MODERNISASI, PENINGKATAN JARINGAN, ATAU ATAU REHABILITASI IRIGASI? KONSEP DAN PENGALAMAN PENGALAMAN EMPIRIK PENGELOLAAN PENGELOLAAN IRIGASI DALAM MENDUKUNG MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL Lolly Martina Martina Martief & Adji Krisbandono Krisbandono Pusat Litbang Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Balitbang PU
PENDAHULUAN
S
ejak tahun 1960an, irigasi telah menjadi tulang punggung pembangunan sektor pertanian sekaligus pendukung ketahanan pangan pada hampir seluruh negara berkembang di dunia, termasuk Indonesia. Namun sejak satu dasawarsa terakhir telah terjadi pengurangan laju luasan jaringan irigasi yang sangat signifikan. Bahkan hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa diantara sejumlah negara di Asia, Indonesia memiliki persentase luas irigasi teknis terendah dibandingkan dengan luas lahan pertaniannya (Tambunan, 2006:15). Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya proses pengurangan luas 1 ini. Salah seorang pakar yang meneliti isu ini adalah Oi (1997). Ia menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pengurangan luas jaringan irigasi tersebut antara lain karena minimnya ketersediaan pendanaan untuk pembangunan dan pengelolaan pengelolaan irigasi serta semakin tingginya tingginya persaingan ketersediaan air antarsektor. Dalam makalah lain, Styles & Marino (2002) menyatakan bahwa secara umum aspek teknis, finansial, manajemen, serta sosial/kelembagaan memegang peranan penting dalam rangka memperbaiki kinerja jaringan irigasi. Setelah melakukan penelitian pada 16 (enam belas) proyek irigasi di beberapa negara kurang berkembang ( less developed countries), mereka mengajukan argumen bahwa salah satu upaya untuk 1
Padahal menurut hasil Expert Consultation dalam Modern rniz izat atio ion n of of Irr Irrig igat atio ion n Sch Schem emes es – Past Past “Mode Experiences and Future Options ” di Bangkok pada 26 – 29 Nove Novembe mberr 1996 1996 menunj menunjukk ukkan an bahwa bahwa lahan lahan pertanian beririgasi berkontribusi dalam memenuhi 40% kebutuhan pangan di kawasan Asia.
meningkatkan kinerja proyek-proyek irigasi tersebut adalah melalui modernisasi irigasi. Baru-baru ini pelbagai kalangan seperti praktisi, pejabat, dan akademisi yang mendalami irigasi di Indonesia tengah memperdebatkan konsep modernisasi irigasi. Banyak yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang meragukan applicability konsep ini untuk menjawab tantangan pengembangan dan pengelolaan irigasi yang semakin besar. Apalagi ditambah dengan target pencapaian ketahanan pangan berupa surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 2014.. Untu Untukk itu, itu, paper ini bertujuan untuk menyelami konsep modernisasi irigasi, mempelajari best practices maupun failures penerapan modernisasi di beberapa daerah di Indonesia Indonesia dan dan negara negara lain, lain, serta melak melakukan ukan analisis relevansi konsep ini jika dibandingkan dengan produk peraturan terkait SDA dan iriga irigasi si yang yang sudah sudah ada. ada.
MODERNISASI: MODERNISASI: DEFINISI DAN LINGKUP
Pada Pada tahun tahun 1996 1996,, FAO (Food and Agriculture Organization) mensponsori pertemuan antar pakar di Bangkok. Bangkok. Dalam Dalam pertemuan pertemuan tersebut tersebut disepakati bahwa definisi modernisasi irigasi adalah: "a process of technical and managerial upgrading of irrigation schemes combined with institutional reforms, if required, with the objective to improve resource utilisation (labour, water, economic, environmental) and (FAO, 1997) 1997). water delivery service to farms” (FAO,
Selain itu, ICID ( International Commission on Irrigation and Drainage) juga mendefinisikan modernisasi irigasi sebagai:
Hal Hal | 1
“the process of improving and enhancing an existing project to meet new performance criteria.” According to the ICID perception, the process includes changes in existing facilities, operational procedures, management, and institutional aspects. These changes are designed to enhance economic and social benefits of the users and the region” (Price, 1999).
Dari kedua definisi tersebut, terlihat jelas bahwa tujuan utama dilakukannya modernisasi irigasi adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumberdaya (yang terdiri dari SDM, air, ekonomi, serta lingkungan) dan layanan pemberian air ke lahan pertanian dengan tujuan akhir untuk meningkatkan manfaat sosial ekonomi, baik bagi pemakai air maupun wilayah/daerah irigasi yang bersangkutan secara luas. Namun dalam praktiknya konsepsi ini sering disalahartikan bahwa modernisasi irigasi selalu identik dengan teknologi tinggi dan otomatisasi mesin yang memerlukan biaya besar. Padahal menurut Zaccaria (2011),
pengelolaan irigasi modern sebenarnya merupakan upaya merespon kebutuhan pemakai –yang dalam hal ini adalah petani– dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi sumberdaya dan teknologi yang ada. Bahkan banyak studi menunjukkan bahwa perbaikan pengelolaan jaringan irigasi dapat terwujud tanpa investasi fisik yang besar (lihat Murray-Rust & Snellen, 1993 dalam Zaccaria, 2011).
Untuk itu, satu prinsip yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bagaimana membedakan pengertian “ modernisasi”, “rehabilitasi”, “peningkatan jaringan irigasi”, berikut definisi serta lingkup operasionalnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kebingungan, baik dari sisi pelaksana/inisiator program, maupun petani sebagai pemanfaat. Jika terjadi perbedaan persepsi dan pemahaman, dikhawatirkan akan berdampak pada kurang-siapnya pelaksana dan pemanfaat program dalam mengimplementasikan modernisasi. Untuk lebih detailnya diuraikan pada tabel berikut.
Tabel 1. Perbedaan Istilah Modernisasi, Rehabilitasi, dan Peningkatan Jaringan Istilah
Modernisasi jaringan irigasi
Rehabilitasi jaringan irigasi
Definisi dan Lingkup •
•
•
•
•
Peningkatan jaringan irigasi
•
Dari definisi yang dikeluarkan oleh FAO (1997), diperoleh bahwa kata kunci dari “modernisasi” adalah peningkatan kapasitas teknis, manajerial serta reformasi kelembagaan guna meningkatkan efektivitas penggunaan sumberdaya (SDM, air, ekonomi, dan lingkungan) serta alokasi air ke lahan/petak sawah. Kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula Kewenangan rehabilitasi jaringan primer dan sekunder pada pemprov dan pemkab. P3A dapat berperan serta sesuai kemampuannya Rehabilitasi jaringan tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A Prioritasi kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan, luas pelayanan yang terpengaruh, keterbatasan pembiayaan, serta besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan. Data diperoleh dari penelusuran jaringan. Meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yangsudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayananpada jaringan irigasi yang sudah ada denganmempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
•
P3A bertanggungjawab melakukan peningkatan jaringan irigasi tersier.
•
Tujuan: memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau Hal | 2
Istilah
Definisi dan Lingkup
meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semiteknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan lining saluran. •
•
Pemeliharaan jaringan irigasi Keberlanjutan sistem irigasi
•
•
•
•
Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan Desain harus mencakup pedoman OP jaringan irigasi Upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Keandalan (supply dan alokasi) air, melalui pembangunan waduk, bendungan, dll Keandalan prasarana, melalui peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi (OP dan rehabilitasi) Peningkatan pendapatan petani, melalui diversifikasi dan modernisasi usaha tani
Sumber: FAO (1997), PP No. 20 tahun 2006
PENGALAMAN MODERNISASI IRIGASI INDONESIA DAN BERBAGAI NEGARA
DI
a) Modernisasi Irigasi DI Sidorejo
DI Sidorejo terletak di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, termasuk satu sistem irigasi Kedung Ombo. DI ini dibangun pada pertengahan dasawarsa 80’an dan mengairi lahan seluas 5.200 ha. Salah satu karakteristik DI Sidorejo adalah rancang bangun pengontrol hilir di jaringan utama memakai pintu-pintu otomatis terapung. Sedangkan di jaringan sekunder dilakukan dengan pengontrol hulu dan pintu-pintu otomatis terapung. Permasalahan mulai muncul setelah dukungan dana O&P irigasi tidak sesuai dengan kebutuhan. Sistem saluran di beberapa tempat di dalam jaringan utama menjadi rusak sehingga menyebabkan persyaratan-persyaratan pelaksanaan pengontrol hilir seperti debit dan jeluk muka air rancang bangun tak dapat terpenuhi. Persoalan ini diperberat lagi dengan beberapa masalah, yaitu sedimentasi, berkurangnya debit air dari Waduk kedung Ombo, serta rendahnya mutu bangunan sehingga memperparah kerusakan sistem jaringan yang terjadi.
Akibat dari semua itu, masalah pengambilan air juga tidak sesuai dengan jadwal sehingga mengakibatkan adanya perusakan dan pencurian bangunan pintu-pintu otomatis (Arif & Murtiningrum, 2003). Tidak adanya dukungan pendanaan secara sepadan menyebabkan teknologi yang telah diperkenalkan menjadi tidak berlanjut.
b) Pengembangan Rancang Bangun Irigasi Mikro di Kabupaten Gunung Kidul
Tim Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (FTP UGM) dengan dukungan Hitachi Foundation Jepang pada tahun 1992 telah mengenalkan berbagai rancang bangun irigasi mikro tetes dan curah di Dusun Bandung, Kab. Gunung Kidul. Pengenalan didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat dapat memakai sistem irigasi mikro yang dirancang dengan memakai bahan yang mudah diperoleh di sekitar wilayah mereka, murah, efisien serta efektif. Pengenalan dilakukan selama dua tahun. Pemanfaatan teknologi terhenti setelah dua tahun dengan alasan bahwa masyarakat masih belum siap (canggung) dengan Hal | 3
sistem rancang bangun, serta tidak adanya dukungan institusi karena pengenalan teknologi tidak diikuti dengan sebagai pemberdayaan masyarakat pemakai teknologi baru (Susanto et al, 1993).
program irigasi.
peningkatan dan modernisasi
c) Modernisasi Jaringan Irigasi di Kerian Irrigation Scheme, Malaysia
Sekitar 20% peruntukan lahan Malaysia adalah sebagai lahan pertanian, dimana 2/3 untuk tanaman industri, sebagian besar karet dan minyak kelapa sedangkan pertanian padi seluas 660.000 Ha (2% dari luas area). Pertanian akan terus memainkan peran penting dalam perekonomian Malaysia. Pertanian beririgasi menghasilkan tanaman pangan berupa beras, sayuran dan pangan ternak maupun tanaman bunga yang bernilai tinggi. Produksi beras, sebagai makanan pokok penduduk malaysia dipusatkan pada daerah penghasil beras guna mencapai 65% tingkat swasembada beras. Sektor pertanian menyumbangkan 13,6% dari Produk Domestik Bruto pada tahun 1995. Sektor ini ditargetkan tumbuh sebesar 2,4% per tahun selama Rencana Pembangunan Malaysia VII (1996-2000). Pertumbuhan ini didasarkan pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan modernisasi. Di bawah Rencana Pembangunan Malaysia VII, pengembangan irigasi akan berlanjut. Pendanaan pusat akan dibatasi hanya pada 8 (delapan) area dengan penekanan akan peningkatan produksi beras. Pengembangan infrastruktur yang dilakukan antara lain pembangunan dam, stasiun-stasiun pompa dan pengembangan jalan inspeksi kanal, serta jalan transportasi hasil panen. Penekanan juga dilakukan terhadap manajemen SDA khususnya peningkatan efisiensi. efisiensi irigasi yang telah ada saat ini berkisar antara 35-45% dengan indeks produktivitas air sekitar 0,2 Kg/m3. Hal ini menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukannya
Gambar 1. Skema Kerian Irrigation Scheme (http://www.fao.org/DOCREP/003/X6959E/x695 9e0p.gif)
d) Modernisasi Irigasi di Zaohe Irrigation District, China
Irigasi telah memainkan peran penting di Cina karena terbatasnya lahan pertanian, jumlah penduduk yang besar dan terbatasnya sumber daya air. Pengembangan sumber daya air telah diberikan prioritas dan meraih pencapaian yang besar di bidang pemanfaatan sungai, kontrol banjir dan genangan air, pengembangan irigasi dan drainase, konservasi air dan tanah, dll. Area irigasi telah ditingkatkan dari 15,9 juta Ha pada tahun 1949 ke 50,4 juta ha pada tahun1995, yang merupakan 53% dari keseluruhan lahan pertanian di Cina. Pengembangan irigasi telah meningkatkan dengan pesat produksi pertanian di negara tersebut. Total produksi padi mencapai 466,57 juta Ton pada tahun 1995. Saat ini, 2/3 dari produksi padi berasal dari lahan beririgasi. Namun dari keberhasilan yang dicapai tersebut, tetap saja pembangunan irigasi di Cina menghadapi beberapa permasalahan antara lain: •
Kurangnya pasokan air di seluruh wilayah Cina, khususnya Cina Utara, dimana Hal | 4
sebagian besar curah hujan di wilayah Cina hanya 500 mm/tahun dengan distribusi yang tidak merata. Industri dan kebutuhan air perkotaan telah mengurangi lahan pertanian beririgasi rata-rata seluas 0,13 Ha. •
Sebagian besar proyek irigasi dibangun antara tahun 1950 – 1960 an dan sudah melampaui batas pakai.
Untuk itu, arahan kebijakan dan program yang diambil oleh pemerintah Cina kedepan antara lain dengan melakukan: •
•
•
•
•
Reformasi dan peningkatan investasi Percepatan reformasi kebijakan dalam bidang SDA
•
•
untuk
Pelibatan/partisipasi masyarakat
e) Kebijakan Nasional terkait Modernisasi Jaringan Irigasi di Hibob-hibob Irrigation Scheme , Filipina
Rata-rata curah hujan di Filipina 2.360 mm, curah hujan bervariasi mulai 1.000 mm sampai lebih dari 4.000 mm. Area seluas 297.000 km2 dialiri 421 sungai dan aliranaliran kecil dalam jumlah besar. Ada 10 sungai utama dengan area drainase luas lebih dari 3.000 km 2 yang merupakan 28% dari luas daratan negara tersebut. Selama 25 tahun terakhir, pertanian di Filipina mengalami rata-rata pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan negaranegara Asean lainnya. Pertumbuhan yang lambat ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: investasi yang tidak memadahi, pengembangan teknologi yang rendah, infrastruktur yang terbatas, dan bencana alam. Agar pertanian Filipina dapat memenuhi kebutuhan globalisasi dan meningkatkan ketahanan pangan dalam bidang infrastruktur irigasi, karena keterbatasan investasi pada dekade sebelumnya. Maka prioritas diberikan untuk:
Menerapkan sistem yang baru untuk menghasilkan area irigasi tambahan
Konsep modernisasi irigasi yang diusulkan oleh Badan Irigasi Nasional ( National Irrigation Administration) Filipina adalah sebagai berikut : •
•
•
•
Sosialisasi penghematan air Penyusunan rencana induk rehabilitasi daerah irigasi
Merehabilitasi sistem eksisting untuk mencegah penurunan fungsi
•
•
•
Lapisan beton saluran irigasi Pemasangan alat kontrol dan ukur yang memadai pada jaringan kanal Pipa tanam untuk penyampaian air
distribusi
dan
Pintu air yang dioperasikan secara hidrolik/elektronik Penerapan secara luas sistem irigasi bertekanan tinggi (tetes, sistem sprinkler dan sistem kabut). Komputerisasi pengembangan irigasi dan operasi sistem Peningkatan sistem komunikasi dan informasi, serta peningkatan sistem drainase penggunaan air
Diperkirakan bahwa modernisasi akan dapat mempengaruhi sekurang-kurangnya 50% dari sistem yang ada sekarang setelah berjalan selama 10 tahun . Dari ilustrasi kelima kasus tersebut, dapat dihighlight bahwa terdapat beberapa poin mendasar yang perlu dijadikan perhatian dari ilustrasi keberhasilan dan kegagalan modernisasi irigasi. Permasalahan tersebut diantaranya adalah rendahnya efisiensi pemanfaatan air irigasi, minimnya ketersediaan air, keterbatasan pendanaan, hingga lawasnya usia bangunan dan jaringan irigasi. Intervensi/langkah-langkah yang diambil pemerintah pun relatif seragam; mulai dari melaksanakan rehabilitasi jaringan eksisting, melakukan otomatisasi pengoperasian pintu air, pelibatan masyarakat, dan lain sebagainya.
Hal | 5
MODERNISASI, PENINGKATAN ATAU REHABILITASI?
JARINGAN,
Dari pengalaman yang telah diilustrasikan, penulis ingin mengajak pembaca untuk merefleksikan pengalaman empiris di lapangan dengan konsep-konsep dan literatur mengenai modernisasi irigasi, serta peraturan perundangundangan yang ada. Sebagaimana diungkapkan oleh Zaccaria (2011), sebaiknya Indonesia tidak perlu terlalu “ latah” menerapkan konsep modernisasi irigasi. Karena studi telah membuktikan bahwa persepsi yang selama ini melekat dan dipahami segenap stakeholder terhadap terminologi “modernisasi” adalah teknologi tinggi dan otomatisasi mesin yang memerlukan investasi awal yang tinggi. Padahal teknologi yang dimaksud adalah teknologi berbasis kearifan lokal yang sudah ada di masing-masing wilayah beserta dukungan sumberdayanya. Tanpa perencanaan yang matang dan O&P yang optimal, besar kemungkinan pengalaman kegagalan modernisasi Irigasi DI Sidorejo dan di Gunung Kidul akan terjadi kembali. Di tengah-tengah keterbatasan pendanaan 2 infrastruktur , investasi yang mahal menjadi tidak bermanfaat karena terjadi perusakan dan pencurian, belum disiapkannya masyarakat petani dengan teknologi baru, serta rendahnya peran dan dukungan institusi di tingkat lokal. Bahkan pengalaman Filipina membuktikan bahwa manfaat modernisasi tidak dapat dirasakan dengan instan. Jika prasyarat seluruh komponen dipenuhi pun, efektivitasnya baru dapat diprediksi berjalan minimal 50% selama 10 tahun. Guna mengatasi polemik yang ada, Penulis berpendapat penting kiranya kita menyelami kembali beberapa regulasi terkait SDA dan irigasi yang ada. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam peraturan (UU No. 7/2004, PP No. 20/2006, Permen PU No. 32/PRT/M/2007)
tidak dikenal adanya istilah “modernisasi irigasi” (lihat tabel 1 untuk membedakan definisi). Lingkup dan fungsi yang termuat dalam istilah “modernisasi” tersebut sebetulnya sudah terwakili dengan “peningkatan jaringan” dan “rehabilitasi”, hanya saja masih banyak stakeholder baik di Pusat maupun di daerah yang belum memahami esensi dan prinsip-prinsip didalamnya. Sebagai contoh kecil, belum banyak pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang membentuk sekaligus memberdayakan peran Komisi Irigasi dalam pengembangan serta pengelolaan irigasi di wilayahnya. Pembinaan petani dan P3A juga dirasa belum optimal, sehingga kerap dijumpai petani menjual lahannya untuk kemudian bermigrasi dan mencari penghidupan di kota.
CATATAN PENUTUP
Melihat best practices, failures, dan ulasan di atas, penulis berargumen bahwa konsekuensi dari modernisasi irigasi sangatlah besar. Oleh karena itu jika Indonesia berkeinginan mengadopsi konsep ini, perlu pertimbangan sekaligus pemahaman mendalam mengenai prinsip dan konsekuensi yang akan muncul. Mengoptimalkan upaya-upaya yang termuat dalam peraturan dirasa merupakan opsi yang terbaik, selama pembenahan tata kelola ( governance) di berbagai tingkatan (pusat, provinsi, pemkab/kota, hingga masyarakat) terus di-improve. Pencapaian target ketahanan pangan nasional tentu tidak hanya tergantung pada penyediaan infrastruktur irigasi semata, tetapi juga harus disinergikan dengan teknologi pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas, peran lembaga keuangan lokal dan dunia usaha (melalui corporate farming , misalnya) dalam menjangkau akses dan mempermudah pembiayaan pengelolaan pertanian ke petani, serta paradigma dan kebijakan pembangunan 3
2
Laquian (2005:416) menambahkan bahwa investasi yang harus dibenamkan untuk pembangunan infrastruktur di kawasan metropolitan Asia sejak tahun 1995 hingga 2020 adalah sebesar USD 6,9 miliar.
3
Harian Kompas (6 Mei 2012) memberitakan semakin menyusutnya lahan pertanian di kawasan Cianjur Jawa Barat hingga hanya tinggal 350.148 hektar. Penyusutan tersebut diakibatkan karena Hal | 6
untuk tidak terlalu berorientasi ke kota melainkan ke desa ( rural development). Selain itu, beberapa peraturan terkait pengelolaan irigasi seperti PP No. 20/2006, Permen PU No. 30/PRT/M/2007, Permen PU No. 31/PRT/M/2007, Permen PU No. 32/PRT/M/2007, dan Permen PU No. 33/PRT/M/2007 sebetulnya sudah mencerminkan pemikiran yang maju dan fleksible mengikuti dinamisnya perkembangan lingkungan strategis. Untuk itu, harus lebih dioptimalkan implementasinya. Dan terakhir, dalam memenuhi besarnya tantangan pengelolaan dan pengembangan irigasi tidak cukup jika manajemen pengelolaannya dilakukan dengan pendekatan business as usual. Pemerintah selaku inisiator dan regulator harus memikirkan terobosan yang mampu menjembatani pencapaian target ketahanan pangan dengan mengedepankan aspek kesejahteraan petani dan kearifan lokalnya, namun juga tetap memperhatikan keterbatasan pendanaan pemerintah.
REFERENSI
Arif, S.S., 2003. Modernisasi Irigasi, Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) dan Kebutuhan Riset Tentang Irigasi di Masa Depan, Makalah disajikan dalam pertemuan singkat di Balai Besar Keteknikan Pertanian, Departemen pertanian, Jakarta, 12 Agustus 2003.
Mollinga, P. & Hong, G (2002). Survey on
Irrigation Modernization: Zaohe Irrigation District, FAO. Mollinga, P. & Hong, G (2002). Survey on
Irrigation Modernization: Zaohe Irrigation District, FAO.
Kodoatie, RJ. & Sjarief, R. (2008). Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu , Yogyakarta: Penerbit Andi. Kompas (2012). Lahan Beras Cianjur Bakal Makin Tergusur?, http://regional.kompas.com/read/2012/05/06 /20013222/Lahan.Beras.Cianjur.Bakal.Makin. Tergusur Laquian, A.(2005). Beyond Metropolis: The Planning and Governance of Asia's Mega Urban Regions, Washington: Woodrow Wilson Center Press. Oi. S. (1997). Introduction to modernization of irrigation schemes. dalam Modernization of irrigation schemes: past experiences and future options. Water report 12. Rome: FAO. Pasandaran, E. (2005). Irigasi di Indonesia: Strategi dan Pengembangan, Jakarta: Pustaka LP3ES. Permen PU No. 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif. Permen PU No. 31/PRT/M/2007 tentang Komisi Irigasi.
Arif, S.S. & Murtiningrum (2003). Survey on Irrigation Modernization Sidorejo Irrigation System (SIS) , FAO.
Permen PU No. 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
Asian Development Bank (2010). Indonesia: Critical Development Constraints , Country Diagnostics Studies, Manila: ADB.
Permen PU No. 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.
Edwards, R. W.et.al. (2000). “Community readiness: Research to practice”, Journal of Community Psychology, 28(3), 291-307. FAO (1997). Summary report: Modernization of irrigation schemes : past experiences and future options. Water Report 12. tingginya alih fungsi lahan untuk kepentingan nonpertanian.
PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Styles, S.W. & Marino, M.A (2002). Water Delivery Service as a Determinant of Irrigation Project Performance, Paper Presented at the July 21-28, 2002 18th ICID Congress. Montreal, Canada. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal | 7
Hal | 8
