Outline Riset : Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Daerah OO Latar Belakang Masalah L Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembagunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata. Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terfokus pada otonomi daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan ibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 adalah (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari (a) hasil pajak daerah, (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) pendapatan asli daerah yang sah., (2) dana perimbangan, (3) pinjaman daerah, dan (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantunga kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalian potensi daerah. Pajak hotel dan Pajak Restoran menurut Peraturan Pemerintah No 65 tahun 2001 mempunyai pengertian sebagai berikut : 1) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan d ipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk untuk pertokoan dan perkantoran.2) Restoran adalah tempat menyantap makanan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering. Pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak Hiburan, serta pajak Hotel dan Restoran, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat mempelancar pembangunan. Di samping itu harus pula dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola dikelola secara efektif dan efesien. Dengan dasar pertimbangan ini, maka Pemerintah Kota Tegal sebagai pelaksana pemerintahan di daerah secara aktif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya mengenai pajak hotel dan pajak restoran. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah? 2. Variabel apakah yang berpengaruh paling dominan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah? Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Tujuan penelitianT penelitianTujuan ujuan yang yang hendak hendak dicapai dicapai dalam penelit penelitian ian ini adalah untuk untuk mengetahui a. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah. b. Variabel yang berpengaruh paling dominan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah. 2. Kegunaan PenelitianHasil PenelitianHasil penelitian penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis, pemerintah daerah, dan fakultas sebagai berikut: a. Bagi penulis, merupakan aplikasi hasil pembelajaran teoritis dan praktis berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah b. Bagi Pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan khususnya mengenai pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak hotel dan restoran. c. Bagi masyarakat, sebagai salah satu referensi peng tahuan ekonomi khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah
DAFTAR PUSTAKA DD K.J. Davey.1998, Pembiayaan Pemerintah Daerah. Jakarta: UI-Press. Kesit Kesit Bambang Prakosa., 2005. Pajak dan Retribusi Daerah Yogyakarta: UII Press. Edisi RevisiM.Suparmoko,.1987., Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta: BPFE, Resmi, Siti, 2003., Perpajakan, Perpajakan, edisi pertama, hal 6-8, salemba empat, empat, Jakarta.Wirawan b. Ilyas, 2004, Hukum Pajak, edisi revisi, salemba empat, Jakarta. Riduwan. 2004. Statistik untuk Lembaga & Instansi Pemerintah/Swasta.Penerbit Alfabeta : Bandung.Setya Yuwana Sudikan. 2002. Penuntun Penyusunan Karya Ilmiah. Aneka Ilmu : Semarang.
Pengaruh PDRB sub sektor hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran (Studi kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung) Show full item record
Title:
Pengaruh PDRB sub sektor hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran (Studi kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)
1. Bagaimanakah pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah? 2. Variabel apakah yang berpengaruh paling dominan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah? Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Tujuan penelitianT penelitianTujuan ujuan yang yang hendak hendak dicapai dicapai dalam penelit penelitian ian ini adalah untuk untuk mengetahui a. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah. b. Variabel yang berpengaruh paling dominan antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah. 2. Kegunaan PenelitianHasil PenelitianHasil penelitian penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis, pemerintah daerah, dan fakultas sebagai berikut: a. Bagi penulis, merupakan aplikasi hasil pembelajaran teoritis dan praktis berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah b. Bagi Pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan khususnya mengenai pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak hotel dan restoran. c. Bagi masyarakat, sebagai salah satu referensi peng tahuan ekonomi khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah
DAFTAR PUSTAKA DD K.J. Davey.1998, Pembiayaan Pemerintah Daerah. Jakarta: UI-Press. Kesit Kesit Bambang Prakosa., 2005. Pajak dan Retribusi Daerah Yogyakarta: UII Press. Edisi RevisiM.Suparmoko,.1987., Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta: BPFE, Resmi, Siti, 2003., Perpajakan, Perpajakan, edisi pertama, hal 6-8, salemba empat, empat, Jakarta.Wirawan b. Ilyas, 2004, Hukum Pajak, edisi revisi, salemba empat, Jakarta. Riduwan. 2004. Statistik untuk Lembaga & Instansi Pemerintah/Swasta.Penerbit Alfabeta : Bandung.Setya Yuwana Sudikan. 2002. Penuntun Penyusunan Karya Ilmiah. Aneka Ilmu : Semarang.
Pengaruh PDRB sub sektor hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran (Studi kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung) Show full item record
Title:
Pengaruh PDRB sub sektor hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran (Studi kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)
Author: Afrelia, Lira Kharisma Skripsi yang berjudul â Pengaruh PDRB sub sektor hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak hotel dan restoranâ (studi kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan kabupaten Bandung) beranjak dari masalah yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Daerah kabupaten Bandung sekarang ini. Adapun masalah tersebut adalah masalah lemahnya kemampuan pendapatan daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya semakin meningkat. Penelitian ini mencoba untuk melihat ada tidaknya pengaruh PDRB sub sektor hotel dan restoran terhadap penerimaaan pajak hotel dan restoran. Dengan menggunakan metode deskriptif, penulis berusaha untuk memecahkan masalah melalui data yang dikumpulkan untuk kemudian diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh yang cukup besar antara PDRB sub sektor hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran. Ini mengandung arti bahwa antara PDRB sub sektor hotel dan restoran dengan penerimaan pajak hotel dan restoran mempunyai hubungan yang searah. Pengujian hipotesis tersebut menggunakan analisis regresi dan analisis korelasi. Pengujian dengan analisis regresi ditujukan untuk mengetahui ada tidaknya pe ngaruh antara PDRB sub sektor hotel dan restoran (independent variable) terhadap penerimaan Abstract: pajak hotel dan restoran (dependent variable). Hasil analisis regresi ini menunjukkan nilai b atau koefisien regresi adalah 0,021 dan bertanda positif yang berarti bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bersifat searah. Artinya setiap perubahan atau kenaikan pada nilai variabel independen maka akan berbanding lurus dengan perubahan atau kenaikan pada variabel dependen. Pengujian dengan analisis korelasi ditunjukkan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Hasil analisis korelasi menunjukkan nilai r atau koefisien korelasi adalah 0,991 artinya hubungan antara kedua variabel tersebut adalah kuat dan bersifat searah. Dalam pengujian hipotesis penulis menggunakan statistik uji â tâ . bila thitung lebih besar dari ttabel maka keputusan statistiknya Hoditolak atau Hi diterima. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan thitungsebesar 10,392 dan ttabel sebesar 4,303. 4,30 3. artinya bahwa antara PDRB sub sektor hotel dan restoran terdapat korelasi positif. Dengan demikian nilai thitung lebih besar dari ttabel sehingga keputusan statistiknya adalah Ho ditolak atau H1 diterima, maka hipotesis â Terdapat pengaruh yang cukup besar antara PDRB sub sektor hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak hotel dan restoranâ dapat diterima. URI: http://hdl.handle.net/10364/1001 Date: 2008-08
Putra – Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan PAD Kota Bukittinggi 93 setiap tahunnya merupakan sumber pendapatan daerah yang menyumbang cukup besar. Tabel 5. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap (PAD) Kota Bukittinggi tahun 2001 - 2005 Tahun Kontribusi terhadap PAD (%) 2001 20,3 2002 18,4 2003 16,5 2004 18 2005 17,6 Sumber: diolah dari data Dispenda Kota Bukittinggi. Keberhasilan Dispenda untuk dapat menggali penerimaan pajak ini jelas akan meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai pemerintahan sendiri sehingga ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat dapat dikurangi. Namun Pemerintah Daerah harus pula memperhatikan agar pemungutan pajak ini jangan sampai memberatkan masyarakat sehingga akan dapat menghambat perkembangan sektor pendukung pariwisata ini. 2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi dalam menggali potensi pajak hotel dan restoran ditentukan oleh beberapa faktor antara lain faktor sumber daya manusia yang dimiliki, faktor ketegasan kebijakan (aturan) Perda dan faktor kepatuhan wajib pajak serta faktor sosial ekonomi daerah. a. Sumber Daya Manusia Keberhasilan sebuah sebuah organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan tersebut. Sumber daya yang dimaksud adalah menyangkut jumlah maupun kualitasnya. Jika hanya dengan jumlah yang banyak, namun tidak memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan belum tentu dapat mencapai tujuan dari
organisasi tersebut. Dengan jumlah yang sedikit meskipun memiliki kualitas yang baik juga akan menghambat pelaksanan kegiatan. Dengan kata lain antara jumlah sumber daya manusia berhubungan simetris dengan kualitas SDM itu sendiri untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Kualitas sumber daya manusia ini menyangkut aspek pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas dan keahlian yang dimiliki. Jika dilihat pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi jumlah aparatur yang dimiliki cukup memadai yaitu berjumlah 50 orang. Para aparatur yang bertugas di Dispenda ini memiliki pendidikan yang cukup baik dan bidang ilmu mereka umumnya juga berkaitan erat dengan bidang tugas mereka di Dispenda. Para aparatur di Dispenda ini umumnya memiliki latar belakang pendidikan bidang ekonomi baik sarjana, Akademi maupun SMEA. Tabel 6. Jumlah PNS di Dispenda Kota Bukittinggi berdasarkan Tingkat Pendidikan No Pendidikan Jumlah 1 S2 1 2 S1 19 3 Akademi 10 4 SLTA/SMEA 17 5 SLTP 1 Jumlah 50 Sumber: Dispenda Kota Bukittinggi Meskipun aparatur di Dispenda ini memiliki latar belakang pendidikan ekonomi namun masih perlu peningkatan kualitas SDM terutama untuk khusus perpajakan baik itu melalui kursus dan Diklat. Demikian juga dengan PNS yang masih memiliki pendidikan SLTA/ SMEA perlu untuk mendorong mereka untuk melanjutkan pendidikan sehingga kemampuan mereka benar-benar dapat mendukung pelaksaan Spirit Publik Vol. 5, No. 1, April 2009 Hal. 85 - 98 94 tugas Dispenda secara efektif. Kualitas dan keahlian aparatur ini sangat mempengaruhi keberhasilan Dispenda untuk meningkatkan capaian penerimaan dari sektor pajak. b. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan dari wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting mempengaruhi pencapaian pelaksaan kebijakan perpajakan. Kepatuhan dan kerjasama dari wajib pajak akan mempermudah penggalian potensi pendapatan daerah. Namun yang sering terjadi adalah wajib pajak seringkali tidak menyadari kewajiban mereka membayar pajak bahkan banyak yang tidak bersedia membayar. Di Kota Bukittinggi meskipun data memperlihatkan bahwa capaian realisasi pajak hotel dan restoran bisa melebihi target, namun sebenarnya potensi ini masih dapat dioptimalkan. Kepatuhan wajib pajak belum optimal. Dari data dilapangan untuk pemungutan pajak rumah makan dengan memakai sistem bill tetap juga mengalami kendala. Masih banyak pengelola rumah makan yang tidak bersedia memberikan bill kepada konsumennya, meskipun sebenarnya pajak dibebankan kepada konsumen. Akan tetapi bagi pelanggan yang dari luar daerah diberikan bill. Jikalau, peraturan dijalankan secara maksimal maka tentu penerimaan dari pajak ini akan lebih optimal. Masalah ketepatan waktu dalam membayar pajak juga masih mengalami permasalahan. Masih banyak wajib pajak yang tidak membayar tepat pada waktu yang telah ditetapkan Perda yaitu paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. Namun masih banyak para wajib pajak yang enggan membayarkan bahkan sengaja tidak membayar. Pelanggaran ini dalam aturan Perda No. 12 ataupun Perda No. 13 dapat diberikan sanksi. Namun menurut petugas dispenda pemberian sanksi ini belum dilaksanakan sepenuhnya, sehingga wajib pajak tidak terlalu khawatir jika mereka belum membayar atau menunggak. Alasan wajib pajak menolak untuk membayarnya seperti persoalan ketidaksesuaian tarif pajak, yang dari sisi wajib pajak sering dianggap memberatkan mereka. Perda No. 13 tentang pajak restoran/ rumah makan menetapkan bahwa besarnya pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah 10 % dari omset. Tarif pajak sebesar 10 % ini bagian sebagian wajib pajak
dianggap memberatkan mereka sehingga keuntungan yang mereka peroleh menjadi sangat sedikit. Selain masalah ketidaksesuaian laporan wajib pajak dengan data yang sebenarnya. Persoalan ini terjadi untuk rumah makan yang menggunakan sistem penetapan. Para wajib pajak melaporkan omset mereka jauh dibawah omset riil mereka. Sehingga akan berpengaruh pada penghitungan besarnya jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Tetapi ini memang menjadi kendala umum dalam bidang perpajakan di Indosesia. Karena peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia menggunakan sistem self assessment , sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang. Jadi keberhasilan sistem perpajakan seperti ini memang sangat ditentukan oleh kepatuhan dari wajib pajak. c. Faktor Ketegasan Kebijakan (Aturan) Masalah yang muncul dalam pelaksanan Perda No. 12 dan Perda 13 lebih sering terjadi karena faktor kurangnya kepatuhan wajib pajak. Permasalahan ini akan dapat diatasi jika aturan yang mengatur memiliki ketegasan yang jelas dan aparat konsisten dalam melaksanakan aturan tersebut. Mekanisme penghitungan, pembayaran dan sanksi terhadap pelanggaran harus tegas. Jika kita lihat isi dari Perda 12 tentang pajak hotel dan Perda No. 13 tentang pajak Putra – Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan PAD Kota Bukittinggi 95 restoran/ rumah makan sebenarnya mekanisme pajak baik dari perhitungan, pembayaran hingga sanksi sudah diatur. Dalam kedua perda ini penghitungan dan penetapan pajak berdasarkan kepada SPTPSD yang diisi oleh wajib pajak dan Walikota akan menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. Apabila SKPS tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama tanggal 15 setiap bulan berikutnya, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
Karena dasar perhitungan pajak adalah SPTPD yang diisi oleh wajib pajak maka masih banyak ditemukan wajib pajak yang enggan mengisinya. Perda No. 12 sendiri sebenarnya telah mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar seperti ini. Dalam pasal 12 ayat 3 dikatakan bahwa apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara lisan, dikenakan sanski administrasi sebanyak 2 persen. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD maka pajak terhutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % sebulan dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayarkan sejak saat terutangnya pajak. Selain itu Perda ini juga mengatur ketentuan pidana bagi wajib pajak yang melanggar. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan negara dapat dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau denda paling banyak paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terhutang. Wajib pajak yang melanggar ketentuan pajak yang diatur dalam perda ini setelah 3 kali berturut-turut maka walikota akan mencabut izin dan menutup hotel atau retoran/ rumah makan yang bersangkutan tanpa adanya putusan pengadilan. Aturan sanksi terhadap pelanggaran ini dapat dikatakan sudah sangat jelas, namum persoalannya dalam implementasi belum dilaksanakan secara optimal. Dengan belum dilaksanakannya aturan dari Perda ini secara tegas membuat subyek pajak yang melanggar tidak takut yang berimplikasi pada rendahnya kepatuhan wajib pajak tersebut. Pemerintah sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan sebenarnya mempunyai hak memaksa untuk pelaksanaan sebuah kebijakan dengan syarat memiliki aturan yang jelas. d. Kondisi Sosial Ekonomi Daerah Pengaruh kondisi perekonomian akan
sangat berpengaruh terhadap sektor perdagangan dan jasa. Kondisi ekonomi daerah akan mempengaruhi omset dari suatu usaha baik itu barang maupun jasa. Karena omset menunjukkan kemampuan suatu perusahan dalam melakukan penjualan barang atau jasa yang diproduksinya. Omset ini akan dipengaruhi daya beli konsumen sementara daya beli konsumen dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian. Sektor perhotelan dan restoran merupakan usaha jasa yang menyediakan pelayanan dalam bentuk penginapan, kamar maupun hiburan dan pelayanan jasa makanan dan minuman. Jelas bahwa sektor ini akan sangat ditentukan oleh daya beli konsumennya. Karena itu dalam penetapan tarif pajak baik pajak hotel maupun pajak restoran perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi perekonomian Kota Bukittinggi sedikit berpengaruh terhadap sektor perhotelan, terbukti jumlah hotel non bintang menurun dari 50 buah pada tahun 2000 menjadi 40 tahun 2004. Namun kondisi perekonomian tidak terlalau berpengaruh kepada usaha besar karena data Spirit Publik Vol. 5, No. 1, April 2009 Hal. 85 - 98 96 memperlihatkan ketika hotel non bintang menurun sebaliknya hotel berbintang mengalami kenaikan dari 7 buah pada tahun 2000 menjadi 9 buah pada tahun 2004. Hal yang sama juga terjadi pada sektor restoran/ rumah makan. Rumah makan yang menggunakan sistem billing menurun dari 21 buah tahun 2004 menjadi 18 buah pada tahun 2005. Dampak perekonomian yang tidak stabil sangat berpengaruh kepada rumah makan dengan skala kecil. Seringkali terjadi perubahan data di Dispenda megenai jumlah wajib pajak untuk rumah makan karena banyaknya rumah makan yang tutup dan kemudian ada yang baru buka. Mengatasi masalah ini Dispenda Kota Bukittinggi selalu melakukan pendataan secara rutin dalam 3 bulan sekali untuk rumah makan/ restoran. Kondisi ekonomi mempengaruhi jumlah omset yang dilaporkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Memang ada hubungan yang sangat erat
antara kondisi ekonomi dengan penerimaan pajak hotel maupun restoran. Misalnya jika tingkat hunian hotel tinggi tentu saja jumlah bill yang diterima oleh pemerintah daerah sebagai pajak juga tinggi dan sebaliknya. Demikian juga untuk sektor restoran/ rumah makan jika perekonomian baik maka daya beli masyarakat akan tinggi dan tentunya omset dari restoran /rumah makan akan tinggi pula, sehingga akan mempengaruhi jumlah pajak yang diterima dari sektor ini. Dengan kata lain ada hubungan positif antara kondisi perekonomian dengan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran/ rumah makan. Kesimpulan Secara keseluruhan dari data yang didapat di lapangan terlihat bahwa pajak hotel dan restoran/ rumah makan di Kota Bukittinggi memiliki potensi yang cukup besar. Penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran ini memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bukittinggi berkisar antara 17–20 % tiap tahunnya. Dispenda Kota Bukittinggi pun memiliki kinerja yang cukup baik dalam menggali potensi penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran ini terbukti dari kemampuan Dispenda mencapai target realisasi dan bahkan cenderung melebihi target. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dispenda Kota Bukittinggi dalam menggali potensi pajak hotel dan restoran ini yaitu sumber daya manusia yang dimiliki, kepatuhan wajib pajak, ketegasan kebijakan/ aturan pajak serta kondisi sosial ekonomi daerah. Namun dari keberhasilan tersebut Dispenda masih menyadari bahwa potensi ini belum tergali secara optimal karena diperkirakan masih bisa ditingkatkan penerimaan pajak ini dengan syarat adanya kepatuhan dari wajib pajak untuk melaporkan omset mereka secara jujur. Kepatuhan wajib pajak ini menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran. Karena peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia menggunakan sistem self assessment , sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan
membayar sendiri pajak yang terhutang. Dari kendala yang dihadapi ini seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda melakukan sosialisasi yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Daftar Pustaka Afadlal (ed), 2003, Dinamika Birokrasi Lokal Era Otonomi Daerah , Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta. Bakar, Abu, 2002, Kebijaksanaan Pemerintah Kota/ Kabupaten dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah, dalam Abdul Halim, Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta. hal; 144
Spirit Publik Vol. 5, No. 1, April 2009 Hal. 85 - 98 92 Kecenderungannya target capaian pungutan pajak akan lebih mudah didapat dari pemungutan yang menggunakan sistem bill. Persoalannya selain ketidaksesuaian laporan omset oleh pemilik restoran atau rumah makan juga terjadi karena seringnya terjadi perubahan jumlah wajib pajak. Restoran/ rumah makan yang tutup juga mempengaruhi perhitungan dan capaian perolehan pajak. Tabel 3. Rekapitulasi Pajak Hotel dan Restoran Kota Bukittinggi sampai dengan Bulan Juli 2006 No Jenis Pendapatan Target Realisasi 1 Pajak Hotel Hotel Berbintang IV 1.300.000.000 996.321.731 Hotel Berbintang III 210.000.000 181.550.647 Hotel Berbintang II
220.000.000 167.233.560 Hotel Berbintang I 150.000.000 67.137.505 Hotel Melati 400.000.000 323.335.923 Pondok Wisata 6.840.000 2.466.300 2 Pajak Restoran Rumah makan sistem bill 879.974.000 594.321.830 Rumah makan sistem penetapan 80.708.000 51.114.469 Total 3.058.522.000 2.383.481.965 Sumber: diolah dari data Dispenda Kota Bukittinggi. Dari pengalaman selama ini Dinas Pendapatan Kota Bukittinggi memiliki kinerja yang cukup baik dalam pencapaian realisasi pendapatan dari sektor pajak hotel dan restoran. Tingkat realisasi perolehan pajak selalu dapat mencapai target bahkan cendrung melebihi target. Meskipun tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan masih ditemukan berbagai kendala. Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran tahun 2001-2005 Pajak Hotel Tahun Target Realisasi % Realisasi 2001 1.555.000.000 1.854.959.965 119,29 2002 2.176.685.387 2.250.040.895 103,37 2003 1.650.000.000 91.923.019.129 116,55 2004 1.727.094.240 2.339.759.959 135,47 2005 2.073.963.741 2.302.458.518 111,02 Pajak Restoran 2001 - - 2002 - - 2003 706.400.000 720.018.061 101,93 2004 761.407.644 778.665.808 102,27 2005 901.576.146 971.931.702 107,80 Sumber: Dispenda Kota Bukittinggi Faktor kreativitas dan konsistensi terhadap aturan dalam pemungutan pajak sangat
mempengaruhi perolehan capaian ini. Sosialisasi Perda merupakan faktor yang sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dinas Pendapatan Kota Bukitinggi dalam mensosialisasikan Perda No. 12 dan Perda No. 13 ini melakukan beberapa langkah. Pertama melalui penyuluhan langsung oleh petugas pajak kepada para wajib pajak. Penyuluhan langsung ini dilakukan di lapangan atau dengan mengadakan pertemuan dengan wajib pajak. Kedua dengan memberikan brosur yang berisikan ketentuan perda tersebut kepada wajib pajak. Untuk merangsang para wajib pajak membayar pajak Dinas Pendapatan Kota Bukittinggi juga mengadakan undian untuk Bill yang dilakukan dua kali dalam setahun. Meskipun berbagai kendala muncul, keberhasilan Dispenda Kota Bukittinggi untuk mencapai target pendapatan dari sektor pajak hotel dan restoran ini dapat dikatakan sangat baik. Capaian kinerja ini sangat berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang di peroleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi secara keseluruhan pajak hotel dan restoran Pendahuluan Sebagai negara kesatuan, Indonesia mempunyai fungsi dalam membangun masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 alinia keempat. Dengan demikian, segenap potensi dan sumber daya pembangunan yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efisien melalui suatu proses kemajuan dan perbaikan secara terus-menerus yang disebut pembangunan. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik moril maupun materil. Untuk pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar. Hal ini juga sebagai penentu sukses tidaknya daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sebagaimana amanah yang tertuang dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun
2004. Dari kedua undang-undang tersebut, daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan menggunakan prinsip kemandirian dalam menjalankan proses pembangunannya. Lebih lanjut, prinsip-prisnsip yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah telah memberi arah kepada pemberian dukungan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, terhadap Pemerintah Daerah dalam hal melaksanakan pembangunan yang disertai oleh kejelasan mengenai pembiayaan dan sumber-sumber pendapatan daerah. Peluang yang dimaksud adalah bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan luas atas segala urusan terkait dengan pembangunan daerah, dan yang menjadi perhatian daerah adalah keleluasaan untuk mengelola urusan keuangan sendiri. Dalam hal ini daerah juga dituntut untuk mampu mencari Spirit Publik Vol. 5, No. 1, April 2009 Hal. 85 - 98 86 pendapatan sendiri untuk keberlanjutan pembangunan di daerah masing-masing. Untuk mendukung tanggung jawab yang dilimpahkan, Pemerintah Daerah memerlukan sumber pembiayaan fiskal. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain: berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, untuk tujuan tersebut Pemerintah Daerah harus memiliki kekuatan untuk menggali potensi sumber-sumber PAD dan Pemerintah harus mentransfer sebagai pendapatan dan atau membagi sebagian pendapatan pajaknya dengan Pemerintah Daerah. Untuk itu kehadiran UndangUndang No. 33 Tahun 2004 menguatkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang menerangkan tentang prinsip-prinsip kebijakan perimbangan keuangan secara jelas (Penjelasan
UU No. 32/2004. Halaman 130-220). UndangUndang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan kapasitas fiskal daerah merupakan sumbersumber pembiayaan pembangunan di daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Salah satu fenomena yang mencolok dari hubungan antara sistem Pemerintah Daerah dengan pembangunan adalah ketergantungan Pemerintah Daerah yang tinggi terhadap Pemerintah. Hampir semua provinsi dan Kabupaten/ Kota memiliki ketergantungan fiskal mencapai 70 % - 80 % terhadap transfer dana perimbangan dari pusat. Tabel 1. Komposisi Peneriman Pemerintah Daerah : 1999/2000 -2001 1999/00 (100%) 2000 (%) 2001 (%) Propinsi 100.00 100.00 100.00 PAD 37.22 32.30 32.23 Dana Bagi Hasil 18.66 15.94 25.89 DAU/DAU 44.12 51.76 41.88 Kabupaten/ Kota 100.00 100.00 100.00 PAD 10.31 9.04 4.99 Dana Bagi Hasil 12.39 11.31 22.43 DAU/DAK 77.30 79.65 72.58 Sumber : Departemen Keuangan Tahun 2003 Melihat tabel yang dikemukakan di atas, menurut Kuncoro (2003: 519-562). Ketergantungan fiskal terlihat jelas pada relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat. Adalah ironis, meskipun undang-undang telah menggarisbawahi titik berat otonomi daerah adalah kabupaten dan
kota, namun justru Kabupaten dan Kota lah yang mengalami tingkat ketergantungan yang lebih tinggi dibanding propinsi. Pengaruh relatif rendahnya Pendapatan Asli daerah dan dominannya transfer dari pusat seperti ini menjadi kendala dalam pemberdayaan kesanggupan pemerintah daerah dalam mengurus persoalan pembangunan daerah dengan keinginan masyarakat lokal. Hal ini tentu saja menyebabkan adanya kecenderungan yang memberangus pelaksanaan prinsip-prinsip Otonomi Daerah sendiri dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk itu cara yang tepat untuk mengurangi komposisi Dana Perimbangan yang nyaris 80% dari total sumber penerimaan daerah harus ditekan melalui peningkatan PAD, salah satunya yaitu optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah berasal dari berbagai macam sektor, baik sektor riil maupun sektor fisik, yaitu pertanian, perdagangan, industri, perhotelan dan restoran, air bersih, listrik dan gas, angkutan dan komunikasi, dan sumber penerimaan lainnya yang signifikan dan sesuai dengan karakteristik daerah. Putra – Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan PAD Kota Bukittinggi 87 Dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa subsidi / bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu dikembangkan optimalisasi dalam penggalian potensi pajak daerah sebagai salah satu penerimaan daerah yang memberi kontibusi besar dalam APBD propinsi dan APBD kota/ kabupaten. Peningkatan pendapatan ini biasanya tidak selalu identik dengan peningkatan tarif pajak dan tarif retribusi,
langkah optimalisasi yang lebih damai adalah melalui perluasan dari konstitusi yang telah ada melalui pembentukan Perda (Peraturan Daerah) yang bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah (UU No. 34 Tahun 2000, pasal 1 ayat 6). Pajak daerah dalam hal ini adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, antara lain Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Kendaraan Bermotor. (Penjelasan UU No. 34 tahun 2000). Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah meskipun statusnya masih pajak negara, akan tetapi penerimaannya sebagian besar telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Peningkatan pendapatan daerah melalui pertimbangan potensi yang dimiliki daerah perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Pemerintah Daerah harus mampu menggali potensi sumbersumber pendapatan asli daerah untuk membiayai sektor-sektor pembangunan demi kemandirian daerah. Masing-masing Kabupaten/ kota memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga pemerintah daerah seharus memiliki cara-cara tersendiri untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Kota Bukittinggi yang merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang memiliki potensi yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya yaitu sebagai kota sentra bisnis dan perdagangan, industri, pendidikan, jasa, pariwisata, kesehatan dan juga sebagai shuttle down city. Didukung oleh letak dan kondisi geografis kota yang sangat strategis dan didukung oleh alam yang penuh dengan panorama yang menjadi wisata alam, berada pada jalur perdagangan Jawa-Sumatera dan termasuk salah satu kota cukup besar yang berada di lintas
Sumatera, maka kebijakan-kebijakan strategis diambil pun menyentuh sektor-sektor yang penting dan strategis tersebut. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar dari tahun ke tahun adalah pajak daerah, yang salah satu sumbernya berasal dari pajak hotel dan restoran. Bila kita lihat Kota Bukittinggi merupakan pusat pariwisata di Sumatera Barat dengan perkembangan hotel dan restoran yang sangat pesat. Perkembangan jumlah hotel dan restoran ini seharusnya menjadi potensi sangat bagus bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan fiskal daerah. Hal ini terefleksi dalam peningkatan dan stabilitas realisasi pajak hotel dan restoran ini dari tahun ke tahun. Spirit Publik Vol. 5, No. 1, April 2009 Hal. 85 - 98 88 Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah, menggunakan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Adapun pos-pos dana perimbangan tersebut terdiri dari; (1) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam seperti kehutanan, perikanan, pertambangan, minyak dan gas bumi. (2) Dana Alokasi Umum, dengan tujuan pemerataan, dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan di daerah sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil, (3) Dana
Alokasi Khusus, berguna untuk membentu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah (PP No.104 Tahun 2000). Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat pemerintahan dapat independen dibidang keuangan untuk membiayai tugas dan wewenang masing-masing (Mahfud Sidik; 2000). Hal ini subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai dikurangi kontribusinya sehingga yang menjadi sumber utama APBD adalah pendapatan daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah Sebagai Sumber APBD Pendapatan daerah adalah hak dari pemerintah daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan (UU No. 32 Tahun 2004). PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah. Menurut pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi; a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah lainnya yang dipisahkan d. Lain-lain PAD yang sah Untuk mencapai kemandirian daerah, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi daerahnya. Potensi pendapatan Asli daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan berapa variabel yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan PAD. Beberapa variabel yang perlu dianalisa untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD menurut Simanjuntak dalam abdul Halim (2002:97) adalah: a. Kondisi awal suatu daerah, keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah sangatlah
menentukan besar kecilnya keinginan pemerintah untuk menetapkan pungutan. Serta kemampuan untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi awal suatu daerah Putra – Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan PAD Kota Bukittinggi 89 yang perlu diperhatikan seperti komposisi industri yang ada di daerah, struktur sosial politik dan institusional serta berbagai kelompok masyarakat yang relatif memiliki kekuatan, kemampuan atau kecakapan administratif, kejujuran dan integritas dari semua cabang-cabang perpajakan pemerintah, dan tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan. b. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD, kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan PAD. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam usaha peningkatan cakupan ini yaitu; (1) Menambah objek dan subjek pajak atau retribusi, (2) meningkatkan besarnya penetapan, dan (3) mengurangi tunggakan. c. Pertumbuhan Penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat pungut akan meningkat. d. Tingkat Inflasi, inflasi akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan misalnya, pajak hotel dan restoran. e. Penyesuaian tarif, peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif yang perlu mempertimbangkan laju inflasi. Kegagalan untuk menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan PAD. f. Sumber pendapatan baru, adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan pertambahan sumber pajak atau retribusi yang telah ada. Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Pengertian pajak menurut Rochmad Soemitro dalam Mardiasmo (2000) adalah iuran
rakyat kepada kas negara berdasarkan UU yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan Soeparman Soemahamidjaja mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan normanorma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut; a. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang. b. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. c. Tanpa jasa timbal balik secara individual dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak daerah menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat 6 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah oleh pemerintah kota/ kabupaten kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat (Abu Bakar dalam Abdul Halim; 2000: 144). Pajak Spirit Publik Vol. 5, No. 1, April 2009 Hal. 85 - 98 90 daerah digolongkan ke dalam 2 kategori menurut tingkat pemerintahan daerah yaitu Pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Sesuai dengan
Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, jenis pajak propinsi terdiri dari; (1) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (2) biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, (4) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan jenis pajak kabupaten/ kota terdiri dari; (1) pajak hotel (2) pajak restoran (3) pajak hiburan, (4) pajak reklame (5) pajak penerangan jalan (6) pajak pengambilan bahan galian golongan C (7) pajak parkir. Ada beberapa indikator yang biasa digunakan dalam menilai pajak dan retribusi daerah yaitu; (1) hasil yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkiranya hasil pajak tersebut, perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, elastisitas hasil pajak terhadap invalasi dan pertambahan pendapatan. (2) Keadilan (equity), dalam hal ini dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenangwenang, pajak harus adil secara horizontal artinya beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar. (3) efiseiensi ekonomi, pajak atau retribusi daerah hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan produsen menjadi salah arah, dan memperkecil beban lebih pajak. (4) kemampuan melaksanakan, pajak harus dapat dilaksanakan baik dari aspek politik maupun administratif. (5) kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. Pajak Hotel dan Restoran Sebagai Penyumbang PAD bagi Kota Bukittinggi Untuk mencapai kemandirian daerah, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi daerahnya. Potensi pendapatan asli daerah adalah kekuatan yang ada
di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Pemerintah daerah harus mampu mengenali dan mengelola potensi daerah yang mereka miliki. Kejelian pemerintah daerah untuk mencari dan mengenali potensi daerahnya akan sangat berpengaruh kepada kapasitas daerah untuk mencari sumber-sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Sampai saat ini sektor pajak merupakan sektor yang masih menjadi sumber utama pendapatan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi nampaknya sudah mulai bergerak untuk mencari dan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang memang potensial. Kota Bukittinggi sebagai kota wisata jelas merupakan potensi yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Perkembangan sektor pariwisata di Kota Bukittinggi memiliki dampak positif bagi perkembangan sektor lain disekitarnya seperti pertumbuhan hotel dan restoran yang semakin meningkat. Sektor ini merupakan salah satu sumber bagi pendapatan daerah berupa pajak yang secara yuridis tercantum dalam undang-undang. Peningkatan penerimaan daerah ini tidak selalu identik dengan peningkatan tarif pajak dan retribusi. Salah satu upaya optimalisasi penerimaan daerah ini adalah dengan membentuk peraturan daerah yang Putra – Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran dalam Meningkatkan PAD Kota Bukittinggi 91 bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan daerah. 1. Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Bukittinggi Untuk menggali potensi sektor hotel dan restoran ini Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2004 tentang pajak Hotel dan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran dan Rumah Makan. Implementasi kedua perda ini baik Perda No 12 maupun Perda No.13 telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pendapatan Daerah
Kota sebagai lembaga pelaksana teknis. Dilihat dari kuantitas jelas pajak hotel dan restoran di Kota Bukittinggi merupakan potensi yang besar jika semua pihak yang terkait dengan sektor pajak ini dapat bekerjasama dengan baik. Tabel 2. Jumlah Hotel dan Restoran/ Rumah Makan di Kota Bukittinggi No Klasifikasi Jumlah 1 Hotel Berbintang 8 2 Hotel Melati 48 3 Restoran/ Rumah Makan Besar 18 4 Rumah makan sedang/ kecil 164 Sumber: Dispenda Kota Bukittinggi, 2006 Untuk menggali potensi ini pemerintah Kota Bukittinggi telah mengatur dalam Perda No. 12 tentang Pajak Hotel dan Perda No. 13 Tentang Pajak Restoran. Kedua Perda ini mengatur tentang besarnya tarif pajak serta sanksi-sanksi yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Tarif pajak (tax rate) adalah angka atau prosentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak terutang. Perda No. 12 dan Perda No.13 menetapkan besarnya pajak adalah 10 % dari jumlah omset atau pembayaran pelayanan. Dalam penentuan jumlah pajak ini banyak faktor yang dipertimbangkan oleh pemerintah antara lain faktor ekonomi sosial maupun politik. Untuk menentukan besarnya tarif pajak ini Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi menggunakan dua sistem sekaligus. Pertama adalah billing sistem yaitu sistem pemungutan pajak yang menggunakan daftar harga jasa atau layanan yang dibuat dan diisi oleh wajib pajak. Sistem ini digunakan untuk pemungutan pajak hotel dan pajak restoran/ rumah makan yang dikategorikan restoran/ rumah makan besar. Dalam sistem billing ini besarnya pajak dimasukkan pada kwitansi atau bon yang diberikan kepada konsumen. Artinya pajak dibebankan kepada konsumen secara langsung ketika terjadi transaksi. Kedua sistem penetapan, besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib
pajak ditetapkan 10 % dari omset penjualan. Sistem penetapan ini digunakan untuk memungut pajak restoran / rumah makan yang dikategorikan sedang/kecil. Pada sistem penetapan ini pajak yang harus dibayarkan dan dibebankan kepada pengusaha/pemilik restoran/rumah makan. Penentuan besarnya pajak dengan sistem penetapan ini sangat tergantung kepada kerjasama pemilik/pengusaha restoran atau rumah makan untuk melaporkan omset yang mereka kepada petugas pendataan pajak. Namun dalam pelaksanaannya seringkali jumlah omset yang dilaporkan wajib pajak tidak sesuai dengan omset yang sebenarnya. Seringkali pengusaha/ pemilik restoran/ rumah makan punya dua laporan. Laporan keuangan untuk Pemerintah laporan dengan jumlah keuangan yang tidak besar tetapi juga memiliki laporan internal lain yang jumlahnya lebih besar. Sehingga petugas sulit untuk melacaknya. Masalah ini berpengaruh terhadap capaian dari target pendapatan yang sebelumnya telah dibuat oleh Dinas Pendapatan.
PENGARUH REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA Submitted by superadmin on Thu, 12/25/2008 - 20:11 * Skripsi Ekonomi Pembangunan ABSTRAKSI Salah satu sumber pembiayaan yang utama bagi pelaksanaan pembangunan, khususnya di daerah ialah penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah Pajak, Re tribusi, Hasil laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Penerimaan-penerimaan lain yang sah dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta yang terbesar diperoleh dari Penerimaan Pajak daerah. Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi. Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan antara variabel dependent dengan variabel independent, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mengarah pada tujuan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS, DISPENDA DKI Jakarta dan sumber-sumber yang lainnya.
Selama periode analisis, bahwa secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi, Tingkat inflasi, Jumlah wajib pajak, Dummy reformasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah DKI Jakarta. Pengujian secara sendirisendiri (per variabel), Pertumbuhan ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah DKI Jakarta, untuk Tingkat Inflasi, tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah DKI Jakarta. Untuk variable reformasi perpajakan tidak berpengaruh sgnifikan terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta. BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Runtuhnya ekonomi Indonesia sekarang ini yang gejalanya sudah terlihat sejak terpuruknya nilai rupiah sebelum krisis moneter petengahan tahun 1997 adalah akibat sentralisme kekuasaan termasuk kekuasaan dalam membuat keputusan ekonomi. Dengan berbagai keputusan ekonomi yang terpusat melalui bermacam-macam Inpres, Keppres dan perarturan pemerintah itu disedotlah berbagai macam hasil kekayaan alam dan pendapatan asli dari daerah ke pusat sehingga menimbulkan ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut terjadi di bawah kekuasaan rezim orde baru yang di pimpin oleh suharto, sifat-sifat penyelengaraan Negara tersebut mirip atau semodel dengan Negara komunis yang tergabung dalam blok timur. Dengan jatuhnya soeharto pada pertengahan tahun 1998 dimulailah babak baru untuk menata kembaliindonesia dengan masa depan yang lebih baik.Di masa mendatang pasca soeharto sentralisme tidak boleh lagi ada baik dalam bidang politik, ekonomi,sosial dan budaya. Setelah runtuhnya soeharto yang di gantikan oleh presiden Habibie, setelah menjabat kurang dari satu tahun presiden habibie mulai membuat perombakan di segala bidang seperti halnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang sudah diberlakukan mulai bulan Januari tahun 2001 yang lalu menyatakan bahwa pemerintah daerah hanya terdiri dari pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota tidak ada lagi daerah kotamadya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini tidak dikenal lagi pembagian daerah sebagai daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Dengan telah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tersebut maka daerah-daerah yang ada di Indonesia harus membiayai pembangunan daerahnya masing-masing tanpa menghandalkan subsidi dari pemerintah pusat lagi. Hal ini yang sering disebut peralihan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Peralihan sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi ini mengharuskan pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan daerahnya. Kebijakan keuangan daerah selama ini dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi. Dengan meningkatnya penerimaan daerah, selain akan memperbaiki struktur pembiayaan daerah, juga akan memperkecil peranan sumber pembiayaan baik yang berasal dari
pemerintah pusat atau pinjaman dari luar negeri. Untuk lebih meningkatkan kemandirian dalam membiayai kegiatan di daerah, maka akan terus ditingkatkan perolehan pendapatan dari pajak melalui upaya mengefisiensikan pemungu tan dari setiap pajak dan retribusi dengan mempertimbangkan potensi yang seharusnya dapat dicapai. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, pendapatan daerah yang berasal dari pembagian PAD, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan lainnya yang merupakan PAD yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah. PAD itu sendiri terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD yang lain. PAD yang terbesar berasal dari pajak daerah yang dipungut dari masyarakat berdasarkan ketentuanketentuan yang berlaku pada pemerintah daerah, kemudian PAD yang lain adalah retribusi daerah. Sesuai dengan prinsip dalam kebijakan ekonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan tugas dan kewenangannya, maka akan terus diupayakan agar PAD menjadi andalan dalam APBD DKI Jakarta. Secara umum ada empat komponen pendapatan dalam PAD yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan dinas-dinas daerah. Dari keempat komponen tersebut, komponen pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling utama. Pada beberapa tahun belakangan ini sumber dari pajak daerah mengalami peningkatan. Beberapa jenis pajak daerah yang secara potensi mampu memberikan kontribusi cukup besar adalah pajak biaya balik nama/kendaraan bermotor; pajak kendaraan bermotor; pajak hotel dan restoran; pajak reklame; pajak hiburan dan pajak penerangan jalan. Secara keseluruhan jenis pajak ini memberi kontribusi terhadap PAD DKI Jakarta. Perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2003 tumbuh sebesar 4,39 persen, angka ini lebih tinggi dibanding keadaan tahun lalu yang tumbuh 3,99 persen. Sektor-sektor yang menunjukkan pertumbuhan tinggi pada periode tersebut adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (5,79 persen), sektor listrik, gas dan air bersih (6,21 persen) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (5,04 persen). Pada sektor industri, kelompok semen dan barang galian bukan logam memberikan pertumbuhan terbesar (7,33 persen), disusul oleh kelompok industri pupuk, kimia, dan barang dari karet (sekitar 6,37 persen). Sementara pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, subsektor restoran tumbuh sebesar 5,04 persen. Pada sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, subsektor bank tumbuh sebesar 4,29 persen. Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha 1999-2003 (juta rupiah) No. Lapangan Usaha
1999 2000 2001 2002*) 2003*) 1. Pertanian 116.867 115.742 113.408 111.151 106.568 2. Industri Pengolahan (Tanpa Migas) 12.391.061 12.875.191 13.320.467 13.756.925 14.172.353 3. Listrik, Gas dan air bersih 1.161.177 1.245.846 1.299.449 1.366.260
1.451.095 4. Bangunan 6.404.740 6.535.392 6.639.223 6.834.029 7.068.436 5. Perdagangan, Hotel dan Restoran 13.550.295 14.166.037 14.799.488 15.549.392 16.333.551 6. Pengangkutan dan Komunikasi 5.402.572 5.736.012 6.047.202 6.391.477 6.761.689 7. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 12.681.994
13.285.022 13.740.441 14.245.887 14.921.969 8. Jasa-jasa 5.506.518 5.735.176 5.908.579 6.083.709 6.347.039
Produk Domestik Regional Bruto 57.215.223 59.694.418 61.868.256 64.338.830 67.162.700 Sumber: BPS Propinsi DKI Jakarta *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara Tabel 1.2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha (1999-2003) No. Lapangan Usaha
1999 2000 2001 2002*) 2003*) 1. Pertanian 11,33 -0,96 -2,02 -1,99 -4,12 2. Industri Pengolahan (Tanpa Migas) 2,63 3,91 3,46 3,28 3,02 3. Listrik, Gas dan air bersih 5,25 7,29 4,30
5,14 6,21 4. Bangunan -2,80 2,04 1,59 2,93 3,43 5. Perdagangan, Hotel dan Restoran 0,62 4,54 4,47 5,07 5,04 6. Pengangkutan dan Komunikasi 2,17 6,17 5,43 5,69 5,79 7. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
-6,17 4,75 3,43 3,68 4,75 8. Jasa-jasa 5,09 4,15 3,02 2,96 4,33 Produk Domestik Regional Bruto -0,29 4,33 3,64 3,99 4,39 Sumber: BPS Propinsi DKI Jakarta *) Angka Perbaikan **) Angka Sementara Dalam hal ini pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (budgetary function) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (regulatory function). Pajak sebagai pendapatan daerah terbesar digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah seperti: pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta.
Berangkat dari hal tersebut maka dalam studi ini akan mengamati seberapa besar pengaruh reformasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Termasuk diantaranya memasukkan beberapa variabel yang berhubungan dengan Penerimaan Pajak Daerah. Oleh karena itu permasalahan yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini dengan mengambil judul “ PENGARUH REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA”. 1.2 Rumusan Masalah Dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah variabel pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak daerah? 2. Apakah variabel tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap penerimaan pajak daerah? 3. Apakah variabel jumlah wajib pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak daerah? 4. Apakah variabel dummy(sebelum dan sesudah reformasi perpajakan) mempengaruhi penerimaan pajak daerah ? 5. Apakah variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan jumlah wajib pajak dan variable dummy(reformasi perpajakan) yang diuji secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen?
Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Friday, 07 August 2009 00:49 Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Adapun jenis PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Sedangkan jenis Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan; Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), serta Dana Alokasi Umum. Berdasarkan proyeksi indikator makro ekonomi dan realisasi pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir, maka proyeksi pendapatan daerah dalam 5 tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1. Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2013 (Milyar Rupiah)
Komponen Pendapatan Daerah
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
TAHUN
1. PENDAPATAN
10.381,54 11.487,37 12.806,60 14.226,96 15.729,22 17.374,76
ASLI DAERAH A. Pajak Daerah B. Retribusi Daerah C. Laba Usaha Daerah D. Lain-Lain PAD Yang Sah
8.484,27
9.347,26 10.400,89 11.521,70 12.681,20 13.941,48
363,57
384,64
400,16
415,68
433,42
450,04
170,97
207,91
250,02
297,95
352,79
415,24
1.362,73
1.547,56
1.755,53
1.991,63
2.261,81
2.568,00
8.380,00
9.253,34 10.373,39 11.493,44 12.607,11
13.923,26
8.150,00
9.010,56 10.124,22 11.237,89 12.351,55
13.667,70
2. DANA PERIMBANGA N A. Bagi Hasil Pajak B. Bagi Hasil Bukan Pajak
230,00
242,78
249,17
255,56
255,56
255,56
29,99
408,87
463,81
526,19
597,57
678,47
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH PENDAPATAN
18.791,53 21.149,57 23.643,80 26.246,59 28.933,89 31.976,49
Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi : 1. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumbersumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan; 2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan; 3. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.
1. Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Komponen PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Daerah diatur sebagai berikut : a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5%;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5%; d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20%; e. Pajak Hotel 10%; f. Pajak Restoran 10%; g. Pajak Hiburan 35%; h. Pajak Reklame 25%; i. Pajak Penerangan Jalan 10%; j. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20%; k. Pajak Parkir 20%. Sementara itu, retribusi daerah terdiri dari tiga kelompok besar yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetap diupayakan menjadi sumber utama, karena selama 5 tahun terakhir kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah rata-rata lebih dari 55%. Untuk itu arah kebijakan Pendapatan Daerah lebih di fokuskan pada upaya untuk meningkatkan setiap komponen PAD. Beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan menurunnya Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal itu disebabkan oleh: a. Semakin banyaknya pemilik kendaraan bermotor yang tinggal di luar Jakarta, meskipun mereka sebenarnya bekerja di Jakarta. b. Adanya upaya Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan layanan angkutan umum massal (busway, kereta api, monorail, dll) yang berdampak pada berkurangnya kepemilikan kendaraan pribadi. Oleh sebab itu, akan diupayakan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD lain, antara lain : Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame dan lain-lain. Kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut : a. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap
perekonomian. Karena PKB dan BBN-KB akan berkurang, meskipun kontribusinya besar maka perlu dilakukan optimalisasi pajak lain, yakni Pajak Hotel dan Pajak Restoran, serta pengupayaan pemungutan pajak atas sewa ruang tak hanya di hotel tetapi juga di apartemen. b. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah melalui langkah-langkah intesifikasi dan ekstensifikasi, yakni : 1) Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (compliance) dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada. Secara umum, proses ini meliputi: 2) Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi atau elektronisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah seperti electronic road pricing atau elektronisasi transaksi-transaksi di hotel untuk meningkatkan
compliance,
menurunkan
administrative
dan
compliance cost, serta mengurangi kontak langsung wajib pajak/retribusi dengan aparat; 3) Penyempurnaan landasan hukum serta law enforcement bagi pengenaan pajak dan retribusi; 4) Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah; 5)
Peningkatan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
pemungutan
pendapatan daerah; 6) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait; 7) Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah; a) Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi. Proses ini meliputi: (1) Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan; (2) Pengkajian penerapan jenis retribusi baru; (3) Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak PBB yang sewaktu-waktu akan dikedaerahkan.
b) Menciptakan pendapatan daerah yang bersifat efisien (netral) dengan
meminimalisir
terjadinya
efek
distortif
dari
pengenaan pajak atau retribusi daerah terhadap investasi dan perekonomian keseluruhan. Upaya ini dapat dilakukan melalui : (1) Pengkajian cost-benefit dari setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan. (2) Pengkajian ulang atau evaluasi berkala atas dampak ekonomi dari setiap pungutan yang ada. (3) Penghapusan beberapa jenis pungutan daerah yang terlalu bersifat distortif bagi perekonomian. (4) Mendesain ulang sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif. c) Meningkatkan kontribusi BUMD dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif, melalui perbaikan manajemen, kemungkinan
pembentukan penciptaan
subholding Holding
baru
dan
Company
dan
peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD. d) Menghapuskan retribusi yang memberatkan masyarakat kecil, namun tidak seimbang antara besarnya upaya untuk memungut pemakaman
dengan dan
manfaat
retribusi;
antara
penguburan mayat, retribusi
lain: tempat
pelelangan ikan, dan retribusi tempat pendaratan kapal (dermaga). 2. Dana Perimbangan Berdasarkan pengalaman tahun 2008, Pemerintah Provinsi tidak memperoleh pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Oleh sebab itu, sumber dana perimbangan pada 5 tahun ke depan diharapkan dari optimalisasi Bagi Hasil Pajak maupun Bukan Pajak. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
