NASKAH KARYA PERORANGAN ( NKP )
DENGAN SEMANGAT REFORMASI BIROKRASI POLRI KITA WUJUDKAN INSPEKTUR POLISI SEBAGAI PELINDUNG, PENGAYOM, PELAYAN MASYARAKAT YANG BERMORAL, PROFESIONAL, MODERN DAN UNGGUL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
Oleh : HARMANSYAH AIPTU NRP. 66010452 JABATAN KASIE PROPAM POLRES SIMEULUE
Sinabang,......September 2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia Nya saya dapat menyelesaikan Naskah karya Perorangan (NKP) yang berjudul : DENGAN SEMANGAT REFORMASI BIROKRASI POLRI KITA WUJUDKAN INSPEKTUR POLISI SEBAGAI PELINDUNG, PENGAYOM, PELAYAN MASYARAKAT YANG BERMORAL, PROFESIONAL, MODERN DAN UNGGUL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT ”,. “
Naskah Karya Perorangan (NKP) ini dibuat untuk dijadikan persyaratan mengikuti Seleksi Dik Alih Golongan dari Brigadir Polisi ke Inspektur Polisi, oleh karena itu saran dan kritik serta masukan dari semua pihak saya harapkan untuk penyempurnaan karya ini dan harapan saya semoga Karya ini berguna bagi seluruh Pembaca.
Sinabang, September 2014 Penyusun
HARMANSYAH AIPTU NRP. 66010452
DENGAN SEMANGAT REFORMASI BIROKRASI POLRI KITA WUJUDKAN INSPEKTUR POLISI SEBAGAI PELINDUNG, PENGAYOM, PELAYAN MASYARAKAT YANG BERMORAL, PROFESIONAL, MODERN DAN UNGGUL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT BAB I. PENDAHULUAN 1.
UMUM
Seiring tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, maka Polri sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan Kamdagri harus bersikap responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi birokrasi di tubuh institusi Polri. Yaitu dengan cara merubah pola atau alam pikiran (mind set) dan pola budaya (culture set) atau merubah paradigma polri yang sebelumnya bersifat militer, antagonis, merasa kebal hukum, harus ingin selalu dilayani. Dengan dipisahkannya Polri dari TNI pada tahun 2000 maka Polri telah merubah paradigma lama tersebut menjadi paradigma baru, yaitu polri bersifat humanis, protagonis, patuh hukum dan mengutamakan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Salah satu poin penting dalam Program Reformasi Polri adalah proses rekrutment anggota Polri yang bersih dari KKN agar menghasilkan sumber daya manusia Polri yang mampu bertindak sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayan Masyarakat yang Bermoral, Profesional, Modern dan unggul dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka membentuk sumber daya manusia Polri tersebut Kepolisian mengadakan rekrutment dari Brigadir ke Inspektur Polisi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat agar dapat sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat yang bermoral, profesional, modern dan unggul dalam melaksanakan tugas pokok sehingga salah satu program yang tertuang dalam Reformasi Birokrasi Polri dapat terwujud. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap calon Inspektur Polisi mengetahui dan memahami terhadap Reformasi Birokrasi Polri sehingga kedepan para Inspektur Polisi tersebut dapat mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas pokok di lapangan. 2./ 2.
DASAR…
-2-
2.
DASAR
a. b. c. d.
Undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang – undang nomor 34 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok TNI. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VI / 2000 , tentang Pemisahan TNI & Polri.
e.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor :
VII / 2000 , tentang Peran TNI dan Polri.
f. g. h. i.
j.
3.
Amanat Kapolri pada tanggal 1 Juli 1999 Polri pada peluncuran buku biru tentang “Reformasi menuju Polri yang Profesional “ Perkap No.7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Perkap 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. Skep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategy Polri 2005 – 2015. Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor : ST/658/IX/2014 tanggal 18 September 2014 tentang Seleksi DIK Alih Golongan dari Brigadir ke Inspektur Polisi TA. 2014.
RUANG LINGKUP
Dalam penulisan Naskah Karya Perorangan (NKP) ini ruang lingkup pembahasan dibatasi dengan ”Semangat Reformasi Birokrasi Polri Kita Wujudkan Inspektur Polisi Sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayan Masyarakat Yang Bermoral, Profesional, Modern Dan Unggul Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Guna Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat”, yang diamanatkan dalam syarat Naskah Karya Perorangan (NKP) untuk mengikuti seleksi alih golongan dari Brigadi ke Inspektur Polisi. 4.
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari Naskah Karya Perorangan ini dibuat untuk memberikan gambaran tentang Reformasi Birokrasi Polri Kita Wujudkan Inspektur Polisi Sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayanan Masyarakat Yang Bermoral, Profesional, Modern Dan Unggul Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Guna Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. 3. / Tujuan…
-3-
Tujuan dari Naskah Karya Perorangan ini agar menjadi bahan masukan kepada pimpinan untuk syarat seleksi alih golongan dari Brigadir ke Inspektur Polisi tentang Reformasi Birokrasi Polri Kita Wujudkan Inspektur Polisi Sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayanan Masyarakat Yang Bermoral, Profesional, Modern Dan Unggul Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Guna Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.
5.
TATA URUT
BAB. I
PENDAHULUAN
BAB. II
KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORITIS
BAB. III
KONDISI SAAT INI
BAB. IV.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
BAB. V.
UPAYA YANG DILAKUKAN
BAB. VI
PENUTUP
4./ BAB.II KERANGKA KONSEPTUAL …
-4BAB. II KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORITIS
6.
KERANGKA KONSEPTUAL
Reformasi birokrasi merupakan suatu kegiatan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). . 7.
KERANGKA TEORITIS
Pengertian pengendalian menurut para ahli -
Menurut teori Luther Gulick
Mendefinisikan tugas (duties of administrator) yang di kenal dengan akronim POSDCORB (planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting -
Menurut teori Henry Fayol
Privat management ke dalam pemerintahan, yaitu dengan memperkenal kan dengan 14 principles of management yaitu : division of work, authority, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest, remuneration, entralization (or decentralization), scalar chain (line of aut hority), order, equit y, stability of tenure of personnel, initiative, esprit de corps. -
Menurut teori Janet And Robert Denhardt
Mengemukakan konsep New Public Service (selanjutnya disingkat NPS) sebagai respons terhadap dominasi New Public Management (selanjut nya disingkat NPM). Konsep NPS pada dasarnya memfokuskan pada masyarakat sebagai warga negara (citizens). Sedangkan NPM memfokuskan pada masyarakat sebagai pemakai (consumers). Citizens generate demands, and government is then responsible for producing services to satisfy these demands. 5./ BAB. III KONDISI SAAT INI …
-5BAB. III KONDISI SAAT INI
8.
KONDISI SAAT INI
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pencapaian Polri pada program Reformasi Birokrasi gelombang I, serta dengan mengacu pada arahan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dimana terdapat 9 (Sembilan) program mikro (sesuai Permen PAN-RB Nomor 20 Tahun 2010 ), dan integrasi dengan acuan strategis Polri dalam Grand Strategy Polri Tahap II Partnership Building, Renstra Polri 2010 – 2014, dan Program Revitalisasi Polri, maka dalam rangka rekrutment seleksi alih golongan dari Brigadir ke Inspektur Polisi Dari 9 program RBP gelombang II yaitu terbangunnya kualitas SDM aparatur berintegritas, profesional, modern dan sejahtera, ada perubahan mind set dan culture set, & birokrasi dengan integritas & kinerja tinggi, meningkatnya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang bersih dan bebas KKN dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Bila dikaitkan dengan seleksi alih golongan yang sedang dilaksanakan saat ini maka wajib bagi para calon peserta alih golongan mengerti dan memahami apa yang menjadi program pimpinan serta tuntutan organisasi untuk menyukseskan Program Reformasi Birokrasi Polri dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian kedepan guna mewujudkan “Inspektur Polisi Sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayanan
Masyarakat Yang Bermoral, Profesional, Modern Dan Unggul Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Guna Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat ”, sehingga masyarakat selaku pengguna jasa pelayanan kepolisian merasa puas akan kinerja kepolisian yang berdampak positif untuk memperbaiki citra Polri kearah yang lebih baik. Dalam upaya Reformasi Birokrasi Polri tersebut perubahan mind set dan culture set menjadi bagian dari Reformasi birokrasi yang paling sulit diwujudkan oleh karena itu bagi para peserta seleksi harus melakukan perubahan paling dasar yaitu dimulai dengan diri sendiri dengan prinsip yang kuat sehingga secara psycologis akan memberikan dampak positif bagi para peserta seleksi dalam mengaplikasikan program-program Reformasi Birokrasi Polri tersebut terhadap tugas-tugas pokok kepolisian ke depan. 6./ BAB. IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI…
-6BAB. IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
9.
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI a.
Faktor Internal
Secara keseluruhan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri
dapat
mencapai
hasil
yang
optimal
manakala
masyarakat
mendukung sepenuhnya dan komitmen Polri untuk melaksanakan sehingga belum maksimalnya nilai yang di capai Polri bukan semata-mata karena Faktor Internal di lingkungan Polri, namun turut juga berperan aktif masyarakat
secara
Eksternal,
adapun
factor
Internal
yang
mempengaruhinya antara lain sebagai berikut : 1).
Masih banyaknya jabatan struktur di organisasi Polri tingkat kewilayahan yang di isi oleh Bintara Tinggi sehingga secara struktur
jabatan
hal
tersebut
juga
mempengaruhi
jalannya
organisasi dimana terbatasnya kemampuan Bintara Tinggi yang menduduki jabatan tersebut dalam kontek Reformasi Birokrasi Polri dalam upaya peningkatan pelayanan dan pemeliharaan kamtibmas 2).
Masih kurangnya personil Polri pada tingkat Polres dan Polsek sehingga pelayanan secara prima kepada masyarakat belum dapat optimal ;
3).
Masih kurangnya tingkat pendidikan dan latihan bagi personil Polri dalam rangka mengembangkan ketrampilan teknis kepolisian guna peningkatan profesionalisme.
4).
Aspek
sarana
dan
prasarana
masih
terbatas
di
tingkat
kewilayahan. 5).
Masih
terbatasnya
anggaran
dalam
pelaksanaan
program
Reformasi Birokrasi Polri. 7./ 6). Masih ada nya…
-76).
Masih adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih kewenangan yang menghambat proses penegakan hukum oleh Polri.
b.
Faktor Eksternal
1) Membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses partnership building 2) Tingginya tuntutan masyarakat akan Reformasi Birokrasi Polri dalam Pelayanan Publik untuk mewujudkan profesionalitas Polri tetapi masih belum didukung kesiapan mayarakat dalam mematuhi aturan hukum.
8./ BAB.V.
UPAYA YANG DILAKUKAN…
-8BAB. V.
10.
UPAYA YANG DILAKUKAN
UPAYA YANG DILAKUKAN
Upaya membangun kebudayaan kepolisian sebagai respon perubahan sosial dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain : a.
Melakukan perubahan cara berpikir ( mindset ) anggota Polri. Menanamkan doktrin ”Tata Tentrem Kerta Raharja” yang berisi ajaran bahwa untuk mencapai tujuan nasional yang berupa masyarakat Indonesia yang adil makmur (”Raharja”) dipersyaratkan adanya suasana gairah untuk membangun (”Kerta”) Kerta hanya akan terwujud m alalui pembinaan ”Tentrem” atau terwujudnya keamanan dalam negeri. Sedangkan Tentrem yang mengandung dimensi security, surety, safety dan peace hanya terwujud jika ada ”Tata” yang maksudnya adalah Ketertiban yang berdasarkan hukum.
Doktrin Polri memuat dua aspek yaitu: 1)
Aspek inward looking , bagian doktrin Polri yang memuat tentang doktrin pembinaan Polri, bersifat pandangan tentang penyusunan kemampuan dan pembangunan kekuatan, yang sesuai dengan tuntutan tugas.
2)
Aspek out ward looking , bagian doktrin Polri yang memuat tentang doktrin operasional Polri, mengidentifikasikan bentuk-bentuk tugas, pengembangan sistem, metode, taktik dan teknik pelaksanaan tugas pokok, serta pandangan Polri tentang lingkungan (masyarakat) menurut pandangan operasional Polri.
Selain itu pula melakukan pembinaan moral anggota polri dengan mengedepankan sisi kemanusiaan ( humanis ), dan segala pekerjaan berlandaskan pada nilai- nilai spiritual dan asas – asas yang ada di organisasi dan masyarakat. Sebab perubahan sosial terjadi secara terus- menerus, fenomena dimasyarakat sangat banyak seperti fenomena dibidang pelayanan lantas maupun penyidikan contohnya fenomena masyarakat semakin kritis terhadap upaya penegakan hukum, sehingga yang perlu dilakukan perubahan adalah pada “pedoman” berupa aturan - aturan disesuaikan kebutuhan, namun ” system nilai” tetap dipegang teguh. 9. / Dalam hal …
-9Dalam hal contoh diatas maka aturan seperti KUHAP perlu direvisi, dengan melibatkan elemen masyarakat untuk bekerjasama. b.
Melakukan perubahan terhadap konsepsi kepolisian yang paling sesuai dengan keadaan sekarang. Perubahan konsepsi ini antara lain adalah konsepsi tentang keberadaan dan jatidiri Polri, Landasan Ideal filsafati kepolisian, tujuan kepolisian , fungsi kepolisian, dan asas- asas kepolisian. Keberadaaan dan jatidiri kepolisian disetiap Negara selalu berkaitan dengan system pemerintahan di Negara tersebut. Hal diatas adalah hal yang bersifat universal. Namun ada kekhasan yaitu penerapan prinsipprinsip kepolisian dan merupakan konsepsi kepolisian di Negara tersebut. Konsepsi Kepolisian diartikan sebagai konsep- konsep dalam penyelenggaraaan fungsi kepolisian dan secara keseluruhan dapat dilihat dari bentuk system kepolisian , sebagai manifestasi dari nilai- nilai dalam konstitusi dinegara tersebut. Sistem kepolisian Indonesia menganut konsepsi Eropa Kontinental, namun sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat maka system kepolisian ini bergeser menjadi gabungan antara konsepsi Eropa continental dengan konsepsi Anglo Saxon. Penggabungan ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dimasyarakat berada pada dunia internasional, sehingga dapat dikatakan bahwa system kepolisian di Indonesia bersifat dinamis, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat yaitu masyarakat Indonesia. Mengenai landasan ideal, dapat dikatakan bahwa eksistensi polisi sebagai fungsi, sebagai organ, maupun sebagai individu dilahirkan oleh dan dari masyarakat itu sendiri., untuk melindungi terselenggaranya kebersamaan hidup antar warga dari waktu ke waktu. Menurut Satjipto Rahardjo, 2002 : Perpolisian bersifat progresif yang setiap saat melakukan penyesuaian ( adjustment ) terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat yang dilayaninya. Sedangkan Charles Reith dalam bukunya The British Police and Democratic Ideal mengatakan bahwa satu- satunya senjata murni dari polisi adalah kehendak rakyat. Maka dapat disimpulkan bahwa tri brata merupakan landasan filosofis yang ideal memang perlu dilakukan perubahan menjadi seperti yang sekarang tanpa mengurangi nilai- nilai etika profesi yang ada. 10./ Dengan perubahan …
-10Dengan perubahan landasan filosofis diatas maka otomatis fungsi dan asas kepolisian juga perlu mengalami perubahan. Tujuan kepolisian ditentukan oleh kehendak rakyat maka bila terjadi perbedaan kehendak rakyat atau masyarakat maka menghasilkan perbedaan dalam tujuan kepolisian. 11./ BAB.VI PENUTUP…
-11BAB. VI 11.
PENUTUP
KESIMPULAN
Paradigma Reformasi Birokrasi Polri dalam negara demokrasi yang plural menuntut agar Polri mampu melaksanakan tugas dengan berpegang pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, berperan sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, bukan mengambil peran sebagai penguasa. Reformasi juga menghendaki keterbukaan Polri serta kepekaan Polri terhadap aspirasi rakyat serta memperhatikan kepentingan, kebutuhan dan harapan warga. Perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik yang sangat pesat serta berbagai dampak globalisasi pada masyarakat menimbulkan masalah yang semakin kompleks dan meluas, yang sangat mungkin terjadi di berbagai tempat. Perkembangan ini menuntut pemecahan masalah dan penanganan yang cerdas, kreatif dan cepat yang tidak mungkin dapat diatasi sendiri oleh Polri kecuali dengan partisipasi dan bantuan warga masyarakatnya dengan di dukung sarana dan prasarana yang modern untuk menciptakan pelayanan prima guna mewujud situasi kamtibmas yang aman dan kondusif 12.
SARAN
Bahwa untuk tercapainya tujuan dari program Reformasi Birokrasi Polri maka diperlukan adanya interaksi dengan masyarakat berdasarkan kesetaraan kesejajaran, sikap saling mempercayai dan menghormati dalam upaya pencegahan kejahatan, pemecahan masalah keamanan dalam komunitas/masyarakat, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dengan mengedepankan Inspektur Polisi Sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayanan Masyarakat Yang Bermoral, Profesional, Modern Dan Unggul Dalam Melaksanakan Tugas Pokok guna mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram. 12./ Demikianlah…
-12Demikianlah Naskah Karya Perorangan (NKP) ini buat untuk menjadi persyaratan Seleksi Pendidikan Alih Golongan (SAG) dari Brigadir menjadi Inspektur Polisi, tentang ”Semangat Reformasi Birokrasi Polri Kita Wujudkan Inspektur Polisi Sebagai Pelindung, Pengayom, Pelayan Masyarakat Yang Bermoral, Profesional, Modern Dan Unggul Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Guna Mewujudkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat”,Naskah Karya Perorangan ini masih banyak terdapat kekurangan untuk itu saya mohon kritik dan saran untuk perbaikan serta menyempurnakan Naskah Karya Perorangan ini, semoga harapan saya Naskah Karya Perorangan ini dapat berguna.
Penyusun
HARMANSYAH AIPTU NRP. 66010452
