BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Setiap pengelola program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang berada sesuai dengan tingkatan wilayahnya dituntut untuk menguasai berbagai hal dan informasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) secara dinamis. Salah satu unsur dalam penguasaan tersebut adalah dapat mencatat dan melaporkan potensi wilayah dan hasil pelaksanaan program KKBPK yang sedang dan telah dilakukan di wilayahnya sesuai dengan sistem pencatatan dan pelaporan program yang telah dibakukan sesuai dengan standar nasional, antara lain adalah dapat menerapkan sistem pencatatan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan. Untuk kepentingan tersebut, modul ini dikembangkan. Modul ini akan memandu Anda dalam mengetahui dan memahami seputar sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Pada akhirnya setelah Anda memahami isi modul ini, Anda akan mempunyai kemampuan dasar dalam pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan program KKBPK. B. Deskripsi Singkat Mata diklat ini membahas sistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang meliputi subsistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan subsistem pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan yang masing–masing mengupas tentang pengertian, jenis formulir, register, kartu dan teknik pengisiannya, serta mekanisme dan alur pencatatan dan pelaporannya. C. Manfaat Modul Pembelajaran Dengan mempelajari mata diklat ini, peserta diklat akan memperoleh pengetahuan tentang pencatatan dan pelaporan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, sehingga diharapkan dapat membantu peserta dalam mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. D. Standar Kompetensi 1. Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mempraktikkan pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. 1
2. Indikator Keberhasilan a. Peserta dapat menjelaskan konsep dasar sistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. b. Peserta dapat menguraikan subsistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. c. Peserta dapat menguraikan subsistem pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan program kependudukan dan KB nasional. d. Peserta dapat mendemontrasikan pengisian instrumen pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. E. Materi Pokok dan Submateri Pokok 1. Materi Pokok a. Konsep dasar pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. b. Subsistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi. c. Subsistem pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan d. Cara pengisian formulir pencatatan dan pelaporan program KKBPK di tingkat desa/kelurahan. 2. Sub materi Pokok a. Konsep Dasar Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 1) Pengertian 2) Tujuan 3) Ruang Lingkup
Pembangunan
b. Sub sistem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi 1) Pengertian 2) Jenis dan kegunaan Instrument pencatatan dan pelaporan Pelayanan Kontrasepsi 3) Mekanisme pencatatan dan pelaporan Pelayanan Kontrasepsi 4) Arus pencatatan dan pelaporan Pelayanan Kontrasepsi c. Sub sistem Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan 1) Pengertian 2) Jenis dan kegunaan Instrument pencatatan dan pelaporan Pengendalian Lapangan 3) Mekanisme pencatatan dan pelaporan Pengendalian Lapangan 4) Arus pencatatan dan pelaporan Pengendalian Lapangan
2
F. Petunjuk Belajar Sistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga adalah suatu kegiatan mencatat dan melaporkan berbagai aspek yang berkaitan dengan potensi, kegiatan dan hasil kegiatan, baik aspek pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh klinik KB dan dokter/bidan praktik swasta, maupun operasional pengendalian lapangan oleh petugas/pengelola program di lapangan, para kader kelompok KB, serta kader kelompok kegiatan. Untuk dapat memahami materi ini Anda diharapkan membaca dengan cermat bab demi bab yang terkait dengan ruang lingkup, jenis dan kegunaan kartu, register dan formulir, mekanisme dan arus pencatatan pelaporannya sehingga didapat satu sistem pencatatan dan pelaporan dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga secara lengkap.
3
BAB II KONSEP DASAR PENCATATAN PELAPORAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA Indikator Keberhasilan : Setelah membaca bab ini peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang meliputi pengertian, tujuan, ruang lingkup dan manfaat pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
A. Pengertian Dalam era reformasi dewasa ini program KKBPK nasional masih tetap menjadi perhatian dan komitmen pemerintah sehingga program ini masih tercantum dan diamanatkan pula dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010–2014 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Kelembagaan BKKBN. Berbagai perubahan lingkungan strategik baik nasional maupun internasional telah memengaruhi pelaksanaan program kependdukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Untuk menghadapi dan mengantisipasi perubahan dan tantangan tersebut, maka pada tahun 2010 telah dilakukan perubahan visi dan misi BKKBN sebagai lembaga Non departemen yang ditugasi pemerintah dalam pembangunankependudukan, KB, dan pembangunan keluarga nasional. Visi baru BKKBN adalah seluruh Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) pada tahun 2015 dan misinya adalah mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejatera. Dalam rangka menunjang penyediaanan kualitas data dan informasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang memadai, akurat, dan tepat waktu, maka dikembangkan sistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang terdiri atas tiga sub. sistem, yaitu: 1. Subsistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi, 2. Subsistem pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan, dan 3. Subsistem pendataan keluarga. Adapun tiga dasar pemikiran yang melandasi pentingnya pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga adalah sebagai berikut : 1. Proses kegiatan dan hasil kegiatannya sebagai bukti nyata (evidence base) dan pemenuhan akuntabilitas publik;
4
2. Data dan informasi yang dikumpulkan merupakan variabel data yang digunakan sebagai bahan penentuan dan monitoring indikator kinerja program. Oleh karena itu pengertian dan definisi operasional dari data dan informasi tersebut diberlakukan dalam sistem yang standar secara nasional. 3. Data dan informasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ini dapat dikumpulkan secara cepat, tepat, dan akurat untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan operasional program, perencanaan, dan evaluasi sasaran program di berbagai tingkatan wilayah dan tempat pelayanan. Pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga mengacu pada prinsip 12 kaidah plus, yaitu sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.
Bermanfaat bagi pengumpul data, masyarakat dan manajemen Memperhatikan prinsip desentralisasi Belum tercakup dalam sistem lain Kegiatan dan hasil kegiatan yang dicatat dan dilaporkan itu sudah menjadi pola operasional baku secara nasional. 5. Bersifat kuantitatif 6. Relatif cepat berubah 7. Mengutamakan data proses dan keluaran (output) 8. Data input sangat selektif 9. Dapat dimengerti petugas, pengelola, dan pelaksana program 10. Dapat diidentifikasi (terukur) 11. Mudah dikontrol dan ditelusuri 12. Memanfaatkan teknologi informasi Adapun yang dimaksud dengan Plus adalah para petugas pelaksana dan pengelola subsistem pencatatan dan pelaporan masing–masing harus bersifat proaktif dalam melakukan tata cara pencatatan dan pelaporan ini secara berjenjang. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka sistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluargapun sudah menggunakan sistem yang berbasis teknologi informasi sehingga akan memudahkan para pelaksana dan pengelola dalam melaporkan dan memperbarui data serta laporan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan dipakainya berbagai aplikasi dalam pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang berbasis teknologi informasi akan memudahkan pengelola dalam memasukkan dan menverifikasi data sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dan waktu yang relatif sangat cepat sesuai dengan yang diharapkan. Pengertian Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi adalah suatu kegiatan mencatat dan melaporkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh klinik KB serta dokter/bidan praktik swasta. Pelaksanaan pencatatan data dan hasil kegiatan dilakukan setiap hari atau setiap 5
pelaksanaan kegiatan dan dilaporkan secara rutin setiap bulan mapun tahunan dengan mengacu pada pedoman, mekanisme, dan arus subsistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi program KKBPK nasional yang sudah dibakukan. B. Tujuan Tujuan umum sistem pencatatan dan pelaporan program KKBPKl adalah menjamin ketersediaan data dan informasi yang berkualitas untuk manajemen program KKBPK pada semua tingkatan. Adapaun tujuan khususnya adalah sebagai berikut. 1. Dapat menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan. 2. Dapat menyediakan data dan informasi untuk perencanaan program 3. Dapat menyediaan data dan informasi untuk pengendalian operasional 4. Dapat menyediakan data dan informasi untuk evaluasi dan penilaian program 5. Dapat menyediakan data dan informasi untuk peta kerja operasional C. Ruang Lingkup 1. Sasaran a. Subsistem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi Sasaran dari subsistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi adalah ketiga aspek berikut, yaitu: 1) Potensi dan kegiatan pelayanan kontrasepsi, di klinik KB (pemerintah/swasta) dan dokter/bidan praktik swasta; 2) Hasil kegiatan pelayanan kontrasepsi di klinik KB (pemerintah/swasta) dan dokter/bidan praktik swasta; dan 3) Keadaan alat–alat kontrasepsi di klinik KB. b. Subsistem Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan Sasaran dari subsistem pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan adalah kedua aspek berikut : 1) Potensi sarana dan tenaga program dalam kegiatan pengendalian lapangan, yaitu para petugas KB (P-PLKB) dan petugas PIK Remaja di tingkat kecamatan dan PLKB/PKB atau petugas KB di desa/kelurahan, tokoh agama/ tokoh masyarakat, institusi masyarakat pedesaan/perkotaan, seperti PPKBD, Sub-PPKBD, Kelompok KB, serta para kader KB di kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS. 2) Hasil kegiatan operasional pengendalian lapangan, pembinaan ketahanan keluarga, pembinaan kesejahteraan keluarga, serta pembinaan PUS dan kesertaan ber-KB, khususnya bagi Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I.
6
c. Subsistem Pendataan Keluarga Sasaran dari subsistem pendataan keluarga meliputi empat aspek, yaitu demografi, keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan data individu anggota keluarga. 2. Frekuensi Frekuensi dari sistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga terdiri atas frekuensi tahunan dan bulanan. 3. Jangkauan Jangkauan sistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga meliputi empat aspek, yaitu: a. Para pengelola/petugas pencatatan dan pelaporan di berbagai tingkatan wilayah; b. Para kader KB di kelompok kegiatan di berbagai tingkatan; c. Klinik KB, dokter/bidan praktik swasta dan petugas penghubung DBS; dan d. RT, RW, desa/kelurahan/kecamatan, Kabupaten dan Kota, provinsi sampai dengan nasional. D. Rangkuman Dalam rangka menunjang penyediaanan kualitas data dan informasi program pembangunan kependudukan, KB, pembangunan keluarga yang memadai, akurat, dan tepat waktu, maka dikembangkan sistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga yang terdiri atas tiga sub. sistem, yaitu sub. sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi, sub. sistem pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan, dan subsistem pendataan keluarga. Tiga dasar pemikiran yang melandasi pentingnya pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga adalah proses kegiatan dan hasil kegiatannya sebagai bukti nyata (evidence base) dan pemenuhan akuntabilitas publik, data dan informasi yang dikumpulkan merupakan variabel data yang digunakan sebagai bahan penentuan dan monitoring indikator kinerja program. Oleh karena itu, pengertian dan definisi operasional dari data dan informasi tersebut diberlakukan dalam sistem yang standar secara nasional, data dan informasi program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga ini dapat dikumpulkan secara cepat, tepat, dan akurat untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan operasional program, perencanaan, dan evaluasi sasaran program di berbagai tingkatan wilayah dan tempat pelayanan. Tujuan umum sistem pencatatan dan pelaporan program KKBPK adalah menjamin ketersediaan data dan informasi yang berkualitas untuk manajemen program KKBPK di semua tingkatan. Ruang lingkup dari pencatatan dan pelaporan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga adalah para petugas/pengelola pencatatan dan pelaporan, para
7
kader, klinik KB, dokter/bidan praktik swasta, dan unsur pemerintahan di berbagai tingkatan wilayah. E. Latihan 1. Jelaskan tentang dasar pemikiran yang melandasi pencatatan dan pelaporan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga. 2. Sebutkan jenis–jenis dari sistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga. 3. Jelaskan tujuan dari pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. 4. Jelaskan sasaran dari masing–masing sub.sistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga. 5. Sebutkan frekuensi dari pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. 6. Uraikan jangkauan dari masing–masing subsistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
8
BAB III SUBSISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN PELAYANAN KONTRASEPSI
Indikator Keberhasilan : Setelah membaca bab ini peserta diklat diharapkan dapat menguraikan subsistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi yang meliputi pengertian, jenis, dan kegunaan register, kartu, dan formulir, mekanisme pencatan dan pelaporan, dan alur pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi program kependudukan KB, dan pembangunan keluarga
A. Pengertian Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi Pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi adalah suatu kegiatan mencatat dan melaporkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh faskes KB serta dokter/bidan praktik mandiri. Pelaksanaan pencatatan data dan hasil kegiatan dilakukan setiap hari atau setiap pelaksanaan kegiatan dan dilaporkan secara rutin setiap bulan mapun tahunan dengan mengacu pada pedoman, mekanisme, dan arus subsistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi program KKB nasional yang sudah dibakukan. B. Jenis dan Kegunaan Register, Kartu, dan Formulir 1. Di Tingkat Kecamatan Oleh Faskes Kb Dan Dokter/Bidan Praktek Mandiri a. Kartu Pendaftaran Faskes KB (K/O/KB/13) K/O/KB/13 digunakan untuk pendaftaran baru dan ulang dari semua klinik KB. Pendaftaran klinik KB baru dilakukan setiap saat setelah peresmian/pembukaan Faskes KB yang bersangkutan. Adapun pendaftaran ulang klinik KB dilakukan pada setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). Kartu ini berisi informasi tentang identitas, jumlah tenaga, serta pelatihan yang pernah diikuti, sarana perlengkapan fasilitas kesehatan (faskes) KB, dan keterangan yang diperlukan serta penanggung jawab/pimpinan pada setiap klinik. b. Kartu Tanda Peserta KB (K/I/KB/13) K/I/KB/13 adalah kartu tanda peserta KB yang diberikan kepada akseptor yang telah dilayani KB sebagai tanda dan digunakan untuk kunjungan berikutnya. c. Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB/13) K/IV/KB/13 dibuat untuk setiap pengunjung baru faskes KB, yaitu peserta KB baru dan peserta KB lama, pindahan dari faskes KB atau tempat pelayanan KB lain. Adapun untuk pelayanan di dokter/bidan praktik mandiri menggunakan kartu pasien yang sudah ada di masing-masing DBM. K/IV/KB/13 berfungsi untuk 9
mencatat identitas, catatan medik hasil skrining atau pemeriksaan, dan kunjungan ulang peserta KB. d. Register Hasil Pelayanan KB di Klinik KB (R/I/KB/13) R/I/KB/13 adalah catatan yang dibuat di faskes KB dengan tujuan untuk mempermudah petugas klinik dalam membuat laporan bulanan faskes KB (F/II/KB/13). R/I/KB/13 juga adalah catatan yang memuat semua hasil kegiatan pelayanan faskes KB yang dilakukan setiap hari pelayanan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar faskes KB. e. Register Alat dan Obat Kontrasepsi Klinik KB (R/II/KB/13) R/II/KB/13 dibuat sebagai sumber data bagi tenaga administrasi/petugas R/R faskes KB dalam mengisi formulir laporan bulanan faskes KB (F/II/KB/13), khususnya untuk tabel III, persediaan alat kontrasepsi. Setiap hari pelayanan, semua penerimaan dan pengetuaran alat kontrasepsi dicatat pada kolom yang disediakan menurut jenis alat kontrasepsi, baik yang digunakan dalam pelayanan di klinik KB maupun dari dan untuk saluran Desa (PPKBD/Sub PPKBD). Setiap bulan pencatatan dilakukan pada halaman baru, lembar berikutnya. Untuk saluran Desa, penerimaan kembali dan pengeluaran kontrasepsi pil dan kondom dari dan kepada Sub-PPKBD dan PPKBD, pada kolom pil dan kondom diisi jumlah yang diterima dan dikeluarkan. Adapun nama Sub-PPKBD dan PPKBD yang menyerahkan dan yang menerima dicatat pada kolom keterangan sesuai dengan tanggal penerimaan dan pengeluaran. f.
Laporan Bulanan Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana (F/II/KB/13) Laporan Bulanan faskes KB (F/II/KB/13) digunakan sebagai sarana untuk membuat laporan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kontrasepsi, serta keadaan alat kontrasepsi di setiap faskes KB. Laporan Bulanan faskes KB (F/II/KB/13) dibuat oleh petugas faskes KB setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh pimpinan faskes KB atau petugas yang ditunjuk.
2. Di Tempat Pelayanan Dokter/Bidan Praktik Mandiri a) Buku Bantu Hasil Pelayanan Kontrasepsi pada Dokter dan Bidan Mandiri (B/I/DBM/13) Buku bantu ini dipergunakan sebagai sarana untuk mencatat hasil pelayanan peserta KB baru/ulangan menurut metode kontrasepsi, pemberian informed consent (IUD, MOW, MOP, dan Implant) serta pencabutan/pemasangan ulang IUD dan Implant oleh dokter dan bidan Mandiri Pengisian buku bantu ini dilakukan oleh petugas/dokter/bidan praktik swasta dengan mengisikan angka pada kolom-kolom sesuai dengan metode kontrasepsi yang dilayani setiap harinya dan dijumlahkan pada setiap akhir bulan. Khusus untuk peserta KB kondom, suntikan, dan pil dicatat baik untuk peserta KB baru maupun peserta KB lama/ulangan dengan menulis pada kolom keterangan kode PB untuk peserta KB baru, dan PA untuk peserta KB lama/ulangan. Hal ini bermaksud untuk menghindari penghitungan ganda peserta KB baru yang menggunakan metode kontrasepsi tersebut. 10
b) Laporan Bulanan Petugas Penghubung tentang Hasil Pelayanan Kontrasepsi oleh Dokter dan Bidan Mandiri (F/I/PH/DBM/13) Laporan bulanan petugas penghubung yaitu formulir laporan petugas penghubung dokter/bidan praktik mandiri yang digunakan oleh para petugas penghubung untuk mencatat dan melaporkan jumlah pelayanan KB yang dilakukan Secara Mandiri di tempat pelayanan Praktek Dokter dan Bidang Mandiri. F/I/PH DBM/13 ini adalah penjumlahan dari B/I/DBM/13 masing- masing DBM yang ada di suatu wilayah yang kemudian oleh petugas penghubung diserahkan kepada klinik KB induknya untuk masuk dalam laporan bulanan klinik KB yang bersangkutan. 3. Di Tingkat Kabupaten danKota oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Program KB (SKPD-KB) Kabupaten danKota a. Rekapitulasi Kartu Pendaftaran Klinik KB Kabupaten dan Kota (Rek.Kab.K/0/KB/13) Rek.Kab.K/0/KB/13 dibuat bertujuan untuk memberikan informasi tentang identitas, potensi, jumlah tenaga, pelatihan teknis pelayanan KB dan RR, serta sarana dan perlengkapan klinik KB yang bisa dipakai pada setiap klinik KB di suatu wilayah Kabupaten dan Kota. b. Rekapitulasi Laporan Bulanan Klinik KB Tingkat Kabupaten dan Kota (Rek.Kab.F/II/KB/13) Rekapitulasi Laporan Bulanan Klinik KB Tingkat Kabupaten dan Kota (Rek.Kab F/II/KB/13) dibuat sebulan sekali pada awal bulan berikutnya dari bulan laporan. Tujuannya adalah untuk melaporkan seluruh kegiatan pelayanan KB dan hasil kegiatan, serta keadaan alat kontrasepsi dari semua klinik KB yang berada di wilayah Kabupaten dan Kota selama satu bulan laporan. 2. Di tingkat Provinsi oleh BKKBN Provinsi Rekapitulasi Kartu Pendaftaran Klinik Keluarga Berencana Tingkat Provinsi (Rek.Prov.K/0/KB/13) dibuat setahun sekali oleh BKKBN Provinsi setiap awal tahun anggaran (bulan Februari) setelah menerima Rek.Kab.K/0/KB/13 dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Program KB (SKPD-KB) Kabupaten dan Kota yang melapor. Formulir ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang identitas dan jumlah tenaga, pelatihan teknis pelayanan dan RR, serta sarana dan perlengkapan klinik KB yang bisa dipakai di semua klinik KB di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi yang bersangkutan. Rek.Prov.K/0/KB/13 sumber datanya diambil dari kolom penjumlahan pada formulir Rek.Kab.K/0/KB/13. C. Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan 1. Tahunan a. Setiap pembukaan atau peresmian Faskes KB baru, Faskes KB baru tersebut membuat atau mencatat Kartu Pendaftaran Faskes KB (K/0/KB/13) dalam 11
rangkap 3 (tiga), satu copy dikirim ke SKPD-KB Kabupaten dan Kota, satu copy untuk tembusan dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota, dan satu copy lainnya untuk arsip, yang dikirim segera setelah peresmian Faskes KB baru. Untuk melakukan pemutakhiran data K/0/KB/13 ini, setiap tahun pada bulan Januari awal tahun anggaran, dilakukan pendaftaran ulang untuk setiap Faskes KB, dengan mengisi kembali Kartu Pendaftaran Faskes KB (K/0/KB/13) dalam rangkap 3 (tiga), satu copy dikirim ke SKPD-KB Kabupaten dan Kota, satu copy untuk tembusan dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota, dan satu copy lainnya untuk arsip, selambat-lambatnya tanggal 7 Januari setiap awal tahun. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan perbaikan/penyesuaian data dan informasi mengenai Faskes KB yang bersangkutan. b. Setiap awal tahun anggaran (bulan Januari) SKPD-KB Kabupaten dan Kota membuat Rekapitulasi Kartu Pendaftaran Faskes KB Tingkat Kabupaten dan Kota, dengan menggunakan formulir Laporan Rek.Kab K/0/KB/13. Data untuk membuat laporan ini diambil dari semua K/0/KB/13 yang diterima dari Faskes KB yang berada di wilayah kerja SKPD-KB Kabupaten dan Kota. Rekapitulasi Kartu Pendaftaran Faskes KB Tingkat Kabupaten dan Kota (Rek.Kab K/0/KB/13) dikirim oleh SKPD-KB Kabupaten dan Kota setiap tahun ke Perwakilan BKKBN Provinsi. Rekapitulasi Kartu Pendaftaran Faskes KB Tingkat Kabupaten dan Kota (Rek.Kab.K/0/KB/13), dibuat rangkap 4 (empat), 1 lembar untuk arsip, 1 lembar untuk Perwakilan BKKBN Provinsi, serta 2 lembar masing-masing untuk tembusan ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota dan BKKBN Pusat, dikirim selambat-lambatnya pada tanggal 21 Januari setiap tahun. c. Setiap awal tahun anggaran (bulan Februari) Perwakilan BKKBN Provinsi membuat Rekapitulasi Pendaftaran Faskes KB Tingkat Provinsi, dengan menggunakan formulir Laporan Rek.Prov.K/0/KB/13. Data untuk membuat laporan ini diambil dari semua Rek.Kab.K/0/KB/13 yang diterima dari SKPD-KB Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah kerja Perwakilan BKKBN Provinsi. Rekapitulasi Kartu Pendaftaran Faskes KB Tingkat Provinsi (Rek.Prov.K/0/KB/13) dibuat rangkap 2 (dua), dikirim oleh Perwakilan BKKBN Provinsi setiap tahun ke BKKBN Pusat cq. Direktorat Pelaporan dan Statistik dan satu copy lainnya untuk arsip, dikirim selambat-lambatnya tanggal 7 Februari setiap tahun. d. BKKBN Pusat cq. Direktorat Pelaporan dan Statistik setiap tahun menyampaikan umpan balik hasil pengolahan Rek.Prov.K/0/KB/13 ke semua pimpinan di jajaran BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi, dan Mitra Kerja di Pusat. 2. Bulanan Setiap awal bulan, petugas Faskes KB membuat Laporan Bulanan Faskes KB (F/II/KB/13). Laporan Bulanan Faskes KB (F/II/KB/13) bersumber pada hasil pelayanan yang dicatat dalam catatan harian (R/I/KB/13), penerimaan dan pengeluaran jenis/alat kontrasepsi oleh Faskes KB yang dicatat pada R/II/KB/13, serta F/I/PH/DBM/13 dari petugas penghubung yang terdapat di wilayah kerja Klinik 12
KB Pratama . Laporan Bulanan Faskes KB (F/II/KB/13) dibuat oleh Faskes KB setiap bulan dalam rangkap 4 (empat), masing-masing dikirim ke SKPD-KB Kabupaten dan Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota, Kantor Camat, dan arsip, selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya. Wilayah kerja Faskes KB (khususnya Puskesmas) yang ada pelayanan Dokter dan Bidan Praktek Mandiri serta Faskes KB Jejaring, setiap bulan Petugas Penghubung Dokter dan Bidan Praktek Mandiri membuat Laporan Bulanan Petugas Penghubung Hasil Pelayanan Kontrasepsi oleh Dokter/Bidan Praktek Mandiri (F/I/PH/DBM/13) sebagai sumber data untuk mengisi F/II/KB/13. F/I/PH/DBM/11 dikirimkan dalam rangkap 2 (dua) yaitu ke Klinik KB Pratama selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya dan arsip. Laporan F/I/PH/DBM/13 bersumber pada hasil pelayanan Dokter dan Bidan Praktek Mandiri yang dicatat dalam Buku Bantu B/I/DBM/13. Setiap bulan SKPD-KB Kabupaten dan Kota membuat Rekapitulasi Laporan Bulanan Faskes KB Tingkat Kabupaten dan Kota (Rek.Kab.F/II/KB/13). Data untuk membuat laporan ini diambil dari Laporan Bulanan Faskes KB (F/II/KB/13) yang diterima dari Faskes KB yang berada di wilayah Kabupaten dan Kota yang bersangkutan. Rekapitulasi Laporan Bulanan Faskes KB Tingkat Kabupaten dan Kota (Rek.Kab F/II/KB/13) dibuat setiap bulan rangkap 3 (tiga), dikirim selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya ke Perwakilan BKKBN Provinsi, tembusan ke BKKBN Pusat cq. Direktorat Pelaporan dan Statistik, serta arsip. Pengiriman Rekapitulasi Laporan Bulanan Faskes KB Tingkat Kabupaten dan Kota (Rek.Kab.F/II/KB/13) ke alamat tersebut setiap bulan bisa menggunakan cara manual (pos/kurir) atau elektronik (fax/email/sms/web online http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/). SKPD-KB Kabupaten dan Kota setiap bulan menyampaikan Umpan Balik hasil pengolahan data Laporan Bulanan Faskes KB (F/II/KB/13) ke Camat dan Mitra Kerja tingkat Kabupaten dan Kota. a. Setiap bulan Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN) membuat Rekapitulasi Laporan Bulanan Faskes KB Tingkat Provinsi (Rek.Prov.F/II/KB/13). Data untuk membuat laporan ini diambil dari Rekapitulasi Laporan Bulanan Faskes KB Tingkat Kabupaten dan Kota (Rek.Kab.F/II/KB/13) yang diterima dari SKPD-KB Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan. Rekapitulasi Laporan Bulanan Faskes KB Tingkat Provinsi (Rek.Prov. F/II/KB/13) dibuat rangkap 2 (dua) setiap bulan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi, dikirim ke BKKBN Pusat cq. Direktorat Pelaporan dan Statistik dan arsip, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Pengiriman Rekapitulasi Laporan Bulanan Faskes KB Tingkat Provinsi (Rek.Prov. F/II/KB/13) ke alamat tersebut setiap bulan dengan cara web online (http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/). Sub Bidang Data dan Informasi Perwakilan BKKBN Provinsi setiap bulan menyampaikan Umpan Balik hasil pengolahan data Rekapitulasi Laporan Bulanan Faskes KB Tingkat Kabupaten dan Kota (Rek.Kab.F/II/KB/13) ke SKPDKB Kabupaten dan Kota dan Mitra Kerja tingkat provinsi. 13
b. BKKBN Pusat cq. Direktorat Pelaporan dan Statistik setiap bulan menyampaikan Umpan Balik hasil pengolahan data Rekapitulasi Laporan Bulanan Faskes KB Tingkat Provinsi (Rek.Prov.F/II/KB/13) ke semua Pimpinan di jajaran BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi, dan Mitra Kerja di Pusat. 3. Harian Setiap peserta KB baru dan peserta KB pindahan dari Faskes KB atau tempat pelayanan lain, dibuatkan Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB/13), antara lain memuat ciri-ciri peserta KB yang bersangkutan, kartu ini disimpan di Faskes KB bersangkutan dan digunakan kembali sewaktu peserta KB melakukan kunjungan ulang di faskes tersebut. Selain itu juga dibuatkan Kartu Peserta KB (K/I/KB/13). Selain itu, setiap hari pelayanan KB untuk peserta KB baru dan ulangan yang datang ke Faskes KB harus dicatat dalam Register Faskes KB (R/I/KB/13), dan pada setiap akhir bulan dilakukan penjumlahan hasil pelayanan KB. Register ini merupakan salah satu sumber data untuk pengisian Laporan Bulanan Faskes KB (F/II/KB/13). Setiap penerimaan dan pengeluaran jenis/alat kontrasepsi oleh Faskes KB dicatat dalam Register Alat Kontrasepsi Faskes KB (R/II/KB/13), dan pada setiap akhir bulan dilakukan penjumlahan. Register Alat Kontrasepsi Faskes KB (R/II/KB/13) merupakan salah satu sumber data untuk pengisian Laporan Bulanan Faskes KB (F/II/KB/13). Wilayah kerja Faskes KB (khususnya Puskesmas) yang ada pelayanan Dokter dan Bidan Praktek Mandiri setiap hari mencatat hasil pelayanan KB nya di dalam Buku Bantu Hasil Pelayanan Kontrasepsi Pada Dokter/Bidan Praktik Mandiri (B/I/DBM/13), dan pada setiap akhir bulan dilakukan penjumlahan. Buku Bantu B/I/DBM/13 lalu diserahkan ke Petugas Penghubung Dokter/Bidan Praktek Mandiri atau PKB/PLKB untuk direkap menjadi F/I/PH/DBM/13. Kemudian Petugas Penghubung menyampaikan laporan F/I/PH/DBM/13 ke Klinik KB Pratama. Jika tidak ada petugas penghubung maka Buku Bantu B/I/DBM/13 dapat disampaikan langsung ke Klinik KB Pratama . Namun, Dokter dan Bidan Praktek Mandiri bisa mengirimkan hasil rekapitulasi B/I/DBM/13 setiap bulan melalui program aplikasi WAP Gateway paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Aplikasi WAP Gateway ini bisa diakses melalui handphone atau komputer/laptop yang memiliki akses internet dengan alamat http://dbs.bkkbn.go.id/. D. Alur pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi Kartu Pendaftaran Faskes KB (K/0/KB/13) dibuat dan dikirim setiap tahun sekali oleh Faskes KB ke SKPD-KB Kabupaten dan Kota selambat-lambatnya tanggal 7 Januari setiap tahun secara manual atau secara web online (http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/). Rekapitulasi Kartu Pendaftaran Faskes KB Tingkat Kabupaten dan Kota (Rek.Kab.K/0/KB/13) dibuat dan dikirim setiap tahun sekali oleh SKPD-KB Kabupaten dan Kota ke Perwakilan BKKBN Provinsi dan mitra kerja selambat-lambatnya tanggal 21 Januari setiap tahun secara manual atau secara web online (http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/). 14
Rekapitulasi Kartu Pendaftaran Faskes KB Tingkat Provinsi (Rek.Prov. K/0/KB/13) dikirim oleh Perwakilan BKKBN Provinsi ke BKKBN Pusat cq. Direktorat Pelaporan dan Statistik selambat-lambatnya tanggal 7 Februari setiap tahun secara manual atau secara web online (http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/). Laporan Bulanan Petugas Penghubung Hasil Pelayanan Kontrasepsi oleh Dokter/Bidan Praktek Mandiri (F/I/PH/DBM/13) bersumber pada B/I/DBM/13 yang dibuat oleh Dokter/Bidan Praktek Mandiri (DBM) dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya : 1. F/I/PH/DBM/13 dikirimkan oleh DBM ke PKB/PLKB/Petugas Penghubung, lalu dikumpulkan ke Klinik KB Pratama (RS/Puskesmas); 2. F/I/PH/ DBM/13 dikirimkan langsung oleh DBM ke Klinik KB Pratama (RS/Puskesmas); Hasil rekapitulasi B/I/DBM/13 setiap bulan bisa juga dikirimkan oleh Dokter dan Bidan Praktek Mandiri melalui telepon genggam (ponsel) yang memiliki akses internet dengan alamat http://dbs.bkkbn.go.id/ paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan Bulanan Faskes KB (F/II/KB/13) dibuat dan dikirim setiap bulan oleh Faskes KB Jejaring ke Klinik KB Pratama (RS/Puskesmas) selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. 1. F/II/KB/13 dikirimkan oleh Faskes KB Jejaring ke PKB/PLKB/Petugas Penghubung, lalu dikumpulkan ke Klinik KB Pratama (RS/Puskesmas); 2. F/II/KB/13 dikirimkan langsung oleh Faskes KB Jejaring ke Klinik KB Pratama (RS/Puskesmas); Laporan Bulanan Faskes KB (F/II/KB/13) dibuat dan dikirim setiap bulan oleh Klinik KB Pratama (RS/Puskesmas) ke SKPD-KB Kabupaten dan Kota, Camat, dan Mitra Kerja Tingkat Kabupaten dan Kota (Dinas Kesehatan) selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya secara manual atau secara web online (http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/). Rekapitulasi Laporan Bulanan Faskes KB Tingkat Kabupaten dan Kota (Rek.Kab. F/II/KB/13) dibuat dan dikirim setiap bulan melalui cara manual (pos/kurir) atau elektronik (fax/email/sms/Web online) oleh SKPD-KB Kabupaten dan Kota ke Perwakilan BKKBN Provinsi dan BKKBN Pusat cq. Direktorat Pelaporan dan Statistik selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya secara manual atau secara web online (http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/). Rekapitulasi Laporan Bulanan Faskes KB Tingkat Provinsi (Rek.Prov. F/II/KB/13) dibuat dan dikirim setiap bulan dari Perwakilan BKKBN Provinsi ke BKKBN Pusat cq. Direktorat Pelaporan dan Statistik selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya secara manual atau secara web online (http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/). BKKBN Pusat cq. Direktorat Pelaporan dan Statistik setiap bulan menyampaikan Umpan Balik hasil pengolahan data Rekapitulasi Laporan Bulanan Faskes KB Tingkat Provinsi (Rek.Prov.F/II/KB/13) ke semua pimpinan di jajaran BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi, dan Mitra Kerja Tingkat Pusat. 15
Perwakilan BKKBN Provinsi cq. Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN) setiap bulan menyampaikan Umpan Balik hasil pengolahan data Rekapitulasi Laporan Bulanan Faskes KB Tingkat Kabupaten dan Kota (Rek.Kab.F/II/KB/13) ke SKPD-KB Kabupaten dan Kota dan Mitra Kerja Tingkat Provinsi. Arus pencatatan dan pelaporan yang dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :
16
E. Rangkuman Pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi adalah suatu kegiatan mencatat dan melaporkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh klinik KB serta dokter/bidan praktik Mandiri. Adapun Jenis register, kartu, dan formulir yang dipakai dalam pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi program KKB nasional adalah sebagai berikut : 1. Kartu pendaftaran Faskes KB (K/0/KB/13). 2. Rekapitulasi kartu pendaftaran faskeskb tingkat Kabupaten dan Kota (Rek.Kab.K/0/KB/13). 3. Rekapitulasi kartu pendaftaran klinik kb tingkat Provinsi (Rek.Prov. K/0/KB/13). 4. Kartu Status Peserta KB (K/IV/KB/13) yang antara lain memuat ciri-ciri peserta KB yang bersangkutan. Kartu ini disimpan di faskes KB bersangkutan dan digunakan kembali sewaktu peserta KB melakukan kunjungan ulang di faskes tersebut. 5. Kartu peserta KB (K/I/KB/13). 6. Resister peserta KB yang datang dan dilayani setiap buka hari pelayanan di faskes KB dicatat dalam register faskes KB (R/I/KB/13), dan pada setiap akhir bulan dilakukan penjumlahan dari hasil pelayanan KB di faskes KB (R/II/KB/13) yang merupakan salah satu sumber data untuk pengisian laporan bulanan faskes KB (F/II/KB/13). 7. Setiap penerimaan dan pengeluaran jenis/alat kontrasepsi oleh klinik KB dicatat dalam Register Alat Kontrasepsi faskes KB (R/II/KB/13), dan pada setiap akhir bulan dilakukan penjumlahan. Register Alat Kontrasepsi faskes KB (R/II/KB/13) yang merupakan salah satu sumber data untuk pengisian laporan bulanan faskes KB (F/II/KB/13). 8. Buku catatan dokter/ bidan praktik mandiri (B/I/DBM/2013). 9. Laporan bulanan petugas penghubung hasil pelayanan kontrasepsi oleh dokter/bidan praktik mandiri (F/I/PH/DBM/13). 10. Laporan bulanan faskes KB (F/II/KB/13). 11. Rekapitulasi laporan bulanan faskes KB tingkat Kabupaten dan Kota (Rek.Kab. F/II/KB/13). 12. Rekapitulasi laporan bulanan faskes KB tingkat Provinsi (Rek.Prov. F/II/KB/13). F. Latihan 1. Sebutkan pengertian pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi program KKB nasional! 2. Jelaskan jenis–jenis register, kartu, dan formulir yang dipergunakan dalam pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi program KKB nasional! 3. Uraikan arus pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi!
17
BAB IV SUBSISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN LAPANGAN
Indikator Keberhasilan: Setelah membaca bab ini peserta diklat diharapkan dapat menguraikan subsistem pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan yang meliputi pengertian, jenis, dan kegunaan register, kartu, dan formulir serta mekanisme dan alur pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan
A. Pengertian Pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan adalah mencatat dan melaporkan hasil pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana di lini lapangan dengan format formulir tertentu untuk masing-masing kegiatan. Pencatatan dilakukan oleh kader kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS) dan dilaporkan secara berjenjang ke PLKB/PKB melalui PPKBD/Sub PPKBD direkapitulasi dan dilaporkan hingga sampai ke Pusat. B. Jenis dan Kegunaan Register, Kartu dan Formulir 1. Kartu Data Potensi PPLKB Kartu ini (K/0/PPLKB/13) dibuat oleh PPLKB, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi PPLKB dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). Kartu ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dikirim ke alamat yang dituju : 1 lembar untuk SKPD KB Kab/Kota 1 lembar untuk arsip PPLKB/Ka. UPT/Koordinator KB Kecamatan Kartu data ini dilaporkan kepada PPLKB selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari setiap tahun 2. Kartu Data Potensi PKB dan PLKB (K/0/PKB/13) Kartu ini (K/0/PKB/13) dibuat oleh PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi PLKB dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). Kartu ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dikirim ke alamat yang dituju : 1 lembar untuk PPLKB/Petugas KB Kecamatan 1 lembar untuk arsip PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan Kartu data ini dilaporkan kepada PPLKB selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari setiap tahun
18
3. Di Kelompok Institusi Masyarakat Pedesaan a. Kartu Data Potensi Sub PPKBD (K/0/Sub PPKBD/13) Kartu ini (K/0/Sub PPKBD/13) dibuat oleh Ketua Sub PPKBD, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi Sub PPKBD dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). Kartu ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dikirim ke alamat yang dituju : 1 lembar untuk PLKB/Petugas KB Kecamatan/PPKBD 1 lembar untuk arsip Sub PPKBD Kartu data ini dilaporkan kepada PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari setiap tahun. b. Kartu Data Potensi PPKBD (K/0/PPKBD/13) Kartu ini (K/0/PPKBD/13) dibuat oleh Ketua PPKBD, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi PPKBD dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). Kartu ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dikirim ke alamat yang dituju: 1 lembar untuk PLKB/Petugas KB Kecamatan 1 lembar untuk arsip PPKBD Kartu data ini dilaporkan kepada PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari setiap tahun. c. Kartu Data Potensi Kelompok KB (K/0/POK KB/13) Kartu ini (K/0/POK KB/13) dibuat oleh Ketua Kelompok KB, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi kelompok KB dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). Kartu ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dikirim ke alamat yang dituju : 1 lembar untuk PLKB/PKB/Petugas KB Desa/PPKBD/Sub PPKBD 1 lembar untuk arsip Kelompok KB Kartu data ini dilaporkan kepada PLKB/PKB/ Petugas KB Desa/Kelurahan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari setiap tahun. 4. Di Kelompok Kegiatan a. Kartu Data Potensi Kelompok Kegiatan BKB (K/0/BKB/13) Kartu ini (K/0/BKB/13) dibuat oleh Ketua kelompok BKB, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi kelompok BKB dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). Kartu ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dikirim ke alamat yang dituju : 1 lembar untuk PLKB/PKB/Petugas KB Desa/PPKBD/Sub PPKBD 1 lembar untuk arsip Kelompok Kegiatan BKB Kartu ini dilaporkan kepada PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan selambatlambatnya pada tanggal 3 Januari setiap tahun. b. Kartu Data Potensi Kelompok Kegiatan BKR (K/0/BKR/13) Kartu ini (K/0/BKR/13) dibuat oleh Ketua kelompok BKR, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi kelompok BKR dan dilakukan setiap awal 19
tahun anggaran (bulan Januari). Kartu ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dikirim ke alamat yang dituju : 1 lembar untuk PLKB/PKB/Petugas KB Desa/PPKBD/Sub PPKBD 1 lembar untuk arsip Kelompok Kegiatan BKR Kartu data ini dilaporkan kepada PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari setiap tahun c. Kartu Data Potensi Kelompok Kegiatan BKL (K/0/BKL/13) Kartu ini (K/0/BKL/13) dibuat oleh Ketua kelompok BKL, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi kelompok BKL dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). Kartu ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dikirim ke alamat yang dituju : 1 lembar untuk PLKB/PKB/Petugas KB Desa/PPKBD/Sub PPKBD 1 lembar untuk arsip Kelompok Kegiatan BKL Kartu data ini dilaporkan kepada PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari setiap tahun. d. Kartu Data Potensi Kelompok UPPKS (K/0/UPPKS/13) Kartu ini (K/0/UPPKS/13) dibuat oleh Ketua UPPKS, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi kelompok UPPKS dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). Kartu ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dikirim ke alamat yang dituju : 1 lembar untuk PLKB/PKB/Petugas KB Desa/PPKBD/Sub PPKBD 1 lembar untuk arsip Kelompok UPPKS Kartu data ini dilaporkan kepada PLKB/PKB/Petugas KB Desa/Kelurahan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Januari setiap tahun. e. Kartu Data Potensi Kelompok PIK Remaja (K/0/PIK Remaja/13) Kartu ini (K/0/PIK Remaja/13) dibuat oleh Ketua PIK Remaja, digunakan sebagai sarana untuk mencatat data potensi PIK Remaja dan dilakukan setiap awal tahun anggaran (bulan Januari). Kartu ini dibuat rangkap 2 (dua) dan dikirim ke alamat yang dituju : 1 lembar untuk PPLKB/Petugas KB Kecamatan 1 lembar untuk arsip Kelompok PIK Remaja Kartu data ini dilaporkan kepada PPLKB/Petugas KB Kecamatan selambatlambatnya pada tanggal 3 Januari setiap tahun. C. Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Kependudukan dan KB Nasional.
Pengendalian
Lapangan
Program
1. Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Tahunan a. Di Tingkat Kecamatan Setiap awal tahun dilakukan pendataan/updating potensi wilayah kecamatan untuk mengetahui data tentang cakupan wilayah, jumlah petugas lapangan, jumlah IMP, jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga, jumlah Kelompok Kegiatan Ekonomi Keluarga, jumlah KB Tempat Kerja, jumlah Sarana dan Tenaga KIE, 20
jumlah Konseling Remaja dan Mahasiswa dan jumlah Tempat Pelayanan Kontrasepsi. Instrumen yang digunakan adalah K/0/Kec-Dal/13 yang diisi oleh PPLKB/Ka. UPT/Koordinator KB Kecamatan. Hasil pendataan potensi wilayah kecamatan tersebut paling lambat tanggal 7 Januari setiap tahunnya dilaporkan ke SKPD KB Kabupaten dan Kota dan kepada Camat. b. Di Tingkat Kabupaten dan Kota Hasil pendataan potensi wilayah di tingkat Kecamatan dilaporkan ke SKPD KB Kabupaten dan Kota kemudian direkapitulasi secara manual atau dengan program aplikasi komputer dalam format Rek.Kab.K/0/Kec-Dal/13 yang menggambarkan potensi wilayah pada butir (a) di suatu Kabupaten dan Kota. Hasil rekapitulasi tersebut paling lambat tanggal 21 Januari setiap tahunnya dilaporkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi dan kepada Bupati/Walikota serta Mitra Kerja di wilayahnya. c. Di Tingkat Provinsi Hasil rekapitulasi pendataan potensi wilayah di tingkat Kabupaten dan Kota kemudian direkapitulasi secara manual atau dengan program aplikasi komputer dalam format Rek.Prov.K/0/Kec-Dal/13 yang menggambarkan potensi wilayah pada butir (b) di suatu Provinsi. Hasil rekapitulasi tersebut paling lambat tanggal 7 Februari setiap tahunnya dilaporkan ke BKKBN Pusat dan Gubernur serta Mitra Kerja di wilayahnya. d. Di Tingkat Pusat Hasil rekapitulasi pendataan potensi wilayah di tingkat provinsi kemudian direkapitulasi secara manual atau dengan program aplikasi komputer untuk menggambarkan kondisi secara nasional potensi wilayah dalam pelaksanaan Program KKBN. Setiap akhir Februari hasil olahan tersebut dilaporkan kepada Pimpinan dan komponen BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia serta Mitra terkait di Pusat. 2. Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Bulanan a. Di Tingkat Desa/Kelurahan Diawali dengan langkah identifikasi sasaran kelompok kegiatan di suatu wilayah. Sumber Data adalah hasil Pendataan keluarga yang dicatat dalam R/I/KS/13. Daftar Keluarga yang mempunyai Balita dicatat dalam format R/I/BKB/13. Daftar Keluarga yang mempunyai Balita dicatat dalam format R/I/BKB. Daftar Keluarga yang mempunyai Remaja dicatat dalam format R/I/BKR. Daftar Keluarga yang mempunyai Lansia dicatat dalam format R/I/BKL. Daftar Keluarga yang mejadi anggota UPPKS diicatat dalam format R/I/UPPKS. Register-register tersebut digunakan untuk mencatat hasil kegiatan bulanan anggota kelompok. Kemudian direkap dalam format Catatan (C/I/BKB/13, C/I/BKR/13, C/I/BKL/13, C/I/UPPKS/13) dilaporkan kepada PPKBD/Sub PPKBD dan kemudian sebagai sumber data laporan yang akan dikompilasi oleh PLKB/PKB tanggal 3 setiap bulannya dalam format C/I/Des-Dal/13 yang merupakan buku visum atau catatan petugas. Selanjutnya PLKB/PKB melaporkan seluruh hasil kegiatan di lini 21
lapangan ke Pengawas PLKB/Ka.UPT/Koordinator KB Kecamatan dalam format F/I/Dal/13 pada tanggal 5 setiap bulannya. Untuk mencatat kegiatan KIE oleh Toma-Toga digunakan format Register R/I/Toma-Toga/13 yang diisi oleh PLKB dan dilaporkan dalam format C/I/Des-Dal/13. b. Di Tingkat Kecamatan Hasil laporan kegiatan dari tingkat desa/kelurahan dikompilasi oleh PPLKB dalam format Rek.Kec.F/I/Dal/13 dan tanggal 7 setiap bulannya laporan tersebut dikirim ke SKPD Kabupaten dan Kota untuk diolah lebih lanjut. Selain itu laporan tersebut dikirim ke Camat. c. Di Tingkat Kabupaten dan Kota Laporan Rekapitulasi Rek.Kec.F/I/Dal/13 dari setiap kecamatan dikompilasi oleh SKPD KB kab/kota dalam format Rek.Kab.F/I/Dal/13 dan tanggal 10 setiap bulannya laporan tersebut dikirim ke provinsi untuk diolah lebih lanjut. Selain itu laporan tersebut dikirim ke Bupati/Walikota dan Mitra Kerja terkait serta diumpanbalikan ke masing-masing kecamatan. d. Di tingkat Provinsi Laporan Rekapitulasi Rek.Kab.F/I/Dal/13 dari setiap kab/kota dikompilasi oleh Perwakilan BKKBN Provinsi dan tanggal 15 setiap bulannya laporan tersebut dikirim ke BKKBN Pusat (cq. Ditlaptik). Selain itu laporan tersebut dikirim ke Gubernur dan Mitra Kerja terkait serta diumpanbalikan ke masing-masing Kabupaten dan Kota. e. Di Tingkat Pusat Laporan Rekapitulasi Rek.Prov.F/I/Dal/13 dari setiap provinsi dikompilasi oleh BKKBN Pusat setiap akhir bulan laporan tersebut dikirim ke komponen BKKBN Pusat dan Mitra Kerja di tingkat Pusat serta diumpanbalikan ke Perwakilan BKKBN Provinsi.
22
Berikut adalah alur mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan :
23
D. Rangkuman Pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana nasional adalah segala kegiatan mencatatan dan melaporkan potensi dan hasil kegiatan yang dilakukan oleh para pengelola/petugas KB/pencatatan dan pelaporan serta oleh para kader mengenai operasionalisasi program kependudukan dan keluarga berencana. Jenis register, kartu dan formulir yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan adalah sebagai berikut : 1. Di Tingkat Desa a. Di Kelompok Institusi Masyarakat PeDesaan 1) Kartu Data Potensi Sub PPKBD (K/0/Sub PPKBD/13) 2) Kartu Data Potensi PPKBD (K/0/PPKBD/13) 3) Kartu Data Potensi Kelompok KB (K/0/POK KB/13) 4) Kartu Data Potensi PKB dan PLKB (K/0/PKB/13) b. Di Kelompok Kegiatan Kegiatan BKB 1) Kartu Data Potensi Kelompok Kegiatan BKB (K/0/BKB/13) 2) Register Keluarga yang Mempunyai Balita (R/I/BKB/13) 3) Catatan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (C/I/BKB/13) c. Di Kelompok Kegiatan BKR 1) Kartu Data Potensi Kelompok Kegiatan BKR (K/0/BKR/13) 2) Register Keluarga yang Mempunyai Remaja (R/I/BKR/13) 3) Catatan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (C/I/BKR/13) d. Di Kelompok Kegiatan BKL 1) Kartu Data Potensi Kelompok Kegiatan BKL (K/0/BKL/13) 2) Register Keluarga yang Mempunyai Lansia (R/I/BKL/13) 3) Catatan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (C/I/BKL/13) e. Di Kelompok UPPKS 1) Kartu Data Potensi Kelompok UPPKS (K/0/UPPKS/13) 2) Register Kegiatan Kelompok UPPKS (R/I/UPPKS/13) 3) Catatan Kegiatan Kelompok UPPKS (C/I/UPPKS/13) f. g. h. i.
Register Pembinaan PUS dan Peserta KB bagi Seluruh Keluarga (R/I/PUS/13) Register Tokoh Agama, Masyarakat dan Adat (R/I/Toma-Toga-Toda/13) Catatan Kegiatan Tingkat Desa/kelurahan Pada PLKB (C/I/Des-Dal/13). Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Tingkat Desa/Kelurahan (F/I/Dal/13)
2. Di Tingkat Kecamatan a. b. c. d.
Kartu Data Potensi PPLKB (K/0/PPLKB/13) Kartu Data Potensi Kelompok PIK Remaja (K/0/PIK Remaja/13) Kartu Data Potensi Wilayah Kecamatan (K/O/Kec-Dal/13) Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Tingkat Kecamatan (Rek.Kec.F/I/Dal/13) 24
3. Di Tingkat Kabupaten dan Kota a. Rekapitulasi Data Potensi Wilayah Kecamatan Tingkat Kabupaten dan Kota (Rek.Kab. K/O/Kec-Dal/13) b. Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Tingkat Kabupaten dan Kota (Rek.Kab.F/I/Dal/13) 4. Di Tingkat Provinsi a. Rekapitulasi Data Potensi Wilayah Kecamatan Tingkat Provinsi (Rek.Prov. K/O/Kec-Dal/13) b. Laporan Bulanan Pengendalian Lapangan Tingkat Provinsi (Rek.Prov.F/I/Dal/13) E. Latihan 1. Jelaskan definisi pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana nasional! 2. Uraikan jenis–jenis register, kartu dan formulir yang dipergunakan dalam pencatatan dan pelaporan program pembangnan kependudukan dan keluarga berencana nasional!
25
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Untuk menunjang penyajian data dan informasi program KKB nasional secara cepat, tepat, dan akurat maka dilakukan suatu cara dalam pengumpulan data melalui suatu sistem pencatatan dan pelaporan program KKB nasional yang meliputi sub. sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi, sub. Sistem pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan dan sub. Sistem pendataan keluarga. Sistem pencatatan dan pelaporan program KKBPK dibuat bukan hanya sebagai bahan perencanaan dan alat monitoring program saja, melainkan juga sebagai bukti nyata (base evidence) serta akuntabilitas publik kepada masyarakat disekitar wilayah yang bersangkutan. Untuk memudahkan dan memfasilitasi kegiatan pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, ini disediakan berbagai instrumen berupa kartu, register, dan formulir berbagai jenis dan kegunaannya yang memuat berbagai hal yang berkaitan dengan potensi dan kegiatan, hasil kegiatan. Hal tersebut diatur dalam suatu mekanisme dan arus pencatatan dan pelaporan yang berjenjang dan berkesinambungan mulai dari tingkatan yang paling dasar sampai dengan tingkat pusat, sebagai berikut . Arus pencatatan pelaporan yang ada dan telah dirancang dan dilengkapi dengan instrumen pencatatan dan pelaporannya disampaikan secara berkala, baik bulanan maupun tahunan. B. Evaluasi Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang merupakan gabungan dari pertanyaan-pertanyaan bab-bab sebelumnya: 1. Jelaskan tentang dasar pemikiran yang melandasi pencatatan dan pelaporan program kependudukan, KB dan pembangunan kependudukan! 2. Sebutkan jenis–jenis dari sistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga.! 3. Jelaskan tujuan dari pencatatan dan pelaporan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga! 4. Jelaskan sasaran dari masing–masing subsistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga! 5. Sebutkan frekuensi dari pencatatan dan pelaporan program kependudukan, KB , dan pembangunan keluarga!
26
6. Uraikan jangkauan dari masing–masing subsistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga! 7. Uraikan alur pencatatan dan pelaporan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga! 8. Uraikan jenis–jenis register, kartu dan formulir yang dipergunakan dalam pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga!
27
DAFTAR ISTILAH
Dalam sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi program KB Nasional ini banyak dipergunakan istilah–istilah khusus, yaitu sebagai berikut : Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi adalah suatu kegiatan mencatat dan melaporkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh Faskes KB Pemerintah maupun Swasta, serta Dokter/Bidan Praktek Mandiri sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. Peserta KB Baru adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran. Peserta KB Baru Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) adalah pasangan usia subur dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi, dan atau yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran. Peserta KB Aktif adalah peserta KB yang sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi secara terus menerus tanpa diselingi kehamilan. Pelayanan Peserta KB Ulang adalah tindakan kepada peserta KB, meliputi pemberian kontrasepsi ulang, pencabutan dan pemasangan ulang IUD dan Implan, pelayanan ganti cara, penanganan kasus komplikasi berat, dan penanganan kasus kegagalan, dengan penjelasan sebagai berikut: Pemberian Kontrasepsi Ulang adalah pelayanan kepada peserta KB dengan memberikan kontrasepsi ulang untuk Pil, Suntikan, dan Kondom;
Pelayanan Pencabutan IUD dan Implan adalah tindakan pelayanan pencabutan IUD dan Implan yang disebabkan habis masa pemakaian.
Pelayanan Pemasangan Ulang IUD dan Implan adalah pemasangan ulang kontrasepsi IUD dan Implan dengan alasan komplikasi, habis masa pemakaian, ganti jenis IUD dan Implan;
Pelayanan Ganti Cara adalah pemberian pelayanan jenis metode kontrasepsi baru yang berbeda dengan metode kontrasepsi yang dipakai sebelumnya oleh peserta KB, karena alasan tertentu dan bukan karena alasan setelah melahirkan/keguguran.
Pelayanan Komplikasi Berat adalah pelayanan terhadap gangguan kesehatan akibat pemakaian alat kontrasepsi, yang harus dilayani secara intensif dan perlu rawat inap di Rumah Sakit;
Pelayanan Kegagalan adalah pelayanan terhadap terjadinya kehamilan pada peserta KB yang masih memakai kontrasepsi; 28
Pelayanan Peserta KB Ulang KPS dan KS I adalah tindakan kepada peserta KB dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, meliputi pemberian kontrasepsi ulang, pelayanan pemasangan ulang IUD dan Implan, pelayanan ganti cara, penanganan kasus komplikasi berat, penanganan kasus kegagalan, dan pencabutan Implan dan IUD. Pelayanan Faskes KB adalah semua kegiatan pelayanan kontrasepsi di Faskes KB baik berupa pelayanan statis maupun pelayanan tim mobile. Pelayanan Statis adalah pelayanan KB yang diberikan di tempat pelayanan yang menetap atau tidak bergerak, yang tergolong bentuk pelayanan statis ialah pelayanan yang dilakukan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, serta fasilitas pelayanan kesehatan TNI, POLRI, Swasta (IBI), dan LSOM termasuk organisasi keagamaan (Muhammadiyah dan NU). Pelayanan Tim Mobil adalah pelayanan dalam bentuk tim mobil dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari unsur BKKBN, Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi (IBI, PKMI, IDI, POGI), organisasi keagamaan (Muhammadiyah dan NU) maupun TNI, POLRI, untuk menjangkau sasaran di tempat terdekat dengan tempat tinggal klien. Pelayanan mobil diprioritaskan pada daerah yang secara geografis sulit dijangkau dan aksesibilitas ke tempat pelayanan statis sangat rendah dan minimal. Pelayanan tim mobil dapat dilaksanakan oleh tim mobil yang ada di Kabupaten dan Kota atau tim mobil dari provinsi, atau pada keadaan tertentu dapat saja tim mobil dari kabupaten lain digunakan untuk pelayanan antar kabupaten. Koordinasi tim mobil antar provinsi dapat dikoordinasi oleh BKKBN Pusat sedangkan untuk tim mobil antar Kabupaten dan Kota dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab provinsi. Pelayanan Rutin adalah pelayanan KB yang diberikan untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, yang diselenggarakan pada jam buka pelayanan seperti biasa (rutin), di semua unit pelayanan KB yang ada. Pelayanan Bakti Sosial KB adalah pelayanan KB dalam bentuk pelayanan bakti sosial KB sesuai standar kualitas pelayanan statis, dilaksanakan melalui pemanfaatan agenda momen strategis berskala nasional dan daerah/lokal yang diselenggarakan bersama mitra kerja secara sinergis. Pada tingkat nasional pelayanan tersebut adalah pelayanan yang berkaitan dengan bulan Bakti PKK, IBI, TNI, POLRI, NU, Muhammadiyah, dan kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas), Hari Kependudukan Sedunia, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Hari Kesehatan, dan hari-hari besar lainnya. Pada tingkat lokal dapat dikaitkan dengan kejadian penting di daerah, misalnya dalam rangka peringkatan hari jadi provinsi atau Kabupaten dan Kota tertentu. Oleh karena itu, penetapan untuk pelayanan bakti sosial pelayanan KB dan kesehatan reproduksi pada momen strategis untuk tingkat daerah dapat dilakukan oleh penanggung jawab program KB dan kesehatan reproduksi di Kabupaten dan Kota. Pelayanan Khusus adalah pelayanan KB dalam bentuk pelayanan khusus dan dilakukan pada sasaran khusus, misalnya penduduk miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, penduduk yang bertempat tinggal di daerah kumuh, penduduk di tempat pengungsian atau daerah konflik dan lain-lain. Pelayanan khusus dapat bersifat insidental atau rutin, tergantung kepentingan penduduk tersebut. Untuk itu, bentuk-bentuk pelayanan khusus 29
perlu dilaksanakan dengan memilih model-model yang memberikan hasil yang efektif dan efisien. Faskes KB adalah fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas pelayanan kesehatan dasar atau di Rumah Sakit (RS), dikelola oleh pemerintah termasuk TNI dan Polri maupun swasta dan Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) serta telah terdaftar di dalam data K/0/KB.
Faskes KB Sederhana adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB yang meliputi: konseling, pemberian Pil KB, Suntik KB, kondom, penanggulangan efek samping dan komplikasi sesuai dengan kemampuan serta upaya rujukan. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB sederhana ini adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Faskes KB Lengkap adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB seperti pada fasilitas kesehatan KB sederhana ditambah dengan pemberian pelayanan KB: pemasangan/pencabutan Implan, pemasangan/pencabutan IUD dan atau pelayanan MOP. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB lengkap ini adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Faskes KB Sempurna adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB seperti pada fasilitas kesehatan KB lengkap ditambah dengan pemberian pelayanan KB MOW. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB sempurna ini adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
Faskes KB Paripurna adalah fasilitas yang mampu memberikan pelayanan KB seperti pada fasilitas kesehatan KB sempurna ditambah dengan pemberian pelayanan rekanalisasi dan penanggulangan infertilitas. Yang termasuk dalam fasilitas kesehatan KB paripurna ini adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Lingkup Pelayanan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Konseling Pemberian Kondom Pelayanan metode Pil KB Pelayanan metode Suntik KB Pelayanan metode IUD/ Implan Pelayanan metode Vasektomi/MOP Pelayanan metode Tubektomi/MOW Rekanalisasi dan penanggulangan Infertilitas Penanggulangan Efek Samping (sesuai kemampuan) dan upaya rujukan
Faskes KB Sederhana √ √ √
Faskes KB Lengkap √ √ √
Faskes KB Sempurna √ √ √
Faskes KB Paripurna √ √ √
√
√
√
√
-
√
√
√
-
√
√
√
-
-
√
√
-
-
-
√
√
√
√
√
30
Dokter/Bidan Praktek Mandiri adalah dokter atau bidan yang melaksanakan praktik secara mandiri/perorangan. Petugas Penghubung Dokter/Bidan Praktek Mandiri adalah PLKB/PKB atau petugas yang ditunjuk sebagai pengumpul data hasil pelayanan kontrasepsi oleh Dokter/Bidan Praktek Mandiri yang berada di wilayah kerjanya. Status Faskes KB adalah status pemilikan atau pengelolaan Faskes KB yang dibedakan atas 2 (dua) macam pemilikan, yaitu : Pemerintah dan Swasta.
Faskes KB Pemerintah adalah Faskes KB yang dikelola dan dibiayai oleh Pemerintah. Misalnya : Faskes KB milik Pemerintah/Pemda (seperti Puskesmas/Rumah Bersalin/ Rumah Sakit), Faskes KB milik TNI, Faskes KB milik POLRI, dan Faskes KB milik instansi pemerintah lainnya. Faskes KB Swasta adalah Faskes KB yang dikelola dan dibiayai oleh Swasta dan atau LSOM. Misalnya : Faskes KB milik NU, Faskes KB milik Muhammadiyah, Faskes KB milik PGI, Faskes KB milik PERDHAKI, Faskes KB milik Walubi, Faskes KB milik Hindu, Faskes KB milik Perusahaan, dan Faskes KB milik Swasta lainnya.
Faskes KB Induk adalah Faskes KB Pemerintah (Puskesmas) yang mempunyai wilayah kerja/binaan Dokter dan Bidan Praktek Mandiri serta Faskes KB Jejaring yang memberikan pelayanan KB. Informed Consent adalah lembar persetujuan tertulis yang ditandatangani klien calon peserta KB/Keluarganya, untuk dilakukan tindakan medik dalam pelayanan kontrasepsi, terutama peserta KB yang memilih metode MOW, MOP, IUD dan Implan, yang berguna melindungi secara hukum dan etika profesi bagi Peserta KB dan Provider (Petugas Pelayanan KB). Daerah Khusus adalah daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan (terdiri dari 183 kabupaten di Indonesia yang daftarnya terdapat pada lampiran di belakang) meliputi :
Daerah Tertinggal adalah daerah (desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten dan Kota) yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.
Daerah Terpencil adalah daerah (desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten dan Kota) yang karena letak dan atau kondisi alam memiliki kesulitan, kekurangan atau keterbatasan prasarana dan sarana perhubungan, pelayanan kesehatan, persediaan kebutuhan 9 bahan pokok, serta kebutuhan sekunder lain, yang menimbulkan kesulitan bagi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut.
Daerah Perbatasan adalah daerah (desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten dan Kota) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan negara tetangga, baik perbatasan darat dan laut. 31
Daerah Kepulauan adalah suatu gugus pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat.
Desa/Kelurahan Siaga adalah suatu kondisi masyarakat tingkat desa/kelurahan yang memiliki kemampuan dalam menemukan permasalahan yang ada, kemudian merencanakan dan melakukan pemecahannya sesuai potensi yang dimilikinya, serta selalu siap siaga dalam menghadapi masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan. Kriterianya adalah desa/kelurahan tersebut memiliki minimal 1 (satu) Pos Kesehatan Desa/Kelurahan (Poskesdes/ Poskeskel) dengan tenaga minimal 1 (satu) orang bidan dan 2 (dua) orang kader. KB Pasca Persalinan adalah upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan metode/alat/obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan. KB Pasca Keguguran adalah upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat atau obat kontrasepsi setelah mengalami keguguran sampai dengan kurun waktu 14 hari. WAP (Wireless Application Protocol) adalah suatu protocol aplikasi yang memungkinkan internet dapat diakses oleh handphone menuju handphone atau client WAP lainnya. Dengan adanya WAP, berbagai informasi dapat diakses setiap saat hanya dengan menggunakan handphone. WAP Gateway adalah sebuah aplikasi yang berbasiskan WAP yang dapat digunakan untuk melaporkan data hasil pelayanan jumlah peserta KB Baru dan peserta KB baru pasca persalinan/pasca keguguran. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah Badan Pemerintah yang menyelenggarakan program jaminan sosial secara universal coverage termasuk pelayanan KB bagi seluruh pasangan usia subur (PUS). Masyarakat Pedesaan (IMP) adalah wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program Keluaga Berencana Nasional di tingkat desa/kelurahan, dusun/RW dan RT ke bawah seperti PPKBD, Sub-PPKBD, kelompok KB dan kelompok-kelompok kegiatan (POKTAN) yang merupakan bagian dari kegiatan kelompok KB. PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) adalah wadah organisasi di tingkat desa/kelurahan yang diketuai oleh seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat desa/kelurahan atau yang setara. PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Klasifikasi Dasar adalah apabila PPKBD tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan pembagian tugas sudah ada kecuali bila kepengurusannya tunggal dan disesuaikan dengan kondisi wilayahnya), Pertemuan (belum rutin, belum ada rencana kerja, belum ada notulen), KIE dan Konseling (melakukan KIE kepada masyarakat), Pencatatan, Pendataan dan 32
Pemetaan Sasaran (masih sederhana), Pelayanan Kegiatan (masih sederhana, meliputi: pelayanan ulang alkon, penyaluran alkon kondom, rujukan, minimal ada satu Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan salah satu dari upaya kemandirian atau tidak ada sama sekali). PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Klasifikasi Berkembang, adalah apabila PPKBD tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi pembagian tugas yang jelas kecuali bila kepengurusannya tunggal dan disesuaikan dengan kondisi wilayahnya), Pertemuan (rutin bulanan, ada rencana kerja, ada notulen), KIE dan Konseling sudah ada (melakukan KIE dan KIP/K), Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan (sudah mengikuti pola R/R), Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan ulang alkon, penyaluran alkon kondom, rujukan, UPPKS, minimal ada dua Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan dua dari kegiatan upaya kemandirian). PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Klasifikasi Mandiri, adalah apabila PPKBD tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi dengan seksi-seksi), Pertemuan (rutin bulanan, berjenjang, ada rencana kerja, dan ada notulen), KIE dan Konseling sudah ada (melakukan KIE dan KIP/K), Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan (sudah mengikuti pola R/R dan sudah ada tindak lanjut), Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan ulang alkon, penyaluran alkon mandiri, rujukan, UPPKS, minimal ada tiga Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan semua kegiatan upaya kemandirian). Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa), adalah wadah organisasi di tingkat dusun/RW yang diketuai oleh seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Dusun/RW atau yang setara. Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Klasifikasi Dasar, adalah apabila Sub PPKBD tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan pembagian tugas sudah ada), Pertemuan (belum rutin, belum ada rencana kerja, belum ada notulen), KIE dan Konseling (melakukan KIE kepada masyarakat), Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran (masih sederhana), Pelayanan Kegiatan (masih sederhana, meliputi: pelayanan ulang alkon, penyaluran alkon kondom, rujukan, minimal ada satu Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan salah satu dari upaya kemandirian atau tidak ada sama sekali). Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Klasifikasi Berkembang, adalah apabila Sub PPKBD tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi pembagian tugas yang jelas), Pertemuan (rutin bulanan, ada rencana kerja, ada notulen), KIE dan Konseling sudah ada (melakukan KIE dan KIP/K), Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan (sudah mengikuti pola R/R), Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan ulang alkon, penyaluran alkon kondom, rujukan, UPPKS, minimal ada dua Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan dua dari kegiatan upaya kemandirian). Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Klasifikasi Mandiri, adalah apabila Sub PPKBD tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian 33
(kepengurusan sudah dilengkapi dengan seksi-seksi), Pertemuan (rutin bulanan, berjenjang, ada rencana kerja, dan ada notulen), KIE dan Konseling sudah ada (melakukan KIE dan KIP/K), Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan (sudah mengikuti pola R/R dan sudah ada tindak lanjut), Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan ulang alkon, penyaluran alkon mandiri, rujukan, UPPKS, minimal ada tiga Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan semua kegiatan upaya kemandirian). Kelompok Keluarga Berencana (KB) adalah kelompok dalam wadah organisasi yang anggotanya terdiri dari seluruh keluarga dalam suatu Rukun Tetangga yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Rukun Tetangga. Adapun kegiatannya meliputi bidang Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi (KB/KR) dan Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Keluarga (KS/PK). Kelompok Keluarga Berencana (KB) Klasifikasi Dasar, adalah apabila Kelompok KB tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan pembagian tugas sudah ada), Pertemuan (belum rutin, belum ada rencana kerja, belum ada notulen), KIE dan Konseling (melakukan KIE kepada masyarakat), Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran (masih sederhana), Pelayanan Kegiatan (masih sederhana, meliputi: pelayanan ulang alkon, penyaluran alkon kondom, rujukan, minimal ada satu Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan salah satu dari upaya kemandirian atau tidak ada sama sekali). Kelompok Keluarga Berencana (KB) Klasifikasi Berkembang, adalah apabila Kelompok KB tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi pembagian tugas yang jelas), Pertemuan (rutin bulanan, ada rencana kerja, ada notulen), KIE dan Konseling sudah ada (melakukan KIE dan KIP/K), Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan (sudah mengikuti pola R/R), Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan ulang alkon, penyaluran alkon kondom, rujukan, UPPKS, minimal ada satu Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan dua dari kegiatan upaya kemandirian). Kelompok Keluarga Berencana (KB) Klasifikasi Mandiri, adalah apabila Kelompok KB tersebut telah melaksanakan peran: Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi dengan seksi-seksi), Pertemuan (rutin bulanan, berjenjang, ada rencana kerja, dan ada notulen), KIE dan Konseling sudah ada (melakukan KIE dan KIP/K), Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan (sudah mengikuti pola R/R dan sudah ada tindak lanjut), Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan ulang alkon, penyaluran alkon mandiri, rujukan, UPPKS, minimal ada tiga atau empat Bina Keluarga), Upaya Kemandirian (melaksanakan semua kegiatan upaya kemandirian). Pengawas PLKB (PPLKB) adalah perangkat daerah yang tugasnya memonitor dan memfasilitasi PKB/PLKB yang berkedudukan di tingkat kecamatan. PKB/PLKB adalah penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB yang ditempatkan di desa binaannya untuk mencari peserta KB baru dan membina peserta KB aktif serta membuat laporan kepada Pengawas PLKB di tingkat kecamatan. Petugas KB desa/kelurahan adalah petugas yang mengelola program KB di tingkat desa/kelurahan yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PLKB, contohnya adalah PLKB honorer, PLKB kontrak, dan PLKB sukarelawan. 34
Kelompok Kegiatan (Poktan), adalah wadah kegiatan Program KB Nasional yang berkaitan dengan Penundaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Keluarga yang menjadi Sasaran Kelompok Kegiatan (Keluarga yang mempunyai anak Balita, Keluarga yang mempunyai anak Remaja, dan Keluarga yang mempunyai Lanjut Usia). Keluarga yang mempunyai balita yang menjadi sasaran, adalah keluarga yang mempunyai anak usia di bawah lima thun (balita) yang ada di wilayah binaan kelompok BKB tersebut. Catatan : Bila keluarga balita mempunyai anak balita lebih dari satu balita, maka yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan dicatat hanya pada sasaran kelompok keluarga balita anak tertua, hal ini karena materi yang diikuti akan lebih lengkap, dan tidak mungkin akan hadir dalam waktu yang bersamaan dengan kelompok umur anak lainnya. (masuk dalam tata cara pengisian formulir). a. Keluarga yang mempunyai remaja yang menjadi sasaran, adalah keluarga yang mempunyai anak usia sekolah dan atau remaja (usia anak 10-24 tahun) yang kegiatannya dilakukan oleh keluarga untuk meningkatkan bimbingan/pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah di wilayah binaan kelompok BKR tersebut. b. Keluarga yang mempunyai lansia atau keluarga lansia yang menjadi sasaran, adalah keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang sudah memasuki usia lanjut (60 tahun ke atas), atau keluarga yang sudah lanjut (usia 60 tahun ke atas) yang ada di wilayah binaan kelompok BKL tersebut. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak balita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui rangsangan/stimulasi baik secara fisik, mental, sosial emosional dan intelektualnya. Kelompok BKB aktif, adalah kelompok BKB yang melakukan kegiatan pertemuan dengan menggunakan materi dan media dan menyampaikan hasil kegiatannya kepada PPKBD/Sub PPKBD pada pertemuan kader tingkat desa/kelurahan. Anggota BKB aktif, adalah orangtua dan atau anggota keluarga lainnya yang hadir dalam pertemuan kelompok BKB.
Kelompok BKB Klasifikasi Dasar, adalah bila pengurusnya hanya ada 1 orang, jumlah kader 1 orang per kelompok umur dan yang sudah dilatih minimal 50%, cakupan kesertaan BKB 50%, pertemuan penyuluhan minimal 1 kali perbulan, Buku Petunjuk Teknis ada tapi belum lengkap, media penyuluhannya belum ada, media interaksi BKB belum dimanfaatkan, 35
pencatatan dan pelaporan belum dilaksanakan, pemantauan tumbuh kembang belum dilaksanakan, keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain belum dilaksanakan, dan belum ada pendanaan dari masyarakat. Kelompok BKB Klasifikasi Berkembang, adalah bila pengurusnya ada 1-2 orang, jumlah kader 1-2 orang per kelompok umur dan yang sudah dilatih 50-75%, cakupan kesertaan BKB 50-75%, pertemuan penyuluhan 1-2 kali per bulan, buku pedoman ada lengkap, media penyuluhannya ada, media interaksi BKB sudah dimanfaatkan, pencatatan dan pelaporan dilaksanakan belum teratur, pemantauan tumbuh kembang dilaksanakan dengan cara sendiri, keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain ada rencana dilaksanakan, dan pendanaan dari masyarakat kurang dari 50. Kelompok BKB Klasifikasi Paripurna, adalah bila pengurusnya ada lebih dari 2 orang, jumlah kader lebih dari 2 orang per kelompok umur dan yang sudah dilatih lebih dari 75%, cakupan kesertaan BKB lebih dari 75%, pertemuan penyuluhan lebih dari 2 kali per bulan, buku pedoman ada lengkap dan ada pengembangan, media penyuluhannya ada (baku dan pengembangan), media interaksi BKB sudah dimanfaatkan dan dikembangkannya, pencatatan dan pelaporan dilaksanakan dengan teratur, pemantauan tumbuh kembang dilaksanakan dengan KKA/Kartu Tumbuh Kembang, keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain sudah dilaksanakan, dan pendanaan dari masyarakat lebih dari 50%. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), adalah wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak dan remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja. Kelompok BKR Aktif, adalah kelompok BKR yang melakukan kegiatan pertemuan dengan menggunakan materi dan media dan menyampaikan hasil kegiatannya kepada PPKBD/Sub PPKBD pada pertemuan kader tingkat desa/kelurahan. Anggota BKR Aktif, adalah orangtua dan atau anggota keluarga lainnya yang hadir dalam pertemuan kelompok BKR. Kelompok BKR Klasifikasi Dasar, adalah bila pengurusnya hanya ada 1 orang, jumlah kader/fasilitator 2 orang dan yang sudah dilatih minimal 50%, pertemuan penyuluhan minimal 1 kali perbulan tetapi belum ada konseling, pusat informasi dan pelayanan belum ada konselor, buku pedoman ada tapi belum lengkap, media penyuluhannya belum ada, media interaksi BKR belum dimanfaatkan, keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain belum dilaksanakan, dan belum ada pendanaan dari masyarakat. Kelompok BKR Klasifikasi Berkembang, adalah bila pengurusnya ada 1-2 orang, jumlah kader/fasilitator 3-4 orang dan yang sudah dilatih 50-75%, pertemuan penyuluhan 1-2 kali per bulan dan sudah ada konseling, pusat informasi dan pelayanan sudah ada konselor, buku pedoman ada lengkap, media penyuluhannya ada, media interaksi BKR sudah dimanfaatkan, keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain belum dilaksanakan, dan pendanaan dari masyarakat kurang dari 50%.
36
Kelompok BKR Klasifikasi Paripurna, adalah bila pengurusnya lebih dari 2 orang, jumlah kader/fasilitator lebih dari 4 orang dan yang sudah dilatih lebih dari 75%, pertemuan penyuluhan lebih dari 2 kali per bulan dan sudah ada konseling, pusat informasi dan pelayanan sudah ada konselor, buku pedoman ada lengkap dan ada pengembangan, media penyuluhannya sudah ada pengembangan, media interaksi BKR sudah dimanfaatkan dan ada pengembangan, keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain sudah dilaksanakan, dan pendanaan dari masyarakat lebih dari 50%. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), merupakan kelompok kegiatan untuk membina keluarga lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelompok BKL Aktif, adalah kelompok BKL yang melakukan kegiatan pertemuan dengan menggunakan materi dan media dan menyampaikan hasil kegiatannya kepada PPKBD/Sub PPKBD pada pertemuan kader tingkat desa/kelurahan. Anggota BKL Aktif, adalah orangtua dan atau anggota keluarga lainnya yang hadir dalam pertemuan kelompok BKL. Kelompok BKL Klasifikasi Dasar, adalah bila pengurusnya hanya ada 1 orang, jumlah kader/fasilitator 2 orang dan yang sudah dilatih minimal 50%, pertemuan penyuluhan minimal 1 kali perbulan tetapi belum ada konseling, pusat informasi dan pelayanan belum ada konselor, buku pedoman ada tapi belum lengkap, media penyuluhannya belum ada, media interaksi BKL belum dimanfaatkan, keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain belum dilaksanakan, dan belum ada pendanaan dari masyarakat. Kelompok BKL Klasifikasi Berkembang, adalah bila pengurusnya ada 1-2 orang, jumlah kader/fasilitator 3-4 orang dan yang sudah dilatih 50-75%, pertemuan penyuluhan 1-2 kali per bulan dan sudah ada konseling, pusat informasi dan pelayanan sudah ada konselor, buku pedoman ada lengkap, media penyuluhannya ada, media interaksi BKL sudah dimanfaatkan, keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain belum dilaksanakan, dan pendanaan dari masyarakat kurang dari 50%. Kelompok BKL Klasifikasi Paripurna, adalah bila pengurusnya lebih dari 2 orang, jumlah kader/fasilitator lebih dari 4 orang dan yang sudah dilatih lebih dari 75%, pertemuan penyuluhan lebih dari 2 kali per bulan dan sudah ada konseling, pusat informasi dan pelayanan sudah ada konselor, buku pedoman ada lengkap dan ada pengembangan, media penyuluhannya sudah ada pengembangan, media interaksi BKL sudah dimanfaatkan dan ada pengembangan, keterpaduan dan pengembangan dengan kegiatan lain sudah dilaksanakan, dan pendanaan dari masyarakat lebih dari 50%. Pembinaan Ketahanan Keluarga, adalah upaya menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya agar harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. 37
Keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan Bina Keluarga, adalah keluarga yang ikut dalam kelompok kegiatan Bina Keluarga yang bersangkutan. Keluarga yang menjadi anggota hadir dalam Pertemuan/Penyuluhan, adalah keluarga yang menjadi anggota salah satu kelompok kegiatan Bina Keluarga, yang hadir dalam pertemuan/penyuluhan dari kelompok Bina Keluarga yang bersangkutan selama satu bulan. Pertemuan/Penyuluhan, adalah proses melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Program Pembangunan dan Kependudukan, KB dan KS untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program KB Nasional untuk berpartisipasi. Advokasi dan KIE Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga dilakukan melalui pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh maupun melalui forum-forum pertemuan yang ada. Pemberdayaan ekonomi keluarga, adalah sebagai kegiatan yang terpadu dan menyeluruh didalam program Kependudukan dan KB Nasional untuk meningkatkan kemampuan keluarga melalui usaha ekonomi dalam rangka mengantarkan keluarga menjadi keluarga kecil yang sejahtera dan mandiri. Modal adalah segala sesuatu berupa dana, peralatan, pengetahuan, informasi, keterampilan dan lain-lain dari berbagai sumber yang digunakan untuk menggerakan usaha ekonomi produktif. Bantuan Pinjaman Modal, adalah dana dan atau peralatan yang dipinjamkan secara bergulir sampai dengan saat ini untuk melakukan usaha kelompok atau masing-masing anggota kelompok. Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), adalah wadah kegiatan ekonomi yang beranggotakan keluarga, terutama Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I), yang saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga kecil bahagia sejahtera. Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan UPPKS yang sedang menggunakan bantuan modal, adalah anggota UPPKS yang saat ini sedang menggunakan bantuan modal sebagai usaha ekonomi produktif. Anggota Kelompok Kegiatan UPPKS Yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif, adalah anggota kelompok yang melakukan kegiatan usaha untuk menghasilkan barang atau jasa termasuk kegiatan simpan pinjam dan kegiatan pemasaran dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga. Keluarga, adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
38
Keluarga Sejahtera, adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Seluruh Keluarga, adalah jumlah seluruh tahapan keluarga dari KPS, KS I, KS II, KS III dan KS III+. Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Keluarga Sejahtera Tahap I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (socio psychological needs), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana. KB-Tempat Kerja adalah tempat kerja (perusahaan, kantor, dan fasilitas umum lainnya) yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk klinik, poliklinik, dan rumah sakit, serta pusat kegiatan lainnya yang dapat diintegrasikan dengan Program Kependudukan dan KB. Motivator KB-Tempat Kerja adalah seseorang atau sekelompok orang dalam tempat kerja (perusahaan, kantor, dan fasilitas umum lainnya) yang secara sukarela dan atas ijin pimpinan tempat kerja, berperan secara aktif melakukan/mengelola Program Kependudukan dan KB. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, adalah orang-orang yang dihormati dan disegani di desa/kelurahannya, karena aktivitas dalam kelompoknya, kecakapan-kecakapan dan sifatsifat tertentu yang dimilikinya dan mempunyai pengetahuan, pemahaman dan kepedulian terhadap program Kependudukan dan KB. Orang-orang yang dikategorikan tokoh masyarakat antara lain:
Pemimpin lembaga keagamaan di desa/kelurahan Pemuka agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) Tokoh Adat / Pimpinan Adat Orang yang punya pengetahuan yang luas tentang adat dan sosial budaya Pemimpin masyarakat (Kepala Desa, Lurah) Pemimpin Organisasi Kemasyarakatan (Badan Permusyawarahan Desa, Lembaga Pembangunan Masyarakat, Badan Musyawarah Desa/ Kelurahan) Penyuluh Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) BP4, KUA, dan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Guru agama Pimpinan pengurus pesantren Pimpinan Organisasi Agama di desa/kelurahan
39
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Yang Melakukan Advokasi dan KIE adalah: Orang-orang yang dihormati dan disegani di desa/kelurahannya, karena aktivitas dalam kelompoknya, memiliki kecakapan dan sifat-sifat tertentu, memiliki pengetahuan, pemahaman dan kepedulian, serta melakukan penggerakan dan penyuluhan tentang program Kependudukan dan KB Nasional. Penyuluhan oleh PLKB/PKB/Petugas KB desa adalah suatu langkah kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga dapat diadopsi oleh masyarakat. KIE Kit adalah suatu unit alat peraga anatomi alat reproduksi, lembar balik, contoh alat kontrasepsi, VCD animasi proses pembuahan dan VCD sosialisasi kontrasepsi. KIE dengan menggunakan KIE Kit adalah kegiatan penyuluhan yang menggunakan sebagian atau seluruh alat bantu yang terdapat dalam KIE Kit. PPA (Portable Public Address) adalah sarana penyuluhan/KIE KB berupa alat pengeras suara elektronik yang mudah dibawa berkeliling ke lokasi sasaran. MUPEN KB (Mobil Unit Penerangan Keluarga Berencana) adalah kendaraan roda empat yang didalamnya berisi peralatan elektronik (audio visual) dan berfungsi sebagai kendaraan penyuluhan dan KIE KB. MUPEN KB Provinsi, adalah kendaraan roda empat yang didalamnya berisi peralatan elektronik (audio visual) dan berfungsi sebagai kendaraan penyuluhan dan KIE KB di tingkat provinsi. MUPEN KB Kabupaten dan Kota, adalah kendaraan roda empat yang didalamnya berisi peralatan elektronik (audio visual) dan berfungsi sebagai kendaraan penyuluhan dan KIE KB di tingkat Kabupaten dan Kota. Rapat Koordinasi, adalah adalah forum evaluasi, perencanaan, dan pembentukan kesepakatan pelaksanaan Program Kependudukan dan KB, dipimpin oleh Camat yang dilaksanakan minimal sebulan sekali, dengan peserta terdiri dari petugas dan pengelola KB Kecamatan dan Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis), tim operasional kecamatan dalam penggarapan program Kependudukan dan KB secara khusus atau dipadukan dengan pembahasan program pembangunan lainnya. Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakor Kecamatan) adalah forum evaluasi, perencanaan, dan pembentukan kesepakatan pelaksanaan Program Kependudukan dan KB Nasional, dipimpin oleh Camat yang dilaksanakan minimal sebulan sekali, dengan peserta terdiri dari petugas dan pengelola KB Kecamatan dan Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis), tim operasional kecamatan dalam penggarapan program Kependudukan dan KB secara khusus atau dipadukan dengan pembahasan program pembangunan lainnya di kecamatan. Rapat Koordinasi Desa/Kelurahan (Rakor Desa/Kelurahan) adalah forum evaluasi, perencanaan, dan pembentukan kesepakatan pelaksanaan Program Kependudukan dan KB Nasional, dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah yang dilaksanakan minimal sebulan sekali, dengan peserta terdiri dari unsur pengelola KB, seperti PLKB/PKB/Petugas KB Desa, PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB yang mempunyai kelompok kegiatan (poktan) dan 40
Kelompok Kerja Teknis (pokjanis), tim operasional desa dalam penggarapan program Kependudukan dan KB secara khusus, atau dipadukan dengan pembahasan program pembangunan lainnya di desa/kelurahan. Kegiatan TKBK (Tim KB Keliling) adalah kegiatan Tim KB yang terdiri dari unsur KIE, pelayanan kontrasepsi dan atau pelayanan integrasi yang dilakukan dalam satu rangkaian gerak untuk menggarap sasaran yang sama. Frekuensi TKBK dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan, adalah gerak TKBK dari kecamatan ke desa/kelurahan yang dilakukan oleh Tim KB kecamatan, dengan cara perhitungan frekuensi sama dengan jumlah desa/kelurahan yang telah dikunjungi oleh TKBK kecamatan tersebut. Frekuensi TKBK dari Kabupaten dan Kota ke Kecamatan, adalah gerak TKBK dari Kabupaten dan Kota ke kecamatan yang dilakukan oleh Tim KB Kabupaten dan Kota, dengan cara perhitungan frekuensi, sama dengan jumlah kecamatan yang telah dikunjungi oleh TKBK dari Kabupaten dan Kota tersebut. Frekuensi TKBK dari Provinsi ke Kabupaten dan Kota, adalah gerak TKBK dari provinsi ke Kabupaten dan Kota yang dilakukan oleh Tim KB provinsi dengan cara perhitungan frekuensi sama dengan jumlah Kabupaten dan Kota yang telah dikunjungi oleh TKBK provinsi tersebut. Contoh : Satu tim TKBK Kecamatan mengunjungi satu desa/kelurahan = 1 kali gerak Satu tim TKBK Kecamatan mengunjungi dua desa/kelurahan = 2 kali gerak Dua tim TKBK Kecamatan mengunjungi satu desa/kelurahan = 2 kali gerak Catatan: Rangkaian Gerak tidaklah berarti bahwa TKBK tersebut harus melakukan kegiatan KIE, pelayanan kontrasepsi dan atau pelayanan integrasi secara bersama-sama, tetapi dapat juga dilakukan secara terpisah asal masih dalam satu rangkaian gerak. Pasangan Usia Subur (PUS), adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. PUS Bukan Peserta KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini tidak sedang menggunakan salah satu alat kontrasepsi dikarenakan: 1. Hamil 2. Ingin Anak Segera adalah Pasangan Usia Subur (PUS), yang belum punya anak atau punya anak pertama berumur minimal 3 tahun, menginginkan anak kurang dari 2 tahun. 3. Ingin Anak Ditunda adalah pasangan suami-istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun dan sedang tidak menggunakan kontrasepsi, masih menginginkan anak tetapi ditunda (2 tahun ke atas). 41
4. Tidak Ingin Anak Lagi adalah pasangan suami-istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun tidak menginginkan anak lagi. Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) adalah suatu wadah kegiatan program GenRe dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja/mahasiswa yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja/ mahasiswa serta kegiatankegiatan penunjang lainnya Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M) Tahap Tumbuh adalah PIK Remaja/Mahasiswa yang telah memberikan materi dan isi pesan tentang 8 fungsi keluarga, pendewasaan usia perkawinan (PUP), Triad KRR, keterampilan hiduf (life skill). Kegiatan dilakukan di tempat PIK R/M, bentuk aktifitas bersifat penyadaran (KIE) di dalam PIK R/M, menggunakan media cetak (majalah dinding, leaflet, poster dll). Dukungan sarana, prasarana dan SDM yaitu ada ruang khusus, memiliki papan nama dengan ukuran minimal 60 x 90 cm, mempunyai struktur pengurus dan 2 orang pendidik sebaya yang sudah dilatih/orientasi (8 fungsi keluarga, pendewasaan usia perkawinan, TRIAD KRR dan keterampilan hidup). Memiliki kerjasama dengan stakeholder di lingkungannya missal lurah/kades dan TOMA untuk PIK R/M jalur kemasyarakatan, TOGA untuk PIK R/M jalur keagamaan, Kepala sekolah, Dekan Direktur Akademi jalur sekolah, umum/agama dan perguruan tinggi, puskesmas/pustu terdekat dengan PIK R/M sebagai tempat rujukan medis. Menjalin kemitraan dengan mitra kerja (organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, kemahasiswaan, organisasi profesi dan kesiswaan). Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) Tahap Tegak adalah PIK Remaja/ Mahasiswa yang telah memenuhi kriteria Tahap Tumbuh, disamping itu memberikan materi khusus yang dikuasai oleh pengelola/pendidik sebaya (PS)/konselor sebaya (KS) yaitu keterampilan advokasi dan KIE. Kegiatan selain dilakukan di dalam juga di luar PIK R/M dalam bentuk pemberian informasi misal melalui dialog interaktif di radio dan TV, penyuluhan dan pembinaan, konseling, penyelenggaraan seminar, road show ke sekolah lain, pameran, pentas seni dan lain-lain, menggunakan media cetak missal majalah dinding, leaflet, poster dan elektronik missal radio, TV dan website. Melakukan pencatatan dan pelaporan rutin. Melakukan kegiatan yang dapat menarik minat remaja untuk datang ke PIK R/M misal misalnya jambore remaja, lintas alam/outbond, bedah buku, bedah film, bimbingan belajar siswa, studi banding, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan kesenian dan olahraga, lomba-lomba, buka puasa bersama, bercocok tanam, beternak dsb. Dukungan sarana, prasarana dan SDM yaitu ada ruang khusus, memiliki papan nama dengan ukuran minimal 60 x 90 cm, mempunyai struktur pengurus dan 4 orang pendidik sebaya yang sudah dilatih/orientasi (8 fungsi keluarga, pendewasaan usia perkawinan, TRIAD KRR dan keterampilan hidup) serta 2 orang konselor sebaya yang sudah dilatih tentang materi pengetahuan dasar konseling, lokasi di komunitas remaja/mahasiswa (mudah diakses dan disukai oleh remaja. Memiliki kerjasama dengan stakeholder di lingkungannya missal lurah/kades dan TOMA untuk PIK R/M jalur kemasyarakatan, TOGA untuk PIK R/M jalur keagamaan, Kepala sekolah, Dekan Direktur Akademi jalur sekolah, umum/agama dan perguruan tinggi, puskesmas/pustu terdekat dengan PIK R/M sebagai tempat rujukan medis. Memperoleh pembinaan dan fasilitasi dari pemprov/pemkab//pemkot, kepal sekolah, rector/dekan, direktur akademi, TOGA/TOMA, puskesmas/pustu, dll. Menjalin kemitraan 42
dengan mitra kerja (organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, kemahasiswaan, organisasi profesi dan kesiswaan). Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) Tahap Tegar adalah PIK Remaja/ Mahasiswa yang telah memenuhi kriteria Tahap Tegak disamping itu pengelola/pendidik sebaya (PS)/konselor sebaya (KS) melakukan pengembangan materi sesuai kebutuhan PIK R/M (missal gender). Kegiatan dilakukan selain di dalam dan di luar PIK R/M dalam bentuk pemberian informasi missal melalui dialog interaktif di radio dan TV, penyuluhan dan pembinaan, konseling, penyelenggaraan seminar, road show ke sekolah lain, pameran, pentas seni dan lain-lain. Menggunakan media cetak missal majalah dinding, leaflet, poster dan elektronik missal radio, TV dan website. Melakukan kegiatan yang dapat menarik minat remaja untuk datang ke PIK R/M misal misalnya jambore remaja, lintas alam/outbond, bedah buku, bedah film, bimbingan belajar siswa, studi banding, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan kesenian dan olahraga, lomba-lomba, buka puasa bersama, bercocok tanam, beternak dsb. Melakukan pelayanan lain sesuai kebutuhan remaja (pemeriksaan gigi, konsultasi kecantikan, konsultasi gizi. Terlibat dalam kegiatan sosial misalnya pelayanan kesehatan, kebersihan lingkungan dan dan kampanye perilaku hidup berwawasan kependudukan (PHBK) dan lain lain. Dukungan sarana, prasarana dan SDM yaitu ada ruang khusus, memiliki papan nama dengan ukuran minimal 60 x 90 cm, mempunyai struktur pengurus dan 4 orang pendidik sebaya yang sudah dilatih/orientasi (8 fungsi keluarga, pendewasaan usia perkawinan, TRIAD KRR dan keterampilan hidup) serta 4 orang konselor sebaya yang sudah dilatih tentang materi pengetahuan dasar konseling. Lokasi di komunitas remaja/mahasiswa (mudah diakses dan disukai oleh remaja) memiliki hotline/sms konseling, memiliki perpustakaan, memiliki sarana dan prasarana jaringan internet serta akses terhadap jejaring social (facebook, twiter, dll). Memiliki kerjasama dengan stakeholder di lingkungannya missal lurah/kades dan TOMA untuk PIK R/M jalur kemasyarakatan, TOGA untuk PIK R/M jalur keagamaan, Kepala sekolah, Dekan Direktur Akademi jalur sekolah, umum/agama dan perguruan tinggi, puskesmas/pustu terdekat dengan PIK R/M sebagai tempat rujukan medis. Memiliki mitra kerja antara lain dengan organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan kesiswaan, komite sekolah.
43
