METODE PELAKSANAAN
Metode
pelaksanaan
digunakan
sebagai
panduan
atau
monitoring jalannya pelaksanaan
pekerjaan bangunan, agar hasil yang dicapai sesuai dengan rencana, efektif dan efisien. Secara umum pekerjaan fisik ini meliputi pekerjaan : 1. Pekerjaan Persiapan a. Mobilisasi b. Pengukuran c.
Direksi Keet
d. Dokumentasi dan Administrasi e. Papan Nama Kegiata 2. Pekerjaan Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas A 3. Pekerjaan Perkerasan Lentur a. Pelapisan Aspal Resap Perekat ( Prime Coat ) b. Aspalt Treated Base ( ATB ) 4 CM c.
Penghamparan Lapis Tipis Aspal Beton ( LATASTON ) 3 CM
4. Acuan Pelaksanaan Pekerjaan : a. Mengikuti syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat pekerjaan ini b. Gambar-gambar yang dilampirkan pada rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan ini c.
Petunjuk-petunjuk atau saran-saran yang diberikan oleh direksi / konsultan pada waktu pekerjaan dilaksanakan
I.
PEKERJAAN PERSIAPAN
Pekerjaan persiapan adalah pekerjaan yang mecakup pemeriksaan lapangan, mobilisasi dan demobilisasi, kantor lapangan dan fasilitas, fasilitas pengujian, dan pelayanan pengujian serta logistik. 1) Pemeriksaaan Lapangan a. Menyediakan
personil
ahli
teknik
untuk
memperlancar
pelaksanaan pekerjaan sehingga diperoleh mutu, dan dimensi sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan b. Pada
awal
disertakan
pelaksanaan dalam
pekerjaan,
pelaksanaan
personil
suatu
tersebut
survei lapangan
harus yang
lengkap, dan menyiapkan laporan hasil survei lapangan untuk menentukan kondisi fisik,
struktur
perkerasan
lama,
fasilitas
danperlengkapan jalan, yang bersangkutan. Dengan demikian akan memungkinkan Direksi Pekerjaan melaksanakan revisi minor, dan menyelesaikan
serta
menerbitkan
detail
pelaksanaan
sebelum
kegiatan pelaksanaan dimulai. Selanjutnya personil tersebut harus disertakan dalam pematokan (staking out), survei seluruh proyek, investigasi dan pengujian bahan tanah, investigasi dan pengujian beton, dan rekayasa serta penggambaran untuk
menyimpan
dokumen rekaman proyek. Direksi Teknis dan Direksi Pekerjaan harus disertakan pada saat survei.
c.
Survei harus dilaksanakan dibawah pengawasan Direksi Teknis, yang harus menjamin bahwa semua
kondisi yang
ada
telah
dicatat
dengan baik dan teliti. Formulir pelaporan kondisi tersebut harus dalam format yang dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan 2) Pekerjaan Survei untuk peninjauan kembali Rancangan Penyedia Jasa harus mengerahkan personil tekniknya untuk melakukan survei lapangan, membuat laporan tentang kondisi fisik dan struktur dari perkerasan, selokan samping, gorong-gorong, jembatan dan struktur lainnya, serta perlengkapan jalan lainnya seperti rambu jalan, patok kilometer, pagar pengaman, dan
landscape awal. Pekerjaan
survei
lapangan ini harus dilaksanakan pada seluruh panjang panjang jalan dalam lingkup lingkup kontrak, tetapi tidak terbatas pada: a. Pengkajian Terhadap Persiapan dan Gambar
Penyedia Jasa harus Mempelajari gambar asli yang terdapat dalam dokumen kontrak dan berkonsultasi dengan Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknis sebelum pekerjaan survei dimulai. Gambar ini harus diantisipasi terhadap perubahan kecil pada alinyemen, ruas dan detail yang mungkin terjadi selama pelaksanaan.
Penyedia
Jasa
harus
melaksanakan
gambar rencana dan spesifikasi, keuntungan
atas
gambar rencana
setiap
atau
pekerjaan
dan tidak
kesalahan
perbedaan
sesuai
boleh
dengan
mengambil
atau kekurangan
antara
gambar
dalam
rencana
dan
spesifikasi. Penyedia Penyedia Jasa harus menandai dan memperbaiki memperbaiki setiap kesalahan
atau
kekurangan
pada
gambar
rencana
dengan
persetujuan Direksi Pekerjaan
Direksi Pekerjaan akan melakukan perbaikan dan interpretasi untuk melengkapi gambar rencana. rencana
yang
berhubungan
Setiap Setiap perbedaan dengan
dari
gambar
kondisi lapangan
yang
tidak terantisipasi, akan ditentukan dan disetujui secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan.
Penyedia Jasa dan Direksi Pekerjaan harus mencapai kesepakatan kesepakatan terhadap ketepatan atas setiap perubahan terhadap gambar rencana dalam kontrak ini.
b. Survei Kondisi Perkerasan dan Geometrik Jalan Penyedia Jasa Jasa harus melakukan
survei inventarisasi inventarisasi geometrik geometrik
jalan dan survei kondisi jalan atas persetujuan Direksi Pekerjaan. c.
Pekerjaan Pelaksanaan Survei
Setelah
Direksi
menerbitkan
Pekerjaan
menyelesaikan
revisi minor
dan
gambar kerja, Penyedia Jasa harus yakin bahwa juru
ukur telah dilengkapi dengan semua gambar kerja yang berisi informasi
paling mutakhir
tentang
lebar
perkerasan
yang
diperlukan dan potongan melintang standar. Semua pengukuran survei lapangan harus dicatat dalam buku catatan standar untuk survei lapangan. Lembar halaman yang terlepas tidak boleh digunakan.
Pemeriksaan Stasiun (Sta) pada setiap patok kilometer lama dengan menyiapkan sebuah denah yang menunjukkan secara pasti posisi
setiap
patok
kilometer
yang
berhubungan dengan
Sta
proyek. Dalam keadaan bagaimanapun, patok kilometer lama tidak boleh dipindah atau digeser selama periode kontrak, kecuali kalau mutlak dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan.
Pada
lokasi
perkerasan
pekerjaan atau
yang
akan
diadakan
perbaikan
tepi
pelebaran, penampang melintang asli dari jalan
lama harus diukur dan dicatat untuk perhitungan kuantitas.
Untuk
pengukuran
penyesuaian
semua
punggung
lapis
perata,
dan
jika
diperlukan
jalan, harus diadakan pengukuran profil
memanjang sepanjang sumbu jalan bersama dengan profil penampang melintang. d. Penetapan Titik Pengukuran dan Pematokan
Pada umumnya, alinyemen jalan lama, permukaan jalur lalu lintas (carriageway surface), dan patok kilometer lama harus menjadi patokan untuk memulai pekerjaan pemeliharaan rutin, kecuali bila diperlukan perubahan kecil pada alinyemen jalan, maka dalam hal ini diperlukan titik kontrol sementara yang akan diterbitkan oleh Direksi Pekerjaan dan data-data detailnya akan diserahkan kepada Penyedia Jasa untuk menentukan titik pengukuran pada alinyemen yang akan diubah.
Jika dipandang perlu menurut Direksi Teknis maka Penyedia Jasa harus melakukan survei secara akurat dengan memasang “Bench Mark” (BM) pada lokasi tertentu di sepanjang proyek untuk revisi minor terhadap gambar rencana, pengukuran ketinggian permukaan perkerasan atau penetapan titik pengukuran (setting out) yang akan dilakukan. BM permanen harus dibuat di atas tanah yang tidak mudah bergeser.
Penyedia Jasa harus memasang titik patok pelaksanaan yang menunjukkan garis dan ketinggian untuk pekerjaan perbaikan tepi perkerasan,
lebar
bahu,
dan
selokan
samping sesuai dengan
penampang melintang standar yang diberikan dalam gambar rencana dan harus mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan sebelum memulai
pelaksanaan
pekerjaan. Jika menurut Direksi Pekerjaan
diperlukan perubahan pada sebelum
maupun
setiap
sesudah
garis
penempatan
Pekerjaan akan mengeluarkan perintah Penyedia
Jasa
untuk
dan
ketinggian,
patok, yang
maka
terinci
melaksanakan perubahan
baik
Direksi kepada
tersebut dan
Penyedia Jasa harus mengubah penempatan patok sambil menunggu persetujuan lebih lanjut.
Apabila
diperlukan untuk tujuan
pengukuran kuantitas, maka
Penyedia Jasa harus melakukan pengukuran penampang melintang pada
permukaan
tanah asli
dalam interval 25 m,
diperintahkan lain oleh Direksi Pekerjaan
atau
jika
Profil yang diterbitkan harus digambar dengan skala, ukuran dan
tata
letak (layout) sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi
Pekerjaan. Gambar penampang melintang harus menunjukkan elevasi permukaan akhir yang diusulkan, yang diperoleh dari gambar detail rancangan.
Gambar profil asli diserahkan
bersama dengan 3 (tiga) salinannya harus
kepada
Direksi Pekerjaan. Direksi Pekerjaan akan
menandatangani 1 (satu) salinan untuk disetujui atau untuk direvisi, dan selanjutnya dikembalikan kepada Penyedia Jasa.
Apabila Direksi Pekerjaan memandang perlu, maka Penyedia Jasa harus menyediakan semua instrumen, personil, pekerja dan bahan yang mungkin
diperlukan
untuk memeriksa
penetapan
titik
pengukuran atau untuk setiap pekerjaan relevan lainnya yang harus dilakukan. 3) Mobilisasi dan Demobilisasi Lingkup kegiatan mobilisasi yang diperlukan dalam kontrak ini tergantung pada jenis dan volume pekerjaan
yang dilaksanakan,
sebagaimana
disyaratkan pada bagian-bagian lain dari dokumen kontrak, dan secara umum Penyedia Jasa harus memenuhi ketentuan berikut: •
Mampu memobilisasi sumber daya manusia, material, dan peralatan sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam dokumen kontrak.
•
Menyediakan lahan yang dapat digunakan sebagai kantor lapangan, tempat tinggal, bengkel, gudang, dan sebagainya.
a. Mobilisasi Personil Penyedia Jasa harus memobilisasi personil sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
Mobilisasi personil dilakukan
secara
bertahap
sesuai dengan
kebutuhan dengan persetujuan Direksi Pekerjaan. Untuk tenaga inti harus mengacu pada daftar personel inti (key personnel) yang dilampirkan dalam berkas penawaran.
Mobilisasi yang
Kepala
Penyedia
memenuhi
Jasa
(General
Superintendant)
jaminan kualifikasi (sertifikasi) menurut cakupan
pekerjaannya.
Dalam keahlian
pengadaan sesuai
tenaga dengan
kerja
dengan
kemampuan
dan
yang diperlukan, maka prioritas harus
diberikan kepada pekerja setempat. b. Mobilisasi Fasilitas Kantor dan Peralatan Penyedia Jasa harus memobilisasi fasilitas dan peralatan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
Penggunaan
alat
peralatan/kendaraan
berat
mengikuti
aturan
dan
pengoperasian
perizinan yang ditetapkan
oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), dan instansi terkait lainnya.
Kepolisian
Menyediakan lahan yang diperlukan untuk basecamp pelaksanaan pekerjaan di sekitar lokasi proyek, digunakan untuk kantor proyek, gudang dan sebagainya yang telah disebutkan dalam kontrak.
Mobilisasi
dan
pemasangan
peralatan
sesuai
dengan
daftar
peralatan yang tercantum dalam penawaran, dari suatu lokasi asal ke lokasi pekerjaan yang akan menggunakan peralatan tersebut sesuai kontrak.
Apabila setiap alat berat yang telah selesai digunakan dan tidak akan digunakan lagi, maka alat berat tersebut segera dikembalikan.
Untuk pengangkutan alat-alat berat, maka jembatan diperkuat.
Penyedia Jasa
melaksanakan
operasional
dan
pemeliharaan
kendaraan/peralatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pabrik pembuatnya dan tidak mencemari tanah dan air. c.
Mobilisasi Material Penyedia jasa harus memobilisasi material sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
Menyediakan
fasilitas
kuari
yang
diusahakan
dekat
dengan
lokasi proyek dan sudah mengikuti aturan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
Mobilisasi material sesuai dengan jadwal dan realisasi pelaksanaan fisik.
Pengajuan izin menggunakan kuari kepada Pemerintah Daerah. Material yang akan didatangkan dari luar lokasi pekerjaan terlebih dahulu diambil contohnya untuk diuji keandalannya di laboratorium, apabila tidak memenuhi syarat, segera diperintahkan untuk diangkut ke luar lokasi proyek dalam waktu 3 x 24 jam.
d. Periode Mobilisasi Mobilisasi diselesaikan
dari seluruh
mata pekerjaan
sesuai jadwal
yang
pekerjaan, dan
terdaftar
sudah harus
harus dimulai
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). e. Program Mobilisasi Pelaksanaan mobilisasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan kontrak, Penyedia Jasa melaksanakan Rapat Pra Pelaksanaan (Pre Construction Meeting/PCM) yang dihadiri Pemilik, Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis dan Penyedia Jasa untuk membahas semua hal baik teknis maupun non teknis dalam proyek ini.
Dalam
waktu
Jasa
menyerahkan
perkuatan
14 (empat
jembatan,
belas) hari
setelah
PCM,
program mobilisasi (termasuk bila
Penyedia program
ada) dan jadwal pelaksanaan pekerjaan
kepada Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan.
Program mobilisasi menetapkan waktu untuk semua kegiatan mobilisasi yang mencakup informasi tambahan sebagai berikut:
•
Lokasi basecamp Penyedia Jasa dengan denah lokasi umum dan denah rinci di lapangan yang menunjukkan lokasi kantor Penyedia
Jasa,
bengkel,
gudang,
sumber beton
dan
laboratorium jika fasilitas tersebut termasuk dalam kontrak •
Jadwal pengiriman peralatan yang menunjukkan lokasi asal dari semua peralatan yang tercantum dalam daftar peralatan
yang
diusulkan dalam penawaran, serta usulan cara pengangkutan dan jadwal kedatangannya di lapangan •
Setiap
perubahan
diusulkan
dalam
pada peralatan
maupun personil
yang
penawaran harus memperoleh persetujuan
dari Direksi Pekerjaan •
Suatu daftar detail yang menunjukkan struktur yang memerlukan perkuatan agar aman dilewati alat-alat berat, berisi usulan metode pelaksanaan dan jadwal tanggal mulai dan tanggal selesai untuk perkuatan setiap struktur.
•
Suatu jadwal kemajuan yang lengkap dalam format bagan balok (bar chart) yang menunjukkan dan
suatu
tiap kegiatan
kurva kemajuan
mobilisasi
utama
untuk menyatakan persentase
kemajuan mobilisasi. f.
Demobilisasi Kegiatan
demobilisasi berupa
Penyedia Jasa
pada saat
pembongkaran tempat kerja
oleh
akhir kontrak termasuk pemindahan
semua instalasi, peralatan dan perlengkapan dari tanah milik pemerintah atau masyarakat dan pengembalian kondisi tempat kerja menjadi kondisi seperti semula sebelum pekerjaan dimulai. 4) Direksi Keet Penyedia Jasa harus menyediakan kantor lapangan dan fasilitasnya dengan memperhatikan prinsip dasar sebagai berikut: a. Penyedia Jasa harus mentaati semua peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. b. Kantor dan fasilitasnya harus ditempatkan sesuai dengan lokasi umum dan denah lapangan, c.
penempatannya harus diusahakan sedekat mungkin dengan daerah kerja (site) dan telah mendapat persetujuan dari Direksi Pekerjaan.
d. Bangunan yang dibuat/di sewa harus mempunyai kekuatan struktural yang baik, tahan cuaca, dan elevasi lantai yang lebih tinggi dari tanah di sekitarnya. e. Bangunan untuk penyimpanan bahan harus diberi bahan pelindung yang
cocok
sehingga bahan-bahan yang disimpan tidak akan
mengalami kerusakan. f.
Kantor lapangan dan gudang sementara harus didirikan di atas fondasi yang mantap
dan dilengkapi dengan penghubung untuk
pelayanan utilitas. g.
Bahan,
peralatan
dan
perlengkapan
yang
digunakan
untuk
bangunan dapat menggunakan yang baru, atau yang bekas, tetapi
dengan syarat harus dapat berfungsi, cocok dengan maksud pemakaiannya sesuai dengan persetujuan Direksi Pekerjaan. h. Lahan untuk kantor lapangan dan semacamnya harus layak untuk ditempati bangunan, bebas dari genangan air, diberi pagar keliling, dan
minimum
dilengkapi
dengan
jalan
masuk berkerikil serta
tempat parkir. i.
Penyedia dan
Jasa
harus
kebutuhan
menyediakan
P3K
alat
pemadam
kebakaran
yang memadai di seluruh barak, kantor,
gudang, dan bengkel. j.
Penyedia Jasa harus menyediakan akomodasi dan fasilitas kantor yang cocok dan memenuhi kebutuhan proyek
k.
Ukuran kantor dan fasilitasnya sesuai untuk kebutuhan umum Penyedia
Jasa
dan
harus menyediakan ruangan yang digunakan
untuk rapat kemajuan pekerjaan. l.
Penyedia
jasa
berkomunikasi
harus dengan
memiliki jelas
alat
komunikasi
yang
dapat
dan dapat diandalkan antara kantor
pemilik, kantor Tim Supervisi Lapangan dan titik terjauh di lapangan. m. Tempat penyimpanan gambar dan arsip untuk dokumentasi proyek ditempatkan di dalam atau dekat dengan ruang rapat 5) Dokumentasi a. Gambar Kerja SHOP DRAWING
Gambar
kerja
(Shop
Drawang)
dibuat
sebagai
acuan
kerja
pelaksana dan mandor dilapangan, gambar kerja harus dimintakan persetujuan kepada Pengawas Lapang (Direksi Lapangan). AS BUILD DRAWING
As Build Drawing atau gambar sesuai dengan kenyataan yang dilaksanakan dilapangan, dan dibuat oleh kontraktor dan diserahkan ke Pemberi Tugas (Owner) bersamaan dengan serah terima pekerjaan akhir. b. Dokumentasi Selama pekerjaan berlangsung maka kontraktor diwajibkan membuat foto dokumentasi dari pekerjaan itu sendiri, yang meliputi foto pekerjaan persiapan, pekerjaan awal, pertengahan serta akhir pekerjaan. Yang akan dijadikan bahan dokumentasi serta bahan laporan. Selama
pelaksanaan
dokumentasi
foto
dib uat
untuk
menggambarkan pekerjaan dengan tingkat 0% sebagai gambaran awal pekerjaan, dan dibuat dokumentasi foto untuk tingkat penyelesaian pekerjaan sehingga mencapai obot kemajuan 25%, 50%, 75% dan 100%, yang terkumpul dalam album untuk laporan kelengkapan laporan kemajuan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan. 6) Papan Nama Proyek Pemasangan papan nama identitas untuk proyek perlu dilaksanakan sebelum pekerjaan dimulai, terbuat dari bahan kayu meranti 5/7 dengan multiplek, yang didalamnya
tercantum nama pekerjaan, lokasi, pemilik pekerjaan, kontraktor pelaksana, nilai kontak pekerjan dan tahun anggaran, yang di pasang berjarak 200 cm dari as bangunan terluar di depan dekat dengan pintu masuk lakosi pekerjaan atau mudah dilihat. Papan nama proyek itu sendiri berukuran 80 x 120` II.
PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR Lapis Pondasi Agregat Kelas A (untuk Perkerasan Berbutir)
Pekerjaan ini dilaksanakan sebagai lapis pondasi pada pekerasan jalan. Lapis Pondasi agrergat kelas A merupakan lapisan atas dari lapis pondasi pada perkerasan jalan dengan ketebalan seusia dengan gambar rencana. Metoda kerja dari pekerjaan ini adalah sebagai berikut : 1) Sebelum melakukan pekerjaan harus dibuat request dan diserahkan kepada direksi untuki untuk disetujui
III.
2) Sebelum gmelaksanakan pekerjaan ini terlebih dahulu dibuatkan pengujian material (job mix design) agregat kelas A yang akan digunakan pada saat pelaksanaan sesuai spesifikasi teknik yang disyaratkan. 3) Material agregat kelas A dicampur di base camp dengan komposisi sesuai job mix design yang telah disetujui kemudian material agregat kelas A dibawa kelokasi pekerjaan menggunakan dump truck. 4) Material agregat kelas A dihampar dengan alat motor grader dan d enagn ketebalan padat sesuai gambar. 5) Hamparan pondasi agregat disiram dengan air dengan menggunakan water tank truck dan dipadatkan dengan menggunakan vibratory roller dan pemadatan teraknir dengan alat pneumatic tire roller. 6) Selama pemadatan, sekelompok pekerja merapihkan tepi hamparan dan level permukaan dengan menggunakan alat bantu. 7) Setelah pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan pengetesan kepadatan lapangan dengan test sencon untuk mengetahui kepadatan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknik PEKERJAAN PERKERASAN LENTUR 1. Peralatan Pelaksanaan Jenis peralatan dan methoda operasi harus sesuai dengan daftar peralatan dan instalasi produksi yang telah disetujui dan menurut petunjuk lebih lanjut Pengawas Lapangan. Pada umumnya peralatan yang harus dipilih untuk penyebaran dan penyelesaian harus paver (perata) bertenaga mesin yang mampu bekerja sampai garis dan ketinggian yang diperlukan dengan penyediaan untuk pemanasan, screeding dan sambungan perata campuran aspal hotmix. Akan tetapi dimana satu paver (perata) tidak dapat diperoleh dan tergantung kepada instruksi Pengawas Lapangan, pemasangan dan penyebaran dapat dilakukan dengan tenaga kerja, menggunakan garukan, sekop dan gerobak dorong. Jenis peralatan berikut ini akan dipilih untuk penyebaran, pemadatan dan penyelesaian. a. Pengangkutan Sejumlah truk angkutan yang cukup harus disediakan untuk mengangkut campuran aspal yang sesuai dengan program pekerjaan yang telah disetujui. Truk-truk tersebut harus dilengkapi dengan dasar 6 logam rata ketat, dibersihkan dan yang sebelumnya dilapisi minyak bakar. b. Alat untuk penyebaran dan penyelesaian
Bilamana diminta demikian didalam daftar penawaran dan daftar unit produksi, peralatan untuk penyebaran dan penyelesaian harus satu paver betenaga mesin sendiri yang mampu bekerja sampai ke garis, tingkat dari penampang melintang yang diperlukan dan dapat memenuhi persyaratan-persyaratan terhadap volume dan penampilan kualitas c.
Peralatan Pemadatan. Mesin gilas roda baja(mesin gilas roda 3 atau tandem 6 – 10 ton) - Sebuah mesin gilas dan bertekanan dengan ban dipompa mencapai tekanan 8,5 kg/cm2 dan dengan penyediaan untuk ballast dari 1500 kg – 2500 kg muatan per roda.
d. Peralatan untuk menyemprot lapis aspal resap pelekat atau lapis aspal pelekat Sebuah distributor/penyemprot aspal bertekanan harus disediakan dengan penyediaan untuk pemanasan aspal. 2. Penyiapan Lapangan a.
Penyiapan lokasi Sebelum dilakukan pembongkaran aspal terebih dahulu dilakukan pengukuran lokasi yang akan dikerjakan sesuai dengan gambar kerja.
b. Sebelum dilapisi dengan tack/prime coat bagian yang diperbaiki harus terlebih dahulu dibersihkan dengan kompresor sehingga bebas dari debu dan kotoran yang lepas c.
Bilamana memasang di atas pondasi, maka pondasi tersebut bentuk dan profilnya harus sama benar dengan yang diperlukan untuk penampang melintang dan dipadatkan sepenuhnya sampai mendapat persetujuan Pengawas Lapangan
d. Sebelum memasang aspal hotmix, pondasi lapangan tersebut harus dilapisi dengan aspal resap pelekat pada tingkat pemakaian 0,6 l/m2 atau tingkat lainnya menurut perintah Pengawas Lapangan 3. Penyebaran a. Sebelum operasi pengerasan dimulai, screed paver harus dipanaskan dan campuran aspal harus dimasukkan/dituang ke dalam paver pada satu temperatur di dalam batas-batas antara 140º - 110º C. b. Selama pengoperasian paver, campuran aspal tersebut harus disebarkan dan diturunkan sampai ketingkat, ketinggian dan bentuk penampang melintang yang diperlukan di atas seluruh lebar perkerasan yang sepantasnya. c.
Paver tersebut harus beroperasi pada satu kecepatan yang tidak menimbulkan retak-retak pada permukaan, cabik-cabik atau ketidakteraturan lainnya dalam permukaan.
d. Tingkat penyebaran harus sebagaimana yang disetujui oleh Pengawas Lapangan memenuhi tebal rencana. e. Jika suatu segresi, penyobekan atau pencungkilan permukaan akan terjadi, paver tersebut harus dihentikan dan tidak boleh berlapangan kembali sampai penyebabnya ditemukan dan diperbaiki. Penambahan yang kasar atau bahan yang telah segresi harus dibuat betul dengan menyebarkan bahan halus (fines) serta digaruk dengan baik. Akan tetapi penggarukan harus dihindarkan sejauh mungkin dan partikel kasar tidak boleh disebarkan di atas permukaan yang disecreed.
4. Pemadatan Lapisan Aspal a. Pengendalian suhu •
Secepatnya setelah campuran tersebut telah disebarkan dan menurun, permukaan tersebut harus diperiksa dan setiap kualitas tidak baik harus diperbaiki.
•
Suhu campuran lepas terpasang harus dipantau dan penggilasan akan dimulai ketika suhu campuran tersebut turun dibawah 110º C dan harus diselesaikan sebelum suhu turun di bawah 65º C.
•
Penggilasan campuran tersebut akan terdiri dari operasi terpisah, bekerja sedekat mungkin kepada urutan penggilasan berikut ini: Tahap Penggilasan
Waktu sesudah Penghamparan 0 – 10 menit
Suhu Penggilasan ºC
Penggilasan kedua/antara
10 – 20 menit
100 – 80
Penggilsan akhir
20 – 45 menit
80 – 65
Tahap awal penggilasan
110 – 100
b. Prosedur pemadatan •
Tahap awal penggilasan dan penggilasan final akan dikerjakan semuanya dengan mesin gilas roda baja. Penggilasan kedua atau penggilasan antara akan dilakukan dengan sebuah mesin gilas ban pneumatic. Mesin gilas pemadatan akan beroperasi dengan roda kemudi sedekat mungkin ke paver.
•
Kecepatan mesin gilas tidak boleh melebihi 4 km/jam untuk mesin gilas roda baja, dan 6 km/jam untuk mesin gilas ban pneumatic serta akan selalu cukup lambat untuk menghindari penggeseran campuran panas. Garis penggilasan tidak boleh terlalu berubah-ubah atau arah penggilasan berbalik secara tiba-tiba yang akan menimbulkan pergeseran campuran.
•
Penggilasan kedua atau penggilasan antara mengikuti sedekat sepraktis mungkin di belakang penggilasan pemadatan awal dan harus dilaksanakan sementara campuran tersebut masih pada satu temperatur bahwa akan menghasilkan pemadatan maksimum. Penggilasan akhir akan dikerjakan bilamana bahan tersebut masih dalam kondisi cukup padat dikerjakan untuk membuang semua tanda-tanda bekas mesin gilas.
•
Penggilasan akan dimulai secara memanjang pada sambungan dan dari pinggiran sebelah luar yang akan berlangsung sejajar dengan sumbu lapangan, penggilasan dimulai dari sisi rendah maju menuju sisi tinggi. Lintasan berikutnya dari mesin gilas akan bertumpang tindih pada paling sedikit separuh lebar mesin gilas dan lintasan tidak boleh berhenti pada titik-titik ditempat satu meter dari titik ujung lintasanlintasan tersebut.
•
Bila menggilas sambungan memanjang, mesin gilas pemadat pertama-tama harus bergerak di atas lintasan yang sudah dilewati sebelumnya sedemikian sehingga tidak lebih dari 15 cm dari roda kemudi jalan/lewat di atas pinggir perkerasan yang tidak terpadatkan. Mesin gilas haru terus menerus sepanjang jalur ini menggeser
posisinya sedikit demi sedikit menyilang sambungan tersebut dengan lintasan berikutnya, sampai diperoleh satu sambungan yang dipadatkan rapih secara menyeluruh. •
Penggilasan akan bergerak maju secara terus-menerus sebagaimana diperlukan untuk mendapatkan pemadatan yang seragam.
5. Penyelesaian a.
Alat berat atau meisn gilas tidak diizinkan berdiri di atas permukaan yang baru selesai sampai permukaan tersebut mendingin secara menyeluruh dan matang.
b. Permukaan aspal hotmix sesudah pemadatan harus halus dan rata kepada punggung lapangan dan tingkat yang ditetapkan di dalam toleransi yang ditentukan. Setiap campuran yang menjadi lepas-lepas dan hancur, bercampur dengan kotoran atau yang telah menjadi tidak sempurna dalam setiap arah, harus dipadatkan segera untuk menyesuaikan dengan luas disekitarnya dan setiap luas yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan bahan aspal atas instruksi Pengawas Lapangan akan disingkirkan dan diganti. Semua tempat tinggi, sambungan tinggi, bagian yang amblas dan rongga-rongga udara harus diselesaikan sebagaimana diminta oleh Pengawas Lapangan. c.
Sementara permukaan tersebut sedang dipadatkan dan diselesaikan, kontraktor harus memperbaiki pinggiran-pinggiran dalam garis secara rapih. Setiap bahanbahan yang berlebih harus dipotong lurus setelah penggilasan final, dan dibuangoleh kontraktor sehingga disetujui oleh Pengawas Lapangan.
6. Penyelesaian sambungan Tidak boleh ada campuran yang dipasang pada bahan ujung yang sudah digilas sebelumnya kecuali ujung tersebut tegak atau telah dipotong kembali dsampai satu permukaan tegak. Satu penyiraman aspal yang digunakan untuk permukaan-permukaan kontak harus dipaki tepat sebelum tambahan campuran dipasang terhadap bahan yang digilas sebelumnya.
PRA-RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (PRA-RK3K) KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU, KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
Perusahaan kami, Perusahaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan, bertanggungjawab dan peduli terhadap masalah Keselamatan & Kesehatan Kerja, sehingga tercapai Keluhan Nihil terhadap Kecelakaan (zero accident) dan meningkatkan Efisiensi untuk kepuasan pelanggan . Untuk mencapai hal tersebut, kami : 1. Menjaga, menerapkan, dan mengkaji Sistem Manajemen Mutu & Keselamatan & Kesehatan Kerja pada semua tingkat dalam Organisasi. 2. Selalu berupaya menjaga dan menciptakan Kondisi Lingkungan Kerja yang aman dan sehat. 3. Mematuhi Perundangan dan Peraturan yang berlaku serta Persyaratan lainnya yang relevan dengan Sistem Manajemen Mutu & Keselamatan & Kesehatan Kerja . 4. Menetapkan Program Kerja, Tujuan dan Sasaran Keselamatan & Kesehatan Kerja yang secara periodik dikaji dan disempurnakan disesuaikan dengan kebutuhan. 5. Selalu melakukan penyempurnaan untuk mengembangkan Sistem Manajemen Mutu & Keselamatan & Kesehatan Kerja secara berkesinambungan. Memastikan proses Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kawasan / Proyek terlaksana dengan baik sesuai tata cara yang berlaku di CV. Putra Kembar. K3 berlaku sejak Kawasan / Proyek dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Direksi kepada Manajer Realti / Properti / Konstruksi sampai Kawasan / Proyek dinyatakan selesai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST). 1.1 Definisi 1.1.1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah sistim yang digunakan dalam suatu lingkungan / kawasan / proyek dimana hal itu bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan karyawan yang berada didalam lingkungan / kawasan / proyek tersebut dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan pada saat proses pekerjaan sedang berlangsung. 1.1.2 Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 1.1.3 Keselamatan Kerja adalah keadaan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja sejak mulai pekerjaan sampai berakhirnya pekerjaan terhadap tenaga kerja, karyawan, material, peralatan, proses kerja, dan hasil pekerjaan. 1.1.4 Personal In Charge (P.I.C) K3 adalah karyawan / pelaksana yang bertanggung jawab terlaksananya pelaksanaan K3 dengan baik dan benar. 1.1.5 Tenaga kerja adalah orang yang bekerja pada CV. Putra Kembar baik secara langsung maupun tidak langsung dengan periode kerja tidak tertentu. 1.1.6 Karyawan adalah orang yang bekerja pada CV. Putra Kembar baik secara langsung maupun tidak langsung dengan periode kerja tertentu dengan perikatan kerja. 1.1.7 Material adalah barang yang berasal dari alam atau pabrikan digunakan / dipasang untuk pembangunan. 1.1.8 Peralatan adalah barang yang digunakan sebagai alat bantu kerja untuk pembangunan. 1.1.9 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) adalah upaya penyelamatan awal pada tenaga kerja, pegawai yang sakit atau karena kecelakaan kerja, sebelum dibawa ke Puskesmas / Klinik / Rumah Sakit.
1.1.10 Kotak P3K adalah tempat untuk menyediakan obat-obatan yang memadai pertolongan pertama apabila ada tenaga kerja / karyawan yang sakit / kecelakaan kerja. 1.1.11 Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah jaminan pengobatan/perawatan yang diberikan kepada tenaga kerja / karyawan. 1.1.12 Tanda Informasi / Identifikasi adalah suatu tempat / sarana yang dapat memberikan pemahaman sesuatu atau beberapa hal. 1.1.13 Tanda Penunjuk adalah suatu tempat / sarana yang dapat memberikan arah tujuan seperti yang dimaksud dalam tanda tersebut 1.1.14 Tanda Larangan / Bahaya adalah suatu tempat / sarana yang dapat memberi peringatan atau larangan pada sesuatu atau beberapa hal. 1.1.15 Jalan Kerja / Evakuasi adalah jalan sementara yang tidak terganggu material, peralatan, puing, sebagai sarana keluar masuk tenaga kerja / pegawai secara rutin dan apabila ada bahaya. 1.1.16 Alat Pemadam Kebakaran adalah sarana pemadaman api kebakaran yang dapat membahayakan jiwa manusia maupun bangunan. 1.1.17 Railing Pengaman adalah tanda batas pada tempat-tempat tertentu yang dapat mencelakakan atau sebagai alat bantu pegangan seperti : lubang tangga,, daerah lift material atau tempat-tempat di ketinggian. 1.1.18 Jaring Pengaman (safety net ) adalah sarana pengaman yang dipasang pada bangunan sebagai pelindung apabila ada material / peralatan yang jatuh. 1.1.19 Penangkal Petir (sementara) adalah sarana pelindung dari petir apabila proses bangunan / alat kerja relatif tinggi (tower crane) sedangkan penangkal petir yang permanen belum bisa dipasang. 1.1.20 Perlengkapan Pelindung Tubuh adalah alat bantu untuk melindungi tubuh terhadap kesehatan dan keselamatan kerja seperti : topi pengaman (helm), sepatu pengaman (safety shoes), sabuk pengaman (safety belt ), masker, kaca mata pengaman, sarung tangan, tanda pengenal. 1.2 Ketentuan 1.2.1 Dibuat struktur organisasi lapangan yang jelas tentang penanggung jawab pelaksanaan K3 oleh penanggung jawab kawasan / proyek. 1.2.2 Seluruh tenaga kerja / karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan harus memahami dan mematuhi persyaratan K3. 1.2.3 Seluruh tenaga kerja / karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan harus mengenakan topi pengaman (helm), dan alat pelindung tubuh lainnya (sepatu pengaman /safety shoes, sabuk pengaman/ safety belt, masker, kaca mata pengaman, sarung tangan, tanda pengenal) sesuai situasi dan kondisi yang diperlukan. 1.2.4 Orang-orang yang tidak mempunyai tujuan jelas dilarang berada dalam lingkungan proyek. 1.2.5 Disediakan topi pengaman (helm) khusus untuk tamu. 1.2.6 Disediakan tempat parkir kendaraan dengan baik dan benar dan pengaturan lalulintas di dalam proyek. 1.2.7 Disediakan jalan kerja yang memadai dan aman. 1.2.8 Disediakan perlengkapan P3K yang lengkap dan nomor telepon instansi yang terkait seperti : klinik, rumah sakit, kantor depnaker, kantor pemadam kebakaran, kantor polisi, dls. 1.2.9 Disediakan pemadam kebakaran portable pada tempat-tempat tertentu yang dianggap rawan bahaya. 1.2.10 Tangga kerja dan perancah harus kuat dan dipasang pada kondisi stabil. 1.2.11 Dipasang railing pengaman dengan kuat dari kayu / besi pada tempat-tempat ketinggian dan lubang-lubang serta tempat rotasi crane yang dapat membahayakan manusia. 1.2.12 Tempat kerja harus dipasang penerangan kerja yang cukup memadai. 1.2.13 Simpan bahan-bahan yang berbahaya dan beracun pada tempat –tempat khusus 1.2.14 Jaringan / instalasi listrik kerja diatur sedemikian rapi untuk menghindari dari kecelakaan / kebakaran.
PROSES K3 DI PROYEK
PIMPINAN PERUSH. Instruksi dilaksanakan prosedur AAN ANDI
Man Proyek Menunjuk Petugas K3 Petugas K3
p e
Petugas K3
Petugas K3
Mengontrol Sarana Perlengkapan K3
Terjadi Kecelakaan, Petugas Melaksanakan Pertolongan sesuai Prosedur K3
Petugas K3 r b a
Petugas K3 ik i
t a
Terjadi tidak layak layak
Siap digunakan
Petugas K3 Laporan sakit, kecelakaan kerja Laporan
KECELAKAAN RINGAN
Kecelakaan Ringan
Laporan ke Manajemen Proyek
ya
t a
Perlu ke Rumah Sakit
Di bawa ke rumah sakit
Pengobatan di proyek
Laporan kecelakaan kerja
Selesai
KECELAKAAN BERAT / MENINGGAL
Kecelakaan Berat / Meninggal Pemberitahuan ke keluarga Asuransi / bantuan biaya
Laporan ke Manajemen Proyek
Rumah Sakit
ya
Perlu ke Rumah Duka tidak
Di antar ke rumah duka
Pemakaman
Selesai
PETUNJUK PRAKTIS PELAKSANAAN DAN KETENTUAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) A. KETENTUAN UMUM 1. Seluruh karyawan proyek harus menggunakan tanda pengenal dan seragam. 2. Seluruh karyawan dan pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan harus memahami dan mematuhi kaedah, dan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 3. Semua yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan harus peduli dan tanggap akan bahaya kebakaran, kecelakaan kerja dan menjaga kebersihan dan kerapian pada lokasi kerja masing-masing. 4. Setiap proyek harus mendaftarkan dan mengikuti program Jamsostek. 5. Manajemen proyek atau Penanggung Jawab K3 harus menetapkan sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran peraturan K3. 6. Harus tersedia data alamat dan telepon instansi-instansi yang terkait seperti Rumah Sakit terdekat, Kepolisian, Dinas Kebakaran, Depnaker, Asuransi/Jamsostek yang diletakkan pada tempat yang mudah dibaca oleh semua orang. 7. Jalan kerja / jalan inspeksi dan jalan evakuasi yang memadai dan aman harus disediakan sebagai sarana keluar masuk pekerja dan pengawas. 8. Pada lokasi-lokasi yang berbahaya harus dipasang tanda-tand a peringatan. 9. Dibuat pengaturan lalu lintas dan penataan parkir di dalam area kerja. B. PERLENGKAPAN PELINDUNG TUBUH. 1. Semua pekerja, karyawan dan tamu, harus mengenakan topi pengaman (helmet) dan sepatu pengaman saat berada di lokasi kerja. 2. Sabuk pengaman (safety belt) dan tali penyelamat harus digunakan pada saat bekerja diketinggian lebih dari 2 meter. 3. Harus menggunakan Body Protector / pelindung badan jika hal tersebut diperlukan terutama untuk tukang las. 4. Sarung tangan harus dipakai sewaktu memegang barang atau benda keras yang dapat mengakibatkan luka-luka pada tangan. 5. Alat pelindung pernapasan / masker harus dipakai sewaktu berada pada lokasi yang penuh debu atau material lain yang membahayakan pernapasan. 6. Alat pelindung telinga harus dikenakan apabila bekerja pada situasi kerja yang bising.
C. KEBERSIHAN DAN KERAPIAN (HOUSE KEEPING). 1. Harus ditunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 di lapangan. 2. Tempat-tempat kerja, tanggatangga, dan lorong-lorong tempat orang bekerja atau sering dilalui, harus dilengkapi dengan penerangan yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Semua tempat kerja harus mempunyai sistem pengudaraan yang cukup sehingga dapat mengurangi bahaya debu, uap dan bahaya lainnya. 4. Kebersihan dan kerapian di tempat kerja harus dijaga sehingga bahanbahan yang berserakan, sampah, bahan bangunan, alat-alat kerja tidak merintangi atau menimbulkan kecelakaan. 5. Genangan-genangan air harus dikeringkan minimal 3 hari sekali, agar tidak ada jentik nyamuk yang sempat hidup. 6. Semua sisi lantai yang terbuka (belum berdinding), lubang-lubang di lantai yang terbuka, atap-atap yang dapat dimasuki, sisi tangga yang terbuka, semua galian dan lubang yang dianggap berbahaya harus diberi pagar atau tutup pengaman yang kuat. 7. Setiap sore hari setelah selesai pekerjaan selalu dilakukan pembersihan di daerah kerja. 8. Dilakukan pengambilan sampah secara berkala dari tempat kerja dan selanjutnya dibuang ke lokasi pembuangan sementara yang telah ditetapkan di area proyek. D. RAMBU-RAMBU PERINGATAN. 1. Rambu-rambu peringatan disini adalah tulisan dan gambar atau simbol yang memuat peraturan-peraturan, peringatan, larangan maupun himbauan. 2. Rambu-rambu harus mudah dibaca pada jarak pandang yang cukup dan dipahami oleh semua kalangan yang terlibat dalam proyek (komunikatif). 3. Jenis rambu, bahan pembentuk, tipe dan ukuran tulisan, bahasa, jenis simbol yang digunakan atau gambar, dan warna, disesuaikan dengan kondisi proyek, pekerjaan dan kebutuhannya, kecuali rambu-rambu yang sudah baku di jalan raya.
E. TATA CARA PENANGANAN KECELAKAAN, SAKIT DAN MENINGGAL 1. Sarana Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) a. Terdapat kotak P3K yang memadai dan tersedia pada tempat-tempat yang mudah terjangkau. b. Terdapat personil penanggung jawab K3. c. Tersedia tempat dan kendaraan yang selalu siap untuk mengangkut orang yang cedera ke puskesmas / rumah sakit. d. Kacelakaan kerja harus segera dilaporkan kepada petugas K3 secepat mungkin. e. Proyek harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan, bisa berupa sarana pelayanan kesehatan yang dikelola sendiri atau bekerja sama dengan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang berada di sekitar lokasi proyek. 2. Penanganan Jika Pekerja Mengalamai Kecelakaan a. Petugas K3 segera memeriksa dan memberikan pertolongan pertama. b. Petugas K3 segera menentukan apakah korban perlu dibawa ke puskesmas atau t idak. c. Apabila perlu Petugas K3 membawa korban ke Puskesmas untuk perawatan lebih lanjut.
d. Petugas K3 membuat laporan kecelakaan dan diserahkan kepada Manajer Proyek. e. Membuat Laporan untuk pihak luar (Jamsostek / Asuransi). 3. Penanganan Jika Pekerja Sakit a. Patugas K3 segera memeriksa dan memberikan pengobatan atas gejala sakit. b. Petugas K3 segera menentukan apakah pasien perlu dibawa ke puskesmas/rumah sakit atau tidak, istirahat di lokasi atau di rumah. c. Petugas K3 membawa pasien ke puskesmas/rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. d. Membuat laporan adanya pekerja sakit di lokasi kerja.
4. Penanganan Jika Pekerja Meninggal a. Untuk pekerja meninggal karena kecelakaan kerja, petugas K3 segera memberikan kabar kepada keluarga korban, membuat dan mengirimkan laporan ke lembaga asuransi (Jamsostek, dll), Depnaker dan Polisi. Waktu dan format disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya petugas K3 bekerja sama dengan bagian administrasi membuat dan mengirim laporan kecelakaan intern dan evaluasinya kepada Manajer Operasi II dan MR. b. Untuk pekerja meninggal karena sakit di lokasi kerja, petugas K3 segera mengadakan pertemuan dengan bagian administrasi membuat laporan dan petunjuk yang perlu untuk menindak lanjuti kejadian tersebut. Selanjutnya laporan tersebut dikirim kepada Manajer Operasi II dan MR. F. PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 1. Tindakan Pencegahan. a. Upayakan seminimal mungkin menggunakan bahan mudah terbakar. b. Melakukan Pemisahan penempatan untuk bahaya yang mudah terbakar. c. Dilarang merokok di lokasi kerja (pasang rambu-rambu). d. Instalasi listrik dan gas sementara sebagai alat bantu kerja harus ditata rapi, aman dan diperiksa secara periodik. e. Tempat kerja harus rapi, bebas dari bahan yang mudah terbakar. f. Dipasang alat pemadam kebakaran dan jalan keluar/jalur evakuasi apabila terjadi kebakaran dan diberi rambu-rambu. 2. Penanggulangan dan Penyelamatan a. Harus tersedia alat pemadam kebakaran dalam jumlah yang cukup, jenis yang sesuai, dilakukan pemeriksaan secara periodik, penempatan yang mudah terlihat, tidak diperbolehkan untuk dipindah-pindahkan, terdapat petunjuk singkat cara pemakaian, dan ditempatkan di dekat lokasi yang mengandung tingkat resiko kebakaran yang tinggi. b. Harus tersedia jalan untuk penyelamatan diri beserta petunjuknya.
c. Buat denah letak-letak alat pemadam kebakaran dan alarm dini dan ditempel minimal di dua tempat yaitu di bagian pintu masuk dan di bagian pintu darurat. d. Dilakukan pelatihan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pekerjaan mengenai penanggulangan dan penyelamatan bahaya kebakaran. e. Jika proyek menggunakan alarm, harus dipastikan alarm berfungsi dengan baik dan dapat terdengar sampai radius yang direncanakan. f. Tersedia alat komunikasi untuk menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran g. Apabila Dinas Kebakaran sudah datang, agar dibantu diinformasikan lokasi api /kebakaran dan jumlah orang yang terperangkap di dalamnya. h. Penanggung jawab/Koordinator penanggulangan dan penyelamatan akibat bahaya kebakaran harus ditetapkan. G. PENGGALIAN, PONDASI DAN PARIT. 1. Sebelum melakukan pekerjaan penggalian tanah dan pembuatan parit ataupun pondasi, terlebih dahulu harus dipastikan kondisi kestabilan tanah dan lingkungan di sekitar tempat tersebut. 2. Sebelum melakukan penggalian, harus dipastikan tidak terdapat instalasi kabel, gas, air atau instalasi lain pada lokasi galian. Apabila ada, harus dikoordinasikan dengan pihak terkait, agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan aman. 3. Pagar pengaman dan rambu peringatan harus dipasang di sepanjang parit atau disekeliling lubang dan galian yang ada. 4. Tanah galian tidak boleh diletakkan terlalu dekat dengan pinggir galian. Jarak minimum yang aman adalah sedikitnya 1,5 meter dari pinggir galian. 5. Kendaraan yang digunakan untuk pekerjaan galian harus diparkir pada tempat yang aman dan rata. H. TANGGA, PERANCAH, DAN BEKERJA PADA KETINGGIAN. 1. Tangga a. Tangga bantu kerja harus dibuat dari material atau bahan yang kuat dan tahan terhadap cuaca dan harus memiliki konstruksi yang kuat. b. Harus dipasang railling untuk pegangan. c. Kemiringan tangga harus diatur sedemikian rupa sehingga aman untuk digunakan. d. Jangan meletakkan tangga di atas tumpukan material untuk menambah ketinggian. e. Jangan meletakkan benda apapun pada tangga dan jalan kerja.
2. Perancah a. Rancangan penyangga beban atau perancah untuk sarana bekerja harus didukung dengan analisa perhitungan. b. Dasar perancah harus cukup kuat untuk menahan beban, kalau diperlukan dibuat landasan kayu atau cor beton. c. Harus dibuat pengaku (bracing) untuk menahan gaya kesamping atau goyangan. d. Sebelum perancah memikul beban, harus dicek dahulu keseluruhan dari perancah terpasang sesuai rancangan. e. Tangga naik perancah harus disediakan. f. Petugas yang melakukan inspeksi harus mengetahui prinsip-prinsip pemasangan perancah yang aman. 3. Bekerja pada ketinggian a. Yang dimaksud dengan bekerja pada ketinggian adalah bekerja di lokasi dimana terdapat perbedaan ketinggian dengan lokasi sekitarnya yang dimungkinkan terjadinya bahaya kecelakaan kerja. b. Pekerja yang melakukan pekerjaan di tempat ketinggian haruslah dipastikan dalam keadaan sehat, tidak takut pada ketinggian, menggunakan pelindung tubuh yang memadai sesuai aspek keselamatan kerja. c. Tepi suatu tempat ketinggian haruslah dipasang railling pengaman. Tipe dan jenis bahan disesuaikan dengan kondisi pekerjaan dan lingkungan, tetapi harus dipastikan mudah terlihat jelas, cukup kuat, harus dipelihara, dan dalam kondisi yang baik. d. Lubang-lubang dengan ukuran lebih besar dari kaki sampai badan manusia harus ditutup dengan bahan yang kuat dan apabila lebih besar dari itu harus dipasang railling pengaman. e. Apabila pekerja yang bekerja pada ketinggian membawa peralatan dan bahan-bahan kecil, maka harus membawa kantong atau wadah tempat peralatan dengan tujuan alat atau bahan tidak jatuh. f. Tidak diperkenankan meninggalkan pekerjaan dalam keadaan bahan terpasang dan mudah terlepas. g. Apabila dipandang perlu bekerja di tempat ketinggian dengan lokasi lingkungan yang padat maka perlu dipasang jaring pengaman (safety net ). h. Harus dipastikan adanya lokasi dan sarana yang memadai untuk mengkaitkan sabuk pengaman sehingga berfungsi sebagaimana mestinya. i. Penumpukan sementara material ditempatkan cukup jauh dari tepi dan disusun sedemikian rupa sehingga tidak mudah berpindah walau tidak dipindahkan. j. Tempat berpijak untuk pekerja, dudukan alat, dan bahan dipastikan kuat dan aman.
I. ALAT-ALAT ANGKAT DAN PENGOPERASIAN ALAT-ALAT BERAT. 1. Umum a. Hanya orang yang memiliki Surat Ijin Mengoperasikan Peralatan (SIM-P) yang boleh mengoperasikan alat berat. b. Operator harus mengetahui kapasitas alat berat yang dioperasikan. c. Pastikan bahwa peralatan keselamatan berada pada posisinya dan dalam kondisi siap pakai. d. Jangan mengisi bahan bakar pada saat kendaraan hidup. e. Perhatikan daerah-daerah yang bermuatan listrik (electric line) sebelum mengoperasikan alat, pastikan wilayah/daerah aman. 2. Crane a. Informasi penting seperti tabel kapasitas muatan, kecepatan operasi yang disarankan, peringatan bahaya khusus dan informasi penting lainnya harus dipasang dengan jelas pada semua crane dan peralatan sejenis. b. Alat pemadam api yang berukuran sekurang-kurang 5 BC harus ditempatkan di dalam kabin setiap alat. c. Harus dilakukan pemeriksaan pada rangka tiang crane atas kemungkinan adanya korosi atau kerusakan / ketidak sempurnaan pada sambungan rangka. d. Operator harus dibantu minimal dengan seorang pemandu yang akan memberikan isyarat kepada operator. Dalam keadaan darurat, sinyal „STOP/BERHENTI”dapat diberikan oleh siapa saja. e. Hanya sinyal tangan standar saja yang diakui (sinyal ini berlaku umum dan standar) kecuali operator terhalang pandangannya dapat menggunakan isyarat lainnya. f. Dilarang menaiki kait (hook ) atau muatan yang diam maupun yanh sedang diangkat. g. Pada setiap kait (hook ) dari crane harus dipasang kancing pengaman (safety laches). h. Ukuran dan kapasitas kekuatan sling harus diperhitungkan terhadap beban yang diangkut, dan harus dipastikan berfungsi dengan benar. i. Apabila mengikat suatu muatan dengan sling, tempatkan sling pada tempatnya yang benar, dan waktu mulai mengangkat dengan menegangkan sling, jagalah jangan sampai tangan dan jari-jari anda terjepit. j. Sebelum mengangkat muatan, pastikan bahwa tidak ada benda lepas yang terletak pada muatan. k. Jika melepas sling dari kait tunggu sampai muatan diam dan bebas lepas dari sling. l. Operator crane mobil harus senantiasa menggunakan kaki penahan ( outrigger ) sewaktu melakukan operasi pengangkatan.
m. Semua crane mobil harus juga dilengkapi dengan tangkai penahan (boom stop) dan penyetop otomatis (cut-out automatic), yang harus dijaga agar selalu dalam kondisi yang baik untuk dipakai. n. Jika menjalankan hydraulic crane jagalah agar lengan ( jib) dalam posisi bawah. o. Setiap line kabel di atas kepala harus dianggap bertenaga (bermuatan listrik). p. Jika bekerja pada ruang yang terbatas atau pada saat angin cukup kencang, gunakanlah tali penarik (tag line) untuk mengendalikan muatan yang sedang diangkat. 3. Excavator a. Kenali area dan kondisi tanah sebelum memulai pengoperasian alat. b. Pastikan sebelum masuk/keluar kabin, posisi kabin searah dengan under carriage. c. Sebelum dioperasikan periksa dan pastikan tidak ada orang lain di sekitar area, dan beri tanda (bunyikan klakson) jika ada seseorang yang harus menghindar. d. Duduklah dalam kabin dan stel tempat duduk (jika ada reclining seat) dengan ukuran badan anda, sehingga anda merasa nyaman dalam mengoperasikan alat e. Starter mesin excavator harus dari dalam kabin, jangan melakukannya dari luar. f. Pada waktu menggalian, perhatikan posisi excavator terhadap longsoran tanah dari samping, karena dapat menenggelamkan alat. g. Jangan melakukan loading pada saat alat tidak dalam posisi datar. h. Beri tanda yang mudah dikenali untuk daerah yang terdapat timbunan utilitas (gas, telepon, air, dsb). i. Jika alat sedang tidak beroperasi, pilihlah tanah yang datar (jika mungkin), fungsikan rem, rendahkan bucket sampai menyentuh tanah dan matikan mesin.
J. ALAT KENDARAAN BERMOTOR 1. Semua operator wajib memeriksakan kendaraannya setiap hari sebelum melakukan pekerjaan 2. Semua operator harus yang berpengalaman dan mempunyai wewenang mengoperasikan kendaraan dan ijin mengemudi khusus. 3. Tidak seorangpun dibenarkan menumpang kendaraan kecuali diberikan tempat duduk yang aman. 4. Setiap pengemudi harus mematuhi batas kecepatan maksimum yang berlaku di dalam lingkungan proyek.
K. BEKERJA YANG BERHUBUNGAN DENGAN LISTRIK. 1. Untuk lokasi-lokasi kerja tertentu (daerah terbuka dan daerah ketinggian) harus dilengkapi dengan penangkal petir 2. Pada saat bekerja, instalatir listrik harus memastikan tangan dan kakai pada kondisi kering. 3. Setiap pekerja harus menggunakan sepatu dari bahan karet atau berisolasi, tidak boleh telanjang kaki. 4. Setiap peralatan listrik yang mengandung voltage tinggi, harus diberi tanda bahaya. 5. Pastikan setiap kabel yang terkelupas harus segera ditutup dengan bahan isolator. 6. Pastikan bahwa sistem pentanahan untuk panel atau listrik yang dipakai untuk bekerja sudah terpasang dengan baik. 7. Pemeriksaan berkala terhadap panel atau kotak listrik harus dilakukan oleh petugas yang berkompeten. 8. Jaringan atau instalasi listrik harus ditempatkan dan diatur sedemikian rupa untuk menghindari terjadinya kecelakaan akibat listrik. 9. Ukuran dan kualitas kabel harus sesuai dengan tingkat keperluannya. L. PENGELASAN, PEMOTONGAN DAN GERINDA 1. Pekerja harus dilengkapi dengan kaca mata pelindung khusus, sarung tangan dan pelindung kepala sebelum melakukan pengelasan, pemotongan atau gerinda. 2. Pengelasan, pemotongan dan gerinda tidak boleh dikerjakan di daerah yang mudah terbakar, apabila terpaksa dilakukan harus mendapat ijin dari petugas yang bertanggung jawab untuk itu. 3. Pengelasan atau pemotongan yang memakai tabung gas, harus dicek dahulu apakah tabung gas tersebut bocor atau tidak. Hal ini dapat dicek dari bau gas. 4. Alat pemadam kebakaran harus tersedia dekat dengan tempat kerja. 5. Alat-alat yang menggunakan aliran listrik, apabila pekerjaan akan ditinggal, kabel-kabel harus dicabut dari stop kontak.
M. PEKERJAAN DENGAN LALU LINTAS PADAT. 1. Sebelum melewati areal proyek dipasang „Papan Nama Proyek” di jalan yang menuju ke arah lokasi sekitar 500 m dari lokasi proyek atau melihat kondisi lapangan. 2. Kurang lebih 200 m dari proyek dipasang rambu „Awas ada Proyek”, „Harap Hati-hati”, dan batas kecepatan yang diperbolehkan. 3. Pada lokasi berlangsungnya proyek, harus dipasang pagar yang mengelilingi seluruh lokasi proyek dengan warna yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Bila lalu lintas satu arah dipasang rambu „Jalan satu arah”. 5. Tempatkan gardu pengendali di kedua ujung jalan yang mengalami penyempitan disertai petugas pengatur yang dilengkapi dengan bendera serta alat komunikasi. 6. Harus dipasang lampu penerangan di sepanjang jalan yang mendekati proyek untuk keamanan di malam hari. N. KONDISI MALAM HARI DAN TEMPAT GELAP 1. Ketetapan Umum a. Pada lokasi, jalan kerja, alat pendukung kerja utama, dan rambu-rambu peringatan harus dipasang lampu dengan tingkat penerangan yang memadai. b. Lampu-lampu tidak boleh berkedip-kedip (aliran listrik tidak baik atau kurang watt). c. Jaringan listrik dan lampu dipasang semi permanen dan kuat. d. Petugas yang mengatur kendaraan atau alat yang bergerak dilengkapi dengan lampu tangan. 2. Persiapan a. Persiapan instalasi penerangan dilakukan pada waktu kondisi terang. b. Pemasangan alat-alat penerangan dari jaringan listrik harus aman. c. Mesin pembangkit listrik beserta cadangannya, jaringan listrik dan lampu harus diuji coba sebelum digunakan. d. Harus disediakan lampu cadangan. e. Diperiksa segala sesuatunya hingga aman bekerja. 3. Saat Bekerja a. Diwajibkan pekerja melapor sebelum dan sesudah bekerja. b. Dilarang bekerja di tempat gelap (tidak ada penerangan). c. Pekerja dilarang memberi tanda atau isyarat dengan lampu kecuali petugas atau dalam kondisi darurat. d. Mobil-mobil atau alat yang bergerak untuk bekerja harus menyalakan lampu perlengkapannya. e. Barang-barang yang memungkinkan menghambat kerja harus disingkirkan.
Struktur Organisasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
Koordinator K3
Petugas 1
Petugas 2
Rambu-rambu K3
