BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kesehatan adalah impian semua penduduk di muka bumi ini, tak terkecuali Indonesia. Indonesia bahkan telah dua kali mencanangkan program Indonesia Sehat. Yang pertama pada 2010, dimana indikator untuk menuju ke arah Indonesia sehat masih belum terpenuhi dan kemudian diperbaharui menjadi Indonesia Sehat 2015 . Gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk mengjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat yang setinggitingginya di seluruh republik Indonesia. Gambaran masyarakat di Indonesia di masa depan atau visi yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan tersebut dirumuskan sebagai INDONESIA SEHAT 2015. Di penghujung abad lalu, Indonesia mengalami perubahan besar yaitu proses reformasi ekonomi dan demokratisasi dalam bidang politik. Tidak begitu lama kemudian, tepatnya pada tahun 2000, para pimpinan dunia bertemu di New York dan menandatangani “Deklarasi Milennium” yang berisi
komitmen
untuk
mempercepat
pembangunan
manusia
dan
pemberantasan kemiskinan. Komitmen tersebut diterjemahkan menjadi beberapa tujuan dan target yang dikenal sebagai Millennium Development Goals (MDGs). Pencapaian sasaran MDGs menjadi salah satu prioritas utama bangsa Indonesia. Pencapaian tujuan dan target tersebut bukanlah sematamata tugas pemerintah tetapi merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Bagi pemerintah, biasanya lebih mudah memperbaiki bidang pendidikan ketimbang kesehatan. Kemajuan dalam bidang pendidikan, umumnya berkat sekolah. Sementara perbaikan di bidang kesehatan, diperlukan lebih dari sekedar pelayanan yang efektif. Faktor lain, seperti apakah seseorang merokok, atau apakah ia memiliki pola makan baik,
1
berperan cukup signifikan. Meskipun demikian, apapun bidangnya, sangat mungkin untuk menetapkan target dan mengupayakan pencapainnya. Misalnya, kita dapat menetapkan target bahwa setiap orang bisa mendapatkan air minum yang bersih pada tahun tertentu. Begitu pula dalam pemberantasan malaria, demam berdarah atau mengatasi banjir dan kemacetan. Tentu saja, ada hal yang pencapaiannya memerlukan waktu lebih lama dibandingkan yang lain. Dalam rangka mewujudkan hal ini, kemudian dirumuskan 8 (delapan) Tujuan Pembangunan Milenium (Milennium Development Goals). Delapan tujuan umum, seperti kemiskinan, kesehatan, atau perbaikan posisi perempuan. Namun, dalam setiap tujuan terkandung “target-target” yang spesifik dan terukur. Melihat komitmen dari berbagai bangsa tersebut, pembangunan kesehatan di Indonesia juga menitikberatkan sasaran terhadap acuan yang digarap pada MDGs. Sehingga visi Indonesia 2015 dengan misi yang dirumuskan dalam empat komponen misi pembangunan, telah merumuskan tujuan kebijakan pembangunan kesehatan melalui paket program MDGs. Sehingga dalam makalah ini kami mengangkat topik mengenai menuju Indonesia sehat 2015/ Millenium Development Goals yang akan membahas secara rinci mengenai sasaran, waktu dan target yang terukur mengenai delapan paket rumusan pembangunan. B. Tujuan Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah: 1. Mengetahui visi misi pembangunan kesehatan 2. Mengetahui delapan rumusan MDGs yang merupakan tujuan pokok pembangunan kesehatan.
2
BABII PEMBAHASAN
Gambaran masyarakat di Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa dan Negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk mengjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat yang setinggi-tingginya di seluruh republik Indonesia. Gambaran masyarakat di Indonesia di masa depan atau visi yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan tersebut dirumuskan sebagai INDONESIA SEHAT 2015. Dengan adanya rumusan visi tersebut, maka lingkungan yang diharapkan pada masa depan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat yaitu lingkungan yang bebas dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolong menolong dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa. Perilaku masyarakat Indonesia sehat 2015 adalah perilaku proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah terjadinya resiko penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta berpartisipasi akif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya masyarakat mempunyai kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu. Layanan yang tersedia adalah layanan yang berhasil guna dan berdaya guna yang tersebar secara merata di Indonesia. Dengan demikian terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk dapat mewujudkan visi INDONESIA SEHAT 2015, ditetapkan empat misi pembangunan kesehatan sebagai berikut: 1. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil 3
kerja keras serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil kontribusi positif tersebut, harus dapat diupayakan masuknya wawasan kesehatan sebagai asas pokok program pembangunan. Dengan kata lain untuk dapat terwujunya INDONESIA SEHAT 2015, para penanggungjawab program pembangunan harus memasukkan pertimbanganpertimbangan kesehatan dalam semua kebijakan pembangunannya. Program pembangunan yang tidak berkontribusi positif terhadap kesehatan, seyogyanya tidak diselenggarakan. Untuk dapat terlaksananya pembangunan yang berwawsasankesehatan, adalah seluruh tugas yang berelemen dari sistem kesehatan untuk berperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional berwawasan. 2. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Kesehatan adalah tanggungjawab bersama dari setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun peran yang dimainkan pemerintah, tanpa kesadaran individu dan masyarakat untuk secara mandiri menjaga kesehatan mereka, hanya sedikit yang dapat dicapai. Perilaku yang sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, salah satu upaya kesehatan pokok atau misi sektor kesehatan adalah mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. 3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau mengandung makna bahwa salah satu tanggungjawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak semata-mata berada di tangan pemerintah, melainkan mengikutsertakan sebesar-besarnya peran aktif segenap anggota masyarakat dan berbagai potensi swasta.
4
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya mengandung makna bahwa tugas utama sektor kesehatan adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan segenap warga negaranya, yakni setiap individu, keluarga dan masyarakat Indonesia, tanpa meninggakan upaya menyembuhkan penyakit atau memulihkan kesehatan penderita. Untuk terselenggaranya tugas ini penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus diutamakan adalah yang bersifat promotif dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif. Agar dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat diperlukan pula terciptanya lingkungan yang sehat, dan oleh karena itu tugas-tugas penyehatan lingkungan harus pula lebih diprioritaskan. Kemudian mengenai tujuan kebijakan pembangunan nasional terekam secara rinci dalam suatu paket program MDGs. Sasaran pembangunan milenium (Millennium Development Goals atau MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsabangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000 tersebut. Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh
5
orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015. Deklarasi Millennium PBB yang ditandatangani pada September 2000 menyetujui agar semua negara: 1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan Target 1A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015. Target 1B : Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda. Target 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015. 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua Target 2A : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki laki maupun perempuan
di manapun dapat menyelesaikan pendidikan
dasar. 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Target 3A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2015, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 . 4. Menurunkan angka kematian anak Target 4A : Menurunkan angka kematian balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015. 5. Meningkatkan kesehatan ibu Target 5A : Menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015. Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada 2015 6
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya Target 6A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015. Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015. Target 6C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 7. Memastikan kelestarian lingkungan Target 7A : Memadukan
prinsip-prinsip
pembangunan
yang
berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program negaraserta mengakhiri kerusakan sumberdaya lingkungan yang hilang. Target 7B : Mengurangi laju hilangnya keragaman hayati, dan mencapai pengurangan yang signifikan pada 2015 Target 7C : Menurunkan separuh proporsi penduduk yang tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015 Target 7D : Mencapai peningkatan signifikan dalam kehidupan miskin di permukiman kumuh( minimal 100 juta) pada tahun 2020. 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Target 8A : Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminatif. Target 8D : Menangani utang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional untuk dapat mengelola utang dalam jangka panjang Target 8F : Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.
7
Dari delapan goals yang ditetapkan, lima goals yaitu MDG 1, 4, 5, 6 dan 7 terkait erat dengan kesehatan. MDG merupakan hasil kesepakatan lebih dari 180 Kepala Negara dan Pemerintah Anggota PBB tahun 2000. Kesepakatan untuk mencapai MDG bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Untuk Indonesia, sasaran MDG
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Renstra Kementerian Kesehatan 2010-2014 . Setiap negara yang berkomitmen dan menandatangani perjanjian diharapkan membuat laporan MDGs. Pemerintah Indonesia melaksanakannya dibawah koordinasi Bappenas dibantu dengan Kelompok Kerja PBB dan telah menyelesaikan laporan MDG pertamanya yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan rasa kepemilikan pemerintah Indonesia atas laporan tersebut. Laporan Sasaran Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya awal pemerintah untuk menginventarisasi situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian sasaran MDGs, mengukur, dan menganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan
pencapaian-pencapaian
ini
menjadi
kenyataan,
sekaligus
mengidenifikasi dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran-sasaran ini. Dengan tujuan utama mengurangi jumlah orang dengan pendapatan dibawah upah minimum regional antara tahun 1990 dan 2015, Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pencapaiannya lintas provinsi tidak seimbang. Kini MDGs telah menjadi referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalami kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai sasaran-sasaran ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga donor. Pencapaian MDGs di Indonesia akan dijadikan dasar untuk perjanjian kerjasama dan implementasinya di masa depan. Hal ini termasuk kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang
8
untuk negara berkembang sejalan dengan Deklarasi Jakarta mengenai MDGs di daerah Asia dan Pasifik (Bappenas, 2008). Untuk mewujudkan tercapainya target MDGs, terutama di bidang kesehatan, dirumuskanlah INDONESIA SEHAT 2015. Sasaran pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2015 adalah : a. Perilaku hidup sehat. Meningkatnya
secara
bermakna
jumlah
ibu
hamil
yang
memeriksakan diri dan melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan, jumlah bayi yang memperoleh imunisasi lengkap, jumlah yang memperoleh ASI eksklusif, jumlah anak balita yang ditimbang setiap bulan, jumlah pasangan usia subur (PUS), peserta keluarga berencana (KB), jumlah penduduk dengan makan dengan gizi seimbang, jumlah penduduk yang memperoleh air bersih, jumlah penduduk buang air besar dijamban, jumlah pemukiman bebas vector dan rodent, jumlah rumah yang mempunyai syarat kesehatan, jumlah penduduk berolahraga, dan istirahat teratur, jumlah keluarga dengan komunikasi internal dan eksternal, jumlah keluarga yang menjalankan ajaran agama dengan baik, jumlah penduduk yang tidak merokok dan tidak minum-minuman keras, jumlah penduduk yang tidak berhubungan seks diluar nikah serta jumlah penduduk yang menjadi peserta JPKM. b. Lingkungan sehat Meningkatnya secara bermakna jumlah wilayah/kawasan sehat, tempat-tempat umu sehat, tempat pariwisata sehat, tempat kerja sehat, rumah dan banguna sehat, sarana sanitasi, sarana air minum,sarana pembungan limbah, serta berbagai standard an peraturan perundang-undangan yang mendukung terwujudnya lingkungan sehat. c. Upaya kesehatan Meningkatkan secara bermakna jumlah sarana kesehatan yang bermutu, jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan, penggunaan obat generik dalam pelayanan kesehatan, penggunaan obat secara rasional, memanfaatkan pelayanan promotif dan preventif, biaya kesehatan yang
9
dikelola secara efisien, serta ketersediaan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. d. Manajemen pembangunan kesehatan Meningkatnya secara bermakna sistem informasi pembangunan kesehatan, kemampuan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, pembangunan kesehatan, kepemimpinan dan manajemen kesehatan, peraturan perundangundangan yang mendukung pembangunan kesehatan, kerjasama lintas program dan sektor. e. Derajat kesehatan Meningkatnya secara bermakna umur harapan hidup, menurunya angka kematian ibu dan bayi, menurunnya angka kesakitan beberapa penyakit penting, menurunya angka kecacatan dan ketergantungan serta meningkatnya status gizi masyarakat, menurunya angka infertilitas. Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan melandaskan pada dasar-dasar tersebut diatas, maka penyelenggaraan upaya kesehatan perlu memperhatikan kebijakan umum yang dikelompokkan sebagai berikut: a. Meningkatkan kerjasama lintas sektor Untuk optimalisasi hasil pembangunan berwawasan kesehatan, kerjasama lintas sektor merupakan hal yang utama, dan karena itu perlu digalang serta mantapkan secara seksama, sosialisasi masalah-masalah kesehatan kepada sektor lain perlu dilakukan secara intensif dan berkala. Kerjasama lintas sektor haus mencakup pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian serta melandaskan dengan
seksama pada dasar-dasar
pembangunan kesehatan. b. Peningkatan perilaku, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan swasta Masyarakat dan swasta perlu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam kaitan ini perilaku hidup manusia sejak usia dini melalui berbagai kegiatan-kegiatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan, sehingga menjadi bagian dari norma hidup dan budaya masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kemandirian untuk hidup sehat. Peran 10
masyarakat dalam pembangunan kesehatan terutama melalui penerapan konsep pembangunan kesehatan masyarakat tetap didorong atau bahkan dikembangkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan serta kesinambungan upaya kesehatan. c. Peningkatan kesehatan lingkungan Kesehatan lingkungan perlu diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan, lingkungan yang sehat, yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Upaya ini perlu untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan pembangunan berwawasan kesehatan. Kesehatan lingkungan pemukiman, tempat kerja dan tempat-tempat umum serta tempat pariwisata ditingkatkan melalui penyediaan serta pengawasan mutu air yang memenuhi persyaratan terutama perpipaan, penerbitan tempat pembuangan sampah, penyediaan sarana pembuangan air limbah serta berbagai sarana sanitasi lingkunan lainnya. Kualitas air, udara dan tanah ditingkatkan untuk menjamin hidup sehat dan produktif sehingga masyarakat terhindar dari keadaan yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan. Untuk itu diperlukan peningkatan dan perbaikan peraturan perundangundangan, pendidikan lingkungan sehat sejak dari usia muda serta pembakuan standar lingkungan. d. Peningkatan upaya kesehatan Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta upaya khusus melalui pelayanan kemanusiaan dan darurat atau krisis. Selanjutnya, pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu terus menerus diupayakan. Dalam rangka mempertahankan status kesehatan masyarakat selama krisis ekonomi, upaya kesehatan diprioritaskan untuk mengatasi dampak krisis disamping tetap mempertahankan peningkatan pembangunan kesehatan. Perhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis
11
diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga miskin agar derajat kesehatannya tidak memburuk dan tetap hidup produktif. Pemerintah bertanggungjawab terhadap biaya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin. Setelah melewati krisis ekonomi status kesehatan masyarakat diusahakan ditingkatkan melaui pencegahan dan pengurangan morbiditas, mortalitas dan kecacatan dalam masyarakat terutama pada bayi, anak balita, dan wanita hamil, melahirkan dan masa nifas, melalui upaya peningkatan (promosi) hidup sehat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan serta pengobatan penyakit dan rehabilitasi. Prioritas utama diberikan kepada penanggulangan penyakit menular dan wabah cenderung meningkat. e. Peningkatan sumber daya kesehatan Peningkatan tenaga kesehatan harus menunjang seluruh upaya pembangunan kesehatan dan diarahkan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai pengembangan ilmu dan tekhnologi, beriamn dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, seta berpegang teguh pada pengabdian bangsa dan Negara dan etika prfesi. Pengembangan tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan atau daya guna tenaga dan penyediaan jumlah serta mutu tenaga kesehatan dari masyarakat dan pemerintah yang mampu melaksanakan pembangunan kesehatan. Dalam perencanaan tenaga kesehatan perlu diutamakan penentuan kebutuhan tenaga di berbagai Negara diluar negri dalam rangka globalisasi. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), yakni cara pelayanan kesehatan melaui pembayaran secara praupaya dikembangkan terus untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan kesehatan yang lebih merata dan bermutu dengan raga yang terkendali. JPKM diselenggarakan sebagai upaya bersama antara masyarakat, swasta, dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat.Tarif pelayanan kesehatan perlu disesuaikan atas dasar nilai jasa dan barang yang diterima oleh anggot masyarakat yang memperoleh pelayanan. Masyarakat yang tidak mampu akan dibantu melalui system JPKM yang disubsidi oleh pemerintah bersamaan dengan itu dikembangkan pula
12
asuransi sebagai pelengkap / pendamping JPKM. Pengembangan asuransi kesehatan berada dibawah pembinaan pemerintah dan asosiasi peransuran. Secara bertahap puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah akan dikelola secara swadana. f. Peningkatan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan perlu makin ditingkatkan terutama melalui peningkatan secara strategis dalam kerja sama antara sektor kesehatan dan sektor lain yang terkait, dan antara berbagai program kesehatan serta antara para pelaku dalam pembangunan kesehatan sendiri. Manajemen upaya kesehatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian diselengarakan secara sistematik untuk menjamin upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh. Manajemen terebut didukung oleh sistem informasi yang handal guna menghasilkan pengambilan keputusan dan cara kerja yang efisien. Sistem informasi tersebut dikembangkan secara komprehensif diberbagai tingkat administrasi kesehatan sebagai
bagian
dari
pengembangan
administrasi
modern.
Organisasi
departemen kesehatan perlu disesuaikan kembali dengan fungsi – fungsi : regulasi, perencanaan nasional, pembinaan dan pengawasan. g. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan Penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan akan terus dikembangkan secara terarah dan bertahap dalam rangka menunjang upaya kesehatan, utamanya untuk mendukung perumusan kebijaksanaan, membantu memecahkan masalah kesehatan dan mengatasi kendala didalam pelaksanaan program kesehatan. Penelitian dan pengembangan kesehatan akan terus dikembangkan melalui jaringan kemitraan dan di desentralisasikan sehingga menjadi bagian penting dari pembanguna kesehatan daerah. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, gizi, pendayagunan obat, pengembangan obat asli Indonesia, pemberantasan penyakit dan perbaikan lingkungan. Penelitian yang berkaitan dengan ekonomi kesehatan dikembangkan unutuk mengoptimalkan pemanfaatan pebiayaan kesehatan dari pemerintah dan
13
swasta, serta meningkatkan kontribusi pemerintah dalam pembiayaan kesehatan yang masih terbatas. h. Peningkatan lingkungan sosial budaya Selain berpengaruh positif globalisai juga menimbulkan perubahan sosial dan budaya masyarakat yang dapat berpengaruh negatif terhadap pembangunan kesehatan. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan kesehatan sosial dan budaya masyarakat melalui penungkatan sosio-ekonomi masyarakat, sehingga dapat mengambil manfaat yang sebesar – besarnya sekaligus meminimalkan dampak negatif dari globalisasi.
14
BAB IV KESIMPULAN
Tujuan pembangunan milenium merupakan agenda serius untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan tingkat kehidupan yang disetujui oleh para pemimpin dunia pada Millennium Summit (pertemuan tingkat tinggi Millenium) pada bulan September 2000. Dalam
mencapai
sasaran
pembangunan
milenium
(millennium
development goals/MDGs) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemerintah Indonesia, berbeda dengan Indonesia Sehat 2010, sasaran MDGs ada indikatornya serta kapan harus dicapai. Sasaran MDGs ini bisa dijadikan slogan “Indonesia Sehat di tahun 2015” sebagai pengganti slogan sebelumnya. Dalam visi ini Indonesia mempunyai delapan sasaran MDGs salah satunya yaitu mengurangi angka kematian bayi dan ibu pada saat persalinan. Maksud dari visi tersebut yaitu kehamilan dan persalinan di Indonesia berlangsung aman serta bayi yang akan dilahirkan hidup sehat, dengan misinya menurunkan kesakitan dan kematian maternal dan neonatal melalui pemantapan sistem kesehatan di dalam menghadapi persalinan yang aman. Sasaran MDGs yang lain yaitu menurunkan angka kelaparan (kurang gizi) menjadi setengahnya (50 persen) di tahun 2015 dibanding tahun 1996. Kemudian menurunkan angka kematian bayi dan balita, juga menjadi setengahnya dibanding tahun 1996. Lalu menurunkan angka kematian ibu sebanyak 75 persen, mengendalikan penularan penyakit menular, khususnya TBC dan HIV, sehingga pada tahun 2015 nanti jumlahnya tidak meningkat lagi tetapi justru menurun.
15
DAFTAR PUSTAKA
Millennium Development Goals 2000-2015. Diakses tanggal 6 April 2013. http://www.betterbytheyear.org/ Syafrudin, SKM. 2009. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Trans Info Media : Jakarta. UNV. 2011. Tujuan Pembangunan Milenium. Diakses tanggal 6 April 2013. http://www.undp.or.id/unv/id/resources_mdg.html Wikipedia.2011. Sasaran Pembangunan Milenium. Diakses tanggal 6 April 2013. http://id.wikipedia.org/wiki/Sasaran_Pembangunan_Milenium Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs. Indikator MDGs. Diakses tanggal 6 April 2013. http://mdgsindonesia.org/official/index.php/component/content/article/ Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs. Apa itu MDGs?. Diakses tanggal 6 April 2013. http://mdgsindonesia.org/official/index.php/component/content/article/
16
