PENOLOGI A. Pengertian Penologi
Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman/pemidanaan serta system atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang dalam menjalani hukuman (narapidana). Tujuan mempelajari Penologi itu sendiri adalah agar mahasiswa dapat menguraikan secara teoritis dasar-dasar dan tujuan dari penguhukuman/pemidanaa itu sendiri, dan mengetahui konsep-konsep dasar system/cara memperlakukan narapidana di penjara serta kemampuan menganalisa permasalahan Dari asal kata, Penologi berasal dari bahasa Yun ani, yaitu poena yaitu poena dan logos[ 1] . arti pain (kesakitan) atau suffering atau suffering (penderitaan) (penderitaan) atau hukuman. Sedangkan Poena memiliki arti pain kata logos memiliki arti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, penologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukuman[2] Istilah lain dari penologi berasal dari bahasa Prancis, berasal dari kata penal yang artinya pidana atau dalam bahasa latin berarti hukuman/denda, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara harafiah penology berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang pidana/hukuman. Penologi merupakan bidang studi dari kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsi dari penghukuman dan manajemen penjara, reformatori (asrama) dan unit-unit pengekang lainnya.
Beberapa defenisi penology menurut para ahli : a. W.E. Noach mengatakan, Penologi adalah ilmu tetang pidana dan sarana-sarananya atau pengetahuan tentang cara perlakuan/pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dan sarana-sarana yang digunakannya. b. Sutharland dan Cressey, mengatakan, Penologi adalah ilmu yang berkaitan dengan pengawasan terhadap kejahan. c. Soedjono Dirdjosisworo, mengatakan penology adalah ilmu tentang kepenjaraan dan perlakuan/pembinaan narapidana. d. Moeljatno, mengatakan, penologi adalah ilmu tentang pidana dan pemidanaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana pelaku kejahatan Pada masa lalu, penologi masih berpijak pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan
sebagai
konsekuensi
dari
kesalahan
yang
telah
dilakukan,
tetapi
dalam
perkembangannya, kajian penologi diperluas hingga mencakup kebijakan-kebijkan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan (medical treatment ), ), dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi. JOHN HOWARD, dikenal sebagai pelopor pembaharuan terbesar dibidang kepenjaraan dan pembinaan narapidana. Dengan kemurnian kepribadiannya yang luhur telah meringankan penderitaan narapidana, tahanan, tawanan perang, penghutang-penghutang yang disandra dan lain-lain, memerangi penyakit-penyakit yang mengganas dipenjara-penjara pada zamannya. Usaha beliau telahmenyadarkan masyarakat tentang pentingnya “PEMBINAAN” dari pada “PENYIKSAAN” dan “KEKERASAN”, terutama dalam r angka angka crime prevention yang sebaik baiknya. Karyanya yang berjudul The State of the Prisons In England & Wales (Warrington
1777); merupakan bahan penting bagi studi penology dewasa ini terutama nilai historisnya, sehingga dapat merupakan dasar-dasar studi system s ystem Pemasyarakatan di berbagai Negara.
B. Hubungan penologi dengan ilmu lainnya
1. Penologi dengan Kriminonogi Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan upaya penanggulannya, sedangkan penelogi merupakan bagian dari kriminologi, sehingga menunjang kriminologi itu sendiri. Objek kriminologi kejahatan yang secara konkrit terjadi sebagai gejala masyarakat dan pelaku kejahatan itu, sedangkan penelogi obyeknya pelanggar hokum/tahanan, terpidana/narapidana. Tujuan
kriminologi
adalah
memahami
sebab
terjadinya
kejahatan
dan
upaya
penanggulangannya, sedangkan tujuan penelogi memahami tentang pidana dan pemidanaan dan mengetahui tentang pelaksanaan pembinaan naripidana.
2. Penologi dengan Ilmu Kedokteran Forensik Ilmu kedokteran forensic menentukan keadaan fisik sebab mati dan lain-lain sehingga dalam hal ini sangat mempengaruhi putusan berhubungan dengan pembinaan (penologi). 3. Penologi dengan Hukum Pidana Posisi penologi dalam hokum pidana sangat strategis karena penology sangat menentukan dalam berhasilnya pemberian sanksi kepada pelaku. Sanksi apa yang tepat untuk pelaku? Serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum pidana menjadi sasaran penologi. 4. Penologi dengan Psikiatri Kehakiman
Psikiatri sangat membantu penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim didalam menanggani kejahatan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa orang. Dalam hal ini hakim memerlukan keterangan dari psikiatri dan ketika ada orang yang menjelaskan istilah-istilah tertentu Hakim Jaksa dan Pengacara tidak terlalu buta. Selain itu dalam hala ini akan berperan penting dalam pembinaan kepada narapidana, akan menjadi lebih tepat.
C. Pidana dan Pemidanaan 1. Pidana Pengertian pidana menurut beberapa ahli : Mulyatno
Memberikan istilah pidana dengan Hukuman (straft) sedangkan istilah dihukum atau pemidanaan disebut dengan wordt getraft. Dengan demikian dihukum berarti diterapi hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mencakuo juga kepastian hakim dalam lapangan hukum perdata. Sudarto
Penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan dengan menerapkan hukum atau memutus tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang ukum pidana saja tetapi juga dalam hukum perdata. Oleh karena itu istilah penghukuman dapat disempitkan artinya yakni penghukuman didalam perkara pidana. Penyempitan arti penghukuman dalam perkara pidana sinonim dengan perkataan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.
Dari pendapat kedua sarjana tersebut diatas istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepasda seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman perdata. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana dengan kata lain pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan hukum pidana kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Dengan demikian penyebutan antara pidana dengan hukuman lebih tepat dengan sebutan istilah pidana lebih tepat dengan sebutan istilah pidana. Dengan demikian ada yang di sebut pidana mati, pidana penjara, pidana denda., dsb. Demikian pula dengan penyebutan penjatuhan sanksi dalam perkara pidana sering disebut pemidanaan, sekalipun dapat dibedakan pengertian antara hukuman dan pidana atau disebut pemidanaan. Sekalipun dapat dibedakan pengertian antara hukuman dan pidana atau penghukuman atau pemidanaan namun keduanya mempunyai sifat yang sama yaitu keduanya mempunyai sifat berlatarbelakang tata nilai dalam masyarakat. Nilai – nila tersebut antara lain mengenai baik dan tidak baik, bersusila dan tidak bersusila, diperbilehkan dan dilarang., d sb. 2. Pemidanaan
Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan saksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam kasus tertentu. System pemidanaan yang dianut dalam KUHP bersifat alternative artinya hakim hanya boleh menjatuhkan satu jenis pidana pokok terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, misalnya pidana penjara digabungkan dengan
pidana kurungan atau denda. Dengan demikian tidak dikenal adanya komulasi sanksi pidana pokok. Berbeda halnya dengan sistem pemidanaan yang dianut dalam Tindak Pidana khusus, seperti Korupsi dan lain sebagai. Tindak Pidana khusus menganut komulatif (komulasi) dimana hakim dapat menjatuhkan dua jenis pidana pokok sekaligus terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, misalnya pidana penjara dan pidana denda, kurungan dengan denda. Dengan demikian dikenal adanya komulasi sanksi pidana pokok. Pemidanaan menurut Soedarto
Sinonim dengan istilah penghukuman/menetapkan hukum atau memutuskan dengan hukumnya. Pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu yang abstrak. Misal : Dalam UU tercantum barangsiapa mencuri dipidana dengan pidana max 5 tahun penjara, maka rumusan ini masih merupakan hal yang abstrak. Artinya : Apakah ada orang yang mencuri, apakah jika ada orang yang mencuri benar-benar dipidana. Hal tersebut tentu belum dapat dipastikan, artinya orang tidak dapat memastikan berapa lamakah seorang pencuri akan dijatuhi pidana. Oleh hakim karena sistem ancaman pidana akan bercorak dari ancaman maximal ke minimal sekali. Hakim mempunyai kekuasaan dalam memilih dan menentukan berapa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa pidana tertentu dalam kasus konkrit. Hakim memang harus mempertimbangkan tuntutan penuntut umum namun sama sekali tidak terikat dengan tuntutan tersebut.
D. Perkembangan pemidanaan
Pada zaman dahulu kala bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada suatu masyarakat yang teratur kepada seorang penjahat adalah dalam bentuk : 1. Menyingkirkan/melumpuhkannya sehingga penjahat itu tidak lagi mengganggu masyarakat pada masa yang akan datang. Penyingkiran itu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Misalnya : Membuang/mengirim si penjahat ke seberang lautan. Pidana berupa pembuangan ini mencapai puncaknya di Inggris pada abad pertengahan dan akhir. Dimana banyak orang Inggris yang melakukan kejahatan diasingkan ke Australia. Di Indonesia terutama pada zaman Hindia Belanda pidana ini banyak juga dilakukan pada orang-orang politik. 2. Kerja paksa Misalnya : Kerja paksa mendayung kapal yang banyak dilakukan pada abad ke-17. Cara-cara kerja paksa seperti itu lama kelamaan menjadi hilang di Eropa. Pidana kerja paksa ini pernah juga dilakukan dalam bentuk paksaan untuk memutar roda yang sangat banyak menguras tenaga para napi sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk memberontak. Di Hindia Belanda kerja paksa dalam bentuk pembuatan jalan raya/membuat lubang-lubang dalam benteng pertahanan di zaman Jepang. 3. Pidana mati Di deretan panjang jenis-jenis sanksi pidana dalam sejarah pemidanaan sanksi yang terberat adalah menghabisi nyawa si penjahat yang disebut dengan pidana mati. Cara-cara pidana mati pada zaman dahulu adalah sebagai kegiatan dengan ditarik kereta ke jurusan berlawanan. Ada pula yang dikubur hidup-hidup, digoreng dengan minyak, ditenggelamkan ke laut, jantungnya dicopet atau dirajam sampai mati.
Pidana mati seperti yang tersebut di atas lama kelamaan dilakukan dengan memberikan perhatian terhadap kemanusiaan sehingga akhirnya dikenal dengan pidana mati dengan cara dipotong, penggantungan di tiang gantungan, ditembak mati, disentrum dan sebagainya.
E. Konsep-Konsep Pemidanaan
Bahwa pemidanaan yang diatur dalam KUHP dimulai dari pasal KUHP. Pasal KUHP ini sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pemidanaan oleh hakim. Pasal 10 KUHP menyebutkan dua jenis hukuman yaitu : 1. Hukuman Pokok 2. Hukuman tambahan Termasuk hukuman pokok adalah hukuman “tutupan”, sedangkan hukuman tambahan adalah “perampasan, pengumuman keputusan hakim”. Hal ini kemudian berkembang terutama dalam tindak pidana diluar KUHP misalnya dala m delik ekonomi tindakan tata tertib sementara. Timbul permasalahan sampai detik ini pasal 10 KUHP belum berubah berubah baik konsepnya maupun yuridisnya meskipun dalam praktek pelaksanaannya berbeda. Dalam praktek tidak ada penjara yang ada lembaga pemasyarakatannya. Jadi, konsepnya berubah. Konsep pidana masih tetap sama dengan konsep waktu W.V.S (Wet Boek van Strafrecht) Belanda muncul pertama kali pada tahun 1811. Orang yang dijatuhi pidana penjara harus masuk dan tinggal dibelakang tembok penjara. Konsep dalam masalah pemidanaan :
Orang yang dipidana harus menjalani pidananya dibelakang tembok penjara. Ia diasingkan dari masyarakat ramai, terpisah dari kehidupannya yang biasa. Seperti yang telah dikatakan penjara itu sendiri berasal dari kata “penjera”, supaya orang itu jera tidak berbuat melanggar
hukum lagi. Pembinaan dilakukan dibelakang tembok penjara itu. Belakangan ini timbul konsep dan usul baru dari kalangan masyarakat agar lebih diperhatikan perlakuan kemanusiaan terhadap terpidana. Orang mulai memikirkan misalnya tentang kebutuhan biologis dan sebagainya. Kalau sudah demikian maka tujuan pidana berupa penjeraan terhadap terpidana dapat berubah. Sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah selain tujuan penjeraan terhadap terpidana yang bagaimanapun tidak dapat dihilangkan dalam suatu system pidana, perlu pula dipikirkan lebih mendalam tentang sosialisasi bukan hany masyarakat, hal ini bias terjadi jika masyarakat mau menerima. Dan tidak akan terjadi jika masyarakat beranggapan bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus dibina didalam tembok.
F. Tujuan Pemidanaan
Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatukan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku[3]. Atas dasar dan tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat[4] : -
Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut, menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
-
Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan iamempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
-
Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat) Teori-teori pemidanaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, didalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Secara tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan) [5]
pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu : 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (retributive/vergeiding theorien) 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (utilitarian/doeltheorien) Teori Absolut, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah [6]
melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatumest) . Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar.Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat kemasa depan. “ Utang pati nyaur pati, utang lara nyaur lara”. Yang berarti sipembunuh harus dibunuh, sipenganiaya harus dianiaya.“Pembalasan” (vergelding ) oleh banyak
orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.Apabila ada seseorang oknum yang langsung kena atau menderita karena kejahatan itu, maka kepuasan hati itu terutama ada pada si oknum itu[7]. Dalam hal pembunuhan kepuasan hati ada pada keluarga si korban khususnya dan masyarakat umumnya. Dengan meluasnya kepuasan hati pada sekumpulan orang, maka akan mudah juga meluapkan sasaran dari pembalasan pada orang lain dari pada sipenjahat, yaitu sanak saudara atau kawan-kawan karib. Maka unsur pembalasan, meskipun dapat dimengerti tidak selalu dapat tepat menjadi ukuran untuk penetapan suatu pidana. Teori relative, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan.Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sasaran untuk melindungi kepentingan masyarakat.Oleh karena itu menurut J.Andenaes, teori ini dapat disebut [8]
sebgai teori perlindungan masyarakat (the theory of social defence) . Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (the reductive point of view) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk [9]
mengurangi frekuensi kejahatan .Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan Reducers (penganut teori reduktif ).
Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimabalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory).Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quita peccatumest (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccatum (supaya [10]
orang jangan melakukan kejahatan)
.
Disamping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan diatas, terdapat teori ketiga yang disesut teori gabungan (Verenigings Theorieen).Penulis yang pertama [11]
kali mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1818)
. Sekalipun ia
menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi [12]
general
.
G. Jenis-Jenis Pidana dalam KUHP
Jenis-jenis pidana dalam KUHP yang menentukan bahwa perbuatan pidana atau hukuman dapat dipahami sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang dengan sengaja
ditimpakan oleh negara kepada setiap orang yang terbukti telah melanggar aturan-aturan pidana yang terdapat dalam UU. Penderitaan berupa pidana yang dapat ditimpakan itu haruslah sesuatu yang secara eksplisit ditentukan dalam UU. Artinya orang tidak dapat dikatakan sanksi berupa pidana diluar dari apa yang telah ditentukan di dalam UU. Oleh karena itu dalam hal penjatuhan pidana hakim tidak terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh UU. Ini sudah merupakan pendirian dari Mahkamah Agung RI yang secara tegas menentukan dalam putusan MA RI tanggal 11 Maret 1970 No. 59K/KR/1969 dan putusan MA RI tanggal 13 Agustus 1974 No. 61 K/KR/1973 yang menentukan bahwa : Perbuatan menambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan dalam pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah terlarang. Hukum pidana Indonesia menentukan jenis-jenis pidana itu atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut disebutkan secara tegas pada pasal 10 KUHP yang berbunyi : Pidana terdiri atas : 1.
Pidana pokok
a.
Pidana mati
b.
Pidana penjara
c.
Pidana kurungan
d.
Pidana denda
2.
Pidana tambahan
a.
Pencabutan hak-hak tertentu
b.
Perampasan barang-barang tertentu
c.
Pengumuman putusan hakim
Kemudian pada tahun 1946 dengan UU No. 20 tahun 1946 hukum pidana Indonesia mengenal suatu jenis pidana pokok yang baru yaitu :
1.
Pidana tutupan Pidana tutupan ini pada hakekatnya adalah pidana penjara, namun dalam hal mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati maka hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Sehubungan dengan jenis-jenis sanksi pidana di atas, ada beberapa hal yang harus diketahui dan patut dicatat sebagai suatu yang sangat penting dalam soal pemidanaan yaitu :
1.
KUHP tidak mengenal suatu kumulasi (campuran) dari pidana pokok yang diancamkan bagi suatu tindak pidana tertentu khususnya pidana penjara dan pidana denda. Artinya hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkan dua jenis pidana pokok secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa.
a.
Menurut Memory van Tulijkting Penjatuhan dari 2 jenis pidana pokok secara bersama-sama bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana tertentu tidak dapat dibenarkan dengan alasan : Bahwa pidana berupa perampasan kemerdekaan dengan pidana berupa denda mempunyai sifat dna tujuan yang sama. Meskipun demikian di dalam UU Pidana Khusus (UU pidana di luar KUHP) telah terjadi perkembangan baru yang memungkinkan untuk menerapkan k umulasi pidana.
b.
Menurut Prof. Simons Penjatuhan dari 2 macam pidana pokok pada suatu saat yang sama bagi seorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana tertentu dapat dibenarkan khususnya apabila tindak pidana tersebut telah dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Ex : UU anti korupsi. Dengan dianutnya kumulasi-kumulasi pidana dalam waktu tersebut maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan 2 jenis pidana sekaligus yaitu :
a.
Pidana penjara
b.
Pidana denda Dalam arti kata dalam kasus tindak pidana korupsi hakim diberi oleh UU kekuasaan/alternatif untuk menjatuhkan pidana penjara saja/pidana denda saja/kedua-duanya.
2.
Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan selalu hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana pokok. Artinya : Pidana tambahan akan tergantung pada pidana pokok sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tambahan saja tanpa pidana pokok. Di samping menurut sistem pemidanaan yang dianut hakim pidana kita penjatuhan pidana tambahan itu sendiri sifatnya addat fakultatif maksudnya : Hakim tidaklah selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan pada waktu ia menjatuhkan pidana pokok pada seorang terdakwa. Hal itu sepenuhnya diserahkan pada pertimbangan hakim, sehingga ia bebas menentukan besarnya pidana tambahan. Perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan :
1.
Pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan pengecualian, perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita, sehingga pidana tambahan dapat ditambahkan dengan tindakan, bukan pada pidana pokok.
2.
Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jika hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa hakim tersebut tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk pasal 250, 250 BIS, 261 dan 275 KUHP. Yang bersifat imperatif, sebagaimana hakim harus menjatuhkan pidana pokok jika tindak pidana dan kesalahn terdakwa terbukti. Dalam penerapannya tiap-tiap pasal dalam KUHP digunakan sistem alternatif, artinya bila suatu tindak
pidana hakim hanya boleh memilih salah satu saja. Hal ini berbeda dengan sistem kumulatif, dimana hakim dapat memilih lebih dari satu jenis pidana, bahkan diantara pasal-pasal KUHP terdapat pasal-pasal yang hanya mengancam secara tunggal dalam arti terhadap pelaku tindak pidana hakim harus menjatuhkan jenis yang diancam tersebut. Pidana Pokok 1. Pidana Mati
Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati adalah : a.
Makar, membunuh kepala Negara (pasal 104)
b. Mengajak Negara asing guna menyerang Indonesia (pasal 3 ayat 2) c.
Member pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang (pasal 24 ayat 3)
d. Membunuh kepala Negara sahabat (pasal 140 ayat 3) e.
Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (pasal 140 ayat 3 dan 340)
f.
Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya yang menjadikan ada orang yang terluka berat atau mati (pasal 365 ayat 4)
g. Pembajakan dilaut, pesisir, di pantai dan di kali sehingga ada orang mati (pasal 444) h. Pada waktu perang menganjurkan huru hara, pemberontakan dan sebagainya (pasal 124) i.
Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang (pasal 127 dan 129)
j.
Pemerasan dengan pemberatan pasal 36b ayat 2 Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat penggantungan dengan mempergunakan sebuah jerat dileher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang tiu berdiri. Cara ini ialah menurut pasal 11 KUHP yang dipakai Indonesia.
Akan tetapi, kemudian pelaksanaan pidana mati ditiang gantungan diubah dengan cara lain, yaitu dengan cara ditembak sampai mati, sehingga ketentuan pasal 11 tersebut sudah tidak ada lagi. Perubahan cara pelaksanaan pidana mati itu dilakukan didasari Penetapan Presiden (PenPres) nomor 2 tanggal April 1964. Penetapan Presiden itu kemudian dengan UndangUndang Nomor 5 1969 ditetapkan menjadi undang-undang. Sehingga ia dikenal dengan sebutan Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. Tentang pelaksanaan pidana mati diatur dalam pasal 2 sampai pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964 yang pada prinsipnya menentukan hal-hal sebagai berikut : a. Dalam jangka waktu 3x24 jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa tersebut. b. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan pidana mati ditunda hingga anak yang dikandungnya itu lahir. c. Tempat pelaksanaan pidan mati ditentukan oleh menteri kehakiman, yakni didaerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutus pidana mati yang bersangkutan. d. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan mati tersebut setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi atau jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana pada peradilan tingkat pertama. e. Pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh satu regu penembak polisi dibawah pimpinan dari seorang perwira polisi.
f.
Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan (perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan pidana mati sedangkan pembela dari terpidan atas permintaanya sendiri atau atas permintaan terpidana dapat menghadirinya.
g. Pelaksanaan pidana mati tidak boleh dilakukan dimuka umum. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana dan harus dicegah pelaksanaan penguburan bersifat demonstrasi, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain. h. Setelah pelaksanaan mati itu selesai dilaksanakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan pidan mati tersebut, dimana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan didalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan. 2. Pidana Penjara
Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan
dengan
menutup
atau
menempelkan
terpidana
didalam
sebuah
lembaga
pemasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Stelsel pidana Indonesia menurut KUHP membedakan pidana penjara ke dalam 2 bentu, yaitu: 1. Pidana penjara seumur hidup 2. Pidana penjara selama waktu tertentu Pengaturan tentang pidana penjara di dalam KUHP dirumuskan dalam beberapa pasal, diantaranya adalah pasal 12 KUHP yang berbunyi : (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu
(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas 15 tahun dapat dilampaui karena perbarengan, pengulangan atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52 bis (Lembaga Negara 1958 No 127) (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun. Dari pasal tersebut diatas dapat diketahui, bahwa pidana itu dapat dijatuhkan seumur hidup atau selama jangka waktu tertentu, yaitu minimal 1 hari, maksimal 15 tahun yang dalam hal-hal tertentu dapat dilampaui, namun tidak boleh melebihi 20 tahun. Menurut ketentuan pasal 13 KUHP, orang-orang yang menjalani pidana penjara dibagi dalam beberapa golongan (kelas). Pembagian kelas-kelas terpidana penjara itu lebih lanjut diatur dalam peraturan penjara. Sehubungan dengan hal tersebut, pasal 12 KUHP ayat (1) UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhdap narapidana di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dilakukan penggolongan atas dasar : a) Umur b) Jenis kelamin c) Lama pidana yag dijatuhkan d) Jenis kejahatan e) Krtiteria lainnya sesuia dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan
Ditegaskan pula di dalam pasal 13 UU Pemasyarakatan tersebut, bahwa penggolongan narapidana itu lebih lanjut diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman. 3. Pidana Kurungan
Pidana kurungan terdiri dari : a. Kurungan principle Lamanya minimal 1 hari maksimum 1 tahun, dan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan dalam hal – hal gabungan tindak pidana, penggabungan tindak pidana dan aturan dalam pasal 52 KUHP.
b. Kurungan Subsidair Lamanya minimal 1 hari maksimum 6 bulan dan dapat ditambah sampai 8 bulan dalam ini gabungan tindak pidana, pengulangan tindak pidana dan aturan pelanggaran dalam pasal 52 KUHP. Pidana kurungan pengganti denda ini dapat dikenakan kepada seseorang yang dijatuhi pidana denda yakni apabila ia tidak dapat/tidak mampu untuk membayar denda yang harus dibayarnya. Perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan antara lain :
1. Pidana penjara dapat dijatuhkan dalam LAPAS dimana saja sedangkan pidana kurungan tidak dapat dijalankan diluar daerah dimana ia bertempat tinggal atau berdiam waktu pidana itu dijatuhkan. 2. Orang yang dipidana penjara pekerjaaannya lebih berat daripada pidana kurungan dan tanpa waktu bekerja tiap hari bagi terpidana penjara selama 9 jam sedangkan bagi pidana kurungan hanya 8 jam.
3. Orang – orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole yaitu hak untuk memperbaiki keadaannya dalam rumah penjara atas biaya sendiri sedangkan terpidana penjara tidak memiliki hak tersebut. 4. Pidana Denda
Pidana
denda
ditujukan
kepada
harta
benda
orang.
Pidana
denda
ini
biasa
diancamkan/dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan yakni berupa pelanggaran atau kejahatan ringan, oleh karena itu pidana denda adalah satu-satunya jenis pidana pokok yang dapat dipikul orang lain selain terpidana, artinya walaupun pidana denda dijatuhkan kepada seorang terpidana namun tidak ada halangan denda itu dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Dalam KUHP pengaturan pidana denda ini diatur dalam pasal 30 dan 31 KUHP, menentukan hal sebagai berikut : Pasal 30 KUHP berbunyi : 1. Pidana denda paling sedikit adalah Rp. 3 2. Jika pidana denda tidak dibayar ia diganti demgam pidana kurungan 3. Lamanya kurungan pengganti sedikitnya 1 hari dan paling lama 6 bulan. 4. Pengganti ditentukan sbb, jika tindak pidana Rp.7,5 Sen atau kurungan dihitung 1 hari, jika lebih Rp. 7,5 sen maka tiap – tiap itu kelebihan itu dihitung 1 hari demikian pula sisanya yang tidak cukup Rp. 7,5 sen. 5. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52 KUHP maka pidana kurungan pengganti paling lama dapat menjadi 8 bulan. 6. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih 8 bulan.
Pasal 31 KUHP berbunyi :
1. Terpidana denda dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. 2. Setiap waktu ia berhak dilepas dari kurungan pengganti jika ia membayar dendanya. 3. Pembayaran sebahagian pidana denda baik sebelum maupun sesudah mulai menjalankan pidana kurungan pengganti membebaskan terpidana dari sebahagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.
Pidana Tambahan 1.
Pencabutan Hak-Hak Tertentu
Merupakan pidana tambahan yang diatur dalam pasal 35 ayat (1) KUHP. Hak-hak yang dapat dicabut itu antara lain : a. Hak untuk mendapat segala jabatan/jabatan yang tertentu dengan maksud dengan jabatan itu yaitu : 1) Tugas kepala negara/bagian-bagian dari negara 2) Hak untuk angkatan bersenjata 3) Hak ilmu aktif dan pasif anggota DPR 4) Hak untuk menjadi penasehat, wali dan lain-lain 5) Hak kuasa bapak dan sebagainya 6) Hak untuk melakukan pekerjaan yang tertentu yaitu segala pekerjaan yang bukan pegawai negeri.
Pencabutan beberapa hak tertentu ini diberikan apabila/kepada :
a. Menyuruh melakukan dan mengeluarkan surat palsu kepada pembesar negeri/pejabat pemerintah (dilihat pasal 317 KUHP) b. Perbuatan memfitnah sehingga orang lain melakukan tindak pidana (pasal 318 KUHP) c. Karena kekhilafan melakukan penahanan (pasal 334 KUHP) d. Menggugurkan kandungan baik dengan izin/tanpa izin wanita yang hamil tersebut (pasal 347 dan 348 KUHP) e. Melakukan pembunuhan f. Melakukan pencurian baik yang biasa/memberatkan/pencurian dengan kekerasan/ancamannya berakibat luka/mati (pasal 362, 363, 365 KUHP) g. Tindak pidana penggelapan h. Tindak pidana penggelapan karena jabatan i.
Tindak pidana penggelapan karena keberadaannya berada pada suatu organisasi (pasal 375 KUHP)
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu
Menurut pasal 39 KUHP ada 2 jenis barang yang dapat dirampas yaitu : a. Barang yang dirampas dari suatu kejahatan. Misal : Uang palsu yang diperoleh karena kejahatan. Barang-barang ini disebut dengan Corpora Deliari b. Barang yang digunakan untuk suatu kejahatan Misal : Pisau/senpi yang digunakan untuk membunuh. Barang-barang ini disebut dengan Intrumenta Deliari Dengan demikian pasal 39 KUHP ini memiliki 3 petunjuk data yaitu :
a. Yang dapat dirampas adalah barang yang diperoleh dari kejahatan dan barang yang digunakan untuk kejahatan. b. Hanya untuk kejahatan saja tidak untuk pelanggaran c. Barang yang dirampas milik yang terpidana saja Pidana kurungan pengganti ada 2 bentuk yaitu : a.Pidana kurungan pengganti denda b.Pidana kurungan pengganti barang-barang Seorang terpidana dibebaskan dari terpidana kurungan apabila pidana kurungan pengganti perampasan barang dimana pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan yang besarnya sama dengan nilai yang dirampas. Pidana kurungan pengganti denda. Hanya dapat dibebaskan dengan membayar denda yang ditetapkan dengan putusan hakim. Pidana kurungan ini dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Sedangkan pidana kurungan pengganti barang tidak dapat diperpanjang dari batas maximum 6 bulan. 3.
Pengumuman Putusan Pidana Oleh Hakim
Senantiasa diucapkan dimuka umum, akan tetapi bila dianggap perlu di samping sebagai pidana tambahan putusan tersebut akan langsung disiarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya : a. Melalui televisi b. Melalui radio c. Melalui surat kabar dan lain-lain Semuanya itu atas ongkos orang yang dihukum yang dapat dipandang sebagai suatu pengecualian karena pada umumnya penyelenggaraan huku man itu harus dipikul oleh negara.
H. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
Barda Nawawi Arief[13]mengemukakan bahwa dalam pembaharuan hukum, hukum pidana merupakan bidang yang menarik dibandingkan dengan hukum lain. Hal ini disebabkan hukum pidana mengandung sifat yang kontradiktif atau paradoksal , yaitu di satu pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan atau benda hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang,namun di lain pihak hukum pidana menyerang kepentingan hukum / HAM seseorang dengan mengenakan sanksi kepada si pelanggar norma. Pembaharuan hukum pidana tersebut meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substantif), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam melaksanakan pembaharuan hukum pidana, ketiga bidang hukum pidana itu harus secara bersama-sama diperbaharui, karena apabila hanya salah satu bidang saja yang diperbaharui, akan menimbulkan kepincangan atau kesulitan dalam pelaksanaannya. Di samping itu, tujuan utama dari pembaharuan hukum pidana, yaitu penanggulangan kejahatan, tidak akan dapat tercapai sepenuhnya. Dalam hal ini, penulis hanya akan membahas pembaharuan di bidang hukum materiil (substantif) saja. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri[14].
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam suatu sejarah perjalanan bangsa, maka setiap diadakannya pembaharuan hukum pidana, tentu dilatarbelakangi oleh beberapa aspek yang urgen dengan diadakannya pembaharuan hukum pidana dari bangsa itu sendiri. Gustav Radbruch berpendapat bahwa memperbaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, melainkan menggantinya dengan yang lebih baik.[15] Selanjutnya dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief[16] bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus di tempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka : -
Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial.
- Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat. - Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui sistem hukum. Dilihat dari sudut pendekatan nilai pembaharuan hukum pidana mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana[17] yang sesuai dengan nilai-
nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normative dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Selanjutnya dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief bahwa : “Pembaharuan Hukum Pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakekatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial)). Didalam setiap kebijakan (policy) terkandung pula pertimbangan nilai, pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada pendekatan nilai[18].“ Pemikiran Barda Nawawi Arief tersebut dilator belakangi oleh pendapat Roeslan Saleh yang mengemukakan : Keharusan rasionalitas itu bukanlah berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan etis dalam hukum pidana dapat ditinggalkan saja, juga syarat rasional adalah suatu syarat moral (Wilkins, Moris dan Howard). Oleh sebab itu rasionalitas jangan sampai dikaburkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat etis. Batasbatas yang bersifat etis itu haruslah sebaik baiknya dan seteliti-telitinya dirumuskan. Di dalam batas-batas dari apa yang secara etis dapat diterima haruslah dapat diambil keputusan-keputusan yang rasional itu[19]. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana di Indonesia seyogyanya memperhatikan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai ini. Hal ini penting demi tercapainya suatu hukum pidana yang dapat mengatasi masalah sosial, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan bukan merupakan hukum yang tidak pernah beranjak dari jaman penjajahan.
Menurut AZ Abidin, bahwa hukum pidana itu merupakan cermin suatu masyarakat yang merefleksi nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat itu. Bilamana nilai-nilai itu berubah, hukum pidana juga berubah. Hukum pidana secara tepat sebagai one of the most faithfull mirror of a given civilization, reflecting the fundamental values on which latter rest [ 20] . Dalam hal ini, usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia sudah dimulai sejak masa permulaan berdirinya Republik Indonesia, yang diproklamasikan pada tanggal 17 `Agustus 1945. Guna menghindari kekosongan hukum, Undang Undang Dasar 1945 memuat Aturan Peralihan, yang dalam Pasal II dinyatakan bahwa : “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini”. Pada bidang hukum pidana materiil, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie masih tetap berlaku dan diterapkan selama masa pendudukan itu. Hal ini berarti pada kurun waktu itu tidak pernah ada suatu produk legislatif yang menyatakan WvS atau beberapa pasal dari WvS tersebut menjadi tidak berlaku. Hanya pada tahun 1944, Pemerintah Bala Tentara Jepang mengeluarkan apa yang disebut Gunsei Keizirei yang merupakan suatu peraturan serupa dengan KUHP, yang harus diterapkan oleh pengadilan-pengadilan pada waktu itu. Dengan sendirinya, apabila suatu perbuatan termasuk dalam rumusan atau kualifikasi delik WvS dan juga dalam Gunsei Keizirei. Keadaan ini berlangsung sampai dikeluarkan undang Undang Nomor 1 tahun 1946 tanggal 26 Pebruari 1946. Sejak saat inilah dapat dikatakan pembaharuan hukum pidana Indonesia dimulai[21].
Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Loebby Loqman, bahwa upaya untuk melakukan pembaharuan pidana yang sesungguhnya dapat dikatakan baru dimulai dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946, karena di dalamnya memberi kekuatan untuk menyesuaikan materi KUHP[22]. Menurut Soeharjo SS, usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahanperubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum dari “ Jus Constitutum” yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan “ Jus Constituendum” atau hukum pada masa yang akan datang[23]. Apabila kita meninjau pada alasan mengapa diperlukan pembaharuan hukum pidana, Sudarto mengemukakan bahwa pembaharuan hukum pidana dilandaskan pada 3 (tiga) alasan, yaitu : 1. Alasan Politik : Indonesia yang telah lima puluh tahun merdeka adalah wajar mempunyai hukum pidana sendiri, yang diciptakannya sendiri, oleh karena hal ini merupakan simbol kebanggaan dari negara yang telah bebas dari penjajahan.
2. Alasan Sosiologi : Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari idiologi politik suatu bangsa, dimana hukum itu berkembang. Artinya bahwa segala nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu harus mendapat tempat dalam pengaturan di hukum pidana. 3. Alasan Praktis : Dengan pembaharuan hukum pidana yang baru, akan dapat memenuhi kebutuhan praktik, sebab hukum peninggalan penjajah jelas masih menggunakan bahasa belanda. Padalah kita sebagai negara yang merdeka sudah memiliki bahasa sendiri, tentu tidaklah tepat jika menerapkan suatu aturan hukum berdasarkan pada teks yang tidak asli[24]. Sehubungan dengan kenyataan, bahwa teks resmi dari KUHP masih berbahasa Belanda, maka sebenarnya orang harus mengerti bahasa Belanda apabila hendak menerapkannya secara tepat. Hal ini tentunya tidak mungkin diharapkan dari bangsa Indonesia yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasional sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dipandang dari sudut demikian, KUHP yang sekarang seharusnyalah diganti dengan dengan KUHP nasional. Jimly Asshidiqie[25]menyatakan bahwa perumusan ketentuan dalam KUHP baru seyogyannya merupakan produk kesadaran hukum masyarakat Indonesia sendiri atau paling tidak merupakan perumusan yang dekat dengan kesadaran masyarakat hukum Indonesia. Artinya perumusan ketentuan hukum baru itu jangan sampai semata-mata merupakan produk kesadaran hukum barat sebagaimana tampil dalam kenyataan KUHP yang merupakan warisan penjajahan Belanda di Indonesia.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Teuku Mohammad Radie mengemukakan bahwa hukum nasional yang hendak kita ciptakan sebagai kerangka landasan kehidupan bangsa kita dengan sendirinya disamping harus didasarkan atas pandangan hidup bangsa, Pancasila dan ketentuan-ketentuan UUD 1945, harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan jaman[26]. Senada dengan pendapat di atas, Baharudin Lopa mengemukakan bahwa pembangunan hukum nasional ialah membangun tata hukum Indonesia yang bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Hukum nasional kita dengan sendirinya akan memiliki corak khas Indonesia sebagai salah satu aspek dari kebudayaan Indonesia[27]. Koento Wibisono berpendapat bahwa Pancasila sebagai salah satu unsure staats fundamental norm kita, dengan sendirinya juga merupakan komitmen filsafati yang menjajikan persatuan sikap dan pandangan kita,kesatuan upaya kita dalam menyongsong hari depan yang dicita-citakan bersama melalui pembangunan di segala bidang, juga di bidang hukum nasional[28]. Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapat yang senada dengan hal di atas, yaitu sehubungan dengan penerimaan Pancasila sebagai norma dasar bagi tata hukum Indonesia, maka
tidak jarang orang akan mengatakan bahwa Pancasila itulah yang menentukan mana yang bisa diterima oleh tata hukum Indonesia[29]. Selanjutnya, Muladi berpendapat bahwa salah satu karakteristik hukum pidana yang mencerminkan proyeksi hukum pidana masa datang adalah hukum pidana nasional dibentuk tidak hanya sekedar atas alasan sosiologis, politis dan praktis semata-mata, melainkan secara sadar harus disusun dalam rangka kerangka Ideologi Nasional Pancasila[30]. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana di Indonesia sebagai salah satu upaya pembangunan hukum nasional harus memperhatikan Pancasila sebagai salah satu norma dasar dan kepribadian dari bangsa Indonesia. Dalam pembaharuan KUHP sebagai pembaharuan hukum pidana materiil, dapat dilakukan dengan 2 (dua ) cara, yaitu : a. Secara parsial, yaitu mengadakan beberapa perubahan pada bagian-bagian tertentu dari KUHP. Cara ini disebut juga cara “tambal sulam”. b. Secara total , yaitu pembaharuan secara keseluruhan terhadap KUHP sehingga muncul KUHP baru. Selama ini pembaharuan hukum pidana di Indonesia baru dilakukan dengan cara parsial. Sebagai perwujudan pembaharuan hukum pidana secara parsial, telah muncul beberapa kebijakan legislatif atau produk perundang-undangan yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah.
Adapun usaha pembaharuan KUHP secara total, yaitu dengan mewujudkan KUHP Nasional yang baru mulai terlihat dengan adanya rekomendasi Seminar Hukum Nasional I tahun 1963 yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional selekas mungkin diselesaikan. Atas seruan tersebut, maka telah disusun Konsep Rancangan KUHP Nasional, yang beberapa kali mengalami perbaikan dalam pen yusunannya sampai muncul Konsep terakhir, yaitu Konsep KUHP 2006, yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
I.
PEMASYARAKATAN
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan akhir dalam tata peradilan pidana. Pasal 3 menyebutkan bahwa fungsi pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Ada 3 (tiga) pertimbangan keluarnya UU Nomor 1 995, yaitu: 1.
Perlakuan terhadap warga binaa. Pemasyarakatan berdasarkan system kepenjaraan sudah tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
2.
Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakkan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, sehingga dapat diterima kembali di masyarakat, aktif dalam pembangunan.
3. Dasar-dasar hukum yang dipakai dalam rangka proses pemasyarakatan pada system kepenjaraan tidak sesuai dengan system pemasyarakatan berdasarkan Pancasilan dan UUD 1945. Sistem pembinaan pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:
a.
Pengayoman
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan c.
Pendidikan
d. Pembimbingan e.
Penghormatan harkat dan martabat manusia
f.
Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Narapidana dalam menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak-hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 UU Nomor 12 tahun 1995. Anak didik Pemasyarakatan di bagi dalam tiga (3) kelompok, yaitu: 1. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun. 2.
Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan untuk Negara untuk didik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
3.
Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun pasal 1 ayat 8 UU No.12 Tahun 1995) Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS, yang terdiri dari:
1. Terpidana bersyarat 2. Narapidana, anak pidana dan anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
3.
Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan social
4.
Anak Negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat dilingkungan direktorat jendral pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan social.
5. Anak Negara yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya
J. PERKEMBANGAN SISTEM KEPENJARAAN
Perkembangan sistem kepenjaraan dikenal dalam 4 sistem kepenjaraan yaitu: 1. Sistem Pennsylvania Dalam sistem inimengehndaki agar setiap orang hukuman ditemapatkan dalam selnya masingmasing baik pada siang hari maupun pada malam hari, dan dilarang bercakap-cakap antar sesame orang hukuman (silent system), kecuali dengan penjaga sel. Setiap orang hukuman makan dan tidur dalam selnya serta tidak dapat melihat siapapun, kecuali pegawai penjara dan pengunjung atau tamu rumah penjara tersebut. Setiap orang hukuman yang aru masuk kedalam rumah tahanan penjara tersebut ditutup matanya kemudian dikawal masuk selnya masing-masing. 2. System Auburn/silent system Menurut sistem ini, bahwa orang-orang hukuman pada siang hari dikeluarkan berkumpul bersama dan harus bekerja serta dilarang bercakap-cakap satu sama lainnya, akan tetapi pada malam hari diharuskan berada dalam selnya masing-masing. Bagi yang kedapatan berbicara satu
sama lain akan dikenakan hukuman cambuk, agar tidak berkeliaran mereka dirantai kakinya sebelah dan berjalan berbaris serta memagang pundak satu dengan yang lainnya. 3. System Elmira/Reformatory Sistem ini diperuntukkan bagi narapidana yang berumur dibawah 30 tahun yang disebut dengan reformatory, maksudnya sebagai tempat untuk memperbaiki narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna, sehingga setelah keluar dari penjara diharapkan narapidana mempunyai keahlian sebagai modal 4. Irlandia/ticket of leave Sistem ini termasuk sistem yang progresif, dimana pidana dijalankan secara keras, setelah terhukum berlaku baik, maka hukumannya diangsur-angsur dikurangi
K. Remisi 1. Pengertian Remisi
Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukumna terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustur (Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta:503). Dasar hukum Remisi sudah mengalami beberapak kali perubahan, bahkan untuk tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres no. 69 Tahun 1999 dan belum sempat diterapkan akan tetapi kemudian dicabut kembali dengan Keppres No.174 Tahun 1999 2. Jeni-Jenis Remisi
Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI No 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis-jenis/bentuk remisi, yaitu: -
Remisi Umum : remisi yang diberikan pada hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus
-
Remisi Khusus : remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan narapidan yang bersangkutan.
-
Remisi Tambahan : remisi yang diberikan pada narapidana jika berkelakuan baik.
L. Grasi
- Penghapusan Denda - Perubahan / penggantian - Pengurangan pidana (Jumlah) - Pengurangan denda UU grasi -- UU no. 22 tahun 2002, pengganti UU no. 1 tahun 1950 Berlakunya grasi setelah putusan hakim yang in crahct. 1. Pengertian
Dalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, Presiden berhak untuk meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang. Grasi merupakan pengampunan yang dapat menimbulkan kesalah pahaman, seolah-olah dengan adanya pengampunan dari kepala negara, lantas keseluruhan kesalahan dari terpidana menjadi diampuni atau seluruh akibat hukum dari tindak pidana menjadi ditiadakan. Untuk menghilangkan kesalahfahaman itu pengampunan tidak boleh semata-mata diartikan sebagai sesuatu yang sama sekali menghilangkan akibat hukum dari suatu tindak pidana yang dilakukan terpidana.
Artinya pengampunan dimaksudkan tidaklah melulu berkenaan dengan diadakannya penghapusan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakaim yang telah punya kekuatan hukum tetap, melainkan juga dapat berkenaan : 1. Perubahan dari jenis pidana yang telah dijatuhkan hakim. Misal : perubahan dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. 2. Pengurangan lamanya pidana penjara, pidana tutupan dan pidana kurungan. 3. Pengurangan besarnya uang denda seperti yang telah diputuskan hakim bagi terpidana. Menurut VAN HAMMEL, grasi adalah suatu pernyataan dari kekuasaan yang tertinggi yang menyatakan bahwa akibat-akibat menurut hukum pidana dari suatu delik itu menjadi ditiadakan, baik seluruhnya maupun sebahagian. Menurut HATEWINKEL SURINGA , grasi adalah pemidanaan dari seluruh pidana atau pengurangan dari suatu pidana (mengenai waktu, jumlah) atau perubahan mengenai pidana tersebut. Menurut Pasal 1 UU no. 22 tahun 2002, Grasi diartikan sebagai pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau pengh apusan pelaksanan pidana kepada terpidana. 2. Bentuk – Bentuk Grasi
Didalam ilmu pengetahuan hukum pidana peniadaan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi seorang terpidana yang telah punya kekuatan hukum tetap biasanya disebut grasi dalam arti sempit. Akan tetapi secara komprehensif grasi dapat dibagi dalam 4 bentuk : 1.
Grasi (dalam arti sempit) yaitu peniadaan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim yang telah punya kekuatan hukum tetap.
2.
Amnesti, yakni suatu pernyataan secara umum menurut ditiadakannya semua akibat hukum. Menurut hukum pidana dari suatu tindak pidana atau dari suatu jenis tindak pidana tertentu bagi
semua orang, yang mungkin saja terlibat dalam tindak pidana tersebut, baik yang telah dijatuhi pidana maupun yang belum dijatuhi pidana oleh hakim, baik yang sudah dituntut maupun yang belum dituntut, baik yang disidik maupun yang yang belum disidik, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh kekuasaan yang syah. 3.
Abolisi, yaitu peniadaan dari hak untuk melakukan penuntutan menurut hukum pidana atau penghentian dari penuntutan dari hukum pidana yang telah dilakukan.
4.
Rehabilitasi, yaitu pengembalian kewenangan hukum dari seseorang yang telah hilang berdasarkan suatu putusan hakima taupun berdasarkan suatu putusan hakim yang bersifat khusus (militer).
3. Permohonan Grasi
Menurut UU no. 22 tahun 2002, diatur prinsip – prinsip dan tata cara pengajuan grasi. Prinsip umum tentang pengajuan grasi antara lain :
1. Terhadap putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan grasi kepada presiden. 2. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah : a. Pidana mati b. Pidana penjara seumur hidup c. Pidana penjara paling rendah 2 tahun, terhadap pidana kebijaksanaan pemindakan tidak dapat diajukan grasi. 3. Permohonan grasi hanya dapata diajukan satu kali, kecuali dalam hal :
a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 tahun sejak penolaka tersebut.
b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup, dan telah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal pemberian grasi diterima. 4. Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusa pemidanaan bagi terpidana kecuali terhadap putusan terpidana mati. 5. Presiden berhak mengabulkan / menolak permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana setelah mendapat pertimbangan dari MA 6. Pemberian grasi oleh presiden dapat berupa :
a. Peringanan atau perubahan jenis pidana b. Pengurangan jumlah pidana c.
Penghapusan pelaksanaan pidana
4. Orang – orang yang berhak mengajukan grasi adalah :
1. Terpidana (setelah putusan incrahct) 2. Kuasa hukum terpidana 3. Keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana tersebut kecuali untuk terpidana mati, dimana permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarganya tanpa persetujuan pidana. 5. Alasan – Alasan Mengajukan Grasi
Menurut POMPE, Adanya kekurangan dalam UU yang dalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, yang apabila kepada hakim itu telah diberikan kebebasan yang lebih besar, akan menyebabkan seseorang itu dibebaskan, atau tidak diadili seperti overmacht.
M.
Amnesti
Merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara. N.
Abolisi
Merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan. O.
Rehabilitasi
Rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya P. Pidana Bersyarat
Pidana bersyarat terdapat pada pasal 14 KUHP. Pidana bersyarat adalah : Suatu pemidanaan yang pelaksanaannya oleh hakim digantungkan pada syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam putusan hakim. Ketentuan tentang pidana bersyarat itu terdapat pada pasal 14 c – 14 f KUHP. Pasal 14 c KUHP menyatakan : Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama atau pidana kurungan maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang memang lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang ditentukan dalam perintah itu. Pidana bersyarat juga dapat diberikan karena pidana denda apabila hakim yakin bahwa pembayaran denda betul-betul dirasakan berat oleh terpidana. Berdasarkan pasal 14 c ayat (1) di atas pidana bersyarat dapat diadakan apabila : Hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 tahun/pidana kurungan. Jadi yang menentukan bukanlah pidana penjara yang diancamkan melainkan pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa. Terpidana yang diberikan pidana bersyarat haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu : a.
Syarat umum Sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 c KUHP yaitu terpidana tidak akan melakukan tindak pidana.
b.
Syarat khusus Bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala/sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya.
Disamping itu juga dapat ditentukan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi dimana masa percobaan/selama sebagian masa percobaan. Bilamana syarat umum dan khusus tidak dipenuhi maka berdasarkan pasal 14 f ayat (1) KUHP hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan dapat diperintahkan supaya putusan pidana dapat dijalankan/ memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan kepada terpidana. Masa percobaan dimulai sejak putusan tersebut mulai ditetapkan dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut tata cara yang ditentukan oleh UU. Berdasarkan pasal 14 b (3) KUHP : Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana berada pada tahanan sementara. Q. Ukuran-Ukuran Dalam Penjatuhan Pidana
Faktor-faktor yang dapat dijelaskan pedoman di dalam penjatuhan pidana bersyarat yaitu : a. Sebelum melakukan tindak pidana tersebut dia : 1)
Belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya
2)
Terdakwa masih sangat muda
3)
Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar
4)
Terdakwa tidak menduga bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian besar
5)
Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan atas hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar
6)
Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya
7)
Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut
8)
Terdakwa telah membayar ganti rugi/akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugiankerugian/penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya
9)
Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi
10) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana lain 11) Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang berat baik bagi terdakwa atau keluarga. 12)
Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non konstitusional
13) Tindak pidana terjadi pada pihak keluarga 14) Tindak pidana terjadi karena kealfaan 15) Terdakwa sudah sangat tua 16) Terdakwa adalah pelajar/mahasiswa 17) Khusus terdakwa di bawah umur hakim kurang yakin dengan kemampuan orang tua untuk mendidik
DAFTAR PUSTAKA
Andreae, Fockema , Kamus Istilah Hukum, Belanda-Indonesia, Binacipta, 1977 Barda Nawawi Arief, Perlindungan HAM dan Tindak Kekerasan Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bahan Diskusi Panel RUU Kepolisian, 15 Juli 1997, Fakultas Hukum Undip Harahap, Ikhran, Diktat Hukum Pidana,Fakultas Hukum UMSB Priyatno, Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara, Refika Aditama, Bandung 2006 Radjab, Muhardi, Diktat Kuliah Penologi, FH UMSB, 2010 Sholehuddin, M, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003 Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Masa Datang , Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 1990 Teuku Muhammad Radie, Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Kebijakan Dalam IdentitasHukum Nasional , Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997, hal. 203. Baharudin Lopa, Etika Pembangunan Hukum Nasional Dalam Identitas Hukum Nasional , Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997, hal. 17. Sudarto , Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Imly Asshidiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Angkasa, Bandung, 1997 Koento Wibisono, Etika Pembangunan Hukum Nasional Dalam Identitas Hukum Nasional , Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1997, hal. 6. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial , Alumni, Bandung, 1983, hal. 124.
