasan melalui tindakan perang kecil sebagai pembalasan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh negara lain.
Sementara itu, ada beberapa pengecualian terhadap intervensi yang diberikan oleh hukum internasional, yaitu: I. Suatu negara pelindung (protector) telah diberikan hak-hak intervensi yang dituangkan dalam suatu perjanjian oleh negara yang meminta perlindungan. II. Jika suatu
negara berdasarkan
suatu perjanjian dilarang untuk
mengintervensi, namun ia melanggar perjanjian ini,maka negara lain yang
merupakan
peserta
perjanjian
berhak
untuk
melakukan
intervensi. III. Jika suatu negara melanggar dengan serius ketentuan-ketentuan hukum kebiasaan yang telah diterima umum, maka negara lainnya mempunyai hak untuk mengintervensi negara tersebut dengan alasan pembelaan diri. IV. Jika warga negaranya diperlakukan semena-mena di luar negeri, maka negara itu memiliki hak untuk mengintervensi atas nama warga negara tersebut, setelah semua cara damai telah diambil.Jika tindakan intervensi
merupakan
tindakan
bersama
oleh
suatu
organisasi
internasional yang dilakukan atas kesepakatan bersama negaranegara anggotanya. V. Jika tindakan intervensi dilakukan atas permintaan sungguh-sungguh dan tegas-tegas dari pemerintah yang sah dari suatu negara.
Doktrin Monroe Sejarah doktrin Monroe berawal dari pernyataan Presiden Monroe dalam pesan kepada kongres pada 2 Desember 1823 yang menghasilkan dua prinsip: •
Prinsip non-kolonialisasi, yaitu Amerika Serikat berkepentingan untuk menjamin bahwa tidak ada wilayah di benua Amerika yang berupa terra nullius dan menjadi wilayah kolonialisasi negara Eropa.
•
Prinsip non-intervensi,menetapkan bahwa setiap upaya asing untuk memperluas sistem politiknya ke benua Amerika merupakan ancaman bahaya terhadap perdamaian dan keamanan Amerika.
Pada aplikasinya ,doktrin ini menjadi dasar bagi Amerika Serikat untuk membenarkan
tindakan
intervensi
mereka
ke
negara-negara
yang
merupakan sponsor-sponsor dari doktrin tersebut.
Prinsip Persamaan Kedudukan Negara Persamaan kedudukan negara merupakan refleksi dari salah satu bagian dari atribut dari negara, yaitu kedaulatan. Yang menjadi ciri utama dari topik ini yaitu adanya latar belakang pemikiran bahwa hukum internasional didasarkan pada kesepakatan bersama dari negara-negara yang berdaulat, yaitu masyarakat internasional yang sederajat satu sama lainnya sebagai subjek hukum internasional. Menurut J.L.Brierly mengatakan bahwa kata persamaan (equality) disini harus dibaca sebagai persamaan didepan hukum (equality before the law).
Hubungan Antar Negara Hukum Internasional mengatur tentang prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam pelaksanaan lembaga antar negara berhubungan.Ketiga prinsip itu adalah: •
Koeksistensi atau Berdampingan secara Damai
•
Prinsip Hubungan Bersahabat
•
Prinsip Kerja sama Internasional
3. Kedaulatan Atas Wilayah Darat Kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya,di mana negara berwenang menerapkan hukum nasionalnya di wilayah tersebut.Keaulatan berarti kekuasaan mutlak atau monopoli yang hanya dimiliki oleh negara. Kedaulatan dan wilayah memiliki keterkaitan yang erat,Max Huber pernah menyatakan bahwa : “Kedaulatan
dalam
hubungan
antara
negara-negara
menandakan
kemerdekaan.Kemerdekaan berkaitan dengan suatu bagian dari muka bumi adalah hak untuk melaksanakan di dalamnya,terlepas dari negara lain,fungsifungsi suatu negara.” Dalam kasus the Island of Palmas, Huber mengungkapkan bahwa kedaulatan mempunyai ciri penting yang dimiliki oleh suatu negara : •
Kedaulatan merupakan prasyarat hukum untuk adanya negara
•
Kedaulatan menunjukkan negara tersebut merdeka yang sekaligus merupakan fungsi dari suatu negara.
Dewasa ini, perkembangan kedaulatan teritorial,perubahannya dikenal dua macam : •
Pengurangan kedaulatan teritorial
•
Perluasan kedaulatan teritorial
Namun, pelaksaan
kedaulatan yurisdiksi
negara
ekslusfnya
mengalami keluar
pembatasannya
dari
wilayahnya
dalam yang
hal
dapat
mengganggu kedaulatan wilayah negara lain, dan negara wajib menghormati kedaulatan teritorial yang juga dimiliki oleh negara lain. Kedaulatan teritorial mencakup tiga dimensi, yaitu : •
Tanah atau daratan
•
Laut
•
Udara
Dari segi wilayah,ada 4 bentuk rezim hukum yang mengatur : •
Kedaulatan teritorial
•
Wilayah yang berada di bawah kedaulatan negara lain dan yang memiliki status tersendiri (mandat atau trust )
•
Res Nullius,wilayah yang tidak berada dalam kedaulatan negara manapun
•
Res Communis,wilayah yang tidak dapat berada dalam kedaulatan negara mana pun (ruang angka atau dasar laut samudera dalam)
Prinsip Penguasaan Atas Suatu Wilayah 1. Prinsip efektivitas Prinsip ini menyatakan bahwa kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan oleh berlaku secara efektif peraturan hukum nasional di wilayah tersebut. 2. Prinsip Uti Possidetis Menurut prinsip ini,batas-batas wilayah negara baru akan mengikuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya..Namun pada kenyataan,batas-batas wilayah suatu negara dapat nerubah-ubah. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk mencegah kemerdekaan dan stabilitas yang negara baru yang baru lahir menjadi terganggu atau terancam oleh adanya gugatan terhadap batas-batas wilayahnya. 3. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerana (The Prohibition of Resort to Force) Prinsip ini melarang penggunaan kekuatan senjata dalam memperoleh suatu wilayah oleh negara. 4. Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai Semua sengketa yang timbul karena wilayah, dalam hal ini klaim atas status kepemilikan wilayah harus diselesaikan secara damai. 5. Prinsip Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) Prinsip ini menegaskan harus dihormatinya kehendak rakyat di dalam menentukan status kepemilikan wilayahnya.
Cara-Cara Memperoleh Wilayah
a. Pendudukan (Occupation)
Pendudukan adalah pendudukan terhadap terra nullius, yaitu wilayah yang bukan dan sebelumnya pun belum pernah dimiliki oleh suatu negara ketika pendudukan terjadi. Pendudukan mengandung dua unsur pokok : yaitu
penemuan
(discovery)
atau
the
taking
of
Possesion,
dan
pengawasan yang efektif (effective control). Kriteria lebih lanjut untuk menentukan efektifitas occupation:
Penemuan harus diikuti dengan tindak lanjut untuk membuktikan telah dilaksanakannya kedaulatan di wilayah yang diduduki.
Penemuan
suatu
wilayah
harus
diikuti
oleh
pengawasan
terhadapnya.
Adanya niat dari suatu negara untuk mendudukinya. Tindakan yang tidak sah bukan syarat pendudukan. Klain untuk memelihara status terra nullis.
b. Penaklukan atau Aneksasi ( Annexation) Penaklukan atau penulis lain menyebutnya pula sebagai subjugasi (subjugation ) adalah suatu cara pemilikan suatu wilayah berdasarkan kekerasan (penaklukan). Cara ini umumnya baisa terjadi dan diakui ssebelum tahun 1928 ketika the Briand-Kellog Pact ditandatangani. Saat ini hukum internasional melarang keras cara-cara penggunaan kekerasan (militer) untuk mendapatkan suatu wilayah.
c. Akresi atau Pertambahan ( Accretion dan Avulsion) Akresi adalah cara perolehan suatu wilayah baru melalui proses alam (geografis). Melalui proses ini suatu tanah (wilayah) baru terbentuk dan menjadi bagian dari wilayah yang ada. Misalnya, pembentukan pulau di mulut sungai atau perubahan arah suatu sungai yang menyebabkan tanah menjadi kering yang sebelumnya dilalui oleh air.
d. Preskripsi (Prescription ) Preskripsi adalah pemilikan suatu wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama dengan sepengetahuan dan tanpa keberatan dari pemiliknya. Preskripsi sebenarnya adalah
tindakan yang melanggar hukum internasional. Namun sifat pelanggaran ini tampaknya menjadi hilang (dibenarkan) karena adanya sepengatahuan atau pengakuan dari pemilik yang seolah-olah menyetujui perbuatan tersebut.
e. Cessi (Cession) Cessi adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara lain dan kerapkali berlangsung dalam rangka suatu perjanjian ( treaty of cessio) yang biasanya berlangsung setelah usainya perang. Prinsip yang penting dalam cessi ini yaitu : (i)
Bahwa dalam pengalihan, hak yang diserahkan tidak boleh melebihi hak yang dimiliki oleh si pengalih (pemilik).
(ii)
Di dalam pengalihan suatu wilayah, negara yang mengalihkan wilayah harus pemilik sah atas wilayah tersebut.
f. Plebisit (Plebiscite) Plebisit
adalah
pengalihan
suatu
wilayah
melalui
pilihan
penduduknya, menyusul dilaksanakannya pemilihan umum, referendum, atau cara-cara lainnya yang dipilih oleh penduduk.
g. Putusan Pengadilan /Arbitrase ( Adjudication) Cara ini
bersifat deklaratif,maksudnya kepemilikan
atas suatu
wilayah dinyatakan oleh adanya suatu putusan pengadilan atau putusan arbitrase.Putusan tersebut adalan jawaban atau permohonan yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa mengenai status kepemilikan suatu wilayah tertentu.
Servitut Servitut muncul bila di wilayah negara suatu negara terdapat hak-hak (legal rights) negara lain. Negara yang yang menikmati servitut berhak untuk melakukan perbuatan di wilayah negara lain, seperti hak lewat di dalam wilayah negara lain.
Negara-negara yang mempunyai beban untuk memberikan servitut berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan yang menghalangi hak-hak negara lain.
Bentuk-Bentuk Servitut Oppenheim membagi servitut ke dalam dua macam 1. Servitut Positif Maksudnya adalah servitut yang memberi hak kepada suatu negara untuk melaksanakan tindaka-tindakan tertentu di wilayah negara lain, seperti membangun jalan kereta api, membangun kantor bea cukai, dll. 2. Servitut Negatif Maksudnya adalah hak suatu negara untuk meminta negara lain untuk
tidak
melakukan
sesuatu
di
wilayahnya,seperti,melarang
membangun benteng pertahanan di kota-kota dekat perbatasan. 3. Servitut Militer Adalah
hak
untuk
tujuan-tujuan
militer,
seperti
hak
untuk
mempertahankan kehadiran tentaranya di wilayah negara lain atau hak meminta negara lain agar tentaranya dapat melewati wilayahnya. 4. Servitut Ekonomi Adalah
hak
yang
diberikan
untuk
tujuan
atau
kepentingan
perniagaan,lalu lintas perdagangan dan hak-hak ekonomi lainnya. 5. Servitut untuk Kepentingan Internasional
Kedaulatan Negara atas Kekayaan Alamnya Kekayaan alam adalah salah satu faktor utama mengapa suatu negara berupaya memiliki atau mengklaim kedaulatannya atas suatu wilayah, sehingga hukum internasional menilai penting untuk memberikan ketentuan mengenai kedaulatan atas kekayaan alam dalam beberapa ketentuan tertulisnya. 1. Resolusi Majelis Umum PBB No.626 (VII) tanggal 21 Desember 1952 Resolusi ini menegaskan prinsip “penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi setiap negara”. Resolusi ini menegaskan hak negara untuk memanfaatkan sumber daya alamnya.
2. Resolusi Mejelis Umum PBB No. 1803 (XVII) tanggal 14 Desember 1962 dan 25 November 1966 Majelis Umum memperluas ruang lingkup prinsip kedaulatan permanen (Permanent sovereignty ) terhadap kekayaan alam di dasar laut dan tanah dibawahnya dan di perairan laut yang masih berada dalam yurisdiksi nasional suatu negara. 3. Covenant on Economic,Social and Cultural Rights 16 Desember 1966 dan Covenant on Civil and Political Rights 16 Desember 1966 Menegaskan hak suatu negara untuk memanfaatkan secara bebas kekayaan alamnya, seperti pasal 1 ayat (2) Covenant on Economic, Social and Cultural Rights : “All peoples may,for their own ends,freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law.In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.” 4. Resolusi Majelis Umum PBB tentang Permanent Sovereignty over Natural Resources 1974 dan Deklarasi pembentukan tata ekonomi internasional baru dan
Piagam Hak-Hak
Ekonomi
dan
Keawaajiban
Negara 10
Desember 1974 Kedua
instrumen ini
menegaskan hak
kedaulatan
negara
atas
kekayaan alam di wilayahnya, bahkan secara implisit menyatakan bahwa tanggung jawab internasioanl untuk menolong pemanfaatan kekayaan alam bagi negara-negara berkembang. 5. Prinsip 21 dan 11 Declaration on the Human Environment Konferensi Stockholm 5-6 Juni 1972 Dalam prinsip ini juga memuat tentang tanggung jawab negara atas setiap kegiatan yang merugikan lingkungan atau wilayah negara lain yang berada di luar yurisdiksi nasionalnya dalam pemanfaatan kekayaan alam negara tersebut.
PENUTUP Kesimpulan Kedaulatan merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah Negara, terlebih lagi apabila Negara tersebut merupakan Negara kepulauan seperti Indonesia yang masih mempunyai banyak pulau tidak berpenghuni. Karena itu sangat diperlukan penjagaan terhadapat wilayah-wilayah Indonesia secara lebih serius oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi pencaplokan wilayah di wilayah Indonesia yang sangat kaya ini.
Saran Sebaiknya mengenai masalah ini ditanggapi secara serius oleh pemerintah karena pulau-pulau terluar dan daerah perbatasan merupakan tempat yang sangat rentan untuk terjadinya pencaplokan oleh Negaranegara tetangga tetangga.
Daftar pustaka http://www.scribd.com/doc/82663044/6/Island-of-Palmas-Case-1928
