Medical Staff Bylaws RSINU 2015 evaluasi.docx

RUMAH SAKIT ISLAM NASHRUL UMMAH LAMONGAN - JAWA TIMUR Jalan Merpati No. 58-62, Sidokumpul, Lamongan, Jawa Timur 622 13 Telepon : (0322) 321522, 321427, 323440. Fax : (0322) 321427 email : [email protected] : [email protected]

MEDICAL STAF BYLAWS RSI NASHRUL UMMAH LAMONGAN

i


KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM NASHRUL UMMAH LAMONGAN NOMOR : 1758 /SK/DIR/I/2015 /SK/DIR/I/2015 TENTANG MEDICAL STAFF BYLAWS RUMAH SAKIT ISLAM NASHRUL UMMAH LAMONGAN DIREKTUR RSI NASHRUL UMMAH LAMONGAN

Menimbang

: a. bahwa RSI Nashrul Ummah Lamongan perlu untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan secara berkesinambungan; b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan medis dirumahsakit perlu pengaturan internal yang mengatur peran dan fungsipemilik, pengelola dan staf medis; c. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas serta dalamrangka rumah sakit dalam menyusun medical staff baylawsperlu ditetapkan melalui Surat Keputusan DirekturRSI Nashrul Ummah Lamongan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 417/MENKES/PER/II/2011 417/MENKES/PER/II/ 2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit; 5. Undang-Undan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. MEMUTUSKAN

Menetapkan

: MEDICAL STAFF BYLAWS RUMAH SAKIT ISLAM NASHRUL UMMAH LAMONGAN.

Pertama

: Memberlakukan Medical Staff Bylaws di RSI Nashrul Ummah Lamongan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. i


KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM NASHRUL UMMAH LAMONGAN NOMOR : 1758 /SK/DIR/I/2015 /SK/DIR/I/2015 TENTANG MEDICAL STAFF BYLAWS RUMAH SAKIT ISLAM NASHRUL UMMAH LAMONGAN DIREKTUR RSI NASHRUL UMMAH LAMONGAN

Menimbang

: a. bahwa RSI Nashrul Ummah Lamongan perlu untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan secara berkesinambungan; b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan medis dirumahsakit perlu pengaturan internal yang mengatur peran dan fungsipemilik, pengelola dan staf medis; c. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas serta dalamrangka rumah sakit dalam menyusun medical staff baylawsperlu ditetapkan melalui Surat Keputusan DirekturRSI Nashrul Ummah Lamongan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 417/MENKES/PER/II/2011 417/MENKES/PER/II/ 2011 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit; 5. Undang-Undan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. MEMUTUSKAN

Menetapkan

: MEDICAL STAFF BYLAWS RUMAH SAKIT ISLAM NASHRUL UMMAH LAMONGAN.

Pertama

: Memberlakukan Medical Staff Bylaws di RSI Nashrul Ummah Lamongan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. i

RUMAH SAKIT ISLAM NASHRUL UMMAH LAMONGAN - JAWA TIMUR Jalan Merpati No. 58-62, Sidokumpul, Lamongan, Jawa Timur 622 13 Telepon : (0322) 321522, 321427, 323440. Fax : (0322) 321427 email : [email protected] : [email protected] Kedua

: Medical staff bylawsRSI bylaws RSI Nashrul Ummah Lamongan merupakan peraturan tertulis yang diberlakukan untuk staf medis RSI Nashrul Ummah Lamongan.

Ketiga

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang perlu penyempurnaan akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Lamongan Pada Tanggal : 21 Januari 2015 -------------------------------------------Direktur,

dr. Muwardi Romli, Sp.B, M.Kes NIK. 120001

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................................... i SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR ............................................................................... ii KATA PENGANTAR...................................................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................................................. PENDAHULUAN .......................................................................................................... PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1 BAB I

KETENTUAN UMUM ................................................................................. 3

BAB II

NAMA, TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB........................................... 5

BAB III

PENGANGKATAN STAF MEDIS DAN PENGANGKATAN KEMBALI .. 7

BAB IV

KATEGORI STAF MEDIS........................................................................... 9

BAB V

KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGE) .................................. 10

BAB VI

PEMBINAAN............................................................................................... 12

BAB VII

PENGORGANISASIAN STAF MEDIS DAN KOMITE MEDIS ................. 14 Bagian Pertama STAF MEDIS ..................................................................... 14 Bagian Kedua KOMITE MEDIS ................................................................... 16

BAB VIII RAPAT KOMITE MEDIK............................................................................ 19 BAB IX

KERAHASIAAN DAN INFORMASI MEDIS.............................................. 20

BAB X

PENGAWASAN........................................................................................... 20

BAB XI

PERLINDUNGAN STAFF MEDIS .............................................................. 20

BAB XII

KETENTUAN PERUBAHAN ...................................................................... 21

BAB XIII PENUTUP .................................................................................................... 22

ii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Formulir hasil telaah subkomite kredensial

Lampiran 2

Formulir laporan kegiatan subkomite kredensial

Lampiran 3

Formulir laporan kegiatan subkomite mutu profesi

Lampiran 4

Formulir laporan kegiatan subkomite etika dan disiplin profesi

ii

PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (MEDICAL STAF BY LAWS) RUMAH SAKIT ISLAM NASRUL UMMAH LAMONGAN PENDAHULUAN

Organisasi rumah sakit sangatlah unik dan kompleks. Keberadaan pusat pusatkekuasaan atau otoritas di rumah sakit juga unik dan sukar ditemukan persamaannya pada organisasi atau institusi lain. Di rumah sakit kepemimpinan puncak terdiri dari tiga satuan atau organ fungsional yang berbeda kewenangan, tugas dan tanggung jawab masingmasing, namun semua harus bekerja sama. Secara integratif dalam menjalankan misi rumah sakit. Ke tiga kepemimpinan puncak adalah pemilik atau yang mewakili pemilik sebagai otoritas steering, direksi atau pimpinan rumah sakit mempunyai fungsi sebagai motor penggerak dan staff medis adalah pelaku utama core business rumah sakit. Tidak satupun dari tiga kekuasaan itu akan berfungsi, jika tidak ada dua yang lain. Kita sadari organisasi staf medis saat ini semakin berkembang, jumlah dan jenis spesialisasi di rumah sakit semakin bertambah. Staf medis merupakan tulang punggung pelaksana tata kelola klinis di rumah sakit dimana tujuan utama adalah memberikan pelayanan secara professional, bermutu dan berorientasi kepada keamanan pasien. Oleh karena staf medis sangat bervariasi baik latar belakang social, politik, budaya dan pendidikan maka diperlukan suatu aturan internal yang mengikat seluruh staf medis yang bekerja di rumah sakit. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755/MENKES/PER/IV/2011 ditentukan bahwa setiap rumah sakit harus membuat peraturan internal staf bylaws (Medical stafbylaws) yang bisa diibaratkan sebagai undang-undan g yang harus dipatuhi oleh staf medis di rumah sakit. Peraturan internal staf medis (medical staff bylaws) dianalogikan sebagai undangundang praktik kedokteran bagi para staf medis yang melakukan pelayanan medis di RSI Nashrul Ummah Lamongan. Di dalam peraturan internal staf medis diatur tentang pembentukan komite medik, tugas dan fungsi serta mekanisme kerja komite medik beserta ketiga subkomitenya, mitra bestari ( peer-group), dan mekanisme pengambilan keputusan dalam komite medik. Peraturan internal staf medis menjadi acuan mekanisme pengambilan keputusan olehkomite medik, dan menjadi dasar hukum yang sah untuk setiap keputusan yang diamb ilsesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan internal staf medis. Selain itu, peraturan internal staf medis juga menjadi dasar hukum yang sah untuk setiap keputusan yang diambil kepala/direktur rumah sakit yang mengambil keputu san sesuai dengan lingkup tugasnya yang terkait dengan staf medis.

Medical Staff Bylaws

1

Dalam hubungannya dengan direksi rumah sakit, peraturan internal staf medis jugamengatur mekanisme pertanggungjawaban komite medik kepada kepala/direktur rumahsakit untu k halhal yang terkait dengan penyelenggaraan profesionalisme kedokteran dirumah sakit. Selain itu dalam peraturan internal staf medis juga diatur kewajibankepala/direktur rumah sakit untuk menyediakan semua sumber daya yang dibutuhkan oleh komite medik untuk melaksanakan tugasnya, misalnya kebutuhan ruangan, petugas sekretariat, sarana dan prasarana komite medik, termasuk penyelenggaraan pertemuan dan mendatangkan mitra bestari. Kewajiban kepala/direktur rumah sakit juga termasuk menetapkan berbagai kebijakan dan prosedur ( policy and procedures) yang terkait dengan kredensial, mutu profesi, dan disiplin profesi. Dalam peraturan internal staf medis memuat pengaturan pokok untuk menegakkan profesionalisme tenaga dengan mengatur mekanisme pemberian izin melakukan pelayanan medis

(entering

to

the

profession),

mekanisme

mempertahankan

profesionalisme

(maintaining professionalisme), dan mekanisme pendisiplinan (expelling from the profession). Visi staf medis di RSI Nashrul Ummah Lamongan menegakkan kewenangan klinis asuhan medis pasien sesuai dengan kompetensi dan organisasi profesi dengan memegang teguh sumpah dokter dengan menjunjung tinggi nilai moral, keselamatan pasien dan kode etik dokter. Misi staf medis di RSI Nashrul Ummah Lamongan antara lain : 1. Menyelenggarakan asuhan medis pasien secara aman, bermutu dan prima. 2. Menegakkan kode etik profesi dan menjunjung ti nggi nilai moral dan keselamatan pasien. 3. Menegakkan kewenangan klinis berdasarkan standar pelayanan medis yang ditetapkan oleh kolegium dan organisasi profesi. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas kerja dengan mengedepankan hak pasien dan hak atas akses asuhan medis sebagai bagian dari hak asasi manusia.


2

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. R umah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap,rawat jalan, dan gawat darurat. 2. K omite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenyamelalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etikadan disiplin profesi medis. 3. Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis dirumah sakit. 4. Peraturan internal rumah saki t (hospital bylaws) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis. 5. Peraturan internal korporasi (corporate bylaws )adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (corporate governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit. 6. Peraturan internal staf medis ( medical staff bylaws) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (clinical governance) untuk menjaga profesionalisme staf medis dirumah sakit. 7. K ewenangan kli nis (clinical pri vilege) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu

periode

tertentu

yang

dilaksanakan

berdasarkan

penugasan

klinis

(clinicalappointment ). 8. Penugasan klinis (clinical appointment) adalah penugasan kepala/direktur rumah sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan med is dirumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya. 9. K redensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege). 10. R ekr edensial

adalah

memilikikewenangan

proses klinis

reevaluasi

(clinical

terhadap

privilege)

staf

untuk

medis

yang

menentukan

telah

kelayakan

pemberiankewenangan klinis tersebut.


3

11. Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksanakan oleh profesi medis. 12. Mitra bestari (peer group) adalah sekelompok staf medis dengan reputasi dan kompetensi profesiyang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan profesimedis.


4

BAB II NAMA, TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

(1) RSI Nashrul Ummah Lamongan merupakan rumah sakit type D yang beralamatkan di Jalam Merpati No. 58-62, Sidokumpul, Lamongan, Jawa Timur 62213. (2) Organisasi kelompok staf medis di rumah sakit adalah Komite Medik RSI Nashrul Ummah Lamongan. Pasal 3

Tujuan peraturan internal staf medis (medical staf bylaws) adalah sebagai berikut : (1) Komite medik dapat menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik ( good clinical governance) melalui mekanisme kredensial, peningkatan mutu profesi, dan penegakan disiplin profesi. (2) Memberikan dasar hukum bagi mitra bestari ( peergroup) dalam pengambilan keputusan profesi melalui komite medik. (3) Memberikan keleluasaan kepada staf medis untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat diterima secara umum. (4) Menjamin penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan standar profesi yang berlaku. (5) Menjamin seluruh pasien mendapatkan pelayanan medis tidak didasarkan pada suku, agama, ras, etnis, warna kulit, kebangsaan, jenis kelamin, cacat mental atau fisik, umur, kondisi kesehatan, status perkawinan, asal usul, dan orientasi seksual. (6) Merumuskan dan memelihara tata tertib, ketentuan dan peraturan untuk pengaturan sendiri staf medis yang menyelenggarakan paraktik kedokteran di RSI Nashrul Ummah Lamongan. (7) Memastikan seluruh staf medis selalu berusaha mempertahan kualitas profesionalnya dalam bekerja sebagai wujud konsekwensi kewenangan klinis yang diberikan dalam melaksanakan pemeriksaan, penegakan diagnosis, pemberiam tindakan medis dan pemberiam terapi yang tepat. Pasal 4

Setiap Kelompok Staf Medis bertanggung jawab: (1) Memberikan rekomendasi melalui komite medik/panitia kredential kepada direktur terhadap permohonan pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali.


5

(2) Melakukan evaluasi penampilan kinerja praktik kedokteran staf medis berdasarkan data yang konprehensif. (3) Memberi kesempatan bagi staf medis untuk mengikuti Continuing Professional Development (CPD) atau Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB). (4) Memberi masukan kepada Direktur Rumah Sakit melalu i Ketua Komite medis mengenai hal-hal yang terkait dengan praktik kedokteran. (5) Membuat laporan melalui Ketua Komite Medis kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis/Direktur Rumah Sakit. (6) Membuat Standar Pelayanan Medis dan Standar Prosedur Operasional serta dokumen terkait lainnya dan merivisi secara berkala sesuai perkembangan il mu pengetahuan. Pasal 5

Setiap Staf Medis RSI Nashrul Ummah Lamongan bertanggung jawab: (1) Mematuhi seluruh ketentuan kepegawaian yang berlaku. (2) Menunjukkan komitmen untuk mewujukan visi dan misi RSI Nashrul Ummah Lamongan. (3) Memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat sesuai kemampuan yang dimilikinya sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (4) Mematuhi Standar Pelayanan Medis dan standar lain yang diterapkan di RSI Nashrul Ummah Lamongan. (5) Memakai tanda pengenal sebagai staf medis di RSI Nashrul Ummah Lamongan pada saat memberikan pelayanan medis. (6) Berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan baik pertemuan untuk membahasa masalah medis, perencanaan atau pertemuan lain untuk meningkatkan kinerja pelayanan medis RSI Nashrul Ummah Lamongan. (7) Meningkatkan kompetensi, keilmuan dan pengetahuan diri melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan staff medis berkelanjutan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga diklat RS atau bekerjasama dengan organisasi profesi, baik secara swadana atau swadaya, sebagai upaya peningkatan keahlian dan profesi dalam membangun pelayanan medis di RSI. Nashrul Ummah Lamongan yang bermutu dan menjunjung tinggi keselamatan pasien.


6

BAB III PENGANGKATAN STAF MEDIS DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 6

(1) Pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali wajib memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kesinambungan pelayanan kesehatan di RSI Nashrul Ummah Lamongan. (2) Kelompok staf medis dan atau Komite Medis wajib membuat tata cara dan persyaratan administrasi untuk pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali. (3) Dalam membuat tata cara dan persyaratan administarasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar profesi dan standar kompetensi yang dikembangkan oleh perhimpunan profesi. Pasal 7

(1) Untuk dapat diangkat sebagai staf medis RSI Nashrul Ummah Lamongan, seorang dokter harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : (a) Telah dinyatakan lulus oleh fakultas kedokteran yang terakreditasi di Indonesia atau lulusan fakultas kedokteran luar negeri yang telah menyelesaikan masa adaptasi, dibuktikan dengan ijazah atau keterangan yang sejenis oleh lembaga yang berwenang. (b) Telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku. (c) Membuat surat pernyataan bersedia mengurus ijin praktek setelah diterima secara resmi sebagai staf medis. (d) Tidak pernah melakukan pelanggaran etika yang diberikan sangsi oleh organisasi profesi. (e) Tidak pernah melakukan pelanggaraan hubungan kerja dengan rumah sakit tempat bekerja sebelumnya. (2) Staf medis dapat diberhentikan baik secara tetap atau sementara apabila: (a) Meninggal dunia; (b) Menyatakan mengundurkan diri sebagai staf medis di RSI Nashrul Ummah Lamongan. (c) Pindah tempat tugas ke rumah sakit lain; (d) Mendapat hukuman disiplin karena pelanggaran peraturan kepegawaian, kode etik profesi dan kode etik rumah sakit; (e) Mendapat hukuman karena melakukan tindakan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;


7

(f) Dinyatakan oleh dokter penguji kesehatan mengalami cacat fisik atau cacat mental baik yang bersifat permanent atau sementara sehingga tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan praktik kedokteran. (g) Penilaian terhadap evaluasi kinerja dokter bersangkutan yang dianggap tidak memenuhi syarat sesuai hasil kredensialing oleh sub komite kredensialing komite medik rumah sakit dengan rekomendasi unit kerja terkait dengan persetujuan direktur. (3) Permintaan untuk melakukan pegujian kesehatan dilakukan oleh direktur atau kepala bidang pelayanan medik atas usul komite medik;

Pasal8

(1) Pengangkatan

staf

medis,

pengangkatan

kembali,

pemberhentian

tetap

dan

pemberhentian sementara dilakukan dalam rapat panitia kredential. (2) Rapat kredential sebagaimana yang dimaksud ayat 4 harus dihadiri ol eh ketua kelompok staf medis dimana staf medis tersebut ditempatkan atau akan ditempatkan serta harus dihadiri oleh kepala bidang pelayanan dan atau direktur; Pasal 9

Prosedur pengangkatan staf medis dan pengangkatan kembali adalah (1) Dokter, dokter spesilis, dokter gigi dan dokter spesilis yang akan diangkat menjadi staf medis atau akan diangkat kembali mengajukan surat permohonan ke Direktur Rumah Sakit. (2) Direktur Rumah Sakit meneruskan lamaran ke Komite Medis dengan koordinasi bagian kepegawaian rumah sakit. (3) Komite Medis memerintahkan Panitia Kredential untuk menilai persyaratan administasi. (4) Panitia Kredential menyerahkan hasil penilaian kepadaKomite Medis untuk selanjutnya diserahkan ke Direktur Rumah Sakit dalam amplop tertutup. (5) Hasil penilaian panitia kredential bersifat rahasia. (6) Direktur Rumah Sakit menerbitkan surat keputusan untuk menerima atau menolak permohonan untuk diangkat menjadi staf medis atau diangkat kembali sesuai hasil penilaian Panitia Kredential. (7) Dalam hal hasil penilaian Panitia Kredential memenuhi sarat untuk diangkat atau diangkat kembali, Direktur selanjutnya menerbitkan surat keputusan penempatan pada kelompok staf medis sesuai kompetensi staf medis. (8) Seluruh dokumen staff medis akan disimpan atau didokumentasikan dalam dokumen bagian kepegawaian rumah sakit.


8

BAB IV KATEGORI STAF MEDIS Pasal 10

Staf medis berdasarkan hubungan kerja dengan RSI Nashrul Ummah Lamongan terbagi kedalam kategori: (1) Dokter Tetap adalah dokter, dokter spesilis, dokter gigi dan dokter spesialis yang berstatus dokter tetap di RSI Nashrul Ummah Lamongan, bekerja purna waktu. Setiap dokter tetap berhak untuk dipilih dan memilih pada berbagai jabatan staf medis, berhak berbicara dalam pertemuan staf medis, berhak untuk berpartisipasi aktif mengikuti berbagai kegiatan staf medis serta mengahadiri pertemuan-pertemuan staf medis serta berhak melaksanakan kegiatan pelayanan medis di kelompok staf medis sesuai penempatannya. (2) Dokter tamu adalah dokter, dokter spesilis, dokter gigi dan dokter gigi spesilis yang bekerja paruh waktu di RSI Nashrul Ummah Lamongan. Setiap dokter tamu berhak untuk memilih tetapi tidak memiliki hak untuk dipilih pada berbagai jabatan staf medis, memiliki hak bicara pada pertemuan staf medis, berpartisipasi aktif dalam kegiatan staf medis, menghadiri pertemuan-pertemuan staf medis medis serta berhak melaksanakan kegiatan pelayanan medis di kelompok staf medis sesuai penempatnnya. (3) Dokter Kehormatan adalah dokter yang tidak lagi memiliki hubungan kerja dengan RSI Nashrul Ummah Lamongan namun memiliki keinginan untuk memberikan konstribusi aktif bagi pengembangan RSI Nashrul Ummah Lamongan. Setiap dokter kehormatan tidak berhak untuk memilih dan dipilih pada berbagai jabatan staf medis, memiliki hak berbicara pada pertemuan staf medis, memiliki hak untuk berpartisipasi aktif pada kegiatan staf medis dan menghadiri pertemuan-pertemuan staf medis jika di undang. Pasal 11

(1) Setiap staf medis memiliki kesempatan dan hak yang sama menggunakan fasilitas dan sumber daya di RSI Nashrul Ummah Lamongan. (2) Jika tempat tidur yang tersedia terbatas jumlahnya dan atau kamar operasi/ruang tindakan sangat terbatas maka prioritas pertama menyelenggarakan pelayanan medis diberikan pada dokter tetap/organik selanjutnya perioritas berikutnya dapar diberikan pada dokter tamu.


9

BAB V KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGE)

Pasal 12

(1) Semua pelayanan medis hanya boleh dilakukan oleh staf medis yang telah diberi kewenangan klinis melalui proses kredensial. (2) Kewenangan klinis berlaku selama-lamanya 3 (tiga) tahun sesuai kebutuhan dilapangan. (3) Tiga bulan sebelum kewenangan klinis berakhir maka yang bersangkutan mengajukan reevaluasi kewenangan klinis kepada komite medik dengan melampirkan berkas yang sesuai dengan persyaratan. (4) Kategori kewenangan klinis terdiri dari : a. Pemohon baru : 1) Kewenangan klinis sementara (temporaryclinical privilege), 2) Kewenangan klinis dalam keadaan darurat (emergency clinical privilege) , 3) Kewenangan klinis bersyarat (provisional clinical privilege). b. Pemohon lama / karyawan : 1) Kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan; 2) Kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah; 3) Kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi; 4) Kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu; 5) Kewenangan klinis yang bersangkutan diubah/dimodifikasi;

Pasal 13

Tata cara kredensial adalah sebagai berikut : (1) Pelamar mengajukan permohonan kewenangan klinis kepada Komite Medik dengan syarat melampirkan : (a) Ijazah resmi (b) STR yang masih berlaku (c) Rekomendasi organisasi profesi IDI (d) Riwayat hidup (e)Sertifikat pelatihan profesi yang telah ada. (2) Berkas pengajuan permohonan kewenangan klinis diberikan kepada ketua subkomite kredensial komite medik. (3) Subkomite kredensial mengadakan telaah terhadap permohonan kewenangan klinis tersebut. (4) Hasil telaah disampaikan secara tertulis kepada ketua komite medik.


10

(5) Ketua komite medik membuat rekomendasi kewengan klinis berdasar dari hasil telaah subkomite kredensial ditujukan kepada Direktur RSI Nashrul Ummah Lamongan. (6) Direktur RSI Nashrul Ummah Lamongan menerbitkan surat penugasan klinis. Pasal 14

Kewenangan klinis berakhir pada situasi sebagai berikut : (1) Berakhir masa berlakunya sehingga diharapkan tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku maka staf medis yang bersangkutan mengajukan reevaluasi kepada komite medik melalui Direktur RSI Nashrul Ummah Lamongan. (2) Pencabutan, perubahan/modifikasi dan pemberian kembali kewenangan klinis bisa terjadi dalam situasi sebagai berikut: (a) Staf medis yang bersangkutan mengalami gangguan kesehatan fisik/mental sehingga dinyatakan tidak bisa menjalankan profesinya. (b) Kecelakaan medis yang disebabkan oleh inkompetensi. (3) Dalam hal terjadi seperti situasi dalam ayat dua b maka komite medik berusaha untuk melakukan pembinaan lewat subkomite etik dan profesi. (4) Apabila hasil pembinaan telah berhasil maka komite medik akan memberikan rekomendasi pemulihan kembali kewenangan klinis kepada staf medis yang bersangkutan.


11

BAB VI EVALUASI DAN PEMBINAAN Pasal 15

(1) Setiap staff medis rumah sakit dalam melaksanakan pekerjaannya akan dilaksanakan evaluasi kinerja staff medis oleh Dokter DPJP Pelayanan masing-masing SMF dengan Koordinasi Kepala Bidang Pelayanan Medis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan paling lama 1 (satu) tahun setelah dokter bersangkutan ditetapkan sebagai staff medis rumah sakit sesuai prosedur yang berlaku. (2) Penilaian staff medis bersifat rahasia dan obyektif sesuai dengan penilaian kinerja staff dokter bersangkutaan dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok kerja sesuai dengan kewenangan klinis dalam surat penugasan klinis. (3) Pelaporan penilaian kinerja staff medis akan diserahkan kepada ketua komite medis untuk tatakelola evaluasi dan pembinaan selanjutnya dalam tata kelola penugasan klinis yang ada. Pasal 16

(1) Atas permintaan direktur, komite medis memerintahkan Sub Komite Etika untuk menyelidiki

dugaan

terjadinya

pelanggaran

etika

profesi,

malpraktek

atau

penyalahgunaan kewenangan klinis lainnya. (2) Sub komite etika menyampaikan laporan hasil penyelidikan kepada komite medis secara tertulis dengan tembusan kepada Direktur Rumah Sakit. (3) Jika terdapat bukti-bukti pendahuluan yang cukup maka Komite Medik memerintahkan Sub Komite Etika mengadakan rapat untuk mememanggil staf medis terlapor untuk dimintai keterangan. (4) Untuk menjaga prinsip penyelesaian yang adil maka setiap rapat Sub Komite Etika yang dilaksanakan

karena

terjadinya

pelanggaran

etika

profesi,

malpraktek

atau

penyalahgunaan kewenangan klinis lainnya harus dihadiri oleh Direktur Rumah Sakit dan atau Kepala Bidang Pelayanan Medik. Pasal 17

(1) Berdasarkan rekomendasi Sub Komite Etika, komite medis mengadakan rapat untuk merumuskan bentuk/jenis pembinaan atau hukuman yang akan diberikan kepada staf medis

yang

terbukti

melakukan

pelanggaran

etika

profesi,

malpraktek

atau

penyalahgunaan kewenangan klinis.


12

(2) Komite medis menyampaikan secara tertulis bentuk/jenis pembinaan atau hukuman yang akan diberikan pada staf medis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan dalam surat keputusan.


13

BAB VII PENGORGANISASIAN STAF MEDIS DAN KOMITE MEDIS

Bagian Pertama STAF MEDIS Pasal 18

Kelompok Staf Medik adalah kelompok-kelompok yang beranggotakan para tenaga profesional medik yang memberikan pelayanan langsung secara mandiri dalam jabatan fungsional, seperti dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis.

Pasal 19

(1) Dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang bekerja di unit pelayanan RSI Nashrul Ummah Lamongan wajib menjadi anggota kelompok staf medis. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medis dikelompokkan sesuai spesialisasi atau keahliannya atau dengan cara lain dengan pertimbangan khusus. (3) Setiap kelompok staf medis minimal terdiri dari 2 (dua) orang dokter. Pasal 20

Pengelompokan staf medis berdasrkan spesialisasi/keahlian adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis dengan spesialisasi/keahlian yang sama dikelompokkan ke dalam 1 (satu) kelompok staf medis. Pasal 21

Pengelompokan staf medis dengan cara lain dengan pertimbangan khusus dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut: (1) Pengabungan tenaga dokter spesialis dengan spesialisasi/keahlian yang berbeda, penggabungan harus memperhatikan kemiripan disiplin ilmu. (2) Pembentukan kelompok staf medis dokter umum dapat dilakukan dengan membentuk kelompok staf medis dokter umum atau bergabung dengan kelompok staf medis dimana dokter umum tersebut memberikan pelayanan. (3) Dokter gigi dapat menjadi kelompok staf medis sendiri atau bergabung dengan kelompok staf medis bedah atau kelompok staf medis dokter umum-gigi.


14

Pasal 22

Penempatan staf medis dalam kelompok staf medis ditetapakan dengan surat keputusan direktur atas usulan komite medis. Pasal 23

(1) Kelompok staf medis dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh staf medis yang ditempatkan dalam kelompok staf medis tersebut. (2) Ketua kelompok staf medis dapat berasal dari dokter tetap. (3) Pemilihan ketua kelompok staf medis diatur dengan mekanisme atau prosedur tetap yang disusun oleh komite medis. (4) Proses pemilihan ketua kelompok staf medis wajib melibatkan komite medis, kepala bidang pelayanan medik dan atau direktur rumah sakit. (5) Penetapan ketua kelompok staf medis disahkan dengan surat keputusan direktur. Pasal 24

Masa bakti ketua kelompok staf medis ditetapkan selama 3 (tiga) tahun. Pasal 25

Tugas ketua kelompok staf medis sebagai berikut meny usun uraian tugas, wewenang dan tata kerja setiap staf medis yang dipimpinya.

Pasal 26

Staf medis mempunyai fungsi sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pegembangan di bidang medis. Pasal 27

Staf medis bertugas sebagai berikut: (1) Melaksanakan kegiatan profesi meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan dan pemulihan. (2) Meningkatkan kemampuan profesinya melalui pendidikan kedokteran berkelanjutan. (3) Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar p elayanan medis dan etika profesi yang berlaku. (4) Menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat laporan pemantuan indicator klinik.


15

Pasal 28

Kewenangan masing-masing staf medis disusun oleh ketua kelompok staf medis kemudian diusulkan oleh komite medis kepada direktur untuk ditetapkan dengan surat keputusan. Bagian Kedua KOMITE MEDIS

Pasal 29

(1) Komite medis adalah kelompok jabatan fungsional yang diangkat serta diberhentikan oleh Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun; (2) Komite medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur; (3) Susunan komite medis dari daeri Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang anggota yang terdiri dari para Ketua Kelompok Staf Medik secara ex-officio; Pasal 30

(1) Ketua dan Wakil Ketua Komite Medis diangkat dan ditetapkan oleh direktur dari dokter tetap atau dokter organik menjadi ketua kelompok Staf Medik. (2) Sekretaris Komite Medik dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Komite Medik dari dokter tetap dan dokter organic staf Medis RSI Nashrul Ummah Lamongan. (3) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komite Medik merangkap sebagai Anggota Komite Medik dan dapat menjadi ketua dari salah satu sub komite. Pasal 31

Komite Medik mempunyai tugas: (1) Membantu

Direktur

menyusun

standard

pelayanan

medis

dan

memantau

pelaksanaannya. (2) Melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi. (3) Mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medis; (4) Membantu direktur direktur menyusun medical staff by laws dan memantau pelaksanaannya; (5) Membantu direktur menyusun kebiijakan dan prosedur yang terkait dengan medico legal; (6) Membantu direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait etiko legal; (7) Melakukan koordinasi dengan kepala bidang pelayanan medic memantau dan membina pelaksanaan tugas kelompok staf medis; (8) Meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis.


16

(9) Melakukan monitoring dan evaluasi kasus bedah, penggunaan obat, farmasi dan terapi, ketepatan/kelengkapan/keakuratan

rekam

medis,

tissue

review,

mortalitas

dan

morbiditas, medical care review/peer review/audit medis melalui pembentukan subkomite/panitia. (10) Membuat dan memberikan laporan berkala kepada direktur. Pasal 32

Fungsi Komite Medik adalah: (1) Memberikan saran dalam bidang medik kepada Direktur atau kepala bidang pelayanan medik. (2) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pelayanan medik. (3) Menangani hal-hal yang berkaitan dengan etika kedokteran. (4) Menyusun kebijakan pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua kelompom staf medis.

Pasal 33

Wewenang Komite Medik adalah: (1) Mengusulkan rencana kebutuhan dan peningkatan kualit as tenaga medis kepada direktur (2) Memberikan pertimbangan rencana pemeliharaan, pengadaan peralatan dan penggunaan alat kesehatan serta pengembangan pelayanan medik kepada direktur. (3) Monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis; (4) Monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran; (5) Memantau dan mengevaluasi penggunaan obat; (6) Melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi antar kelompok staf medik. (7) Membentuk tim klinisyang bertugas manangani kasus pelayanan medis yang memerlukan koordinasi lintas profesi seperti penaggulangan kanker terpadu, pelayanan jantung terpadu dan pelayanan terpadu lainnya. (8) Memberikan rekomendasi kepada direktur tentang kerjasama antara RSI Nashrul Ummah Lamongan dengan rumah sakit lain dam antara RSI Nashrul Ummah Lamongan dengan fakultas kedoktera kedokteran/kedokteran gigi/institusi pendidikan lain (9) Menetapkan tugas dan kewajiban sub komite/panitia termasuk pertanggungjawabannya terhadapa pelaksanaan suatu program.


17

Pasal 34

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugasnya Komite Medik dapat membentuk Sub Komite/Panitia sesuai dengan kebutuhan. (2) Sub komite/panitia dapat terdiri dari: (a) Peningkatan Mutu Profesi Medis (b) Kredential (c) Etika dan Disiplin Profesi (d) Farmasi dan Terapi (e) Rekam Medis (f) Pengendalian Infeksi Nosokomial (g) Transfusi Darah (h) Sub Komite/Panitia lainnya sesuai kebutuhan RSI Nashrul Ummah Lamongan. (3) Sub Komite / Panitia ditetapkan oleh Direktur atas usul dari Ketua Komite Medik. (4) Struktur organisasi sub komite/panitia. (a) Susunan sub komite/panitia minimal terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota, (b) Ketua sub komite/panitia dapat salah seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota komite medis. (5) Tata kerja sub komite/panitia (a) Sub komite wajib menyusun kebijakan program dan prosedur kerja. (b) Sub komite membuat laporan berkala dan laporan akhir tahu n kepada komite medis. (c) Sub komite mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun. (d) Biaya operasional sub komite dibebankan pada RSI Nashrul Ummah Lamongan.


18

BAB VIII RAPAT KOMITE MEDIK

Pasal 35

(1) Komite medik mengadakan rapat rutin minimal 1 kali dalam 3 bulan. (2) Dalam hal yang sangat mendesak rapat khusus dapat diadakan di luar jadwal rapat yang sudah ditentukan. (3) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dan (2) dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari anggota komite medik. (4) Dalam hal yang hadir tidak memenuhi kuarum, maka rapat tetap dilanjutkan setelah ditunda 1 jam dari jadwal yang tertulis dalam undangan. (5) Seluruh keputusan hasil rapat mengikat seluruh anggota komite medik yang bekerja di RSI Nashrul Ummah Lamongan.


19

BAB IX KERAHASIAAN DAN INFORMASI MEDIS

Pasal 36

(1) Setiap staf medis wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang pasien (2) Pemberian informasi medis yang menyangkut kerahasiaan pasien hanya dapat diberikan atas persetujuan direktur/kepala bidang pelayanan medis atas dasar kepentingan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkans secara hukum. (3) Pelanggaran atas tatakelola kerahasiaan dan informasi medis yang dilakukan oleh staff medis rumah sakit akan ditetapkan dalam pelanggaran kode etik profesi dan kode etik rumah sakit dan akan dibahas dalam rapat koordinasi komite medik.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 37

(1) Pengawasan terhadap pelanggaran etika profesi menjadi tanggungjawab komite medis sedang pengawasan terhadap pelanggaran etika non profesi diawasi oleh komite etika rumah sakit. (2) Pengawasan mutu pelayanan medis menjadi tanggung jawab bersama komite medis dan kepala bidang pelayanan medis. Pasal 38

(1) Komite medis wajib membuat laporan pengawasan etika dan mutu pelayanan secara berkala kepada direktur. (2) Direktur dan atau kepala bidang pelayanan medic bertanggung jawab menindak lanjuti laporan yang terkait dengan fasilitas dan tenaga yang bukan staf medis, (3) Direktur memerintahkan komite medis untuk menindak lanjuti laporan yang terkait dengan profesi.


20

BAB XI PERLINDUNGAN PROFESI STAFF MEDIS Pasal 39

(1) Atas dasar asas praduga tidak bersalah bagi setiap tenaga medis yang menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan kewenangan klinis yang ditetapkan oleh rumah sakit, maka direktur rumah sakit memberikan bantuan perlindungan hukum secara aktif dan proporsional sesuai dengan kemampuan rumah sakit dengan bekerjasama bersama dengan organisasi profesi dan lembaga bantuan hukum (jika diperlukan) dalam penyelesaian masalah atas dugaan kasus pelanggaran kode etik kodekteran yang dilakukan oleh staff medis yang bekerja di rumah sakit sebagai jaminan perlindungan bekerja bagi segenap staff medis. (2) Perlindungan staff medis dilakukan setelah adanya laporan dugaan staff medis yang melakukan pelanggaran kode etik kedokteran yang telah dilakukan audit sebelumnya oleh panitia mutu dan panitia etik rumah sakit dengan koordinasi organisasi profesi atau instansi pemerintah terkait. BAB XII KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 40

(1) Review dan perubahan Medical Staff Bylaws dilaksanakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan RSI Nashrul Ummah Lamongan. (2) Usulan review dan perubahan diajukan oleh komite medis kepada direktur untuk mendapatkan persetujuan. (3) Tata cara perubahan adalah : (a) Usulan perubahan bisa dilakukan lewat komite medic ataupun direksi RSI Nashrul Ummah Lamongan. (b) Direktur RSI Nashrul Ummah Lamongan mengadakan rapat pembahasan perubahan dengan komite medic. (c) Notulen keputusan rapat di tanda tangani oleh direktur dan ketua komite medik. (d) Berdasar notulen rapat tersebut, keputusan rapat pembahasan perubahan peraturan internal staf medis dituangkan dalam addendum yang mengikat semua staf medis yang bekerja di RSI Nashrul Ummah Lamongan.


21

BAB XIII PENUTUP

(1) Peraturan internal staf medis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) Peraturan internal staf medis ditanda tangani oleh Direktur RSI Nashrul Ummah Lamongan dan disahkan oleh Pemilik RSI Nashrul Ummah Lamongan atau yang mewakili.

Ditetapkan di : Lamongan Pada Tanggal : 21 Januari 2015 -------------------------------------------Direktur,

dr. Muwardi Romli, Sp.B, M.Kes NIK. 120001

Disahkan Oleh : Pengurus Yaysan Nashrul Ummah Ketua,

H. Alie Masykur, US


22

LAMPIRAN

Lampiran 1 HASIL TELAAH SUBKOMITE KREDENSIAL

KOMITE MEDIK RSI NASHRUL UMMAH LAMONGAN

Bismillahirrohmanirrohim Pada tanggal……………….jam ………………. Subkomite kredensial RSI Nashrul Ummah Lamongan telah melakukan rapat telaah permohonan kewenangan klinis atas nama pemohon: Nama

:

Alamat

:

Profesi

:

Dengan hasil telaah kredensial sebagai berikut : Memenuhi No

Kategori

Keterangan

persyaratan/tidak Memenuhi

1

Ijazah

Lulus th: Fak : Universitas:terakreditasi

2

STR

Exp :

3

Rekomendasi IDI

IDI kab/kota : Kartu IDI:

4

Sertifikat

1.

pelatihan/kursus

2.

Profesi/panitya kegt

3.

P2KB

4. 5.

5

Riwayat hidup

Hal yg mendukung : Hal yang merugikan:

6

Kesehatan fisik/mental/perilaku

7

Perilaku etika

Riwayat……

Tidak

Keterangan

8

Keaktifan menjaga

Jumlah SKP yg

profesi/P2KB

terkumpul

Dari hasil telaah diatas maka kami memberikan rekomendasi agar kepada pemohon diberi kewenangan klinis menjalankan profesi sebagai ………………………... di RSI Nashrul Ummah Lamongan yang bersifat : 1. Sementara : berlaku sampai 5 tahun setelah tanggal penetapan Surat Penugasan Klinis. 2. Emergency 3. Bersyarat………………………………………………………………………… ……………………. Bagi pemohon rekredensial maka diberikan kewenangan klinis sebagai berikut (lingkari yang sesuai) a. Kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan; b. Kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah; c. Kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi; d. Kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu; e. Kewenangan klinis yang bersangkutan diubah/dimodifikasi………….. …………………………………………… Dengan daftar lingkup kewenangan klinis terlampir. Demikian agar yang bersangkutan maklum. Semoga Alloh meridhoi kita semua.Amin. Lamongan , ………… 2014 Subkomite Kredensial Ketua,

(………………………..)

Lampiran : 1. Daftar lingkup kewenangan klinis

Lampiran 2

SURAT PENUGASAN KLINIS DIREKTUR RSI NASHRUL UMMAH LAMONGAN

Menimbang

:

1. Bahwa sesuai dengan analisa kebutuhan tenaga, RSI Nashrul Ummah Lamongan membutuhkan tenaga dokter umum/spesialis. 2. Bahwa bagian personalia RSI Nashrul Ummah Lamongan telah menerima karyawan dengan profesi dokter umum/spesialis sesuai yang dibutuhkan. 3. Bahwa untuk bisa bekerja sesuai dengan profesinya maka bagi yang bersangkutan perlu diterbitkan surat penugasan klinis yang berlaku di RSI Nashrul Ummah Lamongan.

Mengingat

:

1. Undang-Undang RI no 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit. 2. Undang-Undang RI no 29 tahun 2004 tentang penyelenggaraan praktek kedokteran. 3. Permenkes

no

755/MENKES/PER/I/2010

tentang

penyelenggaraan Komit e medik di Rumah Sakit 4. Surat Rekomendasi Subkomite Kredensial Komite medik RSI Nashrul Ummah Lamongan nomor …………….tertanggal …………..rekomendasi pemberian penugasan klinis kepada dr........................ Memutuskan

:

1. Memberikan surat penugasan klinis kepada nama yang disebut dibawah ini : Nama

:

Alamat

:

Profesi

:

Sebagai dokter UMUM/SPESIALIS ……………………dengan kewenangan klinis sesuai daftar kompetensi yang tercantum dalam buku KOMPETENSI DOKTER, penerbit IDI, tahun 2010. Bagi rekredensial maka kewenangan klinis dilanjutkan / ditambah / dikurangi / perlu supervise / diubah atau dimodifikasi …………………………………… 2. Surat Penugasan Klinis ini berlaku di RSI Nashrul Ummah Lamongan. 3. Surat penugasan klinis ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal

ditetapkan. 4. Setelah habis masa berlaku bagi yang bersangkutan diminta mengajukan rekredensial kepada Komite Medik RSI Nashrul Ummah Lamongan. 5. Apabila terdapat kesalahan dalam surat penugasan klinis ini akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Lamongan Pada Tanggal : ----------------------------------Direktur,

(…………………………)

Lampiran 3 KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT ISLAM NASHRUL UMMAH LAMONGAN LAPORAN KEGIATAN SUBKOMITE KREDENSIAL TAHUN 20....... KREDENSIAL NO

1.

KATEGORI

JML

REKREDENSIAL (KEWENANGAN KLINIS)

KEWENANGAN KLINIS

SMTR : 5 TH

EMER

SYARAT

LANJUT

TAMBAH

KURANG

SUPERVISI

UBAH/ MODIFIKASI

KREDENSIAL DOKTER UMUM DOKTER GIGI DOKTER SPESIALIS

2

REKREDENSIAL DOKTER UMUM DOKTER GIGI DOKTER SPESIALIS

Subkomite kredensial Ketua,

(……………………………..)

L ampiran 4 KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT ISLAM NASHRUL UMMAH LAMONGAN LAPORAN KEGIATAN SUBKOMITE MUTU PROFESI TAHUN 20......

No

Kegiatan

1

Audit medik

2

Ceramah

3

Journal reading

4

Studi kasus

5

Audit mortalitas

6

Seminar /loka karya

BULAN 1

2

v

v

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Jml

L ampiran 4 KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT ISLAM NASHRUL UMMAH LAMONGAN LAPORAN KEGIATAN SUBKOMITE MUTU PROFESI TAHUN 20......

No

Kegiatan

1

Audit medik

2

Ceramah

3

Journal reading

4

Studi kasus

5

Audit mortalitas

6

Seminar /loka karya

BULAN 1

2

v

v

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Jml

Subkomite mutu profesi, Ketua,

(……………………………..)

L ampiran 5 KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT ISLAM NASHRUL UMMAH LAMONGAN LAPORAN KEGIATAN SUBKOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI TAHUN 20

No

Kegiatan

1

Disiplin :

A

Pembentukan panel

B

Pemeriksaan :

b1

Sumber laporan : PO/non

BULAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Jml

PO b2

Dugaan pelanggaran :

C

Tindakan pendisiplinan:

2

pertimbangan

keputusan

etis

Komite medik Sub komite etika dan disiplin profesi Ketua,

(……………………………….) Keterangan : Dugaan pelanggaran :

Tindakan pendisiplinan

1. Kompetensi klinis

1. Peringatan lisan

2. Penatalaksanaan kasus

2. Peringatan tertulis

3. Pelanggaran disiplin profesi

3. Limitasi/reduksi kewenangan

4. Penyalahgunaan obat/alkes

4. proctoring

5. Team work

5. Cabut kewenangan klinis.

Medical Staff Bylaws RSINU 2015 evaluasi.docx

Recommend Documents